PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

UNI VERSI TAS I NDONESI A

PENGAWASAN TERHADAP NOTARI S YANG BERKEGI ATAN DI PASAR M ODAL PASCA DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOM OR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORI TAS JASA KEUANGAN

TESI S

ATAS RI HAJENG 1006827814

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SALEMBA JANUARI, 2013

Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

UNI VERSI TAS I NDONESI A

PENGAWASAN TERHADAP NOTARI S YANG BERKEGI ATAN DI PASAR M ODAL PASCA DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOM OR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORI TAS JASA KEUANGAN

TESI S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

ATAS RI HAJENG 1006827814

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SALEMBA JANUARI, 2013




KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ³3HQJDZDVDQ 7HUKDGDS 1RWDULV
iv Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia diwawancarai oleh penulis dalam usaha memperoleh data yang diperlukan oleh penulis. 8. Teman sekaligus sahabat, baik di dalam kampus, maupun di luar kampus : Nalia Safitri yang telah banyak direpotkan untuk menemani riset keperluan penulisan tesis ini, Rahma Adhyatmika dan Wardhani Prihartiwi yang juga telah banyak direpotkan selama masa perkuliahan, Tika Amelia dan Elza Huzaifah Nirmaliana yang selalu berbagi segala cerita. Terimakasih untuk setiap hal gila, canda dan tawa selama ± 2 tahun yang membuat penulis bersemangat dan tidak bosan menjalani kuliah. Sukses untuk kita semua! Amin. 9. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan dalam masa perkuliahan : Gladys Raditya Sartika yang telah bersama-VDPD µPHQJJLOD¶ berjuang untuk menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu, Mufthia Ramadhani dan Muti Mutmainnah yang telah membantu dan bersedia berbagi untuk keperluan penulisan tesis ini, Kadek Puspa, Puti Arfina, Sari Jacob, dan seluruh Keluarga Besar Magister Kenotariatan UI 2010 yang telah bersama-sama dalam suka dan duka ± 2 tahun yang tidak tertulis karena keterbatasan ruang. 10. Sahabat-sahabat yang terlalu sering direpotkan dan selalu bersedia menjadi tempat berbagi, baik disaat senang maupun duka : Hardiatmi Amanda, Intan Permatasuri, Belia Hapsarini, Carina Anandilla, Kensa Glikaresha Kristalisa, Alia Yakub, Ridia Resti Anggraeni, Ita Liherty dan Sari Wani. 11. Teman, sahabat, kakak, sekaligus keluarga semasa di Yogyakarta : Dien Anggraeni, Yansiska, Dara Faradisa, Annisa Dian Arini, Anissa Nirwany, Tania Heriesti, Aryo Baskoro Jati, Andhika Farmaria, Diersa Pratama, Mohammad Fitriansyah, Rechsa Saputra, Aulia Rakhmah, Fauziah Noor Imaniar, Sutanto Syambas Efendi, Andila Primahutomo, Kartiko Pandu Bawono, Fandi Jauhari, Taufik Hidayat (+ Difa Adelia), Pieter Rentanubun, Adhing Tedhalosa, dan Alifrian Fajri. Rindu menghabiskan waktu bersama sambil bercanda dan tertawa menikmati suasana Jogja, dan terimakasih Yogyakarta yang telah berbaik hati memberikan sedikit ruangnya kepada penulis untuk menuntut ilmu dan berhasil membuat penulis selalu ingin pulang lagi«

v Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

12. Seluruh pihak yang terbatas untuk disebutkan satu per satu dalam lembar ini yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusunnya tesis ini.

Jakarta, 16 Januari 2013

Penulis

vi Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013


ABSTRAK Nama : ATAS RIHAJENG Program Studi : Magister Kenotariatan Judul : Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Bidang : Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 : Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam industri pasar modal Indonesia, terdapat banyak profesi penunjang yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal, salah satunya adalah notaris. Peran notaris di bidang pasar modal antara lain berkaitan dengan pembuatan akta-akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya. Akta-akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Melihat pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sudah selayaknya dilakukan pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal. Selama ini BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) merupakan otoritas tertinggi dalam industri pasar modal yang diberikan mandat atau kewenangan oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di bidang pasar modal. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (³OJK´), yang kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya suatu lembaga pengawasan baru seluruh sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dan pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi pengaturan dan pengawasan industri pasar modal beralih dari BAPEPAM ke OJK. Tesis ini meneliti dan menganalisis mengenai implikasi yuridis, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat-pejabat BAPEPAM yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa implikasi yuridis terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan adalah BAPEPAM, maka nantinya pengawasan akan dilakukan oleh OJK. Sedangkan mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK pada dasarnya adalah sama, atau tidak mengalami perubahan sebagaimana pengawasan yang dilakukan pada masa di bawah BAPEPAM, namun secara teknis untuk memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini yang harus diubah, jika dalam peraturan tersebut tertulis kata BAPEPAM, maka nantinya dibaca dan dipahami menjadi OJK.

Kata Kunci : Pengawasan, Notaris, Pasar Modal, BAPEPAM, OJK

viii Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

ABSTRACT Name Studies Program Title

: ATAS RIHAJENG : Magister of Notary : Supervision on Notary Public Who is Conducting : Activities In The Indonesian Capital Market After : The Enactment of Law No. 21/2011 Regarding The : Financial Services Authority

In the Indonesian capital market, there are many professionals who is involved in capital market, one of them is notary public. The role of notary public in the Indonesian capital market, among others, is related to drafting authentic deeds in issuing the securities and other its supporting documents. Authentic deeds drawn up in front of or by the notary public shall be conclusive evidence before the courts. Considering the importance of the status of authentic deeds made by the notary public, it is necessary to conduct a supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market. Currently, BAPEPAM (The Capital Market Supervisory Agency) is the highest authority in the Indonesian capital market industry which given mandate or authority by Law No. 8/1995 regarding Capital Market to provide the guidance, regulation, and supervision of the capital market. However, on November 22, 2011, The Law No. 21/2011 regarding The Financial Services Authority (³OJK´) was enacted, which then it became the legal basis of the establishment of a new integrated supervisory institution for all financial services sectors. The function of regulation and supervision of capital market transferred from BAPEPAM to OJK on December 31, 2012. This thesis researched and analyzed the legal implication, procedure and mechanism to supervise the notary public who is conducting activities in the capital market, after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK. The research was conducted using a juridical-normative method, through documents study and interviews with %$3(3$0¶V functionaries who has authority to conducting the supervision. The research found that the legal implication on the supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is, if currently the function of supervision is provided by BAPEPAM, then in the future the supervision will be provided by OJK. Meanwhile, the mechanism and procedure of supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is basically the same, or no change such as supervision conducted under the BAPEPAM at the time, but technically to understand and read the regulation related with supervision in the capital market which still applicable now that shall be changed, if in the regulation is written BAPEPAM, then it shall be read and understood as OJK.

Key Words : Supervision, Notary, Capital Market, BAPEPAM, OJK

ix Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

DAFTAR I SI HALAMAN JUDUL ««««««««««««««««««««

i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ««««««««......

ii

LEMBAR PENGESAHAN «««««««««««««««««.

iii

KATA PENGANTAR «««««««««««««««««««..

iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH «««

vii

ABSTRAK ««««««««««««««««««««................

viii

ABSTRACT ««««««««««««««««««««..............

ix

DAFTAR ISI ««««««««««««««««««««.............

x

DAFTAR LAMPIRAN «««««««««««««««««««.. xii DAFTAR GAMBAR ««««««««««««««««««««. xiii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

/DWDU%HODNDQJ«««««««««««««««««««« 1

1.2

3RNRN3HUPDVDODKDQ««««««««««««««««.....

1.3

7XMXDQ3HQHOLWLDQ««««««««««««««««««« 11

1.4

0DQIDDW3HQHOLWLDQ««««««««««««««««««.. 11

1.5

0HWRGH3HQHOLWLDQ««««««««««««««««««... 12

1.6

6LVWHPDWLND3HQXOLVDQ««««««««««««««««.. 15

11

BAB 2 PENGAWASAN TERHADAP NOTARI S YANG BERKEGI ATAN DI PASAR M ODAL PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOM OR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORI TAS JASA KEUANGAN 2.1

Pasar Modal Indonesia

2.1.1 Definisi 3DVDU0RGDO«««««............«««««««.«

17

2.1.2 Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia «..««« 19 2.1.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang BAPEPAM «««««..«

22

2.1.4 3HODNX3DVDU0RGDO«««««««««««««««««« 24 2.1.5 Peran dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi 3HQXQMDQJ3DVDU0RGDO««««««««««««««««

28

x Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

2.2

OJK sebagai Pengganti dari BAPEPAM

2.2.1 Pembentukan OJK sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dL,QGRQHVLD«««««««««««««.....

32

2.2.2 Tujuan dan Asas-asas PembHQWXNDQ2-.««««««

36

2.2.3 Fungsi, Tugas dDQ:HZHQDQJ2-.««««««««««..«

37

2.2.4 Pungutan oleh OJK Terhadap Notaris yang Melakukan Kegiatan dL%LGDQJ3DVDU0RGDO««««««««««««.

38

2.3

Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang PasaU0RGDO«..««

40

2.4

Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal

2.4.1 Pengertian PengaZDVDQ3DGD8PXPQ\D«««««««...«« 44 2.4.2 Prosedur dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan dL3DVDU0RGDO«««.........................««

47

2.4.2.1 Kewajiban Pendaftaran sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal «««.....

48

2.4.2.2 Pemeriksaan dan Penyidikan sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap.Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal ««««

53

2.4.3 Temuan Penelitian 2.4.3.1 Kasus PoVLVL«««««««««««««««««««

61

2.4.3.2 Analisa .DVXV«««««««««««««««««««

63

2.4.4 Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tHQWDQJ2-.««««««««««««««««..«««« 2.5 2.6

69

Macam-macam Sanksi dan Tata Cara Pengajuan Keberatan aWDV6DQNVL««««««««««««««««

72

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal ««

76

BAB 3 PENUTUP 3.1

Kesimpulan ««««««««««««««««««««« 80

3.2

Saran «««««««««««««««««««««««« 83

DAFTAR PUSTAKA ««««««««««««««««««.....« 85

xi Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

DAFTAR LAM PI RAN 1. SXUDW3HUPRKRQDQ3HQHWDSDQ3HPEHULDQ6DQNVLNHSDGD1RWDULV³;´GDQ6XUDW Penetapan Sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM NHSDGD1RWDULV³;´ 2. Surat dari Departemen Kehakiman tertanggal 1 Mei 1978 perihal Naskah Dokumen dari Luar Negeri yang mempunyai akibat hukum di Indonesia dan Staatsbald 1909 Nomor 291 beserta terjemahannya; 3. Poin 68

-

71

Lampiran Peraturan

Menteri

Luar

Negeri

Nomor:

09/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; 4. Pasal 56 ± 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal; 6. Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal; 7. Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bandung, 27 Januari 2005.

xii Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

DAFTAR GAM BAR Gambar 1

: Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap : Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran di Bidang Pasar : Modal

xiii Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Berkembangnya dunia perekonomian secara global, khususnya di

Indonesia, mengakibatkan berbagai perusahaan semakin giat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka meraih modal. Peningkatan dan pengembangan usaha tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karena itu perusahaan harus mampu mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Sumber dana tersebut dapat diperoleh suatu perusahaan dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah pasar modal. Di beberapa negara maju, salah satu titik tonggak dalam karier di bidang bisnis dan keuangan adalah bila seseorang telah berhasil memiliki dan mengelola suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat.1 Hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan apabila suatu perusahaan dicatat dan diperdagangkan di bursa. Dengan mengajak masyarakat sebagai pemodal untuk turut memiliki saham perusahaan, maka akan tercipta suatu hubungan mutualisme, dimana masyarakat pemodal dapat melakukan investasi, sedangkan perusahaan akan memperoleh tambahan modal. Melihat betapa pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian suatu negara, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dirasakan perlu adanya suatu badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di pasar modal. Badan pengawas pasar modal ini diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Ketika pasar modal dihidupkan kembali pada tahun 1976, dibentuklah BAPEPAM, yang merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Pasar M odal. 1

Koetin, Analisis Pasar Modal, cet. keempat, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),

hlm 61.

1 Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) sekaligus merupakan pembina dan pengawas pasar modal. Namun, akhirnya dualisme tersebut ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal. Dualisme fungsi BAPEPAM tersebut dihapus, sehingga BAPEPAM hanya memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan Pasar Modal. 2 Dengan demikian, BAPEPAM yang pada awalnya merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal, berubah menjadi Badan Pengawas Pasar M odal. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPEPAM, bahwa BAPEPAM adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang Ketua.3 Pada sekitar pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda oleh krisis moneter, yang pada akhirnya berdampak dengan memburuknya kondisi perekonomian nasional. Krisis tersebut bermula dari efek penularan atas krisis serupa yang terjadi di Thailand yang kemudian menyebar ke negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya. Awalnya tak ada yang memperkirakan bahwa krisis di Thailand tersebut mampu dengan dahsyatnya meruntuhkan perekonomian Indonesia hanya dalam waktu singkat. Dampak dari terjadinya krisis tersebut di Indonesia adalah melemahnya kurs mata uang rupiah. Selain itu banyak perusahaan, mulai dari yang berskala kecil sampai berskala besar, mau tidak mau harus ditutup, sehingga mengakibatkan

pemutusan

hubungan

kerja

(PHK)

yang

cukup

besar.

Pengangguran pun melonjak dengan sangat tajam. Dan yang semakin memperburuk keadaan adalah naiknya segala harga kebutuhan pokok. 2

³6HMDUDK %$3(3$0´ http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_bapepam.htm, diunduh pada tanggal 17 Juli 2012. 3

Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab, edisi pertama, (Jakarta, Salemba Empat, 2001), hlm 14.


Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan kurs rupiah nyatanya tidak membuahkan hasil. Menghadapi situasi tersebut, Presiden Republik Indonesia ketika itu, Soeharto, mulai mempertimbangkan untuk mengundang

International

Monetary

Fund

(selanjutnya

disebut

IMF).

Pertimbangan ketika itu untuk meminta bantuan kepada IMF adalah bahwa Indonesia mempunyai pengalaman dalam menangani krisis bersama IMF4, serta pengalaman IMF sendiri dalam menangani krisis di berbagai belahan dunia5. Selain itu, kehadiran IMF juga dipandang perlu dari segi dukungannya terhadap kredibilitas pemerintah, terutama bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, ketika itu pemerintah Indonesia juga sepenuhnya sadar akan berbagai persyaratan yang diajukan oleh IMF jika suatu negara anggota meminta bantuan biaya.6 3DGD WDQJJDO 2NWREHU SHPHULQWDK ,QGRQHVLD PHODOXL 0DUL¶H Muhammad dan Soedradjad Djiwandono, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia, secara resmi 4

³3DGDWDKXQ,QGRQHVLD\DQJGLSLPSLQROHK3UHVLGHQ6RHNDUQRPHQ\DWDNDQNHOXDU dari IMF. Namun pada tahun 1966, ketika dimulainya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia mulai membuka kembali hubungan dengan IMF. Pada masa pergantian kekuasaan di tahun 1966 tersebut, dimana keadaan perekonomian Indonesia sedang kacau balau, IMF dikirim untuk membantu menyiapkan program ekonomi Indonesia. Bantuan itu sendiri baru disetujui oleh IMF pada tanggal 19 Februari 1968, yaitu melalui Standby Arrangement. Bantuan dari IMF saat itu sungguh dirasakan besar manfaatnya, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari segi pembangunan sumber daya manusia. Dalam keadaan negara yang sedang kacau balau, bantuan tersebut menjadi tidak ternilai harganya. Hal yang paling penting dalam proses pemberian bantuan IMF kepada Indonesia saat itu adalah merestrukturisasi utang-utang pemerintah Indonesia. Utang pemerintah yang telah menjadi beban yang hampir tidak tertanggungkan, dan adanya risiko kebangkrutan pemerintah di awal pemerintahan orde baru, pada akhirnya berhasil ditata dengan lebih baik melalui serangkaian perundingan di Paris Club, dimana IMF adalah salah satu motornya. Oleh karena itu, pengalaman tersebut merupakan faktor positif GDODP SHUWLPEDQJDQ SHPHULQWDK XQWXN PHQJXQGDQJ ,0)´ &\ULOOXV +DULQRZR IMF: Penangan Krisis Dan Indonesia Pasca-IMF, cet. pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 31-33. 5

³3DGD WDKXQ 0Hksiko mengalami krisis mata uang yang hampir melumpuhkan negara tersebut. Bahkan krisis tersebut juga mempengaruhi perekonomian seluruh Amerika Latin. Inilah pertama kalinya dikenal istilah contagion, yaitu penularan krisis dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mengatasi krisis tersebut, IMF bersama-sama dengan Amerika Serikat dan Bank for International Settlements (BIS) menyiapkan bantuan untuk Meksiko. Untuk pelaksanaannya, Meksiko harus melakukan program reformasi yang dirancang oleh IMF untuk bisa mencairkan dana bantuan. Dengan disepakatinya hal tersebut, pasar bereaksi sangat positif. Bursa saham Meksiko langsung melejit naik dalam satu hari, sementara bursa saham di negara-negara lainnya di Amerika Latin juga menikmati perkembangan yang sama. Pada akhirnya krisis dapat diselesaikan dengan baik. Pemerintah Meksiko juga berhasil mengembalikan pinjamannya kepada IMF sesuai NHVHSDNDWDQ´Ibid, hlm 194-200. 6

Ibid, hlm 31-34.


mengajukan Letter of Intent (selanjutnya disebut LOI) kepada IMF.7 LOI ittu sendiri adalah dokumen yang menggambarkan langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara yang tergabung sebagai negara anggota IMF, dalam kaitannya dengan permintaan negara tersebut untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari IMF.8 Dengan demikian, LOI tersbeut disusun oleh negara yang mengajukan permintaan untuk memperoleh pinjaman dari IMF, dimana di dalam LOI tersebut berisi rencana kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Layaknya seorang kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada seorang debitur, maka pinjaman dana yang akan diberikan oleh IMF tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Pinjaman IMF tersebut diberikan bersamaan dengan suatu program reformasi yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia. Program inilah yang secara rinci termuat dalam LOI.9 Jika program-program dalam LOI tersebut disepakti oleh IMF, barulah dana bantuan dapat diberikan. LOI antara pemerintah Indonesia dan IMF harus mengalami beberapa kali evaluasi yang berujung pada penandatanganan kembali LOI pada tanggal 15 Januari 1998, 10 April 1998, 24 Juni 1998, November 1998, 23 November 1999, dan 13 Desember 2001.10 Sebagaimana yang ditulis oleh Jusmaliani, staf peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), bahwa kesepakatan-kesepakatan awal yang tertuang dalam permintaan Indonesia pada IMF tersebut terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu kerangka kebijaksanaan makro ekonomi, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural.11

7

³,QGRQHVLD/HWWHU2I,QWHQW2FWREHU´ http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm, diunduh pada tanggal 20 Juli 2012. 8

-6RHGUDMDG'MLZDQGRQR³/HWWHURI,QWHQW%LQDWDQJ$SDNDK,WX"´ http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000814.html, diunduh pada tanggal 17 Juli 2012. 9

Harinowo, op.cit, hlm 94.

10

-XVPDOLDQL³(YDOXDVL7HUKDGDS/HWWHU2I,QWHQW$QWDUD3HPHULQWDK5,'DQ,0)´ dalam Program Stabilisasi IMF dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia, (Jakarta: LIPI, 2001), hlm 80-81. 11

Ibid, hlm 59-61.


Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF pada masa penanganan krisis ekonomi tersebut yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 1999 tentang BI). Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI diamanatkan untuk pembentukan suatu lembaga pengawas jasa keuangan yang akan melakukan pengawasan terhadap bank, perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Hal penting yang juga harus digaris bawahi bahwa lembaga pengawas yang dimaksud harus independen dan berkedudukan di luar pemerintah. Kemudian perdebatan pun terjadi tentang bentuk lembaga seperti apa yang sesuai dan nantinya akan dibentuk untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI disebutkan bahwa lembaga tersebut sudah harus terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002. Namun pada kenyataan hingga pada batas waktu tersebut lembaga itu pun belum terbentuk. Kemudian sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 34 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI yang mengamandemen Pasal 34 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, batas waktu tersebut diperpanjang menjadi selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Dan lagi-lagi batas waktu tersebut pun sudah terlewati, sehingga baru pada tanggal 22 November 2011 lahirlah sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK) yang kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan, yaitu OJK. Selama ini di Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar


modal dilakukan oleh BAPEPAM.12 Sedangkan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dilakukan oleh BI.13 Buruknya mutu pemeriksaan dan pengawasan atas lembaga keuangan saat itu yang tercermin dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, dan kemudian diikuti oleh beberapa peristiwa penting lainnya seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Bali, dan Bank Century, sehingga tidak dapat memantau ataupun mendeteksi potensi krisis, menggambarkan kurangnya koordinasi dan pertukaran informasi antar kedua lembaga pengawas.14 Sejak mulai dipilihnya OJK sebagai lembaga pengawas sistem keuangan yang baru di Indonesia, banyak pro dan kontra yang terjadi. OJK sebenarnya sudah pernah diterapkan di beberapa sistem negara Eropa seperti Inggris. Namun, Inggris gagal menerapkan sistem tersebut yang terlihat dari gagalnya penyelamatan Notherm Rock Bank, salah satu bank papan atas di negara Ratu Elizabeth tersebut.15 Melihat dari kegagalan penerapan OJK di beberapa negara tersebut, oleh karena itu banyak pihak yang meragukan akan kemampuan OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia. Sedangkan bagi kelompok yang setuju terhadap pembentukan OJK, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengamat ekonomi, Ichsanudin Noorsy, bahwa pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan tersebut bukan hanya sekedar adanya amanat dalam UU No. 23 Tahun 1999

12

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1998, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 3 Ayat 1. 13

Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 8. 14

'LPDV 5DJLO 0XPSXQL ³2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ 6HEDJDL +DUDSDQ %DUX ,QGRQHVLD´, http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/87-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-harapanbaru-indonesia, diunduh pada tanggal 6 Agustus 2012. 15

5\DQ.LU\DQWR³0HQLPEDQJ.HPEDOL3HQGLULDQ2WRULWDV-DVD.HXDQJDQ2-. ´Bank & Manajemen: Cakrawala Baru Dunia Perbankan & Manajemen 108 (Juli-Agustus 2009): 4-10.


tentang BI ataupun desakan dari IMF. Akan tetapi, keberadaan lembaga pengawas jasa keuangan tersebut saat ini memang sangat dibutuhkan.16 Bagaimanapun perdebatan mengenai jenis lembaga apa yang tepat untuk diterapkan di Indonesia guna memenuhi amanat ketentuan Pasal 34 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI yang mengamandemen Pasal 34 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI tersebut sekarang sudah tidak berarti lagi karena lembaga OJK itu sendiri sudah terbentuk. Dewan Komisioner pun telah terpilih. Berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK akan membuat perubahan besar terhadap skema industri keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan atau peraturan peralihan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, khususnya ketentuan Pasal 55 Ayat 1, yang menentukan sebagai berikut : 17 Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar M odal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.18 Berdasarkan ketentuan diatas maka pada tanggal 31 Desember 2012 BAPEPAM akan diserap dan digantikan serta menjadi bagian dari OJK.19 Begitupula dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan yang tadinya berada di BI akan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013. Sehingga nantinya Indonesia akan menerapkan model pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu menyatu ke dalam OJK.20 16

³%LVQLV -DVD .HXDQJDQ 6HPDNLQ /LDU 2-. 0HQGHVDN 'LEHQWXN´ http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4961/bisnis-jasa-keuangan-semakin-liar-ojkmendesak-dibentuk, diunduh pada tanggal 6 Agustus 2012. 17 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. revisi, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm 7.

18

Penulisan cetak tebal dilakukan untuk penekanan kata/kalimat.

19

Balfas, op.cit., hlm 8.

20

Sunarip (Ekonom The Indonesia Economic Intelligence), ³Mewujudkan Otoritas Jasa .HXDQJDQ\DQJ(IHNWLI´http://economy.okezone.com/read/2012/02/21/279/579417/mewujudkanotoritas-jasa-keuangan-yang-efektif, diunduh pada tanggal 27 Desember 2012.


Saat ini BAPEPAM sebagai lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal kedudukannya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut : ³Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM´. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada BAPEPAM untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan adalah termasuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap profesi penunjang di bidang pasar modal. Pasal 64 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa salah satu profesi penunjang pasar modal tersebut adalah notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat aktaakta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), sebagai berikut : Pasal 1868 KUHPerdata : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di PDQDDNWDLWXGLEXDW´ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi syarat-syarat, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut, serta di tempat di mana akta itu dibuat. Dan salah satu pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dimaksud adalah notaris.21 Oleh karena itu keberadaan 21

Tidak hanya notaris, pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat aktaakta yang bersifat otentik, tetapi juga ada pegawai umum lainnya yang berwenang untuk membuat akta-akta yang bersifat otentik. Untuk pembuatan akta nikah misalnya, kewenangannya berada pada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat catatan sipil, sedangkan untuk akta-akta tanah kewenangannya berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).


notaris di dalam transaksi kegiatan di bidang pasar modal sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.22 Mengingat betapa pentingnya keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam transaksi di bidang pasar modal, maka diperlukan pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal, khususnya notaris, maka dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa BAPEPAM berwenang diantaranya untuk : 1. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal. 2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikian terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peritiwa yang diduga merupakan pelanggaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk dapat berkegiatan di bidang pasar modal maka seluruh profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM. Khusus mengenai persyaratan dan pendaftaran notaris untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. 22

³.HNXDWDQ SHPEXNWLDQ DNWD RWHQWLN WHUPDVXN DNWD \DQJ GLEXDW ROHK QRWDULV DGDODK akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan juga dari tugas yang telah dibebankan oleh undangundang kepada pejabat atau pegawai umum tertentu. Karena dibuat oleh pejabat atau pegawai umum itulah maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian lahiriah ini maksudnya adalah kemampuan dari akta itu VHQGLUL XQWXN PHPEXNWLNDQ GLULQ\D VHEDJDL DNWD RWHQWLN´ /XPEDQ 7RELQJ Peraturan Jabatan Notaris, cet. kedua, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 54-55. Lihat juga Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 1866 KUHPerdata. Penjelasan lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian formal dan materil dari akta otentik pada Sub Bab 2.1.5.


Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 100 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pengawasan, maka BAPEPAM juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan pelanggaran. Setiap pihak yang dimaksud disini adalah seluruh pelaku kegiatan di bidang pasar modal, tidak terkecuali seorang notaris. Konsekuensi lain dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah BAPEPAM juga berwenang meminta keterangan, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran tersebut. Namun pada kenyataannya BAPEPAM sering kali menemui kesulitan ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap notaris terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang pasar modal. Kesulitan yang dimaksud yaitu bahwa BAPEPAM harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Keharusan untuk mendapat persetujuan dari MPD tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 66 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan Pasal 66 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut sering dijadikan alasan untuk para notaris menunda-nunda ataupun menolak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh BAPEPAM. Tindakan kurang koperatif tersebut tentunya dapat menghambat proses pemeriksaan terhadap suatu kasus dugaan pelanggaran pasar modal. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih dalam mengenai implikasi yuridis, prosedur, serta mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : ³Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar M odal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan´.


1.2

POKOK PERM ASALAHAN Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penulisan

tesis ini yang menjadi pokok permasalahan adalah : 1)

Apakah implikasi yuridis diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal ?

2)

Bagaimanakah prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

1.3

TUJUAN PENELI TI AN

A. Tujuan Umum Tujuan umum dilakukannya penelitian terhadap permasalahan ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman sebagai mahasiswa guna melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (S2) pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. B. Tujuan Khusus Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dengan diadakannya penelitian ini adalah : 1)

Menganalisis implikasi yuridis pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal.

2)

Menganalisis prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.4

M ANFAAT PENELI TI AN Dengan dilakukannya penelitian tesis ini, maka manfaat yang dapat

diperoleh adalah sebagai berikut :


1)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implikasi yuridis diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal.

2)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran mengenai prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.5

M ETODE PENELI TI AN

1.5.1

Bentuk Penelitian Disiplin hukum memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Oleh karena itu,

penulis harus memilih jenis penelitian yang akan digunakan. Dalam penulisan tesis ini, penulis memilih jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis. 1.5.2

Jenis Data Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) jenis data,

yaitu data primer dan data sekunder. Penulis akan mengolah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan : a. Bapak Mufli Asmawidjaja, selaku Kepala Bagian Profesi Hukum Pasar Modal BAPEPAM-LK, sekaligus Anggota Tim Panitia Rancangan Undang-Undang OJK. b. Ibu Untari, selaku Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) BAPEPAMLK. c. Bapak Iskandarsyah, selaku Kepala Sub Bagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten & PP Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK.


Sedangkan data-data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya. Dengan demikian, seluruh bahan dan data yang diperoleh dapat membantu untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. 1.5.3

Jenis Bahan Hukum Penulisan tesis ini merupakan penulisan hukum dengan menggunakan

jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa masalah berdasarkan norma hukum yang tertulis, oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut : A. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu : 1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

4)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

5)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan

6)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

10) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;


11) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi. 12) Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005. B. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.23 Bahan hukum sekunder berupa buku utama yang digunakan oleh penulis antara lain, sebagai berikut : 1)

³$VSHN+XNXP 3DVDU0RGDO ,QGRQHVLD´ karangan M. Irsan Nasarudin, S.H. dan Indra Surya, S.H., LL.M., ³0HQXMX 3DVDU 0RGDO 0RGHUQ´ karangan I Putu Gede Ary Suta, dan ³+XNXP 3DVDU 0RGDO ,QGRQHVLD (Edisi Revisi)´NDUDQJDQ+DPXG0%DOIDV6+//0 Ketiga buku tersebut menguraikan mengenai sejarah dan perjalanan pasar modal Indonesia, serta fungsi, wewenang, dan peran BAPEPAM selama ini sebagai otoritas tertinggi pengawas pasar modal. Selain itu buku-buku tersebut juga menguraikan mengenai tugas dan kewenangan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

2)

³1RUPD 'DQ (WLND 3HQJDZDVDQ´ karangan Sujamto dan ³3HQHJDNDQ +XNXP 'DQ 3HQJDZDVDQ 3DVDU 0RGDO ,QGRQHVLD´ karangan H. Jusuf Anwar. Pada buku pertama tersebut menguraikan mengenai prinsip, norma, dan etika pengawasan pada umumnya, sedangkan buku kedua menguraikan pelaksanaan dari fungsi pengawasan di bidang pasar modal.

3)

³0DMHOLV 3HQJDZDV 1RWDULV 6HEDJDL 3HMDEDW 7DWD 8VDKD 1HJDUD´ karangan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Buku tersebut di atas menguraikan mengenai tugas dan kewenangan Majelis Pengawas dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap notaris pada umumnya.

23

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 52.


Untuk mendukung bahan-bahan hukum sekunder di atas, penulis juga akan menggunakan beberapa data dari majalah, surat kabar, dan sumbersumber elektoronik lainnya sebagai referensi mengenai sejarah pembentukan OJK, serta fungsi, peran dan wewenang lembaga OJK yang nantinya akan menggantikan BAPEPAM sebagai otoritas tertinggi dalam pasar modal Indonesia. 1.5.4

Alat Pengumpulan Data Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini, maka

penulis akan menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa studi dokumen dan wawancara pribadi. Studi dokumen bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dalam permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan mempermudah penulis untuk melakukan analisis terhadap permasalahan.24

1.6

SI STEM ATI KA PENULI SAN Dalam penulisan hukum ini penulis menjabarkannya dengan sistematika

penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu : BAB 1 Pendahuluan Bab ini memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis. BAB 2 Tinjauan Teori Dan Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian umum, sejarah, perkembangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pelaku pasar modal di Indonesia, termasuk notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Pada bab ini juga akan menguraikan mengenai kedudukan OJK nantinya sebagai pengganti

24

Ibid, hlm 66.


dari BAPEPAM, sekaligus menguraikan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, pada bab ini juga akan menguraikan hasil analisis terhadap prosedur dan mekanisme pengawasan notaris di bidang pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Pada bab ini juga akan menguraikan mengenai cara penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, serta pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran saat berkegiatan di pasar modal. BAB 3 Penutup Bab ini akan menyimpulkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1, yang kemudian telah dibahas dan diuraikan pada bab 2, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pelaksanaan pengawasan profesi penunjang di bidang pasar modal, khususnya notaris.


BAB 2 PENGAWASAN TERHADAP NOTARI S YANG BERKEGI ATAN DI PASAR M ODAL PASCA DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOM OR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORI TAS JASA KEUANGAN

2.1

PASAR M ODAL I NDONESI A

2.1.1

Definisi Pasar Modal Sebelum memasuki uraian mengenai pasar modal, ada baiknya untuk

mengetahui lebih dahulu posisi pasar modal dalam struktur pasar keuangan (financial market). Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Pasar keuangan ini meliputi kegiatan : 1) Pasar Uang (Money Market); 2) Pasar Modal (Capital Market); dan 3) Lembaga Pembiayaan Lainnya, seperti Sewa Beli (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), dan Modal Ventura (Venture Capital). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan.25 Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi pasar modal berbeda

dengan

pasar

konvensional.

Dalam

pasar

konvensional

yang

diperjualbelikan adalah suatu barang atau jasa, sedangkan dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund). Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, serta memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal. Pasar modal juga menyediakan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam kepemilikan perusahaan yang sehat.26

25

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) , hlm 13. 26

Iswi Hariyani dan Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, cet. pertama, (Jakarta: Visimedia, Desember, 2010), hlm 13.


Pasal 1 Angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan batasan mengenai pengertian pasar modal sebagai berikut : ³Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.´ Efek merupakan instrumen atau obyek yang diperjualbelikan di pasar modal. Efek disebut juga sebagai surat berharga. Pada dasarnya efek dalam pasar modal dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 27 1) Efek yang Bersifat Penyertaan Efek yang bersifat penyertaan (equity instruments) adalah suatu surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Surat berharga atau efek jenis ini dikenal sebagai saham. 2) Efek yang Bersifat Utang Efek yang bersifat utang adalah suatu surat berharga dimana penerbitnya (issuer) mengeluarkan atau menjual surat utang dengan kewajiban membayar kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak. Penerbit memberikan bunga atau kupon sesuai dengan kesepakatan awal. Surat berharga atau efek jenis ini dikenal sebagai obligasi. Selain itu terdapat juga efek yang sebenarnya bersifat utang, namun kemudian pada saat yang telah ditentukan dapat ditukar atau dikonversi sebagai efek penyertaan. Surat berharga atau efek jenis ini dikenal sebagai obligasi konversi. 3) Efek Lainnya Instrumen lainnya ini dapat berupa turunan dari bentuk surat berharga (derivatif efek), seperti :

27

Ridwan Khairandy, Hukum Pasar Modal I, cet. pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm 21-22.


a. Warrant (Waran) 28 Waran adalah suatu opsi untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (saham) pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Pada dasarnya warrant ini adalah sama dengan option, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham, namun warrant ini dikeluarkan oleh pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan efek. b. Right 29 Right adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Dengan right ini pemegang saham lama berhak untuk didahulukan membeli sejumlah saham secara proposional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Penawaran right dilakukan melalui mekanisme right issue, yaitu kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). c. Option (Opsi) 30 Option adalah hak pilihan untuk membeli (call option) atau menjual (put option) efek pada harga tertentu dan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan semula dalam perjanjian. Option diterbitkan oleh pihak ketiga.

2.1.2

Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia Di Indonesia kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-

19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada saat itu bursa belum dikenal, oleh karena itu catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap.31 Pada tanggal 14 Desember 1912 didirikan bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan keempat yang tertua setelah Bombay (1830), 28

Nasarudin, op.cit., hlm 204.

29

Hariyani, op.cit., hlm 231-233.

30

Ibid, hlm 217.

31

Jasso Winarto, Ed., Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, cet. pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 4.


Hongking (1817), dan Tokyo (1878). Bursa efek di Batavia didirikan dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh sangat pesat di Indonesia. Dan dalam waktu singkat, bursa Batavia tersebut tumbuh sebagai bursa internasional yang sangat menguntungkan. Efek yang diperjualbelikan terdiri dari saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang saat itu beroperasi di Indonesia.32 Karena bursa efek di Jakarta berkembang dengan baik, pada tanggal 11 Januari 1925 dibuka pula bursa efek di Surabaya yang ditandai dengan didirikannya Vereeniging voor de Effectenhandel te Soerabaja. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1925 dibuka bursa efek di Semarang.33 Sekedar catatan, di masa itu investor pribumi yang bertransaksi di bursa efek bisa dihitung dengan jari tangan saja, sebab hanya sedikit pribumi yang memiliki uang berlebih, sehingga kebanyakan investor adalah orang Belanda, Cina, dan Arab.34 Perkembangan pasar modal di Indonesia yang menggembirakan tersebut terhenti karena pecahnya Perang Dunia II. Saham-saham orang Belanda direbut oleh Jerman. Dan tentu saja pasar modal Indonesia yang amat bergantung pada eksistensi Belanda ikut terpengaruh. Bursa efek di Indonesia secara resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940, tepat pada saat Jerman menduduki Belanda.35 Penutupan bursa tersebut sangat mengganggu likuiditas efek. Pemegang saham gelisah. Setelah melalui berbagai pertemuan, para direktur Economische Zaken, Handelsvereeniging, dan Javasche Bank sepakat untuk membuka kembali bursa efek di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1940. Dengan alasan bahwa pecahnya Perang Dunia II tidak membuat bursa efek di Paris ditutup, sementara bursa efek di London hanya tutup beberapa hari. Namun, bursa efek Jakarta yang baru dibuka kembali tersebut akhirnya harus ditutup kembali saat Jepang masuk ke Indonesia.36 32

Ibid, hlm 5.

33

Ibid, hlm 8.

34

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, cet. pertama, (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm 4. 35

Winarto, Ed,. op.cit., hlm 10.

36

Ibid, hlm 10.


Pada

tanggal

17

Agustus

1945

Indonesia

memproklamasikan

kemerdekaan. Saat itu pemerintah Indonesia jelas membutuhkan modal pembangunan yang besar. Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan bagi pembangunan. Dan pada tanggal 1 September 1951 dikeluarkanlah UU Darurat No. 13 tentang Bursa yang kemudian ditetapkan sebagai UU Bursa No. 15 Tahun 1952. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 3 Juni 1952, menteri keuangan Soemitro Djojohadikusumo meresmikan kembali bursa efek Jakarta.37 Namun sayangnya pada saat itu sama sekali tidak ada aktivitas jual beli saham. Kevakuman tersebut terus berlangsung hingga pemerintahan orde lama jatuh dan beralih ke rezim pemerintahan orde baru. Pada mulanya pemerintahan orba meski sangat membutuhkan dana pembangunan tapi belum berpikir untuk menghidupkan kembali pasar modal. Barulah pada tanggal 10 Agustus 1977 presiden Soeharto menghidupkan kembali aktivitas pasar modal Indonesia.38 Pada saat pasar modal dihidupkan kembali, dibentuklah BAPEPAM yang merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Pasar M odal. Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, BAPEPAM sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri BAPEPAM ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal. Keluarnya peraturan-peraturan tersebut menandai era baru bagi perkembangan pasar modal di Indonesia. Sehingga BAPEPAM, yang kini merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar M odal, hanya memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal.39 Sejak diaktifkannya kembali kegiatan di pasar modal, sebenarnya pasar modal berjalan di atas pondasi yang lemah. Hingga akhir tahun 1995 seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar modal masih bersandar pada peraturan kuno. Padahal pada awal tahun 1990-an kegiatan di pasar modal sudah cukup ramai dan pada saat yang bersamaan pasar modal 37

Ibid, hlm 12.

38

Suta, op.cit., hlm 6.

39

Ibid, hlm 10.


Indonesia juga dituntut untuk bisa bersaing dengan pasar modal lainnya di kawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal tersebut maka perangkat hukum yang telah ada perlu untuk dilakukan penyempurnaan, sebab perkembangan dan kemajuan pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama investor. Sejalan dengan semakin diakuinya peran strategis pasar modal, pada tanggal 10 November 1995 oleh presiden disahkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1996. Pemberlakuan peraturan ini bisa dikatakan sebagai momentum penting dalam perjalanan pasar modal Indonesia untuk menuju pasar modal yang bisa bersaing di dunia.40

2.1.3

Fungsi, Tugas dan Wewenang BAPEPAM Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia

usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena itu BAPEPAM diberi kewenangan yang luar biasa. Kewenangan BAPEPAM dikatakan luar biasa karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1995, BAPEPAM memiliki tugas yang berfungsi untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan tersebut bertujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur,

40

Ibid, hlm 60.


wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.41 Fungsi-fungsi BAPEPAM tersebut adalah fungsi-fungsi yang juga dimiliki oleh otoritas pasar modal di negara-negara lain di dunia sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal secara global.42 Menurut Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara garis besar wewenang yang dimiliki oleh BAPEPAM adalah sebagai berikut : 1. Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang; 2. Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi; 3. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian; 4. Wewenang mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat; 5. Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru; 6. Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal; 7. Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu; 8. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu; 9. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat; 10. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.

41

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1998, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 4. 42



2.1.4

Pelaku Pasar Modal Sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab 2.1.1, bahwa

karakteristik pasar modal berbeda dengan pasar konvensional pada umumnya. Pada pasar konvensional pihak yang terlibat hanya pembeli dan penjual saja, sedangkan dalam pasar modal selain penjual dan pembeli juga melibatkan pelakupelaku lainnya. Terdapat hubungan mutualisme antara para pelaku dan industri pasar modal. Tanpa peran positif dari para pelaku pasar modal, maka industri pasar modal tidak dapat berkembang. Demikan pula sebaliknya, jika industri pasar modal tidak berkembang dengan baik, maka para pelaku dalam pasar modal juga tidak dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Berikut adalah para pelaku dalam industri pasar modal tersebut : 1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) BAPEPAM adalah lembaga otoritas tertinggi di industri pasar modal yang mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan maupun pelaku di pasar modal. BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 2. Bursa Efek Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek. Sejak tahun 2007, bursa efek Surabaya (BES) bergabung ke bursa efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 3. Perusahaan Efek Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Peusahaan efek dapat menjalankan salah satu, dua atau ketiga kegiatan usaha tersebut.43 Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan efek harus memiliki orang perorangan yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM 43

Darmadji, op.cit., hlm 19.


sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.44 4. Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan (selanjutnya disebut LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini LKP diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya disebut LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini LPP diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 6. Emiten dan Perusahaan Publik Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Sedangkan, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Istilah emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor akan diperjualbelikan kembali melalui bursa efek (pasar sekunder). Sehingga saham tersebut akan dicatatkan dalam bursa. Sedangkan perusahaan publik belum tentu mencatatkan atau memperjualbelikan sahamnya melalui bursa efek.45 7. Reksadana Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 44

Suta, op.cit., hlm 192-193.

45

Darmadji, op.cit. hlm 39-40.


8. Investor Investor atau masyarakat pemodal adalah orang atau badan hukum yang menginvestasikan dananya dengan tujuan untuk memperoleh keuangan. Pada dasarnya investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana. Investor yang terlibat dalam pasar modal di Indonesia adalah investor domestik dan investor asing. 9. Lembaga Penunjang Pasar Modal a. Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang dapat menyelenggarakan BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM. b. Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah KSEI, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM. c. Wali Amanat Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan investor, dengan demikian berarti wali amanat berada pada posisi investor. d. Pemeringkat Efek Tugas lembaga pemeringkat adalah menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan default risk (risiko gagal bayar). Peringkat efek yang


dikeluarkan oleh pemeringkat efek menjadi informasi penting, karena menjadi salah satu alasan keputusan investo untuk melakukan pembelian efek bersifat utang.46 10. Profesi Penunjang Pasar Modal a. Akuntan Akuntan berperan dalam kegiatan pasar modal untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan yang disampaikan kepada BAPEPAM wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.47 b. Penilai Penilai berperan dalam kegiatan pasar modal dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (fixed assets), serta berapa nilai pertambahan atau nilai penyusutan dari harta tersebut dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilaian yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi penilai.48 c. Konsultan Hukum Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Tanggung jawab konsultan hukum pasar modal adalah sebatas pada nilai kebenaran atas dokumendokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum yang berlaku.49 d. Notaris Notaris berperan dalam kegiatan pasar modal terutama dalam pembuatan akta-akta otentik yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal. 46

Nasarudin, op.cit. hlm 176.

47

Ibid, hlm 90.

48

Ibid, hlm 94.

49

Ibid, hlm 91.


Uraian mengenai notaris yang berkegiatan di pasar modal akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri pada Sub Bab selanjutnya.

2.1.5

Peran dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan rincian lebih lanjut mengenai kewenangan notaris, sebagai berikut : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Keberadaan notaris dalam industri pasar modal diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dan sebagai salah satu pelaku di pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut berperan sekaligus bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pasar modal. Dalam penawaran umum saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjamin emisi efek. Sedangkan dalam penawaran umum obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.50 Di samping itu peranan notaris di pasar modal juga diperlukan, terutama dalam penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana.51

50

Suta, op.cit., hlm 206.

51

Ibid.


Mengingat pentingnya peran notaris serta kompleksitas peraturan di pasar modal, maka notaris harus mengikuti dan memahami perkembangan peraturan di bidang pasar modal. Dan juga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 jo. Pasal 4 Kode Etik Notaris, bahwa notaris juga wajib menjalankan tugas pekerjaannya secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Indepedensi dan ketidakberpihakan dari seorang notaris merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan merupakan dasar bagi notaris dalam melakukan kegiatannya. Notaris harus menyadari bahwa dirinya melaksanakan sebagian dari tugas negara. Dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal, notaris dituntut untuk tidak mudah dikendalikan oleh emiten atau pihak lainnya. Walaupun pada kenyataannya yang menunjuk dan membayar jasa yang diberikan oleh notaris adalah emiten tersebut. Pentingnya peran notaris dalam kegiatan di bidang pasar modal menimbulkan pula tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh notaris dalam melakukan pekerjaannya terkait pembuatan akta-akta dalam transaksi pasar modal. Pada prinsipnya notaris dapat membuat 2 (dua) jenis akta, yaitu akta relaas (akta pejabat) dan akta partij (akta para pihak). Akta relaas adalah akta yang dibuat sesuai dengan uraian dari keadaan yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh notaris sendiri sebagai pejabat umum. Sedangkan, yang dimaksud akta partij adalah akta yang memuat suatu keterangan/cerita yang dikehendaki oleh pihak lain kepada notaris, dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris.52 Dalam kegiatan di bidang pasar modal, akta relaas yang biasa dibuat oleh notaris adalah berupa berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Sedangkan, jenis-jenis akta partij yang biasa dibuat oleh notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal, antara lain : 52

Tobing, op.cit., hlm 51.


1. Perjanjian Penjaminan Emisi 2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham 3. Pernyataan Penerbitan Waran 4. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran 5. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi 6. Perjanjian Perwaliamanatan Ketika notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diminta untuk membuat akta relaas yaitu berupa berita acara RUPS, notaris bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut : 53 1. Memastikan tempat penyelenggaraan RUPS berada di wilayah kerja dimana notaris mempunyai kewenangan. 2. Memeriksa untuk memastikan bahwa pengumuman dan pemanggilan RUPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan. 3. Memeriksa agenda rapat untuk menentukan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang diperlukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan. 4. Memeriksa daftar pemegang saham (selanjutnya disebut DPS) untuk memastikan bahwa pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. 5. Dalam hal ada pemegang saham yang hadir dengan memberikan kuasa, maka wajib memeriksa untuk memastikan bahwa si pemberi kuasa adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan si penerima kuasa adalah yang berhak mewakili berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa, sekaligus wajib memeriksa keabsahan dari surat kuasa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

53

:LGRZDWL6RHPDQWUL ³Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dalam Rangka Perlindungan Investor (Analisis: Sengketa Hukum Pihak Ketiga Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh PT Jasa Marga)´7HVLV8QLYHUVLWDV,QGRQHVLD-DNDUWD KOP-96.


6. Memeriksa identitas para pihak dalam RUPS untuk memastikan bahwa kehadirannya memenuhi kualitas, kewenangan serta keabsahan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. 7. Memeriksa kuorum kehadiran untuk memastikan bahwa kuorum kehadiran memenuhi syarat sahnya RUPS sesuai dengan agenda yang akan dibicarakan dalam rapat sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. 8. Memeriksa kuorum pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keabsahan pengambilan keputusan RUPS dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar perseroan. 9. Memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, keberatan mengenai yang dibicarakan dalam agenda rapat adalah pihak yang memiliki saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah, sekaligus memastikan bahwa pertanyaan, tanggapan, keberatan yang diajukan sesuai dengan hal-hal yang dibicarakan sesuai agenda rapat. 10. Dalam hal notaris membuat akta berita acara RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, maka wajib memastikan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dibebankan tanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada notaris atas akta yang dibuatnya merupakan tanggung jawab sehubungan dengan pemenuhan aspek formal dan aspek materil dari akta otentik. Aspek formal pada akta otentik yaitu untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris. Khusus untuk akta relaas, aspek formal untuk membuktikan kebenaran terhadap apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Sedangkan dalam


akta partij, aspek formal untuk membuktikan kebenaran dalam mencatatkan keterangan/pernyataan para pihak/penghadap.54 Begitu pun dengan aspek materil suatu akta, bahwa apa yang disebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak/penghadap. Seluruh pernyataan/keterangan yang disampaikan oleh para pihak/penghadap yang kemudian dituangkan dalam akta notaris akan selalu dianggap benar telah berkata demikian. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap hal semacam itu.55 Jika aspek formal dan materil dipermasalahkan oleh pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal kebenaran aspek formal dan materil dari akta notaris tersebut. Pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, serta membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap atau membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta sesuai dengan pernyataan atau keterangan para penghadap pada saat pembuatan akta.56 Jika

pihak

yang

merasa

dirugikan

tidak

mampu

membuktikan

ketidakbenaran dari aspek formal dan materil akta notaris, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tetap berkekuatan sebagai akta otentik, dan masih berlaku terhadap para pihak/penghadap. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan mampu membuktikan ketidakbenaran dari aspek formal dan materil akta notaris, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.57

2.2

OJK SEBAGAI PENGGANTI DARI BAPEPAM

2.2.1

Pembentukan OJK sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan di Indonesia

54

Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris, cet. kedua, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2009), hlm 72-74. 55

Ibid.

56

Ibid.

57

Ibid.


Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang sangat komplek serta saling terkait antar sub sektor keuangan, baik dalam hal produk, maupun kelembagaan. Terpisahnya otoritas pengawasan di beberapa institusi berpotensi menimbulkan celah atau inkonsentrasi dalam pengawasan. Kasus Bank Century yang baru-baru ini menjadi topik hangat di segala media, baik cetak maupun elektronik, menunjukkan kelihaian oknum pemilik dan pengelola bank tersebut memanfaatkan celah pengawasan yang ada.58 Pada tanggal 22 November 2011 disahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kehadiran undang-undang tersebut selain karena adanya amanat dalam Pasal 34 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI yang mengamandemen Pasal 34 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, namun juga merupakan jawaban atas pertanyaan dalam mengatasi permasalahan pengawasan jasa industri keuangan di Indonesia. Selama ini, akibat terpencarnya otoritas pengawasan di beberapa institusi tersebut, menyebabkan terlambatnya pertukaran informasi antar lembaga yang terkait. Dan dengan terpusatnya pengawasan di satu atap, diharapkan OJK dapat menutup celah-celah dalam pengawasan tersebut.59 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya OJK sebagai lembaga tertinggi pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang timbul secara berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan masyarakat/konsumen. Ketentuan Peralihan Pasal 55 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM ke OJK. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa sejak undangundang tersebut diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan 58

MS Tumanggor, Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal, Dan Penanaman Modal, cet. pertama, (Jakarta: Penerbit F Media, 2012), hlm 2. 59

Ibid, hlm 7-9.


wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal tetap dilaksanakan oleh BAPEPAM. Menurut Bapak Mufli Asmawidjaja60, selaku Kepala Bagian Profesi Hukum Pasar Modal BAPEPAM-LK, sekaligus Anggota Tim Panitia Rancangan Undang-Undang OJK, diketahui bahwa konsep lembaga OJK yang bakal diusung Indonesia akan lebih dekat dengan model yang diterapkan pemerintah Korea Selatan. Pemilihan konsep OJK yang mengacu pada Korea Selatan tersebut merupakan hasil dari studi banding anggota DPR ke Inggris, Jerman, Jepang dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, otoritas sektor keuangan dibawah kendali Financial Supervisory Services (selanjutnya disebut FSS) yang bertugas sebagai pengawas lembaga perbankan dan non bank, pasar modal, serta asuransi. Seiring sejalan dengan pendapat Nusron Wahid, mantan Ketua Panitia Khusus RUU OJK, bahwa pilihan konsep OJK yang mengacu kepada Korea Selatan lebih disebabkan kepada kesamaan praktik regulasi dan pengawasan sektor keuangan sebelum adanya OJK. Di Korea Selatan pengawasan perbankan pada awalnya juga berada di bank sentral, sedangkan non bank berada di pemerintah. Kemiripan karakteristik inilah yang menjadikan pilihan mengapa konsep OJK yang nantinya akan diterapkan di Indonesia mengacu kepada konsep OJK di Korea Selatan.61 Jika diamati secara cermat, ada suatu hal yang menarik terhadap peralihan fungsi, tugas, dan kewenangan BAPEPAM ke OJK, yaitu hilangnya fungsi pembinaan pada pasar modal. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa fungsi pembinaan pada pasar modal ini tidak ikut diperalihkan bersamaan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan ke OJK ? 60

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mufli Asmawidjaja, selaku Kepala Bagian Profesi Hukum Pasar Modal BAPEPAM-LK, sekaligus Anggota Tim Panitia RUU OJK, pada tanggal 4 November 2012. 61

³7KH .RUHDQ ,QYDVLRQ ´ http://www.investorpialang.com/read-news-9-28-1650-thekorean-invasion--2-.investor.pialang, diunduh pada tanggal 20 November 2012.


Pasal 3 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 55 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mufli Asmawidjaja tersebut diketahui bahwa tidak disebutkannya secara eksplisit mengenai keberadaan fungsi pembinaan di bidang pasar modal dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK bukan berarti bahwa fungsi pembinaan tersebut benar-benar dihilangkan dan dihapus dari pasar modal. Fungsi pembinaan tersebut tidak secara eksplisit dituliskan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK karena pada asasnya OJK itu sendiri berfokus pada pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. Pembinaan terhadap para pelaku di pasar modal tidak mungkin dihilangkan dan akan tetap dilakukan, karena sesungguhnya fungsi pembinaan tersebut adalah bola besar dimana didalamnya terdapat fungsi pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan tersebut nantinya dilaksanakan guna melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan pelaku di pasar modal.62

62

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mufli Asmawidjaja, selaku Kepala Bagian Profesi Hukum Pasar Modal BAPEPAM-LK, sekaligus Anggota Tim Panitia RUU OJK, pada tanggal 4 November 2012.


2.2.2

Tujuan dan Asas-asas Pembentukan OJK OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di

dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.63 OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).64 OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut : 65 1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. 3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 63

Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5223, Penjelasan Umum. 64

Ibid.

65

Ibid.


asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. 7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.2.3

Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.66 Tugas-tugas yang dimiliki oleh OJK adalah untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap : 67 a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, secara garis besar OJK memiliki wewenang sebagai berikut : 68 a. Menetapkan peraturan pelaksana; b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 66

Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit., Pasal 5.

67

Ibid, Pasal 6.

68

Ibid, Pasal 8.


Sedangkan untuk melaksanakan tugas pengawasan, secara garis besar OJK memiliki wewenang sebagai berikut : 69 a. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. b. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. c. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar dan persetujuan melakukan kegiatan

usaha,

sebagaimana dimaksud

dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.2.4

Pungutan oleh OJK Terhadap Notaris yang Melakukan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 34 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur sebagai

berikut : ³$nggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan70.´ Pungutan yang dibebankan kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tersebut bersifat wajib. Pada penjelasan Pasal 34 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK diketahui bahwa yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yaitu adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, notaris sebagai profesi penunjang pasar modal juga termasuk sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang nantinya akan dikenakan pungutan wajib tersebut. 69

Ibid, Pasal 9.

70



Latar belakang diadakannya pungutan oleh OJK, selain karena amanat dari undang-undang, adalah sebagai berikut : 71 1. Sebagai alat penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban pasar di sektor jasa keuangan. 2. Mewujudkan pembiayaan kegiatan OJK yang sewajarnya mandiri dengan bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 3. Mengurangi beban APBN. Jenis pungutan oleh OJK tersebut akan terbagi menjadi 6 (enam) jenis pungutan, yaitu : 72 1. Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. 2. Biaya pendaftaran dan persetujuan produk. 3. Biaya penelaahan dokumen aksi korporasi emiten atau perusahaan publik dan biaya penelaahan dokumen aksi pengendali baru emiten atau perusahaan publik. 4. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan lembaga. 5. Biaya perizinan dan pendaftaran orang perseroangan. 6. Biaya penyediaan data dan informasi tertulis yang diberikan atas permintaan tertulis dari pihak eksternal OJK. Khusus untuk notaris sebagai profesi penunjang pasar modal nantinya akan dikenakan pungutan sebagai berikut : 1) Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). 2) Biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah). Pungutan tersebut nantinya wajib disetor langsung ke rekening OJK. Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan akan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari 71

³Sosialisasi RPP Tentang Pungutan Oleh OJK,´PDNDODKGLVDPSDLNDQSDGD6HPLQDU tentang Sosialisasi RPP Tentang Pungutan Oleh OJK, Jakarta, 22 November, 2012). 72

Ibid.


jumlah pungutan yang wajib dibayar, paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan. Selain sanksi denda tersebut, terdapat juga sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembatalan pendaftaran, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Pasal 37 Ayat 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Hingga saat penulis menyusun tesis ini, proses penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pungutan Oleh OJK masih dalam tahap sosialisasi. Selama ini, notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal tidak dikenakan pungutan apapun oleh BAPEPAM. Namun nantinya ketika fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal beralih ke OJK, maka tentunya notaris wajib untuk membayarkan pungutan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Untari, selaku Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) BAPEPAM-LK, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal kepada OJK, maka diwajibkan bagi para notaris, yang masih ingin dapat melakukan kegiatan di pasar modal, untuk melakukan registrasi ulang kepada OJK, sekaligus membayarkan biaya pendaftaran, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).73

2.3

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BI DANG PASAR M ODAL Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan

oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan di pasar modal. Pemerintah Indonesia, melalui BAPEPAM, berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia dengan berbagai cara, antara lain menertibkan 73

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Untari, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) BAPEPAM-LK, yang dilakukan pada tanggal 1 November 2012.


dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, serta menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif. Tugas yang diemban oleh BAPEPAM tidak ringan, oleh karena itu BAPEPAM diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai dengan meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan. Untuk kasus pelanggaran, BAPEPAM mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, sampai dengan pemberian sanksi administratif.74 Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal adalah karena beberapa alasan, seperti kesalahan pelaku pasar modal, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, dan juga karena kelemahan peraturan yang ada.75 Adapun yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahan seperti direksi, komisaris, maupun pemegang saham utama. 76 Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris.77 74

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op.cit., Pasal 100 jo. Pasal 102 dan Pasal

75


76

Ibid, hlm 273.

101.

77

Salah satu pelanggaran oleh profesional di bidang pasar modal yaitu, pada tanggal 21 April 2008, BAPEPAM mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus PT Wahanaartha Harsaka, Tbk dalam press release yang dipublikasi pada laman website : http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/kasus-wahanaartha-harsaka.pdf. Berdasarkan press release tersebut diketahui bahwa Teddy Ardhika Wardhana, selaku konsultan hukum dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha, selama 6 (enam) bulan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Teddy Ardhika Wardhana, selaku konsultan pasar modal, adalah memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap Kesepakatan Bersama dalam rangka membatalkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek pada tanggal 7 April 2008, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan informasi yang terdapat dalam prospektus, sehingga mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka, Tbk. Sedangkan dalam prospektus disebutkan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum sebelum penutupan atau selama Penawaran Umum, yaitu dalam rentang waktu tanggal 2-4 April 2008.


Kejahatan di pasar modal telah semakin kompleks, hal ini disebabkan karena semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, dengan mengandalkan

pada

kemampuan

untuk

membaca

situasi

pasar

serta

memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Peluang terjadinya kejahatan tersebut adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan di bidang pasar modal.78 Kejahatan di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh para investor yang menjadi korbannya, karena memang tidak ada luka fisik yang dialami. Misalnya, seorang investor yang awam mungkin tidak pernah mempermasalahkan apabila ada orang dalam yang menggunakan informasi untuk melakukan perdagangan (insider trading). Padahal sebenarnya apa yang menimpa investor tersebut, tidak lain adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di pasar modal.79 Berikut ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal, yang berpotensi dilakukan oleh seorang notaris sebagai profesi penunjang pasar modal : 1. Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat teknis. Sedangkan dari sisi akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan efek yang bersifat berantai atau meluas.80 78

Ibid, hlm 260.

79

Balfas, op.cit., hlm 460.

80

Nasarudin, op.cit. hlm 273-274.


Pelanggaran yang bersifat administratif, yang berpotensi dilakukan oleh notaris, adalah berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada BAPEPAM dan/atau masyarakat, serta pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu mengenai kewajiban menaati kode etik dan standar profesi.81 Pelanggaran yang bersifat administratif ini dapat dikenaksi sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan pelanggaran di bidang pasar modal yang bersifat teknis merupakan pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Pasal 110 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa salah satu jenis pelanggaran yang bersifat teknis adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109, yaitu setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 2. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal 82 Pasal 110 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa yang dimaksud dengan kejahatan antara lain diatur dalam Pasal 103 Ayat 1, yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kejahatan lainnya yang berpotensi dilakukan oleh notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah perdagangan orang dalam atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah insider trading . Sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab 2.1.5, bahwa peran notaris dalam pasar modal sangat penting dan memegang peranan kunci. Dalam penawaran umum, notaris berperan sejak sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam

81

Ibid.

82

Balfas, op.cit., hlm 459-476.


menjalankan tugasnya, seorang notaris dengan sangat mudah memperoleh informasi tentang emiten atau perusahan publik. Oleh karena itu posisi seorang notaris sangat rawan dengan praktik insider trading, karena notaris dapat saja menjadi pihak yang membocorkan informasi orang dalam tersebut kepada pihak lain. Informasi orang dalam yang dimaksud adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum dan masih bersifat rahasia. Penggunaan informasi orang dalam oleh insiders (orang dalam) atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan orang dalam, dapat menyebabkan diuntungkannya pihak tersebut secara finansial, dengan mengakibatkan kerugian pada investor atau pihak lainnya. Larangan terhadap praktek insider trading ini diatur dalam ketentuan Pasal 95 dan 96 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut : Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal : Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek : a. Emiten atau perusahaan publik dimaksud; b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal : Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

2.4

PENGAWASAN TERHADAP NOTARI S YANG BERKEGI ATAN DI PASAR M ODAL

2.4.1

Pengertian Pengawasan Pada Umumnya


Menurut Ir. Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.83 Sedangkan menurut Hadibroto, pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.84 Lain halnya dengan P. Nicolai yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.85 Dari

pengertian-pengertian

tersebut

jelaslah

bahwa

tujuan

dari

pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan yang semestinya, yaitu standar berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan, maka hal itu disebut pelanggaran. Dan pengawas yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.86 Faktor-faktor pendorong terjadinya penyimpangan antara lain sebagai berikut : 87 1. Faktor Subyektif Faktor subyektif adalah faktor-faktor yang melekat pada diri manusia atau subyek pekerjaan yang bersangkutan. Faktor subyektif terdiri dari kemampuan dan mental dari manusia itu sendiri. 2. Faktor Obyektif Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang melekat pada pekerjaan atau standar pekerjaan yang bersangkutan. Faktor obyektif terdiri dari standar pekerjaan

83

Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, cet. pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 19. 84

HS Hadibroto dan Oemar Witarsa, Sistem Pengawasan Intern, cetakan pertama, (Jakarta: BPFE, 1984), hlm 2. 85

5LGZDQ+5³Hukum AdministraVL1HJDUD´, cetakan kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 311. 86

Ir. Sujamto, op.cit., hlm 63.

87

Ibid, hlm 68.


yang salah, standar pekerjaan yang tidak sesuai dengan lapangan, atau standar pekerjaan yang tidak jelas. 3. Faktor Ekologis Faktor ekologis yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan kerja yang bersangkutan. Faktor ekologis biasanya selalu dipengaruhi oleh sosial budaya yang terdapat pada setiap lingkungan kerja. Ketiga faktor tersebut penting dan perlu diperhatikan dalam setiap tindakan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk melakukan pencegahan penyimpangan karena faktor subyektif, harus menitikberatkan perhatian pada unsur manusia itu sendiri. Hal ini berarti bahwa usaha tersebut harus dipusatkan pada masalah pembinaan, baik dari segi kemampuan dan tentunya moral. Penyimpangan karena faktor-faktor obyektif dapat dicegah dengan mengusahakan perbaikan standar ataupun aturan yang berlaku. Dengan kata lain perlu diusahakan terciptanya tertib hukum di segala bidang. Sedangkan dari segi ekologis, perlu diusahakan manajemen yang berdayaguna di segala bidang. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan (social control) adalah sangat penting dalam usaha pencegahan penyimpangan. Di dalam industri pasar modal terdapat banyak pelaku yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dapat melakukan pengawasan, sekaligus pembinaan terhadap seluruh pelaku di bidang pasar modal tersebut. Salah satu titik kelemahan pengawasan di bidang pasar modal, khususnya terkait pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal, yaitu masih kurangnya koordinasi dengan organisasi notaris ataupun majelis pengawas notaris. Adanya tabrakan dan tumpang tindih pengawasan pada obyek pengawasan semakin mempersulit ditegakkannya hukum di bidang pasar modal.


2.4.2

Prosedur

dan

Mekanisme

Pengawasan

Terhadap

Notaris

yang

Berkegiatan di Pasar Modal Bila berbicara mengenai pengawasan di bidang pasar modal, tentunya tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam industri pasar modal, penegakan hukum menjadi hal penting yang tidak dapat dihindari. Begitupula sebaliknya, penegakan hukum juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang efektif.88 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu, pasar modal pada dasarnya menjembatani hubungan antara pemilik dana (investor) dan pengguna dana (emiten). Pasar modal adalah wahana invetasi bagi investor dan sumber dana bagi para pengguna dana. Dahulu BAPEPAM sebagai otoritas pasar modal memiliki fungsi ganda, yakni di satu pihak sebagai penyelenggara kegiatan bursa, sedangkan di pihak lain juga sebagai lembaga pembina dan pengawas pasar modal. Namun kemudian dualisme fungsi tersebut dihilangkan, dan dipertegas dengan kehadiran UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa BAPEPAM hanya berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan pembina pasar modal, sedangkan penyelenggaraan bursa dilakukan oleh pihak swasta. Pemisahan 2 (dua) tugas tersebut dimaksudkan agar BAPEPAM dapat lebih efektif dan fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku di pasar modal demi mewujudkan tujuan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.89 Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAPEPAM terhadap kegiatan di pasar modal juga termasuk pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pelaku di pasar modal, tidak terkecuali notaris yang berkegiatan di pasar modal.

88

Jusuf Anwar, ³3HQHJDNDQ+XNXP'DQ3HQJDZDVDQ3DVDU0RGDO'L,QGRQHVLD´, cet. pertama, (Bandung: PT ALUMNI, 2008), hlm 128-129. 89

Ibid, hlm 178.


Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.90 2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal bila terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran.91 Pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di bidang pasar modal dilakukan dengan kesadaran atas dirinya sendiri. Apabila notaris tersebut mendaftarkan diri, dengan kata lain notaris tersebut sudah bersedia untuk tunduk terhadap segala aturan yang terdapat di bidang pasar modal. Jika terdapat notaris yang melakukan pelanggaran berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya di bidang pasar modal, maka ia harus sudah siap atas konsekuensi yang ada, seperti bersedia dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan, serta siap atas sanksi yang mungkin akan diterimanya. Lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

2.4.2.1 Kewajiban Pendaftaran sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris .Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 56 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, notaris sebagai profesi penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM.

90

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op.cit., Pasal 5 Huruf b.

91

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op.cit., Pasal 5 Huruf e jo. Pasal 5 Huruf g

Angka 2.


Permohonan untuk terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada BAPEPAM, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh BAPEPAM. Penjelasan Pasal 64 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa seluruh profesi penunjang pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di BAPEPAM karena pendapat dan/atau penilaian profesi penunjang pasar modal sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya. Contoh pendapat/penilaian notaris yang sangat penting adalah notaris harus dapat menilai bahwa pelaksanaan suatu RUPS tidak mengandung unsur afiliasi ataupun benturan kepentingan. Notaris juga harus bisa menentukan apakah jumlah kehadiran pemegang saham dalam RUPS telah memenuhi kuorum untuk dapat diselenggarakannya RUPS. Selain itu, notaris juga harus dapat memberikan penyuluhan hukum bagi akta-akta yang dibuatnya, maksudnya adalah jika ada pihak yang menghendaki isi perjanjian yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris harus dapat menjelaskan kepada pihak tersebut mengenai konsekuensi jika kehendak dari pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Pasal 2 Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal mengatur persyaratan bagi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, sebagai berikut : a. Telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai notaris; b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;


d. Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui BAPEPAM; 92 e. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; f. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen; 93 g. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI); h. Bersedia untuk diperiksa oleh INI atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Pasal 4 Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal mengatur bahwa permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang diajukan kepada BAPEPAM harus disertai dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari Menteri Kehakiman dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang; c. Surat pernyataan bahwa notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.; d. Sertifikat program pelatihan di bidang pasar modal yang diakui BAPEPAM; e. Surat pernyataan bahwa notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 92

Para notaris yang ingin dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu mengikuti Diklat Notaris Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LMKA (Lembaga Manajemen, Keuangan, Dan Akuntansi Pasar Modal) yang bekerja sama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia). Setelah mengikuti Diklat Notaris Pasar Modal yang diadakan kurang lebih selama 1 (satu) minggu, tiap peserta akan mendapatkan sertifikat, dimana nantinya sertifikat inilah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran sebagai notaris pasar modal kepada BAPEPAM. (http://www.lmkapm.com/about_lmka.php?b=in, diakses pada tanggal 28 Desember 2012) 93

Yang dimaksud kesanggupan melakukan pemeriksaan yaitu bahwa notaris harus sanggup/bersedia untuk selalu memeriksa pekerjaannya di bidang pasar modal agar sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, serta Kode Etik Profesi. Dalam memeriksa pekerjaannya, notaris harus melakukannya dengan cermat dan teliti.


f. Surat pernyataan bahwa notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya; g. Bukti keanggotaan INI, jika ada. h. Surat pernyataan bahwa notaris bersedia menjadi anggota INI setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (selanjutnya disebut STTD) dari BAPEPAM dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada BEPAPAM; i. Surat pernyataan bahwa notaris bersedia diperiksa oleh INI atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Sejak diterimanya permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, BAPEPAM dapat menyatakan dengan surat bahwa permohonan tidak lengkap dan meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan ataupun menolak permohonan pemohon. Dalam hal permohonan memenuhi syarat, maka selambatlambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, BAPEPAM memberikan STTD Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon. Berdasarkan Pasal 2 Huruf h Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal di atas, diketahui bahwa pengaturan mengenai persyaratan bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dapat menimbulkan potensi bagi BAPEPAM, sebagai lembaga pengawas di bidang pasar modal, menjadi tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Pada Pasal 2 Huruf h Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, hanya dipersyaratkan kepada notaris untuk membuat pernyataan siap diperiksa oleh INI atas pemenuhan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris, tetapi tidak termasuk pernyataan siap diperiksa oleh lembaga pengawas pasar modal dalam pemenuhan peraturan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, peraturan tersebut


berpotensi menjadi celah bagi notaris untuk menolak atau menunda-nunda panggilan pemeriksaan terkait pelanggaran di bidang pasar modal. Izin profesi yang telah diperoleh oleh notaris yang berkegiatan di pasar modal tersbeut akan menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh BAPEPAM. Izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di BAPEPAM, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya pendaftaran di BAPEPAM menjadi batal.94 Walaupun demikian, pada Pasal 65 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur sebagai berikut : Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan. Jadi apabila izin notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dicabut, maka jasa yang telah diberikan oleh notaris yang bersangkutan tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pencabutan izin profesi notaris tersebut disebabkan karena jasa yang diberikan oleh notaris yang bersangkutan ketika berkegiatan di pasar modal. Sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012, jumlah penerbitan STTD/persetujuan baru yang dikeluarkan oleh BAPEPAM untuk notaris yang mendaftar adalah sebanyak 128 orang. Sehingga sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 jumlah notaris yang terdaftar di BAPEPAM adalah sebanyak 1.628 orang. Di antara ketiga profesi penunjang pasar modal lainnya, yaitu akuntan, penilai dan konsultan hukum, harus diakui bahwa jumlah notaris yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal memang yang terbanyak, walaupun pada kenyataannya tidak semua notaris yang terdaftar tersebut aktif berkegiatan di pasar modal.95

94

Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op.cit., Pasal 65 Ayat 1.

95

Dalam Siaran Pers ³7DKXQ'LDNWLINDQQ\D.HPEDOL3DVDU0RGDO,QGRQHVLD,´ Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Jakarta, 10 Agustus 2012, disebutkan bahwa sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 jumlah profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di BAPEPAM adalah sebagai berikut : 1) Konsultan Hukum - 698 orang; 2) Notaris - 1.628 orang; 3) Akuntan - 647 orang; dan 4) Penilai - 155 orang.


2.4.2.2 Pemeriksaan dan Penyidikan sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap .Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pengawasan, BAPEPAM mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang berkegiatan di pasar modal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan pelaksananya. Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal) sebagai berikut : Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Syarat untuk dapat dilakukannya pemeriksaan dalam bidang pasar modal oleh BAPEPAM yaitu : a. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada BAPEPAM. c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jika dibandingkan dengan bentuk pengawasan terhadap notaris pada umumnya, terdapat kewajiban bagi notaris untuk mengirimkan seluruh daftar akta yang telah dibuatnya setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 kepada MPD.96 Daftar akta yang dilaporkan tersebut termasuk daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, maupun daftar surat lain yang diwajibkan oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud di atas memuat rincian mengenai sifat akta, judul akta, nomor urut, nomor bulanan, tanggal pembuatan akta, serta nama semua penghadap yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab notaris yang berkegiatan di pasar modal, penulis tidak menemukan suatu aturan pun yang mengatur bahwa notaris diwajibkan melaporkan akta/surat/dokumen yang dibuat berkenaan dengan transaksi di bidang pasar modal kepada BAPEPAM, sebagai lembaga pengawas kegiatan di pasar modal. Kewajiban pelaporan oleh notaris yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal hanyalah kewajiban pelaporan terhadap setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan.97 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal cenderung bersifat pengawasan represif, dimana ketika ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh akta yang dibuat notaris, barulah BAPEPAM akan melakukan pemeriksaan. Padahal jika mengingat betapa pentingnya kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris

97

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Untari, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) BAPEPAM-LK, yang dilakukan pada tanggal 1 November 2012, bahwa yang dimaksud dengan data dan informasi dari notaris antara lain adalah informasi berupa perpindahan alamat kantor notaris, izin cuti notaris serta penggunaan notaris pengganti.


di muka pengadilan, sudah selayaknya dilakukan pengawasan preventif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melanggar peraturan di bidang pasar modal, maka pemeriksa wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 98 a. Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dari Ketua BAPEPAM pada waktu melakukan pemeriksaan; b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa; c. Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa; d. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa; e. Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan; f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh pihak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pemeriksa. Pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika dipandang perlu. Hasil pemeriksaan tersebut harus dituliskan dalam laporan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang disetujui oleh pihak yang diperiksa dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sedangkan pada saat dilakukannya pemeriksaan, pihak yang diperiksa berhak atas hal-hal sebagai berikut : 99 98

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, PP No. 46 Tahun 1995, LN No. 87 Tahun 1995, TLN No. 3618, Pasal 4


a. Pihak

yang

diperiksa

berhak

meminta

kepada

pemeriksa

untuk

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; b. Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; c. Pihak yang diperiksa menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan Ketua BAPEPAM. Penetapan Ketua BAPEPAM dikeluarkan setelah disusun program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat : a. Tujuan pemeriksaan; b. Ruang lingkup pemeriksaan; c. Saat dimulainya pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan tersebut, berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 12 Ayat 3 PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, pemeriksa atau BAPEPAM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan; b. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau pihak terlibat dalam pelanggaran; d. Meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan; e. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya;

99

Ibid, Pasal 5.


f. Memerintahkan

pihak

yang

diperiksa

untuk

mengamankan

catatan,

pembukuan, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan untuk kepentingan pemeriksaan. Pada saat dilakukan peminjaman catatan, pembukuan dan dokumen lainnya tersebut, pemeriksa memberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jenis catatan, pembukuan dan dokumen apa saja yang dipinjam. Sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang melakukan kegiatan di pasar modal, sering kali terjadi bahwa pemeriksa mendapatkan kesulitan untuk memeriksa akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di bidang pasar modal. Padahal jika kita cermati lebih dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan dengan tegas sebagai berikut : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.100 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa wewenang pemeriksa atau BAPEPAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta atau dokumen lainnya yang dibuat oleh notaris, telah diatur dan ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan pelaksananya PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. Oleh karena itu, pemeriksa yang perlu melakukan pemeriksaan atas akta atau dokumen lain yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di bidang pasar modal tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai hak atas akta tersebut, karena dengan jelas dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa jika diatur lain oleh peraturan perundang-undangan, maka siapa saja pihak yang diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hak untuk diperlihatkan,

100



diberikan atau diberitahukan mengenai isi akta atau salinan akta yang bersangkutan. BAPEPAM dapat pula mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata di antara para pihak.101 Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau pun peraturan pelaksanaannya, tidak terdapat pasal yang mengatur bahwa BAPEPAM memiliki wewenang untuk melakukan gugatan perdata dalam rangka melakukan pembelaan hukum guna melindungi kepentingan investor dan/atau masyarakat. Wewenang yang selama ini dimiliki oleh BAPEPAM adalah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, sedangkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di bidang pasar modal, maka BAPEPAM akan menyerahkan tugas tersebut kepada penuntut umum. Data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan dapat digunakan oleh BAPEPAM untuk menetapkan sanksi administrasi. Jika BAPEPAM menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan ke tahap penyidikan, maka data, informasi, bahan dan/atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan. Apabila diperhatikan, ada hal yang menarik dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BAPEPAM. Dalam penjelasan Pasal 100 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, diketahui bahwa tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan tindakan pemeriksaan. Jika dibandingkan dengan hukum acara pidana pada umumnya, pemeriksaan oleh BAPEPAM ini dapat dianalogikan sebagai tindakan penyelidikan. Di dalam hukum acara pidana, tindakan penyidikan harus selalu didahului dengan tindakan penyelidikan. Namun 101

Hak yang diperoleh para pihak untuk menyelesaian secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran di bidang pasar modal, diatur dalam Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut : ³6HWLDS3LKDNyang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang EHUWDQJJXQJMDZDEDWDVSHODQJJDUDQWHUVHEXW´


rupanya penyimpangan hukum acara pidana dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh BAPEPAM sebagai lembaga pengawas di bidang pasar modal. Menurut Bapak Iskandarsyah, diketahui bahwa bisa saja suatu dugaan pelanggaran tidak harus didahului dengan pemeriksaan, melainkan langsung ke tahap penyidikan, apabila BAPEPAM berpendapat sudah jelas pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran yang bersifat pidana. Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana yang sudah tercantum dalam Bab XV Ketentuan Pidana, Pasal 103-109 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.102 Proses penyidikan tidak bergantung dari ada atau tidaknya hasil pemeriksaan. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh BAPEPAM sebagai pemeriksa, dan kewenangan BAPEPAM sebagai penyidik, tidak bergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pengaturan fungsi pemeriksaan dan fungsi penyidikan di dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak diletakkan pada 1 (satu) bab yang sama. Mengenai pemeriksaan diatur dalam Bab XII, sedangkan mengenai penyidikan diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan penyidikan yang didahului dengan tindakan pemeriksaan dilakukan apabila BAPEPAM berpendapat dugaan pelanggaran tersebut pada awalnya adalah merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, namun setelah diperoleh hasil pemeriksaan dan diketahui dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur pidana, maka BAPEPAM dapat menetapkan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Tidak semua pelanggaran di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan. Namun, jika BAPEPAM berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal yang dapat mengakibatkan 102

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iskandarsyah, selaku Kepala Sub Bagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten & PP Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012.


kerugian terhadap kepentingan pasar modal ataupun membahayakan kepentingan investor dan/atau masyarakat, serta tidak tercapainya penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, maka BAPEPAM dapat memulai tindakan penyidikan.103 Kepercayaan dan kredibilitas merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dan/atau masyarakat. Kewenangan BAPEPAM untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 101 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut : Dalam hal BAPEPAM berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksananya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan/atau membahayakan kepentingan pemodal dan/atau masyarakat, BAPEPAM menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang pasar modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) tertentu di lingkungan BAPEPAM yang diangkat oleh Menteri Kehakiman. PPNS tersebut diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan Pasal 101 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa PPNS tersebut berwenang melakukan tindakan antara lain sebagai berikut : a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;

103

Hariyani, op.cit., hlm 305.


b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal; d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal; Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, BAPEPAM dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain, yaitu aparat penegak hukum seperti dari kepolisian atau kejaksaan. Setiap pemeriksa atau penyidik yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh BAPEPAM untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan, dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atau penyidikan tersebut kepada pihak mana pun, kecuali dalam rangka mencapai tujuan BAPEPAM atau diharuskan oleh undang-undang.

2.4.3

Temuan Penelitian 104

2.4.3.1 Kasus Posisi Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan sebuah temuan penelitian, yaitu pada sekitar awal tahun 2009, salah seorang investor dari PT Star 104

Temuan penelitian ini didapat oleh penulis ketika melakukan wawancara pada bulan Oktober 2011, dengan Bapak Iskandarsyah, selaku Kasubag Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten & PP Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, guna riset keperluan tugas mata kuliah Hukum Pasar Modal.


Pacific, Tbk melapor ke BAPEPAM tentang adanya dugaan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Star Pacific, Tbk. Pelanggaran yang dimaksud adalah terkait aksi korporasi, right issue, pada Januari 2009. Konversi saham seri A dan seri B menjadi saham seri C dianggap cacat hukum karena adanya perlakuan yang berbeda bagi pemegang saham minoritas yang sahamnya tidak turut di konversi.105 Dalam laporan dugaan pelanggaran pasar modal oleh investor PT Star Pasific, Tbk tersebut kepada BAPEPAM, selain PT Star Pacific, Tbk sebagai terlapor, juga turut terlapor notariV ³;´ \DQJ PHPEDQWX GDQ EHUSHUDQ dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa III (selanjutnya disebut RUPSLB III) tertanggal 27 November 2008. PelanggaraQ \DQJ GLODNXNDQ ROHK QRWDULV ³;´ VHODNX QRWDULV \DQJ berkegiatan di pasar modal, yaitu terkait dengan adanya pemegang saham yang berdomisili di British Virgin Island, yang memberikan kuasa kepada PT Ciptadana Securities untuk hadir dalam RUPSLB III, dimana dalam surat kuasa tersebut tidak ada legalisasi dari notaris atau pejabat yang berwenang dan Perwakilan Republik Indonesia di British Virgin Island. Dalam iklan panggilan kepada para pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB III, disebutkan bahwa pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan antara lain pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri harus dengan surat kuasa yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesi (selanjutnya disebut KBRI). Ketentuan yang mengatur mengenai keharusan surat kuasa dari luar negeri untuk mendapatkan legalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dari KBRI setempat, juga terdapat dalam ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Anggaran Dasar PT Star Pacific, Tbk, serta pernyataan ketua rapat dalam RUPSLB III. Dengan demikian, surat kuasa yang berasal dari pemegang saham yang berdomisili di British Virgin Island tersebut seharusnya tidak sah, dan si penerima 105

6DPVXO0D¶DULI³5LJKWV,VVXH6WDU3DFLILF&DFDW+XNXP"´ http://m.inilah.com/read/detail/95785/rights-issue-star-pacific-cacat-hukum, diunduh pada tanggal 28 Desember 2012.


kuasa, yaitu PT Ciptadana Securities, tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB III tersebut. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang didapat oleh penulis diketahui WHUQ\DWDQRWDULV³;´WLGDNEHUWLQGDNNRSHUDWLIGHQJDQWLGDNPHPHQXKLSDQJJLODQ tim pemeriksa walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, dengan alasan bahwa BAPEPAM harus meminta izin terlebih dahulu kepada MPD, sebagaimana \DQJ GLVDPSDLNDQ ROHK QRWDULV ³;´ PHODOXL VXUDW 1R 80/MW/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 dan surat No. 10/VIII/MW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009, sehingga terhadap dugaan pelanggaran oleh notaris ³;´WHUVHEXWWLGDNGDSDWGLODNXNDQNODULILNDVLOHELKODQMXW Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Iskandarsyah, selaku Kepala Sub Bagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten & PP Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, walaupun QRWDULV³;´WLGDNGDWDQJSDGDVDDWGLSDQJJLOXQWXNpemeriksaan, akan tetapi bukti yang ada sudah cukup, maka BAPEPAM tetap menjatuhkan sanksi administratif NHSDGDQRWDULV³;´, yaitu berupa pembekuan kegiatan usaha selaku notaris pasar modal selama 3 (tiga) bulan, atas pelanggaran terhadap Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris.106 Terhadap sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM WHUVHEXW QRWDULV ³;´ WLGDN PHODNXNDQ upaya keberatan.

2.4.3.2 Analisa Kasus Pada kasus posisi di DWDV QRWDULV ³;´ VHEDJDL SLKDN WXUXW WHUODSRU jelasjelas tidak cermat dan teliti dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 106

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Iskandarsyah, selaku Kepala Sub Bagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten & PP Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM-LK, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012, juga dikeWDKXL EDKZD NHSXWXVDQ %$3(3$0 XQWXN PHQHWDSNDQ VDQNVL WHUKDGDS QRWDULV ³;´ ZDODXSXQ QRWDULV ³;´ WLGDN KDGLU VDDW GLSDQJJLO SHPHULNVDDQ DGDODK PHQJDFX NHSDGD 3DVDO Ayat 1 HIR, yaitu mengenai putusan verstek. Penetapan sanksi oleh BAPEPAM tersebut dilakukan dalam sebuah Rapat Komite, selayaknya suatu pengadilan.


Keharusan legalisasi terhadap dokumen/surat kuasa yang berasal dari luar Indonesia, dan akan digunakan di Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat dari Departemen Kehakiman tertanggal 1 Mei 1978 perihal Naskah Dokumen dari Luar Negeri yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Mudjono, S.H., sebagai berikut : a. Dokumen-dokumen

yang

disusun

sesuai

dengan

ketentuan-ketentuan

hukum/peraturan perundang-undangan setempat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, disahkan oleh Departemen Luar Negeri negara yang bersangkutan. b. Perwakilan Republik Indonesia melegalisir tanda tangan dan cap pejabat Departemen Luar Negeri negara termaksud di atas. Untuk keperluan legalisasi, biasanya Perwakilan Republik Indonesia menerima contoh tanda tangan pejabat-pejabat yang berwenang tersebut. c. Agar dokumen yang telah dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia tersebut di atas dapat berlaku di Indonesia, maka tanda tangan pejabat Perwakilan Republik Indonesia pada dokumen tersebut perlu dilegalisasi lagi oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan kasus posisi, dengan demikian surat kuasa dari pemegang saham PT Star Pacific, Tbk yang berdomisili di British Virgin Island yang memberikan kuasa kepada PT Ciptadana Securities untuk hadir dalam RUPSLB III, untuk dapat digunakan di Indonesia maka surat kuasa tersebut harus terlebih dahulu disahkan oleh Departemen Luar Negeri di British Virgin Island, kemudian tanda tangan dan cap dari pejabat Departemen Luar Negeri di British Virgin Island tersebut harus juga dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di British Virgin Island, selanjutnya untuk dapat berlaku di Indonesia, maka tanda tangan pejabat Perwakilan Republik Indonesia di British Virgin Island tersebut harus dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Poin 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah , sebagai berikut :


Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Legalisasi itu sendiri mempunyai pengertian pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3038 K/Pdt/1981 juga menyatakan sebagai berikut : ³Keabsahan mengenai surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.´ Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Surabaya

Nomor

60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan sebagai berikut : Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI, tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, mengenai keharusan surat

kuasa yang berasal dari negara lain untuk dilegalisasi oleh instansi yang berwenang juga sudah ditentukan sebelumnya dalam iklan panggilan kepada para pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar perseroan PT Star Pacific, Tbk, dan pernyataan ketua rapat dalam RUPSLB III.107 Dengan demikian, terhadap surat kuasa yang berasal dari British Virgin Island tersebut namun tidak 107

Lihat pada Daftar Lampiran : Surat Permohonan Penetapan Pemberian Sanksi kepada 1RWDULV³;´.


ada legalisasi dari Departemen Luar Negeri di British Virgin Island, legalisasi dari Perwakilan Republik Indonesia di British Virgin Island, dan juga legalisasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menyebabkan surat kuasa tersebut tidak sah atau cacat hukum. KetidakcermataQ GDQ NHWLGDNWHOLWLDQ QRWDULV ³;´ GDODP PHODNXNDQ WXJDV pekerjaannya jelas-jelas dapat mengakibatkan tidak sahnya suara yang dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam RUPS Luar Biasa III tertanggal 27 November 2008, karena sesungguhnya ia pun tidak berhak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa tersebut. Pasal 2 Huruf f Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal mengatur persyaratan sebagai berikut : ³Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen.´ Sehubungan dengan peraturan tersebut, dalam Pasal 4 Angka 2 jo. Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris, disebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kata µsaksama¶ dalam undang-undang tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki pengertian teliti atau cermat. Dengan demikian, GDODP KDO LQL QRWDULV ³;´ VHODLQ WHODK PHODQJJDU NHWHQWXDQ GDODP peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris, juga dapat dikatakan telah melanggar peraturan di bidang pasar modal. Selanjutnya kesulitan yang dihadapi oleh BAPEPAM, sebagai badan pengawas pasar modal, ketika PHPDQJJLOQRWDULV³;´XQWXNGLODNXNDQNODULILNDVL yaitu EDKZD QRWDULV ³;´ WLGDN EHUWLQGDN NRSHUDWLI GHQJDQ WLGDN PHPHQXKL panggilan tim pemeriksa, sekalipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan bahwa BAPEPAM harus meminta izin terlebih dahulu kepada MPD. Penolakan untuk menghadiri penggilan dari tim pemeriksa tersebut disampaikan melalui surat No. 80/MW/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009 dan surat No. 10/VIII/MW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009. Hal ini tentunya akan


menghambat klarifikasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh PT Star Pacific, Tbk. Alasan penolakan yang disampaikan oleh notDULV ³;´ WHUVHEXW PHUujuk pada ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan108 Majelis Pengawas Daerah berwenang : a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam SHQ\LPSDQDQ1RWDULV´ Yang perlu digaris bawahi dalam kasus ini adalah pemanggilan oleh tim pemeriksa dari BAPEPAM tersebut bukanlah untuk kepentingan peradilan ataupun penyidikan. Pemanggilan tersebut merupakan pemeriksaan dalam lingkup wilayah otoritas pasar modal, sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 12 Ayat 3 PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, dimana BAPEPAM memiliki wewenang untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang pasar modal. Substansi ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mutlak menjadi kewenangan MPD, yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah ataupun Majelis Pengawas Pusat. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jadi, apabila seorang notaris digugat secara perdata, maka izin dari MPD tersebut tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang terlanggar akibat kecerobohan atau kelalaian seorang notaris.109

108


109

Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, cet. pertama, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hlm 7.


Sehubungan dengan kasus tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur sebagai berikut : Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan110 dengan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Bila peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal beserta peraturan pelaksananya diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan di bidang pasar modal, maka berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu khusus bagi notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal, hubungan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Lex Specialis Derogat Lex Generalis.111 Kode etik notaris merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap notaris yang berkegiatan di pasar modal untuk mentaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal beserta peraturan pelaksananya, maka notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal beserta peraturan pelaksananya. Jika membandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan suatu ketertiban dan kepastian hukum, pada tanggal 9 Mei 2006 telah dibuat suatu Nota Kesepahaman atau 110


111

Menurut Prof. Bagir Manan GDODPEXNXQ\D\DQJEHUMXGXO³+XNXP3RVLWLI,QGRQHVLD´, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu sebagai berikut : 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang). 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis.


Memorandum of Understanding (MoU) antara INI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006. Dalam hal untuk menciptakan tertib hukum dalam industri pasar modal, maka ada baiknya jika BAPEPAM juga membuat suatu nota kesepahaman bersama INI dan MPD. Dibuatnya nota kesepahaman tersebut tentunya untuk dapat menjalin koordinasi yang baik dalam menegakkan hukum di bidang pasar modal.

2.4.4

Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Konsekuensi yang timbul bagi industri pasar modal sejak diundangkannya

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan atau peraturan peralihan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, khususnya ketentuan Pasal 55 Ayat 1, yang mengatur sebagai berikut : Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar M odal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.112 Praktis pada tanggal 31 Desember 2012, tugas, fungsi dan wewenang mengenai pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang awalnya dimiliki oleh BAPEPAM beralih ke OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, maka BAPEPAM masih tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Mengenai permohonan izin usaha, izin perorangan, surat tanda terdaftar, ataupun persetujuan melakukan kegiatan usaha yang sedang dalam proses penyelesaian pada BAPEPAM, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang

112



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, maka penyelesaiannya dilanjutkan ke OJK.113 Begitupula mengenai prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal, sejak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, pada dasarnya tidak ada yang berubah. Prosedur dan mekanisme pengawasan yang digunakan saat ini masih akan diterapkan saat beralih ke OJK.114 Akan tetapi, sejak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK sebagai lembaga baru yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan memiliki suatu wewenang baru terkait dengan tugasnya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat. Dimana tadinya wewenang ini tidak dimiliki oleh BAPEPAM. Wewenang yang dimaksud adalah terkait wewenang OJK untuk menyediakan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan tersebut. 115 Dan OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum seperti mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen/masyarakat yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian ataupun untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.116 Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu pelaku di lembaga jasa keuangan harus bertindak lebih berhati-hati, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai profesi penunjang pasar modal, karena dengan adanya wewenang istimewa OJK tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi investor

113

Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit., Pasal 67 Ayat 2.

114

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mufli Asmawidjaja, selaku Kepala Bagian Profesi Hukum Pasar Modal BAPEPAM-LK, sekaligus Anggota Tim Panitia RUU OJK, pada tanggal 4 November 2012. 115

Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit.Pasal 29.

116

Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, op.cit., Pasal 30 Ayat 1 Huruf b.


yang merasa dirugikan oleh notaris melakukan aduan kepada OJK yang berujung dengan diajukannya gugatan kepada notaris. Selama ini jika terdapat aduan pelanggaran terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, sanksi yang akan dikenakan terhadap notaris tersebut oleh BAPEPAM adalah berupa pemberian denda.117 Denda mana yang dibayarkan ini akan masuk sebagai penerimaan kas negara. Sedangkan apabila diajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris, maka jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, pihak penggugat tentunya berhak atas ganti rugi secara langsung dari pihak tergugat. Selama ini seorang investor yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaku di pasar modal bisa saja melakukan gugatannya secara langsung. Namun tentunya untuk melakukan gugatan secara langsung akan membutuhkan proses yang lebih lama dan rumit, serta biaya yang tidak sedikit. Investor yang merasa dirugikan tersebut juga harus mampu mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran agar dapat mengajukan gugatan. Dengan kehadirian OJK yang menyediakan layanan pengaduan bagi investor/konsumen/masyarakat, maka segala aduan tersebut akan terlebih dahulu diperiksa oleh OJK, dan apabila perlu, terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran

akan

dilakukan

klarifikasi.

Barulah

jika

aduan

dari

investor/konsumen/masyarakat tersebut sudah memiliki cukup bukti, serta dinilai penting oleh OJK, maka OJK akan meneruskan aduan tersebut ke tingkat peradilan.118

117

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mufli Asmawidjaja, diketahui bahwa alasan terhadap pilihan pemberian sanksi denda kepada notaris yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal adalah juga dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pelanggaran, namun bisa jadi ikut dirugikan jika terhadap notaris tersebut diberikan sanksi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha. Karena hal ini akan mengganggu kegiatan di pasar modal itu sendiri. 118

³$SDNDK 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ $NDQ Memberikan Perlindungan Yang Lebih Baik Kepada Konsumen Jasa Keuangan?,´ PDNDODK GLVDPSDLNDQ SDGD 6HPLQDU WHQWDQJ (UD %DUX Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan: Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Konsumen & Market Conduct Oleh OJK, Jakarta, 11 Oktober, 2012).


2.5

M ACAM -M ACAM SANKSI DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidak akan

terlepas dari ancaman sanksi jika melakukan tindak pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal. Ada 3 (tiga) macam sanksi yang diterapkan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu : 1. Sanksi Administratif Pasal 102 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa penerapan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan pelaksananya dapat dikenakan kepada setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM. Salah satunya adalah notaris. Macam-macam sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan pelaksananya adalah sebagai berikut : 1) Peringatan tertulis; 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3) Pembekuan kegiatan usaha; 4) Pencabutan izin usaha. Pada penjelasan Pasal 102 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa dalam menerapkan sanksi administratif, BAPEPAM perlu memperhatikan aspek pembinaan. Maksud dari penjelasan pasal tersebut yaitu

bahwa

BAPEPAM

harus

benar-benar

memperhatikan

dan

mempertimbangkan terhadap akibat yang lebih besar dari pemberian sanksi. Misalnya, jika seorang notaris dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha, bisa jadi pemberian sanksi tersebut malah akan mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi, karena akan ada pihak-pihak, seperti investor atau emiten lainnya, yang sebenarnya tidak terkait dalam


pelanggaran, turut merasakan kerugian akibat terganggunya kegiatan di pasar modal.119 Sedangkan mengenai sanksi administratif berupa pengenaan denda diatur lebih rinci dalam ketentuan Pasal 63, 64, dan 65 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Terhadap setiap pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari BAPEPAM dikenakan sanksi denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan120, dengan maksimal denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi denda juga dapat dikenakan pada profesi penunjang pasar modal yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2. Sanksi Perdata Sanksi perdata yang dikenakan terhadap notaris sebagai profesi penunjang pasar modal lebih banyak didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan bukanlah BAPEPAM, melainkan pihak yang merasa dirugikan terhadap pekerjaan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Hak untuk mengajukan gugatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai berikut : Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi121, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain 119

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandarsyah, dalam kasus sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis pada Sub Bab 2.4.3, pemberian sanksi administratif berupa SHPEHNXDQNHJLDWDQXVDKDNHSDGDQRWDULV³;´VXGDKGLSHUWLPEDQJNDQVHEHOXPQ\Dbahwa ketika VDQNVLWHUVHEXWGLWHWDSNDQQRWDULV³;´WLGDNVHGDQJPHPEHULNDQMDVDQ\DNHSDGDSLKDNPDQDSXQ dalam kegiatan di pasar modal. 120

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Untari, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) BAPEPAM-LK, bahwa kewajiban pelaporan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, yaitu pelaporan terhadap setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris, seperti pindah alamat atau cuti notaris.

121



yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur berikut ini : -

Harus ada perbuatan;

-

Perbuatan tersebut melanggar hukum;

-

Harus ada kerugian;

-

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, bagi notaris yang melakukan suatu perbuatan yang

melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana karena perbuatannya itu menyebabkan kerugian, maka kepada notaris tersebut dapat dilakukan gugatan ganti rugi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 3. Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris jika terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal, seperti tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,(satu miliar rupiah). Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris jika terbukti melakukan kejahatan di bidang pasar modal, seperti melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kejahatan lainnya yang berpotensi dilakukan oleh notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah insider trading. Terhadap notaris jika terbukti melakukan insider trading, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling


lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Pada tanggal 5 Desember 2012 kemarin, BAPEPAM mengeluarkan suatu peraturan baru, yaitu Peraturan BAPEPAM No. XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi. Peraturan ini dikeluarkan oleh BAPEPAM dalam rangka mengakomodir pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pemberian sanksi oleh BAPEPAM. Bagi notaris yang dikenakan sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan yang disampaikan kepada BAPEPAM secara tertulis, paling lambat 20 hari setelah ditetapkannya sanksi, tanpa memperhitungkan hari libur. Permohonan keberatan hanya dapat diajukan satu kali untuk setiap sanksi. Dan keputusan BAPEPAM atas permohonan keberatan bersifat final. Dalam mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan tersebut paling sedikit harus memuat : 1. Alasan diajukannya permohonan keberatan, yang menyangkut substansi pada surat sanksi; 2. Hal-hal yang diinginkan oleh pihak yang mengajukan permohonan keberatan. Dalam memeriksa permohonan keberatan, BAPEPAM dapat meminta informasi, keterangan, dan/atau dokumen tambahan yang diperlukan kepada pemohon. Dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah ditetapkannya surat permintaan informasi, keterangan, dan/atau dokumen tambahan tersebut, pemohon harus memberikan tanggapan kepada BAPEPAM. Jika permohonan keberatana diajukan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh BAPEPAM, maka pembayaran sanksi berupa denda tersebut sementara ditangguhkan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan. Namun apabila permohonan keberatan diajukan atas sanksi administratif lain, selain saksi denda, maka sanksi tersebut tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan terkait permohonan keberatan.


2.6

ALTERNATI F PENYELESAI AN SENGKETA DI BI DANG PASAR M ODAL Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dapat dilakukan melalui jalur

pengadilan (litigasi), maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang dilakukan di luar pengadilan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, atau yang lebih dikenal dengan istilah alternative dispute resolution (ADR). Pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri jasa keuangan lainnya. Penyelesaian sengketa dan perselisihan yang cepat menjadi harapan seluruh pelaku di bidang pasar modal. Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan tersebut, sejak 9 Agustus 2002 segenap pelaku pasar modal yang dimotori oleh BAPEPAM bersama dengan Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, KPEI dan KSEI, serta sejumlah pakar hukum dan asosiasi, membentuk sebuah lembaga arbitrase yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI). Praktis sejak saat itu BAPMI mulai berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di pasar modal.122 Definisi dari arbitrase itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa) adalah sebagai berikut : ³Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.´ Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Hal inilah yang sering menyebabkan suatu sengketa di bidang pasar modal yang berkenaan dengan perkara perdata tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI, karena dalam 122

Tim BEJ ³%$30, $OWHUQDWLI 3HQ\HOHVDLDQ 6HQJNHWD %LVQLV GL 3DVDU 0RGDO´ http://www.bapmi.org/in/ref_articles15.php, diunduh pada tanggal 8 Desember 2012.


pilihan hukum yang tercantum dalam perjanjian tidak menuliskan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa. Maka apabila terjadi hal seperti di atas, bagi pihak yang bersengketa dan tetap ingin melakukan penyelesaian melalui arbitrase, menurut ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, para pihak harus membuat suatu perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak. Karena BAPMI merupakan arbitrase kelembagaan di pasar modal yang dibentuk dengan mekanisme dan karakteristik industri di pasar modal, maka lembaga ini hanya menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal, dan hanya apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Surat permintaan tersebut harus didasarkan kesepakatan tertulis para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BAPMI. Tanpa adanya kesepakatan itu BAPMI tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dimaksud. BAPMI tidak mempunyai kewenangan pula untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke dalam ruang lingkup pidana dan administrasi.123 Saat ini BAPMI menyediakan 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut : 1. Pendapat Mengikat 124 Ada kalanya para pihak dalam suatu perjanjian berbeda pendapat mengenai suatu persoalan yang berkaitan dengan perjanjian. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas atau perubahan pada pelaksanaan perjanjian sehubungan dengan timbulnya keadaan baru. Pada fase ini belum timbul sengketa, namun untuk menghindari permasalahan menjadi semakin membesar, para pihak meminta kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli untuk memberikan pendapatnya atas persoalan itu agar tidak ada lagi beda penafsiran.

123

Ibid.

124

³/D\DQDQ 3HQGDSDW 0HQJLNDW´ http://www.bapmi.org/in/binding_intro.php, diunduh pada tanggal 8 Desember 2012.


Pendapat Mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Pendapat mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. 2. Mediasi 125 Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah. 3. Arbitrase 126 Arbitrase

BAPMI

adalah

cara

penyelesaian

sengketa

dengan

cara

menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang biasa disebut dengan Arbiter. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan pengadilan, dan arbiter dalam proses arbitrase seperti hakim pada proses litigasi, yang membedakannya adalah : a. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak

yang

bersengketa; b. Proses arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI; 125

³/D\DQDQ 0HGLDVL´ http://www.bapmi.org/in/mediation_intro.php, diunduh pada tanggal 8 Desember 2012. 126

³/D\DQDQ $UELWUDVH´ http://www.bapmi.org/in/arbitration_intro.php, diunduh pada tanggal 8 Desember 2012.


c. Para pihak berhak menentukan apakah arbiter akan berjumlah satu (arbiter tunggal) atau lebih (majelis arbitrase); d. Para pihak bebas menentukan tempat arbitrase; e. Para pihak berhak memilih arbiter; f. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya; g. Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI; h. Persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum; i. Putusan Arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi; j. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aquo et bono), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum; k. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding. Jenis penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh BAPMI bisa dipilih oleh para pihak yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik sengketa dan harapan para pihak terhadap solusi yang diinginkan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sangat memenuhi kebutuhan pelaku pasar yang menghendaki penyelesaian sengketa yang tidak berlarut-larut. Pilihan penyelesaian sengketa di bidang pasar modal melalui BAPMI dapat mengurangi resiko yang biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan. Resiko yang dimaksud adalah hilangnya waktu karena proses persidangan yang berlarut-larut, rusaknya reputasi para pihak, namun jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui BAPMI, maka penyelesaian perkara akan dilakukan secara tertutup, serta memakan biaya yang banyak, sedangkan biaya dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI sudah dapat diperkirakan sebelumnya Dengan demikian, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas akta/perjanjian/dokumen/surat yang dibuat oleh notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, alangkah baiknya jika penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui salah satu dari jenis penyelesaian sengketa yang disediakan oleh BAPMI, bukan melalui jalur pengadilan.


BAB 3 PENUTUP 3.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

dengan pokok-pokok permasalahan yang ada terkait pengawasan terhadap notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Implikasi yuridis pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah BAPEPAM, maka setelah fungsi, tugas dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK, pengawasan terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dilakukan oleh OJK. Akan tetapi timbul suatu konsekuensi baru dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 29 - 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pembelaan hukum dengan cara melakukan gugatan, yang mana wewenang ini tidak dimiliki oleh BAPEPAM sebelumnya. Gugatan tersebut dilakukan oleh OJK dengan tujuan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada investor sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal berpotensi menjadi pihak tergugat, apabila tidak melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Dampak lain terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang BAPEPAM ke OJK yaitu adanya pungutan wajib bagi notaris. Selama ini notaris yang berkegiatan di pasar modal tidak diwajibkan untuk membayar apapun oleh BAPEPAM. Sedangkan pungutan oleh OJK tersebut timbul akibat adanya ketentuan dalam Pasal 34


Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dan khusus untuk notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diwajibkan untuk membayar biayabiaya sebagai berikut : 1) Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). 2) Biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah tidak berbeda. Mekanisme dan prosedur pengawasan yang ada saat ini masih akan tetap diterapkan ketika tugas, fungsi, dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK. Hanya saja bagaimana cara memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini, yang harus diubah. Jika peraturan yang ada selama ini bertuliskan kata BAPEPAM, maka nantinya harus dibaca dan dipahami sebagai OJK. Mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal tersebut akan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1) Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, masih terdapat celah dalam peraturan tersebut yang dapat berpotensi menyebabkan lembaga pengawas pasar modal mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum di bidang pasar modal. Celah yang dimaksud adalah tidak diaturnya dalam persyaratan pendaftaran notaris tersebut mengenai kesanggupan notaris untuk


diperiksa oleh lembaga pengawas pasar modal apabila terdapat dugaan pelanggaran di bidang pasar modal yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi dari notaris yang bersangkutan. 2) Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka secara garis besar dapat disimpulkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal adalah sebagai berikut : Gambar 1 : Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Dugaan pelanggaran.

Penetapan Ketua BAPEPAM dapat dimulainya pemeriksaan. Pemeriksaan oleh tim pemeriksa untuk mengumpulkan data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran. Pelanggaran terbukti dilakukan oleh notaris. Pelanggaran bersifat pidana. Pelanggaran bersifat administratif. Apabila BAPEPAM berpendapat pelanggaran tersebut Penetapan sanksi administratif oleh mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal BAPEPAM, yaitu berupa peringatan dan/atau membahayakan kepentingan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, investor/masyarakat. atau pencabutan izin usaha. Penetapan Ketua BAPEPAM dapat dimulainya penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat PNS tertentu di lingkungan BAPEPAM yang diberi wewenang sebagai penyidik. Dari hasil penyidikan terkumpul bukti permulaan yang cukup Hasil penyidikan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.


3.2

Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal sebagai berikut : 1. Selama ini pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kesulitan bagi lembaga pengawas pasar modal, apabila suatu waktu diperlukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap notaris atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Potensi yang dimaksud dapat menimbulkan kesulitan yaitu disebabkan karena masih adanya celah dari peraturan itu sendiri. Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal tidak mengatur dalam persyaratan pendaftaran mengenai kesanggupan/kesediaan notaris untuk diperiksa oleh lembaga pengawas pasar modal apabila ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan celah oleh notaris untuk menolak atau menunda-nunda panggilan pemeriksaan. Dengan demikian, akan lebih baik jika hal tersebut dijadikan salah satu syarat bagi notaris untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. 2. Selama ini kurangnya koordinasi serta tumpang tindih lembaga pengawas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris menyebabkan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal terhambat. Oleh karena itu, akan lebih baik nantinya jika dibuat suatu nota kesepahaman antara OJK dengan INI. Nota kesepahaman dimaksud harus mengatur dalam hal adanya dugaan pelanggaran di bidang pasar modal, yang melibatkan atau membutuhkan klarifikasi dari notaris, dan sepanjang dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab notaris di bidang pasar modal, maka OJK berwenang untuk memanggil notaris yang bersangkutan guna dilakukan pemeriksaan. Selain itu, INI juga dapat diberi wewenang untuk dapat


mendampingi jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terhadap notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, nota kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum dan pengawasan di bidang pasar modal.


DAFTAR PUSTAKA BUKU Adjie, Habib. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris. Cet. Kedua. Jakarta: PT Refika Aditama, 2009. -----------------. Majelis Pengawas Notaris. Cet. Pertama. Jakarta: PT Refika Aditama, 2011. Anwar, Jusuf. Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia. Cet. Pertama. Bandung: PT ALUMNI, 2008. Balfas, Hamud. Hukum Pasar Modal Indonesia. Cet.Revisi. Jakarta: PT. Tatanusa, 2012. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2001. Hadibroto, HS dan Oemar Witarsa. Sistem Pengawasan Intern. Cet. Pertama. Jakarta: BPFE, 1984. Harinowo, Cyrillus. IMF: Penangan Krisis Dan Indonesia Pasca-IMF. Cet. Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004 Hariyani, Iswi dan Serfianto. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal. Cet.Pertama. Jakarta: Desember 2010. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Cet. Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2003. -XVPDOLDQL³(YDOXDVL7HUKDGDS/HWWHU2I,QWHQW$QWDUD3HPHULQWDK5,'DQ,0)´ Dalam Program Stabilisasi IMF dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia. Jakarta: LIPI, 2001. Khairandy, Ridwan. Hukum Pasar Modal I. Cet. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2011. Koetin. Analisis Pasar Modal. Cet. Keempat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. 85 Universitas Indonesia Pengawasan terhadap..., Atas Ri Hajeng, FH UI, 2013

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Cet. Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008. Winarto, Jasso. Ed. Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ. Cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Sujamto. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Suta, I Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Cet. Pertama. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000. Tobing, Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1983. Tumanggor, MS. Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal, Dan Penanaman Modal. Cet. Pertama. Jakarta: Penerbit F Media, 2012.

JURNAL/ARTI KEL/M AJALAH .LU\DQWR5\DQ³0HQLPEDQJ.HPEDOL3HQGLULDQ2WRULWDV-DVD.HXDQJDQ2-. ´ Bank & Manajemen: Cakrawala Baru Dunia Perbankan & Manajemen 108 (Juli-Agustus 2009).

TESI S 6RHPDQWUL :LGRZDWL ³Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dalam Rangka Perlindungan Investor (Analisis: Sengketa Hukum Pihak Ketiga Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh PT Jasa Marga)´ Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2010.


M AKALAH ³6RVLDOLVDVL 533 7HQWDQJ 3XQJXWDQ 2OHK 2-.´ 0DNDODK GLVDPSDLNDQ SDGD Seminar tentang Sosialisasi RPP Tentang Pungutan Oleh OJK. Jakarta, 22 November, 2012. ³$SDNDK 2WRULWDV -DVD .HXDQJDQ $NDQ 0HPEHULNDQ 3HUOLQGXQJDQ
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608. -------------. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843. -------------.

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357. -------------. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432. -------------. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011. TLN No. 5223. -------------. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. PP No. 45. Tahun 1995. LN No. 86 Tahun 1995. TLN No. 3617. -------------. Peraturan Pemerintah Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. PP No. 46 Tahun 1995. LN No. 87 Tahun 1995. TLN No. 3618. -------------. Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. PP No. 12 Tahun 2004. LN No. 27 Tahun 2004. TLN No. 4372.


-------------. Peraturan Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Peraturan BAPEPAM No. VIII.D.1. -------------. Peraturan Pengajuan Permohoanan Keberatan Atas Sanksi. Peraturan BAPEPAM No. XIV.B.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Soebekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia. Bandung, 28 Januari 2005.

I NTERNET ³%LVQLV-DVD.HXDQJDQ6HPDNLQ/LDU2-.0HQGHVDN'LEHQWXN´ http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4961/bisnis-jasa-keuangansemakin-liar-ojk-mendesak-dibentuk. Diunduh pada tanggal 6 Agustus 2012. ³,QGRQHVLD/HWWHU2I,QWHQW2FWREHU´ http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm. Diunduh pada tanggal 20 Juli 2012. ³/D\DQDQ $UELWUDVH´ http://www.bapmi.org/in/arbitration_intro.php. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2012. ³/D\DQDQ0HGLDVL´http://www.bapmi.org/in/mediation_intro.php. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2012. ³/D\DQDQ 3HQGDSDW 0HQJLNDW´ http://www.bapmi.org/in/binding_intro.php. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2012. ³3UHVV5HOHDVH%DGDQ3HQJDZDV3DVDU0RGDOGDQ/HPEDJD.HXDQJDQ$SULO ´http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/kas us-wahanaartha-harsaka.pdf. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2012. ³6HMDUDKBAPEPAM´ http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_bapepam.htm. Diunduh pada tanggal 17 Juli 2012.


³7KH.RUHDQ,QYDVLRQ´http://www.investorpialang.com/read-news-9-28-1650the-korean-invasion--2-.investor.pialang.

Diunduh

pada

tanggal

20

November 2012. 'MLZDQGRQR-6RHGUDMDG³/HWWHURI,QWHQW%LQDWDQJ$SDNDK,WX"´ http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000814.html. Diunduh pada tanggal 17 Juli 2012. Lembaga Manajemen, Keuangan, Dan Akuntansi Pasar Modal (LMKA). http://www.lmkapm.com/about_lmka.php?b=in. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2012. 0D¶DULI6DPVXO³5LJKWV,VVXH6WDU3DFLILF&DFDW+XNXP"´ http://m.inilah.com/read/detail/95785/rights-issue-star-pacific-cacathukum. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2012. 0XPSXQL'LPDV5DJLO³2WRULWDV-DVD.HXDQJDQ6Hbagai Harapan Baru ,QGRQHVLD´http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/87otoritas-jasa-keuangan-sebagai-harapan-baru-indonesia. Diunduh pada tanggal 6 Agustus 2012. Tim BEJ. ³BAPMI Alternatif Penyelesaian 6HQJNHWD %LVQLV GL 3DVDU 0RGDO´ http://www.bapmi.org/in/ref_articles15.php. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2012.

WAWANCARA PRI BADI Asmawidjaja, Mufli. Dilakukan pada tanggal 4 November 2012. Untari. Dilakukan pada tanggal Iskandarsyah. Dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012.


PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Recommend Documents