OT ORIT AS JASA KEUANGAN REP UBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 85, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perlu menetapkan Peraturan Otoritas
Jasa
Keuangan
tentang
Notaris
Yang
Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa
keuangan
di
sektor
Pasar
Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan
dan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; c. bahwa
dalam
rangka
memberikan
kejelasan
dan
kepastian mengenai pengaturan terhadap Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, perlu mengganti Peraturan mengenai pengaturan terhadap Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan
1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan
penyempurnaan
pengaturan
mengenai
Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia
2
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Notaris adalah notaris yang terdaftar di OJK dan berwenang membuat akta otentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 3. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. 4. Kode Etik Notaris, yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah
kode
etik
sebagaimana
ditetapkan
oleh
Organisasi Notaris. 5. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Notaris dengan muatan materi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris atau pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi Notaris, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 6. Pendidikan
Profesional
Lanjutan
yang
selanjutnya
disingkat PPL, adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Notaris dengan muatan materi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris atau pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi Notaris, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 7. Laporan Berkala Kegiatan Notaris adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Notaris di Pasar Modal selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di OJK apabila terdaftar kurang dari satu tahun. 8. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. 9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 3
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
1999
tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 10.Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. 11.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang
sedang
cuti,
sakit,
atau
untuk
sementara
berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. BAB II PENDAFTARAN NOTARIS Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Notaris Pasal 2 Notaris
wajib
sebagaimana
memenuhi diatur
dalam
persyaratan Peraturan
pendaftaran Otoritas
Jasa
Keuangan ini. Pasal 3 Persyaratan Pendaftaran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. telah diangkat sebagai notaris oleh Kementerian yang tugas
dan
tanggung
jawabnya
meliputi
bidang
kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris dari instansi yang berwenang; b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; e. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam
4
melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal; f. menaati Kode Etik; g. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan h. tidak bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh undangundang
dilarang
untuk
dirangkap
dengan
jabatan
notaris. Bagian Kedua Dokumen Pendaftaran Notaris Pasal 4 Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada OJK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran Notaris
Sebagai
Profesi
Penunjang
Pasar
Modal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 5 Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Notaris yang bersangkutan; c. pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah satu lembar; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang; e. fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris; f. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi;
5
g. surat pernyataan dengan materai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris: 1) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 2) sanggup
bersikap
profesional
dalam
independen, melakukan
obyektif,
kegiatan
dan
di Pasar
Modal; dan 3) tidak bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Bagian Ketiga Penelaahan Permohonan Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 6 Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Notaris yang
melakukan
kegiatan
di
Pasar
Modal,
apabila
diperlukan, OJK dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung
pemenuhan
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
4
tidak
memenuhi
persyaratan,
maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: (1) permohonan belum memenuhi persyaratan; atau (2) permohonan
ditolak
persyaratan. 6
karena
tidak
memenuhi
Pasal 8 Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan
dan/atau
kekurangan
dokumen
tidak
diterima oleh OJK dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal
surat
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Notaris yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Pasal 9 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, maka selambatlambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya
permohonan
secara
lengkap,
OJK
menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama pemohon. Pasal 10 Dokumen yang telah disampaikan kepada OJK menjadi milik OJK. BAB III MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR NOTARIS Pasal 11 (1) Surat
Tanda
Terdaftar
Notaris
mempunyai
masa
berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Notaris telah habis, Notaris dapat menyampaikan permohonan pendaftaran kembali. Pasal 12 Surat Tanda Terdaftar Notaris tidak berlaku jika terjadi kondisi:
7
a. masa berlakunya telah berakhir; b. setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan atas permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar belum
ditetapkan
OJK
meskipun
permohonan
pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris telah disampaikan kepada OJK sebelum masa berlakunya berakhir; c. dibatalkan oleh OJK; d. sedang dalam sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar; dan/atau e. Notaris berhenti atau diberhentikan sebagai notaris sebagaimana
diatur
dalam
undang-undang
jabatan
notaris. Pasal 13 (1) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada OJK sebelum masa berlaku Surat Tanda Terdaftar dimaksud berakhir, dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris diterima oleh OJK paling cepat 90 (sembilan puluh)
hari
sebelum
masa
berlaku
Surat
Tanda
Terdaftar berakhir. (2) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
menggunakan
Formulir
Permohonan
Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 14 (1) Persetujuan atas permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris diberikan OJK paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
pendaftaran
8
kembali
Surat
Tanda
Terdaftar Notaris yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan
ditolak
karena
tidak
memenuhi
persyaratan. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh OJK dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggap telah membatalkan permohonan
pendaftaran
kembali
Surat
Tanda
Terdaftar Notaris yang sudah diajukan. Pasal 15 Dalam
hal
Notaris
akan
mengajukan
pendaftaran
kembali
Surat
Tanda
dimaksud
wajib
memenuhi
permohonan
Terdaftar,
Notaris
dahulu
seluruh
terlebih
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL Bagian Kesatu Kewajiban Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Pasal 16 (1) Notaris yang telah terdaftar di OJK wajib: a. menaati Kode Etik dan standar profesi notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris; b. bersikap
independen,
9
obyektif,
dan
profesional
dalam menjalankan tugasnya; c. secara terus-menerus mengikuti PPL dengan jumlah paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun; d. menyampaikan
kepada
OJK
Laporan
Berkala
Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada OJK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan
tersebut
disertai
dengan
dokumen
pendukung, mencakup hal-hal sebagai berikut: a) notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris; b) alamat kantor dan/atau wilayah kerja; c) berstatus sebagai Pejabat Negara; d) perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris (jika ada); dan/atau e) terkena sanksi dari instansi berwenang f.
memenuhi
panggilan
dan/atau
menjalani
pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya. Pasal 17 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK. Pasal 18 Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan/atau PPL tidak terselenggarakan, maka OJK dapat menetapkan ketentuan lain.
10
Pasal 19 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini. Bagian Kedua Larangan Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 20 Notaris yang telah terdaftar di OJK dilarang: (1) mengalihkan
tanggung
jawab
penugasan
kepada
Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti atau Notaris lain yang tidak terdaftar di OJK; dan/atau (2) bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. BAB V PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL (CUTI) Pasal 21 Dalam hal Notaris bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Notaris kepada
wajib OJK
menyampaikan untuk
cuti
di
menyebutkan jangka waktu cuti; 11
surat
pemberitahuan
Pasar
Modal
dengan
b. Notaris bersangkutan tidak dalam status terkena sanksi administratif dari OJK, berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar; c. Notaris bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan atau penyidikan oleh OJK; d. Jangka waktu cuti yang diajukan kepada OJK paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya; dan e. apabila Notaris akan memperpanjang waktu cuti atau mengakhiri waktu cuti di Pasar Modal sebelum waktu cuti yang telah diajukan sebelumnya, maka Notaris wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling lambat
10
(sepuluh)
hari
kerja
sebelum
tanggal
perubahan cuti dimaksud disertai dengan alasan. Pasal 22 Notaris yang sedang cuti: a. dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan b. dikecualikan
dari
kewajiban
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa cuti. Pasal 23 Apabila
Notaris
dimaksud
akan
melakukan
kembali
kegiatan di Pasar Modal, maka wajib: a. melaporkan kepada OJK; dan b. menyertakan daftar perubahan data dan informasi dari Notaris dengan disertai bukti pendukung (jika ada). Pasal 24 OJK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris yang bersangkutan atas pengajuan permohonan untuk melakukan kembali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
12
BAB IV PENGUNDURAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Pasal 25 Dalam hal Notaris bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai profesi penunjang Pasar Modal, maka Notaris wajib menyampaikan surat permohonan pembatalan Surat Tanda Terdaftar kepada OJK untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal atau mengundurkan diri sebagai profesi penunjang Pasar Modal. Pasal 26 Surat Tanda Terdaftar atas nama Notaris bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK . Pasal 27 Notaris
bersangkutan
pembatalan
Surat
sejak
Tanda
tanggal Terdaftar
surat
keputusan
dilarang
untuk
melakukan kegiatan di Pasar Modal. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Notaris yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat
Negara
dikecualikan
dari
kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud. (2) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal wajib
mengikuti
ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya.
13
Pasal 29 Notaris yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di
Pasar Modal, apabila diperlukan, wajib memenuhi
panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Pasal 30 Dalam hal Notaris terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf c, huruf d, dan huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan di Pasar Modal. Pasal 31 Dalam hal surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan dan/atau berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang dibatalkan, dicabut atau menjadi tidak berlaku, Notaris bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan di Pasar Modal. BAB VIII KETENTUAN SANKSI Pasal 32 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a) peringatan tertulis; b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) pembatalan pendaftaran; dan
14
d) pembekuan STTD. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan dengan
atau
tanpa
didahului
pengenaan
sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d. Pasal 33 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap
setiap
Pihak
yang
melakukan
pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 34 OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dan
tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat. Pasal 35 Notaris yang tidak mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun berturut-turut
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan. Pasal 36 Notaris
yang
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
pembekuan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
15
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Pada saat Peraturan
ini
mulai
berlaku, permohonan
pendaftaran untuk menjadi Notaris yang telah disampaikan kepada OJK dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.D.1 yang merupakan lampirannya. Pasal 38 Notaris yang telah memiliki STTD sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat satu tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan menggunakan formulir Laporan Status Sebagai Notaris Yang Melakukan
Kegiatan
Di
Pasar
modal
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dokumen pendukung. Pasal 39 Dalam hal Notaris tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana Pasal
38,
maka
Notaris
dimaksud
dianggap
telah
mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pasal 40 Dalam hal Notaris telah menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka OJK akan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar pengganti.
16
Pasal 41 Dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, dan huruf e dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
Nomor:
Kep-
37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.D.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Peraturan
OJK
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
17
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
18
NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
I.
UMUM Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
tentang
Pasar Modal dan Undang-Undang tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan definisi Notaris berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Kegiatan Notaris di Pasar Modal antara lain membuat perubahan Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum Emiten/Perusahaan Publik, pembuatan berita acara atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian-perjanjian lain di Pasar Modal. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, peran Notaris di Pasar Modal sangat penting, sehingga sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, Notaris dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menjaga prinsip keterbukaan (disclosure) dalam menjalankan kegiatan/jabatannya. Hal ini bertujuan agar Notaris dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor Pasar Modal dan pada umumnya di sektor jasa keuangan. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan hal tersebut, Notaris dituntut untuk terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di sektor Pasar Modal maupun perubahan atas data dan informasi terkait Notaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
di
atas,
dipandang
perlu
pengaturan mengenai Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan
maksud
untuk
mendukung 19
pembinaan,
pengaturan
dan
pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta kesetaraan terhadap pengaturan profesi penunjang Pasar Modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah yang telah disahkan oleh Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Pasal 2 20
Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. 21
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Konsultan Hukum tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal (cuti) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21. Ayat (2) Notaris
yang
menyampaikan
permohonan
pendaftaran
kembali, apabila telah memenuhi seluruh ketentuan, akan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar pengganti dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b 22
Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi, antara lain: 1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; 2. Kewajiban pemenuhan PPL; dan/atau 3. Kewajiban pembayaran pungutan. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a
23
Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a 24
Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sebagai contoh: Notaris A telah mengajukan cuti kepada OJK selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019. Kondisi I, apabila Notaris A ingin memperpanjang cutinya selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, maka Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).
Kondisi II, apabila Notaris A ingin mengakhiri cutinya sebelum tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, maka Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2018). Pasal 22 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 23 Huruf a Cukup jelas. Huruf b 25
Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. 26
Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
27
