OT ORIT AS JASA KEUANGAN REP UBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk Konsultan Hukum beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; b. bahwa
dalam
rangka
memberikan
kejelasan
dan
kepastian mengenai pengaturan terhadap Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, perlu mengganti Peraturan mengenai pengaturan terhadap Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan
dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan; dan c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
TENTANG
KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK. 3. Himpunan
Konsultan
Hukum
Pasar
Modal
yang
selanjutnya disingkat HKHPM adalah organisasi profesi Konsultan
Hukum
yang
menjalankan
praktik
spesialisasi di bidang Pasar Modal. 4. Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi
wadah
bagi
2
Konsultan
Hukum
dalam
melakukan kegiatannya. 5. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 6. Pendidikan
Profesional
Lanjutan
yang
selanjutnya
disingkat PPL, adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 7. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah laporan
yang
memuat
informasi
tentang
kegiatan
Konsultan Hukum di Pasar Modal selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di OJK apabila terdaftar kurang dari satu tahun. 8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
1999
tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). BAB II PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Konsultan Hukum Pasal 2 Konsultan
Hukum
wajib
3
memenuhi
persyaratan
pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 3 Persyaratan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1); b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; d. berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum; 2) dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab
menandatangani
laporan
dan
pengawas
menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; 3) memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan 4) bagi KKH yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan kegiatan
Hukum, di
Pasar
untuk Modal
dapat wajib
melaksanakan membuat surat
perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan
Konsultan
Hukum
tentang
pengalihan
tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan
berhalangan
untuk
melaksanakan
tugasnya. e. anggota HKHPM; f. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit 4
profesi; dan g. tidak
tergabung
jabatan
apapun
dan/atau pada
bekerja
KKH
lain
rangkap dan/atau
dalam profesi
penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK. Bagian Kedua Dokumen Pendaftaran Konsultan Hukum Pasal 4 Permohonan pendaftaran konsultan hukum sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal diajukan kepada OJK dalam
rangkap 2 (dua) dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 5 Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut: a. Dokumen yang menyangkut konsultan hukum: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2) fotokopi
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
atas
nama
konsultan hukum yang bersangkutan; 3) pas foto
terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna
sejumlah satu lembar; 4) fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM; 5) fotokopi
ijazah
sarjana
dengan
latar
belakang
pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir; 6) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan 7) surat
pernyataan
disusun
dengan
Pernyataan
dengan
materai
menggunakan
Konsultan
Hukum
cukup format
yang Surat
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan ini, yang menyatakan bahwa konsultan
5
hukum: a)
tidak
pernah
melakukan
perbuatan
tercela
dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b)
sanggup
bersikap
independen,
obyektif,
dan
profesional dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan c)
tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK.
b. Dokumen yang menyangkut KKH: 1) fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya; 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KKH; 3) surat perjanjian kerja sama antara konsultan hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum; 4) bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan
rekan,
pengawas
menengah,
dan
staf
pelaksana; 5) surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; 6) dokumen pengendalian mutu dalam melaksanakan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan 7) surat
pernyataan
ditandatangani menyatakan kegiatan
dengan
oleh bahwa
sesuai
materai
cukup
yang
pimpinan rekan KKH yang KKH
dengan
akan
melaksanakan
peraturan
perundang-
undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku. Bagian Ketiga
6
Penelaahan Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 6 Dalam
rangka
penelaahan
permohonan
pendaftaran
konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila
diperlukan,
tambahan
untuk
OJK
dapat
meminta
dokumen
mendukung pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
4
tidak
memenuhi
persyaratan,
maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: (1) permohonan belum memenuhi persyaratan; atau (2) permohonan
ditolak
karena
tidak
memenuhi
persyaratan. Pasal 8 Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan
dan/atau
kekurangan
dokumen
tidak
diterima oleh OJK dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal
surat
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran konsultan hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Pasal 9 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, maka selambatlambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya
permohonan
secara
lengkap,
OJK
menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar
7
Modal atas nama pemohon. Pasal 10 Dokumen yang telah disampaikan kepada OJK menjadi milik OJK. BAB III MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR KONSULTAN HUKUM Pasal 11 (1) Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Dalam
hal
masa
berlaku
Surat
Tanda Terdaftar
Konsultan Hukum telah berakhir, Konsultan Hukum dapat
menyampaikan
permohonan
pendaftaran
kembali. Pasal 12 Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum tidak berlaku jika terjadi kondisi: a. masa berlakunya telah berakhir; b. setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan atas permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar belum
ditetapkan
OJK
meskipun
permohonan
pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris telah disampaikan kepada OJK sebelum masa berlakunya berakhir; c. dibatalkan oleh OJK; dan/atau d. sedang dalam sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar. Pasal 13 (1) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada OJK sebelum masa berlaku Surat Tanda Terdaftar dimaksud 8
berakhir, dengan
ketentuan
permohonan
pendaftaran
kembali
Surat
Tanda Terdaftar Konsultan Hukum diterima oleh OJK paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Tanda Terdaftar berakhir. (2) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 14 (1) Persetujuan atas permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum diberikan OJK paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan
ditolak
karena
tidak
memenuhi
persyaratan. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh OJK dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dianggap telah membatalkan permohonan
pendaftaran
kembali
Surat
Tanda
Terdaftar Konsultan Hukum yang sudah diajukan.
9
Pasal 15 Dalam
hal
Konsultan
Hukum
akan
mengajukan
permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar, Konsultan Hukum dimaksud wajib memenuhi terlebih dahulu
seluruh
kewajiban
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL Bagian Kesatu Kewajiban Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Pasal 16 (1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar di OJK wajib: a. menaati Kode Etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM; b. bersikap
independen,
obyektif,
dan
profesional
dalam menjalankan tugasnya; c. secara terus-menerus mengikuti PPL dengan jumlah paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun; d. menyampaikan
kepada
OJK
Laporan
Berkala
Kegiatan Konsultan Hukum paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada OJK setiap perubahan data dan informasi Konsultan Hukum dan/atau KKH disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, mencakup hal-hal sebagai berikut: a) perpindahan ke KKH lain; b) keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum tersebut bekerja; c) berstatus sebagai Pejabat Negara; d) perubahan nama KKH; e) perubahan alamat KKH; dan/atau f) perubahan nama pimpinan KKH. 10
f.
melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat
hukum
lainnya
yang
lazim
berlaku,
sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; g. memenuhi
panggilan
dan/atau
menjalani
pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya. Pasal 17 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK. Pasal 18 Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan/atau PPL tidak terselenggarakan, maka OJK dapat menetapkan ketentuan lain. Pasal 19 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
11
Bagian Kedua Larangan Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 20 Konsultan Hukum yang telah terdaftar di OJK dilarang: (1) mengalihkan
tanggung
jawab
penugasan
kepada
konsultan hukum lain yang tidak terdaftar di OJK; dan/atau (2) tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK. BAB V PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL (CUTI) Pasal 21 Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Konsultan
Hukum
wajib
menyampaikan
surat
pemberitahuan kepada OJK untuk cuti di Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktu cuti; b. Konsultan Hukum bersangkutan tidak dalam status terkena
sanksi
administratif
dari
OJK,
berupa
pembekuan Surat Tanda Terdaftar; c. Konsultan Hukum bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan atau penyidikan oleh OJK; d. Jangka waktu cuti yang diajukan kepada OJK paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya; dan e. Apabila Konsultan Hukum akan memperpanjang waktu cuti atau mengakhiri waktu cuti di Pasar Modal sebelum waktu cuti yang telah diajukan sebelumnya, maka Konsultan
Hukum
12
wajib
menyampaikan
surat
pemberitahuan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal perubahan cuti dimaksud disertai dengan alasan. Pasal 22 Konsultan Hukum yang sedang cuti: a. dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan b. dikecualikan
dari
kewajiban
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa cuti. Pasal 23 Apabila Konsultan Hukum dimaksud akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal, maka wajib: a. melaporkan kepada OJK; dan b. menyertakan daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH dengan disertai bukti pendukung (jika ada). Pasal 24 OJK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum yang bersangkutan atas pengajuan permohonan
untuk
melakukan
kembali
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. BAB IV PENGUNDURAN DIRI KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Pasal 25 Dalam
hal
Konsultan
Hukum
bermaksud
untuk
mengundurkan diri sebagai profesi penunjang Pasar Modal, maka
Konsultan
Hukum
wajib
menyampaikan
surat
permohonan pembatalan Surat Tanda Terdaftar kepada OJK untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal atau
13
mengundurkan diri sebagai profesi penunjang Pasar Modal. Pasal 26 Surat
Tanda Terdaftar atas nama
Konsultan
Hukum
bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK . Pasal 27 Konsultan
Hukum
bersangkutan
sejak
tanggal
surat
keputusan pembatalan Surat Tanda Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Konsultan Hukum yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud. (2) Konsultan Hukum yang tidak lagi diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal wajib mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pasal 29 Konsultan Hukum yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di
Pasar Modal,
apabila diperlukan, wajib
memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal. BAB VIII
14
KETENTUAN SANKSI Pasal 30 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a) peringatan tertulis; b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) pembatalan pendaftaran; dan d) pembekuan STTD. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan dengan
atau
tanpa
didahului
pengenaan
sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d. Pasal 31 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap
setiap
Pihak
yang
melakukan
pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 32 OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dan
tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat.
15
Pasal 33 Konsultan Hukum yang tidak mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan. Pasal 34 Konsultan Hukum yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar dimaksud
dalam
Pasal
sebagaimana
33, selama masa pembekuan
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e. Pasal 35 Konsultan Hukum yang tidak lagi berkedudukan sebagai rekan
atau
tidak
lagi
memiliki
kewenangan
untuk
mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama KKH, tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Pada saat Peraturan
ini
mulai
berlaku, permohonan
pendaftaran untuk menjadi Konsultan Hukum yang telah disampaikan
kepada
penyelesaian,
tetap
OJK
dan
diproses
masih
dalam
berdasarkan
proses
ketentuan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-16/BL/2011
tanggal
18
Januari
2011
tentang
Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.B.1 yang merupakan lampirannya. Pasal 37 (1) Konsultan
Hukum
yang
telah
terdaftar
sebelum
berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
16
dalam Pasal 3, wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat satu tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini
diundangkan
dengan
menggunakan
formulir Laporan Status Sebagai Konsultan Hukum Yang Melakukan
Kegiatan
Di
Pasar
Modal
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Konsultan
Hukum
yang
telah
terdaftar
sebelum
berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi pada Pasal 3 dimaksud dan menyampaikan bukti dokumen pendukung kepada OJK paling lambat satu tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Pasal 38 Dalam hal Konsultan Hukum tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) atau belum memenuhi persyaratan dan/atau menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 37, maka Konsultan Hukum dapat dianggap telah mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pasal 39 Dalam hal Konsultan Hukum telah menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka OJK akan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar pengganti. Pasal 40 Dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban laporan 17
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
Nomor:
Kep-
16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.B.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan
OJK
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
18
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
I.
UMUM Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK. Konsultan Hukum yang melakukan
kegiatan
di
Pasar Modal
wajib
memenuhi
persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsultan Hukum yang berlaku di OJK. Peraturan Konsultan Hukum yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, secara umum mengatur persyaratan pendaftaran, dokumen pendaftaran, prosedur pendaftaran, kewajiban, prosedur untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling sedikit satu tahun, dan sanksi atas pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Konsultan Hukum. Konsultan Hukum memiliki peran yang penting dalam kegiatan di Pasar Modal, diantaranya apabila terjadi aksi korporasi (coorporate action) yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Peran Konsultan Hukum tersebut diantaranya yaitu pembuatan laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) dalam proses penawaran umum (go public) perusahaan yang kemudian dimuat dalam prospektus. Mempertimbangkan
peran
Konsultan
Hukum
tersebut,
maka
Konsultan Hukum dituntut untuk selalu bersikap independen, obyektif, dan profesional sehingga Konsultan Hukum dapat memenuhi kebutuhan 19
pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor Pasar Modal dan di sektor jasa keuangan lainnya pada umumnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan indepen densi, obyektifitas, dan profesionalisme Konsultan Hukum dalam menjalankan tugasnya, maka Konsultan Hukum diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di sektor Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban untuk menyampaikan laporan ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengganti Peraturan mengenai pengaturan terhadap Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsultan Hukum serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang Pasar Modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. 20
Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 4 21
Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) Cukup jelas. Angka 7) Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) 22
Cukup jelas. Angka 7) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Konsultan Hukum tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal (cuti) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21. Ayat (2) Konsulan pendaftaran ketentuan,
Hukum
yang
kembali, akan
menyampaikan
apabila
mendapatkan
telah
permohonan
memenuhi
Surat
Tanda
seluruh Terdaftar
pengganti dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. 23
Huruf d Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi, antara lain: 1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; 2. Kewajiban pemenuhan PPL; dan/atau 3. Kewajiban pembayaran pungutan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
24
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. 25
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sebagai Contoh: Konsultan Hukum A telah mengajukan cuti kepada OJK selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019. Kondisi I, apabila Konsultan Hukum A ingin memperpanjang cutinya selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019). Kondisi II, apabila Konsultan Hukum A ingin mengakhiri cutinya sebelum tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2018). Pasal 22 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 23 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 24
26
Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. 27
Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
28
