Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan Pemerintah Indonesia (FP4I) Fungsi pengadaan telah bertransformasi dari pelayanan yang sifatnya di belakang meja menjadi sebuah fungsi yang strategis. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dari fungsi-fungsi dan praktik pengadaan, pengaruh para tenaga pengadaan dalam pemerintahan menjadi sangat esensial, bahkan merupakan salah satu kunci dari reformasi birokrasi. Meningkatnya peranan ini juga mengangkat ekspektasi pada tim pengadaan untuk memiliki kemampuan yang besar sehingga meningkatkan cara kerja yang efisien dan inovatif. Salah satu poin penting desain reformasi pengadaan di Indonesia adalah keterlibatan perempuan dalam menentukan kebijakan. Perlu ada akses yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi jabatan publik. Layanan pengadaan publik pemerintah tak lepas dari upaya reformasi birokrasi yang sensitif gender. Tujuannya
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
[email protected] | www.mca-indonesia.go.id
1
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia 2
adalah sistem pengadaan pemerintah yang efisien dan tepat waktu, dengan menjamin pelayanan publik yang responsif dan peka gender, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) mendukung partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai profesional pelaksana pengadaan maupun sebagai vendor. Melalui kerja sama ini, LKPP dan MCA-Indonesia menggagas terbentuknya sebuah forum yang diawali dengan nama Women’s Circle. Kini atas kesepakatan para inisiator, forum tersebut diluncurkan kembali secara resmi oleh pemerintah dengan nama Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan Pemerintah Indonesia (FP4I). Forum ini memiliki tujuan utama sebagai tempat bertemu, berdialog dan berjejaring secara berkala dan berkelanjutan baik formal maupun informal untuk peningkatan profesionalisme dan posisi tawar bagi perempuan pelaksana pengadaan pemerintah baik secara individu maupun kelompok/kelembagaan. Keanggotaan FP4I terbuka bagi semua perempuan yang bekerja dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. VISI : Menjadi forum pemberdayaan perempuan yang strategis, terdepan dan utama dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. MISI: • Mengoptimalkan akses, partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional. • Meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. • Memperkuat perempuan untuk pengembangan karir ke jenjang yang lebih tinggi. • Memperkuat perempuan untuk tetap mempunyai posisi tawar sebagai pengambil kebijakan.
Perempuan dalam Pengadaan di Indonesia Jumlah perempuan pelaksana pengadaan di Indonesia telah meningkat seiring dengan kondisi pengadaan publik yang kini semakin menantang dan membutuhkan lebih banyak tenaga. Namun, berbeda dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan, bertambahnya jumlah perempuan dalam pengadaan di Indonesia masih belum disertai dengan bertambahnya akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi langsung dalam bidang pengadaan. Hingga saat ini, jumlah perempuan yang terlibat langsung sebagai pengambil kebijakan dan dalam Panitia Pengadaan Pemerintah masih relatif kecil. Jika dilihat dari jumlah pelaksana pengadaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki berdasarkan tingkat kedudukannya, maka akan terlihat jelas adanya ketimpangan akses dan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pengadaan. Semakin tinggi suatu jabatan, maka akan semakin timpang perbandingannya. Menurut data, jumlah perempuan berbanding laki-laki pelaku pengadaan dalam LKPP di tingkat eselon 4 adalah 44%, di tingkat eselon 3 adalah 31.8%, di tingkat eselon 2 adalah 33.3%, dan di tingkat eselon 1 adalah 25%.
80
Laki-laki
60
Perempuan
40 20 0 Es. 4
Es. Es. Es. 3 2 1
Grafik 1. Perbandingan jumlah pelaksana pengadaan perempuan dan laki-laki per eselon (dalam persen)
Dengan adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki akan memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk ikut serta dalam mendukung adanya transformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perempuan dan laki-laki, dengan pengalaman hidup yang
berbeda, akan dapat mengkontribusikan nilai, pengalaman, keahlian dan potensi yang dimiliki ke dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas kebijakan. Sebaliknya apabilia akses bagi perempuan untuk ikut mengambil keputusan tidak tersedia, maka berbagai potensi dan peluang yang dimiliki tersebut akan sia-sia.
Profil Pengurus Forum Reni Rosyida Muthmainnah
Retno Setyaningsih
Kepala ULP Kota Sukabumi Ketua FP4I
Pokja UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Utara Wakil Ketua FP4I
Sebagai lulusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Reni Rosyida Muthmainnah tidak pernah berpikir untuk terjun ke dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Awalnya Reni terlibat ke dalam dunia pengadaan tanpa sengaja, namun pada akhirnya justru sangat menikmati keterlibatannya tersebut. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang penuh dinamika dan pernik-pernik menantang. Dunia pengadaan baginya adalah tempat yang paling tepat untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, karena pengadaan yang bersih dan profesional akan menyejahterakan bangsa. Kepeduliannya itu juga disalurkan dengan banyak berkontribusi dalam berbagai organisasi kemanusiaan selepas studi magisternya di bidang Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Ia berharap dapat terus berkontribusi dalam bidang pengadaan dengan profesional, progresif, dan proaktif.
Sejak muda, Retno Setyaningsih aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai lomba. Karir Retno yang diawali sebagai PNS di bagian pengadaan membuatnya sadar akan beragam tantangan bekerja di bidang pengadaan bagi perempuan. Ia melihat banyak perempuan yang ketakutan akan kerasnya kondisi kerja bidang pengadaan, namun ia sendiri tidak mau menyerah. Berbekal pengalaman sebagai Ketua Panitia Pengadaan selama tiga tahun berturut-turut, Retno ingin meyakinkan perempuan-perempuan lain untuk terus maju dengan berani dalam dunia pengadaan yang penuh realita, seni, dan tantangan.
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Mengapa kesetaraan jumlah perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan penting?
3
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia 4
Fiky Aristia Herayani
Hilda Margerietje Pontonuwu
Anggota Pokja, Pejabat Pengadaan Kota Cimahi Sekretaris FP4I
Kepala ULP Kabupaten Minahasa Utara Bendahara I FP4I
Sejak mulai aktif sebagai pejabat pengadaan pada tahun 2007 dan bergabung di Pokja pada tahun 2008, banyak suka duka telah dialami Fiky Aristia Herayani. Mulai dari masuk ke kandang untuk mengecek ketersediaan barang saat melakukan pengadaan hewan ternak, hingga diperiksa di pengadilan saat melakukan pengadaan alat kesehatan. Pengalamannya saat menjabat sebagai ketua Pokja pada tahun 2010-2011 membuatnya sadar akan pentingnya isu gender. Sebagai perempuan, ia sering dilecehkan serta dianggap negotiable. Ditambah dengan adanya tekanan politis dan non-teknis seperti premanisme, saat itu ia merasa sangat terganggu hingga harus berpikir apakah harus terus bergabung di Pokja pengadaan.
Anna Kusuma Ka. Subbid Pembinaan SDM Badan Pelayanan Pengadaan B/J Provinsi DKI Jakarta Wakil Sekretaris FP4I
Setelah lulus dari Teknik Sipil Arsitektur pada 1994, Anna Kusuma memutuskan bekerja di bidang pengadaan. Pengalamannya di Badung, Bali dalam Lokakarya ULP Percontohan di sana kemudian mengantarkannya pada posisi Kepala Subbid Pembinaan SDM Badan Pelayanan Pengadaan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Anna Kusuma ingin turut membantu perempuan-perempuan di bidang pengadaan dengan bergabung dalam kepengurusan FP4I.
Hilda Pontonuwu mengawali karirnya di bidang pengadaan dengan menjadi anggota Panitia Lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara saat masih menjadi CPNS. Ada sebuah kejadian ketika itu yang masih selalu diingatnya, yakni saat seorang penyedia jasa menyanggah dan panitia kalah, sempat beredar isu para panitia akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat. Sejak saat itu ia sadar akan pentingnya kehati-hatian dalam pekerjaannya di pengadaan, khususnya saat mengambil keputusan dalam proses lelang.
Irla Erdina Sari Pokja ULP Kabupaten Dharmasraya Bendahara II FP4I
Setelah lulus dari studinya di bidang Teknik Lingkungan pada tahun 2015, Irla Erdina Sari terjun ke dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sebelum terlibat di dalamnya, ia melihat pengadaan sebagai pekerjaan yang mudah. Namun setelahnya, ia mulai merasakan banyak sekali godaan, tekanan, emosi dan komplikasi datang. Menurutnya, seorang pelaku pengadaan harus teliti, dapat menganalisa, mengendalikan diri, dapat membaca situasi, dan bisa berakting. Tetapi pada akhirnya, ia justru menganggap tantangan dan lika-liku yang hadir sebagai daya tarik dunia pengadaan.
Dharmawaty
Sekretaris ULP Kota Yogyakarta Bidang Peningkatan SDM FP4I
Ketua Pokja ULP Balikpapan Bidang Peningkatan SDM PF4I
Setelah menyelesaikan studinya di bidang Manajemen, Lusiningsih mengaku tersesat masuk ke dalam dunia pengadaan barang dan jasa di ULP. Melihat Peraturan Pemerintah yang begitu tebal dan sulit dipelajari, Lusiningsih menyimpulkan strategi yang tepat untuk mendalaminya adalah dengan banyak bertanya agar tidak tersesat di jalan. Ia juga memperdalam ilmunya dengan mengambil S2 di bidang Ekonomi Pembangunan dan berbagai pelatihan di bidang pengadaan. Setelah banyak belajar, ia akhirnya semakin jauh tersesat ke dalam dunia Pengadaan. Kini, selain menggeluti karirnya di bidang pengadaan, Lusiningsih juga menjadi ibu rumah tangga setelah pulang kantor, yang baginya merupakan sebuah prestasi.
Krida Handayani Perencana Pengadaan Jasa di ULP ITB Bidang Peningkatan SDM FP4I
Krida Handayani lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 2004, kemudian memutuskan bekerja di bidang pengadaan. Menurutnya, bekerja sebagai pelaku pengadaan membawa banyak tantangan. Selama bekerja di Pokja, ia sudah beberapa kali mendapatkan sanggahan, mulai dari yang disampaikan secara baik-baik hingga mengintimidasi. Untuk menyelesaikan sanggahansanggahan tersebut, Krida menjawabnya dengan data-data dan bukti yang akurat.
Sebagai seorang perempuan pejabat Ketua Pokja, Dharmawaty seringkali harus berurusan dengan para vendor berkarakter preman yang sering memaksakan kehendak tanpa mengikuti aturan. Namun, ia tetap mencoba berkomunikasi baik dengan mereka. Dharmawaty terus berusaha bekerja secara profesional sesuai prosedur dan aturan yang berlaku untuk menunjukkan jika perempuan menjadi Ketua Pokja, kinerja Pokja tidak akan merosot. Dharmawaty juga ingin membuktikan saat perempuan menjabat Ketua Pokja, ia tidak lebih lemah dan tidak banyak meminta untuk dimengerti.
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Lusiningsih
5
Niren Muchtar Anggota Pokja Konsultasi dan Konstruksi Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Bidang Peningkatan SDM FP4I
Niren Muchtar berangkat dari latar belakang pendidikan di bidang Pertanian. Namun, ia kemudian terjun ke bidang pengadaan hingga kini menjabat sebagai Anggota Pokja Konsultasi dan Konstruksi di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepeduliannya akan pemberdayaan perempuan ditunjukkannya dengan ikut serta dalam seminar-seminar dan lokakarya seperti Penyusunan Definisi Resmi Usaha/Perusahaan Perempuan dan kini FP4I.
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia 6
Ida Asani
Fri Sumiyati Bilakonga
Kelompok Kerja ULP di Provinsi NTB Bidang Peningkatan SDM FP4I
Kasubag Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo Bidang Hukum & Kebijakan FP4I
Ida Asani mengenal dunia pengadaan melalui teman-temannya. Ia memperhatikan mereka dan mengajukan banyak pertanyaan, salah satunya tentang keanehan bahwa di institusi tempatnya bekerja hanya ada satu orang pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sertifikasi. Ternyata, penyebabnya adalah banyak yang sengaja tidak meluluskan diri karena akan ditunjuk menjadi PP atau Pejabat Pembuat Komitmen. Namun, Lia bersikeras mengikuti sertifikasi hingga pada akhirnya lulus dan menjadi seorang pelaksana pengadaan. Semakin lama ia bekerja di bidang pengadaan, semakin terasa keunikan dan lika-likunya. Banyak kejadian menantang, seperti penyedia yang mencarinya ke rumah karena tidak puas dengan keputusan Pokja, sampai adanya godaan uang. Ia berharap dapat selalu sehat dan kuat iman dalam menjalani tugas-tugasnya.
Lia Dahlia Kasie Layanan ULP Pemerintah Kota Tangerang Bidang Hukum & Kebijakan FP4I
Lia Dahlia mengawali kariernya sebagai CPNS pada tahun 1999. Saat itu ia langsung ditempatkan di bagian pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk SKPD. Selama bekerja di bidang pengadaan, Lia menemukan risiko yang timbul dari kesalahan dalam pengadaan sangatlah kompleks. Karenanya Lia berharap, melalui FP4I ia dapat memberikan kontribusi untuk pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil, dan tidak diskriminatif.
Fri Sumiyati melihat dunia pengadaan barang dan jasa sebagai dunia yang penuh tantangan. Untuk menghadapinya, ia banyak belajar. Berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri diikutinya, juga studi jenjang S2 di bidang Administrasi Pembangunan untuk melengkapi studi S1-nya di bidang Teknik Sipil. Menurutnya, bekerja di bidang pengadaan membutuhkan strategi dan kemampuan agar dapat mengendalikan keadaan dalam berbagai situasi.
Noor Indriana Dewi Fungsional Pengelola PBJ di ULP Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Bidang Hukum & Kebijakan FP4I
Noor Indriana Dewi lulus dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 1987, lantas melanjutkan studinya pada bidang Manajemen Pembangunan Kota di ITS 10 November Surabaya. Sejak bekerja di bidang pengadaan, ada satu pengalaman yang paling membuka matanya dan menginspirasinya hingga kini. Yaitu, saat penyedia justru bersyukur karena tidak memenuhi persyaratan sehingga terhindar dari kerugian.
Anggota ULP Provinsi Maluku Bidang Hukum & Kebijakan FP4I
Maria Miranda Ohoitimur lulus dari studinya di bidang Teknik Sipil pada tahun 2002. Menurutnya, bekerja di bidang pengadaan membuatnya terbiasa untuk mempersiapkan diri. Ia berprinsip, wajib hukumnya bagi para pelaku pengadaan untuk membaca segala peraturan, acuan, dan referensi terkait pengadaan barang dan jasa. Baginya, banyaknya aturan dan panduan tersebut justru menjadikannya lebih teliti dan peduli akan detail.
Nungki Ika Yuniar Fungsional Pengadaan Barang/Jasa di ULP Provinsi NTB Bidang Humas & Media FP4I
Setelah lulus sebagai wisudawan terbaik tingkat fakultas Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2003, Nungki memperoleh sertifikat pengadaan saat menjadi CPNS di bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Ia lantas bertugas sebagai Humas RSUD Provinsi di Sumbawa, kemudian bergabung dengan ULP Provinsi NTB. Selama berkecimpung dalam pengadaan publik, Nungki bertemu dengan banyak orang yang konsisten, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Ia berpendapat kepandaian bukanlah sesuatu yang penting ketika ilmu yang dimiliki tidak diimbangi dengan nilai kejujuran, tanggung jawab dan mampu mengemban amanah.
Yanti Ariyani Pokja Barang Jasa dan Lainnya di ULP Maros Bidang Humas & Media FP4I
Yanti Ariyani lulus dari Teknik dan Manajemen Industri Universitas Muhammadiyah Indonesia, Makassar pada tahun 2003 dengan banyak pengalaman organisasi. Sebagai mahasiswa, ia aktif berorganisasi mulai dari UKM Seni hingga Himpunan dan BEM FTI-UMI. Setelah bekerja di bidang pengadaan, pengalamannya yang datang dari pelatihan dan seminar-seminar terkait pengadaan juga cukup banyak, salah satunya dari pelatihan pengarusutamaan Gender. Kini, ia ingin membagi pengalamanpengalamannya itu dengan bergabung ke dalam kepengurusan FP4I.
Raden Ratna Sofistia Ketua Pokja Konstruksi ULP Kota Cimahi Bidang Humas & Media FP4I
Raden Ratna Sofistia, yang akrab disapa Dea, lulus dari Teknik Arsitektur ITENAS Bandung pada tahun 2012. Kini ia sedang melanjutkan studi S2 di bidang Manajemen Pembangunan Daerah di STIA LAN Bandung. Selama bekerja di bidang pengadaan, ada satu pengalaman yang selalu diingat Dea. Salah satu penyedia jasa mengirimkan surat sanggah ke Kejaksaan Negeri, yang menyebabkan ia beserta rekan-rekannya di Pokja dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia sangat bersyukur kejadian tersebut berakhir dengan baik. Pengalaman yang mendebarkan tersebut membuatnya sadar akan pentingnya berhati-hati dalam bekerja.
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Maria Miranda Ohoitimur
7
Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia 8
Sri Wardani
Atri Wiujianna
Kepala Seksi Perencanaan Barang di ULP ITB Bidang Humas & Media FP4I
Anggota ULP BMKG Bidang Humas & Media FP4I
Setelah lulus dari Administrasi Niaga FISIP UNPAD, tahun 2003 Sri Wardani memulai karirnya di bidang pengadaan dengan bekerja di Unit Pengadaan ITB. Saat ia bergabung, Unit Pengadaan ITB baru dibentuk dan ia banyak mengalami rongrongan dari unit-unit lain yang belum terbiasa dengan sistem baru. Ia juga sempat menjadi satu-satunya wanita di sana. Namun, ia menyukai pekerjaannya di bidang pengadaan karena banyak hal yang bisa didapat. Sri Wardani juga merasa terharu sekaligus bangga dikenal banyak orang di unitunit lain. Menurutnya, setiap orang yang ingin bekerja di bagian pengadaan, khususnya di ITB, harus dipastikan memiliki integritas yang tinggi dan dapat bekerja dengan baik tanpa menyalahi prosedur.
Atri Wiujianna lulus dari studinya di bidang Agrometeorologi pada tahun 2005. Kini, sebagai seorang anggota perempuan di ULP di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ia tertarik untuk membantu para perempuan pelaku pengadaan di Indonesia dengan bergabung sebagai pengurus FP4I.
Untukinformasi informasi lebih lanjut mengenai Untuk lebih lanjut mengenai FP4I, halaman Facebook: FP4I,kunjungi kunjungi halaman Facebook: www.facebook.com/ForumP4I www.facebook.com/ForumP4I
Millennium Challenge Account - Indonesia Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Gedung MR21, Lantai 11. Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340 Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970
[email protected] | www.mca-indonesia.go.id