1.1. Latar Belakang
Sedikitnya ada tiga fungsi utama yang hams dijalankan oleh pemerintah dalam fungsi pelayanan publik, yaitu fungsi pelayanan masyarakat @ublic service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Fungsi pelayanan masyarakat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan salah satunya adalah administrasi kependudukan. Setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting dan peristiwa kependudukan hams melakukan pendaftaran kepada petugas negara. Pendaftaran tersebut merupakan
sarana untuk pelayanan publik y n a
menetapkan status secara legal melalui penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut dapat bempa kartu, akte, maupun surat keterangan resmi sebagai bukti identitas dan pengesahan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Dokumen ini sering kali di perlukan untuk mendapatkan bentuk pelayanan publik lainnya misalnya di bidang pendidikan , kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, dan lain lain. Hasil pendaftaran penduduk juga memiliki fungsi demografi, yaitu sebagai sumber data dan informasi perkembangan kependudukan yang mutakhir dan bermanfaat bagi proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Sesuai semangat otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Undangundang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan
administrasi' kependudukan kabupatedkota.
telah
diserahkan
kepada
pemerintah
Namun dalam ha1 merumuskan pedoman, standar,
spesifikasi teknis, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang administrasi kependudukan masih menjadi tangyng jawab Pemerintah Pusat, dalam ha1 ini Direktorat Jenderal Admistrasi Kependudukan, Departemen ~ a l a mNegeri. Dalam kaitan tersebut, perlu menyusun strategi pengembangan sistem pendafiaran penduduk di kabupatedkota.
1.2. Identifikasi dan Perurnusan Masalah
Sistem
pendafiaran
penduduk
di
kabupatenlkota
memiliki
karakteristik dan masalah yang dapat digambarkan di bawah ini. 1. Aspek Peraturan Perundangan
Selama ini peraturan perundangan yang mengatur tentang pendaftaran penduduk adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 ysng pembuatannya berdasarkan Undang
-
Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 22 ' ~ a h u n1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara otornatis Undang Undang sebelumnya beserta turunannya tidak berlaku lagi. Sedangkan menurut TAP MPR Nomor 111 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang
-
Undangan, pasal 2 menyebut bahwa tata urutan peraturan perundangundangan Republik Indonesia adalah : a. Undang - Undang Dasar 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
I
c. Undang - Undang d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( Perpu ) e. Peraturan Pemerintah f.
Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah Dengan demikian, untuk menerbitkan Peraturan Daerah minimal hams ada Keputusan Presiden tentang pendafiaran penduduk sekaliys pengganti Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977.
2.
Aspek Kelembagaan Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, sejak saat itu lembaga yang menangani pendaftaran penduduk di daerah menjadi semakin beragam sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pengelolaan data kependudukan saat ini berada pada beberapa Departemen yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman dan HAM. Hal ini menyebabkan sumber data administrasi kependudukan tersebar, belum terkoordinir dan terintegrasi. Aparat penyelenggara pendaftaran penduduk secara kualitas masih kurang baik di Pusat maupun di daerah, ha1 ini terlihat dari banyaknya petugas pelayanan pendafiaran penduduk di kabupatenlkota, kecamatan dan desalkelurahan berasal dari instansi yang sama sekali tidak berhubungan dengan kependudukan.
Masih banyak ditemukan kabupatenlkota belum memiliki peraturan daerah tentang pendaftaran penduduk. Namun kegiatan pendaftaran penduduk tetap berjalan walaupun dengan aturan seadanya yang dibuat oleh pemerintah pusat
3.
Aspek Sarana dan Prasarana Dukungan sarana dan prasarana dalam pelayanan pendafiaran penduduk selama ini bemariasi antara lain manual, semi manual dan komputer. Walaupun sudah menggunakan komputer belum ada relasional dengan tempat pelayanan lainnya. Demikian juga formulir dan blangko pendaftaran penduduk masih bemariasi dari satu daerah dengan daerab lainnya.
4. Aspek Sumber Daya Manusia (Masyarakat)
Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang, ha1 ini terlihat dari banyak masyarakat tidak bisa mengikuti program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ada juga seorang anak gaga1 masuk tentara karena anak tersebut tidak memiliki akte kelahiran, ha1 ini disebabkan oleh orang tua tidak memiliki surat nikahlbuku nikah. Sebagai dampak dari kondisi tersebut, muncul berbagai masalah pokok terkait sistem pendaftaran penduduk saat ini adalah : 1). Dokumen kependudukan kurang dapat memberi kepastian hukum. 2). Cakupan pemilikan dokumen kependudukan sangat rendah.
3). Mutu pelayanan rendah
.
4). Mutu data rendah
Untuk mengatasi kondisi ini pemerintah dalam ha1 ini Dil-ektur Jenderal
Administrasi
Kependudukan
berkewajiban
untuk
mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan yang dalam penelitian ini difokuskan pada sistem pendaftarm penduduk di kabupatedkota. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana mengidentifikasi
faktor internal
dan lingkungan
eksternal pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dalam rangka pengembangan sistem pendaftaran penduduk di kabupatenlkota. 2.
Bagaimana strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam ranpka pengembangan sistem pendaftaran penduduk di kabupatedlcota .
1.3. Tujuan Penelitian I
Berdasarkan perumusan masalah tentang sistem pendaftaran penduduk di kabupatenlkota, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Melakukan identifikasi terhadap faktor lingkungan eksternal dan faktor
internal pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dalam rangka pengembangan sistem pendaftaran penduduk di kabupatedkota. 2. Memformulasikan strategi pengembangan sistem pendaftaran penduduk
di kabupatedkota.
1.4. Kegunaan Penelitian 1.
Bahan masukan bagi pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri sebagai dasar penentuan strategi dan rencana pengembangan selanjutnya.
2.
Bahan masukan bagi pemerintah Kabupatenlkota sebagai dasar penentuan kebijakan dan pelaksanaan selanjutnya.
3.
Sarana untuk berlatih melakukan evaluasi dan analisis strategi pada instansi pemerintah.
4.
Memperluas wawasan penerapan manajemen strategi dalam tugas dan fungsi pemerintah.
5.
Sarana berlatih penerapan ilmu-ilmu manajemen yang diperoleh di bangku kuliah.
