Fraud Identification and Prevention dr. A. Fardianto, CFE, QIA, AAK Tangerang, 7 September 2017
Agustian Fardianto Pengalaman Kerja : General Practicioner (PT. Hardlent Medika Husada) Head of Provider Relation Dept. (PT. Asuransi Reiance Indonesia) Audit Committee (PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) Risk and Compliance Oversight Committee (PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia / Mandiri Inhealth) Internal Auditor (PT. Askes (Persero) - BPJS Kesehatan) Pendidikan & Sertifikasi : Profesi Dokter (FK Yarsi) Certified Fraud Examiner (ACFE) Qualified Internal Auditor (DS-QIA) Ahli Asuransi Kesehatan (Pamjaki) Certified Risk Management Professional (LSPMR) Organisasi : Institutional Relationship (ACFE Indonesia per 2017 – 2019)
Hubungi Saya Ph. 08111924487 Email.
[email protected]
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter adalah organisasi yang merupakan local chapter dari ACFE global yang berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat
ACFE Indonesia Chapter merupakan organisasi yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat dengan cara memperbaiki tata cara pencegahan dan pemberantasan fraud, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota.
ACFE Indonesia Chapter dibentuk pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan petisi oleh 12 orang CFE yang bekerja di organisasi sektor publik dan swasta yaitu: • • • • • •
Soedarjono Atjeng Sastrawidjaja Soekardi Hoesodo Soetopo Heroetomo Irwan Sofjan Phil Leifermann
• • • • • •
M. Chatim Baidaie PalmerSagala Hari Setianto Simon Hutagalung Indra Widjaja Zayarwan Zain
Certified Fraud Examiner (CFE) adalah sertifikasi profesi anti fraud yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Dengan memiliki sertifikasi CFE, seseorang diakui sebagai ahli dalam pencegahan dan pendeteksian (prevention, detection and deterrence) fraud. Sertifikasi CFE dikenal dan diterima di seluruh dunia sebagai standar mutu profesi untuk profesional anti-fraud.
ACFE Indonesia Chapter Menara Taspen (dh. Gedung Arthaloka) Lantai 7 Suite 706 Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta 10220 Indonesia Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222 Email :
[email protected] Website : www.acfe-indonesia.or.id www.acfe.com
Reference
Definisi Fraud Setiap tindakan yang disengaja atau perbuatan salah yang dirancang untuk memperdaya orang lain, sehingga korban menderita kerugian dan pelaku memperoleh keuntungan. (Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, IIA-AICPA-ACFE) Suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah), yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar kesengajaan/niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu/organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan adanya kerugian. (International Standards for The Professional Practice of Internal Audting, IIA) Penipuan yang disengaja atau kekeliruan yang diketahui oleh seseorang, menyembunyikan kondisi yang sebenarnya, dan membiarkan fraud atau penipuan terjadi kemudian dapat mengakibatkan beberapa keuntungan yang tidak sah kepada individu maupun entitas atau pihak lain. (Centers for Medicare and Medicaid Services) Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. (Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2015)
Elemen Fraud
Niat sengaja untuk melakukan tindakan yang salah atau untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelabuan yang bertujuan untuk berbuat salah dan keliru, digunakan untuk mencapai skema fraud.
Kelihaian dari pelaku memanfaatkan ketidaktahuan dan kelalaian dari korban.
Korban bertindak sesuai dengan kemauan pelaku.
Terdapat unsur penyembunyian dan melanggar aturan atau hukum.
Fraud Triangle
FRAUD TREE
Korupsi
Melalui UU No. 7 tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Korupsi (United Nation Convension Against Corruption, 2003).
Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001): 1. Tindakan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekomomian negara 2. Pemberian suap 3. Penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan atau penghancuran atau penghilangan dokumen 4. Pemerasan dalam jabatan 5. Benturan kepentingan 6. Perbuatan curang 7. Gratifikasi
Risiko Fraud Industri Farmasi http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/2 5/oflbts354-ketua-kpk-jelaskan-dugaan-korupsi-di-industrifarmasi
https://www.forbes.com/sites/erikakelton/2013/07/29/is-bigpharma-addicted-to-fraud/#75f3b4e415fe
Risiko Fraud Industri Farmasi https://news.detik.com/berita/2731796/ini-modus-korupsi-obatcacing-siswa-rp-900-juta-di-mark-up-jadi-rp-6-m
http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/27/korupsipengadaan-obat-mantan-direktur-rsud-sleman-sembunyikanharga-diskon-530348
Risiko Fraud Industri Farmasi https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/brooklyn-pharmacyowneroperator-charged-defrauding-medicare-and-medicaidprograms
https://www.justice.gov/usao-sdms/pr/two-charged-multimillion-dollar-compounding-pharmacy-fraud-scheme
Risiko Fraud Industri Farmasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Fraud Prevention
Perlu rancang bangun sebuah metode pencegahan untuk menghindari dampak dari risiko terjadinya tindakan fraud.
Kunci metode pencegahan adalah membuat setiap individu di organisasi menyadari dampak risiko terjadinya fraud, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap etika, peraturan, dan hukum yang berlaku.
Upaya komunikasi secara terus menerus kepada setiap individu dalam memberikan informasi tentang sanksi disiplin, sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi lainnya bagi pelaku tindakan fraud.
Fraud Prevention •
Tone at the top. Masing-masing pimpinan institusi menumbuhkan kesadaran bagi dirinya, keluarga, bawahannya, dan masyarakat bahwa tindakan fraud akan memberikan kerugian dan menyengsarakan bagi semua pihak.
•
Program dan budaya anti fraud terintegrasi ke dalam tata kelola, kebijakan, dan kurikulum pendidikan.
•
Mempertegas dan mensosialisasikan program dan budaya anti fraud dalam setiap kode etik, baik profesi atau institusi lainnya.
•
Remunerasi yang sesuai serta menetapkan indikator penilaian kinerja dan berdampak kepada remunerasi tersebut.
•
Mekanisme sanksi dan penghargaan. Sanksi harus dirancang seadil-adilnya sedangkan penghargaan yang wajar diberikan atas prestasi unggulan.
•
Pemisahan kewenangan, fungsi, dan tugas.
•
Pembatasan otoritas atas informasi pembayaran.
•
Pengembangan teknologi sistem informasi oleh pihak yang dapat mencegah fraud.
?!!
Fraud Risk Management PRINCIPLE
OBJECTIVE FRAUD RISK GOVERNANCE
FRAUD RISK ASSESSMENT
PREVENTION
DETECTION
RESPONSE
Fraud Risk Management Principles Organisasi menetapkan dan mengkomunikasikan program pengelolaan risiko fraud oleh pimpinan puncak serta komitmennya terhadap nilai integritas dan etika yang tinggi menjadi bagian pengelolaan risiko fraud
Organisasi melakukan penilaian risiko fraud secara komprehensif untuk mengidentifikasi skema dan risiko fraud tertentu, menilai kemungkinan dan dampak yang signifikan, mengevaluasi aktivitas pengendalian fraud yang ada dan menerapkan tindakan untuk mengurangi risiko residual dari tindakan fraud
Organisasi menetapkan sebuah proses komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang potensi fraud dan mengkoordinasikan metode untuk melakukan investigasi berikut dengan tindak lanjut perbaikan sehingga fraud dapat ditangani secara tepat dan pada waktu yang tepat
Organisasi memilih, mengembangkan, mensosialisasikan upaya preventif dan deteksi dari pengendalian fraud untuk memitigasi risiko fraud baik yang sudah atau belum pernah terjadi
Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan lima prinsip pengelolaan risiko fraud dapat dijalankan serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap kelemahan dari program pengelolaan manajemen risiko kepada pihak–pihak yang bertanggung jawab termasuk didalamnya manajemen dan direksi
“And do not consume one another’s wealth unjustly or send it (in bribery) to the rules in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know.” –QS. 2:188-
Terima Kasih
