FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY
Visi INSPEKTORAT
MENJADI KATALISATORPENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MISI INSPEKTORAT
MENJAMIN KUALITAS PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tujuan 1. 2.
Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien. Terwujudnya percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.
Kedudukan : Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dipimpin oleh Inspektur yg dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan scr teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur diangkat & diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Tugas :
(Pergub DIY No. 51 Th 2008)
Melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
Fungsi : Perencanaan Program Pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Pengawasan terhadap pelaksaan urusan pemerintahan daerah 5. Pembinaan atas penyelenggr pemerintahan daerah Kab/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota 6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan 1.
SDM Inspektorat DIY berjumlah 82 PNS terdiri dari : Struktural a. Inspektur (eselon II.A) : 1 orang b. Sekretaris (eselon III.A) : 1 orang c. Inspektur Pembantu (eselon III.A: 4 orang d. Kepala Sub Bagian (eselon IV.A) : 3 orang 2. Fungsional Tertentu Auditor : 44 orang 3. Fungsional Tertentu P2UPD : 6 orang 4. Fungsional Umum : 23 orang 1.
Kebijakan Pengawasan 1.
2. 3.
4.
PP Nomor 79 Tahun 2005 ttg Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan yg sangat signifikan thdp kebijakan was pd tk provinsi dan kab/kota. PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP, menuntut inspktorat melakukan perubahan mendasar. PP Nomor 71 Tahun 2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dengan mendasarkan prinsip2 akuntansi yg transparan dan akuntabel Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 ttg Tatacara Was atas penyelenggaraan Pemda, menjamin pelaks otonomi daerah berjalan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
ISSU STRATEGIS (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP
Misi ke 3 Pemerintah Daerah DIY : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Memeliharaan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
ISSU STRATEGIS (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintahan
Penyusunan laporan keuangan dengan mendasarkan prinsip2 akuntansi yg transparan dan akuntabel. Memberlakukan sistem yang berbasiskan akrual. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.
Kelebihan:
1. Menyajikan informasi dengan lebih lengkap. 2. Memenuhi fungsi manajerial dan pengawasan.
KEGIATAN PENGAWASAN
A. PRA PENGAWASAN
Cash Opname dan Stock Opname
B. POST AUDIT
Pemeriksaan reguler Pemeriksaan Khusus
C. PENGAWASAN LAINNYA
Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan (Pengukuran Kinerja Instansi) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (DIY dan Kab/Kota) Evaluasi LAKIP SKPD Review atas laporan keuangan SKPD dan SKPKD DIY. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota DIY. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
.
Lanjutan......... D. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN 1.
Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan
2.
Rapat koordinasi pengawasan Daerah
3.
Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
4.
Tugas lain sesuai Perintah Gubernur
Inspektorat DIY TA 2016 : 6 Program 35 Kegiatan, dgn Anggaran BL sebesar Rp 10.351.760.350,00 sbb : No
Program
Target Kinerja %
Anggaran
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00
1.459.778.100
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00
3.143.372.500
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.00
372.685.500
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00
60.171.500
5.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
100.00
5.033.168.550
6.
Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100.00
282.584.200
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Rp 1.459.778.100,00
No.
Kegiatan
Target Kinerja %
Anggaran
1
Penyediaan jasa surat-menyurat
100
4.200.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100
196.080.000
3
Penyediaan jasa pemelih dan perijinan kendr. Dinas/operasinal
100
20.000.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
27.140.400
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
89.286.000
6
Penyediaan alat tulis kantor
100
32.998.800
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100
24.995.000
8
Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
100
8.452.500
100
7.915.400
10
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundg-Undangan
100
25.060.000
11
Penyediaan makanan dan minuman
100
31.680.000
12
Rapat-rapat koord dan konsultasi ke luar daerah
100
780.470.000
13
Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja
9 orang
211.500.000
9
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rp 3.143.372.500,00
No.
Kegiatan
Target Kinerja
Anggaran
14 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung kantor dan parkir 3 lantai
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Komputer 25 unit, Printer 18 unit, kelengkapan komputer 5 jenis
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Cat dinding ktr 600 m2, penggantian keramik 150m2
47.810.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16 unit roda 4 dan 6 unit roda 2
385.065.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif dan In-aktif/Statis
5 jenis
28.400.000
3 jenis
12.750.000
Penyusutan 500 berkas dan pemilahan 3000 berkas
2.090.010.000 454.934.000
124.403.500
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 372.685.500,00 No.
Kegiatan
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengembangan Tenaga Pemeriksa 22 Pelatihan dan Aparatur Pengawasan
23 Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA 24 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Target Kinerja 8 orang 60 orang
Anggaran
90.565.000 188.068.000
50 orang
43.727.500
1 unit
50.325.000
IV. Program Peningkt. Pengembangan Sis Pelaporan Cap Kin dan Keu Rp 60.171.500,00
No.
Kegiatan
Target Kinerja
Anggaran
21 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3 laporan
6.459.500
22 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2 laporan
7.879.000
23 Penyusunan Rencana Program Kegiatan
4 laporan
38.248.000
24 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
12 laporan
7.585.000
V. Program Peningkt. Sis Was Internal Dan Pengendalian Pelaks Kebijakan KDH Rp 5.033.168.550,00 No.
Kegiatan
Target Kinerja
Anggaran
25 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
192 laporan
26 Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
4 laporan
107.647.000
27 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
1 SK Gubernur
89.674.800
28 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 laporan
121.313.750
29 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah
40 LHP
423.560.000
4.290.973.000
VI. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp 282.584.200,00 No.
Kegiatan
Target Kinerja
Anggaran
30 Gelar Pengawasan Daerah Dan Pemutakhiran Data TLHP
4 kali
119.356.400
31 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Temuan Pengawasan
550 temuan
163.227.800
SEKIAN & TERIMAKASIH
