Fokus Pagi Edisi Rabu, 29 Juli 2009 Tema : Kebijakan Topik : Nasib Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sahabat MQ/ Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini tengah digodok Komisi VIII DPR RI/ dianggap sebagian kalangan masih menyimpan sejumlah problem// Salah satunya adalah RUU tersebut tidak mencantumkan kewajiban mengikat/ untuk mencantumkan sertifikasi halal// Yang ada hanya kewajiban bagi yang mencatumkan kata halal untuk menyesuaikan dengan bahan/ proses pengolahan/ pengiriman yang halal// Departemen Agama R.I sendiri/ mengambil prakarsa untuk menyusun RUU mengenai Jaminan Produk Halal yang didahului dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang/ melalui kerjasama antara Departemen Agama R.I dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I// Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia/ tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia// Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan/ minuman/ dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik// Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia// Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal// Data dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan/ bahwa permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia// Indonesia sendiri/ dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional/ internasional dan global/ dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram// Dalam teknik pemrosesan/ penyimpanan/ penanganan/ dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam// Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia// RUU JPH ini sendirti/ terdiri dari 12 bab/ 44 ayat/ dan 75 pasal// Dalam RUU rencananya disahkan paling lambat akhir September ini/ pengaturan produk halal tersebut meliputi prosuk makanan/ minuman/ obat/ kosmetik/ produk kimia biologik/ dan produk rekayasa genetik yang dikonsumsi masyarakat// Kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal sendiri/ nantinya berada di tangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama// Sementara MUI/ hanya bertugas menetapkan fatwa tentang kehalalannya// Diamputasinya kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal ini mendapat reaksi MUI pusat// Dalam hal ini/ MUI ditempatkan hanya sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan dalam proses sertifikasi tersebut// Kondisi ini/ dinilai sebagai sebuah bentuk kemunduran// Pembahasan RUU Jaminan Produk halal ini/ dinilai mengenyampingkan MUI yang telah 20 tahun menangani sertivikasi halal// Sahabat MQ/ setelah dua dasawarsa menjadi lembaga yang berwenang mengurusi sertifikasi halal/ kewenangan Lembaga Pengkajian pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI/ akan diambil alih pemerintah// Dalam
Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tengah digodok DPR RI/ pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan sertifikasi halal// untuk itulah/ Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam/ mendesak pemerintah dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal// MUI dan ormas Islam menilai/ pembahasan tidak menyentuh substansi permasalahan// Substansi pembahasan RUU tersebut secara filosofis bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi/ yang saat ini dikembangkan// Secara nyata/ substansinya hanya sekadar mengambil alih kewenangan yang selama ini dilaksanakan masyarakat secara baik melalui MUI/ lalu diambil oleh negara// Saat ini sahabat MQ/ Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini/ masih dalam pembahasan// DPR dan pemerintah belum menetapkan pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat halal// Ada tiga opsi yang muncul/ yaitu kewenangan dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia denga dukungan pemerintah/ karena MUI sudah memiliki perwakilan hingga daerah// Kedua dijalankan oleh negara di bawah koordinasi menteri/ Lembaga bisa atau gabung dengan BPOM di bawah Departemen Kesehatan// Sedang yang ketiga/ proses sertifikasi diserahkan penuh ke pihak swasta// Usaha departemen Agama untuk memasukkan sertifikasu halal sebagai kewenangannya adalah sebuah kekeliruan// Sertifikasi halal/ bukan hanya demi kepentingan bisnis/ akan tetapi lebih dari itu/ adalah urusan aqidah/ sehingga yang berwenang adalah ulama// Lagipula/ Tidak semua pegawai depag memahami urusan dan konsep halal haram// Sahabat MQ/ apa sebenarnya latar belakang dari upaya pelimpahan wewenang sertifikasi Halal dari LPPOM MUI ke pemerintah?// Apa pula dampak yang akan muncul/ bila kemudian kewenangan sertifikasi halal ini beralih dari LPPOM MUI ke Pemerintah?// Benarkah bila wacana ini muncil karena selama ini LPPOM MUI dinilai tidak cukup mempu menjalankan tugasnya?// Untuk itu/ dalam Fokus Pagi kali ini/ kita akan mendiskusikannya bersama dengan sejumlah nara sumber/ yaitu : 1. Direktur LPPOM MUI Pusat -Nadratuzzaman Hosen (Jam 08.15) 2. Departemen Agama (Jam 08.15) 3. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI -Hilman Rosyad Sihab (Jam 08.45)
Nara Sumber 1 (Jam 8.15) Direktur LPPOM MUI Pusat M Nadratuzzaman Hosen 0812 1108 595 / 0818 847 870 1. MUI mendesak dilakukan penghentian terhadap pembahasan RUU Jaminan Produk Halal yang saat ini tengah digodok DPR RI// Bisa dijelaskan Bapak// 2. Point-point penolakan ada dimana saja Bapak?// 3. Bisa dijelaskan Bapak/ mengenai kewenangan sertifikasi halal yang rencananya akan diambil alih oleh pemerintah?// 4. Apa latar belakang pemerintah dari pengambil alihan ini?// Apakah MUI atau LPPOM MUI khususnya/ telah mendapatkan penjelasan mengenai rencana ini?// 5. MUI dan LPPOM MUI/ secara tegas menolak pengalihan kewenangan ini// Bisa dijelaskan mengapa Pak?// 6. Dampak seperti apa yang akan muncul/ apabila rencana pengalihan wewenang ini benar-benar dilakukan?// 7. Upaya apa yang akan MUI lakukan apabila pemerintah benar-benar mengambil alih wewenang sertifikasi halal ini?// (Upaya hukum mungkin???) 8. Selama ini/ LPPOM MUI tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala produk baik pangan maupun kosmetik yang haram// Bagaimana dengan aturan di dalam RUU Jaminan Produk Halal yang tengah digodok DPR RI saat ini?// 9. Bagaimana dengan pernyataan Sekjen Depag yang menyatakan bahwa meski nantinya wewenang akan beralih ke pemerintah/ namun Fungsi fatwa akan tetap diberikan sepenuhnya ke MUI?// 10. Kalau ada yang menyatakan selama ini kinerja LPPOM MUI kurang maksimal/ sehingga menuntut dibentuknya lembaga sertifikasi halal yang lebih kuat/ bagaimana menurut Bapak?// 11. Apa permasalahan mendasar bagi jaminan produk halal di Indonesia?// 12. Mampukah pemerintah Depag misalnya/ mengemban amanah ini nantinya jika kelak wewenang sertifikasi halal benar-benar dilimpahkan?// 13. sampai sejauh ini/ apakah bapak optimis RUU Jaminan Produk Halal akan mampu menjawab ragam persoalan halal-haram di Indonesia/ yang selama ini terkesan dilakukan setengah hati?// 14. Bapak pernah menyatakan bahwa hingga saat ini/ sertifikasi halal MUI tidak memiliki sanksi hukum/ dan sanksinya hanya bersifat normatif dan sosial// Bisa dijelaskan Bapak?// 15. Sampai saat ini/ sudah sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah halal-haram ini Bapak?// 1. Apa Pesan bapak terkait dengan rencana ini?//
Nara Sumber 2 (Jam 8.45) Wakil Ketua Komisi VIII Hilman Rosyad Sihab 0816 48 621 69 1. Bagaimana sejauh ini perkembangan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal di Komisi VIII?// 2. Benarkah di dalam rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tengah dibahas tersebut/ terdapat rencana pengalihan wewenang sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke pemerintah?// Bisa dijelaskan Bapak??// 3. MUI dan LPPOM MUI/ menyatakan keberatan atas rencana tersebut/ bagaimana tanggapan pihak komisi VIII sendiri?// 4. Rencananya/ lembaga mana yang akan dipercaya untuk mengelola sertifikasi halal?// 5. Ada tarik menarikantara LPPOM MUI dan departemen agama/ dimana masingmasing menghendaki/ lembaga sertifikasi halal berada di bawah kewenangan masingmasing// Bagaimana kemudian DPR akan mengakomodir hal ini?// 6. Kapan Target penyelesaian pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ini Bapak?// 7. Informasinya/ akan ada lembaga yang dibentuk secara khusus/ untuk menengahi keinginan kedua lembaga tersebut/ semacam Badan Layanan UMUM?// 8. Mengapa DPR seolah merasa bimbang/ untuk kemudian menyatakan dan memutuskan agar wewenang sertifikasi halal tetap berada di bawah LPPOM MUI// Apakah MUI memang tidak layak untuk meneruskan amanahnya sebagai lembaga sertifikasi halal?// 9. Hingga kini/ sertifikasi halal MUI pun/ belum memiliki nsanksi hukum// Selama ini/ sanksi terhadap pelanggaran sertifikasi halal MUI hanya bersifat normatif dan sosial// Bagaimana ke depannya?// Diaturkah ketentuan tersebut dalam RUU JPH??//
Nara Sumber 3 (9.15) Kepala Biro Hukum Departemen Agama Pusat H. Mubarok SH, M.Si 0816 74 65 15 1. Bapak/ mui DAN Forum Umat Islam mendesak dilakukan penghentian pembahasan RUU Jaminan Produk Halal yang saat ini tengah digodok di DPR// Bagaimana tanggapan Bapak?// 2. Diantara point penolakan yang melatari usulan dihentikannya pembahasan adalah/ adanya kesan pengesampingan dan pengerdilan MUI sebagai wakil umat// Dimana nantinya akan ada pelimpahan wewenang sertifikasi halal yang semula dibawah MUI menjadi di bawah pemerintah// Bagaimana menurut Bapak?// 3. Apa permasalahan yang melatari sehingga kemudian pemerintah merasa perlu mengambil alih wewenang sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke Depag?// Apakah kinerja LPPOM MUI yang kurang maksimal atau bagaimana?// 4. Tetapi bukankah MUI selama ini cukup berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya// Terbukti LPPOM MUI Indonesia menjadi rujukan dari beberapa negara tetangga terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi halal?// 5. LPPOM MUI menyatakan/ bahwa fatwa adalah masalah ulama// LPPOM MUI/ telah memenuhi baik dari sisi teknologi/ kemampuan/ hingga kompetensi// Sehingga/ tidak ada alasan untuk kemudian melimpahkan wewenang ini kepada lembaga baru// Yang diperlukan lebih ke penguatan kepada LPPOM MUI/ sehingga dapat bekerja lebih baik// Bagaimana menurut Bapak?// 6. Terkesan ada tarik menarik kepentingan antara LPPOM MUI dan Departemen Agama dalam hal ini// Bagaimana menurut Bapak?// 7. LPPOM MUI menyatakan/ bila pelimpahan kewenangan sertifikasi halal ini merupakan satu kesalahan besar// Depag dianggap belum mampu mengurusi masalah halal haram ini/ karena tidak semua orang-orang Departemen Agama/ mengerti persoalan Halal Haram ini// Bagaimana menurut Bapak?// 8. Apa himbauan Bapak terkait dengan masalah ini?//
Adlibs Fokus Pagi Edisi Rabu, 29 Juli 2009 Tema : Kebijakan Topik : Rencana Pengambil Alihan Sertifikasi Halal Oleh Pemerintah Sahabat MQ/ setelah dua dasawarsa menjadi lembaga yang berwenang mengurusi sertifikasi halal/ kewenangan Lembaga Pengkajian pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI/ akan diambil alih pemerintah// Dalam Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tengah digodok DPR RI/ pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan sertifikasi halal// Rencana ini pun/ menuai protes dari MUI dan LPPOM MUI// Jika sertifikasi dilakukan pemerintah/ akan berakibat fatal// Selain itu/ langkah pemerintah ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi// Padahal/ saat ini LPPOM MUI menjadi lembaga yang terkemuka di dunia/ dalam hal penyelenggaraan sertifikasi halal// Bahkan beberapa waktu lalu/ terdapat 11 lembaga sertifikasi dari Amerika Serikat/ Australia/ Eropa dan Asia/ yang belajar kepada LPPOM MUI// Selain juga melakukan pelatihan kepada 100 orang dari Luar Negeri terkait dengan penyelenggaraan Sertifikasi halal/ standar yang digunakan oleh MUI/ kini juga digunakan oleh negara-negara tersebut// Usaha departemen Agama untuk memasukkan sertifikasi halal sebagai kewenangannya adalah sebuah kekeliruan// Sertifikasi halal/ bukan hanya demi kepentingan bisnis/ akan tetapi lebih dari itu/ adalah urusan aqidah/ sehingga yang berwenang adalah ulama// Lagipula/ Tidak semua pegawai depag memahami urusan dan konsep halal haram// Sahabat MQ/ apa sebenarnya latar belakang dari upaya pelimpahan wewenang sertifikasi Halal dari LPPOM MUI ke pemerintah?// Apa pula dampak yang akan muncul/ bila kemudian kewenangan sertifikasi halal ini beralih dari LPPOM MUI ke Pemerintah?// Benarkah bila wacana ini muncul karena selama ini LPPOM MUI dinilai tidak cukup mampu menjalankan tugasnya?// Untuk itu sahabat MQ/ dalam Program Fokus Pagi Rabu 29 Juli esok/ kami akan mendiskusikannya bersama dengan sejumlah nara sumber/ diantaranya adalah : 1. 2. 3.
Direktur LPPOM MUI Pusat -Nadratuzzaman Hosen Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI -Hilman Rosyad Sihab Kepala Biro Hukum Departemen agama/ Mubarok
Planning Nara Sumber Fokus Pagi Edisi Rabu, 29 Juli 2009 Tema : Kebijakan Topik : Rencana Pengambil Alihan Sertifikasi Halal Oleh Pemerintah
Nara Sumber 1 (Jam 8.15) Direktur LPPOM MUI Pusat M Nadratuzzaman Hosen 0812 1108 595 / 0818 847 870
Nara Sumber 2 (Jam 8.45) Wakil Ketua Komisi VIII Hilman Rosyad Sihab 08111 46 896 (pake yang ini dulu) / 0816 48 621 69 Atau Latifah Iskandar
Nara Sumber 3 (9.15) Kepala Biro Hukum Departemen Agama RI Mubarok 0816 74 65 15
