Fokus Malam. Edisi Rabu, 1 Juli 2009 Tema : Pemilu Topik : Penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam Pilpres 2009

Fokus Malam Edisi Rabu , 1 Juli 2009 Tema : Pemilu Topik : Penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam Pilpres 2009 Sahabat MQ/ Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 8 juli mendatang/ sempat bergulir gagasan penggunaan KTP/ untuk pemilihan presiden// Banyak pihak yang mengusulkan pemakaian KTP bagi mereka yang tidak termasuk dalam DPT/ untuk mengikuti pemilihan presiden mendatang// Usulan tersebut/ berkait dengan masih kacaunya DPT hingga sekarang// Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/ tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP// Sahabat MQ/ Usulan penggunanaan KTP tersebut/ sempat menimbulkan wacana dalam masyarakat// Ada pro kontra yang berkembang dimasyarakat// Masyarakat yang setuju dengan penggunaan KTP ini beranggapan/ hal tersebut/ merupakan upaya optimal untuk menjamin hak pemilih/ dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2009// Untuk itu/ perlu dilakukan terobosan hukum yang memungkinkan penggunaan KTP/ sebagai alat bukti warga negara yang memiliki hak pilih/ dapat diterapkan pada pelaksanaan pilpres 8 Juli 2009// Salah satu terobosan yang memungkinkan antara lain/ dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang/ yang membolehkan KTP sebagai instrumen bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya// Sementara itu/ ketidaksetujuan beberapa pihak atas pemakaian KTP/ untuk menggunakan hak pilihnya/ karena KTP dinilai berpotensi disalahgunakan karena sulit dikontrol// Untuk itu peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009/ akan semakin besar/ karena calon presiden atau calon wakil presiden dan tim suksesnya/ bisa memiliki peluang untuk melakukan mobilisasi massa// Kondisi seperti itu/ sangat terbuka karena sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota merupakan kader-kader partai politik// Sahabat MQ/ Menanggapi wacana yang berkembang dimasyarakat atas pemakaian KTP/ dalam pemilihan presiden mendatang/ KPU yang awalnya sempat juga melontarkan gagasan tersebut/ pada akhirnya telah/ mengambil keputusan untuk tidak memberlakukan KTP/ dalam pemilihan presiden

mendatang// Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya/ harus tercatum dalam DPT// Alasan KPU memutuskan untuk tidak menggunakan KTP karena/ penggunaan KTP dalam pilpres mendatang/ terlalu berbahaya// Dimungkinkan warga memiliki lebih dari satu KTP// Selain hal tersebut/ jika penggunaan KTP dibolehkan dalam pilpres mendatang/ maka KPU akan mendapati kesulitan/ terkait dengan penyediaan logistik// Mengingat dalam undang-undang-undang/ jumlah logistik dibatasi sesuai dengan jumlah DPT/ plus 2 persen/ dikhawatirkan terjadi kelangkaan/ logistik / jika pemilih tidak terdaftar di DPT// Hal ini seperti diungkapkan oleh ketua KPU- Hafidz Anshari// Hafidz juga mengatakan/ bahwa isu DPT cukup sensitivf/ terutama di Jawa timur// Sementara itu Sahabat MQ/ Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform-Cetro-Hadar N Gumay menyatakan/ penggunaan KTP atau identitas diri lain/ atau surat pengantar dari ketua RT/ tetangga terdekat perlu dipertimbangkan/ untuk mengakomodasi warga yang memiliki hak pilih/ namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih// Hadar menambahkan/ jangan sampai ketidakmampuan pemerintah dan penyelenggara pemilu menyusun daftar pemilih yang valid/ membuat masyarakat yang memiliki hak pilih kehilangan hak konstitusionalnya// Nah Sahabat MQ/ Apa tanggapan anda terhadap/ KTP yang tidak dapat digunakan untuk mencontreng/ bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT?// Apakah keputusan KPU/ menerbitkan/ keputusan yang memastikan/ tidak dapat menggunakan KTP/ untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar/ merupakan perampasan hak konstitusional setiap warga negara?// Lalu sejauh mana/ bahaya yang ditimbulkan/ jika KTP dapat digunakan untuk pilpres mendatang?// Anggota KPU- Andi Nurpati juga menilai/ pemilih yang tidak terdaftar di TPS/ dapat memilih hanya menggunakan KTP/ maka berpotensi menghabiskan surat suara yang telah disediakan untuk pemilih terdaftar// Apakah hanya dengan alasan tersebut/ KPU menghilangkan hak konstitusional warga Negara?// Nah sahabat MQ/ dalam Program Fokus Malam kali ini/ kita akan mendiskusikannya bersama dengan sejumlah nara sumber/ diantaranya adalah : 1. Anggota KPU- Andi Nurpati Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform-Cetro-Hadar N

Gumay Nara Sumber 1 ( 19.45) Anggota KPU pusat - Andi Nurpati1. Apakah benar/ bahwa KPU sudah menerbitkan/ keputusaan/ yang tidak membolehkan menggunakan KTP/ bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT/ untuk mencontreng/ pada pilpres nanti?// Alasan apa/ yang digunakan KPU/ sehingga menerbitkan peraturan tersebut?// Persoalan DPT/ masih kisruh/ seperti di Jawa Timur// Lalu jika sampai pada pilpres mendatang/ persoalan ini/ belum selesai/ bagaimana nasib pemilih/ yang belum terdaftar?// Bukankah keputusan KPU ini/ dapat menghilangkan hak memilih warga Negara?// Khususnya bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT?// Ada beberapa pihak/ yang sempat melontarkan diperlukan adanya perppu/ yang intinya memperbolehkan KTP/ untuk mencontreng/ ini dalam rangka menyelamatkan/ suara dari pemilih/ yang tidak terdaftar dalam pilpres nanti// Namun KPU/ jutru mengeluarkan keputusan ini// Tanggapan bapak?// Apakah KPU/ dapat menjamin/ semua warga negara bisa terdaftar/ untuk pilpres nanti?// Sementara kita ketahui bahwa/ jumlah pemilih dalam pilpres ini meningkat sekitar/ 5 juta pemilih/ dibanding jumlah pemilih dalam Pemilu 9 April lalu yang hanya 171.265.442 orang?// Kesulitan-kesulitan apa saja/ yang dihadapi KPU/ jika KTP digunakan/ dalam pilpres nanti?// Ketua KPU pusat-Abdul Hafidz Anshary/ menggatakan sangat riskan dan berbahaya/ jika KTP/ dapat digunakan untuk mencontreng// Kira-kira bahaya apa saja/ yang ditimbulkan?// Bukankah penggunaan KTP/ bisa dijadikan solusi/ atas DPT/ yang masih kisruh? 10.Bagi pemilih yang sudah terdaftar/ mungkin kartu C4 nya hilang/ ini boleh tidak menggunakan KTP?// 11.Lalu apakah benar pada/ 2014 KTP/ baru bisa digunakan/ untuk pemilu? 2. Harapan-harapan Ibu kedepan?//

Nara Sumber 2 ( 20.15) Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform-Cetro -Hadar N Gumay1.Tanggapan bapak/ dengan diterbitkanya/ aturan dari KPU/ yang tidak memperbolehkan penggunaan KTP/ pada saat-saat tertentu? Menurut bapak/ apakah langkah dari KPU/ sudah tepat?// Sampai sejauh ini/ apakah penggunaan KTP/ dapat dijadikan solusi/ untuk mengatasi permasalah DPT/ yang masih kisruh?// Apakah dengan terbitnya pertarturan dari KPU ini/ bisa merampas hak konstitusional warga Negara?// Langkah-langkah antisipasi apa/ yang dapat dilakukan KPU/ terhadap warga Negara/ yang tidak terdaftar/ dalam pilpres mendatang/ namun tetap bisa menggunakan hak pilihnya?// Apakah benar penggunaan KTP/ dalam pilpres nanti suatu langkah yang tepat/ dalam mengatasi DPT-DPT bermasalah?// KPU juga berdalih/ jika penggunaan KTP/ bisa membuat kisruh pengadaan logistik/ di TPS// Tanggapan bapak? Prediksi bapak pada pilpres nanti/ apakah masih mengalami kekisruhan DPT?// KPU sempat melontarkan kekhawatiran/ jika KTP bisa digunakan dalam pilpres/ menimbulkan banyak bahaya// Diantaranya adanya warga Negara/ yang memiliki KTP ganda/ kemudian terkait dengan penyedian logistik// Bagaimana tanggapan bapak?// Haraoan-harapan kedepan?//

Adlibs Fokus Malam

Edisi Rabu , 24 Juni 2009 Tema : Politik Topik : Mencermati Iklan-iklan politik capres di Media Sahabat MQ/ Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 8 juli mendatang/ sempat bergulir gagasan penggunaan KTP/ untuk pemilihan presiden// Banyak pihak yang mengusulkan pemakaian KTP/ bagi mereka yang tidak termasuk dalam DPT/ untuk mengikuti pemilihan presiden mendatang// Usulan tersebut/ berkait dengan masih kacaunya DPT hingga sekarang// Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/ tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP// Sahabat MQ/ Menanggapi wacana yang berkembang dimasyarakat atas pemakaian KTP/ dalam pemilihan presiden mendatang/ KPU yang awalnya sempat juga melontarkan gagasan tersebut/ pada akhirnya telah/ mengambil keputusan untuk tidak memberlakukan KTP/ dalam pemilihan presiden mendatang// Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya/ harus tercatum dalam DPT// Nah Sahabat MQ/ Apa tanggapan anda terhadap/ KTP yang tidak dapat digunakan untuk menconterng/ bagi warga Negara yang tidak terdaftar daalm DPT?// Apakah keputusan KPU/ menerbitkan/ keputusan yang memastikan/ tidak dapat menggunakan KTP/ untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar/ merupakan perampasan hak setiap warga negara?// Lalu sejauh mana/ bahaya yang ditimbulkan/ jika KTP dapat digunakan untuk pilpres mendatang?// Untuk itu pada Fokus Malam nanti/ kami akan membahasnya dengan narasumber/ mereka adalah:// 1.Anggota KPU- Andi Nurpati Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform-Cetro-Hadar N Gumay Jangan lewatkan dikusi pembahasan dalam Fokus Malam nanti/ mulai pukul 19.30 sampai dengan 21 WIB/ hanya di MQ 92,3 FM/ Jogjakarta// Suarakan saran dan aspirasi sahabat melalui telpon 0274 884205 atau di sms 0815 78600 923

Fokus Malam

Edisi Rabu , 1 Juli

2009 Tema : Pemilu Topik : Penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam Pilpres 2009 Nara Sumber 1 (19.45 ) Anggota KPU Andi Nurpati0816406452-

Nara Sumber 2 ( 20: 15) Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform-Cetro Hadar N Gumay 0813.146.687.60/ 0888.1879.813

Jumat, 26 Juni 2009 06:46 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 469 kali KTP Tidak Bisa Digunakan Untuk Memilih Yogyakarta (ANTARA News) - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu Presiden 2009, karena jika seseorang memiliki KTP lebih dari satu, yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). "Apabila itu sampai terjadi, tentu persediaan surat suara tidak akan mencukupi, jumlah logistik pemilu presiden di masing-masing TPS sudah disesuaikan dengan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) setempat," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) M Zaenuri Ikhsan di Wonosari, Kamis. Oleh karena itu, KPU Gunungkidul tidak mengizinkan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau kartu identitas lainnya. Menurut Ketua KPU Gunungkidul Sukimin, kebijakan tersebut merupakan instruksi dari KPU pusat, sehingga setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya harus membawa surat undangan C4. Ia mengatakan pemilih akan mendapatkan surat undangan pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009, dan pengunaan KTP atau identitas lain untuk mengganti surat undangan itu, tidak diperbolehkan. "Apabila surat undangan C4 yang sudah diterima warga kemudian hilang, yang bersangkutan dibenarkan membawa KTP sebagai pengganti surat undangan, tetapi nama pemilih itu harus terdaftar dalam DPT di TPS setempat," katanya. Menurut dia, tidak diizinkannya pemilih menggunakan KTP atau identitas lain karena dapat mempengaruhi persediaan logistik surat suara pemilu presiden. Berdasarkan undang-undang, kata dia, persediaan logistik pemilu terutama surat suara, jumlahnya telah ditentukan sesuai dengan jumlah pemilih berikut dua persen jumlah surat suara cadangannya di setiap TPS. "Untuk pemilih yang akan memilih di luar daerah, harus membawa formulir A7, yakni formulir yang menunjukkan kepindahan lokasi pemilihan dari warga yang bersangkutan," katanya. Anggota KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan mengatakan apabila ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diizinkan menggunakan KTP, maka penggunaan logistik tidak akan terkontrol. "Usulan penggunaan KTP untuk meningkatkan partisipasi pemilih memang tujuannya baik, namun yang menjadi masalah apabila seseorang punya KTP lebih dari satu, sehingga warga itu dapat memilih di mana saja, maka kebutuhan logistik

tidak akan bisa diprediksi," katanya. Menurut dia, KPU sampai sekarang tidak mengusulkan adanya Perppu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang memperbolehkan penggunaan KTP untuk memilih, karena akan menimbulkan bahaya terhadap pelaksanaan pemilu presiden. "KPU sejauh ini masih mengizinkan penggunaan KTP atau identitas lainnya bagi calon pemilih dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang, sepanjang yang bersangkutan telah tercatat dalam DPT di TPS setempat," katanya. Pemilih ganda Masih terkait dengan masalah pemilih, KPU Kabupaten Sleman, DIY menemukan sedikitnya ada 500 nama ganda dalam DPT Pemilu Presiden 2009. "Temuan ini baru di 82 desa yang telah dilakukan pencermatan, dan kami masih terus mencermati desa lainnya, sehingga ada kemungkinan jumlah pemilih ganda lebih dari itu," kata Ketua KPU Sleman Djajadi, Kamis. Menurut dia, saat ini masih terdapat empat desa lagi yang belum dilakukan percermatan terhadap DPT, dan ini akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Setelah menyelesaikan pencermatan terhadap DPT dari desa-desa yang tersisa, kami baru bisa merekap berapa jumlah pemilih ganda yang ada di Kabupaten Sleman," katanya. Ia mengatakan DPT tersebut sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat diubah lagi, sehingga terhadap nama pemilih ganda itu nantinya cukup dicoret. "Jadi, bukan dihapus, tetapi dicoret satu, sehingga surat undangan yang diberikan untuk pemungutan suara juga hanya satu. KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tidak perlu menyertakan nama yang sudah dicoret, dan surat undangan yang dibuat hanya yang namanya tidak dicoret," katanya. Menurut Djajadi, faktor penyebab terjadi pemilih ganda bisa bermacam-macam, misalnya karena pemilih sudah berpindah ke TPS lain tetapi di TPS asalnya namanya belum dihapus. "Bisa juga saat pemilu legislatif lalu pemilih belum terdaftar, sehingga dia mendaftarkan diri ke KPPS. Setelah itu mungkin dia merasa tidak yakin, sehingga mendaftar lagi di PPS (panitia pemungutan suara) maupun PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan petugas PPS (panitia pemungutan suara) kebetulan tidak mengecek lagi," katanya. Ia mengatakan selain pemilih ganda, pihaknya juga mesti mencermati rekap DPT yang dikirimkan PPK karena penomoran atau nomor urut sering meloncat.

"Dalam nomor urut ada yang hilang, namun setelah diperhatikan ternyata karena kesalahan dalam `entry data`. Ada juga yang tertukar antara perempuan dan laki-laki," katanya.

Kekurangan surat suara Sementarta itu, KPU Kabupaten Bantul, DIY kekurangan 205 lembar surat suara, serta ditemukan 75 lembar surat suara rusak. "Kekurangan dan kerusakan surat suara tersebut akan dilaporkan ke KPU pusat, dan kami tidak tahu apakah nanti tetap digunakan atau diganti dengan surat suara yang baru," kata Ketua KPU Bantul Budhi Wiryawan di Bantul, Kamis. Ia mengatakan selain kurang dan rusak, juga ada surat suara yang tercetak dalam posisi terlipat. Ketika surat suara dibuka, terlihat utuh, tetapi pada bagian muka pasangan capres-cawapres tampak terpisah. "Pada kolom capres-cawapres paling kiri bahkan ada yang terpotong, sehingga bentuk surat suaranya menjadi tidak proporsional," katanya. Menurut dia, dari 728.270 lembar surat suara yang diterima KPU Bantul, pelipatan dan penyortiran yang semula ditargetkan selesai pada Jumat (26/6), kemungkinan bisa mundur beberapa hari. Budhi mengatakan pelipatan surat suara yang telah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa (23/6) hingga Rabu (24/6) kurang dari 50 persen, yakni 331.754 lembar surat suara. KPU Bantul, kata dia, menerima logistik pemilu presiden lebih cepat, dan kualitasnya lebih baik dibanding logistik pemilu legislatif lalu. "Poster capres-cawapres sebanyak 2.154 lembar dan 49.123 segel juga sudah diterima, KPU Bantul kini tinggal menunggu formulir dan alat peraga dari KPU provinsi serta `template` untuk pemilih tunanetra," katanya. Sementara itu, anggota KPU Bantul Nurudin Latif mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi pemilu presiden kepada pemilih pemula di beberapa SMA/SMK di Bantul. "Sosialisasi kepada pemilih pemula sudah dilakukan di SMAN 1 dan SMAN 2 Bantul, karena jumlah siswanya cukup banyak," katanya. Menurut dia, tujuan sosialisasi bagi pemilih pemula untuk meningkatkan pemahaman tentang pemilu presiden, sehingga mereka memberikan hak pilihnya pada 8 Juli 2009.

Ia mengatakan pihaknya dalam melaksanakan sosialisasi mendapat bantuan dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Bantul. "KPU terbantu dengan adanya mahasiswa KKN ini," katanya. Jumlah mahasiswa yang membantu sosialisasi sebanyak 60 orang dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan 20 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). "Mahasiswa UGM melaksanakan sosialisasi di empat kecamatan, yakni Kretek, Imogiri, Banguntapan dan Bambanglipuro, sedangkan mahasiswa UMY di Kecamatan Kasihan," katanya. Menurut dia, dengan sosialisasi yang dilakukan mahasiswa KKN di beberapa tempat itu, pihaknya yakin warga masyarakat akan memahami tata cara pemilu presiden pada 8 Juli 2009.(* jumat, 26 Juni 2009 14:32 WIB DPT Pilpres 2009 KPU Tegaskan KTP tidak Berlaku SURABAYA--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) tidak berlaku bagi warga yang namanya tak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun tetap datang di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu presiden. "Meskipun membawa KTP, kalau namanya tidak tercantum dalam DPT, tetap saja tidak boleh mengikuti pemungutan suara," kata Ketua KPU, Hafiz Anshary, di Surabaya, Jumat (26/6). Ia menjelaskan, di dalam Undang-undang Pemilu, yang berhak mengikuti pemungutan suara, baik pemilu legislatif, maupun pemilu presiden, adalah warga negara Indonesia yang namanya tercantum dalam DPT. "Kalau namanya tidak ada di dalam DPT, ya tidak boleh memilih. Bukan KPU yang melarang, tapi undang-undang yang menyebutkan seperti itu," jelasnya. Menurut dia, aturan itu bukan berarti KPU mengabaikan hak warga negara Indonesia yang hendak berpartisipasi dalam pemilu presiden pada tanggal 8 Juli 2009. "Kami sudah mendatangi satu per satu warga dalam waktu yang sudah ditentukan. Bahkan kami mengumumkan pendaftaran itu melalui running text (tulisan berjalan) di televisi selama satu bulan lebih," tegasnya usai bertemu Gubernur Jatim, Soekarwo, itu. Mengenai masih adanya warga yang belum tercatat dalam DPT atau orang yang tercatat di dalam DPT, tetapi sudah meninggal dunia, Hafiz, menduga, ada dua kemungkinan. "Memang pendaftaran di lapangan lemah atau memang masyarakat yang tidak pernah peduli dengan pendaftaran itu sendiri," tambahnya. Oleh sebab itu, kedatangannya ke Surabaya adalah untuk mendapatkan penjelasan

terkait adanya selisih data DPT antara KPU Jatim dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Hafiz akan bertemu dengan seluruh anggota KPU kabupaten/kota se-Jatim di kantor Bakesbang Linmas Provinsi Jawa Timur untuk membahas persoalan itu. Sebelumnya, Calon Wakil Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengusulkan penggunaan KTP sebagai solusi bagi warga yang ingin melakukan pemungutan suara, tapi namanya tidak tercantum dalam DPT. (Ant/OL-06 Jumat, 26 Juni 2009 Pemilu 2014, KTP Jadi Kartu Pemilih JAKARTA (BP) - Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dapat digunakan sebagai bukti pemilih pada Pemilu 2014. Alasannya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), paling lambat pada 2011, pemerintah harus sudah memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.

Pada Pilpres 2009 ini, KTP belum bisa digunakan sebagai bukti pemilih karena belum semua KTP memiliki NIK. Selain itu, masih banyak penduduk yang ber-KTP ganda sehingga dapat memunculkan permasalahan apabila KTP dipakai sebagai bukti pemilih pilpres.

’’Pemilu yang akan datang (2014), insya Allah, sudah menggunakan KTP karena administrasi kependudukannya sudah satu sistem, di mana satu KTP hanya punya satu NIK. Kalau KTP digunakan (sebagai bukti pemilih) pada pemilu sekarang, tentu akan banyak kerawanan,” kata Mendagri Mardiyanto setelah acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Depdagri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di gedung BPPT, Jakarta, kemarin. MoU itu diteken untuk mempercepat pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pernyataan Mardiyanto tersebut terkait dengan wacana mengenai digunakannya KTP sebagai bukti pemilih Pilpres 2009. Wacana itu muncul lantaran masih banyak warga yang belum terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) pilpres yang digelar 8 Juli mendatang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengaku pernah berkonsultasi dengan Mendagri untuk membicarakan persoalan tersebut. Saat itu, Abdul Hafiz sudah mengatakan bahwa Mendagri tidak setuju penggunaan KTP sebagai bukti pemilih Pilpres 2009.

Alasan lain yang dikemukakan Abdul Hafiz, di UU Pilpres, tidak diatur bahwa

KTP bisa digunakan sebagai bukti pemilih. Hanya, terobosan bisa dilakukan bila ada payung hukum yang mengaturnya, yakni dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, dengan alasan KTP saat ini masih bisa dipalsukan dan banyak warga yang punya KTP ganda, KPU tidak punya pikiran untuk mengusulkan diterbitkannya perppu tersebut. (jpnn) Penggunaan KTP dalam Pilpres 2009 Tanggal : 23 Jun 2009 Sumber : Harian Terbit USULAN penggunaan kartu tanda penduduk bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara [DPS] tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap [DPT] memunculkan pro-kontra antarberbagai pihak. Kondisi ini terjadi karena penggunaan KTP tidak diatur dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan esensi penggunaan KTP tersebut adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2009. Bagi pihak yang pro penggunaan KTP adalah upaya optimal untuk menjamin hak pemilih dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2009. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan hukum yang memungkinkan penggunaan KTP sebagai alat bukti warga negara yang memiliki hak pilih dapat diterapkan pada pelaksanaan pilpres 9 Juli 2009. Salah satu terobosan yang memungkinkan antara lain dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membolehkan KTP sebagai instrumen bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya. Menurut Arif Wibowo dari Tim kampanye Nasional Mega-Prabowo, terobosan hukum dan politik melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan karena undang-undang yang mengatur pemberian hak suara bagi pemilih belum optimal menjamin hak politik warga negara. Penerbitan Perppu juga diperlukan agar Komisi Pemilihan Umum tidak melanggar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres jika harus mengeluarkan peraturan yang membolehkan penggunaan KTP sebagai alat bukti bagi warga negara yang memiliki hak pilih. Namun demikian, bagi pihak yang kontra usulan penggunaan KTP dinilai berpotensi disalahgunakan karena sulit dikontrol. Untuk itu peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009 akan semakin besar, karena calon presiden atau calon wakil presiden dan tim suksesnya bisa memiliki peluang untuk melakukan mobilisasi massa. Kondisi seperti itu sangat terbuka karena sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kader-kader partai politik. Meski begitu, terlepas dari pro dan kontra, usulan penggunaan KTP bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara [DPS] tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap [DPT] layak dipertimbangkan oleh KPU. Sebab, esensi dari penggunaan KTP adalah untuk menjamin warga negara yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya pada Pilpres 2009. Upaya ini akan efektif untuk mengatasi kesemrawutan DPT Pilpres 2009 seperti yang terjadi dalam pemilu

legislatif, karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan bukti KTP tetap bisa memberikan hak politiknya. Penggunaan KPT sebagai pengganti kartu pemilih juga bisa dimanfaatkan KPU untuk menjamin tudingan berbagai pihak yang menduga adanya kecurangan sistematik dalam pemilu legislatif tidak akan terjadi dalam Pilpres 2009. Hal itu dimungkinkan karena para pemilih yang dalam pemilu legislatif kehilangan hak politiknya, pada Pilpres 2009 dapat dijamin bisa menyalurkan suaranya sesuai dengan pilihan hatinya dengan menggunakan KTP. Memang, penggunaan KTP sebagai alat bukti warga negara yang memiliki hak pilih juga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab sehingga berpotensi meningkatkan angka kecurangan dalam Pilpres 2009. Namun demikian, sepanjang KPU bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan itu diyakini penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan efektif menjamin hak politik warga negara untuk memberikan suaranya dalam Pilpres 2009. Karena itu, jika penggunaan KTP sebagai instrumen pengganti kartu pemilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dipilih oleh KPU, maka penyelenggara Pilpres 2009 itu harus menyiapkan tinta penanda pemilih yang telah memberikan suaranya sesuai standar yang ditetapkan. Dengan tinta yang berkualitas tinggi itu diharapkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan selalu terkontrol sehingga kecurangan bisa ditekan. * Senin, 08 Juni 2009 13:19 Penggunaan KTP Tidak Selesaikan Masalah OLEH: TUTUT HERLINA Jakarta - Wacana penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas lain bagi pemilih yang namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya untuk mengalihkan ketidakberesan persoalan DPT pemilihan presiden (pilpres).

Alih-alih memberikan penyelesaian, wacana ini jika diterapkan justru akan menimbulkan persoalan baru karena banyaknya KTP ganda. Demikian disampaikan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ferry Mursyidan Baldan kepada SH, Minggu (7/6). “Hal ini akan memberi kesan baik, padahal di balik itu menyimpan masalah, seperti tidak adanya angka pasti penduduk pemegang KTP, karena masih ada penduduk yang memegang lebih dari satu KTP,” katanya. Ferry mengatakan, wacana ini juga terkesan sekadar mengalihkan perhatian atas belum beresnya persoalan DPT, padahal persoalan DPT tidak bisa dipisahkan dari persoalan mendasar lainnya, seperti kepastian tentang jumlah suara yang harus diperebutkan oleh pasangan calon dan juga surat suara ataupun perlengkapan

pemilu lainnya. “Dengan demikian wacana tersebut tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah, apalagi jika ditambah wacana untuk mendorong keluarnya perppu,” papar Ferry. Belajar dari pemilu legislatif, kata Ferry, keluarnya perppu yang mengesahkan pemberian tanda contang dua kali, justru menjadi salah satu sebab munculnya masalah dalam rekapitulasi hasil pemilu, padahal UU sudah menegaskan “memberi tanda satu kali”. “Jadi kembali saja sebagaimana pengaturan dalam UU, supaya pilpres dapat berjalan baik,” imbuhnya. Menurut Ferry, wacana KTP untuk memilih dalam pilpres bisa diberlakukan pada Pemilu 2014, karena KTP tunggal akan berlaku mulai 2011 sebagaimana di atur dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Oleh karenanya penggunaan KTP pada Pilpres 2009 belum menjadi dasar pemberian hak politik dalam memilih. Parpol Mendesak Sementara itu, sembilan partai politik (parpol) Jawa Timur mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pengganti UU (perppu) yang memperbolehkan penggunaan KTP dalam pilpres pada 8 Juli 2009. “Pilpres kurang satu bulan, tapi DPT hanya bertambah lima juta dari 171 juta menjadi 176 juta, karena itu perlu ada perppu yang mendorong masyarakat untuk memilih,” kata Sekretaris PMB Jatim Syafrudin Budiman di Surabaya, Minggu (7/6). Didampingi fungsionaris Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Jatim Adinata, ia mengatakan, sembilan parpol yang tergabung dalam satu aliansi untuk Perppu KTP untuk pilpres adalah PMB, PSI, PIS, PKDI, PKNU, PPNUI, PNBK Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Buruh. “Kalau tidak ada akomodasi terhadap hak pilih masyarakat, kami sepakat dengan Komnas HAM bahwa pemerintah melanggar HAM dengan menghambat kesempatan rakyat untuk menentukan pemimpin masa depan mereka,” katanya. Menurut dia, KTP bukan syarat primer, karena itu kartu pemilih tetap diutamakan. Namun pemerintah juga harus mengakomodasi masyarakat yang tidak terjangkau kartu pemilih untuk diperbolehkan memilih dengan menggunakan KTP. “Kalau dibiarkan, akan seperti Pemilu Legislatif 2009 yang memilih para legislator, karena rakyat tidak banyak yang tidak memilih, karena mereka tidak mendapatkan kartu pemilih dengan berbagai alasan yang sifatnya teknis saja,” katanya. Menurutnya, Aliansi Sembilan Parpol Jatim juga mendesak Presiden untuk memberi “peringatan” dan sanksi kepada menteri, gubernur, bupati, dan perangkat pemerintah lainnya yang tidak netral dalam pilpres mendatang. “Kalau presiden dipilih dengan menghalalkan segala cara maka pemimpin yang nantinya akan mengabaikan aspirasi masyarakat, karena pemimpin di tingkat provinsi hingga kelurahan akan mementingkan atasan, bukan rakyat yang memilih,” katanya. (ant)

Jumat, 12 June 2009 06:22 WIB

KTP Untuk Memilih Berlaku di Pemilu 2014 Anggota Komisi II DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Kamis menyatakan, wacana kartu tanda penduduk (KTP) untuk memilih dalam pemilu presiden (pilpres) sebenarnya menarik, tetapi itu nanti bisa berlaku pada Pemilu 2014. "Karena, KTP tunggal baru akan diberlakukan mulai 2011, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," kata mantan Ketua Pansus RUU Pilpres ini kepada ANTARA. Politisi senior Partai Golkar mengatakan itu, menanggapi berbagai usulan agar untuk mencegah kasus kehilangan hak pilih sebagaimana menimpa puluhan juta warga pada Pemilu 9 April 2009, pemilih cukup membawa bukti KTP sudah bisa memilih. "Saya kira, pemikiran penggunaan KTP pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 ini belum bisa menjadi dasar dalam pemberian hak politik dalam memilih," tegasnya. Sebab, menurutnya, sesuai undang-undang, KTP atau keterangan lain berfungsi sebagai identitas bagi pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Pengaturan ini (untuk) menghilangkan pengadaan Kartu Pemilih yang selalu diadakan pada pemilu lalu atau di setiap Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)," katanya. DPT Belum Beres Ferry Mursyidan Baldan mengakui, memang ada kekhawatiran di balik wacana tentang penggunaan KTP untuk pemberian suara, karena tidak beresnya (kembali) DPT Pilpres. "Hal ini kelihatannya akan memberi kesan baik. Padahal, di balik itu menyimpan sejumlah masalah, seperti tidak adanya angka pasti penduduk pemegang KTP, karena masih adanya warga pemegang lebih dari satu KTP," ungkapnya. Selain itu, demikian Ferry Mursyidan Baldan, wacana ini sekedar pengalihan perhatian atas (tetap) belum beresnya DPT Pilpres. "Hal lain juga yang lebih mendasar, ialah, jumlah daftar pemilih adalah kepastian tentang jumlah suara yang harus diperebutkan oleh pasangan calon, juga merupakan acuan bagi pembuatan jumlah surat suara dan perlengkapan Pemilu lainnya yang harus diadakan dalam rangka pilpres," katanya. Dengan demikian, ujarnya, wacana tersebut tidak tepat dan tak menyelesaikan masalah. "Apalagi jika ditambah wacana untuk mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu)," kata Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengingatkan juga, belajar dari pemilu lalu, yakni keluarnya Perpu yang mensahkan pemberian tanda contreng dua kali, ternyata justru menjadi salah satu sebab munculnya masalah dalam rekapitulasi hasil pemilu. "Padahal, undang-undang sudah menegaskan "memberi tanda satu kali". Jadi, kembali saja sebagaimana pengaturan dalam undang-undang, supaya pilpres dapat berjalan baik," kata Ferry Mursyidan Baldan lagi.(ANT) Rabu, 24 Juni 2009 Diusulkan Perppu KTP bagi Pemilih Tak Terdaftar JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengajukan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilu Presiden 2009. Seperti disampaikan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, perppu tersebut dapat sangat penting dalam rangka menyelamatkan suara dari pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, keberadaan peraturan pemerintah ini sangat penting karena di dalam Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan hanya pemilih terdaftar yang bisa menggunakan haknya. "Tanpa adanya perppu tersebut, penggunaan KTP sebagai alat bukti untuk ikut memilih sulit diaplikasikan, karena acuannya tidak ada," katanya di Jakarta, Selasa (23/6). Bahkan, dia juga menilai, kekisruhan DPT yang terjadi saat Pemilu Legislatif lalu akan terulang kembali pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009, mengingat kemungkinan masih banyak masyarakat belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Menurutnya, jika KPU ingin menyelamatkan hak politik rakyat Indonesia, maka peraturan penganti undang-undang tersebut harus segera diterbitkan. Jeirry menasa optimis, penggunaan KTP atau kartu identitas lainnya saat hari pemungutan suara akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden mendatang. "Jika perpu ini benar diterbitkan, maka KPU harus segara menyusun mekanisme pelaksanaan di lapangan, untuk mengantisipasi berbagai permasalahn, termasuk kecurangan," katanya. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform

(CETRO) Hadar Nafis Gumay. Dia menilai, KPU perlu meminta peraturan pengganti tersebut sehingga warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Usulan serupa juga disampaikan Arif Wibowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, apabila undang-undang secara teknis belum optimal menjamin hak konstitusional warga maka perlu diupayakan terobosan hukum. "Terobosan itu dengan cara menerbitkan perppu yang membolehkan KTP sebagai instrumen bagi pemilih untuk menggunakan haknya," katanya. Dia menilai, memilih dengan menggunakan KTP tetap aman sepanjang tinta jar, yang digunakan untuk menandai pemilih yang telah menggunakan haknya tahan lama dan pemilih memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam DPT. Tak Setuju Namun, Anggota KPU Andi Nurpati menilai, tidak diperlukan adanya perppu yang memungkinkan pemilih yang tidak tercantum dalam daftar dapat memilih asalkan menunjukkan kartu identitas. "saya tidak setuju dengan adanya peraturan pengganti itu," katanya. Dia menilai, penggunaan kartu identitas dalam memilih memiliki kelemahan salah satunya dari segi pemenuhan kebutuhan logistik pemilu. Misalnya, terkait alokasi surat suara di setiap TPS yang telah didasarkan pada jumlah pemilih terdaftar di tempat tersebut. "Jika pemilih yang tidak terdaftar di TPS dapat memilih hanya menggunakan KTP, maka berpotensi menghabiskan surat suara yang telah disediakan untuk pemilih terdaftar," katanya. (Tri Handayani) penggunaan KTP dalam Pilpres 2009 Tanggal : 23 Jun 2009 Sumber : Harian Terbit USULAN penggunaan kartu tanda penduduk bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara [DPS] tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap [DPT] memunculkan pro-kontra antarberbagai pihak. Kondisi ini terjadi karena penggunaan KTP tidak diatur dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan esensi penggunaan KTP tersebut adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2009. Bagi pihak yang pro penggunaan KTP adalah upaya optimal untuk menjamin hak pemilih dalam memberikan suaranya pada Pilpres 2009. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan hukum yang memungkinkan penggunaan KTP sebagai alat bukti warga

negara yang memiliki hak pilih dapat diterapkan pada pelaksanaan pilpres 9 Juli 2009. Salah satu terobosan yang memungkinkan antara lain dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membolehkan KTP sebagai instrumen bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya. Menurut Arif Wibowo dari Tim kampanye Nasional Mega-Prabowo, terobosan hukum dan politik melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan karena undang-undang yang mengatur pemberian hak suara bagi pemilih belum optimal menjamin hak politik warga negara. Penerbitan Perppu juga diperlukan agar Komisi Pemilihan Umum tidak melanggar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres jika harus mengeluarkan peraturan yang membolehkan penggunaan KTP sebagai alat bukti bagi warga negara yang memiliki hak pilih. Namun demikian, bagi pihak yang kontra usulan penggunaan KTP dinilai berpotensi disalahgunakan karena sulit dikontrol. Untuk itu peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009 akan semakin besar, karena calon presiden atau calon wakil presiden dan tim suksesnya bisa memiliki peluang untuk melakukan mobilisasi massa. Kondisi seperti itu sangat terbuka karena sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kader-kader partai politik. Meski begitu, terlepas dari pro dan kontra, usulan penggunaan KTP bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara [DPS] tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap [DPT] layak dipertimbangkan oleh KPU. Sebab, esensi dari penggunaan KTP adalah untuk menjamin warga negara yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya pada Pilpres 2009. Upaya ini akan efektif untuk mengatasi kesemrawutan DPT Pilpres 2009 seperti yang terjadi dalam pemilu legislatif, karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan bukti KTP tetap bisa memberikan hak politiknya. Penggunaan KPT sebagai pengganti kartu pemilih juga bisa dimanfaatkan KPU untuk menjamin tudingan berbagai pihak yang menduga adanya kecurangan sistematik dalam pemilu legislatif tidak akan terjadi dalam Pilpres 2009. Hal itu dimungkinkan karena para pemilih yang dalam pemilu legislatif kehilangan hak politiknya, pada Pilpres 2009 dapat dijamin bisa menyalurkan suaranya sesuai dengan pilihan hatinya dengan menggunakan KTP. Memang, penggunaan KTP sebagai alat bukti warga negara yang memiliki hak pilih juga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab sehingga berpotensi meningkatkan angka kecurangan dalam Pilpres 2009. Namun demikian, sepanjang KPU bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan itu diyakini penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan efektif menjamin hak politik warga negara untuk memberikan suaranya dalam Pilpres 2009. Karena itu, jika penggunaan KTP sebagai instrumen pengganti kartu pemilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dipilih oleh KPU, maka penyelenggara

Pilpres 2009 itu harus menyiapkan tinta penanda pemilih yang telah memberikan suaranya sesuai standar yang ditetapkan. Dengan tinta yang berkualitas tinggi itu diharapkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan selalu terkontrol sehingga kecurangan bisa ditekan inggu, 07/06/2009 23:59 WIB DPT Pilpres Belum Beres, Wacana KTP Tidak Tepat Didi Syafirdi : detikPemilu detikcom - Jakarta, Wacana penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)bagi pemilih tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres dinilai tidak tepat. Dikhawatirkan wacana ini hanya untuk mengalihkan DPT Pilpres yang masih menyisakan sejumlah masalah. "Wacana ini terkesan sekedar pengalihan perhatian atas belum beresnya DPT Pilpres," ujar mantan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan lewat pesan singkat kepada detikcom Minggu (7/6/2009). Sebenarnya penggunaan KTP untuk pilpres, menurut Ferry, menarik dalam konstruksi pemilu di Indonesia dan diharapkan bisa diberlakukan pada Pemilu 2014. "Namun penggunaan KTP pada Pilpres 2009, belum menjadi dasar dalam pemberian hak politik dalam memilih," katanya. Dibalik wacana itu, lanjutnya, DPT pilpres masih menyimpan sejumlah masalah, seperti tidak adanya angka Pasti penduduk pemegang KTP karena masih adanya pemegang lebih dari 1 KTP. Hal lain yang lebih mendasar, kata dia, jumlah daftar pemilih adalah kepastian tentang jumlah suara yang harus diperebutkan oleh pasangan calon sehingga jumlah surat suara dan perlengkapan pemilu lainnya yang harus diadakan dalam pilpres. "Dengan demikian wacana tersebut tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah," tegasnya. Wacana untuk mendorong keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penggunaan KTP, menurut Ferry, bukanlah solusi terbaik. Belajar dari Pemilu Legislatif keluarnya perpu tanda contreng 2 kali justru menimbulkan masalah dalam rekapitulasi hasil pemilu. "Jadi, kembali saja sebagaimana pengaturan dalam UU, supaya Pilpres dapat berjalan baik," tandasnya. Berita terkait : Kamis, 4 Juni 2009 | 03:19 WIB Penggunaan KTP dalam Pilpres Berisiko Jakarta, Kompas - Kendala penggunaan kartu tanda penduduk sebagai alat bukti diperbolehkannya warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk

memberikan suaranya bukan hanya dari sisi perundang-undangan. Risiko terbesarnya adalah kisruh dalam ketersediaan surat suara di tempat pemungutan suara. Hal itu diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bambang Eka Cahya Widada, di Jakarta, Rabu (3/6). Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, warga negara yang berhak memilih adalah yang terdaftar dalam daftar pemilih. Tak ada ketentuan dalam UU yang mengatur penggunaan KTP atau identitas diri lain sebagai alat bukti berhak memilih. Meski aturan ini dapat diubah melalui peraturan pemerintah pengganti UU, masalah lain muncul dari ketersediaan logistik pemungutan suara di TPS. ”Jika semua pemilih yang tak terdaftar berbondong-bondong memilih dengan menggunakan KTP atau identitas lain, itu dapat menimbulkan konflik di TPS karena terbatasnya jumlah surat suara,” katanya. Sesuai Pasal 113 UU No 42/2008, jumlah pemilih di TPS dibatasi maksimal 800 orang. Ditambah 2 persen surat suara cadangan, total jumlah surat suara di tiap TPS hanya 816 lembar. Penggunaan KTP juga rawan menimbulkan mobilisasi massa dari pendukung calon presiden/calon wakil presiden tertentu, baik untuk membuat KTP sebanyak mungkin atau mendatangi TPS lebih dari satu daerah. Selama ini banyak warga yang memiliki KTP lebih dari satu. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay menyatakan, penggunaan KTP atau identitas diri lain atau surat pengantar dari ketua RT tetangga terdekat perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih. ”Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah dan penyelenggara pemilu menyusun daftar pemilih yang valid membuat masyarakat yang memiliki hak pilih kehilangan hak konstitusionalnya,” katanya. Untuk mengatasi kisruh ketersediaan logistik pemilu di TPS, itu bisa diatur, seperti pemilih yang tak terdaftar bisa menggunakan haknya jika ada surat suara yang tak digunakan. (mzw) Penggunaan KTP Bagi Pemilih Tak Terdaftar, Berisiko By Republika Newsroom Minggu, 07 Juni 2009 pukul 13:17:00 JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan penggunaan KTP untuk mengantisipasi pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memang bisa menjadi solusi. Tapi bukan tanpa risiko dan bisa jadi masalah baru.

''Dalam prakteknya jika tidak ketat pengawasanya, bisa menaikkan kemungkinan pemilih ganda,'' kata Ray, Ahad (7/6). Jika langkah ini ditempuh, imbuh dia, perkiraan pencetakan surat suara cadangan juga harus ditambah. ''Karenanya, harus ada peningkatan koordinasi antarlini,'' kata Ray. Yaitu KPU dengan KPPS, Departemen Dalam Negeri dengan Kelurahan, Bawaslu dengan pengawas, dan Polri dengan Polres. Tanpa koordinasi kuat tersebut, Ray khawatir kebocoran pemilih akan terjadi. Sementara katup pengaman - seperti penggunaa tinta penanda jari setelah pemilih memberikan suara - sangat mudah diakali. ''Persoalannya, sejujurnya koordinasi antarlini ini justru yang akan sulit dicapai,'' kata Ray. Bukan sekedar karena tak terbiasa rapi berkoordinasi, ujar dia, melainkan hampir seluruh komponen terlihat tak sepenuhnya netral dalam menghadapi pemilu. ''Karena risiko situasi ini, penggunaan KTP untuk memilih justru bisa nenjadi masalah baru,'' kata Ray. Dia meminta KPU dengan kinerjanya yang amburadul hingga sejauh ini - hingga muncul wacana KTP semacam itu - harus mendapat sanksi terlebih dahulu. Paling tidak, sebut dia, dengan melarang KPU ke luar negeri. Pada Pemilu Legislatif, KPU banyak menerima kecaman saat ngotot ke luar negeri dengan dalih sosialisasi, sementara persiapan di dalam negeri masih carut marut. -ann/ahi PEMILU - LP3ES: KTP PLUS SOLUSI KISRUH DPT BERMASLAH Friday, 05 June 2009 09:36 Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengusulkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) plus sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mungkin terjadi pada Pilpres 2009. Jakarta, 4/6 (Roll News) - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengusulkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) plus sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mungkin terjadi pada Pilpres 2009. "KTP plus yakni KTP yang disertai tambahan surat rekomendasi atau surat domisili dari pihak RT setempat, saya kira akan menjadi satu-satunya jalan guna meredam kisruh DPT. Hal lain tidak akan mungkin dilakukan mengingat waktu yang sudah semakin dekat," kata Kepala Progran Pemilu LP3S Adnan Anwar usai acara diskusi "Advokasi Hak Pemilih pada Pilpres 2009" di Jakarta, Kamis. Untuk itu, kata Adnan, KPU sebaiknya segera mengeluarkan surat edaran guna menyatakan bahwa pemilih yang tidak masuk dalam DPT, boleh menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan atau membawa KTP beserta surat keterangan dari RT setempat.

"Surat edaran tersebut diperlukan agar tidak dianggap melanggar hukum, dan keputusan KPU itu nantinya harus dipublikasikan secara besar-besaran," katanya. Sebelumnya, KPU telah menetapkan DPT pilpres 2009. Jumlahnya meningkat 5 juta pemilih dibanding jumlah pemilih dalam Pemilu 9 April lalu yang hanya 171.265.442 orang. Padahal, sejumlah pihak sebelumnya memperkirakan puluhan juta warga yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam pemilu legislatif. Sementara data yang dimiliki LP3ES menyebutkan ada sekitar 20,8 persen orang yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Pemilu 9 April lalu. Pemilih potensial yang tidak terdaftar pada Pemilu 2009 lalu sekitar 10 juta hingga 12 juta pemilih, yang seharusnya masuk dalam DPT Pilpres 2009. Data BPS Untuk itu, Adnan menambahkan, sebaiknya pada pemilu berikutnya, sumber data kependudukan yang nantinya akan diproses oleh KPU, dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) karena lebih berpengalaman. "BPS lebih perpengalaman dalam mekanisme `cross check` data atau memiliki keahlian kontrol yang baik," kata Adnan. DPT merupakan permasalahan yang sudah menjadi isu publik, sehingga KPU perlu melakukan tindakan ekstra guna mencegah kisruh yang terjadi pada Pemilu 9 April lalu, terulang kembali pada Pilpres 8 Juli mendatang. "KPU diharapkan dapat membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung keluhan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu," katanya. (T.PSO-013/B/A041) Kamis, 4 Juni 2009 | 09:18 Bawa KTP Silahkan Mencontreng Jakarta – Kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilihan Legislatif 2009 lalu hingga kini masih menjadi sorotan banyak pihak. Sehingga, pemerintah diminta menerbitkan perppu yang memperbolehkan pemilih menggunakan KTP pada Pilpres 2009 agar mereka tidak kehilangan hak pilih. Hal itu dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, yang mewakili 30 pimpinan ormas Islam lain, di Jakarta, Selasa (2/6). “Harus ada perppu untuk membolehkan penggunaan KTP/Paspor sebagai dasar rakyat menggunakan hak pilihnya," katanya. Selain Muhammadiyah, Din juga mewakil sekitar 30 ormas lain, di antaranya KAHMI, PP Syarikat Islam, dan MUI. Penggunaan KTP untuk melakukan pencontrengan, menurut Din sebagai bentuk antisipasi, mengingat kurang terakomodasinya masyarakat dalam DPT Pilpres. “Karena rakyat yang tidak terdata di DPT itu melanggar hak azasi," ucapnya. Ia menilai ini adalah sebuah kelemahan dasar yang dimiliki KPU saat ini. "Masih

ada waktu untuk memperbaikinya, sehingga kami berharap kualitas demokrasi lebih baik pada pilpres nanti," ujar Din. (int/jpnn) 26/06/2009 - 17:33 Mega Pro: KTP Solusi DPT Pilpres Kacau INILAH.COM, Jakarta - Banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) harus segera diatasi. Jika tidak, KPU bisa dituduh telah menguntungkan salah satu pasangan calon. "Jadi, kita usulkan dimungkinkan gunakan kartu tanda pemilih (KTP) pada pilpres," kata koordinator teknologi informasi tabulasi tim kampanye Mega-Prabowo Arif Wibowo di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (26/6). Dilanjutkan Arif, penggunaan KTP ini harus ada payung hukumnya seperti dikeluarkan Perppu. Selain itu, tinta pilpres harus tahan lama selama 3 hari. "KTP itu hanya digunakan pemilih di wilayah sesuai dengan pemilih alamat yang tertera di KTP," imbuhnya. Arif mengaku jika dirinya meminta DPT dikoreksi akan berhadapan dengan UU. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara, DPT harus sudah ditetapkan oleh KPU. Hal ini tentunya tidak bisa dirubah. Namun, perkembangannya KPU masih merubah-ubah DPT sampai hari ini. "Tentu itu melanggar UU Pilpres pasal 209 tentang menambah atau mengurangi daftar pemilih," pungkasnya. [bar]