BAYANAT
NOMOR:
011BIKIDPP-PKSIVI/1430
TENTANG PILPRES 2009 1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan : a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi. c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangs a, dan Negara. 2. Kesalahpahaman sebelurnnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat. . 3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung tclah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir. 4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkal'l Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Undangundang Sukuk (Obligasi Syari'ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin. 5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H 25 Mei 2009M
Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera JI. Mampang Prapatan Raya No.98 D·E·F, Jakarta 12nO. Indonesia Telp. 02J.799S~2S Faks. 021·799~33 -.,...,ww,pk-sf"it\htef7 ..org:.
E".':TIt.~I.
~)::l.~~j@pk-sE".jilht.r·q 0!"g
PIAGAM KERJASAMA 'PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2009-2014 Atas berkat Rahmat Allah SWT, Para penandatangan piagam kerjasama telah sepakat untuk membentuk koalisi berbasis platform dalam Kabinet dan Parlemen periode tahun 2009 2014. Koalisi yang dibentuk oleh Para penandatangan piagam ini mempunyai visi, misi dan tujuan bersama untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi guna memperkuat sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan agar proses transisi demokrasi segera mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Iingkup nasional, Para penandatangan menyadari bahwa reformasi yang telah bergulir 11 tahun pada kenyataannya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan rakyat. Para penandatangan sepakat untuk memperkecil jarak antara harapan dengan kenyataan, agar dalam waktu 5 tahun mendatang tidak menjadi potensi kerawanan sosial yang bermuatan perilaku kekerasan secara kolektif. Para penandatangan piagam bersepakat untuk bekerjasama memberikan respon atau· jawaban dengan mengutamakan prinsip-prinsip kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan Rakyat Indonesia yang mendambakan dan menghClrapkan kepastian hidup dan perbaikan hidup, melalui upaya perjuangan dan pemberdayaan parlemen dan pemerintahan yang bersih, terhormat, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kredibel serta mampu menjalankan fungsi pengendalian dan keseimbangan (checks a'}d balances) terhadap suatu pemerintahan terpilih yang didasarkan pada sistim presidensial yang kuat, kompak dan efektif.
,.
Dalam lingkup regional dan internasional sesuai amanat konstitusi, Para penandatangan piagam bersepakat untuk berinisiatif mempelopori pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di Iingkungan ASEAN, Asia Pasifik, Dunia Islam dan belahan dunia lainnya. Senantiasa konsisten dalam mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, seperti Palestina, dan negara-negara yang ,tidak diuntungkan dalam hubungan dan pergaulan internasional.
Hadi Utomo Ketua Umum
Marzuki Alie Sekretaris Jenderal
Tifatul Sembi ring M. Anis Matta Presiden Sekretaris Jenderal
· Kesepakatan Operasional Koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 2009-2014 Untuk Pemberdayaan
Kabinet dan Parlemen
1. Kesepakatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari PIAGAM KERJASAMAPARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILANSEJAHTERATAHUN 2009-2014 yang telah ditandatangi oleh Partai Demokrat dan Partai KeadilanSejahtera dan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 2. Kesepakatan ini adalah langkah operasional Koalisi untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi di Kabinet dan Parlemen guna memperkuat sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, kompak dan efektif sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, serta memastikan agar proses transisi demokrasi segera berubah mengarah pada terwujudnya cita-cita Nasional, yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaanm perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
1. Membentuk pemerintahan Presidensialyang kuat, kompak dan efektif. 2. Wakil Presiden dan Para Menteri adalah Pembantu Presiden sebagaimana diatur di dalam ketentuan UUD 1945. 3. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden adalah satu kesatuan utuh tim kerja pemerintahan dengan masa jabatan 5 tahun sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 4. Menteri diangkat dan diberhentikan atas hak prerogratif Presiden. 5. Loyalitas Menteri hanyalah kepada Presiden. Loyalitas kepada partai hanya jika sejalan dengan garis kebijakan Presiden. 6. Komunikasi Presiden dengan para Menteri adalah komunikasi profesional, bukan komunikasi politik. 7. 8.
Menteri tidak boleh merangkap jabatan Ketua Umum Partai Politik. Komunikasi politik dilakukan secara periodik oleh Presiden dengan Partai Peserta Koalisi. Kesepakatan ini dilaksanakan oleh Peserta Koalisi dengan memegang teguh prinsip moralitas dan ketentuan perundang-undangan, serta berkomitrnen untuk menjaga keberlangsungan koalisi sampai akhir masa Pemerintahan pada tahun 2014. C. Muatan Substansi Kesepakatan di Parlernen 1. Platform partai politik peserta koalisi yaitu Pernbangunan, Demokrasi dan Keadilan (platform based coalition) menjadi dasar perjuangan Koalisi di Parlernen untuk rnewujudkan cita-cita Nasional.
2. Kesepakatan ini dilaksanakan oleh semua anggota Parlemen Partai Peserta Koalisi dengan memegang teguh prinsip moralitas dan ketentuan perundang-undangan, serta berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan koalisi sampai akhir masa Parlemen tahun 2014. 3. Memperkuat ikatan koalisi dengan membentuk Sekretariat bersama fraksi -fraksi dari partaipartai yang berkoalisi dalam Parlemen untuk menyepakati, memperjuangkan dan mengamankan agenda bersama. 4. Mendukung segala kebijakan Pemerintah yang berbasis platform koalisi yang tertuang dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i. Kepemimpinan nasional Mengusung pemimpin yang visioner, tegas, bersih dan loyal serta membangun sistem dan budaya politik yang kondusif bagi kepentingan bangsa dan negara. ii. Pemberantasan KKN Mendorong penegakkan hukum yang sungguh-sungguh dan konsisten tanpa pandang bulu. Aparatjlembaga penegak hukum harus memberikan contoh dan keteladanan. iii.. Politik nasional Mendorongtumbuhnya sistem demokrasi dan politik nasional yang dinamis dan stabil guna terciptanya Petnerintahan yang kuat, kompak dan efektif dalam mensejahterakan rakyat, serta memberikan keleluasaan diangkatnya alternatif-alternatif dan solusi keislaman dan kebhinekaan untuk kepentingan bangsadan negara Republik Indonesia. iv. Reformasi birokrasi Membangun birokrasi yang bersih, peduli dan profesional berbasis meritokrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang.baik .~Good.Goverment Governance) v. Otonomi Daerah Mendorong Otonomi Daerah yang berjalan dengan efektif dan efisien serta bermanfaat bagi peningkatan kesejehtaraan rakyat di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Oi bidang ekonomi: i. Kebijakanekonomi nasional Pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri serta berpihak kepada Ekonomi Kerakyatan dalam rangka kesetaraan dan keadilan.
Mendorong kemandirian pangan, energi, dan air melalui berbagai program ektensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sehingga negara lebih mampu memenuhi hak rakyat atas pangan, energi dan air. iii.
Kemiskinan dan pengangguran Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peluang usaha, kemudahan akses informasi pemasaran dan permodalan serta terciptanya masyarakat yang berdaya kreatif dan mandiri.
i.
Martabat Bangsa Membangun moral gotong-royong,
ii.
Pendidikan Memberikan
bangsa dan mendorong
penguatan
budaya
asli bangsa, relijius,
IPTEK melalui pendidikan dan gerakan kebudayaan.
kesempatan
yang seluas-Iuasnya bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan
pendidikan. iii.
Kesehatan Mewujudkan
sehat
paripurna
untuk
semua
melalui
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas dan terjangkau.
a. Meningkatkan
peran positif Indonesia di ASEAN, Asia Pasifik, OKI dan organisasi-organisasi
internasionallainnya atas dasar prinsip kepentingan nasionallndonesia. b. Bersungguh-sungguh dalam mencegah tumbuhnya kantong-kantong kekuasaan asing hegemonik di kawasan tanah air, dan mengisolasi kekuatan tersebut jika sudah terlanjur tumbuh . ./ . ,. c. Membangun kerjasama Internasional dengan azas kesetaraan dan yang dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. d. Mendukung upaya percepatan kemerdekaan bangsa Palestina, meJ:t1buka perwakilan untuk rakyat Palestinan di Indonesia, dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. ,/ e. Tidak memberikan pun.
dukungan kepada segala bentuk agresi dan aneksasi dengan alasan apa
f. Bersikap proaktif dalam misi kemanusiaan dan perdamaian internasional. g. Proaktif dalam memberikan perlindungan dan pembelaan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. h. Menolak tekanan dan campur tangan asing dalam menangani isu terorisme serta bersikap bijak dalam pelaksanaannya.
F2. Fraksi-fraksi Koalisi di
F3. Pemerintah
Parlemen
Ikabinet
Forum-1:
Forum dialog partai
koalisi, dimana
periodik oleh presiden bersama partai-partai
komunikasi
politik
strategis
dilaksanakan
secara
koalisi.
Forum-2: Forum dialog ruling party di parlemen, dimana komunikasi
politik dilakukan
antar fraksi
partai koal,isi dalam rangka mengeksekusi kesepakatarl forum koalisi di tingkat parlemen. Forum-3: Forum pemerintah/kabinet, menterinya
dimana komunikasi dilakukan
dalam rangka implementasi
reguler presiden dengan para
perjuangan mensejahterakan
rakyat menuju Cita-Cita
Nasional, sesuai kesepakatan forum partai koalisi. Mekanisme komunikasi yang ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
HadiUtomo Ketua Umum
dalam forum di atas tidak boleh menganggu posisi Presiden
Marzuki Alie
Tifatul Sembiring
M. Anis Matta
Sekretaris Jenderal
Presiden
Sekretaris Jenderal
1. Dinul Islam tidak semata-mata diturunkan melainkan untuk kemaslahatan semesta, sebagaimana firman Allah SWT.tentang missi Rasul saw.
Dan firmanNya: -: "~ ••.~o.<-i~\o<,oh.":"·~""r "'<~6h"'1' :o.dr;-- ~ ~ ~..J (-. -, J.t!-.lJf'" J
uJ~
o. ~',~~-'lli,j", ~r~ - v---=:. u
..u----
-.f
AlMaidah: 6
2. Apabila kemaslahatan untuk semua orang tidak dapat dicapai, maka perintah syara' adalah agar mengupayakan kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah:
Ayat ini mentoleransi atau bahkan mendispensasi untuk melancarkan peperangan di bulan haram, padahal status hukum asalnya haram, tapi untuk kemaslahatan yang Iebih besar bagi da'wah Islamiyah bahkan umat manusia maka mengambil inisiatif menyerang sekalipun adalah 1angkah yang dibenarkan oleh syara'. Kemaslahatan yang lebih besar itu berupa dapat dilumpuhkan zhuhumya
atau dihancurkannya
kekuatan yang menghalangi
institusi kekufuran, penodaan terhadap tempat sud
da'wah
fisabilillah,
al Masjidil Haram,
pengusiran kaurn muslimin dan rumah dan kampung halaman mereka. Dan secara umum setiap bentuk upaya memesongkan manusia dari 'aqidah Islamiyah merupakan "Fitnah" yang lebih dahsyat dari membunuh musuh di bulan terlarang. 3. Ketika dalam hidup kita harns memilih antara dua perkara yang jaiz atau ha1al, tetapi tingkat atau dampak kemaslahatannya tidak sama, maka pilihan hams dijatuhkan kepada yang dikalkulasi lebih besar mas1ahatnya.
Adalah Rasulullah saw manakala diberi pilihan antara dua perkara yang halal. tidak mengandung dosa di dalamnya, maka beliau memilih mana yang lebih maslahat, lebih ringan baik tenaga, waktu atau biayanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:
J~\
~1 ,j!.y4f W':! ~ A.:.4
4.
Apabila
J~
~\
J..P ~\ J~
~W\ ~; w\.S" '-'1 w\.S" w\! ,
kewenangan
untuk
mempertimbangkan
\.0 : ~Li
J.Y
'-'1 ~
dan
~
J
t \.0 t..Jb ~;
memilih
mana
yang
diperhitungkan akan dapat lebih membawa maslahat itu dimandatkan kepada seseorang m~lalui TAUKIL
atau WAKALAH,
maka pihak wakil berhak
dan tidak boleh
dipersalahkan ketika menjatuhkan pilihan tertentu yang masih dalam lingkup wakalahnya. lni berlaku untuk pemberian mandat khusus ataupun mandat umum, meskipun pihak penerima mandat sebagai perseorangan. Terlebih apabila mandat itu diberikan kepada suatu tim, satu majrnu'ah atau grup dan struktur yang berposisi sebagai pemimpin (qiyadah) yang terpilih. Ijtihad individualjfardi
dari anggota tidak boleh menjadi alternatif bagi ijtihad
qiyadah, apalagi melikwidasinya. Di atas otoritas wakalah tersebut, ijtihad dan pilihan yang diambil qiyadah dalam menimbang (muwazanah) antara kemaslahatan, diperkuat pula dengan otoritas kewajiban ta'at (Wl\iubul tha'ah) kepada ulil amri yang diperintahkan AI Quran Surah Annisa, ayat 59. 5. Kemaslahatan itu ada yang berupa khasiat/manfaat sesuatu yang kita pakai atau konsumsi secara fisik, hal ini dipertimbangkan berdasarkan empiric dan keahlian atau spesialisasi. Taujih al Quran menegaskan sebagairnana dicontohkan oleh Rasulullah saw:
6. Pilihan yang dibuat sering harus diberlakukan juga antara beberapa kemungkinan yang bakal terjadi, melalui analisis konsekwensi atau dampak kedepannya atau kajian '''Fiqh al Maalat". Perbuatan yang jaiz bahkan ada kebaikannya temyata dilarang oleh al Quranjika berdampak langsung (dzari'ah) menimbulkan hal-hal yang jauh lebih merugikan, lebih mafsadat atau madharat.
D~lam hal keniscayaan mempertimbangkan apa yang bakal atau diperhitungkan terjadi di masa yang akan datang, pembenaran terhadap tindakan Khidir dalam al Quran adalah relevan untuk dikemukakan.
~gQ~ji ~\ ,~-:~~ ~~ ",
0
"",
"
olJii
"
.;,.-~
•
".
0
~ -:.
iJ~ ~U1J\ \.OIJ
", 0;
~"
~) y)iJ 0\5') ~
J."
'I.
\? '~6!J~~ ~\ 0
AI Kahfi: 80-81
Dalam konteks siyasah syar'iyah, imam Ibnu Taimiyah merekomendasikan pilihan figure untuk suatu pos jabatan public, baik berupa pasangan atau satu pos tertentu. Ia minta agar. mencontoh pasangan para khularaurrrasyidin yang mendapat taufiq Allah. Sosok Abu Bakar yang lembut lebih maslahat berpasangan dengan sosok Umar yang streng. Model Umar yang strik lebih maslahat berpasangan dengan Abu Ubaidah, bukan dengan Khalid bin Walid. Untuk posisi qadhi ia menyarankan sosok 'alim yang berani meskipun agak kurang amalan sunatnya, untuk mufti 'alim yang wari' meski kurang berani. Sedang untuk seorang panglima atau komendan
mengajukan orang yang kuat pemberani meskipun kurang
ke'aliman dan amalan sunatnya.
7. Contoh dari Ibnu Tairniyah di atas sekaligus cocok untuk wawasan tentang rnernpertimbangkan mana yang darnpaknya pribadi dan mana yang berdampak umum. Kesalehan yang berfsifat pribadi rnaslahatnya terbatas untuk diri pribadinya, sedang kesalehan atau kethalehan (ketidak salehan) yang akan berdampak umum harus lebih .dipertirnbangkan. Ini sesuai dengan arahan Rasulullah saw tentang shalat dan jihad bersama seorang imam betapapun juga akhlaqnya.
Jangan tinggalkan shalat berjarna'ah bersarna seorang sulthan rneski ia seorang yang tidak baik (fajir), karena bagi rna'rnurn tetap untung tidak ada ruginya. Sebab kefajiran pribadi Sulthan dalam hal shalatjarna'ah- bisajadi pengurang pahala bagi dirinya, sedang kernaslahatan serta pahala shalatjarna'ah tetap didapat oleh ma'mum tanpa berkurang. Sarna halnya dengan jihad besama Sulthan yang fajir, kefujurannya merugikan dirinya sedangkan kemaslahatanjihad melumpuhkan musuh da'wah adalah untuk umum. Karena itu, fuqaha mernbuat kategorisasi antara kebaikan yang terbatas (al khairul qashir) dengan kebaikan yang berdarnpak Iuas (al khairul muta'addi). Dalam konteks kemaslahatan urnurn yang Iuas "al khairul muta'addi" yang harus lebih dipertimbangkan, sedangkan "al khairul qashir" kalau ada ya tentu lebih baik dan mernperelok. Jika tidak terpenuhi kedua-duanya, kebaikan pribadi mungkin bisa diupayakan/didorong dengan perjalanan waktu bahkan bisa ditoleransi. Tidak demikian halnya dengan yang bedapak umum, kepositipan atau kenegatipan, bukan perkara yang bisa ditoleransi dan diserahkan kepada proses waktu.
8. Dalam rnenapaki "al jihadu sabiluna" menuju "Allahu ghayatuna", ada keharusan selalu rnernadukannya dengan do'a, sebaliknya do'a harus berpadu upaya. Di sector siyasah maka jihad siyasi yang kita ternpuh dengan sabar punya tujuan idaratul daulah. Mernang ada kesarnaan dengan kekuatan politik lain, tapi kita wajib memastikan bahwa jihad siyasi ini berbeda. Sebagaimana araahan Kitabullah SWT:
Ayat ini menegaskan
bahwa imam
adalah sulthan, sulthan adalah imam.
Keteladanan sebagai imam dalam hal bersih-peduli dan professional, kita bina dengan segala kesabaran, untuk mampu membawa masyarakat pada kehidupan yang yang berjalan menurut guidance Allah, sehingga Allah ridha kepada kita dan kitapun ridha kepa_daNya.
