2009 TENTANG

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/2009 TENTANG PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Peran Serta Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Mengingat

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

1

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

2

2. Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan oleh Pemerintah atau Pemeritah Daerah kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. 3. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. 5. Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Menteri. 7. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang telah ada dan dibentuk oleh anggota masyarakat setempat secara sukarela sesuai kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PWP-3-K; dan b. Pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K.


3

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 3 (1) Pengaturan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan utama dalam PWP-3-K (2) Tujuan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K yaitu: a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. menerapkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam PWP-3-K; c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat; d. mewujudkan kemandirian masyarakat agar mampu berpartisipasi, berusaha, dan berkarya baik secara mandiri atau bersama-sama; dan e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 4 Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam PWP-3-K dalam tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan.

Pasal 5 (1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa: a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah PWP-3-K; b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan PWP-3-K; d. menyampaikan masukan/ usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan PWP-3-K. (2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan dalam konsultasi publik dan/atau musyawarah adat baik formal maupun non formal kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.


4

Pasal 6 (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati; b. memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal permohonan maupun pemberian sertifikat HP-3; c. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; d. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K dapat dilakukan sesuai dengan jenis kegiatannya.

Pasal 7 (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa: a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K; b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan PWP-3-K; dan c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan PWP-3-K yang merugikan kelestarian lingkungan. (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan kepada para pemangku kepentingan utama yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Apabila peran serta masyarakat dalam pengawasan PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan meneruskan pengaduan kepada aparat yang berwenang.

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 8 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.


5

(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam: a. pengambilan keputusan; b. pelaksanaan pengelolaan; c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah; d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP-3-K.

Pasal 9 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. konservasi; b. reklamasi; c. rehabilitasi; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f. budidaya; g. usaha perikanan; h. pertanian organik; i. peternakan; j. pariwisata. (3) Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap PWP-3-K.


6

Pasal 10 (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memberikan arahan dan pembinaan dalam musyawarah baik formal maupun non formal untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah melalui lembaga masyarakat. (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan jenis kegiatan yang dilakukan dengan pemangku kepentingan utama yang terkait. (3) Pemberdayaan masyarakat dalam kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilakukan antara lain melalui: a. dialog bisnis antara Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat; b. penyebarluasan informasi peluang kemitraan usaha; c. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan/atau d. memfasilitasi kemitraan usaha dengan prinsip bagi hasil yang berkeadilan. (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan antara lain melalui: a. bersih pantai; b. rehabilitasi terumbu karang dan mangrove; c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau d. pencegahan dan penanggulangan bencana alam. (5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilakukan antara lain melalui: a. mitigasi bencana (sebagai preventif); dan/atau b. rehabilitasi dan reklamasi (sebagai proaktif). (6) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dilakukan antara lain melalui: a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan masayarakat tentang teknologi ramah lingkungan; dan/atau b. penyebarluasan informasi tentang teknologi ramah lingkungan (7) Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, dilakukan antara lain melalui:


7

a. pengembangan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Informasi Masyarakat Pesisir (P-3MP); b. pengembangan infrastruktur sosial berupa pondok informasi dan radio komunitas; dan/atau c. penyebarluasan informasi melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 11 (1) Orang yang berjasa dibidang PWP-3-K dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk plakat dan/atau insentif yang dikaitkan dengan program akreditasi.

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12 Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan untuk menumbuhkan, mengembangkan kesadaran berperan serta dan peningkatan tanggung jawab melalui: a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan/atau pelatihan. b. menyebarluaskan semua informasi mengenai peran serta kepada masyarakat secara terbuka. c. menghormati hak yang dimiliki masyarakat. d. memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan PWP-3-K. e. melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. f. memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K.


8

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan b. pencapaian hasil. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam kegiatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

BAB V PENUTUP Pasal 14 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FREDDY NUMBERI


9

2009 TENTANG

Recommend Documents