lil'
or yang pemut
il
PEM ERI TTITAH Jkan rrintah
akilan ngan.
ii
KABUPATEN WAKATOBI
ili
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR TAHUN 2OI O TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIAT PEMADAM KEBAKARAN
6
I
enda -'pala
)ajak ada tgu.
IIAGIAN HUKUAT DAN DTQUNDANG-UNDANGAFI SETDA T(ABUPATTN WAI(ATOBI rAHUN zOrO I
J
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2O1() KABUPATEN WAKATOBI PERATURAN DAERAH
NOMOR6TAHUN
2O1O
TENTANG
ALAT PEMADAM KEBAKARAN RETRIBUSI PEMERIKSMN YAIIG fI'AHA ESA DEiIGAi, RAHMATTUHAN
BUPATIWAKATOBI,
qe-ry?n ditetapkannf Y$Ti;uf;l?ilt rluotsll,inl : a. bahwa tentans Pajak'. D?:ltl zood i;hil
.
maka
Retribu'i'"ilJ
Pemadam Kcbrkrnn 'Alat P"tqapatan AsllDacrahi ,
Pemeriksean
'Jf::'i'';;;J b bahwa o"'9"X'jil,"1"##l,XltF:,ff:T3'&?ii -At't ffiji! merupakan
$'?:il,#-l-Xtlil' fftTl#ili-Fi""rirl.'n
Pcmrdrm
Kebakaran'
:
1.
?'l.Tahun 2003 tentang Pcmbcntukrn Undang-Undang Nomor waxatout dan Krbuprnn Kabupaten rior
2
uriu
e#il;"1
utu,,
Fptot':1, offi 1'ii1l'^;;''1"$ffi Repubrik rnoonesia
r:fiH'[. lu;",." u
ndans
-u nd a n g
iiJg""" ii-puiril
3. Undang-Undang
Nomo
i
r
19-
nJ*"']1
Nomor
I*'',,
''iffi;'il#!il; agss)r
N-om-or
1"0*fl
i:i"'
l,#r?T
Tlllllil
438e);
l:*o' Pemarlntrhrn 32 Tahun 2004 tentang
-rti"gttt Daeraht'"'lilX'"'i'N;s;,n*pu['rixinJontsitTahun2004 Republik lndonorlr ialniananLmuar"n Nomor r zs'
12Keputusl..ry:y+"P."|*I:fl",1ri,""T'J";iffi '13::1.'lnnt tentang Pedoman
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pe
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ln Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara I lndonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perir Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 4438);
Bersama Dengan Persetuiuan
WAKATOBI DAERAH KABUPATEN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN dan BUPATI WAKATOBI
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ln Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
MEMUTUSKAN:
Republik lndonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 1gB3 Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Repubiik incionesia Tahun ig83 Nomor 36, Tr
''.?lfrlJ,Ht,f,
gFffiillltxlgl"n'xfi ftyf'loJf$lo*o BAB i
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 32Sg); 7.
KETENTUAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1g88 tentang K Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaian Republik lndonesia Tahun 19BB Nomor 10,
'
'
Pasal
I
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373); B.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara lndonesia Nomor 4737);
L
Peraturan Daerah Nomor b Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah I
Wakatrcbi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi T Nomor 5); 10. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 19g7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup pems Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 T, tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;
BuPati Wakatobi' BuPati adalah
Wakatobi' Daerah Kabupaten Sekretaris adatah Bckretaris Daerah
E:l^ilr;ffiTirur:5l;l"nnrulgY':?:ilHl'adisinskatDPRDadarahDewEn 1il
;:ffiHT"T'lil'-:ffi
o":t11:";:":, "*,I#e[;t*#**l**ilil; ;;", v"'.i n"'r'r',
i{*ott
Retibusl Daerah tertentu di bidang
Kebakaran
E5t*ru#*'nffiXl'#1fl'lffil#ff". n s h ku f l#*:gL1 n usaha maupun Yang Eada
a d a Ia
se
i5ig".',t;*t*an
m p u Ia
o ra n
d a n/a
ff""335fi I i'?Xi'
l1'itl[
i
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan I Negara (BUMN), atau Badan usaha Mirik Daerah (BUMD) dengan nama
bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana peisiun, Perkumpulan, Yayasan, Organiiasi massa, Organisasi Sosial prggnlsasi lainya, Lembaga dan Bentuk Badan lain*nya termasuk kontrak
I
'*:fr?""ttfl
iifl.h{$[ffi#r"3'li3rtri?:il:'!fr*?#t's*1":r uaere:r' Tindakan rin$af1
retrlbusl serangkaian .., .-i t,lu"Jung-undangan .-: Daerah .\aa*h adalah seranokaian i,iu"Ju"g-undangan
kolektif dan bentuk usaha tetap,
9.
Alat Pemadam Kebakaran adalah Arat-Arat reknis yang Mencegah dan Memadamkan Kebakaran.
di
10. Pemeriksaan atau Pengujian Alat pemadam Kebakaran adalah tindakan Pengujian oleh Pemerintah untuk menjamin agar Alat pemadam Kebaka
'gffi$iij,fifi$;ru*"+*f:frq*;','miluhirH "olJL"^
dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
NAMA OBJEK DAN
11. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan'dail kemanfaatan ur dapat dinikmatioleh orang pribadiatau Badan.
12. Retribusi Pemeriksa Alat pemadam Kebakaran yang selanjutnya retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Fem6riksaan
d
RErRrBusr
S
Pasal 2
lxl?",'F:i:;:i#F:-:"",,ffi'm'f't*m'i5"il:H'"'fJ'lii!*liifn''
oleh
Daerah terhadap Alat-Alat pemadam Kebakaran yang dimiliki
Pasal 3
dipergunakan oleh masyarakat. 13.
wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
p
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayiran retribusi,
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Rptribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perrlina-nterteiiu olri Daerah yang bersangkutan.
15. s_urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan yang selanjutr disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tamba jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
t0 !y.r:! Ketetapan Retribusi Daerah SKRDLB
u**:*lmg#*uruxffis+,pu"uruo 'lff tff
.=*:rmHx'lL'i.iillltff;xTH4"#;tl:$ildljflfill L [.l1" liil, iqi -'Tffi : il, [P"lgl*,' "n","n Peftamanan, PemaKi o
Lebih Bayar yang seranjutnya dapat
adalah surat Keputusan yang tr,ten6ntutan Jumlah Pembayaran Retribusi karena Jumlah kreoit Retribusi Lebih Besar
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya Terutang. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Admi Bunga dan atau Denda.
4
-hffi :il'lfi rriti;,]:H*'.:pffi 'trii:?16ffi l.Fitri:| pelay?nul^uf: untuk
?;;;;,;.i'm
susun rumah susun. dan rrrm2h
BAB III
fi;llffr'
GOLONGAN RETRIEUSI
C,
pasal 5
E
Pemeriksaan Atat pemadam Kebakaran digotongkan sebagai
BAB lv rrAE!, r-,inA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Rp.50.000'-
20 kg sebesar Berat lebih dari 6 kg s/d Berat lebih dari20 kg sebesar
Rp. 100.000''
Rp. 50.000'-
hanCrank sebesar Janis fire protectionlfire
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9
pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa.dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah Alat Kebakaran yang diperiksa dan diuji
diberikan' Daerah tempat Pelayanan yang terutang dipungut diWilayah
BAB VIII MASA RETRIBUSI Orui6[Ni
Pasal {0
pRtNsrp DAN sA$ARtft Xoro, pENETApAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
yang lamanya i adalah jangka vuaktu
pasal T
(1) Prinsip dan sasaran peretapan struktur besarnya tarif penyelenggaraan menutup sgfggian biaya
retribusi
netayanln.
(2) Biaya
sebdgaimana_dimaksud pada ayat (1) ada biaya penyediaan perari biayi pbrirer*salirplrglr.krn biaya . pqnfediaan |1l,,t.T:l'naraan
:::n::y
racun api,
, ljaya pengawasan dan pengendalian.
r"Gr-;;;"'#;;:"i',ffiffid
NETRIBUSI TERUTANG
Pasal
1
(satu) tahun.
tl
laln yang SKRD' atau Dokumen saat diterbitkannya pada adalah terutang
",#r1.{
.
BABIX
'
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
srRUKruR DAN BESfRI)/JA rARtF RErRrBust Pasal 8
(1) struktur (2) Struktur
a.
tarif digorongkan berdasarkan jenis dan ukuran Arat pemadam dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut
laln yang nnrrnakafl SKRD atau dokumen menggunakan dengan diounqut tan dJn SKRDKBT' BAB X
:
Jenis busa, super busa dan sejenisnya
SANKSI ADMINTSTRASI
:
1. lsi sampai 25 Liter sebesar 2. lsi lebih dari 25 Liter sebesar b.
diborongkan' Retribusi tidak dapat
Jenis Dry powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenis Bei-at sampai dengan 6 kg
1.
sebesa,
Rp. 25. Rp. 50.000, :
Pasal 13 waktunya atau kurang membeyrr membayar tepat pada retribusi.tidak v" (out persen) setlap buhn halwajib dengan msnggunakan un sanksi
s*+;'i' ud*'n''i'u"i'#il;'ilsi iin"yu' iln-oittg'ir't
trlbusi yang terutang
Rp.
't"u'[""ns
(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayet (2) d?n ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan setitnggr 'itoiil
BAB XI TATA CARA PEMBAYAR^.N pasal
("
;""gi#ran
dipertimbangkan.
i4
retribusi vang terutang harus dirunasi sekarigus dimuka 1 (
(8) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retrlburl dan pelaksanaan penagihan retribusi.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat ',rrrvqt pembayaran Psrrrudydlilll tel retribusi diatur Peraturan Bupati.
Pasal 17
(1) Bupati dalam jangka waktu pating tama BAB XII TATA CARA PENAGIHAN
(1) Pengeruaran surat
teg_ulun
pasal iS peringatan / surat rain yang sebagar i*T;;'i di-k;il;;; ,'l15"isejenis z rt,;,r'I nt,.i
l j'l'lffi i:lf;,finffii:n'gin5n
(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang
surat
teguran / peringatan sejenis, wajib retribusi narus metunasi retribusiyang terutang.
iata'R;Jrq, Kebersihan, frnrprtJ. W"katobi.
(enam) bulan seJak tanggrl rurrt oqurin',
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya rbu sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusiyang terutang,
(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tetah lcwat drn Bupall tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yanj aialuran terEebut dhntirp dikabulkan.
/ pENGEMBALIAN
(3) surat teguran sebagaimana dimaksud pada,ayat (1) dikeruarkan oreh pejabat ditunjuk yaitu Keoala pinas dan pemadam Kebakaran
6
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yanj
pertamanan, pemak,
Tff? J,il^r pEMBAyARAN Pasal 18
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat meng{ukrn permohonan pengembalian Kepada Bupati.
N
BAB XIIIKEBERATAN pasal
(1)
G)
i6
wajib Retribusi dapat.mengajukan keberatan hanya kepada Bupati pe aras aiair oo*um"n r"in yang dipersamakam atau *KRDKBT [ffiofll"j'k 'KRD
5:::fAXtF,:::t
secara tertulis daram bahasa rndonesia densan diserrai
(3) Dalam
har wajib Retribusi mengajukan.keberatan aias keietapan retribusi, r retribusi harus dapat membuktikJn-i"iio"r< benaran ketetapan retribusitersebut.
(4) Keberatan harus diajukan daram jang[a waktu paring rama 2 (dua) buran g a p e rs a ; ;r,r'r,' t xi n r B r d a n sK d :l[?g iterbitkan, i*^P" 1l? iapabita ];:1 .1,""rr kecuali wa;io ^1"j,:1.:L, retritu; i
waktu itu tidak dapat dipenuhi'k"r"n"
tlff ;il' ;il:i' r:;Xrj,Hl ffiwl Lurolril;ffiffikr#r* o o
(2) Bupati dalam jangka waktu pating tama
6
(enam) bulan seJak dltcrlmrnnyt (i),
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayrt harus memberikan Keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tebih dilamprul dtn Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengemballan ialcblhin retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam Jangka wrktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pombryrnn retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) langsung diperhiturigkan irntuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ryrt (1) dilakukan selama jangka waktu paling lama 2 (dua) butan sejak dlteibltkanriyr SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditakukan setelah lcwat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar o/o (dua Z persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keiebihan retiibusi.
BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19
l1)Permohonanpengembaliankelebihanpembayaranretribusidiajukan menyebutkan : '
"
r"p"J"
gupati'denlgan sekurang-kurangnya
a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi,
Pasal 22 melampauijangka (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa.setelah apabila wajib kecuali retribusi' waktu 3 (Tiga) i"n'un'Gtnitung saat Liui"ngny" g retribu si' retriOusi meta-t
dimaksud pada ayat (1) tertangguh (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
c. besarnYa kelebihan PembaYaran;
apabila:
d. alasan Yang singkat dan jelas' retribusi disampaikan (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
a. diterbitkan
b.adapengakuanutangretribusidariwajibretribusibaiklangsungmaupuntldak
langsung atau melalui pos tercatat'
Pejabat Daerah atau bukti pengiriman (3) --' Bukti penerimaan oleh diterima oleh Bupati' permohonan rn"iupJf"n bukti saat
Surat Teguran, atau
langsung.
pos
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 23
Pasal 20
(1)Pengembaiiankeiebihani.eiribusidiiakukandenganmenei.biikanSui.atPeri
''
tUemnaYar kelebihan retribusi'
diperhitungkan dengan utang retr (2) Apabila kelebihan pembayaran. retribusipasal,:opem indah bukuan lainnya, sebagaima[J' Oirn'"k*o oatam AlJl)' bukti pembayaran' Uuf.ii'peminOa-h brkuan juga berlaku sebagdri'
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal2'l (1)Bupatidapatmemberikanpengurangan,keringanandanpembebasanretribusi.
(2)Pengurangan,keringanandanpemb_ebasansebagaimanadimaksudpadaayat(1 wajib retribusi' diberikan dengan mEmfernatikan kemampuan pembebasan retribusi ditetapkan (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan
Daerah dlborl' (1) Pejabat Pegawai Negeri Spil tertentu di lingkung?l penyidikan pldana dl -P-:T:tintah tindak Penyidik untuk me'iakulian wewenang khusus sebagai -sebagaimana Acara Hukum Oiaiur Oatam UnOan!-Undang bidang retribusi Oieran, Pidana.
0)
adalah,,pe11o-at pegawal negcrl rlplt penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'yang diangkat oleh peJabat yrng Oa'eran
tertentu
di tingkuil;.i'j';hfu
peraturan peru ndang-u ndangan' berwenang ."ruui'o""ngan ketentuan pada ayat (1) adalah : (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
a.
keterangan atau lep-onn menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti ' titd"f piOana di bidang retribusi daerah agar kctc6ngln berkenaan
O"td
dan jelas; atau laporan terlebut menjadi lengkap
prlbadl etau dengan
keterangan mengenai orang b. meneliti, mencari dan mengumpulkan yang-dilakukan sehubungan petnuJan Badan tentarig"6";;; tindak Pidana Retribusi Daerah;
c.
orang pribadi atau Brdan meminta keterangan dan bahan bukti dari Retribusi Daerah; sehubungan o"rgi. iiroix pio"n" di bidang
d.
lain berkenaan dengan tindak pldana dl memeriksa buku, catatan dan dokumen bidang Retribusi Daerah;
Bupati.
11
10
s. melakukan
penggeledahan
bahan untuk mendapatkan penyitaan
pembukuan,p"n"uiiitn oan dokumen lain' serta melakukan 'Oahan buktitersebut;
Fasal 26 Daerah ini, sepanjang mcngenal Hcl-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati. iJrfi"n"rdya it an diatur lebih lanjut dengan Peraturan
f'mintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidit
BAB XX
pidana di bidang Retribusi Daerah;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal2T diundangkan. Fsraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
pengundanqgn Peraturan Darrrh fgar setiap orang megetahuinya, m.emerintahkan Wakatobi.
iing"n J.
k.
penempaltannfa dalam Lembaran Daerah Kabupaten
menghentikan penyidikan; dan/atau k"l,"n!11?.1 melakukan tindakan lain vang perlu untuk
;i;ffi;'*;iriotti oi"tin iesuai dengan
Ditetapkan di Wangl'Wlngl pada tanggal2T' t4010
I":1"1f 3: ketentuan Peraturan^''ti:l
Undangan Yang berlaku.
(4)
BUPATIWAKATOII'
pada ayat (1) memberitahukan din Penyidik sebagaimana dimaksud Kepada Penuntut penyidikan dan t".vt;pt[;l n:!1 q:nviairannv" Republik - lndonesia' sesuai melalui Penyidik pefaOai Polisi Negara
Ttd & CaP
HUGUA
Hukum Acara Pidana' ketentuan yang diatur'J;tam UnOang-U-nOang
.
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 24
kan diWangi-Wangi 2010
;3-
KABUPATEN WAKATOBI'
(1)WajibretribusiyangtidakmelakukankewajibanyasehinggamerugikanKet diancam;id#'il;ift; prring rur" o (enam)-bulan atau denda Daerah
;"ty"f
4 (empat) kali jumlah retribusi terutang'
pada ayat (1) adalah pelanggaran' (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O NOMON
BAB XIX KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah per,undang-undangan
dd';;;;tangan
ini' maka semua ketentuan
dengan Peraturan Daerah ini dinyi
berlaku.
12
13
:
O
lnl
PENJELASAN
ATA$
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Daoal
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O NOMOR
,l
{
,^llzrrn
Pasal 12
ayat
ial^^ vuAuy JgtqD
Yang dimaksud dengan tidak dapat dlborongkrn adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemunguttn retribusi tidak dapat diserahkan kepada plhak lirilgr namun, dalam pengertian ini bukan beraril brhwr Pemerintah Daerah tidak boleh berkerjasamr dtngtn pihak ketiga. Proses pemungutan retribuel pcmrrlnitrh Daerah dapat mengajak berkerjasama bedrn-brdrn tertentu yang karena profesionallemcnyt lfpk dipercaya untuk ikut melaksanakan sebeglrn tulu pemungutan jenis retribusi secara efislen. Krglahn
(1 )
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa bahaya kebakaran dapat membawa bencana yang besar dengan yanj luat, baik tbrhadap keselamatan jiwa dan harta benda Y?lg,-1?tilT.:' k"ilng.aia"n bagi anggota masyarakat pada umumnya !_an khususnya mengliambat kelaicarai-Pembangunan Dareah Kabupaten Wakatobi' oleh it, p!n, ditanggulangi secara efet
pemungutan retribusi
umum
di pungut retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli'Daerah.
penghitungan besarnya retribusl
Yang dimaksud dengan dokumen laln
ayat (2)
dipersamakan antara lain berupa karclg, kupon, langganan.
r
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
pengisian
Pasal 15
Cukup jelas
dan Retribusi Daerah.
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 17
ayat
pemasangan label pada 111t. p"T393T .[t?*191' oiseiuait
Pasal
1
tcrutang,
retribusi.
Pemeriksaan AJat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai retribusijasa u Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai alasan pqlaksanaan pemer
dan
drpft
pengawasan penyetoran retribusi, dan pcnrgl[tn
Pada hakekatnya Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan
Kebakaran adalah upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan sebagai imbalan
yang ildak
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah krghtrn
yang
krrti
Bupati sebelum memberikan Keputusan rtet keberatan yang diajukan harus mglEkul€n
(1 )
Cukup jelas
pemeriksaan terlebih dahulu.
Pasal 2
Cukup jelas
PasallS: ayat(1)
Pasal 3
Cukup jelas
ayat (2)
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Cukup jelas
Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu. ayat (3) s/d
(6):
Cukup Jetas
Pasal 19 sld 27 : Cukup jelas SSp
TAMBAHAN LETU1BARAN DAERAI-I KABUPATEN WAKATOB! NOMOR .lA
15
:
