LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Juncto Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , adapun pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar di wajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dimana Laporan ini adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan selama Tahun 2014 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tersebut diatas.
B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya adalah: a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar selama tahun anggara 2014
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang lebih baik di masa mendatang c. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan representative, serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan.
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar No. 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang di bantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu: 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga 2. Bidang Pengendalian penyakit dan Masalah Kesehatan, terdiri dari: Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit, Penanggulangan Masalah Kesehatan Seksi Pemberantasan Penyakit Seksi Penyehatan Lingkungan 3. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari: Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan SDM Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Seksi Pembiayaan Kesehatan 4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: Seksi Promosi Kesehatan
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
Seksi Gizi Seksi Infolitbangkes Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya, sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
d.
Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas;
e.
Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:
Kepala Dinas
Sekretaris
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
D. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2011 – 2015. Unsur – unsur dalam Renstra yang diuraikan dalam LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2014 adalah meliputi: 1.
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: “Terwujudnya masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan menuju Kabupaten Blitar yang sejahtera”
2.
Misi Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tersebut diatas dilaksanakan misi sebagai berikut: a. Tertib program dan administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. b. Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan Kabupaten Blitar. c. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan mewujudkan mutu lingkungan yang sehat. d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta pada pembangunan bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. e. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
3.
Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. a.
Untuk mewujudkan misi “Tertib program dan administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan.
b.
Untuk mewujudkan misi "Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan Kabupaten Blitar”, maka ditetapkan tujuan: Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
c.
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan mewujudkan mutu lingkungan yang sehat”, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang sehat.
d.
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta pada pembangunan bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang kesehatan.
e.
Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan: Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
4.
Sasaran Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menetapkan sasaran sebagai berikut: a.
Tercapainya standarisasi pelayanan kesehatan
b.
Tercapainya belanja gaji pegawai dan belanja barang/jasa
5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
c.
Seluruh Puskesmas, Pustu, Poskesdes terlayani dalam administrasi kepegawaian, tata usaha dan pengelolaan barang
d.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia serta kesehatan reproduksi
e.
Meningkatnya koneksi jaringan pelayanan kesehatan
f.
Meningkatnya operasi SIK di Puskesmas
g.
Meningkatnya penyampaian informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
h.
Menurunnya jumlah balita gizi buruk
i.
Meningkatnya layanan kelembagaan penanganan gizi
j.
Meningkatanya
pengetahuan
dan
pemberdayaan
masyarakat
menuju
kemandirian masyarakat dalam mewujudkan desa siaga aktif k.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian, ancaman epidemik serta bencana dan mewujudkan mutu lingkungan sehat
l.
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan obat dan pendekatan akses pada seluruh Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
m. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin n.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan
o.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang
E. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi, adalah sebagai berikut:
6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
a.
Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan akses dan pelayanan kesehatan
b.
Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kenaikan gaji secara bertahap
c.
Pendekatan akses dan pelayanan administrasi aparatur Dinas Kesehatan
d.
Prioritas program dalam upaya percepatan pencapaian MDGs 2015
e.
Dukungan alokasi anggaran untuk pembangunan koneksi jaringan pelayanan kesehatan di puskesmas
f.
Penunjukan SK petugas pengelola SPM, profil dan web Dinas Kesehatan
g.
Tersedianya alokasi anggaran untuk pengadaan dan penyebarluasan media promosi kesehatan
h.
Penyediaan anggaran pelaksanaan PMT pemulihan bagi balita bagi buruk
i.
Kegiatan PMT penyuluhan dengan melibatkan kader
j.
Tersedianya alokasi anggaran untuk pelatihan kader desa siaga
k.
Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit potensi KLB, dan ancaman epidemi, yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan dan bencana serta mewujudkan mutu lingkungan yang sehat
l.
Pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan secara bertahap, bermutu dan terjangkau
m. Penerbitan Jamkesda SPM (data sesuai perbup) n.
Penyelenggaraan pelatihan SDM Nakes
o.
Prioritas program dalam upaya percepatan pencapaian pelayanan prima
7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
F. Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dalam tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai 5 (lima) Isu Strategis, yaitu: 1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2. Peningkatan Perbaikan Gizi 3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 4. Penyiapan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan 5. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan G. Dasar Hukum Sebagai Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah: a.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
b.
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia
Nomor
XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme c.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
d.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
e.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
f.
Instruksi
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
9
Tahun
1998
Tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara g.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
h.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah i.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
j.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
k.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014
H. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut: BAB. I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum D. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program E.
Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
F.
Dasar Hukum
G. Sistematika BAB. II
PERENCANAAN KINERJA
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran / Evaluasi Capaian Kinerja B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB. IV
PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
9
