BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kebijakan pemerintah dalam merasionalisasikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui perubahan penyelenggaraan pemerintah dari sistem Sentralistik menjadi sistem Desentralistik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut telah berimplikasi sangat luas terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Oleh sebab itu kemampuan dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada setiap daerah akan merupakan faktor kunci sukses dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD ) sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai petunjuk penyusunan dokumen perencanaan lima . Dengan demikian, sangatlah disadari bahwa koordinasi yang terpadu baik secara lintas sektoral maupun lintas instansi dalam pemerintah Kabupaten Barru menjadi mendasar bagi pencapaian sasaran pembangunan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan amanat pembangunan nasional dan daerah di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang memiliki Tugas pokok dan Fungsi untuk lebih proaktif dan tanggap terhadap kondisi reil yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barru saat ini. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, salah satu aspek yang penting adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Hal ini penting, mengingat perencanaan pembangunan di 1
Kabupaten Barru dimasa datang perlu didasarkan kepada visi yang lebih realistik, agar arah Perencanaan Pembangunan dimasa datang perlu lebih terpusat kepada bidang-bidang strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Sehubungan
dengan
hal
tersebut,
khususnya
dalam
kerangka
penyelenggaraan akuntabilitas publik, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sangat penting terutama dalam penentuan arah perencanaan pembangunan Kabupaten Barru.
Oleh karena itu dbawah ini
disebutkan beberapa aspek yang berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan rencana strategis seperti ; tujuan dan sasaran, landasan penyusunan Renstra, gambaran umum, visi dan misi, program prioritas, pengukuran hasil evaluasi kinerja dan penutup. 1.2.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tahun 2010-2015 adalah : 1.
Landasan idiil Pancasila;
2.
Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3.
Landasan operasional: a)
Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c)
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); e)
Undang-Undang No. 23 tentang Administrasi Kependudukan;
f)
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 2
g) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h) Peraturan
Pemerintah
No.
56
tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; i)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
j)
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
k) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; dan l)
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
m) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Prnduduk dan Pencatatan Sipil n) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil o) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RPJP p) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RPJMD q) Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1.
Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru yang disusun sebagai acuan pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, khususnya dalam menentukan 3
program dan kegiatan tahunan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : a. Merencanakan perubahan secara efektif dan proktif dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang. b. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manjerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel. c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan serta meningkatkan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal. 1.3.2. Sasaran Sasaran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD. b. Tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran. c. Tersedianya tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Selain rujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Barru ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan melalui dokumendokumen lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru maupun oleh Pemerintah Propinsi serta pemerintah pusat. Rujukan dimaksud diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijakan maupun gerak langkah operasional tahunan dan lima tahunan daerah, tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan dinamika masyarakat.
4
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Barru tahun 2010-2015 ini disusun sebagai berikut : BAB I.
Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang,Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan.
BAB II.
GAMBARAN UMUM. Pada bab ini berisi tentang Tugas dan Fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil , Sumber Daya, dan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB III. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Strategi. Pada bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan kebijakan. BAB V
Rencana Program dan Kegiatan. Indikator kinerja, Kelompok asaran dan Pendanaan Indikatif,
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. Pedoman TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB VI. Penutup. Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan Umum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. LAMPIRAN-LAMPIRAN
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor : 22 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Subbagian Penyusunan Program 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum c. Bidang Kependudukan terdiri dari : 1. Seksi Data Kependudukan 2. Seksi Pengendalian Penduduk 3. Seksi Penyuluhan d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian 2. Seksi Kelahiran dan Perceraian 3. Seksi Pengesahan dan Pengakuan Anak e. Bidang Informasi dan Dokumentasi terdiri dari 1. Seksi Informasi 2. Seksi Dikumentasi f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) g. Kelompok Jabatan Fungsional 2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian, tugas pokok, fungsi dan tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru
6
Dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Barru sebagaimana dimaksud diatas, telah diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sekaligus penjelasan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana penjelasan Peraturan Bupati Barru adalah sebagai berikut : a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melakukan kordinasi
penyusunan
program,
pelayanan
administrasi
serta
pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar Dinas/Perangkat daerah Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkoordinasian penyususnan program. 2) Pengelolaan keuangan. 3) Pelayanan administrasi yang meliputli surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d.
Bidang Kependudukan Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyususan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintah serta pembinaan di Bidang Kependudukan. Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan; 2) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di Bidang Kependudukan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan; dan
7
4) Pelaksanaan tugas lai yang diberikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e.
Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil dalam melaksanakan fungsi : 1) Penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Sipil 2) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerinrahan di bidang pencatatan sipil 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pencatatan Sipil; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f.
Bidang Informasi dan Dokumentasi Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di Bidang Informasi dan Dokumentasi. Bidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi : 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan dokument 2) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Dokumentasi 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang informasi dan dokumentasi 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pemcatatan Sipil
8
g.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 1) Unit Pleksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas 2) Pengelompokan dan pembagian tugas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 3) Unit pelaksana Teknis dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
h.
Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
selaku
ketua
kelompok
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dengan adanya struktur kelembagaan serta adanya pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok masing-masing di atas, maka sistem anggaran berbasis kinerja unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dapat terlaksanakan sesuai dengan aturan mekanisme yang ada. 2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.2.1. Kepegawaian a.
Keadaan Pegawai menurut Jenis kelamin , Pangkat dan Golongan Keadaan pegawai perjenis kelamin dan Golongan sebagai berikut:
Jenis Kelamin
Pangkat/Golongan
Jumlah LakiWanita I/c II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c laki 12 12 2 2 2 3 6 2 2 2 2 1 24
9
b.
Keadaan Pegawai menurut Eselon dan Latihan Jabatan
Eselon II A
III A
III B
IV A
1
1
3
1
c. No 1 2 3 4 5 6 N
Latihan Jabatan Diklat Diklat Jumlah Diklat Pim Pim Pim II/Spamen III/Spama IV/Adum 6 6 9
Jumlah 15
Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan Sarjana S2 Sarjana S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
Jumlah 4 10 3 7 -
Keterangan
24
d. Keadaan Pegawai Honorer menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Laki-laki
Wanita
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
5
4
-
-
2
1
6
Kebutuhan 1 4
Realisasi 1 4
Selisih 0 0
11 18
1 18
10 0
9
e.Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan No 1 2 3 4
Nama Eselon Eselon II Eselon III Eselon IV Staf
Keterangan Kepala Sekretaris/Bidang Kasubag Staf
10
F .Keadaan Sarana dan Prasarana No 1
Nama Barang Tanah
B 1
2 3 4 5 6 7 9 15 16 17 19 21 22 23 24 25 27 31 32 33 35 38 39 40
Kantor Rumah Dinas Rumah Ibadah Meja kerja Kayu Kursi Besi Metal Filing Kabinet Lemari Besi Metal Alat Pemotong Kertas Generator PC Unit Thn 1990 Televisi Printer Hub Part Int Modem Senter Thn 2004 UPS Thn 2004 Cable UPT Thn 2004 Perangkat Intra Merah Thn 2004 Konektor printer Thn 2005 UPS AC Unit Mesin Ketik Laminating Thn 2006 Scaner Thn 2006 Perangkat Warles Thn 2006
1 1 1 19 33 3 6 9 1 8 1 3
42 43 44 45 46 47 51 55 56 57 60 61 63 69 76
Kabel UPS Thn 2006 RJ 45 Thn 2006 Instalasi warles Thn 2006 Modem Thn 2006 Perangkat Lunak Thn 2006 Laptop Sarana Lan Thn 2007 Lisensi original Pendukung Siak Thn 2007 Instalasi Perangkar Thn 2007 Speker Handpone Thn 2004 Camera Digital Thn 2007 Mesin Pemotong KTP Thn 2007 Sepeda Motor Honda Thn 1990 Mobil Avanza Thn 2007
3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1
R
16 -
3
RB
15 19 7 11 1 17 13 1 1 6 2 1 3 7
2 3 2 1 8
1 6 2
1
1 1 24 15
9
Jumlah 1 1 1 1 50 52 10 17 9 2 28 1 14 1 1 6 2 1 3 9 3 2 2 14 2 3 Dos 3 Dos 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 1 1 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 33 Unit 1 Unit
11
2.3. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2.3.1. Pencapaian Program dan Kegiatan Berdasarkan rencana strategis, maka evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : 2.3.1,1, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terbagi dalam jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listerik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Makanan dan minuman, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Target kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 100,00%, dan rata-rata capaian adalah 74,43% 2.3.1,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terbagi dalam jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan /Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan /Rutin Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair, Target kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai tahun 2010 adalah 100,00%, dan ratarata capaian adalah 32,47%
12
2.3.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
berisi
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal. Dengam target kinerja sampai tahun 2010 adalah 80,00% dan telah direalisasikan 30,00% 2.3.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan terbagi dalam jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar, Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan RKA dan DPA. Target kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai tahun 2010 adalah 100,00%, dan rata-rata capaian adalah 100,00%, 2.3.1.5. Program Penataan Administrasi Kepemdudukan Program Penataan Administrasi Kepemdudukan terbagi dalam jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kependudukan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan, Pengadaan Sarana Siak, Pelatihan Tenaga Siak, Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Pengembangan
Data
Base
Kependudukan,
Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan, Kegiatan Pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran Gratis. Target kinerja Program Penataan Administrasi Kepemdudukan sampai tahun 2010 adalah 75,00%, dan rata-rata capaian adalah 60,73% 13
Gambaran Pencapaian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. 1. Pencapaian Program dan Kegiatan No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1 1 2 3 4 5
2
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Penataan Administarsi Kependudukan
Target S/D 2010
Realisasi S/D 2010
Rasio
5
15
20
74,43%
74,43%
100,00% 100,00%
32,47%
32,47%
80,00%
30,00%
37,50%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
60,73%
80,97%
2.3.2. Pencapaian hasil pelayanan Sebagai gambaran hasil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut: 2.3.2,1. Pelayanan keluarga miskin yang mendapatkan KTP, KK dan Akte Kelahiran gratis sampai pada tahun 2010 a. Pelayanan KTP sebanyak 1391 atau 13,94 dari wajib KTP sebanyajak 9.975 b. Pelayanan KK sebanyak 386 KK atau 7,74% dari jumlah KK. c. Pelayanan Akta Kelahiran gratis yaitu pembebasan jasa pelayanan sebanyak 150 AK atau 0,84% dari wajib Akta Kelahiran sebanyak 17.953, sehingga rata-rata hasil pelayanan Keluagra Miskin secara gratis atau akumulkasi persentase pelayanan sampai akhir tahun 2010 sebanyak 7,51
14
Gambaran Pencapaian KTP, KK dan Akte Kelahiran gratis sampai pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. 2. Pencapaian KTP, KK dan Akte Kelahiran gratis sampai pada tahun 2010 Pelayanan keluarga Target S/D 2010 miskin KK KTP AK
4.987 9975 17953 Rata-rata
Realisasi S/D 2010
Rasio
386 1.391 150
7,74 13,94 0,84 7,51
Namun demikian hasil pelayanan dokumen kependudukan secara keseluruhan terhadap Keluarga Miskin sampai akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Pelayanan KTP, atau kepemilikan KTP Keluarga Miskin sebanyak 9.248 atau 92,71 dari wajib KTP sebanyak 9.975 b. Pelayanan KK, atau kepemilikan KK terhadap Keluarga Miskin sebanyak 4.591 KK atau 92,05% dari jumlah KK. sebanyak c. Pelayanan Akta Kelahiran,
4.987
atau kepemilikan AK Keluarga Miskin
sebanyak 14.974 AK atau 83,41% dari wajib Akta Kelahiran sebanyak 17.953, sehingga rata-rata hasil pelayanan Keluagra Miskin atau akumulkasi persentase pelayanan sampai akhir tahun 2010 sebanyak 89,39
15
Gambaran Pencapaian KTP, KK dan Akte Kelahiran bagi keluarga miskin sampai pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. 3. Pencapaian KTP, KK dan Akte Kelahiran gratis sampai pada tahun 2010 Pelayanan keluarga miskin Target S/D 2010 Realisasi S/D 2010 Rasio KK KTP AK
4.987 9975 17953 Rata-rata
4591 9.248 14974
92,06 92,71 83,41 89,39
2.3.2,2. Penataan administrasi kependudukan sampai pada tahun 2010 a. Pelayanan KTP, atau kepemilikan KTP pendudukan Kab. Barru sampai akhir tahun 2010 sebanyak 115.462 atau 92,72 dari wajib KTP sebanyajak 124.529 b. Pelayanan KK, atau kepemilikan KK pendudukan Kab. Barru sampai akhir tahun 2010 sebanyak 43.727 KK atau 92,05 % dari jumlah KK sebanyajak 47.502 c. Pelayanan Akta Kelahiran, atau kepemilikan AK pendudukan Kab. Barru sampai akhir tahun 2010 sebanyak 143.044 AK atau 82,57% dari wajib Akta Kelahiran sebanyak 173.243, Gambaran Pencapaian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel. 4. Pencapaian Hasil Pelayanan TH 2006 2007 2008 2009 2010
KK 43.112 43.823 44.937 45.993 47.502
WAJIB KTP 109.380 116.485 122.237 124.811 124.529
AK 161.902 163.682 167.185 169.450 173.243
KK 26.928 28.173 33.114 38.334 43.727
KEPEMILIKAN KTP AK 70.143 114519 87.574 116823 96.532 128.407 110.067 137.332 115.462 143.044
KK 62,46 64,29 73,69 83,35 92,05
Rasio KTP 64,13 75,18 78,97 88,19 92,72
AK 70,73 71,37 76,81 81,05 82,57
16
2.4.1. Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 adalah sebesar Rp.148.609.000 ,. atau 66,62 % dari target 223.057.000,00 ,-yang teridiri dari penerimaan PAD tersebut bersumber dari : 1. Retribusi Biaya Cetak KTP
= Rp 144.234.000,- atau 65,56 %
2. Retribusi Ketatausahaan/Leges
= Rp
4.375.000 ,- atau 143,44 %
2.4.1. 1.Retribusi Biaya Cetak KTP Penerimaan pendapatan Asli Daerah merupakan
kegiatan
pelayanan
secara
umum
berupa KTP dan KK pada
SKPD
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, besarnya biaya untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Adalah Rp.10.000,.(Sepuluh Ribu Rupiah) 2.4.1. 2 Retribusi Kartu Keluarga Kartu Keluarga merupakan penerimaan PAD adalah kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan besar biaya sebanyak Rp 3.500,-
( tiga ribu lima ratus rupiah ).
2.4.1. 3.Retribusi Akta – akta Catatan Sipil Akta – akta Catatan Sipil yang diterbitkan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dengan rincian biaya : - Akta Kelahiran Anak Gratis, - Akta Kematian,Rp.5.000,.
17
- Akta Perkawinan (Khusus non Islam) berupa perkawinan dalam kantor Rp.100.000,. sedangkan untuk diluar kantor Rp.150.000,. 2.4.1. Retribusi Ketatausahaan Merupakan penerimaan PAD dari hasil Legalisir/Pengesahan KTP, KK dan Akta - Akta yang besaran biayanya Rp.1.000/Lembar (Disesuaikan dengan harga Leges). Tabel. 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dengan rincian sebagai berikut : No. URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 1.
Retribusi biaya Cetak KTP Dan Kartu Keluarga Retribusi Ketatausahaan
2
1.052.731.000
987.000.500
12.350.000
13.779.000
93,76 111,57
2.5.1. Aspek Keuangan Pembiayaan atas pelaksanaan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari Dana Daerah yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung = 1.
Target Anggaran
2.
Realisasi Anggaran
3.
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
-
= 9.137.296.681 = 9.377.188.503 = 102,63
Belanja langsung = 1.
Target Anggaran
2.
Realisasi Anggaran
3.
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
= 8.821.879.380 = 4.371.065.120 = 49,55 18
d.
Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi pendapatan retribusi daerah sampai dengan tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp.1.000.779.500,. atau 95,07% dari target Rp 1.052.731.000,-yang teridiri dari penerimaan PAD tersebut bersumber dari : 1.
Retribusi Biaya Cetak KTP dan KK = Rp 987.000.500,- atau
93,76%
dari target Rp 1.052.731.000 2.
Retribusi Ketatausahaan/Leges
= Rp 13.779.000,- atau
111,57%
dari target Rp 12.350.000 Pada tahun 2010 Penerimaan PAD tidak memenuhi target, yaitu sebanyak Rp 148.609.000 dan bila dibandingkan pada tahun 2009 sebanyak Rp 223.057.000,- dan Penerimaan PAD tahun 2008 sebanyak 201.628.000 maka terjadi kekurangan target sebanyak Rp 27.648.500,2.5.1.1. Retribusi Biaya Cetak KTP Penerimaan pendapatan Asli Daerah merupakan
kegiatan
pelayanan
secara
umum
berupa KTP dan KK pada
SKPD
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, besarnya biaya untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Adalah Rp.10.000,.(Sepuluh Ribu Rupiah) 2.5.1.2 Retribusi Kartu Keluarga Kartu Keluarga merupakan penerimaan PAD adalah kegiatan pada Badan Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan besar biaya sebanyak Rp 3.500,-
( tiga ribu lima ratus rupiah ).
19
2.5.1.3. Retribusi Akta – akta Catatan Sipil Akta – akta Catatan Sipil yang diterbitkan pada SKPD Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barru berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan dengan rincian biaya : - Akta Kelahiran Anak Gratis, - Akta Kematian,Rp.5.000,. - Akta Perkawinan (Khusus non Islam) berupa perkawinan dalam kantor Rp.100.000,. sedangkan untuk diluar kantor Rp.150.000,.
20
B A B III ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARRU 3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah: 3.1.1.1. Masih tingginya penduduk miskin.\ 3.1.1.2. Masih rendahnya efektifnya dan efisiensi pengelolaan program dan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3.1.1.3. Belum optimalnya Pelayanan publik yang prima. 3.1.1.4. Belum efektifnya pengelolaan kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3.1.1.5. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 3.2. Isu Strategis 3.2.1. Issu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Issu strategis yang sering dimunculkan khususnya dalam pelayanan publik adalah: 3.2.1.1. rendahnya capaian kinerja penanggulangan miskin 3.2.1.2. efektifnya dan efisiensi pengelolaan program dan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3.2.1.3. Optimalisasi pelayanan publik yang prima. 3.2.1.4. tertibnya pengelolaan kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3.2.1.5. profesionalisme kemampuan manajerial dan teknis aparatur
21
3.3.Tantangan 3.3.1.1. Semakin meningkatnya permintaan pelayanan gratis keluarga miskin 3.3.1.2. Semakin meningkatnya tuntuan pengelolaan program dan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3.3.1.3. Semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang prima. 3.3.1.4. pengelolaan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib. 3.3.1.5. kemampuan manajerial dan teknis aparatur yang profesional 3.4. Peluang 3.4.1.1. Tersedianya data kemiskinan untuk pelayanan gratis 3.4.1.2. Tersedianya program kerja dan kegiatan berikut anggaran dalam peningkatan pengelolaan program dan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3.4.1.3. Adanya bantuan peralatan dan jaringan program SIAK dari Pusat untuk peeningkatan pelayanan publik yang prima. 3.4.2.
Tersedianya data base kependudukan berbasis NIK,
3.4.2.1. Adanya program pelatihan tenaga aadministrator dan operator yang berkesinambungan dari Pusat. .
22
B A B IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 4.1. VISI : Berdasarkan kondisi umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yaitu dengan melihat potensi yang ada maupun isu strategis baik yang bersifat internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun faktor eksternal, maka ditetapkan visi jangka panjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai berikut: “ Penataan Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Akurat Tahun 2015” Visi dimaksud adanya harapan yang hendak dicapai dimasa depan oleh segenap aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai Penggerak Pelayanan Publik Kependudukan Yang Handal Melalui Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Profesional Berdasarkan Aspirasi, Kehendak Serta Tekat Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan sumberdaya manusia yang dimilikinya. -
Tertib dimaksud proses sesuai dengan pensyaratan,
aturan mengacu
kepada ketentuan agama, hukum dan budaya yang berlaku serta mampu mensinergikan , mengakomodasi berbagai aspirasi yang timbul dan memberikan rasa aman, ketentraman pada masyarakat. -
Akurat dimaksud, Data dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakn serta mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri. 23
4.2. MISI : Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan langkahlangkah yang lebih kongkrit sebagai penjabarannya. Berdasarkan makna dari kata-kata yang membentuk visi, maka ditetapkan misi yang harus diemban meliputi: 4.2.1. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Masyarakat sesuai Standar Pelayanan Prima 4.2.2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Penjabaran dari masing-masing misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1.
Misi meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan berbasis Nik Nasional. Adalah Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki nomor induk kependuduk (Nik) untuk mewujudkan terciptanya suatu pelayanan prima kepada semua pihak melalui prinsip perencanaan pembangunan dengan cara pemberian informasi yang jelas, dan terbuka terhadap segala pemangku kepentingan dan pelaku kepentingan di daerah
2.
Misi Meningkatkan Profesionalisme Sumber daya manusia Adalah mendorong terciptanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pengembangan dan pemanfaatan segala potensi yang tersedia.
4.3. TUJUAN Berdasarkan pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas sebagai sesuatu yang harus diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten 24
Barru, maka untuk itu perlu menetapkan suatu tujuan perencanaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai berikut: (RPJM) 1.
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
2.
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
4.4. SASARAN: Untuk terlaksananya tujuan perencanaan yang diharapkan di atas, maka perlu penetapan sasaran program sebagai berikut: 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3. Terciptanya pelayanan publik yang prima 4. Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib 5. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Untuk melaksanakan tujuan dari sasaran diperlukan strategi kebijakan, yang menyentuh dan terpadu untuk mendukung sasaran dan tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber dana dan sumberdaya. 4.5. STRATEGI: 1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program
25
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan
yang transparan,
akuntabel dan partisipatif
dengan
mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait 4.6. KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sesuai dengan sasaran, maka perlu dijabarkan kedalam kebijakan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 1.
Akselerasi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi
2.
Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengawasan
3.
Optimalisasi pelayanan Umum
4.
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur
26
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARRU Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) pada hahkekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pengembangan misi dan atau mencapaian visi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi , program, dan kegiatan. A. Program Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sejalan dengan program kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Barru maka program kerja dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 1.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
3.
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.
Program Peningkatan pelayanan publik
6.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
B. Kegiatan Kegiatan yang terdapat didalam RENSTRA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru adalah merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibuatlah kegiatan yang mengacu pada program yang telah disepakati sebagai berikut : 27
1.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.
Pelayanan KTP, KK dan Akte kelahiran gratis bagi Keluarga Miskin
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyediaan jasa surat menyurat.
Penyediaan ATK.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
3.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan semesteran
Penyusunan laporan akhir tahun
Penyusunan RKA dan DPA
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
28
Pengadaan Pengadaan meubeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
5. Program Peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang kependudukan
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Pengembangan Data Base Kependudukan
7. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
29
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
1.
Meningkatnya persentase KK Miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK, dan Akte Kelahiran Gratis
2.
Tertibnya administrasi dan keuangan
3.
Persentase pencapaian sasaran kinerja
4.
Tersusun dan termplimentasikannya SOPP
5.
Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran , berakte Nikah persatuan penduduk
6.
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
30
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
No
Indikator
1
2
1
Meningkatnya persentase KK Miskin yang mendapatkan pelayanan KTP ,KK dan Akte Kelahiran Gratis Meningkatnya persentase KTP Miskin yang mendapatkan KK
2 3 4 5
6
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RENSTRA
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
Target Capaian Setiap Tahun
2010 3
2011 4
7,15 %
5,03 %
2012 5 5,03 %
2013 6
2014 7
2015 8
9
5,03 %
5,03 %
5,03 %
32,86 %
13,94
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
36,44%
Meningkatnya persentase KK Miskin yang mendapatkan KK
7,74
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
36,74%
Meningkatnya persentase KK Miskin yang mendapatkan Akte Kelahiran Gratis
0,84
4,92
4,92
4,92
4,92
4,92
25,41%
91,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
100,00%
91,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
100,00%
70%
70%
75%
90%
90%
90%
100%
58,5 %
5,84 %
5,84 %
5,84 %
5,84 %
5,84 %
87,81 %
Meningkatkan persentase penduduk ber KTP,
88,19
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
96,63
Meningkatnya persentase penduduk ber AK
81,05
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
87,71
Meningkatkan persentase penduduk ber Akte Nikah persatuan penduduk
6,25
13,99
13,99
13,99
13,99
13,99
76,19
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
64,05%
0,16%
3,83%
3,83%
3,83%
3,83%
80,00%
Tertibnya administrasi dan keuangan Persentase pencapaian sasaran kinerja SOP Tersusun dan termplimentasikannya Meningkatkan persentase penduduk ber KTP,ber KK dan ber Akte Kelahiran
31
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru (Renstra) 2010 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. Untuk maksud tersebut diatas, setiap Bidang yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru berkewajiban untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. 7.2 1.
KAIDAH PELAKSANAAN Melaksanakan program-program dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2.
Menjamin konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
3.
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru tahun 2010-2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
4.
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru tahun 2010-2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada.
5.
Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tahun 2010-2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru. 32
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, pada prinsipnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru juga disusun dalam jangka waktu lima tahun (2010-2015), yang dalam perspektif manajemen pembangunan daerah dan perencanaan strategis diharapkan memiliki fungsi sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pembangunan melalui penataan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat tahun 2015t, sekaligus pengarah dan pengendali serta instrumen pengawasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru selama lima tahun. Keberhasilan
dalam
mengimplementasikan
Rencana
Strategis
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan terukur melalui evaluasi kerangka pengukuran kinerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tentunya, evaluasi kinerja pelakasanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tahunan maupun pada akhir masa jabatan Bupati Kabupaten Barru. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru melalui upaya pencapaian visi Kabupaten Barru, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju,sejahtera,taat azas, dan bermartabat” Tentunya, pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan adalah sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana yang dirumuskan di dalam Visi Kabupaten Barru, yaitu :
33
1.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan madyarakat
2.
Meningkatkan kecerdasan dan profesionalime SDM
3.
Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional,regional dan internasional
4.
Menciptakan lingkungan yang kondusif Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru merupakan pedoman perencanaan dalam menjalankan misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
Barru, 02 Juli 2011 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Drg. Hj.INDRIATY BASONG, M. Kes Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19570929 198312 2 001
34
35
Meningkatnya persentase penduduk ber KTP dari 88,19 % tahun 2009 menjadi 96,63 % pada tahun 2015, ber Akte kelahiran dari 81,05 % pada tahun 2009 menjadi 90,31 %, berAkte Nikah persatuan penduduk dari 6,25 % pada tahun 2009 menjadi 76,19 % pada tahun 2015
58,50
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
87,81%
Meningkatnya persentase penduduk ber KTP dari 110067/124811=88,19 % tahun 2009 menjadi 120599/124811=96,63 % pada tahun 2015.
88,19
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
96,63
Meningkatnya persentase penduduk ber Akte kelahiran dari 137332/169450=81,05 % pada tahun 2009 menjadi 153035/169450=90,31 % pada tahun 2015.
81,05
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
87,71
Meningkatnya persentase penduduk berAkte Nikah persatuan penduduk dari 2/32=6,25 % pada tahun 2009 menjadi 32/42=76,19 % pada tahun 2015
6,25
13,99
13,99
13,99
13,99
13,99
76,19
36
