BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kondisi sanitasi di Kabupaten Bojonegoro yang telah digambarkan dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro mencakup sektor air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air bersih. Saat ini penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah mempergunakan sistem setempat (onsite system) berupa septic tank, sedangkan IPAL komunal dipakai untuk cluster industri tahu belum mengakomodir semua pengrajin tahu dan belum adanya IPLT menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan sektor air limbah. Dengan jumlah rumah tangga yang menerapkan PHBS sebesar 65%. Dari sektor persampahan, cakupan pelayanan pengelolaan sampah sebesar 68,42% hanya di Kecamatan Bojonegoro dan sekitarnya. Keberadaan TPA Banjarsari dengan sistem controlled landfill masih memerlukan banyak perbaikan. Permasalahan sektor drainase terkait wilayah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi daerah rawan banjir dari Sungai Bengawan Solo. Kondisi dan permasalahan sanitasi dari keempat sektor tersebut memerlukan sebuah langkah strategis sebagai upaya mempercepat pembangunan sanitasi yang tersusun dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Strategi sanitasi kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi kota sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kota dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kota-kota Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip
SSK Kab. Bojonegoro | I - 1
layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kota juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Bojonegoro berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro akan mencakup strategi dan usulan kegiatan terkait pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi :
-
Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, dan sektor Higiene.
-
Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kota yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Bojonegoro dalam jangka menengah (5 tahunan). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini adalah: a.
Tujuan Umum Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Bojonegoro mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2016.
b.
Tujuan Khusus
1. Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun yaitu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.
SSK Kab. Bojonegoro | I - 2
2. Dipergunakan
sebagai
dasar
penyusunan
strategi
dan
langkah-langkah
pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.
3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Bojonegoro.
1.3. POSISI DOKUMEN SSK Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. Berikut ini merupakan posisi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten baik terhadap dokumen lain maupun dokumen perencanaan pemerintah lainnya. Laporan Tahunan Sanitasi
Dimana kita sekarang ?
Buku Putih Sanitasi Survei “demand & supply”, EHRA & studi –studi lainnya
Apakah kita menuju arah yang tepat ?
Kemana tujuan kita ?
Bagaimana mencapai tujuan ?
MONEV
Implementasi rencana
Strategi Sanitasi Kota/Kab Kerangka Kerja Strategi Rencana Tindak
Rencana Tahunan Rencana Anggaran Tahunan
Gambar 1. 1 Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
SSK Kab. Bojonegoro | I - 3
DOKUMEN RENCANA
RPJPD
RPJMD
SSK
diinternalisasikan ke dalam
DOKUMEN ANGGARAN RENSTRA SKPD
RKPD
KUA - PPAS
RENJA SKPD
Nota Kesepakatan KDH DPRD Per-KDH ttg Penyusunan RKA SKPD
RKA - SKPD
APBD
DPA - SKPD
Gambar 1. 2 Posisi Dokumen SSK terhadap Rencana Kerja Pemerintah
Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa dokumen SSK tidak lepas dari Dokumen rencana lain seperti RTRW, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, RPIJM, RPJP, RKPD. Untuk Kabupaten Bojonegoro, acuan yang digunakan antara lain RTRW, RPIJM, RPJMD, Renja SKPD, serta Renstra SKPD.
1.4. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro adalah:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
SSK Kab. Bojonegoro | I - 4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri 1.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
3.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
4.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat.
Keputusan Menteri 1.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
2.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Kabupaten Bojonegoro 1.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3.
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan dan Sangsi Buang Air Besar Sembarangan;
4.
Keputusan Bupati Nomor 188/172/KEP/421.11/2009 tentang Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program SToPS; SSK Kab. Bojonegoro | I - 5
5.
Keputusan Bupati Nomor 188/146/KEP/421.11/2010 tentang Renstra Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
6.
Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati II Bojonegoro;
8.
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.
1.5. METODE PENYUSUNAN Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bojonegoro secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan ISSDP. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari tahapan berikut: 1.
Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kota untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor hygiene serta aspek pendukung. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
2.
Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kota.
3.
Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. SSK Kab. Bojonegoro | I - 6
4.
Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.
1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN Sistematika pembahasan di dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota terdiri dari: Bab 1 Pendahuluan Berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan strategi sanitasi kota, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab 2 Arah Pengembangan sektor sanitasi Berisi gambaran secara umum sanitasi, visi dan misi, kebijakan umum dan arah strategi sanitasi, tujuan, sasaran dan arahan pentahapan pencapaian sektor sanitasi. Bab 3 Isu Strategis dan Tantangan Layanan Sanitasi Berisi aspek pendukung dan keberlanjutan yang meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat dan jender serta monitoring evaluasi. Penjelasan isu strategis dan tantangan untuk semua subsektor sanitasi. Bab 4 Strategi Sektor Sanitasi Kota Berisi sasaran dan arahan penahapan pencapaian, strategi dan aspek utama semua subsektor, serta aspek pendukung dan keberlanjutan sanitasi. Bab 5 Program dan Kegiatan Berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan secara terintegrasi antar sub sektor dan aspek pendukung layanan sanitasi. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Berisi strategi monitoring dan evaluasi program sanitasi kota. Bab 7 Penutup Berisi kesimpulan dan saran.
SSK Kab. Bojonegoro | I - 7
