FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS WEWENANG KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA MENURUT KETENTUAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh: FITRIANTI NIM.E0006130

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user

2011 i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi )

ANALISIS WEWENANG KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA MENURUT KETENTUAN PASAL 30 UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: FITRIANTI NIM.E0006130

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Surakarta,

Oktober 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Aminah S.H,M.H NIP.19510531981032001

Isharyanto S.H, M. Hum NIP.197805012003121002

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI ANALISIS WEWENANG DEPARTEMEN PERTAHANAN SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Penulisan Hukum (Skripsi) Oleh FITRIANTI NIM.E0006130 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari Tanggal

: : :

Juli 2011 DEWAN PENGUJI

1. Jadmiko Anom H, S.H., M.H. Ketua

: .........................................................

2. Aminah, S.H., M.H. Sekretaris

: ........................................................

3. Isharyanto, S.H.,M.Hum. Anggota

: .........................................................

Mengetahui Dekan,

Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum NIP. 195702031985032001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: FITRIANTI

Nim

: E0006130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : ANALISIS

WEWENANG

PELAKSANAAN

FUNGSI

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERTAHANAN MENURUT

SEBAGAI

KETENTUAN

PASAL 30 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 adalah betul - betul karya sendiri. Hal - hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi ) ini.

Surakarta,

Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

FITRIANTI NIM. E0006130

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

FITRIANTI. E0006130. 2010. ANALISIS WEWENANG KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA MENURUT KETENTUAN PASAL 30 UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara, fakta hukum,arah kebijakan, dan realisasi pertahanan negara sebagai amanah konstitusi negara republik indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, untuk menemukan hukum atau norma yang dilaksanakan dari amanah Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan fungsi pertahanan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan dengan intrepretasi terhadap kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan dalam bidang pertahanan untuk mengetahui arah kebijakan dalam pelaksanaan fungsi pertahanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama salah satu kebijakan kementerian pertahanan adalah remunerasi yang mengarahkan kebijakan tersebut untuk menigkatkan kinerja Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dengan konsekuensi Tentara Nasional Indonesia bekerja secara maksimal untuk meningkatkan pertahanan negara, memberi motivasi kerja yang profesional. Arah kebijakan kedua, kebijakan reformasi tentara yang mengarahkan profesionalisme tentara. Arah kebijakan ketiga, kebijakan diplomasi yang mengarahkan diplomasi lunak. Arah kebijakan keempat, kebijakan pasukan perdamaian sebagai konsekuensi anggota PBB, yang mengarahkan pada pertahanan negara.Arah kebijakan kelima, arah kebijakan persenjataan tentara sebagai alat utama pertahanan negara, untuk peningkatan nasionalisme. Kata Kunci: kebijakan, kementerian pertahanan, arah kebijakan, peningkatan pertahanan

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

FITRIANTI. E0006130. 2010. AN ANALYSIS ON AUTHORITY OF DEFENSE MINISTRY AS THE IMPLEMENTATION OF STATE DEFENCE FUNCTION ACCORDING TO THE PROVISION OF ARTICLE 30 OF REPUBLIC OF INDONESIA’S 1945 CONSTITUTION. Law Faculty of Sebelas Maret University. This research aims to find out the purpose of Defence Department’s policy in implementing defence of the realm function, the legal fact, policy direction, and realization of state defence as the mandate of Republic of Indonesia. This study belongs to a normative research that is prescriptif in nature, to find the law or norm implemented from the mandate of Republic of Indonesia’s 1945 Constitution in performing the function of defence. The type of data used was secondary data, namely library data. The secondary data source used included primary, secondary, and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study. Data analysis was done by interpreting the policies implemented in defence area to find out the direction of policy in implementing the function of defence. Based on the result of research and discussion, the following conclusions can be drawn on: firstly, one of defence ministry’s policies is remuneration directing the policy to improve the performance of Indonesian Army as the state apparatus in defence area with the consequence that Indonesian Army will work maximally to improve defence of the realm, to give professional work motivation. The second purpose of policy is the army reformation policy directing the army professionalism. The third purpose is the diplomatic policy directing the soft diplomacy. The fourth one is the peace troop policy as the consequence of UN membership, directing to defence of the realm. The fifth one is the army weaponry policy as the main instrument of defence, to improve the nationalism. Keywords: policy, defence ministry, policy purpose, defence improvement.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Perjuangan harus dijalani, jika hari esuk ingin untuk meraih bahagia Perlu kesabaran untuk meraih mimpi Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Bahagia pada waktunya, nikmati derita dengan penuh percaya diri Pengorbanan adalah kepuasaan tersendiri untuk mencapai impian Hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, hidup harus dijalani. Carilah ilmu sampai kemanapun, tiada bekal sesungguhnya kecuali ilmu Berjuanglah tanpa menghitung untung dan rugi Keluarga adalah harta yang paling berharga

Lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran ------Brajamusti-------

Berikan yang terbaik untuk masa depan. Hidup akan mudah dijalani, apabila dengan kasih sayang. Jangan jadikan kesalahan suatu penyesalan tapi jadikanlah suatu pelajaran yang berharga untuk lebih menghargai hari yang akan datang esuk. -----Penulis------

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tuhan pencipta seluruh alam, pencipta manusia, penciptaku, pencipta suamiku, pencipta anak - anakku.Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmadmu,sehingga aku mampu menjalani semua. Berpisah dari suami tercinta, hamil tua, demi cita cita ku dari kecil.

Suamiku tercinta Sertu Periyanto, suami impianku, suami dambaanku, suami yang penyayang, suami yang menerimaku apa adanya, suami yang selalu mendukung cita - citaku.

Anak - anakku yang hari - hari menemaniku memberi kebahagiaan, menghilangkan rasa capekku, beteku, memberi ketegaran dalam menjalani rintangan demi rintangan.

Orangtuaku yang selalu memberi semangat dan membantu biaya untuk mencapaicita - citaku. Meskipun Cuma petani tapi aku bangga dengan mereka.

Saudara - saudaraku yang selalu memberi semangat dalammeraih cita - cita

Teman - temanku fakultas hukum universitas sebelas maret yang menjadi temanku selama kuliah

Teman - temanku angkatan 2007

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ ANALISIS WEWENANG KEMENTERIAN PERTAHANAN SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA MENURUT KETENTUAN

PASAL

30

UNDANGUNDANG

DASAR

REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945 ”. Penulisan hukum atau skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pertahanan adalah bentuk konsekuensi negara yang merdeka dalam menjaga keutuhan wilayah kesatuan negara pada umumnya. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengamanahkan pelaksanaan pertahanan negara sebagai negara kesatuan yang memiliki kesatuan masyarakat dan wilayah sebagai unsur negara. Penulis menyadari bahwa terselesainya Penulisan Hukum

ini tidak

terlepas dari moril maupun materiil serta doa dan dukungan dari berbagai pihak,oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Hartiwiningsih, S.H,M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Aminah S.H,M.H. Selaku dosen pembimbing

Sripsi

I, yang telah

meluangkan waktu untuk memberkan bimbingan dan nasehat kepada penulis. 3. Bapak

Isharyanto S.H,M.Hum selaku pembimbing skripsi II yang telah

banyak membantu sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Sripsi ) ini. 4. Bapak Jadmiko Anom, S.H.,M.H, Selaku penguji skripsi 5. Ibu M. Madalina, S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara 6. Bapak Yudo Taruno M.,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik ,yang selalu memberi nasehat dan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univertas Sebelas Maret. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini. 8. Ketua Bagian PPH, Bapak lego Karjoko S.H, M.Hum, dan mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu penulis dalam skripsi ini. 9. Suami tercinta SERTU Periyanto, yang telah mendukung memberi kepercayaan diri, nasehat, kasih sayang, sehingga penulisan skripsi dapat terlaksana dengan baik. 10. Anakku tersayang Juang Panjiihsa dan Lingga, yang memberi kekuatan dalam menjalani aktivitas, sehingga penulisan skripsi berjalan secara lancar. 11. Bapak Ibu tercinta yang selalu memberi dukungan dan kerja kerasdalam meraih cita - cita penulis, sehinnga dapat menjalani penulisan skripsi dengan baik. 12. Adikku M.Syahrul Ibnu Hakam Pranika, yang senantiasa menjadi adik yang baik dan memberi dukungan penulis. 13. Keluarga besar Pucung dan Keluarga besar soko seluruhnya yang merupakan tempat kelahiran yang memberi kenangan dan ketenangan. 14. Pakde Joko Suranto S.H, yang memberi dukungan dalam meraih cita-cita penulis. 15. Sahabat-Sahabatku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 16. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum atau skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis menyadari bahwa penulisan hukum masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Surakarta,

Oktober 2010 Penulis

commit to user

x

FITRIANTI


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

ABSTRAK .......................................................................................................

v

ABSTRACT .....................................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

viii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

3

C. Tujuan Penelitian......................................................................

4

D. Manfaat Penelitian....................................................................

4

E. Metode Penelitian .....................................................................

5

F. Sistematika Penulisan Hukum..................................................

7

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori .........................................................................

9

1. Tinjauan Tentang Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ........................................................

9

2. Tinjauan Tentang Hierarki Perundang-undangan ..............

9

3. Tinjauan Umum Mengenai Kementerian Pertahanan ........

11

a. Wewenang dan tanggung jawab menteri partahanan 11 b. Peran dan Tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia 14 c. Wewenang dan tanggung jawab Panglima Tentara Nasional commit to user Indonesia ...................................................................... 14

xi


digilib.uns.ac.id

d. Nilai-nilai demokrasi,HAM,dan lingkungan hidup ......

14

e. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat ......................

15

f. Keterlibatan rakyat .......................................................

15

g. Implementasi reformasi internal Tentara Nasional

BAB III

Indonesia ......................................................................

17

h. Tinjauan umum mengenai Tentara Nasional Indonesia

19

i. Tugas kepolisian Negara Republik Indonesia ..............

21

j. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .................

22

4. Tinjauan Mengenai Dewan Pertahanan Nasional ..............

22

5. Tinjauan Mengenai Kebijakan ..........................................

24

B. Kerangka Pemikiran .................................................................

26

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kementerian Pertahanan Negara Sebagai Pelaksanaan Fungsi Pertahanan ................................................................................

28

1. Gambaran Umum Mengenai Kementerian Pertahanan Republik Indonesia .............................................................

28

2. Landasan Hukum Pelaksanaan Pertahanan Negara Republik Indonesia ............................................................................

31

3. Tahap Pelaksanaan Kebijakan Secara Umum Kementerian Pertahanan Sebagai Pelaksana Fungsi Pertahanan .............

33

B. Arah Kebijakan Kementerian Pertahanan Sebagai Pelaksana Fungsi Pertahanan ....................................................................

34

1. Arah Kebijakan Remunerasi Sebagai pelaksanaan Pertahanan Negara ................................................................................

38

2. Arah Kebijakan Reformasi Tentara Sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara..............................................................

39

3. Arah Kebijakan Diplomasi Dengan Malaysia Sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara ......................................... 4. Arah Kebijakan Pasukan Perdamaian Sebagai Pelaksanaan commit to user Fungsi Pertahanan ..............................................................

xii

42

45


digilib.uns.ac.id

5. Arah Kebijakan Persenjataan Militer Sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara..............................................................

BAB IV

55

PENUTUP A. Simpulan..................................................................................

57

B. Saran ........................................................................................

59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia menerapkan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan perjuangan para pahlawan Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat wajib mempertahankan bangsa Indonesia dari bahaya luar dan menjamin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang bunyinya: “ tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ”. Pertahanan adalah suatu usaha untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Untuk mempertahankan suatu bangsa diperlukan rakyatrakyat khusus yang di bentuk sesuai dengan perundang-undangan untuk mempertahankan

negara.

Indonesia

telah

mengimplentasikannya

dengan

membentuk Pertahanan Tentara Nasional Indonesia dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Pada era glebalisasi ini banyak kasus-kasus kedaulatan wilayah Indonesia yang mengakibatkan terpecah dan lepas dari bangsa Indonesia, hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab fungsi pertahanan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara telah tercantum dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum dari segala hukum. Selain itu Indonesia juga memiliki landasan ideologi yang merupakan pembeda dari bangsa satu dengan bangsa lainnya yaitu Pancasila, yang dalam silanya sila ke 3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” tidak lebih dari peran pertahanan suatu negara untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Untuk menjamin pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan berbagai kebijakan. Remunerasi merupakan kebijakan yang akhir-akhir ini diperbincangkan merupakan kebijakan dalam bidang pertahanan. Remunerasi adalah kebijakan dalam memberi tunjanagan kinerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan commit to user kinerja pemerintah khususnya di bidang pertahanan yaitu Tentara Nasional

1


2 digilib.uns.ac.id

Indonesia. Menginggat isu-isu saat ini banyak kasus-kasus anggota militer dan polisi menjual amunisi kepada teroris, hal ini menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi kinerja militer sebagai pertahanan negara. Hal ini juga yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam kalangan anggota militer. Apalagi saat ini pola penyerangan teroris berpindah dari mengebom sasaran aset asing berpindah menjadi serangan terhadap aparat negara secara lansung, sehingga kebijakan yang langsung pada sasaran anggota militer yang diperlukan. Keutuhan suatu negara mencerminkan kekuatan bangsa tersebut sehingga memiliki eksistensi yang tinggi dari negara-negara lain yang sudah terbentuk. Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dalam bidang pertahanan yaitu Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang memiliki wewenang dalam bidang pertahanan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya pembelaan negara ditinjau dari segi warga negara sedangkan usaha pertahanan dan keamanan negara ditinjau dari segi negara yaitu Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia. Upaya pembelaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Usaha pertahanan dan keamanan tercantum dalam bab XII tentang Pertahanan Keamanan, yaitu Pasal 30. Pasal 30 ayat (2) menentukan pula bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sementara itu ayat (3) Pasal 30 tersebut menentukan Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebelumya adanya Pasal 30 yang tercantum dalam bab XII Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang berjudul partahanan dan keamanan tersebut, ketentuan mengenai tentara ini hanya terdapat pada Pasal 10 UUD RI Tahun 1945. Pasal 10 berbunyi ”Presiden memegang kekuasaan yang commit Laut,Angkatan to user tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara”. Angkatan Darat,

3 digilib.uns.ac.id


Angkatan Laut, Angkatan Udara merupakan satu kesatuan organisasi Tentara Nasional Indonesia, dalam konsep organisasi tentara itu, sebagaimana telah menjadi kelaziman sejak masa masa pemerintahan sebelumnya, dianggap perlu adanya panglima Tentara Nasional Indonesia yang tersendiri. Keberadaan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini merupakan kelanjutan dari jabatan Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang ada pada masa orde baru yang menggabungkan organisasi kepolisian sebagai angkatan ke-4 dalam ABRI. Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, sehingga ABRI ditiadakan. Pemisahan tersebut ditetapkan dengan ketetepan MPR No.VI/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2002 diundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya pada tahun 2004 dibentuk pula Undang-Undang khusus tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Dilihat dari pemaparan tersebut, untuk itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai arah kebijakan Kementerian Pertahanan berdasarkan wewenang dan fungsinya sesuai perkembangan, maka peneliti mengambil judul: ANALISIS WEWENANG

KEMENTERIAN

PELAKSANAAN

FUNGSI

PERTAHANAN

PERTAHANAN

NEGARA

SEBAGAI MENURUT

KETENTUAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalahmasalah apa yang hendak diteliti, sehingga memberikan kemudahan dalam mencapai sasaran yang akan dicapai. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah arah kebijakan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan commit to user fungsi pertahanan ?

4 digilib.uns.ac.id


C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif Untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan fungsi pertahanan. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, serta memperdalam pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan fungsi pertahanan negara menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. b. Untuk

memenuhi

persyaratan

akademis

guna

memperoleh

gelar

kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Penulis berharap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupaun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang arah kebijakan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sesuai amanah UndangUndang Dasar Pasal 30 mengenai kewajiban pertahanan negara. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun commit to user penelitian sejenis.

5 digilib.uns.ac.id


2. Manfaat Praktis a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses belajar.

E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan

secara metodelogis, sistematis, dan konsisten untuk

memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006:35). 1. Jenis penelitian Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian dikategorikan menjadi penelitian doktrinal atau juga disebut penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat peskriptif bukan diskriptif (Peter Mahmud, 2006:33). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan (Soerjono Soekanto, 2006:15). 2. Sifat penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat peskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat peskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud, 2006:22). commit to user kepentingan kedua kepentingan Validitas aturan hukum adalah menengahi


6 digilib.uns.ac.id

yang berbeda, sehingga tercipta keadilan. Tujuan adanya hukum merupakan cita yang berkaitan dengan keadilan, menjunjung nilai - nilai keadilan. Konsep hukum merupakan alam pikir yang dijadikan menjadi sebuah kenyataan, diwujudkan secara substansial melalui konstruksi hukum. Norma-norma hukum merupakan tubuhnya hukum yang saling berkaitan tidak dapat dilepaskan dalam mempelajari ilmu hukum itu sendiri. 3. Pendekatan penelitian Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan

yaitu

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud, 2006:93). Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekataan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, beranjak dari Undang-Undang Dasar 1945 (Peter Mahmud, 2006:137). 4. Jenis dan sumber data penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu informasi hasil penelaahan dokumen, bahan kepustakaan seperti bukubuku, koran, majalah, jurnal-jurnal, kamus hukum, komentar-komentar, arsiparsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: a. Bahan hukum primer yang meliputi: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) TAP MPR; dan 3) Peraturan Perundang-undangan. b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas tentang kewenangan dan fungsi Kementerian Pertahanan. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari internet, ensiklopedia, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar (Soerjono Soekanto, 2001:13). 5. Teknik pengumpulan bahan hukum Penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian normatif, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan

data

dengan

membaca,

mempelajari,

mengkaji,

dan

menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundangundangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 6. Teknik analisis bahan hukum Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong,1993:103). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori perundang-undangan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pertahanan dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil yaitu arah kebijakan Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pertahanan. Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


F. Sistematika Penulisan Hukum Dalam penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang masing - masing terdiri dari sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut: BAB I

adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

mengguraikan Tinjauan Pustaka yang meliputi tinjauan tentang lembaga negara sesuai UUD RI Tahun 1945, tinjauan tentang wewenang dan fungsi Kementerian Pertahanan, tinjauan tentang Pasal 30 UUD RI Tahun 1945, tinjauan tentang Tentara Nasional Indonesia, tinjauan tentang kepolisian RI, tinjauan tentang aturan-aturan yang berkaitan, tinjauan tentang kebijakan.

BAB III berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian Pertahanan sesuai fungsi dan wewenang merupakan amanah Pasal 30 UUD RI Tahun 1945. BAB IV berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Mengenai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi bangsa Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Pasal 30 tersirat amanah negara untuk seluruh rakyatnya dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pasal 30 ayat (1): Tiap - tiap warga Negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara . Pasal 30 ayat (2): Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (3): Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Pasal 30 ayat (4): Kepolisian RI sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum ”. Pasal 30 ayat (5): Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Rebublik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait . 2. Tinjauan mengenai hierarki perundang-undangan Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru yang dimulai dengan berhentinya Presiden Soeharto tanggal 21 Juli 1998 yang menyerahkan kekuasaanya kepada Presiden Habibie, kemudian dengan Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998 dan dilanjutkan commit toSidang user Umum tahun 1999 dilanjutkan

9


10 digilib.uns.ac.id

Sidang Tahunan tahun 2000 MPR menetapkan TAP MPR No. III /MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan yaitu: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; b.

TAP MPR;

c. Undang-undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah (PP); f.

Keputusan Presiden (Keppres); dan

g. Peraturan Daerah (Perda) (Valina S.S,2007:95)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai jenis dan hierarki Perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b.

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; dan e. Peraturan Daerah.

3. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Negara Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara ada dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya, organ adalah status bentuknya (Inggris = Form, Jerman= Vorm) sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentuknya (Jimmly Assidiqie, 2006: 99). Pembedaan lembaga Negara dari segi hierarkinya: 1) Lapis Pertama yaitu sama dengan: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Dewan Perwakilan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Daerah; d. Majelis Permusyawaratan Rakyat; e. Mahkamah Konstitusi; commit to user



f. Mahkamah Agung; dan g. Badan Pemeriksa Keuangan. 2) Lapis kedua yaitu : a. Menteri Negara; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara; d. Komisi Yudisial; e. Komisi Pemilihan Umum; dan f. Bank Sentral.

4. Tinjauan Umum mengenai Kementerian Pertahanan Semangat dan cita-cita luhur untuk menata kembali kehidupannya untuk meraih masa depan yang lebih cerah, telah mendorong segenap rakyat Indonesia melakukan Gerakan Reformasi. Hakekat Reformasi Nasional adalah suatu perubahan seluruh aspek kehidupan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan dimaksud berskala nasional dan dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta oleh segenap komponen bangsa. Arah dan tujuan reformasi tersebut sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta selaras dengan nilai-nilai kultur bangsa Indonesia dan nilai-nilai universal. Cita-cita luhur Reformasi tersebut hanya mungkin tercapai melalui pembentukan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pemerintah yang diinginkan adalah pemerintahan yang mampu menata kehidupan

demokratis

dan

mewujudkan

supremasi

hukum,

mampu

memberantas KKN dan segenap penyimpangan lainnya yang menghambat pembangunan maupun kepentingan nasional. Upaya untuk mencapai cita-cita luhur tersebut bukanlah hal ringan dan mudah. Kondisi obyektif Indonesia merupakan realita adanya tantangan dan kendala yang menghadang antara lain krisis ekonomi dan moneter, serta berbagai konflik yang belum teratasi secara tuntas. Kondisi obyektif tersebut telah menimbulkan dampak-dampak terhadap commit to useryang dihadapi makin kompleks, aspek-aspek kehidupan lainnya. Persoalan



karena iklim politik yang berkembang sebagai akibat dari kedewasaan berpolitik yang belum memadai, cenderung menggiring suasana ke arah euforia demokrasi. Gambaran kondisi di atas mengisyaratkan, bahwa jalan menuju masyarakat demokratis yang diharapkan masih sangat panjang dan menghadapi tantangan yang berat. Meskipun demikian, diyakini bahwa reformasi yang dilaksanakan saat ini merupakan kebutuhan, yakni sebagai wahana dan instrumen yang paling tepat untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat

"civil"

yang dicita-citakan. Walaupun

menghadapi tantangan yang berat, namun keyakinan akan kebenaran arah perjuangan Reformasi Nasional, telah mendorong semangat untuk terus melanjutkan proses reformasi. Upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi membutuhkan kebulatan tekad serta dukungan segenap bangsa Indonesia. Tekad dan dukungan tersebut menuntut kerja keras serta usaha bersama secara sinergis agar agenda reformasi yang telah disepakati bersama tetap berada pada jalur yang benar. Sejalan dengan komitmen tersebut, tindakan yang menghambat dan menggagalkan reformasi harus dihindarkan agar tidak dinodai oleh tindakan anarkhis atau upaya memaksakan kepentingan kelompok atau golongan. Reformasi Nasional harus tetap dilanjutkan dan dijaga kesinambungannya dalam kerangka konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 dan nilai falsafah Pancasila. Sejalan dengan komitmen Reformasi Nasional, reformasi di bidang pertahanan negara dilaksanakan secara konsepsional dengan berlandaskan pada kostitusi UUD RI Tahun 1945 dan falsafah Pancasila. Reformasi pertahanan negara merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh. Agenda penataan struktur sejauh ini telah mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh segi-segi substansial. Penataan tersebut commit to tataran user kewenangan, fungsi dan tugas meliputi perubahan struktur organisasi,



Kementerian Pertahanan (Dephan), fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Upaya penataan dimaksudkan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks stratregis serta dalam bingkai masyarakat demokratis. Pada aspek kultur dan tata nilai, perubahan diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negara untuk mampu memposisikan diri sesuai peran dan tugasnya. Perubahan dimaksud berlaku pada segenap jajaran di Dephan dan Tentara Nasional Indonesia, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah.((http://www.pertahanan indo.go.id/september 2010 pukul 10:00 WIB) Reformasi di bidang pertahanan negara bertitik tolak dari Ketetapan (TAP) MPR nomor VI tahun 2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri dan TAP MPR nomor VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri. Salah satu wujudnya adalah Undang Undang (UU) Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan UU RI Nomor 20 tahun 1982. UU RI Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. UU Pertahanan Nomor 3 tahun 2002, di samping mengatur penataan negara ke depan untuk mendukung kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk tujuan nasional. Secara substansi UU RI Nomor 3 tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia, wewenang dan tanggung jawab Panglima Tentara Nasional Indonesia,

nilai-nilai

demokratis,

Hak

Asasi

Manusia,

perlindungan

lingkungan hidup, peran DPR dalam pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Secara ringkas, diatur sebagai berikut : a. Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Pertahanan 1) Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. 2) Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan commitregional to user dan internasional di bidangnya. kebijakan kerjasama bilateral,



3) Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. b. Peran dan Tugas Tentara Nasional Indonesia 1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Tentara

Nasional

Indonesia

bertugas

melaksanakan

kebijakan

pertahanan negara untuk : a) Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. b) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. c) Melaksanakan Operasi Militer selain perang. d) Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. c. Wewenang dan Tanggung Jawab Panglima Tentara Nasional Indonesia 1) Panglima Tentara Nasional Indonesia memimpin Tentara Nasional Indonesia. 2) Panglima Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional. 3) Panglima Tentara Nasional Indonesia berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. 4) Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerjasama dengan Menteri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. d. Nilai - nilai Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup 1) Pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi, hak azasi manusia (HAM), kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan to userdan kebiasaan internasional, serta hukum nasional, hukumcommit internasional



prinsip hidup berdampingan secara damai. Prisip demokrasi dalam hal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan saat ini adalah demokrasi modern yang dibatasi dengan konstitusi,yang mana dalam hal ini pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dengan militer tidak ada dalam hak suara, militer sebagai instrumen negara yang netral dalam bidang pertahanan. Pertahanan negara juga menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diakui oleh hukum dunia. Selain kedua prinsip tersebut juga berkaitan dengan lingkungan hidup, yang mana pertahanan wilayah suatu negara juga tidak lepas dari kelestarian lingkungan. 2) Pendayagunaan memperhatikan

segala

sumber

prinsip-prinsip

daya

alam

berkelanjutan,

dan

buatan

harus

keragaman,

dan

produktivitas lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya alam juga harus memperhatikan sisi kelangsungan hidup, hal ini sangat mendukung dan berkaitan dengan pertahanan. Pertahanan tidak hanya menjaga tetapi juga mengembangkan dan memberikan hal terbaik untuk negara kesatuan. e. Keterlibatan DPR Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden harus mendapat persetujuan DPR. 1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan DPR. 2) DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara. f. Keterlibatan Rakyat 1) Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. commit to user



2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 3) Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. 4) Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen pendukung. Sejalan dengan komitmen reformasi pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia melakukan reformasi internal. Reformasi internal Tentara Nasional Indonesia pada hakekatnya merupakan tekad dan komitmen Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pembaharuan institusi Tentara Nasional Indonesia melalui langkah-langkah konstruktif sejalan dengan pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pembaharuan dimaksud dilakukan Tentara Nasional Indonesia secara konseptual untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam UU RI nomor 3 tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia untuk mewujudkan institusi Tentara Nasional Indonesia yang profesional dan dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut. Dalam kaitan tersebut, Tentara Nasional Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk kembali pada jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan melindungi keselamatan rakyat. Oleh karena jiwa rakyat adalah jiwa Tentara Nasional Indonesia, maka Tentara Nasional Indonesia harus senantiasa memelihara kemanunggalannya dengan rakyat yang merupakan andalan kekuatan pertahanan negara Indonesia. Jiwa dan semangat pembaharuan selalu melekat dalam Tentara commit to userdan dinamika lingkungan yang Nasional Indonesia sesuai tantangan



berlaku. Komitmen tersebut telah dilakukan antara lain melalui kegiatan mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan seminar, diskusi dan pengkajian-pengkajian, baik yang dilaksanakan di lingkungan sendiri, maupun bersama-sama dengan kalangan lain. Dari kegiatan-kegiatan tersebut Tentara Nasional Indonesia telah menyusun suatu konsep pemikiran strategis, suatu konsep reformasi internal yang dikenal dengan "Paradigma Baru Peran Tentara Nasional Indonesia". Paradigma Baru Peran Tentara Nasional Indonesia berisikan dokumen tentang Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam Kehidupan Bangsa di masa depan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Oktober 1998. Niat dan komitmen untuk mereformasi diri tersebut, kemudian diwadahi secara formal oleh wakil-wakil rakyat melalui TAP MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri, dan Tap MPR-RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri. g. Implementasi reformasi internal Tentara Nasional Indonesia meliputi Tentara Nasional Indonesia tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan nilai - nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional. 1) Tugas Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik Tentara Nasional Indonesia ada pada pimpinan nasional. 2) Tentara

Nasional

Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan commit to user pertahanan negara dengan menyelenggarakan perencanaan strategi dan



operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta memelihara kesiapsiagaan (Pasal 10, 14 dan 18 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). 3) Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi senantiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain. 4) Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh pemerintah. 5) Beberapa perubahan struktural antara lain : Pemisahan Polri dan Tentara Nasional Indonesia yang semula bersama-sama tergabung dalam ABRI. Perubahan tersebut diikuti penghapusan jabatan Kassospol Tentara Nasional Indonesia dan Kaster Tentara Nasional Indonesia, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta

sosial

politik

Tentara

Nasional

Indonesia,

penghapusan

keberadaan Fraksi Tentara Nasional Indonesia atau Polri di lembaga legislatif paling lambat tahun 2009, serta perubahan doktrin dan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri tersebut juga berimplikasi pada perubahan Dephankam menjadi Dephan. Komitmen

Tentara

Nasional

Indonesia

untuk

melaksanakan

reformasi adalah tekad dan kemauan politik Tentara Nasional Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesional, Tentara Nasional Indonesia telah memiliki komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis. Harapan Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara profesional meliputi Tentara Nasional Indonesia yang tidak berpolitik, berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan konstitusional, Tentara Nasional Indonesia yang terdidik dan terlatih baik, Tentara Nasional Indonesia yang terlengkapi kebutuhan commit to user



alutsistanya secara memadai, serta prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dicukupi kesejahteraan dan pendapatannya secara layak. Sebagai tentara rakyat, Tentara Nasional Indonesia harus selalu dekat dengan rakyat, Tentara Nasional Indonesia harus mengenal dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan Tentara Nasional Indonesia dari rakyat merupakan pengikraran akan kodrat Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan fungsi teritorial yang dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan teritorialnya (http:// www.TNI.go.id/articles indo)

5. Tinjauan Umum Mengenai Tentara Nasional Indonesia Sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia adalah : a. Tentara Rakyat, yaitu Tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaiakan tugasnya. c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum yang telah diratifikasi.

commit to user



Fungsi Tentara Nasional selaku alat pertahanan negara yaitu : a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu: a. Menegakkan kedaulatan Negara b. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia dibagi menjadi 3 angkatan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut: a. Tugas angkatan darat: 1) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia matra darat dibidang pertahanan 2) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat 3) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat b. Tugas Angkatan Laut: 1) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia matra laut di bidang pertahanan. 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum to user internasional yang telahcommit diratifikasi.



3) Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah. 4) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut c. Tugas Angkatan Udara: 1) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia matra udara dibidang pertahanan 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan diwilayah udara yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan udara. 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 ditentukan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi dari fungsi-fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman,dan pelayanan masyarakat. a). Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan. 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. commit to user



6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarya. 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9) Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi terkait. 11) Memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

sesuai

dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. b) Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia : 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum. 3) Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan negara. 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 7) Melakukan tindakancommit pertamatodiuser tempat kejadian.



8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang 9) Mencari keterangan dan barang bukti 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional 11) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

6. Tinjauan Mengenai Dewan Pertahanan Nasional Dewan Pertahanan merupakan lembaga khusus yang didirikan secara independen sebagai penasehat presiden dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. Dewan Pertahanan Negara dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Panglima (http://www.dephan.go.id). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 15 ayat (1); Dewan Pertahanan Negara berfungsi sebagai penasehat Presiden dalam meningkatkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. Tugas Kementerian Pertahanan pasal 15 ayat (3) : a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar

kementerian

pemerintah,

masyarakat

beserta

tentara

dapat

melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi c. Menelaah dan menilai resiko dan kebijakan yang ditetapkan. commit to user



Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 37 ayat (1) mengatur organ lembaga kepolisian yang disebut Komisi Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kepolisian dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu: a. Membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Wewenang Komisi Kepolisian dalam Pasal 38 ayat (2): a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian sarana dan prasarana POLRI b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polisi yang professional dan mandiri. c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja polisi dan menyampaikan kepada Presiden.

7. Tinjauan Mengenai Kebijakan Kajian ilmu kebijakan dan pengertian kebijakan: a. Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemaham langsung dari kata policy science, dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum b. Kebijakan dalam arti yang luas Sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan . c. Kebijakan menurut Thomas Dye Kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. d. Kebijakan menurut H.hugh Heglo (Said Zainal, 2004:117). Kebijakan sebagai a course of action intended to accomlist some end atau sebagai tindakan yang dimaksud mencapai tujuan tertentu. commit to user



Tahap-tahap pembuatan kebijakan menurut William Dun yaitu; a. Penyusunan agenda Agenda setting adalah fase atau proses sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. b. Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. c. Adopsi atau legitimasi kebijakan Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan d. Penilaian atau evaluasi kebijakan Kegiatan menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak ( Said Zainal Abidin,2004:112)

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Pasal 30 UUD 1945

Departemen Pertahanan

TNI

TAP MPR No.VI/2000 TAP MPR No.VII/2000 UU No.3/2002 UU No.6/2004

POLRI

Wewenang dan Fungsi

Kebijakan Departemen Pertahanan

Peningkatan Pertahanan

Keutuhan dan kedaulatan suatu negara tidak lepas dari sistem pertahanan dan keamanan suatu negara tersebut. Dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan

negara Indonesia, Indonesia memiliki institusi Kementerian

Pertahanan dan keamanan meliputi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 30 UUD RI Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya Kementerian Pertahanan tidak lepas dari peraturan yang berlaku. Era globalisasi ini banyak peristiwa yang melemahkan keutuhan dan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu perlu kebijakan dari Kementerian Pertahanan untuk memperbaiki sistem pertahanan dari berbagai segi dengan amanah UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 30 commitkeutuhan to user dan kedaulatan suatu bangsa. mengenai kewajiban mempertahankan



Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya Kementerian Pertahanan mempunyai organisasi kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang masing-masing memiliki tugas mempertahankan kutuhan dan kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kementerian Pertahanan Negara sebagai Pelaksana Fungsi Pertahanan 1. Gambaran Umum Mengenai Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia Kementerian Pertahanan merupakan lembaga negara yang dipimpin oleh menteri yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasar kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. b. Menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan bilateral, regional, dan internasional. c. Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lain. Penyusunan buku puti oleh Kementerian Pertahanan mempunyai fungsi sebagai berikut: The government, through ministry of defence,has published on 31 Maret 2003 a defence white paper. The white paper, as some have argued, was a clear attemp to put the brakes on the ongoing security reform within the indonesian military (TNI). The paper titled defending the land and water at the start of the century was also a welcome attemp by the ministry of defence to become more transparent about its activity. The mayor aims of the paper twofold. Nationally, the white paper is crucial to inform the country about national defence and the need for its integrated implementation. While, internasionally, it aims to inform the internasional comunity abaut indonesia’s defence policy. The paper has outlined the goverment’s perception of threat to indonesia and the strtegies needed to deal with thess threat. Pemerintah siap mempublikasikan buku putih pertahanan usaha kontrol militer. Buku putih yang diterbitkan berjudul mempertahankan tanah air memasuki abad ke-21. Dan juga Kementerian Pertahanan mengupayakan transparansi aktivitas pertahanan. Tujuan utama lebih mengenai seluruh negara Buku putih sangat penting memberitahu negara tentang pertahanan nasional dan dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Saat dunia internasional, tujuannya untuk memberitahu komunitas internasional commit to user mengenai pertahanan Indonesia. Buku garis besar pemerintahan

28



meneruskan persepsi dan strategi dibutuhkan perjanjian untuk meneruskannya (Anak Perwita, Journal of Security & Defence Law no.3/2004(GRN-SSR, 2004)). Dalam Kementerian Pertahanan dibentuk lembaga independen dan mandiri yang mana dalam pelaksanaan tugasnya tidak diintervensi oleh kekuasaan

lain

yang

berfungsi

sebagai

penasehat

presiden

dalam

meningkatkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponenen pertahanan negara. Dalam hal ini lembaga yang dibentuk adalah Dewan Pertahanan Negara (http://www.dephan.go.id). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara mengatur mengenai tugas Dewan Pertahanan yaitu: a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu Pertahanan Negara agar

Kementerian

melaksanakan

tugas

Pemerintah, dan

masyarakat

tanggung

beserta

jawab

tentara

dapat

masing-masing

dalam

mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen Pertahanan Negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah, dan menilai resiko dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam Kementerian Pertahanan memiliki komponen pertahanan yang merupakan aparat negara dalam bidang pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen pertahanan mempunyai komponen lebih spesifik yaitu: a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. commit to user



c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum yang telah diratifikasi. (Jimly Assidiqie, 2006:212). Komponen Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu komponen pertahanan negara yang mempunyai tugas dan fungsi pertahanan negara sesuai ketentuan yang mengaturnya. Fungsi Tentara Nasional Indonesia selaku alat pertahanan negara yaitu: a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara. b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman. c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tentara Nasional dibagi menjadi tiga (3) angkatan yang masing-masing memiliki tugas sesuai matra. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 8 masing-masing tugas tersebut adalah : a. Tugas Angkatan Darat 1) Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia matra darat di bidang pertahanan; 2) Melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; 3) Melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; 4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan didarat. b. Tugas Angkatan Laut commit user pertahanan; 1) Melaksanakan tugas matra lauttodibidang



2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah berlaku; 3) Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah; 4) Melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. c. Tugas Angkatan Udara 1) Melaksanakan tugas matra udara dibidang pertahanan; 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; dan 3) Melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan udara. Secara umum Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menegakkan kedaulatan negara; b. Mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; dan c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman

dan

gangguan

terhadap

keutuhan

bangsa

dan

negara.

(http://www.tni/modules.php?name=news&file=article&sid) 2. Landasan Hukum Pelaksanaan Pertahanan Negara Republik Indonesia Pertahanan Negara meliputi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara sebagai konsekuensi negara yang merdeka yang memiliki kadaulatan secara utuh untuk dipertahankan demi keberlangsungan negara. Pertahanan merupakan amanah yang turun temurun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia seutuhnya. Mengenai hal tersebut landasan hukum pertahanan negara sebagai berikut: commit to user



a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pertahanan negara merupakan amanah konstitusi yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau hukum tertinggi, pertahanan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang ketentuannya sebagai berikut: Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 30 ayat (2): Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (3): Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat (4): Kepolisian RI sebagai alat Negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (5): Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Rebublik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait. b. Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pertahanan negara Republik Indonesia. 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Secara substansial Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia, wewenang dan tanggung jawab Panglima Tentara Nasional Indonesia, nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia (http:// id.wikipedia.ast/wiki/substansi Undang-Undang No.3 thn 02 - publik=end). commit to user



2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam undang - undang ini mengatur mengenai asas kewarganegaraan secara khusus yaitu asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan

bahwa

peraturan

kewarganegaraan

mengutamakan

kepentingan nasional, Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan. Asas tersebut menegaskan bahwa sebagai warga negara indonesia wajib mempertahankan kedaulatannya sebagai warga negara seutuhnya milik negara Republik Indonesia (Dirangkum dari Komnas HAM,2000:367) c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1) TAP MPR RI NOMOR VI TAHUN 2002 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Polisi Republik Indonesia. 2) TAP MPR RI NOMOR VII TAHUN 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. 3. Tahap Pelaksanaan Kebijakan Secara Umum Kementerian Pertahanan sebagai pelaksanaan fungsi pertahanan: a. Penyusunan agenda Melihat dari realita yang ada, menanggapi kasus-kasus yang berkaitan dengan pertahanan negara yang meliputi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, kemudian dibuat susunan agenda untuk langkah selanjutnya; b. Formulasi kebijakan Masalah-masalah atau isu-isu yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh anggota pembuat kebijakan yang dalam hal ini adalah anggota Dewan Pertahanan Negara sebagai lembaga independen penasehat Presiden dan penyusun kebijakan dengan anggota Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri; commit to user



c) Legitimasi kebijakan Memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan; d) Penilaian atau evaluasi kebijakan Kegiatan menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan yang telah disusun bersama.

B. Arah Kebijakan Kementerian Pertahanan Sebagai Pelaksana Fungsi Pertahanan Sesuai dengan ketentuan yang mengamanahkan pertahanan negara dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Pertahanan mempunyai kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan pertahanan negara baik pertahanan wilayah maupun kedaulatan negara kesatuan. Pada era globalisasi ini banyak kasus-kasus kedaulatan wilayah indonesia terpecah dan lepas dari bangsa Indonesia misalnya wilayah Timor-Timur yang sekarang menjadi negara tetangga, hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab fungsi pertahanan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara telah tercantum dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum dari segala hukum atau hukum tertinggi bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki landasan ideologi yaitu Pancasila yang merupakan pembeda dari bangsa satu dengan bangsa lainnya, yang dalam silanya sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” tidak lebih dari peran pertahanan suatu negara untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Peran Pertahanan yang dilaksanakan oleh komponen utama pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia sangat dipengaruhi tunjangan kinerja. Isu terhanggat dari kebijakan Kementerian Pertahanan yaitu remunerasi. Remunerasi merupakan kebijakan yang akhir-akhir ini diperbincangkan merupakan kebijakan dalam bidang pertahanan. Remunerasi adalah kebijakan dalam memberi tunjangan kinerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah khususnya dibidang pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia. Menginggat isu-isu saat ini commit to user banyak kasus-kasus anggota militer dan polisi menjual amonisi kepada teroris, hal



ini menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi kinerja militer sebagai pertahanan negara. Hal ini juga yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam kalangan anggota militer. Apalagi saat ini pola penyerangan teroris berpindah dari mengebom sasaran aset asing berpindah menjadi serangan terhadap aparat negara secara lansung, sehingga kebijakan yang langsung pada asaran anggota militer yang diperlukan (dok.Solopos Cucuk Danartono : 24 September 2010). Mengatur kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memiliki arah yang tepat. Dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah tidak lepas dari hukum yang keutuhan suatu negara mencerminkan kekuatan bangsa tersebut sehingga memiliki eksistensi yang tinggi dari negara-negara lain yang sudah terbentuk. Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dalam bidang pertahanan yaitu Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang memiliki wewenang dalam bidang pertahanan. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 mengatur upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya pembelaan negara ditinjau dari segi warga negara sedangkan usaha pertahanan dan keamanan negara ditinjau dari segi negara yaitu Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia. Upaya pembelaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Usaha pertahanan dan keamanan tercantum dalam bab XII tentang pertahanan keamanan, yaitu pasal 30. Pasal 30 ayat (2) menentukan pula bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sementara itu ayat (3) Pasal 30 tersebut menentukan Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebelumya adanya Pasal 30 yang tercantum dalam bab XII Undang-Udang Dasar RI Tahun 1945 yang berjudul pertahanan dan keamanan tersebut, ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia hanya commit to user terdapat pada Pasal 10 UUD RI Tahun 1945. Pasal 10 berbunyi ”Presiden



memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara ”. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara merupakan satu kesatuan organisasi Tentara Nasional Indonesia, dalam konsep organisasi tentara itu, sebagaimana telah menjadi kelaziman sejak masa-masa pemerintahan sebelumnya, dianggap perlu adanya Panglima Tentara Nasional Indonesia yang tersendiri. Keberadaan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini merupakan kelanjutan dari jabatan Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang ada pada masa orde baru yang menggabungkan organisasi kepolisian sebagai angkatan ke-4 dalam ABRI. Sesudah Reformasi Nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, sehingga ABRI ditiadakan. Pemisahan tersebut ditetapkan dengan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. Selanjutnya pada tahun 2004 dibentuk pula Undang-Undang khusus tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (http://www.dephan.go.id). Dewasa ini banyak isu-isu politik yang membahayakan pertahanan negara yang harus diperhatikan secara khusus oleh Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pertahanan. Kebijakan-kebijakan yang saat ini masih mengalami perjalanan dan dapat dilihat dianalisa arah kebijakannya meliputi kebijakan remunerasi, kebijakan reformasi tentara, perbatasan wilayah dengan Malaysia yang melahirkan kebijakan diplomasi lunak, pengiriman pasukan perdamaian persenjataan militer. Dalam sejarah perjalan negara Indonesia tidak lepas dari konflik-konflik yang genting yang membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Sejarah tersebut terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Keadaan ini terjadi setelah Indonesia Merdeka, hal ini dapat disimpulkan sebagai keadaan yang membahayakan yang mana kemerdekaan telah diperoleh namun dasar negara masih berubah-ubah, padahal dasar terbentuknya negara yang terpenting adalah konstitusi sebagai simbul negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan mengikat sehingga ditakuti oleh penjajah yang berkepentingan merebut commit to user wilayah kesatuan Republik Indonesia.



Konflik politik yang membahayakan keutuhan negara di era UUD’S 1950 sebagai berikut: 1. 10 Oktober 1950 Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. 2. 17 Agustus 1951 Pemberontakan DI/TII Oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. 3. Desember 1951 Pemberontakan Batayon 426 di Jawa Tengah menggabungkan iri dengan DI/TII 4. 17 Oktober 1952 KSAD Kol.A.H Nasution mengerahkan pasukan tank dan mengarahkan moncong meriam kearah istana menuntut pembubaran parlemen. 5. 20 September 1953 Daud Beureuh di Aceh menyatakan Aceh sebagai wilayah yang bergabung dengan NII di bawah Kartosuwiryo di Jawa Barat. 6. 27 Juni 1955 Militer atau Perwira-Perwira Angkatan Udara pemboikotan pelantikan Kol. Bambang Utoyo sebagai KSAD. 7. 20 Desember 1956 Sumatra Barat oleh Dewan Banteng pimpinan Letkol Ahmad Husain. 8. 21 Februari 1957 Lahir

konsepsi

Presiden

oleh

Presiden

Soekarno

tentang

gagasan

meninggalkan sistem demokrasi liberal. 9. 2 Maret 1957 Letkol Sumual Panglima Wilayah Indonesia Timur menyatakan hukum darurat diwilayah kekuasaanya. 10. 30 November 1957 Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno (Peristiwa Cikini)

commit to user



11. 15 Februari 1958 Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat dan PERMESTA di Sulawesi Utara dan Tengah masing-masing di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein dan Letkol D.J Sumba (Hendarmin Ranadireksa, 2007:33). Dari peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara yang merdeka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara untuk kelangsungan negara tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang merdeka dengan kekuatan para pahlawannya, sehingga amananah kostitusi kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan khususnya dan seluruh masyarakat Republik Indonesia pada umumnya. 1. Arah Kebijakan Remunerasi sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara Remunerasi adalah kebijakan pemerintah dalam bidang tunjangan kinerja dalam hal pertahanan membahas mengenai tunjangan kinerja Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan yang berpengaruh langsung terhadap pertahanan negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang merdeka memiliki kedaulatan yang utuh untuk menjalankan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan

negara

yang memiliki

lembaga-lembaga

yang

mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. Dalam hal ini khusus membahas Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas pokok mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang telah dibentuk pertahanan yang berwenang yaitu Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia mempunyai panglima tinggi yaitu Presiden yang dalam menentukan kebijakan mempunyai dewan khusus yaitu Dewan Pertahanan Nasional sebagai penasehat Presiden dalam menentukan kebijakan dalam bidang pertahanan. Remunerasi merupakan perubahan kearah yang lebih baik, remunerasi commit to user dalam hal ini berkaitan dengan adanya reformasi birokrasi inevitable yang



dilakukan pemerintah maupun negara. Remunerasi merupakan syarat perlu (necessary condition) dari reformasi birokrasi, sedangkan syarat cukupnya (sufficient condition) dapat dipenuhi dari terjadinya perbaikan-perbaikan aspek lain yaitu tercukupinya kualifikasi sumber daya manusia artinya reformasi demokrasi tidak akan tercapai apabila tidak didahului dengan remunerasi (http://antikorupsi.org/indo(jawa pos,30 jan 2009)) 2. Arah Kebijakan Reformasi Tentara (Tentara Profesional) sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara Pengembangan postur Tentara Nasional Indonesia diarahkan pada kekuatan minimal esensial (minimum esencial force). Agenda reformasi internal yaitu: 1. Netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam politik. 2. Penghentian Tentara Nasional Indonesia dari bisnis. 3. Peradilan militer 4. Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme. Keberhasilan reformasi Tentara Nasional Indonesia adalah keberhasilan normative. Pelaksanaan norma-norma reformasi itu baru seperempat perjalanan, penyebabnya adalah reformasi Tentara Nasional Indonesia masih terbebani dengan paradigma orde baru yang berkaitan dengan pertarungan politik domestik dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin. Hal itu tercermin dalam berbagai dokumen dan fakta termasuk buku putih pertahanan. Persepsi yang dominan masih memandang ancaman dari dalam negeri dan menghambat arah transformasi organisasi Tentara Nasional Indonesia kearah yang lebih professional. Lebih dari itu, segala kemajuan reformasi Tentara Nasional Indonesia belum biasa sepenuhnya terlaksana. Pertama, ukuran keberhasilan menghapuskan peran politik Tentara Nasional Indonesia tidak berhenti pada hilangnya jumlah kursi Tentara Nasional Indonesia di DPR. Melainkan harus berlanjut pada hilangnya dominasi militer dalam perumusan kebijakan politik negara. Meski keberadaan Tentara Nasional Indonesia di parlemen berakhir pada tahun 2004, commit toseperti user UU TNI dan UU KKR rumusan undang-undang tertentu



memperlihatkan kuatnya pengaruh Tentara Nasional Indonesia. Dalam UU TNI, beberapa posisi lama Tentara Nasional Indonesia seperti keberadaan koter dan fungsi kekaryaan masih dibenarkan. Sedangkan UU KKR yang semula diharapkan sebagai medium penyelesaian kasus kejahatan masa lalu dalam kerangka reformasi institusional Tentara Nasional Indonesia terbukti menjadi contoh produk politik yang bermasalah, sehingga dibatalkan MK. Beban

paradigma

ini

membuat

Tentara

Nasional

Indonesia

mempertahankan struktur komando teritorial AD - seperti Kodam, Korem, Kodim, Babinsa. Padahal, reformasi 1998 menuntut pencabutan dwifungsi ABRI; penghapusan peran sosial politik dan penghapusan struktur Koter. Fraksi ABRI di parlemen telah ditinggalkan pada tahun 2004, namun Koter terus dipertahankan. Keputusan ini menjauhkan Tentara Nasional Indonesia dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis global yang mensyaratkan postur pertahanan ideal yang sesuai tantangan Abad ke-21, yakni tidak bertumpu pada pertahanan darat, melainkan teknologi dan sistem pertahanan yang terpadu antara matra darat, udara dan laut. Dalam hal ini agenda mendesak reformasi Tentara Nasional Indonesia harus diarahkan pada agenda besar reformasi sistem keamanan, dengan terlebih dahulu membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang entah kenapa belum terbentuk. DPN dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh kerangka kebijakan keamanan dengan kebijakan di sektor lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Badan inilah yang seharusnya menjadi medium semua aktor untuk secara bersama merumuskan arah kebijakan pertahanan. Kedua, regulasi politik berhasil merumuskan larangan bagi Tentara Nasional Indonesia untuk berbisnis. Namun pelaksanaanya menunjukkan negara lamban dalam mengambilalih aset bisnis Tentara Nasional Indonesia. Di tengah kelambanan itu, negara membiarkan praktek - praktek bisnis tetap berjalan, bahkan tak menghentikan pengalihan aset bisnis Tentara Nasional Indonesia ke tangan swasta. Banyak aset negara yang dipakai Tentara Nasional Indonesia terindikasi telah disalahgunakan untuk tujuan yang commit to user melawan hukum.



Ketiga, penundaan revisi UU Peradilan Militer membuat akuntabilitas publik Tentara Nasional Indonesia di muka hukum tetap rendah. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan para purnawirawan masih

mendapat

perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum. Berbagai bentuk penyangkalan dilakukan dengan menggunakan klaim politik sejarah, celah hukum, dan kekuatan. Hal ini merupakan budaya kebal hukum yang sulit dihapuskan, salah satunya karena UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi. Dalam banyak kasus, mekanisme peradilan militer menjadi alat peredam gejolak publik, tanpa bisa memastikan adanya penghukuman. Proses promosi jabatan strategis Tentara Nasional Indonesia kurang memperhatikan reputasi seseorang dari sudut pandang HAM. Akibatnya terjadi situasi impunitas atas kekerasan militer yang berlanjut dan ini membuktikan masih kuatnya pengaruh Tentara Nasional Indonesia dalam panggung politik nasional. Keempat, kesejahteraan prajurit hanya menjadi komoditas politik untuk meminta kenaikan anggaran pertahanan bahkan meligitimasi praktek-praktek yang menyimpang. Kesejahteraan prajurit tak kunjung berhasil diwujudkan karena memang sejak awal tidak pernah ada upaya yang serius dari pemerintahan saat itu yang mengajukan RUU TNI tanpa rumusan Pasal kesejahteraan prajurit. Padahal, kesejahteraan adalah masalah krusial karena menyangkut profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Dalih keuntungan bisnis Tentara Nasional Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas prajurit, hanya dinikmati oleh segelintir elite Tentara Nasional Indonesia. Di sisi lain kasus penyimpangan anggaran dalam bisnis Tentara Nasional Indonesia tampak pada hasil audit BPK terhadap Yayasan Kartika Eka Paksi, kasus penyimpangan dana ASABRI, bahkan baru-baru ini BPK menemukan penyalahgunaan aset-aset negara yang dikelola Tentara Nasional Indonesia. Kelima, profesionalitas Tentara Nasional Indonesia memang bisa dibangun lewat modernisasi alutsista. Tapi pengembangan kebijakan pertahanan negara model ini berujung pada kebutuhan anggaran yang tinggi. commit user Pengembangan profesionalisme bisato dilakukan lewat efisiensi organisasi



berupa penghapusan Koter atau setidaknya ada upaya merestrukturisasi Koter sebatas wilayah perbatasan dan pulau terluar. Pengembangan arah profesionalisme juga harus berfokus pada tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam politik, bisnis dan berbagai hal yang tidak masuk dalam kompetensi inti, hanya menghabiskan sumber daya Tentara Nasional Indonesia dan menjauhkannya dari tugas pokoknya. Salah satu prasyarat penting tentara profesional adalah penghormatan terhadap kaidah-kaidah demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai penutup, perlu disampaikan apresiasi atas segala pencapaian selama dasawarsa reformasi Tentara Nasional Indonesia. Tapi untuk terus meningkatkan keberhasilan reformasi Tentara Nasional Indonesia sampai tuntas maka Pemerintah dan DPR beserta semua kalangan, perlu memperhatikan beberapa masalah di atas. Masalah yang paling utama adalah perubahan paradigmatik dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Tantangan ke depan adalah seberapajauh paradigma tentara rakyat dalam konteks perang gerilya dan tentara politik ala Orde Baru berubah menuju tentara

profesional

dalam

melaksanakan

fungsi

pertahanan

sesuai

perkembangan lingkungan strategis global Abad ke-21 (http://lam=naskah evaluasi refr Tentara Nasional Indonesia (98-08)).

3. Arah Kebijakan Diplomasi dalam Kasus

dengan Malaysia sebagai

Pelaksanaan Pertahanan Negara Kasus dengan Malasyia tidak hanya menyangkut satu hal dua hal, namun menyangkut banyak hal mulai tahun 2007 banyak budaya-budaya asli Indonesia yang diklaim oleh Malasyia yaitu kesenian reog Ponorogo, tari pendet, tari bali, alat musik angklung. Selain kasus pengklaiman juga berkaitan dengan masalah perbatasan negara yang sampai saat ini masih menjadi ketegangan. Pendudukan wilayah Ambalat oleh pemerintahan Malasyia juga menjadi konflik perbatasan wilayah dan status kepemilikan commit to user wilayah.



Pertahanan mempertahankan.

suatu Dalam

wilayah sebuah

adalah

hak

fenomena

sebuah

pertahanan

negara

untuk

menggunakan

Diplomasi sebagai upaya negara. Diplomasi yang digunakan bergantung dengan kebijakan pemerintah sebagai unsur sebuah negara. Unsur pemerintahan yang berdaulat, wilayah dan rakyat, dari ketiganya merupakan satu kesatuan untuk dipertahankan. (Anak Agung, Jurnal nasional vol.4 hal.2) Status Perbatasan Laut Indonesia Malasyia: a. Segmen di wilayah Selat Malaka bagian utara 1) garis batas landas kontinen telah selesai (perjanjian tahun 1969) 2) garis batas laut teritorial telah selesai (perjanjian 17 Maret 1970 ratifikasi UU Nomor 2 Tahun 1971) 3) masih ada “overlapping claim area” antara RI dan Malaysia tentang garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). b. Segmen di wilayah Selat Malaka bagian selatan Masih ada segmen garis batas laut teritorial yang belum disepakati. Insiden 13 Agustus 2010, penangkapan tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan terjadi disini. c. Segmen di wilayah laut Cina Selatan 1) Garis batas landas kontinen telah selesai (perjanjian tahun 1969) 2) Garis batas ZEE masih belum disepakati dan harus dirundingkan d. Segmen di wilayah laut Sulawesi 1) Garis batas teritorial, garis batas landas kontinen, dan garis ZEE masih dalam proses perundingan. 2) Pembahasan mendahulukan delimitasi pada segmen laut teritorial. 3) Penetapan segmen laut teritorial merupakan syarat utama untuk merundingkan segmen lainnya (landas kontinen dan ZEE). Posisi Indonesia: 1) Berada pada posisi untuk merundingkan semua segmen batas maritim, yaitu di Selat Malaka (laut teritorial dan ZEE), laut Cina Selatan (ZEE), dan laut Sulawesi (laut teritorial, landas kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif) commit to user



2) Menolak peta Malaysia tahun 1979 yang menunjukkan klaim sepihak negara itu. 3) Menolak bila perundingan hanya membahas blok Ambalat karena blok tersebut hanya bagian kecil dari segmen batas laut yang harus dirundingkan kedua negara. 4) Menggunakan The United Nations Convention on The Llaw of The Sea (UNCLOS) 1982 sebagai dasar dalam perundingan 5) Berdasarkan United Nations Convention on The Law of The Sea terdapat dua rezim hukum yang berbeda untuk batas Zona Eklusif Ekonomi dan landas kontinen 6) Khusus untuk disegmen laut Sulawesi Indonesia menggunakan karang unarang untuk penarikan garis batas maritim 7) Indonesia mengajukan argumen keberadaan konsesi minyak sebagai keadaan khusus yang perlu diperhitungkan dalam penarikan garis bebas maritim di laut Sulawesi oleh kedua negara (sumber : Penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ”wilayah perbatasan berbasis maritim” 31 Agustus 2010). Diplomasi merupakan kebijakan dalam pertahanan negara yang dapat dilakukan dengan diplomasi lunak dengan perundingan kedua belah pihak, dan diplomasi keras berupa perang. Dalam permasalahan dengan Malaysia Indonesia melakukan diplomasi lunak dengan perundingan-perundingan yang dilaksanakan seperti dipaparkan diatas. Hal tersebut karena belum ada kepastian hukum mengenai perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang sampai saat ini belum mencapai titik kesepakatan. Apabila terjadi keadaan genting yang mengancam pertahanan negara, hukum internasional mengatur pemberlakuan keadaan darurat. Dalam hukum internasional, instrumen yang dianggap utama yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat: a. Europan Convention Human Right (ECHR) 1950. b. Inter American Convention on Human Right (IACHR). c. Inter Convenant on Civil and Political Right (ICCPR). commit to user



Ketiga instrumen pokok ini pada pokoknya mengandung tujuh materi ketentuan prosedural dan lima ketentuan material.

Kontrol yang bersifat prosedural sebagai berikut: a. Persyaratan bahwa setiap keadaan darurat harus dideklarasikan secara resmi oleh pemerintah yang memberlakukannya. b. Persyaratan lebih lanjut adalah bahwa rincian pengaturan mengenai keadaan darurat itu. Kontrol yang bersifat substantif atas ketentuan pemberlakuan keadaan darurat: a. The exsistence of exceptional threat to the security of the state or of its people “adanya keadaan pengecualian yang bersifat mengancam keamanan negara atau rakyat negara yang bersangkutan”. b. A proportionality between the emergency measures contemplated and the threat”adanya ketimpalan antara derajat ancaman yang timbul dengan bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat”. c. The absence of any discriminatory feature in theemergency measures and prosedures” tidak adanya bentuk perlakuan diskriminatif dalamupaya yang dilakukan dalam keadaan darurat tersebut ”. d. The compatibility of all derogation measures with the state’s other internasional obligations”kesesuaian antara semua tindakan pengecualian atau penundaan keberlakuannorma yang dilakukan dengan kewajiban internasional lain yang harus dipenuhi oleh negara. e. The complete insulation of certain ”core” right ,such as the right to life from derogation (A.W.Braddley & K.D Ewing,constitusionsl and administration law 13 th edition, (longman,2003)hal:602). 4. Arah Kebijakan Pengiriman Pasukan Perdamaian sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara Terakhir ini tersebar kabar pasukan perdamaian yang dikirim indonesia melarikan diri ketika bertugas, hal ini tentu sangat mendapat perhatian dunia khususnya bidang pertahanan negara, apalagi pasukan perdaiman merupakan program dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mana Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini menjadi perhatian sesuai dengan pelaksanaan pertahanan negara, sehingga dapat ditelusuri arah kebijakan kementerian commit to user pertahanan sebagai pelaksanaan



fungsi pertahanan negara yang merupakanamanah konstitusi bangsa indonesia sebagai negara yang merdeka dan memiliki kesatuan wilayah dan kedaulatan yang melekat secara utuh. Setiap negara mempunyai kebijakan atau politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis. Negara-negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. Walaupun demikian, muncul pula negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Mereka bersifat netral, seperti yang dilakukan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif. a. Pengertian Politik Luar Negeri Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbeda-beda. Demikian Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri yaitu: 1) Faktor Luar Negeri Faktor luar negeri, misalnya akibat globalisasi. Dengan globalisasi seakanakan dunia ini sangat kecil dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan commit to user



teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain. 2) Faktor Dalam Negeri Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri. b. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Bebas, artinya bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Aktif, artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar

negerinya

selalu

aktif

ikut

menyelesaikan

masalah-masalah

internasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. c. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut: a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; commit to user



b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat; c. Meningkatkan perdamaian internasional; d. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multilateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tugas diplomat adalah menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional (Http://www//.Article. Politik Luar Negeri.History.pcf.) d. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Politik luar negeri Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. a. Pancasila sebagai Landasan Ideal Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. b. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan Alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. 1) Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 commit to user



“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 2) Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 “Ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 3) UUD 1945 Pasal 11 ”Presiden

dengan

persetujuan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. 4) UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1

: ”Presiden mengangkat duta dan konsul”

Ayat 2

: ”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ayat 3

: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Luar Negeri dibantu oleh badan-badan di bawahnya yang berada di luar negeri di negara-negara penerima atau pada organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, antara lain sebagai berikut. a. Perwakilan Diplomatik Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain ditandai dengan dilakukannya pertukaran perwakilan diplomatik. Pertukaran perwakilan

diplomatik,

yaitu

pertukaran

perwakilan

diplomatik

antarnegara yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat perwakilan diplomatik disebut diplomat. Perwakilan to user diplomatik Indonesia di commit luar negeri merupakan perwakilan pemerintah



Indonesia yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Seorang diplomat memiliki kekebalan diplomatik, antara lain sebagai berikut: 1) Kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima Kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. Contoh seorang pejabat diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau menahan Surat Ijin Mengemudi, kendaraan, atau menahan orangnya. Polisi hanya boleh mencatat kejadian tersebut kemudian melaporkannya ke Kementerian Luar Negeri. Segala urusan dengan diplomat negara lain hanya Kementerian Luar Negeri yang akan menyelesaikannya. 2) Berhak mendapat perlindungan Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat perlindungan dari gangguan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya. Yang dilindungi tidak hanya diplomatnya, tetapi juga keluarga dan harta bendanya. 3) Memiliki wewenang untuk menolak bersaksi di pengadilan Pejabat diplomatik mempunyai hak untuk menolak bersaksi di pengadilan, meskipun tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu, ia dapat menjadi saksi demi menjaga hubungan baik kedua negara. 4) Rumah tinggal dan gedung kedutaan bebas dari penggeledahan Seorang duta besar bertempat tinggal di gedung kedutaan tempat melaksanakan tugasnya. Menurut perjanjian internasional rumah tinggal dan gedung kedutaan, halaman, tempat terpancang bendera dan lambang negara. Pengirim disebut ekstrateritorial. Artinya, meskipun tempat commitlain to user tersebut berada di negara dianggap sebagai wilayah negara



pengirimnya. Siapa pun yang masuk wilayah tersebut harus izin pada perwakilan diplomatik. 5) Kekebalan Surat - Menyurat Diplomatik Kekebalan ini diberikan untuk melindungi segala dokumen atau arsip yang dimiliki dan untuk menjaga kerahasiaan surat-menyurat yang dikirim ataupun yang diterima. Kekebalan ini termasuk tas yang dibawa

bepergian,

baik

melalui

darat,

laut,

maupun

udara.

Seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistimewaan diplomatik, seperti berikut ini: a) Bebas dari kewajiban membayar pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. b) Bebas dari kewajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadap barang-barang yang masuk atau yang keluar untuk kepentingan dinas pejabat dilpomatik. Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. 1) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kedutaan Besar Republik Indonesia dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar diangkat oleh Presiden. Duta besar Indonesia ditempatkan pada negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia. Kantor kedutaan pada umumnya terletak di ibu kota negara penerima. 2) Perutusan Tetap Republik Indonesia Perutusan tetap Republik Indonesia ditempatkan pada suatu organisasi

internasional.

Perutusan

tetap

Republik

Indonesia

kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Contohnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain duta besar dan perutusan tetap juga dikenal adanya user kuasa usaha sementaracommit yang to merupakan Pejabat Dinas Luar Negeri



yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Mereka menjadi perwakilan diplomatik untuk sementara waktu karena mewakili duta besar yang tidak di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, duta besar dibantu oleh beberapa pejabat yang disebut atase dan terdiri atas berikut ini. a) Atase Pertahanan Atase Pertahanan dijabat oleh seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang ditugaskan pada Kementerian Luar Negeri. Atase Pertahanan ditempatkan di perwakilan diplomatik dengan status diplomatik untuk

melaksanakan tugas-tugas perwakilan

dalam bidang

pertahanan dan keamanan. b) Atase Teknik Atase Teknik adalah pegawai negeri Kementerian Luar Negeri dan Kementerian

Pertahanan

dan

Keamanan

atau

lembaga

nondepartemen yang diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas kementerian atau lembaga pemerintah nondepartemen. Contohnya, Atase Perdagangan dan Atase Kebudayaan. Tugas seorang diplomat, antara lain sebagai berikut: 1) Wakil negara Indonesia di negara penerima atau organisasi internasional dalam menjalin hubungan antardua negara 2) Melindungi warga negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan 3) Meningkatkan hubungan dengan negara lain 4) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan membuat laporan 5) memberi bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di negara tempat ia ditugaskan; 6) menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian 7) melaksanakan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik. commit to user



b. Perwakilan Konsuler Perwakilan Konsuler tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok Perwakilan Diplomatik. Perwakilan Konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim. Misalnya, mengurus bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, kebudayan, dan sebagainya. Perwakilan Konsuler di negara lain, seperti berikut ini. 1) Konsulat Kenderal yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal. 2) Konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul. (http://www. pasukan perdamaian.ind.pol=article%.&said country. 12 okt 2010.16:00) Negara Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif sehingga

mempunyai

peran

penting

dalam

percaturan

internasional.

Perkembangan dunia selalu berubah dengan cepat, permasalahan yang dihadapi juga makin kompleks. Hubungan luar negeri pemerintah Indonesia tidak hanya dengan pemerintah negara-negara lainnya, tetapi juga menyangkut berbagai organisasi internasional, seperti berikut ini. 1. Konferensi Asia Afrika Sebagai negara merdeka, bangsa Indonesia prihatin terhadap negaranegara di Asia dan Afrika yang masih mengalami penjajahan. Untuk itu, Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamijoyo pada kesempatan menghadiri Konferensi Kolombo di Sri Lanka berpendapat pentingnya menggalang kerja sama di antara negara-negara di Asia dan Afrika. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika membawa banyak manfaat, diantaranya banyak negara di Asia dan Afrika yang dahulunya terjajah menjadi negara yang merdeka. Tidak hanya itu, ketegangan dunia mulai mereda dan perbedaan warna kulit mulai dihapuskan. 2. Gerakan Nonblok Perang Dunia II selesai, di dunia ini muncul dua blok kekuatan di dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Tujuan dari Gerakan Nonblok ada yang merupakan tujuan ke dalam organisasi dan adapula tujuan keluar dari to user organisasi. Tujuan ke dalamcommit Gerakan Nonblok adalah mengusahakan dan



mengembangkan kehidupan masyarakat angotanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang tertinggal dari negara maju. Adapun tujuan ke luar Gerakan Nonblok adalah meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan dua negara Adidaya sehingga tercipta perdamaian dunia. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka negara anggota Gerakan Nonblok mengadakan pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan (KTT). 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pemerintah Indonesia pertama kali menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 27 Maret Tahun 1950. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari Tahun 1965 pemerintah Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu berkaitan dengan sikap Perserikatan Bangsa Bangsa yang menerima Federasi Malaysia yang kala itu sedang bermusuhan dengan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada tanggal 28 September Tahun 1966 pemerintah Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia berusaha menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Salah satu caranya dengan aktif mengirimkan pasukan perdamaian di bawah komando Perserikatan Bangsa Bangsa. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia disebut pasukan Garuda. Pasukan Garuda pernah bertugas menjaga perdamaian ke Mesir, Kongo, Vietnam, Bosnia, dan Libanon. Peran Indonesia di dunia internasional tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang lain, misalnya bidang ekonomi. Di bidang ekonomi Indonesia aktif dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT). Selain itu, Indonesia

juga

ikut

organisasi

perdagangan

dunia

(World

Trade

Organization/WTO) (Majalah Gatra. 2009. currently 4.12/5 rating:4.2/5(140 votes cast)) 4. Arah Kebijakan Persenjataan Militer Sebagai Pelaksanaan Pertahanan Negara Dalam

pelaksanaan

tugas pertahanan negara, aparatur negara commityang to user dipersenjatai dengan senjata militer diatur dalam peraturan yang berlaku.



Akhir-akhir ini banyak peristiwa penggunaan senjata oleh aparat yang tidak pada prosedurnya, misalnya menembak mayarakat sipil, penjualan amunisi oleh aparat negara terhadap teroris, sehingga hal ini perlu diperhatikan dan kita telusuri kembali arah kebijakan Kementerian Pertahanan dalam persenjataan militer sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pertahanan negara. Teroris menggunakan senjata jenis amunisi seperti yang digunakan Tentara Nasional Indonesia atau POLRI. Hal ini dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Diduga amunisi yang digunakan hasil penjualan anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap teroris, hal tersebut sangat memprihatinkan perlu perhatian khusus dan kebijakan yang terarah mengingat sangat mempengaruhi pertahanan negara (Solo Pos, 24 sep 2010). Arah kebijakan pertahanan menuju kepada sistem pertahanan yang pro kesejahteraan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan perhatian kepada perumusan dan implementasi berbagai regulasi dan kebijakan pertahanan negara yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Mengintensifkan peran industri pertahanan sebagai bagian kekuatan ekonomi nasional untuk mendukung Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain serta mampu memasok pasar luar negeri. 3. Memantapkan solidaritas dan kerjasama antara kementrian pertahanan dengan Tentara Nasional Indonesia dan mengembangkan jaringan kerjasama lintas kementrian dan simpul eksternal untuk tercapainya misi pertahanan negara. 4. Mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Melalui Rapim Kemhan 2010 dimaksudkan untuk menguraikan arah kebijakan

menteri

pertahanan

dalam

menyelenggarakan

managemen

pertahanan negara dihadapkan pada situasi yang masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan, sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan commit to user pertahanan negara dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renja, salah satunya adalah terwujudnya penggelolaan industri pertahanan yang solid dan mendukung kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dan instansi lainnya. Tahun 2009 terlaksananya penggadaan beberapa alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut yang dapat menambah kemampuan dan kesiapan Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman. Dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang semakin berat, Tentara Nasional Indonesia telah menyusun program pembangunan kekuatan (probangkuat) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan kebijakan Menteri pertahanan 2010. Prioritas yang ingin dicapai: 1. Melanjutkan

probangkuat

Tentara

Nasional

Indonesia

berupa

pembentukan satuan baru dan peningkatan status satuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum 2. Modernisasi alutsista untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan matra darat, laut dan udara 3. Meningkatkan profesionalisme personel. Berkaitan dengan modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia kementrian pertahanan pertahanan menggunakan produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat srategis, disatu sisi akan dapat mengurangi bahkan bila mungkin meniadakan ketergantungan dengan industri pertahanan negara lain. Sedangkan pada sisilain akan terbuka peluang untuk melakukan proses percepatan dan peningkatan alih dan penguasaan teknologi sekaligus profesionalisme prajurit (dsofandi.Dephan RI.DMC.5:PM)

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan wewenang Kementerian Pertahanan hasil penelitian dan pembahasan mengenai arah kebijakan Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pertahanan mencakup permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pertahanan sesuai dengan latar belakang permasalahan yaitu: Arah kebijakan remunerasi, remunerasi merupakan tunjangan kinerja untuk meningkatkan kinerja khususnya militer dalam peningkatan pertahanan negara. Dalam kebijakan tersebut salah satumya adalah peningkatan gaji terhadap anggota militer yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan dan lauk pauk. Namun untuk tahun 2010 hal ini belum terlaksana terkait kasus pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum jelas dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden belum terlaksana secara formil. Arah kebijakan reformasi tentara, dalam kebijakan ini terkait dengan menarik bisnis tentara agar tentara terfokus dalam menjalankan tugas utama pertahanan agar penigkatan pertahanan tercapai. Menghapus peran tentara dalam politik, tidak berhenti pada hilangnya jumlah kursi tentara di Dewan Perwakilan Rakyat melainkan harus berlanjut pada hilangnya dominasi militer dalam perumusan kebijakan politik Negara, namun keberadaan koter dan fungsi kekaryaan masih dibenarkan dalam undang-undang khusus tentara. Paradigma membuat tentara masih mempertahankan struktur komando Angkatan Darat padahal reformasi mencabut dwifungsi tentara yaitu peran sosial politik tentara dan struktur koter. Arah kebijakan diplomasi dengan negara Malaysia, yang dijalankan adalah demokrasi lunak yaitu tidak menggunakan demokrasi keras, hal ini dipertimbangkan dengan hukum positif yang belum jelas dalam batas laut dengan Malaysia. Arah kebijakan mengenai pasukan perdamaian sebagai konsekuensi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menjamin perdamaian dunia dan khususnya pertahanan negara sendiri dari bahaya dunia. Dalam hal ini committapi to user tidak hanya pelaksanaan politik negara juga berkaitan denga ekonomi negara

57



yang juga mempengaruhi pertahanan negara. Arah kebijakan alat utama sistem senjata, hal ini berkaitan juga dengan profesionalisme tentara dalam menjalankan pertahanan. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Indonesia memakai produk dalam negeri dan prosedur pemakaian yang diperbaiki agar tidak terjadi penyalahgunaan dari senjata tersebut, menggingat banyaknya kasus penjualan amunisi pada teroris dari anggota militer. Dari kebijakan Kementerian Pertahanan tersebut tidak lepas dari strategi peningkatan pertahanan sesuai amanah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 mengenai tugas negara untuk mempertahankan kedaulatan,

dengan

alat

pertahanan melalui

kebijakan

pemerintah dalam bidang pertahanan. Untuk menjalankan peningkatan pertahanan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan unsur normatif tertinggi yaitu konstitusi dan peraturan – pertaturan dibawahnya yang melahirkan suatu kebijakan yang dijalankan secara empiris demi peningkatan pertahanan sesuai amanah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 30 sebagai amanah pertahanan negara.

commit to user



B. SARAN

Berbagai permasalahan sebagai latar belakang penulisan dan pembahasan arah kebijakan Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pertahanan seharusnya pelaksanaan kebijakan tentara sebagai pelaksana pertahanan dilaksanakan secara serius seperti pelaksanaan remunerasi, hal ini menyangkut kesejahteraan anggota militer yang menjalankan secara langsung fungsi partahanan. Kebijakan - kebijakan lain di luar pertahanan memang penting, tapi pertahanan adalah hal yang paling penting sebagai konsekuensi negara yang merdeka untuk mempertahankan kedaulatannya. Sangat membutuhkan senjata yang memadai untuk mempertahankan kedaulatan negara baik ancaman dari dalam maupun luar negara. Dan juga sistem senjata agar digalakkan mengingat era globalisasi banyak ancaman kedaulatan yang sangat membutuhkan senjata yang memadai untuk mempertahankan kedaulatan negara baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dan juga mengenai pengiriman pasukan perdamaian agar ditransparansikan apa yang dilakukan pasukan dalam pertahanan negara, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas serta masyarakat bias mengontrol pelaksanaanya sesuai dengan amanah konstitusi nasional. Selain dalam bidang pertahanan juga dengan pemeliharaan lingkungan hidup sangat mempengaruhi petahanan yaitu pemanasan global yang berakibat pada pertahanan wilayah, pulau dan laut yang harus diseimbangkan secara universal.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung. 2004. “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Pembinaan Teritorial”. Jurnal Komisi Nasional. Vol. 4 Hal. 2. Denpasar. Anak Perwita. 2004. Journal of Security and Defence (GRN-SSR). A.W. Bradley & K.D Ewing. 2003. ”Constitucional and Administration Law” 13th Edition. Cucuk Danartono. “Antisipasi Serangan”. Solo Pos 24 September 2010 Dirangkum Dari Komnas HAM. 2000. Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan. Komnas HAM. Jakarta Defandi. 2009. DEPHAN RI.DMC.5:PM Hendarmin Ranadireksa. 2007. Dinamika Konstitusi Indonesia. Bandung : Fokus Media. Gunawan. Media Indonesia. 31 Agustus 2010 Jimly Assidiqie. 2006. Kelembagaan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MK-RI. _____________. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konstitusi Press. Joko Santoso. Kewenangan Pengelolaan Potensi Nasional Menjadi Agenda Departemen Pertahanan. http:// www.dephan.go.id/modules.php?name= news&file=article&sid=713 [30 Agustus 2010 Pukul 11.00 WIB]. Lampiran Naskah Evaluasi Reformasi Tentara Nasional Indonesia (1998-2008) Lexy J. Moleong. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. Lili Romli. Jurnal Nasional. Universitas Diponegoro Fakultas Hukum. Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Persada Media Group. Rahmanto. “Gudang Senjata TNI/POLRI Diawasi Ketat Pola Penyerangan Bergeser”. Solo Pos, 24 September 2010. Reza Rahman. TNI Era Reformasi. http:// TNI.Go.Id/Articles September 2010 Rizal Ramli. Remunerasi Tetap Berlanjud. http://www.pro3rri.com/indeks.php? option=com-content&view=artcle&id=9437&catid=42&remid=109 commit to user


digilib.uns.ac.id

Rini Utami. Keselarasan Dalam Kebijakan Remunerasi. http://www.informasitraining.com Said. Pasukan Perdamaian. http://www.pol.artcle% said& content Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : UI Press. _______________. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Sofyan Efendi. Makalah Kebijakan. Http://Www.Dephan.Go.Id/Buku-Putih/BabIi.Htm Said Zainal Abidin. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Yusuf Karim. Likuidasi Kebijakan Remunerasi. http://www.inilah.com/ news/read /galeri-opini/2010/03/30/427402 Yusuf Kosim. ”Diplomasi”. Solopos, 23 September 2010 Zainal Abidin. http:// id.wikipedia.org/wiki/kebijakan-publik=9252. Z. Http://www//.Article. Politik Luar Negeri.History.pcf Z. http://antikorupsi.org/indo(jawa pos,30 jan 2009(pukul 09.00 WIB 12

September 2010)

commit to user

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user

Recommend Documents