ANALISIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT (PERSERO) ANGKASA PURA II
SKRIPSI Program Studi Akuntansi
Nama : NURISYAH MARTHANIA N I M : 4320401-017
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
ii
ANALISIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT (PERSERO) ANGKASA PURA II
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi
Nama : NURISYAH MARTHANIA N I M : 4320401-017
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
: Nurisyah Marthania
NIM
: 4320401-017
Program Studi
: Akuntansi
Judul Skripsi
: Analisis Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT (Persero) Angkasa Pura II
Tanggal Ujian Skripsi
: 20 Juni 2008
Disahkan Oleh :
Pembimbing
( Drs. Marsyaf Samsuri, Ak ) Tanggal :
Dekan Fakultas Ekonomi
Ketua Jurusan Akuntansi
( Drs. Hadri Mulya, M.Si )
( H. Sabarudin Muslim, SE, M.Si )
Tanggal :
Tanggal :
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Mercu Buana. Penulis
menyadari
bahwa dalam
penyusunan
skripsi
ini banyak
mendapatkan bantuan dan dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana dan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada : 1.
Bapak Drs. Hadri Mulya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
2.
Bapak H. Sabarudin Muslim, SE. M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
3.
Bapak Drs. Marsyaf Samsuri, Ak, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4.
Seluruh Dosen Universitas Mercu Buana khususnya jurusan akuntansi yang telah membimbing selama pendididkan berlangsung.
5.
Seluruh Staff Tata Usaha yang tidak pernah bosan membantu penulis dalam membuatkan surat riset
i
ii
6.
Bapak Suprodjo selaku Fiscal Administration Manager PT (Persero) Angkasa Pura II.
7.
Bapak Ambar Raharjo selaku Asisten Fiscal Manager PT (Persero) Angkasa Pura II.
8.
Pusat Referensi Perpustakaan Universitas Mercu Buana yang menyediakan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9.
Keluargaku yang tercinta Papa, Mama, y’ Enis, K’ Aan, dan d’ Yudha, atas semua dukungan, cinta dan kasih sayang nya selama ini. Skripsi ini khusus dedikasikan untuk kalian semua.
10.
Sahabat-sahabat terbaikku : (Santi ”Otoy”, Putri “Uut” thx dah nemenin gw dari awal bimbingan smp sidang kompre), (Ranti, Dewi “Nying2” kyanya bulan depan dah mo nyusul sidang ney, cieeee,,,,), (Irna “a’ Donie”, Nayla “Iil”, Ayu, dan Sari ayoo…semangat dong ngerjain skripsinya) bwt 9 orang sahabat terbaikku makasih bgt dah jadi penyemangat selama kuliah di UMB. Ntar ngelamar kerja bareng ya, hehe….!!! juga untuk Neng Tike, Norma, Ika, Yusti dan Ragiel yang telah memberikan dorongan, semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini Love u So Much.
11.
Teman-teman di fakultas ekonomi khususnya jurusan akuntansi angkatan 2004.
12.
Teman-teman SMA ku yang telah banyak memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini : Yuli, Tri, Lina, Desy.O, Desi.R, & Hajar.
13.
Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
ii
iii
Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian guna penyusunan skripsi yang lebih baik kelak dikemudian hari. Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Jakarta, Juni 2008
Penulis
iii
iv
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI KATA PENGANTAR………………………………………………………….... i DAFTAR ISI……………………………….………………………………….....iv DAFTAR TABEL……………………………………….……………………....vii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………......viii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….1 A. Latar Belakang Penelitian……………………………………………1 B. Perumusan Masalah………………………………………………….3 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…………………………………….4 1. Tujuan…………………………………………………………….4 2. Kegunaan………………………………….………………………5 BAB II LANDASAN TEORITIS………………………………………………..6 A. Pajak………………………………………………..………………..6 1. Pengertian Pajak………………….……………………………...6 2. Fungsi Pajak……………………………………………………..8 3. Jenis-Jenis Pajak………………………………………………...8 B. Pajak Penghasilan Pasal 23………………………………………...10 1. Pengertian PPh Pasal 23……………………………………….10 2. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh
iv
v
Pasal 23……………………………………………..……...….10 3. Objek Pajak dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23…...………...11 4. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23……………….19 C. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23………......21 1. Saat Terutang…………………………………………………..21 2. Penyetoran…………………….…………………………….....21 3. Pelaporan…………………………………………...………… 22 D. Sistem Pemungutan PPh Pasal 23 …………………..…..…...……23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN………………………………....……25 A. Gambaran Umum Perusahaan……………………………………. 25 1. Lokasi Perusahaan…….......................…………………….…..25 2. Sejarah Singkat PT (Persero) Angkasas Pura II…………….…25 3. Struktur Organisasi……………………………………….……29 B. Metodologi Penelitian……………………………………………..33 C. Definisi Operasional Variabel……………………………….…….34 D. Metode Pengumpulan Data……………………………….……….34 E. Metode Analisis Data……………………………………………...35 BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN A. Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007…………….………..37 B. Identifikasi Penyebab Atas Koreksi Lebih Bayar PPh Pasal 23 Pada PT (Persero) Angkasa Pura II………………………48 C. Analisis Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Pada PT (Persero) Angkasa Pura II……….…...49
v
vi
1. Penyetoran PPh Pasal 23 Terutang……………………………50 2. Penerapan Pelaporan PPh Pasal 23…………………………....51 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………….......53 B. Saran………………………………………………………………..54 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
vi
vii
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1. Tarif PPh Pasal 23………………………………………………………..11 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Januari 2007…………….38 3. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Februari 2007…………...40 4. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Maret 2007……………...43 5. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan April 2007………………46 6. Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007………………...50 7. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007………………….52
vii
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Persero Angkasa Pura II…………………………… 28
viii
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Daftar Bukti Pemotongan PPh [asal 23 Tahun Pajak 2007 Periode Januari – Juni………………………………………………………..55 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh [asal 23 Tahun Pajak 2007 Periode Juli – Desember……………………………………………..……….57 3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 (F.1.1.32.03)…………………………………………………………………58 4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (F.1.1.33.06)……………………………...59 5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final) (F.1.1.33.07)………………………60 6. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 (D.1.1.32.05)………………………………………………………61
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakng Penelitian Pajak
sebagai
sumber pendapatan
negara
yang setiap
tahun
menyumbang APBN terbesar kadang-kadang dianggap sebagai beban yang memberatkan. Tidak mengherankan jika banyak badan usaha atau perorangan memanfaatkan kelemahan UU Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku selama ini. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan akan menerapkan UU baru yang diperkirakan dimulai Januari 2005. Akan tetapi sampai saat ini RUU Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan masih menunggu pengesahan dari pemerintah. Pajak merupakan penghasil utama penerimaan negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara. Namun demikian jumlah WP terdaftar yang tercermin dalam jumlah NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta. Dengan jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Itu semua terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memabayar dan melaporkan kewajiban pajak nya. Ada sebagian yang menggunakan cara legal dengan memanfaatkan kelemahan UU Perpajakan yang berlaku
untuk
meminimumkan
1
kewajiban
perpajakannya (Tax
2
Avoidance), dan ada juga yang menggunakan cara yang ilegal yaitu melakukan penyelundupan pajak sehingga bertentangan dengan peraturan perpajakan (Tax Evasion). Salah satu pendapatan negara dari sektor pajak berasal dari pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan salah satu pendapatan dari sektor pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Baru-baru ini diterapkan peraturan baru mengenai tarif PPh Pasal 23. Sebelumnya PPh pasal 23 diatur menurut Kepdirjen Pajak No. KEP-170/PJ/2002 kemudian diubah melaui Kepditjen Pajak No. PER 178/PJ/2006. Banyak yang menilai peraturan ini dibuat tergesa-gesa karena ditanda tangani diujung tahun (26 Desember 2006) dan berlaku kurang dari satu minggu kemudian (1 Januari 2007) belum lagi pada tanggal 9 April 2007 dilakukan revisi lagi terhadap PPh Pasal 23 yang diatur berdasarkan Kepditjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 yang menggantikan peraturan sebelumnya dan membatalkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.313/1995 mengenai pemotongan pajak pasal 23 atas persewaan alat angkutan darat dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
3
No. SE-10/PJ.3/1998 mengenai penerapan perpajakan atas perusahaan periklanan serta peraturan khusus lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang baru ini. Dalam penelitian ini penulis ingin mengambil studi kasus pada perusahaan jasa, yaitu PT (Persero) Angkasa Pura II didalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran pembayaran pajak khususnya yang berasal dari PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II, apakah telah dihitung dan dilaporkan secara benar menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul “ANALISIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT (PERSERO) ANGKASA PURA II”.
B. Perumusan Masalah Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT (Persero) Angkasa Pura II ? b. Apakah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tahun pajak 2007 pada PT (Persero) Angkasa Pura II telah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan ?
4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT (Persero) Angkasa Pura II. b. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tahun pajak 2007 pada PT (Persero) Angkasa Pura II, apakah telah dijalankan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan .
2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah : a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Universitas Mercu Buana dan untuk membuktikan antara teori yang telah penulis dapatkan dengan praktek yang terjadi di lapangan / keadaan yang sebenarnya. b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi penerapan pemotongan PPh pasal 23 yang sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan
5
c. Bagi pihak-pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 dan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi guna penelitian selanjutnya.
6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pajak 1. Pengertian Pajak
Pajak dapat didefinisikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa pajak dapat menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum
menurut
Soemitro (http://www.wikimedia.org.id) adalah sebagai berikut :
Suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
6
7
Berikut adalah definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain : a. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2006 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan utuk membayar pengeluaran umum. b. Menurut P.J.A. Andriani (http://www.wikimedia.org.id) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R (http://www.wikimedia.org.id) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi mengenai pajak diatas, titik beratnya berada pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya (fungsi reguleren). Ciri-ciri pada pengertian pajak yang telah diuraikan diatas adalah: a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
8
b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan atau dengan menggunakan surat paksa. c. Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang. d. Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidentil. e. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukan ada jasa timbal secara langsung. f. Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi regulerend.
2. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, Mardiasmo (2006 : 1) menjelaskan beberapa fungsi pajak, yaitu: a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. b. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalm bidang sosial dan ekonomi.
3. Jenis-Jenis Pajak Mardiasmo (2006 : 13) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
9
a. Menurut Golongannya 1). Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2). Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut Sifatnya 1). Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 2). Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
c. Menurut Lembaga Pemungutnya 1). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakanm untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
10
2). Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : ● Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. ● Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
B. Pajak Penghasilan Pasal 23 1. Pengertian PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah “pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21” (Erly Suandy 2002 : 157).
2. Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23 a. Pemotong PPh Pasal 23 adalah : 1). badan pemerintahan; 2). subjek pajak badan dalam negeri; 3). penyelenggara kegiatan; 4). bentuk usaha tetap (BUT); 5). perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
11
6). orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu : 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; 2. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah : 1). WP dalam negeri 2). BUT.
3. Objek Pajak dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 Berikut adalah objek pajak dan tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.PER-178/PJ/2006 dalam Indonesian Taxblog (http://dudiwahyudi.com/?page.id=31).
Tabel 1 Tarif PPh Pasal 23 Jenis Penghasilan
Perkiraan
Tarif
Penghasilan
Efektif
Neto Dividen
-
15.0%
12
Bunga
-
15.0%
Royalti
-
15.0%
Hadiah dan Penghargaan
-
15.0%
Bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp 240.000
-
15.0%
10%
1.5%
30%
4.5%
Jasa teknik
30%
4.5%
Jasa manajemen
30%
4.5%
Jasa konsultasi kecuali konstruksi
30%
4.5%
Jasa pengawasan konstruksi
26 2/3%
4.0%
Jasa perencanaan konstruksi
26 2/3%
4.0%
Jasa Profesi
30%
4.5%
Jasa penilai
30%
4.5%
sebulan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
13
Jasa aktuaris
30%
4.5%
Jasa akuntansi
30%
4.5%
Jasa perancang/desain (interior pertamanan, mesin,
30%
4.5%
30%
4.5%
Jasa penunjang di bidang penambangan migas
30%
4.5%
Jasa penambanagan dan jasa penunjang di bidang
30%
4.5%
30%
4.5%
Jasa penebangan hutan
30%
4.5%
Jasa pengolahan/pembuangan limbah
30%
4.5%
Jasa recruitment/ penyedia tenaga kerja
30%
4.5%
Jasa perantara
30%
4.5%
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
30%
4.5%
30%
4.5%
Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum
30%
4.5%
Jasa dubbing/pengisian suara
30%
4.5%
alat transportasi, iklan, alat kemasan} Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
penambangan selain migas Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI Jasa custodian / penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
14
Jasa mixing film
30%
4.55
Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi/ jasa
30%
4.5%
30%
4.5%
30%
4.5%
30%
4.5%
30%
4.5%
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan
30%
4.5%
Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/
13.33%
2.0%
20%
3.0%
internet Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel ; kecuali dilakukan oleh pengusaha konstruksi Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; kecuali dilakukan oleh pengusaha konstruksi Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel
pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel/; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi Jasa maklon
15
Jasa penyelidikan dan keamanan, jasa kurir, jasa biro/
20%
3.0%
Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer
20%
3.0%
Jasa pengepakan
20%
3.0%
Jasa penyediaan tempat dan/ atau waktu dalam media
10%
1.5%
Jasa pembasmian hama
10%
1.5%
Jasa kebersihan/ cleaning service
10%
1.5%
Jasa catering
10%
1.5%
agen perjalanan wisata, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, jasa freight forwarding, jasa pengepakan
massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaiaan informasi
Yang dimaksud dengan jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa : 1). Jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur; 2). Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a. penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong, b. penyumbatan kembali zona yang berproduksi air, c. perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal, d. penutupan sumur;
16
3). Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bagianbagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi kedalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; 4). Jasa pengasaman (matrik acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumabat yang tidak diinginkan; 5). Jasa peretakan hidrolika (hidrolic fracturing) , yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangar kecil; 6). Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen and coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian akan menjadi besar dari gas nitrogen yang telah dipompakan kedalam cairan buatan dalam sumur; 7). Jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), yaitu penyelesaiaan sementara sutau sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; 8). jasa reparasi pompa reda (reda repair); 9). Jasa pemasangan instalasi dan pemasangan; 10). Jasa penggantian peralatan/material; 11). Jasa mud logging, yaitu pemasukan Lumpur kedalam sumur; 12). Jasa mud engineering; 13). Jasa well logging and perforating; 14). jasa stimulasi dan secondary decovery;
17
15). Jasa well testing and wire line service; 16). Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; 17). Jasa pemeliharaan umtuk pekerjaan drilling; 18). Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; 19). Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas. Yang dimaksud dengan jasa penembangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa : a). Jasa pengeboran; b). Jasa penebasan; c). Jasa pengupasan dan pengeboran; d). Jasa penambangan; e). Jasa pengangkutan/sistem transportasi kecuali jasa angkutan umum; f). Jasa pengolahan bahan galian; g). Jasa reklamasi tambang; h). Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, pabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah; i). Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. Yang dimaksud dengan jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar Udara, adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa : 1). Bidang aeronautika, termasuk : a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
18
b. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); c. Jasa pelayanan penerbangan; d. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; e. Jasa penumpang lainnya di bidang aeronautika. 2). Bidang non aeronautioka, termasuk : a. Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat; b. Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika. Pengertian jasa maklon, adalah semua pemberian jasa dalam rngka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Pengertian jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum, adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukkan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk : a. Jasa komunikasi satelit (VSAT); b. Jasa interkoneksi; c. Sirkit langganan;
19
d. Sambungan data langsung e. Sambungan komunikasi data paket; f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya. Pengertian jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja. Kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak. Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasiln Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tanggal 23 Maret 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan,.
4. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah : 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
20
3. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau oraganisasi sejenis BUMN / BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat : a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; b. bagi perseroan terbatas, BUMN / BUMD yang menerima dividen, minimal harus memiliki 25% saham dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar pemilikan saham tersebut. 4. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usah; 5. bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia. 6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 7. bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Atas bunga simpanan yang jumlahnya diatas Rp 240.000,00 dipotong PPh sebesar 15% dari seluruh bunga yang diteima dan bersifat final.
21
Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 atas jasa-jasa berikut ini tidak lagi dipotong PPh Pasal 23 : 1. Jasa kurir; 2. Travel agent/biro-biro yang berkaitan dengan perjalanan; 3. Jasa freightforwarding.
C. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 1. Saat Terutang PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian Wajib Pajak yang akan melakukan pemotongan, wajib membuat dan mengisi bukti pemotongan PPh, wajib membuat dan mengisi bukti pemotongan PPh Pasal 23 (Form F.1.1.33.01)
sebanyak 3 (tiga)
lembar, dengan perincian: 1). Lembar ke-1 : Wajib pajak yang dipotong 2). Lembar ke-2 : Lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 3). Arsip wajib pajak yang memotong
2. Penyetoran Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 541/KMK.04/2000, PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
22
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam hal tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pelaporan Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pos dan Giro atau ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya. SPT yang dikirimkan melalui Kantor Pos dan Giro, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat tercatat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Atas keterlambatan penyampaian atau sama sekali tidak menyampaikan SPT Masa maka akan dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 7 UU KUP 1984 yakni denda sebesar Rp 50.000,Media yang digunakan dalam pelaporan ini adalah SPT Masa PPh Pasal 23 (Form F.1.1.32.03) Rangkap 2 yang telah diisi dengan lengkap dan benar, dengan dilampiri : 1). Lembar ke-3 SSP Bukti Setoran PPh Pasal 23 2). Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Psal 23 (Form F.1.1.33.01) 3). Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Form D.1.1.32.05).
23
D. Sistem Pemungutan PPh Pasal 23 Sistem pemungutan pajak penghasilan ada 3 (tiga) yaitu : 1). Self Assessment System, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya 2). Official Assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisisatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. 3). Withholding Tax System, yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Jadi yang berperan utama/aktif dalam sistem ini adalah pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala bahwa pemotong pajak tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memotong pajak. PPh Pasal 23 dalam UU PPh 2000 menganut sistem Withholding Tax System. Ditinjau dari segi pemotongan pajak pada saat penerimaan penghasilan, Withholding Tax System adalah sistem pemotongan pajak pada sumbernya yang disebut Levying Tax at Source. Artinya wajib pajak
24
yang menerima atau memperoleh penghasilan langsung dipotong pajaknya oleh pemberi penghasilan (tax withholder). Dalam sistem Pajak Penghasilan yang selama ini berlaku di Indonesia, atas jasa memungut/memotong pajak ini, Pemotong/pemungut pajak (tax withholder) tidak memperoleh imbalan apapun dari fiskus/negara, bahkan sebaliknya jika pemotong/pemugut dengan alasan apapun gagal melaksanakan tugasnya tersebut, akan diancam sanksi perpajakan baginya seperti yang termuat dalam Pasal 13 (3) KUP berupa kenaikan 100% dari pajak yang tidak atau kurang dipotong.
25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Lokasi Perusahaan PT. (Persero) Angkasa Pura II mempunyai kantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, gedung 600, Tangerang. Dimana penulis melakukan penelitian di kantor pusat PT (Persero) Angkasa Pura II. 2. Sejarah Singkat PT (Persero) Angkasa Pura II PT. (Persero) Angkasa Pura II (Perusahaan) adalah Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan. Perusahaan ini sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (PPUJC) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 1984. Pada tanggal 19 Mei 1986 terjadi Perubahan nama dari Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa pura II yang dilakukan berdasarkan PP No. 26 tahun 1986. Selanjutnya, dengan PP No. 14 tahun 1992, Perum Angkasa Pura II diubah status badan hukumnya menjadi perseroan, yaitu PT (Persero) Angkasa Pura II. PT (Persero) Angkasa Pura II didirikan berdasarkan akta No. 3 dari Muhani Salim SH. Notaris di Jakarta tanggal 2 Januari 1993 dan diubah dengan akta No. 96 tanggal 19 Maret 1993 dari notaris yang sama.
25
26
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan didirikannya perusahaan adalah sebagai berikut: Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi Perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandaraan dalam arti seluas-luasnya dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Propinsi Banten ini memiliki cabang-cabang sebagai berikut : a. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten b. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta c. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang d. Bandar Udara Supadio, Pontianak e. Bandar Udara Polonia, Medan f. Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru g. Bandar Udara Tabing / Minangkabau, Padang h. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh i. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung j. Bandar Udara Kijang, Tanjung Pinang. k. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang l. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi.
27
Lingkup kegiatan usaha PT. (Persero) Angkasa Pura II meliputi pelayanan jasa penerbangan (Aeronautika) dan pelayanan jasa penunjang Bandar Udara (Non Aeronautika) a. Usaha di bidang Aeronautika meliputi : 1). Jasa Pendaratan 2). Jasa Penempatan 3). Jasa Pelayanan Penerbangan 4). Jasa Penerbangan Lintas 5). Jasa Parking Surcharge 6). Jasa Pelayanan Penumpang 7). Pemakaian Counter 8). Pemakaian Aviobridge b. Usaha di bidang Non Aeronautika meliputi : 1). Sewa Ruangan 2). Konsesi 3). Pas Pelabuhan 4). Parkir Kendaraan 5). Sewa tanah 6). Utilitas 7). Pemasangan Reklame
28
3. Struktur Organisasi 1). President director Pengambil Keputusan Direksi di dalam : a. perumusan penetapan kebijakan Perusahaan berikut kewajiban lainya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penetapan pengembangan organisasi dan manajemen Perusahaan; c. perencanaan dan pengelolaan Perusahaan; d. pengusahaan serta pengembangan sarana dan prasarana bandar udara dan lalu lintas udara; e. penyiapan rencana kerja dan anggaran serta penyampaian laporan pertanggungan jawaban dan perhitungan hasil usaha Perusahaan menurut caradan waktu yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas-tugasnya antara lain
a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan; c. Menjalankan tugas pokok Perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS;
29
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur dan mengendalikan tugas pengawasan Intern dan para kepala unit pelaksana lainya; e. Mengkoordinasikan tugas-tugas lain atas nama Direksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 2). Executive Vice President of Operations & Engineering Pengambil Keputusan Direksi di dalam : a. perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pelayanan Operasi Bandar Udara; b. perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara; c. perumusan kebijakan perencanaan dan pemastian standar kualitas fasilitas teknik elektronika, listrik, mekanikal dan peralatan bandar udara untuk menunjang operasional Perusahaan; d. perumusan kebijakan perencanaan dan pemastian standar kualitas fasilitas teknik sipil bandar udara untuk menunjang operasional Perusahaan. Tugas-tugasnya antara lain : a.
Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktorat Operasi dan Teknik sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas di segala bidang;
30
b.
Bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham di bidang operasi dan teknik, sebagai bagian dari tugas Direksi.
3). Executive Vice President of Commercial & Business Development Pengambil keputusan Direksi di dalam : a. perumusan kebijakan, pembinaan penyelengaraan dan pengendalian egiatan pengembangan usaha aeronautika dan penunjang kegiatan penerbangan; b. perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha penunjang bandar udara; c. perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha properti dan anak perusahaan, serta kegiatan non aviation related commercial. Tugas-tugas nya antara lain : a. Memimpin
dan
mengendalikan
pelaksanaan
tugas
Direktorat
Komersial dan Pengembangan Usaha sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas di segala bidang; b. Bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
31
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
di
bidang
komersial
dan
pengembangan usaha, sebagai bagian dari tugas Direksi. 4). Executive Vice President of Finance Pengambil keputusan Direksi di dalam : a. perumusan
kebijakan,
pembinaan
penyelengaraan
kegiatan
penyusunan dan pengendalian anggaran Perusahaan; b. perumusan kebijakan, pembinaan penyelengaraan kegiatan penyusunan dan pengendalian akuntansi Perusahaan; Tugas-tugasnya Yaitu :
a. Memimpin
dan
mengendalikan
pelaksanaan
tugas
Direktorat
Keuangan sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas di segala bidang; b. Bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perusahaan sesuai ketentuan anggaran dasar dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham di bidang keuangan korporasi, sebagai bagian dari tugas Direksi. 5). Executive Vice President of Personnel & General Affairs Pengambil keputusan Direksi di dalam : a. perumusan
kebijakan,
pembinaan
pengembangan sumber daya manusia;
penyelenggaraan
kegiatan
32
b. perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan administratsi sumber daya manusia; c. perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan umum. Tugas-tugas nya adalah : a. Memimpin
dan
mengendalikan
pelaksanaan
tugas
Direktorat
Personalia dan Umum sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas di segala bidang; b. Bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham di bidang sumber daya manusia dan umum, sebagai bagian dari tugas Direksi.
B. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bertujuan untuk
membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai analisis pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT (Persero) Angkasa Pura II.
33
C. Definisi Operasional Variabel Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan pada BAB I maka penulis akan mendefinisikan : 1. Pengertian PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan salah satu pemungutan pajak yang menganut system withholding tax system yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa yang menurut ketentuan Peraturan Perpajakan tergolong sebagai objek pajak PPh Pasal 23.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, internet, maupun tulisan-tulisan lain
34
yang berhubungan materi skripsi ini yang merupakan data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke PT (Persero) Angkasa Pura II. Dimana dari penelitian lapangan ini diperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya tabel-tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk proses lebih lanjut. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelian ini berupa SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan data-data perusahaan (objek penelitian) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Analisis Data Data yang telah terkumpul dari hasil pengumpulan data penelitian deskriptif akan dianalisis dengan menggunakan metode : 1. Analisis Deskriptif Kuantitatif Yaitu data yang terkumpul dihitung kuantitasnya menggunakan angka dalam menyajikan data serta menggunakan perhitungan dalam mengolah data. Pada metode ini analisis dilakukan terhadap perhitungan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT (Persero) Angkasa Pura II dari SPT Masa PPh Pasal 23 masa Januari s/d Desember 2007.
35
2. Analisis Deskriptif Kualitatif Yaitu data yang terkumpul diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang terlihat pada situasi yang diselidiki untuk kemudian disusun, diolah, dianalisis dan diinterprestasikan. Pada metode ini, analisis dilakukan terhadap pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan melalui SPT Masa, pengakuan biaya objek PPh Pasal 23 dibandingkan dengan Peraturan Perpajakan yang mengatur Ketentuan Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23, serta analisis ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 tahun pajak 2007.
36
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN
A. Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Tahum Pajak 2007 Dalam melakukan analisis pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT (Persero) Angkasa Pura II, penulis akan menyajikan pembahasan per masing-masing masa pajak. Hal tersebut terkait dengan kewajiban PPh Pasal 23 adalah penyampaian SPT Masa. Berikut ini penulis uraikan hasil analisisnya : 1. Bulan Januari 2007 Dalam tabel berikut dibawah ini, disajikan data daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 masa Januari 2007 yang dilakuakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II.
Tabel 2 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Januari 2007
No. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
DPP (Rupiah)
Jenis Jasa
Jasa Profesi 837.005.000 Jasa teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan 79.687.272 Kecuali Konsultan Konstruksi Sewa Kendaraan 12.883.500 Jasa pembasmian hama dan jasa 16.725.455 pembersihan Jasa Teknik dan Jasa Manajemen 266.900.000 Jasa Pelaksanaan Konstruksi 2.720.420.309 36
PPh Yang Dipotong (Rupiah) 62.775.375 3.585.928 193.253 250.882 12.010.500 54.408.406
37
No.
Jenis Jasa
8. 9.
Jasa Perncanaan Konstruksi Jasa Katering Jasa sehubungan dengan software computer Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan peralatan Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi Jasa rekruItmen/penyediaan tenaga kerja Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum
10. 11.
12. 13. 14. Jumlah
DPP (Rupiah)
PPh Yang Dipotong (Rupiah)
546.150.364 5.225.000
21.846.015 78.375
273.515.000
12.308.175
250.000
11.250
9.950.000
447.750
28.100.000
1.264.500
4.500.000
202.500
4.801.311.900
169.382.909
Sumber : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Masa Januari 2007
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut : a) Untuk jasa profesi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 837.005.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 7.5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 62.775.375, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa profesi adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 37.665.225. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 37.665.225.
38
b) Atas kesalahan lebih bayar / lebih potong yang terjadi selama bulan Januari 2007, maka PT (Persero) Angkasa Pura II dapat meminta pengembalian pajak sejumlah Rp 37.665.225 atau dapat pula dilimpahkan untuk periode Februari 2007.
2. Bulan Februari 2007 Dalam tabel berikut dibawah ini, disajikan data daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 masa Februari 2007 yang dilakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II.
Tabel 3 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Februari 2007
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jenis Jasa
DPP (Rupiah)
Jasa Konsultan, kecuali Konsultan 285.750.000 Konstruksi Sewa Kendaraan 3.280.000 Sewa Lain-lain 5.963.638 Jasa pemanfaatan informasi di bidang 404.906.750 teknologi termasuk internet Jasa perancang mesin dan Jasa 7.142.720 perancang peraltan Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga 48.680.000 kerja Jasa teknik dan Jasa manajemen 302.909.545 Jasa penunjang di bidang penerbangan 82.175.000. dan bandar udara Jasa pelaksanaan konstruksi 2.555.328.204 Jasa Katering 36.769.500 Jasa perancang interior dan Jasa 8.972.727 perancang pertamanan Jasa instalasi/pemasangan mesin dan 166.616.318 Jasa instalasi/pemasangan peralatan
PPh Yang Dipotong (Rupiah) 21.431.250 98.400 357.818 24.294.405 428.564 2.920.800 13.630.930 3.697.875 51.106.564 551.543 403.773 7.497.734
39
No.
Jenis Jasa Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi
13.
Jumlah
DPP (Rupiah)
PPh Yang Dipotong (Rupiah)
22.908.292
1.030.873
3.931.402.694
127.450.529
Sumber : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Masa Februari 2007
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut : a). Untuk jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 285.750.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 7.5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 21.431.250, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp12.858.750. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 8.572.500. b). Untuk sewa kendaraan dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 3.280.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 3% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 98.400, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk sewa kendaraan adalah sebesar 1.5% dari
40
jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 49.200. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 49.200. c). Untuk sewa lain-lain dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 5.963.636 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 357.818, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk sewa lain-lain adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 268.364. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 89.454. d). Untuk jasa pemenfaatan inforamasi di bidang teknologi termasuk internet dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 404.906.750 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 24.294.405, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk internet adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 18.220.804. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 6.073.601. e). Untuk jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 7.142.727dipotong oleh PT
41
(Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 428.564, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 321.423. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 107.141. f). Untuk jasa rekruitmen/penyedia tenaga kerja dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 48.680.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 2.920.800, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa rekruimen/penyedia tenaga kerja adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 2.190.600. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 730.200. g). Atas kesalahan lebih bayar / lebih potong yang terjadi selama bulan Februari 2007, maka PT (Persero) Angkasa Pura II dapat meminta pengembalian pajak sejumlah Rp 15.622096 atau dapat pula dilimpahkan untuk periode Maret 2007.
42
3. Bulan Maret 2007 Dalam tabel berikut dibawah ini, disajikan data daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 masa Maret 2007 yang dilakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II. Tabel 4 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan Maret 2007
No.
Jenis Jasa
1. 2.
Sewa Lain-lain Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan Mesin dan Peralatan Sewa Kendaraan Jasa Pembasmian Hama dan Jasa Pembersihan Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi Jasa Pengawasan Konstruksi Jasa Sehubungan dengan Sofware Komputer Jasa Pemanfaatan Informasi di Bidang Teknologi termasuk internet Jasa Perancang Interior dan Jasa Perancang Pertamanan Jasa Perancang Iklan/ Logo Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan alat-alat Transportasi Jasa Konsultan Hukum
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jumlah
383.166.680 840.000
PPh Yang Dipotong (Rupiah) 22.990.001 50.400
10.620.000
637.200
10.854.545
651.273
55.017.350
825.260
16.725.455
250.882
15.917.218
716.275
325.740.500
14.658.323
70.464.376
2.818.575
273.515.000
12.308.175
55.320.000
2.489.400
16.115.454
725.196
5.000.000
225.000
9.216.000
414.720
247.500.000
11.137.500
1.496.012.578
70.898.180
DPP (Rupiah)
Sumber : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Masa Maret 2007
43
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut : a). Untuk sewa lain-lain dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 383.166.680 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 22.990.001, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk sewa lain-lain adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 17.242.501. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 5.747.500. b). Untuk jasa teknik dan jasa manajemen dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 840.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 50.400, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa jasa teknik dan jasa manajemen adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 37.800. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 12.600. c). Untuk jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 10.620.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 637.200, sedangkan menurut PER
44
178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 477.900. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 159.300. d). Untuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 10.854.545 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 651.273, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 488.454. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 162.819. e). Atas kesalahan lebih bayar / lebih potong yang terjadi selama bulan Maret 2007, maka PT (Persero) Angkasa Pura II dapat meminta pengembalian pajak sejumlah Rp 6.082.219 atau dapat pula di limpahkan untuk periode April 2007.
4. Bulan April 2007 Dalam tabel berikut dibawah ini, disajikan data daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 masa April 2007 yang dilakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II
45
Tabel 5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Bulan April 2007
No.
Jenis Jasa
1.
DPP (Rupiah)
Sewa Lain-Lain 16.750.000 Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan 3.000.000 kecuali Konsultan Konstruksi Sewa Kendaraan 38.300.000 Jasa Teknik dan Jasa Mnajemen 493.706.364 Jasa Pelaksanaan Konstruksi 3.574.961.418 Jasa Pengawasan Konstruksi 49.660.004 Jasa Katering 133.917.500 Jasa Pemanfaatan Informasi di Bidang 405.375.480 Teknologi Termasuk Internet Jasa Perancang Interior dan Jasa 13.965.000 Perancang Pertamanan Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ 2.970.000 Perbaikan Mesin dan Peralatan Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ 14.392.500 Perbaikan Alat-alat Transportasi Jasa Rekruitmen/ Penyediaan Tenaga 10.916.260 ,Kerja Jasa Perantara 10.765.000 Jasa Konsultan Hukum 120.000.000 Jasa Konsultan Bisnis 28.875.000
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jumlah
4.917.554.526
PPh yang Dipotong (Rupiah) 1.005.000 180.000 574.500 22.216.786 71.499.228 1.986.400 2.008.763 18.241.897 628.425 133.650 647.663 491.232 484.425 5.400.000 1.299.375 126.797.349
Sumber : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Masa April 2007
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut : a). Untuk sewa lain-lain dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 16.750.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh
46
yang dipotong yaitu sebesar Rp 1.005.000, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk sewa lain-lain adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 753.750. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 251.250. b). Untuk jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar RP 3.000.000 dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sebesar 6% dari jumlah bruto belum termasuk PPN, sehingga PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 180.000, sedangkan menurut PER 178/PJ/2006 tarif baru untuk jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi adalah sebesar 4.5% dari jumlah bruto belum termasuk PPN sehingga PPh yang dipotong seharusnya berjumlah Rp 135.000. Atas kesalahan tersebut maka terjadi lebih bayar / lebih potong sebesar Rp 45.000. c). Atas kesalahan lebih bayar / lebih potong yang terjadi selama bulan April 2007, maka PT (Persero) Angkasa Pura II dapat meminta pengembalian pajak sejumlah Rp 296.250 atau dapat pula di dilimpahkan untuk periode Mei 2007.
47
B. Identifikasi Penyebab Atas Koreksi Lebih Bayar PPh Pasal 23 Pada PT (Persero) Angkasa Pura II Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang telah dilaporkan dan disetorkan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II masih terdapat beberapa kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 23, hal ini berkaitan dengan kesalahan tarif pemotongan yang dikenakan atas objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II. Secara garis besar PT (Persero) Angkasa Pura II telah memotong dan melaporkan pajaknya yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, akan tetapi untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari sampai dengan April 2007 penulis menemukan adanya beberapa kesalahan tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II, sehingga mengakibatkan tejadinya lebih bayar / lebih potong terhadap beberapa objek pajak PPh Pasal 23 Dari analisis yang telah penulis uraiakan, maka dapat diidentifikasi penyebab terjadinya lebih bayar / lebih potong PPh Pasal 23 untuk beberapa jenis jasa yang terjadi antara bulan Januari 2007 sampai dengan April 2007 tesebut adalah karena kurangnya pemahaman mengenai perubahan tarif baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi ini bukan sepenuhnya kesalahan perusahaan karena perubahan tarif baru ini menurut data
yang
penulis
dapat
memang
dirasa
terlalu
tergesa-gesa
dan
pensosialisasian terhadap tarif baru ini pun masih dianggap kurang oleh banyak perusahaan, sehingga menimbulkan banyaknya kesalahan dalam
48
pemotongan PPh Pasal 23 yang juga dialami oleh PT (Persero) Angkasa Pura II. Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Mei sampai dengan Desember 2007 perusahaan sudah dapat mengikuti perubahan tarif yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 23 yang dilaporkan pada periode tersebut.
C. Analisis Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Pada PT. (Persero) Angkasa Pura II. Pembahasan sub-bab ini dibagi 2 (dua) bagian, pertama adalah mengenai penyetoran PPh Pasal 23 terutang, sedangkan pelaporan PPh Pasal 23 terutang akan dibahas pada bagian ke-2 1. Penyetoran PPh Pasal 23 Terutang Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 terutang dalam bentuk SPT Masa PPh Pasal 23 dengan formulir F.1.1.32.03 didasarkan pada perhitungan , pemungutan dan pembayaran PPh Pasal 23 dalam satu (1) bulan yang paling lambat dibayarkan tanggal 10 masa pajak berikutnya. Selanjutnya pemenuhan kewajiban untuk pembayaran PPh Pasal 23 kepada kas negara dan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut disetorkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
49
Tabel 6 Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tanggal Penyetoran 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9
Februari 2007 Maret 2007 April 2007 Mei 2007 Juni 2007 Juli 2007 Agustus 2007 September 2007 Oktober 2007 November 2007 Desember 2007 Januari 2007
Keterangan (Tepat Waktu/Terlambat) Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Sumber : SPT Masa PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Januari sd Desember 2007
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK/04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tanggal penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II untuk periode Januari hingga Desember 2007 adalah tepat waktu. Sehingga dapat dismpulkan bahwa PT (Persero) Angkasa Pura II adalah Wajib Pajak yang taat waktu dalam menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang. Ketepatan waktu ini perlu dipertahankan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II.
2. Penerapan Pelaporan PPh Pasal 23 Terutang PPh Pasal 23 yang menganut system Witholding Tax System dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 (Form.
50
F.1.1.32.03) yang juga disertai dengan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Form D.1.1.32.05). Berikut adalah petunjuk umum dalam pengisian formulir SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut :
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
Diisi dengan tanggal penyetoran yang telah dipotong. Dalam hal ini penyetoran dilakukan lebih dari satu (1) kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
Beri tanda X dalam (
) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT
ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterqai cukup.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
Coret yang tidak perlu.
Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya. SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 ke Kantor
Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
51
Tabel 7 Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tanggal Pelaporan 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 19
Februari 2007 Maret 2007 April 2007 Mei 2007 Juni 2007 Juli 2007 Agustus 2007 September 2007 Oktober 2007 November 2007 Desember 2007 Januari 2007
Keterangan (Tepat Waktu/Terlambat) Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Sumber : SPT Masa PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II Januari sd. Desember 2007
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK/04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II untuk periode Januari hingga Desember 2007 adalah tepat waktu. Sehingga dapat dismpulkan bahwa PT (Persero) Angkasa Pura II adalah Wajib Pajak yang taat waktu dalam melaporkan hasil penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang terutang. Ketepatan waktu ini perlu dipertahankan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II.
52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa pada PT (Persero) Angkasa Pura II dan sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu Analisis Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT (Persero) Angkasa Pura II, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 PT (Persero) Angkasa Pura II sudah disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang tepat
waktu
sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
541/KMK/04/2000 tanggal 22 Desember 2000. 2. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 PT (Persero) Angkasa Pura II masih terdapat beberapa kesalahan dalam hal tarif pemotongan PPh Pasal 23 peride Januari 2007 sampai dengan April 2007 yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar / lebih potong pada SPT Masa PPh Pasal 23 periode Januari 2007 hingga April 2007. 3. Pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 periode Mei 2007 hingga Desember 2007 PT (Persero) Angkasa Pura II telah memotong seluruh objek PPh Pasal 23 seuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-70/PJ/2007.
52
53
4. Pada bulan Januari 2007 hingga April 2007 terdapat beberapa objek PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT (Persero) Angkasa Pura II dengan menggunakan tarif lama yang diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-170/PJ/ 2002.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis berusaha memberikan saran antara lain : 4. Agar PT (Persero) Angkasa Pura II dapat terus memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 5. Agar PT (Persero) Angkasa Pura II dapat lebih tanggap lagi dalam menyikapi perubahan aturan perpajakan.
54
DAFTAR PUSTAKA
Bisnis Indonesia. 2007. Perdirjen Pajak 178/PJ/2006: Kado Tahun Baru Buat WP. http://www.infopajak.com/berita/080107bil.htm Bisnis Indonesia. 2007. Revisi Pemotongan Atas Jasa Dalam Negeri (PPh Pasal 23) (1). http://www.pajak.go.id/berita/revisi-pemotongan-atas-jasadalam-negeri-pph-pasal-23-1/ Brotodihardjo, Santoso. 2004. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT Eresco, Bandung. Fitriandi, dkk. 2006. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Sususnan Satu Naskah, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. Liston, Siregar. 2007. Pajak, http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pajak&action=edit§ion=1. Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. P.
Surya Yuli. 2002, Jumlah http://www.ceritanet.com.
Wajib
Pajak
Baru
1,5%
Penduduk,
Slamet, Sugeng. 2004. Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. DTUM, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Suandy, Erly. 2002. Perpajakan, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta. Wahyudi, Dudi. 2008. Indonesian Taxblog: Tarif Efektif PPh Pasal 23. http://dudiwahyudi.com/?page.id=31 Waluyo.2007. Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Salemba Empat, Jakarta. Wira Sakti, Nufransa. 2007. Menyimak Permasalahan Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak, http://io.ppijepang.org/search_kategori.php? Search =topik utama.
55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Nurisyah Marthania
Alamat
: Prima Tangerang, Jl. Jawa. E 6 No. 2, Tangerang 15133
Tempat/Tanggal Lahir
: Palembang, 21 Maret 1986
Agama
: Islam
Riwayat Pendidikan
: 1992 - 1998 SDN Bugel 3 Tangerang 1998 - 2001 SLTPN 1 Tangerang 2001 - 2004 SMUN 4 Tangerang 2004 – Penyusunan Skripsi ini Universitas Mercu Buana
56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Nurisyah Marthania
Alamat
: Prima Tangerang, Jl. Jawa. E 6 No. 2, Tangerang 15133
Tempat/Tanggal Lahir
: Palembang, 21 Maret 1986
Agama
: Islam
Riwayat Pendidikan
: 1. SDN Bugel 3, Karawaci, Tangerang, lulus tahun 1998 2. SLTPN 1 Tangerang, lulus tahun 2001 3. SMUN 4 Tangerang, lulus tahun 2004 4. Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta 2004 s.d penyusunan skripsi ini.
