FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN AR RANIRY SILABUS BERBASIS KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/Indonesian Qualification Frame Work)
Nama Matakuliah Kode Matakuliah Prodi Semester Bobot SKS Waktu Pertemuan
: Keuangan Publik : EIE 4507 : Ilmu Ekonomi : 5 (lima) :3 : 3 x 50 menit
I. Deskripsi Matakuliah Mata kuliah ini membahas tentang konsep keuangan publik yang berhubungan dengan kebijakan negara di bidang publik dan aplikasi keuangan publik dalam bentuk fungsi publik, pembiayaan, anggaran, perpajakan, dan segala hal yang berkaitan erat dengannya. II. Standar Kompetensi Mahasiswa mampu: 1. 2.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa; 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika; 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 6. Menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan; 7. Menguasai konsep Keuangan Publik untuk pemanfaatan bidang keilmuan secara umum dan aplikasinya secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; 8. Mengaplikasikan mata kuliah Keuangan Publik dalam bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; 9. Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tentang mata kuliah Keuangan Publik dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi, baik secara mandiri maupun kelompok; 10. Memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan Keuangan Publik melalui unjuk perilaku yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja.
III. Kompetensi Dasar Mahasiswa mampu: 1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dalam Keuangan Publik dan permasalahan yang muncul dalam Keuangan Publik. 2. Mampu meningkatkan wawasan keilmuan tentang Keuangan Publik dalam mengelola pendapatan dan belanja negara agar dapat mencapai stabilitas ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terutama di sektor publik dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Menganalisis berbagai persoalan yang timbul akibat dari kebijakan keuangan negara di sector publik serta mencari alternative solusi dalam aplikasi kehidupan bernegara. IV. Materi Pembelajaran No
Indikator Keberhasilan
Materi
1
Setelah mempelajari materi ini,mahasiswa: 1. Dapat menjelaskan definisi dan konsep dasar keuangan publik 2. Mengetahui ruang lingkup keuangan publik 3. Memahami karakteristik kebijakan publik 4. Dapat menjelaskan pentingnya sektor public
1. Definisi dan Konsep Dasar Keuangan Publik 2. Ruang Lingkup Keuangan Publik 3. Karakteristik Kebijakan Publik 4. Pentingnya Sektor Publik
2
Setelah mengikuti materi ini 1. mahasiswa mampu: 1. Memahami identifikasi 2. dan karakteristik barang publik 2. Membedakan barang publik dan barang pribadi 3. 3. Menjelaskan dan memahami konsep eksternalitas
Identifikasi dan Karakteristik Barang Publik Perbedaan Barang Publik dan Barang Pribadi Eksternalitas
Metode
Media
Alokasi
Kuliah mimbar, diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor.
1xp
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor. .
1xp
3
4
5
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan tujuan kebijakan harga dan penentuan harga barang publik 2. Menjelaskan dan membedakan kebijakan harga positif dan negatif 3. Menjelaskan kebijakan penyangga
1.
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan fungsi utama dan alasan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian 2. Menjelaskan aktivitas pemerintah dalam perekonomian 3. Menjelaskan dan memahami fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Memahami koordinasi fungsi anggaran
1.
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu :
2. 3.
2. 3.
4.
1. 2.
1. Memahami balance 2. 3. 4. 6
budget dan jenis-jenis anggaran Menjelaskan PPBS (Planning Programming and Budgetting Sysytem) Menjelaskan Siklus Anggaran Menjelaskan Masalah Umum Anggaran
Setelah mengikuti materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu : 1. Memahami unsur-unsur pembangunan 2. Menjelaskan kebijakan dan pengembangan struktur perpajakan 3. Menjelaskan kebijakan pengeluaran 4. Menjelaskan bantuan
3. 4.
1. 2.
3. 4.
Tujuan Kebijakan Harga dan Penentuan Harga Barang Publik Kebijakan Harga Positif dan Negatif Kebijakan Penyangga (Buffer Stock Policy)
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor.
1xp
Fungsi Utama dan Alasan Keterlibatan Pemerintah Dalam Ekonomi Aktivitas Pemerintah Dalam Perekonomian Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Koordinasi Fungsi Anggaran
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Balance Budget dan Jenis-Jenis Anggaran Konsep PPBS (Planning Programming and Budgetting System) Siklus Anggaran Masalah Umum Anggaran
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Unsur-Unsur Pembangunan Kebijakan dan Pengembangan Struktur Perpajakan Kebijakan Pengeluaran Bantuan Internasional dan Redistribusi
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
internasional dan redistribusi 7
8
9
10
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu : 1. Mengetahui dan menjelaskan struktur dan pertumbuhan hutang pemerintah 2. Memahami manajemen hutang 3. Menjelaskan hutang pemerintah lokal Setelah mengikuti materi kuliah ini, mahasiswa mampu : 1. Memahami dan membedakan penerimaan pajak dan non pajak 2. Memahami prinsipprinsip pajak 3. Menjelaskan siklus arus pajak 4. Memahami tarif pajak 5. Menjelaskan istilahistilah dalam perpajakan 6. Menjelaskan dampak perpajakan terhadap perekonomian Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan faktorfaktor penyebab pertumbuhan 2. Menjelaskan faktor belanja barang dan jasa 3. Menjelaskan faktor pengeluaran dari transfer porsi pendapatan 4. Menjelaskan klasifikasi belanja publik Setelah mengikuti materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu : 1. Memahami kebijakan belanja publik sektorsektor umum 2. Memahami kebijakan belanja publik dalam tunjangan sosial
1.
Struktur dan Pertumbuhan Hutang Pemerintah 2. Manajemen Hutang 3. Hutang Pemerintah Lokal
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
1.
Penerimaan Pajak dan Non Pajak Prinsip-prinsip Pajak Siklus Arus Pajak Tarif Pajak Istilah-istilah Dalam Perpajakan Dampak Perpajakan Terhadap Perekonomian
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Faktor Belanja Barang dan Jasa Faktor Pengeluaran dari Transfer Porsi Pendapatan Klasifikasi Belanja Publik
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Kebijakan Belanja Publik sektor-Sektor Umum Kebijakan Belanja Publik Dalam Tunjangan Sosial
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
2. 3. 4. 5. 6.
1.
2. 3.
4.
1.
2.
11
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan mampu :
1.
2. 1.
2.
3.
12
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan mampu : 1.
2.
3.
13
Memahami dan menjelaskan konsep dasar dan tujuan transfer Memahami dan menjelaskan kriteria desain transfer pusat ke daerah Menjelaskan jenis-jenis transfer.
3.
1. 2.
3.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan mampu :
1.
1.
2.
2.
3.
4. 5.
14
Memahami dimensi ekonomi dan desentralisasi fiskal serta efisiensi. Menjelaskan stabilitas makro ekonomi dan keadilan (equity) Menjelaskan syaratsyarat keberhasilan desentralisasi fiskal
Memahami dan menjelaskan konsep dasar, prinsip dan kriteria perpajakan daerah Memahami dan menjelaskan ciri-ciri tertentu suatu pajak daerah Menjelaskan konsep dasar, tujuan dan batasbatas pinjaman daerah Menjelaskan metode dan sumber-sumber pinjaman Menjelaskan persyaratan-persyaratan pinjaman
3.
4. 5.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan mampu :
1.
1.
2.
2.
Memahami dan menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip pajak internasional Memahami dan
3.
Dimensi Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Serta Efisiensi Stabilitas Makro Ekonomi Dan Keadilan (Equity) Syarat- Syarat Keberhasilan Desentralisasi Fiskal
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Konsep Dasar dan Tujuan Transfer Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah Jenis-Jenis Transfer
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Konsep Dasar, Prinsip, Dan Kriteria Perpajakan Daerah Ciri-Ciri Tertentu Suatu Pajak Daerah Konsep Dasar, Tujuan dan Batas-Batas Pinjaman Daerah Metode dan SumberSumber Pinjaman PersyaratanPersyaratan Pinjaman
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Pajak Internasional Sistem Koordinasi Pajak Internasional Konsep Tax Treaty (Perjanjian
Kuliah mimbar, presentasi dan diskusi kelas.
Buku teks, White board, proyektor
1xp
3.
menjelaskan sistem koordinasi pajak internasional Menjelaskan konsep Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)
Penghindaran Pajak Berganda)
V. Pendekatan Pembelajaran a) b) c) d)
Pendekatan Metode Tugas Media
: proses, ekspositori, dll. : kuliah, tanya jawab, diskusi kelas, pemecahan masalah/kasus. : artikel ilmiah, makalah, tugas kelompok, pemecahan kasus. : portofolio, fotokopi dokumen otentik dari berbagai sumber, OHP, dan LCD/Power Point
VI. Evaluasi dan Kriteria Penilaian Penilaian atas prestasi mahasiswa didasarkan pada kehadiran, aktivitas, diskusi, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. a) Sikap b) c) d) e)
Proses UTS UAS Bentuk tagihan
: kehadiran perkuliahan (lebih dari 80%), interaksi di dalam kelas, diskusi: 10 %. : tugas mandiri, terstruktur, portofolio: 25 %. : Tes tulis tengah semester 25% : Tes tulis akhir semester 40 %. : tes tulis dan lisan, portofolio (tugas mandiri dan kelompok), karya ilmiah (artikel, makalah, dan proposal)
VII. Rujukan 1. Alisjahbana, Armida S. 2001. “Tinjauan Permasalahan serta Prakondisi yang Diperlukan Bagi Pengembangan Penggunaan Pinjaman Daerah di Indonesia”. Makalah pada sidang ISEI, Batam, Indonesia, 14 April. 2. Brodjonegoro, Bambang dan Arlen T. Pakpahan. 2002. ”Evaluasi atas Alokasi DAU 2001 dan Permasalahannya” dalam Machfud Sidik, dkk. 2002. Dana Alokasi Umum. Jakarta: Kompas. 3. Cnossen, Sijbren & Hans-Werner Sinn. 2003. Public Finance and Public Policy in the New Century. Cambridge, London : MIT Press,. 4. Hanafi, M, Mamduh. (2003). Manajemen Keuangan Internasional. Jogyakarta : BPFE. 5. Republik Indonesia, “Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah”. 6. Republik Indonesia, “Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah”. 7. Republik Indonesia, “Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. 8. Rosen, Harvey S. 2002. Public Finance (Sixth Edition). New York : McGraw Hill.
