FAKTOR KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN PROVINSI RIAU

6

6.1

FAKTOR KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN PROVINSI RIAU

Pendahuluan Konflik perikanan tangkap secara umum terkait dengan pemanfaatan

sumber daya ikan yang sudah sulit untuk diperoleh. Hal ini dimaksudkan terkait dengan masalah produksi, yaitu semakin sedikitnya ikan yang dapat ditangakap oleh nelayan. Umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah kelompok nelayan tradisional. Keragaman jenis konflik perikanan tangkap banyak disebabkan oleh perbedaan persepsi nelayan tentang pengelolaan sumber daya ikan. Potensi konflik perikanan salah satunya dapat disebabkan oleh prinsip hunting, nelayan yang harus selalu memburu dimana ikan berada, suatu persaingan yang mengakibatkan terkonsentrasinya unit penangkapan ikan pada tempat dan waktu yang sama. Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu ataupun nelayan trawl yang beroperasi di perairan Provinsi Riau merupakan peristiwa yang sering terjadi di wilayah Pantai Timur Sumatera. Konflik dengan nelayan tradisional disebabkan pengusaha perikanan jaring batu dan trawl menangkap pada jalur penangkapan nelayan tradisional, yaitu di bawah 3 mil laut dari garis pantai. Akibatnya, nelayan tradisional mengalami penurunan hasil tangkapan, sebagai akibat ketidakmampuan untuk bersaing dengan nelayan jaring batu ataupun nelayan trawl. Kondisi ini menyebabkan nelayan tradisional melakukan perlawanan dengan pembakaran dan penyanderaan terhadap kapalkapal jaring batu dan trawl yang tertangkap. Menyadari pentingnya mengetahui sifat konflik dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, guna memberikan penyelesaian yang optimum, baik untuk konflik yang sedang terjadi maupun yang mungkin terjadi, diperlukan identifikasi menyeluruh tentang pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Identifikasi ini perlu dilakukan guna menyusun resolusi penyelesaian konflik perikanan tangkap yang efektif. Pendekatan yang baik untuk menyusun rencana pengelolaan konflik adalah dengan mengajak pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam mengembangkan pemahaman yang sama terhadap suatu konflik, dinamikanya dan

pengaruhnya terhadap nelayan sehingga akan lebih mampu menginterpretasikan konflik yang ada. Resolusi konflik yang efektif diharapkan memberikan dampak positif, karena tidak semua konflik yang terjadi

berdampak negatif. Konflik yang

memberikan dampak positif diperlukan dalam pengembangan ke arah yang lebih baik, yaitu dapat mempererat hubungan nelayan yang pada akhirnya tercipta alokasi sumber daya yang adil. Melalui resolusi konflik yang sesuai akan tercipta keadaan yang positif dalam pengembangan usaha perikanan tangkap yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan mendorong partisipasi nelayan sehingga tercipta keadilan antar kelompok nelayan yang dapat mengembangkan stabilitas sosial. Upaya untuk penyelesaian konflik telah banyak dilakukan, tetapi hingga sejauh ini hasilnya masih kurang memuaskan. Kondisi ini disebabkan antara lain : 1) belum diketahuinya tipologi konflik perikanan tangkap di lokasi penelitian, 2) belum diketahuinya faktor penyebab konflik dan teknik resolusi yang sesuai, 3) kesepakatan yang dihasilkan belum mengikutsertakan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dan 4) belum dilakukannya evaluasi terhadap kelembagaan yang menangani konflik 6.2

Tujuan penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

(1)

Mengidentifikasi tipologi konflik perikanan tangkap di perairan Bengkalis

(2)

Menganalisis konflik yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya

(3)

Melakukan evaluasi kelembagaan yang menangani konflik

6.3

Metodologi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian statistik deskriptif. Guna menjelaskan

penyebab terjadinya konflik, maka mengetahui tipologi konflik menjadi sangat penting. Dengan mengetahui tipologi konflik maka akan dapat dianalisis penyebab dan alternatif resolusi konflik. Penelitian dilaksanakan di Selat Malaka perairan Bengkalis Provinsi Riau. Pemilihan terhadap kabupaten ini karena memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar, yaitu Selat Malaka, tetapi telah terjadi konflik pemanfaatan sumber daya yang telah terjadi lebih dari 30 tahun. Lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan 132

Bantan Kabupaten Bengkalis (Gambar 27). Kecamatan Bantan terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 7 (tujuh) diantaranya adalah desa pesisir. Mengingat hampir seluruh desa pesisir yang ada di Kecamatan Bantan merupakan kawasan yang berkonflik, maka penelitian ini diarahkan pada desa-desa yang pernah dan sedang terlibat dalam konflik. Dari ke tujuh desa pesisir tersebut ditentukan 6 (enam) desa yang menjadi lokasi tempat penelitian yaitu

Desa

Jangkang, Desa Bantan Air, Desa Selat Baru, Desa Muntai, Desa Teluk Pambang dan Desa Kembung Luar.

Legend : Lokasi utama penelitian konflik Lokasi pendukung penelitian konflik

Gambar 27

Lokasi penelitian konflik pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Bengkalis.

Daerah penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu lokasi utama dan pendukung. Lokasi utama ditentukan berdasarkan pengamatan dan informasi awal dengan alasan lokasi prioritas merupakan lokasi dimana intensitas dan skala konfliknya tinggi bila dibandingkan dengan desa-desa lain yang juga mengalami konflik. Adapun desa-desa lokasi penelitian yang digolongkan lokasi utama/prioritas adalah Desa Selat Baru, Desa Bantan Air dan Desa Teluk Pambang, sedangkan desa pendukung adalah Desa Jangkang, Desa Muntai dan Desa Kembung Luar. 133

6.3.1 Metode pengumpulan data Responden penelitian adalah stakeholder (pemangku kepentingan) utama yang berpengaruh atau mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap konflik dan resolusi konflik. Responden dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan partisipasi yang bersangkutan dalam konflik dan resolusi konflik, yaitu masyarakat yang telah matang dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi langsung pada lokasi penelitian, berupa waktu terjadinya konflik, pihakpihak yang terlibat dalam konflik, isu yang berkembang dalam masyarakat, latar belakang budaya, persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya, keberadaan tokoh dalam konflik dan kelembagaan yang menangani konflik. Data sekunder berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan berkenaan dengan konflik diperoleh dari berbagai sumber (instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, media massa, internet) yang terkait dengan tujuan penelitian. 6.3.2 Metode analisis data Konflik pengelolaan sumber daya perikanan secara umum dikelompokkan menjadi empat kelompok/tipologi (Charles 1992), yaitu : 1) yurisdiksi perikanan, meliputi konflik dasar tentang siapa yang mempunyai sumber daya, siapa yang berhak mengontrol setiap akses ke sumber daya, bentuk optimal manajemen perikanan dan peran apa yang harus diambil oleh pemerintah dalam sistem perikanan; 2) mekanisme manajemen, meliputi isu-isu relatif jangka pendek yang muncul dalam pengembangan dan implementasi perencanaan manajemen perikanan, keterlibatan nelayan atau pemerintah dalam konflik pada saat eksploitasi dan proses konsultasi dan pengawasan perikanan; 3) alokasi internal, termasuk konflik yang muncul dalam sistem perikanan spesifik, antar kelompok dan alat tangkap yang berbeda, seperti antara nelayan, pengolah dan pihak-pihak lain; dan 4) alokasi eksternal, menyangkut konflik yang muncul antara pemain perikanan internal dan eksternal, seperti dengan kapal asing, pembudidaya, industri non perikanan dan lainnya. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan teknik resolusi konflik yang akan digunakan. Hal ini penting karena setiap 134

teknik membutuhkan kondisi dan prasyarat yang berbeda-beda. Sebagai alat bantu untuk memahami teknik resolusi yang tepat dapat digunakan teknik resolusi konflik yang dikembangkan oleh Fisher et al. (2000). Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik dianalisis secara deskriptif berdasarkan temuan selama penelitian berlangsung dengan urutan : 1)

Penahapan konflik yang bertujuan untuk melihat tahap-tahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan intensitas konflik yang digambar dalam skala waktu tertentu.

2)

Urutan kejadian digunakan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian mana yang paling penting bagi masing-masing pihak yang berkonflik.

3)

Pemetaan konflik digunakan untuk lebih memahami situasi dengan baik, melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas, disajikan secara visual untuk menggambarkan hubungan berbagai pihak yang berkonflik,

4)

Segitiga S-P-K (Sikap-Perilaku-Konteks) digunakan untuk mengidentifikasi ketiga faktor tersebut pada masing-masing pihak, menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan berbagai kebutuhan dan ketakutan masing-masing pihak yang berkonflik.

5)

Analogi bawang bombay digunakan untuk memahami berbagai kepentingan serta kebutuhan masing-masing pihak yang berkonflik, tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan komunikasi dan kepercayaan sampai tercipta kondisi dimana pihak yang berkonflik dapat mengungkapkan kebutuhan mereka yang nyata dan juga memahami, serta berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan pihak lain Evaluasi kelembagaan yang menangani konflik di analisis secara deskriptif

kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap fungsi dan keberadaan kelembagaan yang mempengaruhi terhadap intensitas dan upaya terhadap penanganan konflik.

135

6.4

Hasil Penelitian

6.4.1 Tipologi konflik Hasil pengamatan di lokasi penelitian ditemukan tipologi konflik pemanfatan sumber daya ikan yang terjadi di perairan Bengkalis seperti yang disajikan pada Tabel 24. Tabel 24

Ekses

Tipologi Konflik perikanan tangkap di perairan Bengkalis berdasarkan pendekatan Charles (1992) Penyebab utama

Jenis konflik

Perkelahian

Nelayan jaring batu mulai banyak beroperasi di perairan Bengkalis dengan teknologi yang berbeda

Konflik tangkap

alat

pengerusakan alat

Nelayan rawai merasakan mulai adanya persaingan dalam usaha penangkapan dan mulai adanya friksi sosial

Konflik tangkap

alat

Bentrokkan di laut, penangkapan dan pembakaran kapal jaring batu

Nelayan rawai merasa daerah penangkapan mulai sempit, karena nelayan jaring batu beroperasi di daerah penangkapan nelayan rawai

Tuntutan ganti rugi Pembakaran, penyanderaan, pemanahan , penangkapan dan penganiayaan ABK Pembakaran

Penculikan

Tipologi konflik (Charles 1992) Alokasi internal

Nelayan rawai vs nelayan jaring batu

Alokasi internal


Konflik daerah penangkapan

Yurisdiksi

Nelayan rawai vs nelayan jaring batu, Dinas perikanan, kepala desa, Camat Bantan, Kamla dan kepolisian

Nelayan jaring batu tetap beroperasi (melanggar kesepakatan) di daerah penangkapan rawai


Yurisdiksi


Nelayan jaring batu melanggar kesepakatan yaitu beroperasi di wilayah nelayan rawai


Yurisdiksi

Nelayan rawai vs nelayan jaring batu, Kamla, kepolisian, Dinas perikanan

Nelayan tetap mengoperasikan alat jaring batu walupun telah ada SK Bupati, SK Gubernur

Konflik alat tangkap

Alokasi internal

Nelayan rawai vs nelayan jaring batu, kepolisian


Alokasi internal

Nelayan rawai vs nelayan jaring batu, kepolisian jaring batu, aparat kepolisian


Alokasi internal

Nelayan rawai, Pemkab, Pemprov

Nelayan jaring batu membalas perlakuan nelayan Rawai karena merusak alat jaring batu

Aksi massa

Pihak yang terlibat

Nelayan merasa perlu dukungan dari otoritas tertinggi untuk penyelesaian konflik dan segera melarang pengoperasian jaring batu di perairan Bengkalis

136

6.4.2 Penahapan konflik Konflik berkembang sesuai dengan intensitas dan skala serta lamanya periode konflik. Konflik yang terjadi antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu memiliki kedinamisan yang tinggi. Fisher et al. (2000) menyatakan bahwa konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting sekali diketahui untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Analisis dasar terdiri dari lima tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik. Berdasarkan pendapat ini, analisa penahapan konflik digambarkan kedalam grafik eskalasi konflik yang disajikan pada Gambar 28.

Krisis

akibat Pasca konflik konfrontasi krisis

Konfrontasi

akibat

Prakonflik

Gambar 28 Grafik penahapan terjadinya konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu. Informasi yang diperoleh selama penelitian, perkembangan konflik di perairan Bengkalis berdasarkan Fisher et al. (2000) dapat dikelompokkan ke dalam lima tahapan, yaitu (1) Prakonflik tahun 1970-1981; (2) Konfrontasi tahun 1983-1997; (3) Krisis 1998-1999 dan tahun 2002-2004; (4) Akibat tahun 20002001; dan (5) Pasca konflik tahun 2005-sekarang. (1)

Kondisi prakonflik tahun 1970-1981, di mana ikan kurau telah dimanfaatkan oleh nelayan perairan Bengkalis dengan menggunakan alat tangkap rawai. Pada masa ini, alat jaring batu mungkin saja telah beroperasi di perairan ini, 137

tetapi karena sumber daya yang tersedia masih banyak, sehingga kehadiran alat jaring batu tidak dirasakan oleh nelayan rawai sebagai pesaing dalam usaha pemanfaatan sumber daya, walaupun pada tahun 1981 tercatat 40 unit jaring batu telah beroperasi di perairan ini. Kegiatan usaha perikanan rawai di perairan Bengkalis dilakukan secara berkelompok mapun secara individu dengan ikatan sosial yang sangat erat di antara sesama pengguna alat tangkap yang sama atau dari wilayah yang sama. Kelompok nelayan perairan Bengkalis sangat peduli terhadap wilayah perairan tempat mereka melakukan penangkapan dan sangat tidak senang apabila ada nelayan pendatang dengan menggunakan alat tangkap yang dianggapnya merusak. Sifat sumber daya perikanan laut yang bersifat open acces memungkinkan semua pihak untuk melakukan eksploitasi tanpa terikat kuat pada aturan batas-batas wilayah. Pemanfaatan terhadap ikan kurau semakin mengalami peningkatan dikarenakan tingginya permintaan baik dari pasar lokal khususnya pasar dengan tujuan ekspor. Dengan demikian ketika permintaan tinggi terhadap sumber daya ikan tertentu akan meningkatkan nilai ekonomi ikan tersebut, sehingga terjadi persaingan beberapa jenis alat tangkap dengan tujuan penangkapan yang sama. Tingginya permintaan akan ikan kurau dari pasar lokal dan luar negeri dengan harga yang sangat tinggi, menyebabkan perburuan terhadap ikan ini semakin meningkat. Adanya persaingan antara kedua kelompok nelayan untuk memperoleh objek yang sama di wilayah tangkap yang sama, merupakan salah satu faktor pemicu konflik antara nelayan rawai dan jaring batu. Perbedaan bentuk dan sifat alat tangkap membuat kedua alat tangkap memiliki laju tangkap yang berbeda pula, jaring batu dengan konstruksi yang mampu menyapu area tangkap yang lebih luas, memiliki laju tangkap yang lebih tinggi dibanding rawai, sehingga dalam setiap operasi penangkapan, jaring batu akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan rawai. (2)

Periode tahun 1983-1997 (konfrontasi), semakin banyak nelayan jaring batu yang beroperasi di perairan Bengkalis untuk menangkap ikan kurau 138

membuat kenyamanan nelayan Kecamatan Bantan yang merasa sebagai pemilik dari perairan terganggu. Pada periode ini mulai terjadi pertikaianpertikaian di laut sebagai bentuk penolakan

nelayan

rawai. Pertikaian-

pertikaian tersebut bermula pada saat nelayan jaring batu menabrak nelayan rawai sehingga terjadi perkelahian. Nelayan rawai yang tidak senang mendapat perlakukan tersebut melaporkan kejadian ini kepada aparat hukum, tetapi mereka tidak mendapatkan perlindungan dari aparat. Sebaliknya, nelayan jaring batu justru menggunakan aparat hukum untuk melindungi usaha mereka dari nelayan rawai, keterlibatan aparat ini memang dapat membuat takut masyarakat yang melakukan perlawanan. Nelayan rawai mulai melakukan perlawanan, yaitu dengan memotong tali pelampung jaring batu. Nelayan rawai memberikan peringatan kepada nelayan jaring batu baik lisan maupun secara tertulis, pada waktu yang bersamaan dibuat perjanjian dengan nelayan jaring batu untuk tidak beroperasi di perairan Tanjung Jati hingga Tanjung Sekodi, untuk mengurangi konflik yang menyebabkan kerugian terutama di pihak nelayan rawai, walaupun pada akhirnya nelayan jaring batu selalu melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Langkah pengamanan untuk melindungi daerah penangkapnnya, nelayan rawai melakukan ronda laut. Dua unit kapal nelayan kurau berhasil ditangkap kemudian diserahkan pada Dinas Perikanan yang disaksikan oleh Camat Bantan dan Kepala Desa Teluk Pambang. Tanpa proses yang jelas, DPK mengembalikan kapal hasil tangkpan tersebt ke nelayan kurau, hal ini menimbulkan kecurigaan nelayan rawai kepada DPK. (3)

Periode tahun 1998-1999 (krisis), nelayan rawai mulai melakukan penangkapan dan pembakaran terhadap kapal-kapal jaring batu. Aksi ini dilakukan karena nelayan jaring batu yang sering melakukan pelanggaranpelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat, selain itu adanya ketidakpuasan nelayan rawai terhadap aparat hukum, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pembalasan kepada nelayan jaring batu. Keragaman dalam masyarakat dan kehadiran pihak luar serta adanya keterlibatan dari aparat yang berada di pihak nelayan jaring batu menyebabkan konflik yang pada awalnya bersifat laten berubah menjadi 139

terbuka. Situasi awal yang muncul adalah kecemburuan nelayan rawai terhadap nelayan jaring batu yang mampu memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. perbedaan hasil tangkapan ini sesungguhnya disebabkan karena perbedaan teknologi penangkapan di mana nelayan rawai masih menggunakan teknologi sederhana. Nelayan jaring batu mulai melakukan penangkapan dan penculikan terhadap nelayan rawai dan tetap melibatkan aparat kepolisian untuk menangkap nelayan rawai. Pada periode ini dibuat kesepakatan wilayah pengoperasian antara rawai dan jaring batu, di mana nelayan jaring batu tidak boleh beroperasi di daerah penangkapan nelayan rawai. Konflik yang pada awalnya muncul karena perbedaan alat tangkap (alokasi internal) yang dioperasikan berubah menjadi perebutan daerah penangkapan (yurisdiksi). (4)

Tahun 2000 (akibat), konflik mereda untuk sementara, dimana dibuat kesepakatan, bahwa nelayan kurau tidak boleh beroperasi di daerah penangkapan nelayan rawai. Aksi penangkapan terhadap kapal jaring batu yang beroperasi di perairan Bengkalis tetap di lakukan oleh nelayan rawai.

(5)

Tahun 2001-2004 (krisis), nelayan kurau telah melanggar lagi kesepakatan, karena tetap melakukan penangkapan di daerah penangkapan nelayan rawai, hal ini menimbulkan kemarahan nelayan rawai, sehingga aksi pembakaran terhadap kapal nelayan kurau yang tertangkap dibakar oleh nelayan rawai kembali terjadi. Tetapi, nelayan kurau melakukan perlawanan yaitu melakukan

penyerangan

balasan

dengan

menculik,

melakukan

penyanderaan pompong nelayan rawai yang tertangkap. Pada masa ini, perang semakin terbuka, aksi membakar dan penyerangan di laut, pemanahan dan saling sandera terhadap pihak lawan dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kapal-kapal yang tertangkap dijadikan barang sitaan oleh nelayan rawai, selanjutnya kapal diserahkan ke KAMLA untuk diproses, namun masyarakat menganggap KAMLA tidak memproses secara jelas karena seminggu kemudian kapal hasil sitaan dikembalikan Kamla pada pemiliknya. Perihal kejadian ini dilaporkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Bengkalis serta Kepolisian Bengkalis. Atas permintaan aparat kepolisian dan 140

Dinas Perikanan dilakukan perundingan untuk penyelesaian kasus ini. Nelayan rawai menuntut agar Kepolisian Bengkalis mengusut tuntas kasus pemanahan oleh nelayan jaring batu, di mana nelayan rawai menggangap nelayan jaring batu sudah mempersiapkan diri dengan senjata tajam yang bukan merupakan peralatan mencari ikan. Sementara itu nelayan jaring batu menuduh nelayan rawai melakukan penyerangan terlebih dahulu. Seperti biasa, setiap ada kasus dan setiap perundingan selalu tidak menyentuh akar masalah. Dalam perundingan tersebut terfokus pada upaya saling membebaskan sandera. Upaya penangkapan jaring batu ini mendapat perlawanan dari nelayan jaring batu, namun karena adanya aparat kepolisian bersama nelayan Selat Baru, lalu nelayan jaring batu menyerahkan diri. Untuk meredam emosi nelayan Selat Baru dan nelayan dari desa lainnya yang tergabung dalam SNKB, dilakukan penahanan terhadap nelayan jaring batu beserta kapalnya sebagai barang bukti. Kejadian ini berbuntut aksi demo SNKB ke DPRD Bengkalis. Atas nama SNKB nelayan tradisional Kecamanan Bantan yang didukung oleh 9 (sembilan) desa yaitu Desa Teluk Lancar, Kembung Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Bantan Tenggah, Selat Baru, Jangkang, Tanjung Sekodi mendesakkan beberapa tuntutan, diantaranya 1) meminta agar jaring batu dihapuskan/tidak dibenarkan beroperasi di perairan laut dari Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi; 2) meminta agar nelayan jaring batu yang telah ditahan di Polres Bengkalis agar dihukum karena telah banyak melakukan tindakan-tindakan mengancam dan meresahkan masyarakat nelayan rawai khususnya; 3) meminta agar kapal jaring batu yang telah ditahan di Polres sebanyak 2 unit diserahkan kepada SNKB untuk dijadikan kapal patroli. (6)

Periode 2005-sekarang (pascakonflik), pada periode ini, walaupun aksi penangkapan terhadap kapal jaring batu masih tetap dilakukan oleh nelayan rawai, tetapi kondisi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nelayan tetap memperjuangkan hak mereka untuk dapat melakukan aktivitas berusaha dalam kondisi yang aman. Nelayan rawai meminta dukungan dari semua pihak yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan mereka yang telah 141

lama dan menyebabkan banyak kerugian dipihak mereka. Tahun 2006 nelayan rawai didampingi oleh WALHI Riau meminta dukungan dari Gus Dur yang pada saat itu secara langsung menirimkan surat ke Presiden RI dan Gubernur Riau untuk penyelesaian konflik di perairan Bengkalis. Hasilnya dikeluarkan SK Gubernur no 17 tahun 2006. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Eskalasi konflik yang ditunjukkan oleh Gambar 30, mengindikasikan bahwa usaha perikanan kurau masih memiliki peluang untuk dapat dijadikan sebagai prime mover dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di perairan Provinsi Riau. 6.4.3 Urutan kejadian konflik Konflik antara nelayan perairan Bengkalis (selanjutnya disebut sebagai ‘nelayan rawai’) dengan nelayan jaring batu di perairan Kecamatan Bantan sudah berlangsung hampir tiga dasawarsa. Hasil penelitian menunjukkan, konflik sering terjadi di perairan Teluk Pambang (Gambar 29), hal ini dikarenakan daerah penangkapan (fishing ground) ikan kurau adalah di perairan tersebut. Konflik berkepanjangan ini berawal ketika pemburuan terhadap spesies ikan kurau di kawasan perairan Kecamatan Bantan mulai meningkat. Data lapangan menunjukkan bahwa perburuan terhadap spesies ikan kurau oleh nelayan rawai dimulai sejak tahun 1970-an. Pada masa tersebut nelayan rawai melakukan penangkapan ikan kurau dengan mengunakan sampan dayung yang dilengkapi layar dengan alat tangkap jaring insang permukaan dan rawai. Walaupun dengan mengunakan sampan dayung daerah tangkap (fishing ground) para nelayan belum berubah sampai saat ini. Pertikaian antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu sejak tahun 1983 tercatat sebanyak 38 kali, sebagian besar adalah penangkapan kapal jaring batu oleh nelayan tadisional. Konflik ini juga telah membuat sekitar 40 kapal jaring batu di bakar, dan mengakibatkan beberapa orang luka-luka (Suara Pembaharuan, 28 April 2004). Nelayan dan pemilik (pengusaha) jaring batu sebagian besar berasal dari Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merbau, Kecamatan Bengkalis; Kabupaten Bengkalis dan Tanjung Balai Karimun; 142

Kabupaten Karimun yang merupakan usaha komersil skala ekspor yang didominasi oleh etnis Cina (Tionghoa). Memuncaknya konflik di perairan Bengkalis salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya upaya penangkapan (Gambar 30) dan menurunnya produktivitas penangkapan nelayan terhadap ikan kurau (Gambar 31).

Legend: Pulau Bengkalis Wilayah konflik nelayan rawai vs jaring batu Wilayah pusat konflik (Teluk Pambang)

Gambar 29

Wilayah konflik dan pusat konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu di perairan Bengkalis.

Ikan kurau saat ini merupakan target utama nelayan dengan harga ditingkat nelayan berkisar Rp. 25.000 – 60.000/kilogram dan bahkan pada kondisi tertentu dapat mencapai Rp. 80.000/kilogram. Berdasarkan data dari Koperasi Pantai Madani Desa Teluk Pambang, kelas harga ikan kurau berdasarkan bobot berat yaitu; a) berat ≤ 3 kg disebut kurau kecil/KK dengan harga Rp. 25.000/kg; b) berat 3,1 – 4,9 kg/ekor (kurau besar sedang/KBS) harga Rp. 40.000/kg; c) berat 5 – 12 kg/ekor (kurau besar/KB) harga Rp. 60.000/kg. Jika berat ikan kurau lebih dari 12 kg/ekor harganya disamakan dengan ikan kurau kelas KBS. Ukuran berat ikan kurau yang biasa tertangkap nelayan rawai berkisar antara 5 – 25 kg/ekor. Tingginya harga kurau juga merupakan indikator bahwa ikan kurau merupakan ikan dengan nilai ekonomis tinggi. 143

1400000

Upaya tangkap (trip)

1200000 1000000 800000 jaring kurau

600000

rawai 400000 200000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

Gambar 30 Upaya penangkapan alat tangkap jaring batu dan rawai.

produktivitas alat (ton/tahun)

0,014 0,012 0,01 0,008 0,006

jaring kurau

0,004

rawai

0,002 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

Gambar 31 Produktivitas penangkapan alat tangkap rawai dan jaring batu. Formulasi data lapangan terhadap latar belakang konflik ditampilkan dalam bentuk urutan kejadian untuk menunjukkan kronologi terjadinya konflik berdasarkan tahun, bulan dan tanggal sesuai dengan skalanya. Urutan kejadian konflik nelayan tradisional (rawai) Kecamatan Bantan dengan jaring batu dari tahun 1970-an sampai 2008 disajikan pada Tabel 26.

144

Tabel 25 Kronologi terjadinya konflik nelayan rawai dan nelayan jaring batu WAKTU

KRONOLOGI KEJADIAN

SKALA DAN INTENSITAS

LOKASI

KETERANGAN

1970 s/d 1980

Nelayan perairan Bengkalis menangkap ikan kurau dengan rawai mengunakan sampan dayung

Belum terindikasi adanya konflik

Perairan Bengkalis

Nelayan kurau diduga telah beroperasi di peraairan Bengkalis, tetapi karena sumber daya kurau masih banyak, sehingga kehadiran mereka belum mengganggu nelayan rawai

1981

Pemburuan terhadap ikan kurau mulai sering dilakukan oleh nelayan jaring batu dengan menggunakan kapal motor.

Belum terindikasi adanya konflik

Perairan Bengkalis

Tercatat sebanyak 40 unit kapal jairng kurau tela beroperasi di peraiarn Bengkalis. Saat ini belum terindikasi adanya persaingan usaha penangkapan ikan kurau

1983

Perkelahian nelayan jaring batu dengan nelayan rawai di laut.

 Kapal jaring batu menabrak sampan nelayan rawai

Teluk Pambang

Maraknya perburuan terhadap ikan kurau oleh nelayan dari luar Pulau Bengkalis mulai mengganggu nelayan rawai

 Nelayan rawai mendapat intimidasi aparat yang melindungi nelayan jaring batu  Karena ketakutan masyarakat melarikan diri ke Malaysia 1984

Nelayan jaring batu leluasa beroperasi di perairan Bantan

Nelayan rawai berusaha menghindari perkelahian

Perairan Bantan

Nelayan rawai tidak melakukan perlawanan, karena takut akan adanya aparat di kapal nelayan jaring batu

1985

Dinas perikanan melakukan penangkapan satu unit kapal motor jaring batu

Jaring batu beroperasi di daerah penangkapan nelayan rawai

Teluk Pambang

 kapal jering kurau yang tertangakp diserahkan ke polisi untuk diproses  alat rawai yang rusak di ganti oleh pengusaha jaring batu

1986

Penangkapan satu unit jaring batu oleh nelayan rawai dan dibawa ke pantai Desa Teluk Pambang

Kapal jaring batu menabrak rawai

Teluk Pambang

Nelayan rawai melaporkan kejadian ini ke aparat, tetapi tidak mendapat tanggapan.

145

Tabel 25 (lanjutan) WAKTU

KRONOLOGI KEJADIAN

1987

Bentrokan nelayan rawai dengan nelayan jaring batu

1988 -1990

Bentrokan di laut


LOKASI

KETERANGAN

Kapal jaring batu menabrak rawai

Teluk Pambang

Melalui perundingan yang di fasilitasi oleh dinas, nelayan rawai mendapat ganti rugi Rp. 90.000

 Kapal jaring batu menabrak rawai

Teluk Pambang

Nelayan rawai mulai berani melakukan perlawanan, walaupun tidak secara terbuka, yaitu dengan memotong pelampung jaring batu. Akibatnya nelayan rawai diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000

Teluk Pambang

Jaring batu diberi peringatan secara lisan

Teluk Pambang

Nelayan rawai mulai berani perlawanan

 Kapal jaring batu merusak rawai dan nelayan rawai membalas dengan memotong pelampung jaring batu  Nelayan jaring batu melibatkan aparat KAMLA dalam pengopersian alatnya 1991

Penangkapan jaring batu oleh nelayan rawai

1993 – 1994

Bentrokan di laut

Beroperasi di kawasan tangkap nelayan rawai  Jaring batu menabrak dan merusak rawai

melakukan

 Tindakan tersebut dibalas oleh nelayan rawai dengan mengiris tali jaring batu dan ditinggal lari. 1995

Dinas Perikanan Bengkalis, Camat Bantan, Kades Desa Teluk Pambang melakukan patroli

Tiga unit kapal jaring batu ditangkap karena melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya

Teluk Pambang

Perjanjian antara nelayan jaring batu dengan dinas dan institusi yang terlibat dalam patroli, yaitu nelayan jaring batu tidak boleh beroperasi di wilayah Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi

1996

Bentrokan di laut

Jaring batu menabrak rawai

Teluk Pambang

Nelayan jaring batu melakukan pelanggaran perjanjian

146


KRONOLOGI KEJADIAN


LOKASI

KETERANGAN

1997

Nelayan rawai melakukan ronda laut

Menangkap dua unit kapal jaring batu

Teluk Pambang

Nelayan rawai secara bersama melakukan pengamanan siang dan malam di perairan Bengkalis

7 Juli 1998

Masyarakat menangkap jaring batu lalu di bawa ke pantai

Tiga unit jaring batu dibakar di pantai

Teluk Pambang

Karena tidak ada kepastian peradilan dari aparat, masyarakat memilih untuk melakukan pembakaran unit jaring batu yang ditangkap

8 Juli 1999

Masyarakat Desa Teluk Pambang mengadakan penangkapan kapal jaring batu yang beroperasi di perairan Teluk Pambang

Tiga unit kapal jaring batu di bawa ke pantai

Teluk Pambang

Ronda laut terus dilakukan oleh nelayan rawai.

20 Juli 1999

Terjadi penangkapan kapal jaring batu di antara perairan Bantan Air dan Muntai

Jaring batu dibakar dan kapal ditarik ke pantai

Bantan Air

Nelayan jaring batu tidak menghormati kesepakatan bersama

29 Jan 2000

Masyarakat Desa Teluk Pambang melakukan penangkapan kapal jaring batu

Dua kapal jaring batu tertangkap dan dibawa ke pantai

Teluk Pambang


12 Feb 2000

Masyarakat Desa Selat Baru melakukan penangkapan

Satu kapal jaring batu di tahan masyarakat

Selat Baru


18 Mai 2000

Nelayan Desa Selat Baru dan Desa Teluk Pambang yang tergabung dalam SNKB melakukan penangkapan

Lima unit kapal jaring batu tertangkap

Teluk Pambang


9 Sep 2000

Nelayan yang tergabung dalam SNKB melakukan penangkapan kembali

Dua unit kapal jaring batu ditahan oleh SNKB

Jangkang


147


KRONOLOGI KEJADIAN


LOKASI

KETERANGAN

25 Feb 2001

SNKB melakukan penangkapan kapal jaring batu di perairan Teluk Pambang

Satu unit jaring batu ditahan

Teluk Pambang


1 Juni 2001

SNKB melakukan penangkapan jaring batu di perairan Desa Teluk Pambang.

Tiga unit kapal jaring batu yang berasal dari Kec. Merbau berhasil ditangkap. Satu unit dibakar ditengah laut. Dan dua unit lainnya di bawa kepantai.

Teluk Pambang


29 Apr 2002

Pembakaran kapal jaring batu yang melakukan penangkapan ikan di perairan Jangkang di bawah 4 mil laut

2 unit kapal jaring batu dibakar oleh masyarakat Desa Jangkang

Jangkang


20 Okt 2002

SNKB kembali menagkap kapal jaring batu di perairan Teluk Pambang

Satu unit kapal jaring batu tertangkap dan dibawa kepantai.

Teluk Pambang


6 Jan 2003

Nelayan jaring batu melakukan penyerangan kepada nelayan rawai

Nelayan rawai mengalami luka dibagian kepala dengan 17 jahitan karena dipukul dengan besi oleh nelayan jaring batu

Teluk Pambang

Tahun ini mulai terjadi bentrokan fisik dan merupakan puncak konflik

1 Mar 2003

Nelayan jaring batu melakukan penyanderaan pompong nelayan rawai

1 unit pompong nelayan rawai disandera oleh nelayan jaring batu

Teluk Pambang

Konflik semakin terbuka

16 Juni 2003

Perang terbuka antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu

1 (satu) orang nelayan rawai cedera terkena panah, 3 (tiga) Orang nelayan rawai dan 1 (satu) unit pompong nelayan rawai disandera 6 (enam) orang nelayan dan 1 unit kapal jaring batu disandera oleh nelayan rawai

Teluk Pambang

148


KRONOLOGI KEJADIAN


LOKASI

3 Juli 2003

Penyanderaan nelayan Desa Kembung Luar oleh nelayan jaring batu

2 orang nelayan kembung luar beserta 1 unit pompong disandera oleh nelayan jaring batu

Teluk Pambang

Akhir 2003

Terjadi penangkapan kapal jaring batu di antara perairan Desa Jangkang dan Desa Selat Baru

2 unit kapal jaring batu di bakar

Selat Baru

8 Jan 2004

Penangkapan jaring batu oleh masyarakat Desa Selat Baru

2 unit kapal jaring batu ditahan masyarakat

Selat Baru

Feb 2004

Penyandraan warga Teluk Pambang oleh nelayan jaring batu

1 orang warga yang pulang berdagang dari malaysia disandera selama 2 hari

Rangsang

Juli 2004

Penangkapan jaring batu yang beroperasi di bawah 4 mil oleh SNKB (dimotori oleh masyarakat Desa Selat Baru) bersama Aparat Kepolisian Bengkalis dan Sekcam Bantan

1 Unit jaring batu diamankan aparat, 1 orang pengusaha jaring batu (Jang Karim) di proses serta 1 orang nelayan Selat Baru di tahan (tuduhan penganiayaan)

Selat Baru

KETERANGAN

Kejadian ini berbuntut Aksi demo Nelayan Rawai ke DPRD Bengkalis. 8 Agt 2004

Penangkapan jaring batu oleh SNKB

I unit jaring batu ditahan dan ABK kapal jaring batu di aniaya nelayan Rawai. (dari keterangan SNKB, masyarakat melampiaskan emosinya karena penagkapan Jang Karim yang dianggap gembong jaring batu pada beberapa hari sebelunnya tidak mendapat sanksi apa-apa dari kepolisian)

Teluk Pambang

149


KRONOLOGI KEJADIAN


LOKASI

KETERANGAN

Okt 2005

Nelayan Kecamatan Bantan meminta bantuan ke DPRD Riau

DPRD Riau menyurati Danlanal, Guskanlamabar dan KASAL, untuk membantu penyelesaian masalah yang melibatkan kesatuan

Pekanbaru

Belum ada tanggapan dari instansi terkait hingga saat ini

2006

Nelayan yang tergabung dalam SNKB dengan di dampingi oleh WALHI Riau meminta dukungan Gus Dur

-

Jakarta

Gus Dur saat itu juga langsung menyurati Presiden RI dan Gubernur Riau

2006

Dikeluarkannya SK Gubernur Riau No 17 tahun 2006, tentang pelarangan pengoperasian jaring batu di perairan Bengkalis hingga 12 mil laut

-

Pekanbaru

SK Gubernur ini keluar sebagai hasil dari surat Gus Dur

15 Juni 2006

Nelayan jaring batu mengepung nelayan rawai dan membakar 1 buah pompong rawai

- terjadi perkelahian jarak dekat, 10 orang nelayan rawai terluka

Teluk Pambang dan perairan Ransang Barat

Masyarakat dalam kondisi dan ketakutan

Kecamatan Bantan

 Nelayan Kecamatan Bantan memperketat pengamanan di desa mereka

- Polisi menangkap beberapa orang nelayan rawai yang dituduh membunuh nelayan jaring batu

tegang, trauma

- satu unit kapal nelayan berbendera Malaysia yang dibawa oleh nelayan Desa Kembung Luar dibakar dan ABK disandera oleh nelayan jaring batu 16-18 Juni 2006

Nelayan Kecamatan Bantan melakuakn ronda baik di laut mapun di darat, terutama di malam hari



Berjaga-jaga, dikarenakan adannya isu penyerangan oleh nelayan jaring batu



Para ibu & anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman

 nelayan yang terlibat langsung insiden 15 Juni banyak yang lari ke hutan

150


KRONOLOGI KEJADIAN


LOKASI

KETERANGAN

Juli 2006

Nelayan Kecamatan Bantan tidak melaut sejak insiden 15 Juni

Tidak ada jaminan keamanan melaut dari aparat kepolisian

Kecamatan Bantan

Nelayan berencana meminta suaka politiuk bagi 10 ribu jiwa ke Malaysia

16 Nov 2006

Terjadi penculikan di laut oleh nelayan jaring batu

4 orang nelayan rawai hilang di perairan Selat Malaka dan belum kembali hingga saat ini

Teluk Pambang

Belum diketahui penyebabnya, tetapi disinyalir masih terkait dengan konflik yang terjadi

31 Maret – 2 April 2008

KOMNA HAM mendapat temuan di lokasi tentang dampak konflik terhadap nelayan dan keluarganya

KOMNAS HAM meminta Pemprov dan Pemkab mencari solusi untuk konflik yang terjadi

Pekanbaru

 Banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah, tingkat kesehatan yang menurun  Himbauan untuk Polres Bengkalis agar bersikap independen dalam melakukan tugas pengawasan  Himbauan untuk Pemkab Bengkalis untuk lebih serius menangani konflik yang terjadi di wilayahnya

April 2008

Nelayan yang tergabung dakam SNKB (1500 orang) melakukan aksi massa ke Kantor Bupati Bengkalis

Mendesak Pemkab Bengkalis dan Pemprov Riau untuk membuat Perda dengan segera atas SK Gubernur No 17 tahun 2006

Kabupaten Bengkalis

April 2008

-

Dibentuknya mediasi dalam penyelesaian konflik antara nelayan rawai dengan jaring batu

Teluk Pambang

Sumber:

Nelayan merasa belum ada kepastian hukum sebagai hasil dari perjuangan mereka selama ini

diolah dari data primer (wawancara) dan data sekunder (Yayasan Laksana Samudera; Co-fish Project, Harian Pagi Riau Pos, Mingguan SEBATI, Edisi 16/Tahun I/ 3-9 Juli 2003, WALHI Riau, Firdaus (2005) , website resmi Pemprov Riau, Riau Mandiri Online dan berbagai sumber)

151

6.4.4

Pemetaan konflik Pemerintah dan atau pihak terkait lainnya perlu menyusun suatu langkah-langkah

terencana dalam menangani konflik. Tiap konflik mempunyai kekhasan masing-masing, oleh karenanya perlu dilakukan pemetaan konflik terlebih dahulu. Fisher et al. (2000), menyatakan bahwa pemetaan konflik merupakan suatu cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memahami konflik dengan baik dan melihat hubungan di antara berbagai pihak yang berkonflik secara lebih jelas sehingga metode pendekatan dan langkah-langkah penanganan konflik yang akan diterapkan dapat segera menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelaku utama dalam konflik di peraian Bengkalis adalah nelayan Kecamatan Bantan (nelayan rawai) dan nelayan jaring batu yang dimodali tauke (pengusaha) dari berbagai daerah di Provinsi Riau maupun dari luar provinsi. Adanya perbedaan nilai, kepentingan, tingkat ketergantungan dan cara pandang dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, menyebabkan masing-masing pihak melakukan usaha yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya perikanan (Gambar 32). Perseteruan antara nelayan rawai dengan jaring batu telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis (konflik sekunder) antara nelayan rawai, Dinas Perikanan dan Kelautan (kabupaten dan provinsi) serta aparat hukum di laut. Konflik sekunder ini terjadi akibat ketidakpuasan nelayan rawai terhadap tindakan dinas perikanan dan aparat yang berpihak pada nelayan jaring batu, di mana seharusnya kelembagaan ini bersikap independent, sehingga muncul kecurigaan nelayan rawai terhadap pihak dinas perikanan dan aparat dalam memberikan respon terhadap kasus-kasus yang terjadi (Gambar 33). Keberpihakan kelembagaan ini terlihat saat penyelesaian beberapa kasus yang ditangani oleh DPK dan aparat hukum di laut tanpa melalui proses hukum yang jelas, walaupun kerap kali kapal jaring batu yang ditangkap tidak dilengkapi IUP (Izin Usaha Perikanan) atau memiliki SPI (Surat Penangkapan Ikan) ganda.

152

Dinas Perikanan Provinsi Riau

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Nelayan rawai

Pedagang pengumpul

Eksportir perikanan

Penegak hukum di laut

Lembaga Non Pemerintah

Kelembagaan Mediator Dinas Perikanan Provinsi Riau Nelayan kurau

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis


Pedagang pengumpul Lembaga Non Pemerintah

Eksportir perikanan

Keterangan : = Konflik/perselisihan utama = Konflik sekunder/situasional = keberpihakan/aliansi = hubungan kerja Gambar 32 Peta konflik para stakeholder dalam pemanfaatan sumber daya di perairan Kabupaten Bengkalis. 153

Diskan Provinsi Riau &Kabupaten Bengkalis

 Hubungan kerja,  perizinan dan pengawasan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis


Pedagang pengumpul

Nelayan Rawai Lembaga Non Pemerintah

PTN/Akade misi Eksportir /permintaan pasar

Nelayan jaring batu

= Konflik/perselisihan = Konflik sekunder/situasional = keberpihakan/aliansi = hubungan kerja/relasi

Gambar 33 Peta konflik nelayan di perairan Bengkalis pada saat krisis.

154

Nelayan rawai dalam upaya memperjuangkan hak mereka memilih untuk melakukan aliansi dengan pihak luar, dalam hal ini dengan lembaga non pemerintah seperti Yayasan Laksana Samudera, WALHI Riau, Yayasan Riau Mandiri dan lainnya. Aliansi ini melakukan sebuah “program diskusi komunitas” yang dilaksanakan Laksana Samudera bersama Yayasan Riau Mandiri yang membahas berbagai permasalahanpermasalahan yang ada di masyarakat. Diskusi komunitas yang dilakukan pada 11 Juli 1999 di Desa Teluk Pambang ini diikuti oleh nelayan dari 7 desa Kecamatan Bantan (Kembung Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Selat Baru dan Jangkang), dihadiri oleh Ketua Bappeda Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menghasilkan sebuah kesepakatan tentang wilayah tangkap dan aturan penangkapan yang mereka sebut sebagai ”Kesepakatan 7 Desa” (Lampiran 11 ). 6.4.5 Segitiga S-P-K (Sikap-Perilaku-Konteks) Analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa konflik memiliki tiga lembaga utama yaitu : konteks atau situasi, perilaku mereka yang terlibat dan sikapnya (Fisher et al. 2000). Ketiga prinsip ini ditunjukkan secara jelas pada Gambar 34 dan 35 sebagai sebuah segitiga sama sisi. Selanjutnya dikatakan bahwa ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu tanda panahnya dua arah di setiap sudut. Pemahaman pada motivasi nelayan rawai dan nelayan jaring batu ditelusuri untuk menggali sumber penyebab konflik jaring batu. Analisis SPK antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu menunjukkan bebarapa perbedaan dan persamaan, yang bila dikelompokkan akan menjadi penjelasan bagi beberapa sumber penyebab konflik.

155

B. Perilaku

 menegur dan mengusir nelayan jaring batu yang beroperasi di Kecamatan Bantan  melaporkan ke aparat tentang pengoparasian jaring batu  melakukan penyanderaan dan pembakaran terhadap kapal-kapal jaring batu  membentuk asosiasi dengan pihak yang dapat memberikan solusi

Kebutuhan : Keamanan berusaha dan ketersediaan sumber daya ikan

C. Konteks

A. Sikap

Pandangan nelayan nelayan jaring batu :    

rawai

terhadap

jaring batu penyebab berkurangnya hasil tangkapan nelayan jaring batu menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan jaring batu beroperasi di wilayah nelayan rawai nelayan jaring batu di lindungi oleh aparat

Pandangan nelayan rawai terhadap diri sendiri :    

menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kurau mengetahui cara memanfaatkan SDI yang tidak merusak merasa sebagai pihak yang dirugikan tidak memiliki modal

 situasi yang tidak aman untuk melakukan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah sendiri  belum optimalnya hukum dalam penyelesaian masalah  sumber daya ikan dapat habis jika tidak di jaga dengan benar

Gambar 34 Segitiga SPK (Sikap – Perilaku – Konteks) nelayan rawai di Kecamatan Bantan terhadap nelayan jaring batu. 156

B. Perilaku

 Mengabaikan teguran-teguran yang dilakukan oleh nelayan rawai  Melakukan aksi perlawanan terhadap nelayan rawai  Berlindung kepada aparat  Tetap melakukan penangkapan ikan kurau

Kebutuhan : Keamanan berusaha dan ketersediaan sumber daya ikan

A. Sikap Pandangan nelayan jaring batu terhadap nelayan rawai :    

Nelayan rawai tidak memiliki modal dan keahlian dalam pengoperasian jaring batu Nelayan rawai tidak memiliki hak untuk membatasi wilayah tangkap Nelayan rawai tidak bisa diajak untuk bermusyawarah/kompromi Nelayan rawai memiliki emosional yang tinggi

Pandangan nelayan jaring batu terhadap diri sendiri :     

C. Konteks  Perairan laut bersifat milik bersama di mana setiap orang boleh memanfaatkannya  Sumber daya ikan merupakan potensi alam yang tidak akan habis  Kepastian hukum dalam berusaha

Memiliki modal yang besar Memiliki alat penangkapan yang lebih modern Mendapat dukungan dari aparat Pengoperasian jaring batu tidak menyebabkan kerugian dan kerusakan Bisa diajak untuk berkompromi

Gambar 35 Segitiga SPK (Sikap – Perilaku – Konteks) nelayan jaring batu terhadap nelayan rawai di Kecamatan Bantan. 157

6.4.6 Analogi bawang bombay Perbedaan idiologi dan prinsip dalam pemanfaatan sumber daya perikanan antara

nelayan

Kecamatan Bantan dengan

nelayan

jaring

batu

yang

mengartikulasikan sumber daya perikanan secara berbeda dan memperlakukan dengan cara berbeda pula. Nelayan rawai menerapkan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis lokal yang bersifat konservasi, nelayan jaring batu mengaktualisasikan kepentingannya berdasarkan aspek ekonomi dan modal, yang bersifat ekploitatif. Analisis terhadap kebutuhan-kepentingan-posisi yang diharapkan dari pihak nelayan rawai Kecamatan Bantan dan nelayan jaring batu dilakukan dengan menggunakan analogi bawang bombay yang disajikan pada Gambar 36. Pengusaha jaring batu

Nelayan rawai  Pengoperasian jaring batu dapat merugikan nelayan lokal  Pelarangan pengoperasian jaring batu di Kecamatan bantan  Memperoleh hasil tangkapan melimpah sepanjang tahun  Kelestarian SDI

 Keberlanjutan dalam berusaha  Keadilan dan keamanan dalam pemanfaatan SDI  Kepastian hukum

Wilayah konflik

Posisi Kepentingan Kebutuhan

 Jaring batu adalah usaha yang sah dan memiliki izin usaha  Pengoperasian jaring batu tidak melanggar/merugikan siapa pun  Memperoleh hasil tangkapan yang melimpah  Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya  Keamanan dalam berusaha dan berinvestasi  Keberlanjutan izin usaha  Kepastian hukum

Gambar 36 Analisis analogi “Bawang Bombay” konflik nelayan rawai Kecamatan Bantan dengan nelayan jaring batu. Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat nelayan perairan Bengkalis bahwa laut sebagai sumber kehidupan bagi mereka, dengan latar belakang kepercayaan seperti ini maka perlakuan mereka terhadap laut berbeda, 158

termasuk masalah yang berhubungan dengan berkembang atau tidaknya hak penguasaan laut tersebut. Konsepsi yang berlanjut pada eksploitasi sumber daya perikanan yang dianut oleh nelayan jaring batu telah melanggar tatanan sosial yang berlaku di wilayah nelayan rawai. Nelayan rawai menganggap alat tangkap jaring batu merupakan alat tangkap yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Potensi negatif ini terbukti ketika jaring batu bebas beroperasi tanpa perlawanan, dapat dipastikan nelayan tradisional khususnya rawai tidak mendapatkan ikan selama beberapa hari. Nelayan jaring batu merupakan nelayan buruh yang dimodali oleh para pengusaha perikanan tangkap yang berorientasi pada jumlah hasil tangkapan yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengandalkan teknologi. 6.4.7 Upaya penanganan konflik Berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik di perairan Bengkalis, tetapi penanganan yang dilakukan selama ini belum mengarah pada pokok-pokok masalah yang menjadi faktor pendorong terjadinya konflik. Belum sesuainya penyelesaian yang dilakukan membuat konflik berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga konflik meningkat baik intensitas maupun skalanya. Upaya penanganan terhadap konflik ini masih bersifat meredam atau meminimalisir terjadinya konfrontasi. Upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Bantan telah dilakukan pada awal munculnya konflik. Namun penanganan ini belum dilakukan secara bersama-sama dan masih terpisah pada masing-masing desa yang terlibat dalam konflik. Nelayan rawai Kecamatan Bantan berusaha melakukan penyelesaian konflik yang muncul. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh nelayan Kecamatan Bantan mulai dari memberikana peringatan kepada nelayan jaring batu, melaporkan kepada pihak berwenang, penangkapan yang dilanjutkan dengan perundingan, sampai pada aksi perlawanan atau konfrontasi yang berujung pada tindakan kekerasan dan pembakaran (Gambar 37). Ketidakpuasan nelayan rawai terhadap aparat membuat nelayan rawai menempuh jalur hukum untuk penyelesaian konflik yang terus berlanjut. Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya kepastian keamanan bagi nelayan rawai dalam melakukan usaha penangkapan 159

di wilayah mereka. Jalur hukum yang ditempuh oleh nelayan rawai mendapat respon positif dari pihak-pihak yang sangat memperhatikan nasib nelayan

Kecamatan

Bantan perairan Bengkalis, diantaranya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sikap

Aksi/Tindakan

memberikan peringatan dan negosiasi

menghindari konflik

pendekatan ke pemerintah dan aparat hukum (mediasi)

proses hukum

pelaporan

Melakukan penangkapan, pembakaran dan penyanderaan

Menunjukkan sikap perlawanan/konfrontasi

ada

pemberian sanksi, denda, penyitaan

pengendalian diri

tidak ada

Gambar 37 Upaya penanganan konflik oleh nelayan rawai Kecamatan Bantan perairan Bengkalis. 6.5

Evaluasi Kelembagaan yang Menangani Konflik Lembaga yang berperan dalam penanganan konflik akan saling

berinteraksi satu sama lain melalui aktivitasnya. Interaksi setiap lembaga tentu akan menghasilkan adanya aktivitas yang sinergi, tumpang tindih bahkan antagonis. Hal tersebut semakin nyata karena dari lembaga-lembagaa tersebut ada yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan nelayan, bahkan ada yang kombinasi dari ketiganya. Memperhatikan

hal

tersebut

serta

mengacu

kepada

pengertian

kelembagaan, maka untuk menghasilkan sinergitas kinerja dari lembaga yang menangani konflik di perairan Bengkalis khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, diperlukan kelembagaan yang dapat mengatur keterpaduan semua 160

lembaga penanganan konflik dalam pengembangan usaha perikanan tangkap yang terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga masyarakat. Guna mendukung penanganan konflik dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di perairan Provinsi Riau agar berjalan secara sinergis, maka lembaga yang diperlukan adalah sebagai berikut: (1)

Lembaga pemerintah, yang terdiri dari: 1) Dinas Perikanan pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2) Unit Pelakasana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan, 3) Unit Perekayasaan Teknologi, dan 4) Unit Pelatihan dan Penyuluhan.

(2)

Lembaga swasta, yaitu asosiasi/organisasi pengusaha unit penangkapan ikan (kapal, alat penangkap ikan, mesin kapal, perlengkapan dan alat bantu penangkapan ikan), asosiasi/organisasi pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

(3)

Lembaga masyarakat terdiri dari buruh nelayan, tokoh masyarakat, lembaga non pemerintah (LSM) dan kelompok pengawas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap.

6.5.1 Peran kelembagaan pemerintah dalam penanganan konflik Kabupaten Bengkalis secara administratif telah memiliki institusi formal yang mengelola perikanan seperti dinas perikanan dan kelautan kabupaten, demikian juga dengan peraturan formal dan informal yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Keberadan peraturan-peraturan tersebut baik peraturan formal dan informal belum dibarengi dengan implementasi secara optimal, permasalahan tetap pada kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut. Dinas Perikanan sebagai institusi yang berwenang terlihat sangat jelas peranannya dalam konflik yang terjadi. Selama konflik berlangsung pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selalu ikut dalam menyelesaikan konflik karena desakan masyarakat yang semua bermuara pada pemerintah. Upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis di antaranya, adalah :

161

1)

Membentuk Komite Penasehat Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) Keberadaan Co-Fish Project di Kecamatan Bantan juga membantu untuk

meyelesaikan masalah jaring batu ini. Salah satu program yang dilakukan adalah membentuk Komite Penasehat Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) Bengkalis dengan fungsi dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Bengkalis. Komite ini merupakan forum multi stakeholder yang di dalamnya terdapat perwakilan kelompok nelayan berdasarkan alat tangkap pada masih-masing desa nelayan serta pemerintah dari instansi terkait. Namun saat ini komite tersebut baru menjangkau nelayan di Pulau Bengkalis saja dan belum berjalan sebagai mana mestinya. Program

Pengelolaan

Keanekaragaman

Hayati

proyek

Co-Fish

memfasilitasi terbentuknya kelompok pengawasan berbasis masyarakat dan sekaligus menyusun sistem pengawasannya. Walaupun upaya ini masih belum final dan masih dalam pembahasan dan perdebatan subtansi, setidaknya sudah ada upaya dan keberanian lebih jauh untuk merubah keadaan secara struktural ke arah yang lebih baik. 2)

Mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang pembagian

wilayah penangkapan antara rawai dengan jaring batu. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Perikanan melalui Co-Fish Project. Pandangan Dinas Perikanan konflik ini timbul karena kesenjangan teknologi antara rawai dan jaring batu sehingga perlu didamaikan dan ada batasan wilayah tangkap bagi kedua belah pihak. Beberapa pertemuan yang telah dilakuan pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau yaitu: (1)

Pertemuan stakeholders di Kecamatan Bantan diikuti oleh nelayan, KP3K dan dinas perikanan. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan-perauran di bidang perikanan (16 september 2002).

(2)

Melalui Workshop Pengelolaan sumber daya Perikanan di Selat Panjang yang diikuti oleh nelayan jaring batu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis,

instansi terkait

lainnya (Kamla,

Kejaksaan,

Kepolisian dan lainnya). Pertemuan ini berhasil membujuk nelayan jaring 162

batu untuk bersedia mengadakan pertemuan dengan nelayan Kecamatan Bantan (17 September 2002). (3)

Melalui pertemuan KP3K yang diikuti oleh nelayan Kecamatan Bantan di Bengkalis menghasilkan kesediaan nelayan kurau hadir pada pertemuan yang diadakan di Dumai (4-5 Oktober 2002).

(4)

Workshop Pengelolaan sumber daya Perikanan di Selat Panjang dengan hasil nelayan jaring batu bersedia mengikuti pertemuan yang dirancang untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik (17 Oktober 2002).

(5)

Pertemuan Stakeholder yang diikuti oleh KP3K, dinas dan instansi terkait, nelayan Kecamatan Bantan dan nelayan jaring batu. Pada pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penyelesaian konflik antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu (24-25 Oktober 2002) ( Lampiran 12).

(6)

Pertemuan informal pada bulan November 2002 yang diadakan di Bengkalis dan dihadiri oleh pesengketa dan pihak-pihak lainnya terdapat kesepakatan bahwa: 1). Nelayan Rawai bersedia mengembalikan kapal jaring batu yang ditangkap dan ditahan; 2). Selama status quo nelayan jaring batu tidak diperkenankan memasuki perairan dari Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi (Lampiran 13).

(7)

Pertemuan di Hotel Bumi Asih Pekanbaru pada tanggal 28-30 April 2003 dalam pertemuan Operasional KP3K, tidak menghasilkan perkembangan yang berarti. nelayan rawai Kecamatan Bantan tidak menyetujui poin-poin yang telah disiapkan untuk disepakati.

3)

Mengeluarkan regulasi sektor perikanan dan pertemuan lintas instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam menyikapi perkembangan konflik

antar nelayan, mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan operasi jaring batu di perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis. Regulasi ini tertuang dalan SK Bupati Bengkalis Nomor 52 tahun 2003 (Lampiran 14), yang didasarkan atas pertimbangan yaitu: (1)

Semakin

banyaknya

nelayan

tradisional

yang

menggantungkan

kehidupannya menangkap ikan dengan mengunakan alat tangkap ikan tradisional seperti rawai, jaring, belat, gombang menyebabkan semakin menyempitnya areal tangkapan di perairan 0-4 mil Perairan Bengkalis. 163

(2)

Menghindari sering terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu/kurau (bottom drift gillnet) karena komoditas tangkap yang sama di wilayah perairan 0-4 mil perairan Bengkalis sehingga menimbulkan kerugian-kerugian kedua belah pihak.

(3)

Jaring batu (bottom drift gillnet) tidak dapat beroperasi bersama-sama pada suatu wilayah perairan dengan alat tangkap ikan nelayan tradisional karena menyebabkan kerusakan alat tangkap ikan nelayan tradisional (Lampiran 15). Pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi konflik terhadap

ikan kurau tersebut antara lain: Pembentukan Asosiasi Penggunaan Rawai dan Jaring batu, SK Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bengkalis No. 02/VII/2002 tentang Pokja Pembentukan Komite Penasehat Pengelolaan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Penyadaran Masyarakat, Penerbitan komik, poster, stiker dan tema pencegahan konflik, Pertemuan Pokja, dan instansi terkait dengan wakil-wakil nelayan yang berkonflik melalui pertemuan stakeholder berjenjang, workshop, sarasehan, diskusi dan mediasi damai yang menghasilkan kesepakatan mengatasi permasalahan tersebut, Keputusan Bupati Bengkalis nomor 818 tahun 2003 tentang Pembentukan Komite Penasehat Pengelola Perikanan Kabupaten Bengkalis dan Lembaran Kesepakatan antara nelayan Desa Teluk Pambang untuk keberlanjutan keberadaan ikan kurau di perairan Tanjung Jati hingga Tanjung Sekodi Bengkalis (11 Juli 1999). Bupati Kabupaten Bengkalis juga menyurati Gubernur Riau tangggal 1 Maret 2003 perihal usulan penghapusan jaring batu. Namun usulan penghapusan jaring batu ini belum terealisasi. Menyikapi hal tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Riau

memfasilitasi pertemuan Dinas

Perikanan lintas

kabupaten/kota untuk mencarikan solusi bersama. Klaim Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau tidak mengeluarkan izin jaring batu sejak tahun 2002, dan izin yang terlanjur diberikan adalah sebanyak delapan izin dan kedelapan izin tersebut habis masa berlakunya tahun 2003. Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 523.41/KL/SK-27 Tahun 2003 tentang penertiban dan pengawasan jaring batu di wilayah perairan Provinsi Riau yang menetapkan wilayah operasionalisasi jaring batu yakni di atas 6-12 mil (Jalur II) 164

dengan ukuran mata jaring lebih dari enam inchi dan panjang jaring maksimal 2500 meter (Lampiran 16). 6.5.2 Peran tokoh masyarakat dalam penanganan konflik Peranan tokoh masyarakat lokal yang betul-betul dipilih dan dapat dipercaya oleh nelayan setempat sangat diperlukan mengingat keragaman persepsi nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap selama ini. Peranan tokoh ini menjadi sangat penting terutama ketika terjadi hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti penanganan konflik, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap agar berkelanjutan. Kegiatan perikanan di perairan Bengkalis kelihatannya tidak memiliki ketergantungan terhadap hukum dan kelembagaan formal dalam pengelolaan usahanya. Hasil wawancara di lokasi penelitian para nelayan memilih tokoh masyarakat yang ada atau cukup sesama nelayan dalam berdiskusi tentang pengelolaan perikanan. Tokoh tersebut adalah ketua rukun/kelompok nelayan yang secara kebetulan menjadi tokoh pemuda. Ketua rukun nelayan tersebut cukup berpengaruh dalam pertemuan-pertemuan mengenai usaha perikanan. Urairan tersebut dapat diidentifikasi bahwa keberadaan tokoh masyarakat lokal atau tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam lingkungan komunitas nelayan. Peran tokoh masyarakat ini biasanya dapat lebih didengar pendapatpendapatnya sehingga dapat berperan dalam upaya-upaya positif dalam penanganan konflik di lokasi penelitian. 6.5.3 Peran kelembagaan non pemerintah dalam penanganan konflik Kelembagan lokal (non pemerintah) yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan memegang peranan penting dalam keberkanjutan sumber daya perikanan. Kelembagaan non pemerintah yang ikut membantu nelayan dalam penanganan konflik di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis diantaranya Yayasan Laksana Samudera, WALHI Riau, Bahtera Melayu dan Laskar Melayu. Keberadaan kelembagaan non pemerintah ini selain atas inisiatif sendiri juga merupakan perwujudan dari keinginan para nelayan itu sendiri yang mengkhawatirkan akan semakin menurunnya hasil tangkapan sebagai akibat beroperasinya jaring batu di perairan Kecamatan Bantan. 165

Kelembagaan non pemerintah yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Bengkalis memang sudah ada dan cukup berperan. Hal ini memperkuat posisi dan menyeimbangkan kekuatan nelayan dalam penegasan wilayah tangkap nelayan rawai. 6.5.4 Lembaga pengawas dalam penanganan konflik Lembaga

formal

yang

selama

ini

diharapkan

dapat

membantu

menyelesaikan permasalahan pengamanan laut seperti Polairut, dianggap besar pengaruhnya ketika sudah terjadi konflik sosial antar nelayan, seperti yang terjadi pada tahun 2003. Pengawasan pengelolaan sumber daya ikan belum dilakukan oleh lembaga formal yang ada. Nelayan juga merasakan kurangnya ketersediaan personil pengawas dan penegak hukum yang dapat membantu keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Bengkalis. 6.5.5 Efektivitas kelembagaan yang menangani konflik Problem utama dalam pembangunan kelautan sejak Orde Baru hingga saat ini adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme kelembagaan yang menunjang pengelolaan sumber daya kelautan. Perlunya pengelolaan sumber daya ikan dilandasi oleh dukungan data dan informasi serta teknologi bagi bahan penyusunan

berbagai

formulasi

rencana

kebijakan

pengelolaan

dan

pengembangan perikanan laut, maka diperlukan aransemen institusional yang bisa menata kelembagaan yang tepat guna. Peran hukum dan kelembagaan di Provinsi Riau dalam menegakkan peraturan ini menjadi penting. Hukum apa yang berlaku dalam perikanan dan kelautan di Provinsi Riau, seberapa jauh hukum tersebut berperan dan ditegakkan, hal itulah yang mendasari perlunya kesadaran hukum dalam upaya pengelolaan sumber daya hayati kelautan di provinsi ini dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan perikanan tangkap melibatkan para pembuat kebijakan (pemerintah) dan para pemanfaat sumber daya perikanan sehingga diperlukan hukum dan kelembagaan yang menangani baik pengelolaan sumber daya, konflik, kendala-kendala maupun pengawasannya.

166

6.6

Pembahasan

6.6.1 Tipologi konflik Pengenalan tipologi konflik merupakan hal penting untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik, karena dengan diketahuinya tipologi konflik maka penyebab dan alternatif resolusi konflik dapat dianalisis. Tipologi tidak berupaya menggambarkan semua bukti-bukti empiris, tetapi menarik benang merah yang diperkirakan dapat mewakili suatu karateristik (Mc Kinney 1996). Hasil pengamatan di lokasi penelitian dapat diindentifikasi tipologi konflik yang terjadi di perairan Bengkalis berdasarkan Charles (1992), adalah konflik alokasi internal (konflik alat tangkap) yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kapasitas alat tangkap yang menangkap jenis ikan yang sama, antara nelayan rawai (lokal) dengan nelayan jaring batu (pendatang) dan yurisdiksi (konflik daerah tangkap) yaitu konflik yang terjadi karena pelanggaran batas wilayah perairan, di mana perairan di bawah 6 mill yang merupakan daerah penangkapan nelayan rawai, tetapi nelayan jaring batu juga menangkap jenis ikan yang sama di perairan tersebut (Lampiran 17). Obserschall (1973) menyatakan banyak peneliti di bidang conflict resolution merasakan manfaat dari tergambarkannya tipologi konflik. 1)

Alokasi Internal (konflik alat tangkap) Konflik yang terjadi antara nelayan rawai dengan nelayan yang

menggunakan jaring batu di perairan Bengkalis dua dekade belakangan ini disebabkan penambahan jumlah nelayan dan alat tangkap yang beroperasi tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada dengan tujuan yang sama yaitu ikan kurau. Berbedanya tingkat teknologi dan permodalan yang digunakan di antara alat tangkap, diduga sebagai faktor terjadinya konflik. Kecilnya peluang nelayan rawai untuk mendapatkan ikan yang menyebabkan semakin kecil pendapatan dan semakin mendesaknya kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka pada akhirnya memicu kemarahan nelayan rawai kepada nelayan jaring batu. Kondisi ini menimbulkan persepsi nelayan rawai bahwa alat tangkap jaring batu yang menyebabkan sulitnya mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan kurau jika jaring batu tetap beroperasi di perairan Bengkalis. Berdasarkan

167

informasi nelayan, setiap jaring batu melakukan operasi penangkapan, maka nelayan rawai tidak akan mendapatkan ikan selama lebih dari satu bulan. Nelayan rawai beranggapan bahwa ikan kurau merupakan sumber daya ikan yang dapat menghidupi masyarakat nelayan Kecamatan Bantan sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan. Mereka menginginkan jenis ikan ini tidak mengalami kondisi yang sama seperti ikan terubuk yang saat ini keberadaannya sudah semakin sulit untuk ditangkap. Selain itu, alat tangkap rawai merupakan alat tangkap yang diyakini oleh nelayan perairan Bengkalis sebagai alat yang tepat untuk menangkap ikan kurau, karena tidak menangkap dalam jumlah besar. Salah satu bentuk ketidaksenangan mereka atas beroperasinya jaring batu di peraian ini dengan merusak alat tangkap jaring batu

yang

mereka

temui

saat

beroperasi

di

daerah

penangkapan.

Pengerusakkan alat tangkap jaring batu ini merupakan salah satu alasan nelayan jaring batu untuk melakukan pembalasan dengan merusak alat tangkap milik nelayan rawai. Nelayan perairan Bengkalis berkeinginan untuk melarang beroperasinya jaring batu di wilayah tangkap rawai. Namun demikian mereka tetap mengizinkan atau memperbolehkan nelayan luar desa mereka bahkan dari kabupaten dan propinsi lain sekalipun untuk menangkap ikan di sekitar perairan mereka apabila menggunakan rawai dan tidak menggunakan alat tangkap jaring batu dan alat tangkap perusak lainnya. 2)

Yurisdiksi (konflik daerah tangkap) Konflik perebutan daerah penangkapan yang terjadi di perairan Bengkalis

melibatkan nelayan rawai dan nelayan jaring batu disebabkan kecemburuan nelayan rawai terhadap nelayan jaring batu yang produktivitas hasil tangkapannya lebih tinggi. Nelayan rawai yang selama ini menggantungkan hidupnya hanya dari hasil tangkapan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan upaya tangkapnya ke daerah penangkapan yang lebih luas, sehingga mereka mengklaim bahwa perairan Bengkalis merupakan milik mereka. Hadirnya nelayan dari luar dianggap sebagai pesaing apabila menggunakan teknologi yang berbeda dalam pemanfaatan sumber daya yang sama. 168

Diberlakukannya otonomi daerah juga diartikan sempit oleh masyarakat nelayan. Penegasan wilayah tangkap menunjukan adanya wilayah hukum adat nelayan Kecamatan Bantan yaitu Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi. Siapapun yang memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan di kawasan perairan Kecamatan Bantan yang dilakukan oleh nelayan jaring batu tanpa memperhatikan aturan nelayan tradisional Kecamatan Bantan telah ikut mendorong terjadinya konflik. Kondisi ini diperparah oleh adanya pemahaman terhadap karakter sumber daya perikanan yang open access, di mana siapa saja dapat memanfaatkan sumber daya pada suatu wilayah perairan. 6.6.2 Faktor konflik dan resolusi konflik 1)

Faktor konflik Berdasarkan pendekatan Fisher et al. (2001), yang terjadi di perairan

Bengkalis disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan. Berdasarkan tipologi Charles (2001), konflik yang terjadi termasuk ke dalam alokasi internal dan yurisdiksi. Menurut Satria (2006) yang diacu Satria (2009), konflik nelayan di perairan Bengkalis dikategorikan sebagai konflik kelas dan konflik cara produksi atau alat tangkap. Konflik dapat muncul jika ada perbedaan keinginan dari dua atau lebih kelompok yang berusaha memaksakan keinginan kelompoknya kepada kelompok lain. Terkadang konflik dipandang sebagai suatu kondisi sosial yang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang tiba-tiba ataupun bertahap yang menimbulkan perbedaan keinginan dan kepentingan dalam kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik di perairan Bengkalis dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1)

Sumber daya ikan kurau yang memiliki nilai ekonomis tinggi Ketersediaan sumber daya yang mulai menurun juga merupakan salah satu

penyebab konflik di perairan Bengkalis semakin tinggi. Pembatasan wilayah tangkap yang dilakukan oleh nelayan rawai melalui peraturan-peraturan yang diberlakukan mengembangkan konflik menjadi perebutan wilayah penangkapan (Fisher et al. (2000); Charles (2001); Satria (2006) yang diacu oleh Satria (2009). Mathew (1990) menyatakan bahwa ketegangan antara pemilik alat tangkap yang 169

berbeda dalam pemanfaatan sumber daya merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam perikanan tangkap. Persepsi masyarakat nelayan terhadap kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya merepresentasikan konflik antara nelayan rawai dengan nelayan dari luar (nelayan jaring batu), dalam pemanfaatan sumber daya ikan kurau pada daerah penangkapan di perairan Bengkalis berpengaruh terhadap terjadinya konflik di perairan ini. Perbedaan persepsi dan idiologi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ini terlihat jelas pada analogi bawang bombay, sedangkan motivasi dari masing-masing pihak

yang

berkonflik dalam

pemanfaatan sumber daya terlihat jelas pada Segitiga S-P-K. Wahyono et al. (2000) menyatakan suatu sumber konflik yang utama adalah peningkatan intensitas eksploitasi. Hal ini berhubungan dengan pertambahan unit eksploitasi, pertambahan penduduk (demografi), perubahan tingkat komersialisasi (pasar), kondisi ekologis sumber daya dan perubahan teknologi. Ikan kurau merupakan salah satu sumber daya ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dengan harga di tingkat konsumen dapat mencapai Rp 250.000 untuk pasar luar negeri (Sari et al. 2009). Harga yang sangat tinggi ini yang menjadikan ikan kurau sebagai sumber konflik di perairan Bengkalis. (2)

Teknologi penangkapan yang digunakan untuk menangkap sumber daya ikan Perbedaan tingkat teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan sumber

daya pada perairan yang sama, menimbulkan pergesekan diantara sesama nelayan. Hal ini diduga sebagai salah satu penyebab konflik yang terjadi di perairan Bengkalis

selain

sumber

daya

ikan

kurau.

Nelayan

rawai

tidak

mempermasalahkan siapa saja yang akan memanfaatkan sumber daya di daerah penangkapan mereka, tetapi harus dengan cara yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku (hak ulayat). Wahyono et al. (2000) menyatakan bahwa variable-variabel yang mempengaruhi berlangsungnya hak ulayat laut, lebih banyak terkait pada suatu variable kunci yaitu konflik. Hal ini disebabkan oleh karena konflik merupakan suatu potensi yang cukup kuat atas berubahnya hak ulayat laut. Dalam hal ini perubahan-perubahan yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari perubahan isi 170

aturan maupun praktek hak ulayat laut sampai pada perubahan yang menyangkut semakin menguat atau melemahnya praktek pelaksanaan aturan hak ulayat tersebut. Introduksi teknologi dan modernisasi yang diusung pengusaha jaring batu telah menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan dalam makna nilai dan ekonomi nelayan rawai. Ketidakadilan yang dimaksud sehubungan dengan timpangnya perlakuan yang diberikan selama ini kepada nelayan rawai dalam mengakses sumber daya perikanan yang dilakukan dengan cara-cara yang mereka pahami melalui sistem nilai yang berlaku, yaitu tidak adanya kesempatan dalam mendapatkan sumber daya perikanan dan mempertahankan nilai-nilai yang telah ada secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya ikan di perairan mereka. (3)

Daerah penangkapan Cara pandang nelayan terhadap ketersediaan sumber daya biasanya

dihubungkan dengan jumlah hasil tangkapan yang diperoleh dan dikaitkan dengan daerah penangkapan. Anggapan nelayan rawai selama ini, jaring batu menyebabkan turunnya hasil tangkapan mereka, karena setiap alat ini dioerasikan maka nelayan rawai tidak akan mendapatkan hasil tangkapan selama hampir satudua bulan lamanya. Aktivitas ini dinilai nelayan rawai dapat mengurangi ketersediaan stok sumber daya ikan khususnya ikan kurau yang menjadi tujuan utama

penangkapan.

Hal

ini

yang

mendorong

nelayan

rawai

untuk

mempertahankan daerah penangkapan mereka dan melarang jaring batu untuk beroperasi di wilayah perairan mereka. Konflik perebutan daerah penangkapan disebabkan banyaknya nelayan dengan alat tangkap yang berbeda berada pada satu daerah penangkapan pada waktu yang bersamaan dengan tingkat teknologi yang berbeda. Daerah penangkapan yang menjadi sumber konflik dipersepsikan oleh nelayan rawai sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup baik sehingga mendorong nelayan dari berbagai daerah menangkap ikan di perairan tersebut. Persepsi nelayan terhadap kondisi sumber daya yang merepresentasikan konflik perebutan daerah penangkapan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan 171

perairan Bengkalis mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap ketersediaan sumber daya ikan. Satria et al. (2002) menyatakan bahwa konflikkonflik ini sering didengungkan sebagai konflik identitas, yang pada kenyataannya, dunia nelayan merupakan dunia konflik, sedangkan konflik yang terjadi selama ini merupakan konflik kelas yaitu konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan akibat dominasi usaha bermodal dan usaha tradisional. Hal ini dapat ditemukan di perairan Bengkalis. Umumnya konflik tersebut terjadi akibat pengoperasian jaring batu (bottom drift gillnet) dengan target spesies ikan kurau (Eletheronema tetradactylum) pada perairan Bengkalis yang merupakan wilayah penangkapan nelayan tradisional. Konflik tersebut telah terjadi sebelum UU No 22 tahun 1999 dikeluarkan. Hettne (2001) menyatakan bahwa dalam konteks global, dikotomi dan polarisasi

semacam

inilah

yang

menggambarkan

tajamnya

persoalan

etnosentrisme yang kental mengiringi modernisasi sehingga berpotensi terjadinya konflik. 2)

Resolusi penanganan konflik Pemanfaatan sumber daya ikan tidak saja melibatkan aspek teknis, tetapi

berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai kontrol atas kegiatan tersebut. Terbatasnya akses nelayan dalam usaha pemanfaatan maupun upaya pengelolaan sumber daya telah menyebabkan nelayan berada di pihak yang terabaikan, bukan hanya tidak dapat menikmati keuntungan secara ekonomi tetapi juga sebagai pihak yang dirugikan jika terjadi penurunan terhadap sumber daya akibat eksploitasi yang berlebihan dari pihak luar yang melakukan penangkapan di wilayah lautnya. Konflik yang terjadi di perairan Bengkalis sering di pahami sebagai masalah teknis, yaitu perbedaan alat tangkap dengan tujuan penangkapan yang sama dan beroperasi di daerah penangkapan yang sama pula, sehingga solusi yang selama ini diberikan pun bersifat teknis, yaitu dengan menetapkan wilayah operasionalisasi jaring batu yakni di atas 6-12 mil dengan ukuran mata jaring lebih dari enam inchi dan panjang jaring maksimal 2500 meter. Nikijuluw (2002) menyatakan bahwa pelarangan jenis alat tangkap tertentu dapat dilakukan secara permanen atau sementara waktu. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi sumber daya ikan 172

dari penggunaan alat tangkap yang merusak atau destruktif. Meski demikian dikatakan, paling penting adalah kebijakan ini dapat dilakukan dengan alasanalasan sosial politik untuk melindungi nelayan yang mengunakan alat tangkap yang kurang atau tidak efisien (tradisional). Solusi teknis yang di berikan atas konflik yang terjadi di perairan ini selama hampir 30 tahun ternyata belum dapat menyelesaikan akar dari konflik itu sendiri. Mediasi dan negosiasi merupakan teknik yang banyak digunakan dalam upaya penyelesaian konflik di perairan Bengkalis. Tetapi teknik ini belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi hanya meredam sementara untuk kemudian dapat muncul kembali apabila kesepakatan yang telah disepakati dilanggar oleh salah satu pihak. Di samping itu, menimbulkan konflik sekunder antara nelayan rawai dengan dinas perikanan dan aparat hukum, karena dianggap dalam proses penyelesaian konflik telah berpihak kepada nelayan jaring batu. Charles (2001) menyatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik merupakan gangguan sosial karena nelayan merasa tidak aman dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan informasi dari nelayan, konflik antar nelayan juga terkait ketidakjelasan kebijakan yang telah dibuat oleh instansi terkait. Status dan frekuensi konflik secara tidak langsung menyebabkan kegiatan perikanan mengalami kemunduran karena para nelayan mengalami kerugian materi dan psikis. Oleh karena itu, status dan frekuensi konflik perlu ditangani baik implementasi hukum maupun ketegasan aparat terhadap pelanggaran yang terjadi dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan yaitu konservasi, rasional dan komunitas nelayan. Konflik dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan sumber daya, apabila konflik tersebut menyebabkan penurunan upaya penangkapan. Dalam keadaan yang sangat memaksa, kegiatan penangkapan dapat dihentikan, tetapi hal ini tidak akan bertahan lama, untuk itu sangat dibutuhkan resolusi konflik yang efektif dan dapat memberikan dampak positif, yaitu resolusi yang mampu mempererat masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan kesepakatan alokasi sumber daya yang lebih adil.

173

Resolusi yang direkomendasikan untk mengurangi intensitas konflik perikanan tangkap di perairan Bengkalis adalah sebagai berikut : 1)

Masyarakat diberi hak untuk melakukan eksploitasi dan mengelola sumber daya perikanan tangkap berdasarkan wilayah adatnya serta pengakuan secara formal hak-hak ulayat ataupun hukum adat yang berlaku terutama dalam

penyusunan

kebijakan-kebijakan

yang

berkenaan

dengan

pemanfaatan sumber daya. 2)

Memperkuat fungsi organisasi nelayan (SNKB) dengan melibatkan dalam pengelolaan,

pemanfaatan

sumber

daya

dan

introduksi

teknologi

penangkapan, serta meningkatkan peran tokoh masyarakat sebagai faktor kunci dalam proses penanganan konflik yang selama ini belum banyak dilibatkan 3)

Mekanisme pengaturan yang sistematis terhadap pemanfaatan sumber daya, seperti melakukan pengelolaan bersama antar desa dengan ketentuan yang disepakati bersama

4)

Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dari alat tangkap yang dapat menimbulkan konflik. SNKB, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis dan aparat hukum laut secara bersama-sama melakukan

pengaturan

dalam

pemanfaatan

sumber

daya,

seperti

pengawasan bersama, pengaturan kapan dan alat tangkap apa yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Bengkalis, serta koordinasi antar pemerintah kabupaten dengan provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Resolusi konflik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi nelayan dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan akan semakin baik partisipasi nelayan dalam persepsi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di perairan Bengkalis. Pendekatan yang baik dalam menyusun strategi

resolusi

konflik

adalah

dengan

mengajak

pihak-pihak

yang

berkepentingan berpartisipasi dalam mengembangkan pemahaman yang sama terhadap konflik, dinamikanya dan pengaruhnya terhadap masyarakat sehingga akan lebih mampu menginterpretasikan konflik yang ada, mengenali tanda-tanda meningkatnya konflik dan memperkirakan dampak konflik. 174

Resolusi konflik juga diharapkan dapat meminimalisir konflik yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, karena pengembangan usaha perikanan tangkap akan terhambat jika konflik masih berlanjut. 6.6.3 Kelembagaan yang menangani konflik Charles (2001) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan salah satu kriteria dan indikator sistem perikanan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat merupakan penguatan untuk melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhandan dapat memperkuat implementasi hukum. Oleh karena itu kebijakan yang baik dapat berfungsi efektif apabila dibarengi dengan implementasi hukum yang kuat. Kelembagaan kelautan dan perikanan harus fleksibel dalam mengikuti dinamika pembangunan kelautan dan perikanan yang saat ini dapat dikembangkan berdasarkan suatu disain kelembagaan yang mampu mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang ada saat ini dalam penanganan konflik masih dirasakan belum mampu berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi selama hampir 30 tahun. Konflik usaha perikanan kurau yang berkepanjangan antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu telah mengakibatkan polarisasi keberpihakan, di mana lembaga-lembaga pemerintah lebih berpihak kepada nelayan jaring batu yang seharusnya bersikap netral/tidak berpihak. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di perairan Provinsi Riau adalah dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola dan sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya pengembangan tersebut, yang meliputi : 1)

Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola Purwaka (2003) selanjutnya menyatakan aransemen institusional disini

dapat berupa instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, swasta, masyarakat yang kesemuanya berada dalam satu kerangka kerja kelembagaan. Pemahaman berbagai kewenangan sektoral yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dari masing-masing sektor yang bersangkutan, akan dapat dipahami bahwa tumpang tindih kewenangan bukan lagi merupakan

175

wilayah benturan kepentingan melainkan menjadi wilayah pengembangan kerjasama. Pengembangan

kapasitas

kelembagaan

pengelola

adalah

untuk

meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah agar turut berperan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Hal - hal yang perlu dipertimbangkan adalah kesatuan antara aspek kelautan dan perikanan harus dipegang teguh karena kedua aspek tersebut secara konseptual tidak dapat dipisahkan. Selain itu pembentukan kelembagaan kelautan dan perikanan di Provinsi Riau harus dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, misalnya kaya fungsi daripada struktur, yang dilihat dari fungsionalisasi potential capacity, carrying capacity dan absorptive capacity, terutama pada variabel carrying capacity harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi sehingga mempercepat kemandirian lembaga kelautan dan perikanan. Peran lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan juga harus ditingkatkan sehingga menciptakan sistem pengelolaan yang seimbang dan memperhatikan semua kepentingan. Purwaka (2003) menyatakan bahwa sinergitas di dalam berinteraksi dari lembaga-lembaga tentu merupakan hal ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Namun demikian, munculnya ega sektor, berlakunya otonomi daerah dan tumpang tindih kepentingan seringkali memunculkan suatu aktivitas interaksi yang antagonis dan tumpang tindah di antara lembaga-lembaga tersebut. Kondisi inilah yang dapat menghambat tercapainya keterpaduan yang berhasil guna dan berdaya guna dari lembaga-lembaga yang menangani konflik. 2)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sumber daya kelautan di Provinsi Riau merupakan sektor potensial bagi

sumber

pertumbuhan

ekonomi

baru.

Dengan

letaknya

yang

strategis,

memungkinkan untuk dilakukan pengembangan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan tangkap. Pengembangan usaha perikanan tangkap ini dapat dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan, perlu dilakukan pemagangan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan usaha oleh tenaga pendamping dari Dinas Perikanan dan Kelautan. 176

Purwaka (2003) menyatakan bahwa perhatian terhadap pembinaan sumber daya manusia kerap kurang menjadi prioritas terutama apabila dihadapkan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek. Padahal sumber daya manusia sebagai “the man behind the gun” dalam pengelolaan kelautan dan perikanan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Penetapan kebijakan dan strategi sebagus apapun apabila tidak didukung oleh paradigma, sikap dan perilaku sumber daya manusianya, akan berakhir menjadi sekedar dokumen yang tak bernilai. Upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan, dilaksanakan dengan upaya peningkatan produksi, melalui usaha penanganan dan pengolahan hasil serta terlibat secara langsung dalam pemasaran hasil perikanan (perikanan tangkap terintegrasi), sehingga keuntungan yang tadinya dimiliki oleh pihak lain (tauke) dapat kembali lagi pada nelayan. Untuk itu pengembangan usaha perikanan tangkap tidak terlepas dengan upaya pengembangan sumber daya manusia nelayan itu sendiri dan pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan guna meningkatkan posisi tawar dari masyarakat nelayan dengan kelembagaannya. Upaya lain yang dilaksanakan di samping pengembangan kelembagaan masyarakat

nelayan adalah penumbuhan usaha

kemitraan

yang saling

menguntungkan antara nelayan dengan pihak pengusaha perikanan, kegiatan ini dilaksanakan melalui temu usaha perikanan tangkap yang dapat menghadirkan pihak pengusaha perikanan dan masyarakat nelayan dengan pihak pemerintah sebagai fasilitatornya. Kelembagaan yang sesuai untuk dikembangkan di perairan Bengkalis dalam upaya mengurangi intensitas konflik adalah kelembagaan mediator yang berbasis masyarakat (community based management). Komponen dasar dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat ini adalah : 1) perundangan dan regulasi; 2) keikutsertaan organisasi masyarakat; 3) infrastruktur dasar, dan 4) kondisi sosial. Bentuk kelembagaan ini sangat sesuai karena sudah mencakup mekanisme pengelolaan konflik. Ramirez (2002) menyatakan bahwa dimensi kelembagaan dan organisasi hendaknya menjadi komponen utama ketika suatu lembaga terlibat dalam proses 177

mediasi penyelesaian konflik yang terjadi. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut agar mampu berperan baik dan berfungsi secara efektif dalam resolusi konflik, yaitu : 1) diakui secara resmi sebagai lembaga yang berperan sebagai mediator, 2) dikenal oleh pihak yang berkonflik sebagai pihak yang netral dan memiliki legitimasi, 3) menyetujui untuk bekerja dalam sistem penyelesaian konflik, berdasarkan atas mediasi dan kesepakatan oleh semua pihak, 4) mempunyai kemampuan dalam teknik mediasi, 5) memiliki kemampuan dan mengetahui dengan baik perangkat hukum secara positif, hukum adat, peluang hukum dan isu-isu secara teknis, 6) berkualifikasi dan mengetahui metode partisipatory, 7) berkomunikasi dengan baik dan jelas, dan 8) mengetahui dengan baik sejarah budaya lokal, organisasi, lembaga politik dan kerangka kerja regulasi. Novaczek et al. (2001) menggambarkan bahwa peranan tradisi dan hukum adat ternyata sangat besar pengaruhnya dalam memlihara dan mempertahankan keberlanjutan perikanan pantai, sasi laut di Maluku. Pengembangan usaha perikanan tangkap berbasis resolusi konflik di perairan Bengkalis dapat dipertahankan apabila kelembagaan mediator tersebut melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan kebijakan terutama yang bersifat lokal, adanya pengaturan yang sungguh-sungguh dan melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani dalam lingkungan komunitas nelayan. Hal lain yang turut berpengaruh secara signifikan adalah ketersediaan aturan adat dan kepercayaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 6.7 Kesimpulan (1)

Tipologi konflik di perairan Bengkalis adalah alokasi internal dan yurisdiksi

(2)

Hal mendasar yang menjadi faktor konflik yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dan belum dijadikan dasar dalam penyelesaiannya, yaitu 1) sumber daya ikan kurau yang memiliki nilai ekonomis penting, 2) perbedaan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama, dan 3) perebutan daerah penangkapan oleh nelayan rawai dan nelayan jaring batu.

178

(3)

Peran kelembagaan yang ada saat ini masih kurang mampu menangani konflik yang terjadi di perairan Bengkalis, karena adanya keberpihakan lembaga-lembaga yang seharusnya berposisi netral atau tidak memihak dalam upaya penyelesaian konflik, di mana sebagian besar kelembagaan pemerintah memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada nelayan jaring batu. Keberpihakan ini menyebabkan segala upaya penyelesaian konflik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak nelayan rawai yang mengakibatkan konflik bereskalasi.

179

FAKTOR KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN PROVINSI RIAU

Recommend Documents