FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG Oleh : Indry Anggina Hasibuan1, Yunilma1, Popi Fauziati1 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta e-mail :
[email protected] ABSTRACT This research aim to know the factors that influence the amount of personal Income Tax in KPP Pratama Padang. The factors are personal taxpayer, personal taxpayer extensification, and ratio disbursement of tax arrears. Population in this research is all of Income Tax in KPP Pratama Padang. Sample in this research is all of personal Income Tax in KPP Pratama Padang. Sampling this research is nonprobability sampling. Regression model in this research is multiple linear regression and free from the problems of classical assumptions. From research which have been done in mind that amount of personal taxpayer and disbursement ratio of tax arrears to amount of personal Income Tax. But personal taxpayer extensification does not has an effect on to amount of personal Income Tax. Keywords : amount of personal taxpayer, personal taxpayer extensification, ratio disbursement of tax arrears, and amount of personal Income Tax. A.PENDAHULUAN Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
telah
bertambah dari 15 juta lebih pada tahun
menjadi sumber utama penerimaan bagi
2009 menjadi sekitar 24,8 juta pada tahun
negara
semua jenis
2012 (detikFinance). Peningkatan jumlah
pengeluaran baik itu pengeluaran rutin
wajib pajak terdaftar tersebut seiring dengan
maupun pengeluaran untuk pembangunan.
meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
dalam
masyarakat,
membiayai
pajak
dari dua kali lipat. Jumlah wajib pajak juga
Hal tersebut tertuang dalam Anggaran
Sensus
Pajak
Nasional
yang
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)
dilakukan pada 2012 lalu baru berhasil
dimana
merupakan
menjaring 2,49 juta wajib pajak baru, dari
penerimaan dalam negeri yang terbesar
angka tersebut 2,24 juta orang tergolong
(Muliari dan Setiawan, 2011).
wajib
penerimaan
pajak
pajak
orang
pribadi,
37.350
Sejak tahun 2006 s.d tahun 2012,
bendahara, dan 206.507 wajib pajak badan.
realisasi penerimaan pajak meningkat lebih
Penambahan wajib pajak baru tersebut tentu 1
saja berpotensi mendongkrak penerimaan
Penghasilan orang pribadi khususnya di
keuangan negara dari sektor perpajakan.
KPP Pratama Padang. Ada tiga faktor yang
Sampai akhir tahun 2012, Direktorat
dianggap mempengaruhi jumlah penerimaan
Jenderal (Ditjen) Pajak memperkirakan, sisa
PPh orang pribadi di KPP Pratama Padang
piutang pajak yang belum tertagih mencapai
yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi
Rp. 48 triliun. Penyebabnya antara lain
terdaftar, ekstensifikasi wajib pajak orang
karena wajib pajak yang punya utang pajak
pribadi, dan rasio pencairan tunggakan
masih bersengketa dengan kantor pajak di
pajak.
pengadilan pajak. Lalu, ada juga piutang pajak yang tercipta karena perusahaan
B. KAJIAN TEORITIS
gulung tikar atau pailit (Ortax). Bila
Defenisi Pajak
tunggakan piutang pajak terjadi karena kelalaian wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya, maka secara tidak langsung akan mengurangi
penerimaan
pajak
(Cahya,2013). Dari informasi
Di dalam UU No.36 Tahun 2008 dijelaskan defenisi pajak yang mana pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
Tabel
1
bahwa
juga
diperoleh Pajak
secara langsung dan
belum
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
mencapai target pada tahun 2010 s.d 2011,
kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro
dan baru tercapai pada tahun 2012, bahkan
dalam Waluyo (2011), pajak adalah iuran
melebihi target yang direncanakan. PPh
rakyat kepada kas negara berdasarkan
Pasal
dan
undang-undang (yang dapat dipaksakan)
meningkat jumlahnya dari tahun 2010 s.d
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
2012. Namun, PPh Pasal 25/29 orang
(kontraprestasi)
pribadi belum mencapai target dari tahun
ditunjukan, dan dapat digunakan untuk
2010 s.d 2012.
membayar pengeluaran umum.
Penghasilan
21
Hal
di
telah
penerimaan
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
Kota
Padang
mencapai
tersebut
target
membuat
suatu
Dari
yang
defenisi
digunakan untuk
langsung
di
atas
dapat
dapat
pertanyaan tersendiri tentang faktor-faktor
disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi
apa
yang
saja
yang
dominan
dalam
mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak
diberikan
rakyat
kepada
negara,
berdasarkan undang–undang bersifat wajib 2
dan memaksa, namun tidak memberikan kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk memakmurkan rakyat.
Pajak Penghasilan Menurut
Waluyo
(2011),
Pajak
Penghasilan adalah pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang memang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri tanpa bisa digantikan.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 > Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 > Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 > Rp 500.000.000,00
5% 15 % 25 % 30 %
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi yang wajib
Pajak penghasilan orang pribadi
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
adalah pajak yang dikenakan terhadap
adalah (1) orang pribadi yang menjalakan
subjek pajak orang pribadi atas penghasilan
usaha atau pekerjaan bebas, (2) orang
yang diterima atau diperolehnya dalam
pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
tahun
pekerjaan
pajak.
Pajak
Penghasilan
orang
bebas,
yang
memperoleh
pribadi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
penghasilan diatas penghasilan Tidak Kena
21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 orang
Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri
pribadi. Jadi, wajib pajak orang pribadi yang
paling lambat pada akhir bulan berikutnya,
dimaksud dalam penjelasan sebelumnya
(3) wanita kawin yang dikenakan pajak
adalah seluruh wajib pajak orang pribadi
secara terpisah, karena hidup terpisah
yang dikenakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal
berdasarkan
25/29 orang pribadi. Di bawah ini disajikan
dikehendaki
tarif pajak dalam Tabel 2.
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
Tabel 2 Tarif Pajak (SumberWaluyo,2011,Perpajakan Indonesia)
keputusan secara tertulis
hakim
atau
berdasarkan
(4) wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib 3
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
melebihi batas Penghasilan Tidak Kena
kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga
Pajak
diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang
dilokasi
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan
sebagai
usaha dilakukan.
pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi
(PTKP).
PKP,
usaha Ekstensifikasi
Wajib
Pajak
Orang
usaha,
di
(2)
termasuk terhadap
sentra
perbelanjaan
Pemberian
NPWP
pengukuhan
orang
pribadi
perdagangan
atau
pertokoan
atau
atau
perkantoran atau mal atau plaza atau
Pribadi Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yaitu penambahan jumlah wajib
kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
pajak orang pribadi terdaftar baru (Fitriani dan Saputra,2009). Penambahan jumlah
Rasio Pencairan Tunggakan Pajak
wajib pajak orang pribadi baru tersebut
Menurut Dewi (2007), pencairan
diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang
tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan
dilaksanakan oleh DJP yang dimuat dalam
yang dilakukan terhadap wajib pajak atas
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
utang pajak yang belum dibayar. Rasio
SE.06/Pj.9/2001
pencairan
tentang
pelaksanaan
tunggakan antara
pajak jumlah
yaitu
ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi
perbandingan
pencairan
wajib pajak yaitu : (1) Pemberian NPWP
tunggakan dengan jumlah tunggakan pajak
dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk
(Fitriani & Saputra,2009).
pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang
C. METODE PENELITIAN
berstatus sebagai karyawan perusahaan,
Populasi dan Sampel
orang pribadi yang bertempat tinggal di
Populasi
wilayah
atau
lokasi
pemukiman
yang
digunakan
pada
atau
penelitian ini adalah penerimaan Pajak
perumahan, dan orang pribadi lainnya
Penghasilan per bulan di Kantor Pelayanan
(termasuk orang asing yang bertempat
Pajak
tinggal di Indonesia atau orang pribadi
digunakan dalam penelitian ini adalah
berada di Indonesia lebih dari 183 hari
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi
dalam jangka waktu 12 bulan), yang
per bulan di Kantor Pelayanan Pajak
menerima atau memperoleh penghasilan
Pratama Padang. Data yang digunakan
Pratama
Padang.
Sampel
yang
4
adalah data sekunder dari tahun 2010 s.d
setiap bulan pada tahun 2010 s.d 2012 dari
2012.
seluruh jumlah Pajak Penghasilan dari tahun
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel
2010 s.d 2012 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang merupakan
data
sekunder.
Data
yang
Variabel dependen pada penelitian
diperoleh adalah data per bulan dari tahun
ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan
2010 s.d 2012 untuk setiap variabel yaitu
orang pribadi, yang dapat didefenisikan
jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang
sebagai
Pajak
pribadi (Y) setiap bulan, jumlah wajib pajak
Penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21 dan
orang pribadi terdaftar (X1) setiap bulan,
PPh Pasal 25/29 orang pribadi) per bulan
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi (X2)
yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
setiap bulan, dan rasio pencairan tunggakan
Variabel independen dalam penelitian ini
pajak (X3) setiap bulan. Terdapat 36 bulan
adalah jumlah wajib pajak orang pribadi
dari tahun 2010 s.d 2012.
jumlah
penerimaan
terdaftar setiap bulan, ekstensifikasi wajib
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
pajak orang pribadi merupakan jumlah wajib pajak terdaftar baru setiap bulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan hasil kegiatan KPP berdasarkan
Surat
Di bawah ini merupakan tabel statistik deskriptif sampel yang berisi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. (Lihat tabel 3)
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001,
dan
rasio
Tabel 3
pencairan
tunggakan pajak yang didefenisikan sebagai
Statistik Deskriptif Sampel
perbandingan
N
Minimum
Maksimum
Mean
36 36 36 36
23,58 11,42 5,52 0,02
25,03 12,14 8,47 0,17
24,2700 11,8661 7,5911 0,0725
antara
jumlah
pencairan
tunggakan setiap bulan dengan jumlah tunggakan pajak satu tahun yang dikalikan
LnY LnX1 LnX2 X3
Std. Deviasi 0,41990 0,20112 0,62352 0,04094
dengan seratus persen. D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterangan :
Prosedur Pengambilan Data
Data Y, X1, dan X2 ditransformasikan ke
Data dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi
dalam bentuk Ln (Logaritma natural). LnY : jumlah penerimaan PPh OP 5
LnX1: jumlah WP OP terdaftar
yang berhasil diekstensifikasi dari tahun
LnX2: ekstensifikasi WP OP
2010 s.d 2012 adalah 7,5911. Standar
X3
deviasi yang merupakan penyebaran jumlah
: rasio pencairan tunggakan pajak Nilai
minimum
variabel
WP OP baru yang terdaftar setiap bulan dari
jumlah penerimaan PPh OP setiap bulan dari
tahun 2010 s.d 2012 yang terjadi adalah
tahun 2010 s.d 2012 adalah 23,58 dan nilai
0,62352.
maksimumnya
Rata-rata
Nilai mininum untuk variabel rasio
jumlah penerimaan PPh OP setiap bulan dari
pencairan tunggakan pajak setiap bulan dari
tahun 2010 s.d 2012 yang diperoleh KPP
tahun 2010 s.d 2012 0,02 dan nilai
Pratama Padang adalah 24,2700. Standar
maksimumnya adalah 0,17. Rata-rata rasio
deviasi yang merupakan penyebaran jumlah
pencairan tunggakan pajak yang diperoleh
penerimaan PPh OP setiap bulan tahun 2010
KPP Pratama Padang adalah 0,0725. Standar
s.d 2012 dari nilai rata-rata yang terjadi
deviasi yang merupakan penyebaran rasio
adalah sebesar 0,41990.
pencairan tunggakan pajak setiap bulan dari
Nilai
adalah
untuk
minimum
25,03.
untuk
variabel
jumlah WP OP terdaftar setiap bulan di KPP
tahun 2010 s.d 2012 yang terjadi adalah 0,04094.
Pratama Padang dari tahun 2010 s.d 2012 adalah 11,42 dan nilai maksimumnya adalah 12,14. Rata-rata jumlah WP OP terdaftar
Hasil Pengujian Asumsi Klasik Hasil Pengujian Normalitas
setiap bulan dari tahun 2010 s.d 2012 adalah Pengujian
11,8661. Standar deviasi yang merupakan penyebaran jumlah WP OP terdaftar setiap bulan dari tahun 2010 s.d 2012 yang terjadi
minimum
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Data terdistribusi secara normal apabila Asymp.
adalah 0,20112. Nilai
normalitas
untuk
variabel
ekstensifikasi WP OP yang diukur dengan jumlah WP OP baru yang terdaftar setiap bulan yang berhasil diekstensifikasi KPP
Sig (2-tailed) > 0,05 (Ghozali,2011). Hasil pengujian
normalitas
dengan
uji
Kolmogorov-Smirnov disajikan dalam tabel 4. Tabel 4 Hasil Pengujian Normalitas
Pratama Padang adalah 5,52 dan nilai maksimumnya adalah 8,47. Rata-rata jumlah WP OP baru yang terdaftar setiap bulan
Variabel LnY
Nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,983
Kesimpulan
0,05
Data terdistribusi
6
LnX1
0,566
0,05
LnX2
0,380
0,05
X3
0,798
0,05
normal Data terdistribusi normal Data terdistribusi normal Data terdistribusi normal
Dari tabel 5 diperoleh nilai DurbinWatson 1,280. Nilai Durbin-Watson yaitu -2 < 1,280 < 2 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang
Hasil Pengujian Multikolinearitas Pengujian
pribadi (LnY) adalah 0,566 > 0,05, berarti
multikolinearitas
pada
data variabel dependen terdistribusi secara
penelitian ini menggunakan program SPSS.
normal. Begitu juga dengan nilai Asymp. Sig
Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai
(2-tailed) untuk variabel independen yaitu
tolerance ≥ 0,1 atau sama dengan nilai VIF
jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar
(Variance
(LnX1) 0,380 > 0,05, ekstensifikasi wajib
(Ghozali,2011).
pajak orang pribadi (LnX2) 0,798 > 0,05,
Varia bel
bahwa semua data terdistribusi secara normal. Hasil Pengujian Autokorelasi Pengujian
autokorelasi
Factor)
≤
10
Tabel 6 Hasil Pengujian Multikolinearitas
dan rasio pencairan tunggakan pajak (X3) 0,983 > 0,05. Maka diperoleh kesimpulan
Inflation
Collinearity Statistics Toler VIF ance
LnX1
0,591
1.692
LnX2
0,514
1.946
X3
0,544
1.838
pada
Keterangan
Tidak terjadi multikolinearitas Tidak terjadi multikolinearitas Tidak terjadi multikolinearitas
penelitian ini menggunakan program SPSS, yang mana autokorelasi tidak terjadi apabila
Dari tabel 6 di atas, diperoleh nilai
nilai DW (Durbin-Watson) berada antara -2
tolerance untuk variabel jumlah wajib pajak
< DW < 2 (Santoso,2000).
orang
pribadi
terdaftar
(LnX1),
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi
Tabel 5 Hasil Pengujian Autokorelasi Std. Error of the Estimate 0,11927
(LnX2), dan rasio pencairan tunggakan pajak (X3) > 0,1 yaitu 0,591, 0,514, 0,544. Nilai
Durbin Watson
VIF LnX1 1,692, LnX2 1,946, dan X3 1,838.
1,280
Nilai VIF untuk ketiga variabel independen
7
< 10 yang berarti bahwa tidak terjadi
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, dan
multikolinearitas.
rasio pencairan tunggakan pajak dapat menjelaskan variabel dependen yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi
Pengujian Hipotesis Hipotesis
dengan
sebesar 91,9 %, sedangkan sisanya sebesar
Analisis
8,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang
regresi selain mengukur kekuatan pengaruh
tidak dijadikan sebagai variabel independen.
menggunakan
antara
dua
dianalisa
analisis
variabel
regresi.
atau
lebih,
juga
menunjukkan arah hubungan antara variabel
Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (F-
dependen
test)
dengan
variabel
independen
(Ghozali,2011).
Dalam
melakukan
estimasi
data
maka digunakan tingkat toleransi kesalahan Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
sebesar 5%. Kriteria pengujian : a) Jika nilai Signifikansi < 0,05,
(R2) 2
Nilai R selalu berkisar antara 0
maka
2
variabel
independen
sampai dengan 1. Nilai R yang semakin
berpengaruh
mendekati 1 menunjukkan model regresi
variabel dependen secara simultan.
yang semakin baik, sebaliknya nilai R2 yang
b)
signifikan
terhadap
Jika nilai Signifikansi > 0,05,
mendekati 0 atau sama dengan 0 berarti
maka variabel
kemampuan variabel-variabel independen
berpengaruh
dalam
variabel dependen secara simultan.
menjelaskan
variabel
dependen
sangat terbatas atau bahkan tidak dapat dijelaskan
sama
sekali
oleh
variabel
independen (Ghozali,2011).
independen tidak
signifikan
terhadap
Tabel 8 Hasil Pengujian F Regression Residual Total
F 133,944
Sig. 0,000
Tabel 7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R 0,926
R Square 0,919
Dari tabel 7 diperoleh nilai R square sebesar 0,919. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel independen yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar,
Dari tabel 8 diperoleh nilai F sebesar 133,944 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai Sig. 0,000 < 0,05 berarti bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar (LnX1), ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi 8
(LnX2), dan rasio pencairan tunggakan pajak (X3)
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel dependen secara simultan.
Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar
berpengaruh
terhadap
jumlah
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan H1 yang telah diuji dengan t-test
Analisia Pengujian Hipotesis (t-test) Pengujian
bertujuan
nilai Sig. jumlah wajib pajak orang pribadi
variabel
(WP OP) terdaftar (LnX1) 0,000 < 0,05, hal
independen terhadap variabel dependen
ini berarti H0 ditolak, H1 diterima. Maka
secara individual (Ghozali,2011). Secara
jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar
umum kriteria pengujian yang digunakan
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan
adalah sebagai berikut:
Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP).
a. Jika t-Sig. > 0,05 (α) H0 diterima
Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian
b. Jika t-Sig. < 0,05 (α) H0 ditolak
Azis (2008), Putra (2008), dan Fitriani dan
Tabel 9 di bawah ini merupakan tabel hasil
Saputra (2009).
untuk
t-statistik
menggunakan SPSS. Dari tabel 9 diperoleh
mengetahui
pengaruh
pengujian t. (lihat tabel 9)
Dari persamaan regresi di atas
Tabel 9 Hasil Pengujian t
diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif jumlah WP OP terdaftar terhadap jumlah
Maka dari hasil di atas diperoleh persamaan
penerimaan PPh OP karena koefisien untuk jumlah WP OP bernilai positif 1,219. Hal ini
regresi sebagai berikut : Y = 8,852 + 1,219LnX1 + 0,067LnX2 +
berarti bahwa terjadi kenaikan penerimaan PPh OP sebesar 1,219 setiap penambahan
6,138X3
satu orang WP OP dengan anggapan bahwa Cons tant LnX
B
t
Sig.
8,852
5,079
0,000
1,219
9,351
0,000
0,067
1,477
0,149
6,138
9,196
0,000
α 0,05
Kesimpulan
0,05
H1 diterima
0,05
H2 ditolak
0,05
H3 diterima
1
LnX 2
X3
Pengaruh Jumlah Wajib Pajak
Orang
variabel lain tidak mengalami perubahan. Kesimpulannya adalah semakin banyak jumlah WP OP yang terdaftar maka semakin besar jumlah PPh OP yang diterima. Jumlah WP
OP
terdaftar
yang
Pribadi Terdaftar (X1) terhadap Jumlah
meningkat menunjukkan bahwa jumlah
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
pembayar pajak yang meningkat sehingga
Pribadi (Y)
terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh OP yang diterima. Pada dasarnya wajib 9
pajak tahu bahwa penerimaan pajak yang
1 orang dengan anggapan bahwa variabel
diperoleh
lain tidak mengalami perubahan.
digunakan
kebutuhan
negara
untuk
membiayai
(Fitriani
dan
Saputra,2009).
Hasil
tersebut
konsisten
dengan
penelitian Adrianti (2013) yang menyatakan bahwa pertambahan jumlah WP OP di KPP
Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak
Pratama Tanjungpinang kurang optimal,
Orang Pribadi (X2) terhadap Jumlah
yang mana kegiatan ekstensifikasi tersebut
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
hanya merupakan kegiatan yang berkaitan
Pribadi (Y)
dengan penambahan jumlah wajib pajak
Ekstensifikasi wajib pajak orang
terdaftar dan perluasan objek pajak yang
pribadi tidak berpengaruh terhadap jumlah
tidak efisien, serta tidak tepat sasaran.
penerimaan
orang
Begitu juga dengan ekstensifikasi di KPP
pribadi. Dari tabel 9 diperoleh Nilai Sig.
Pratama Padang yang kurang efisien dan
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi
tidak tepat sasaran dibandingkan dengan
(LnX2) 0,149 > 0,05, hal ini berarti H0
ekstensifikasi
diterima dan H2 ditolak. Hasil ini konsisten
Tanjungpinang.
Pajak
Penghasilan
di
KPP
Pratama
dengan hasil penelitian Adrianti (2013). Hal tersebut disebabkan oleh ekstensifikasi yang
Pengaruh Rasio Pencairan Tunggakan
kurang optimal, yang dapat dilihat dari
Pajak (X3) terhadap Jumlah Penerimaan
jumlah WP OP terdaftar baru menurun dari
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
tahun 2010 s.d 2012. Namun tidak konsisten
Rasio pencairan tunggakan pajak
dengan hasil penelitian Hidayat (2008),
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan
Fitriani dan Saputra (2009), dan Vergina dan
Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan
Juwita (2013) yang memperoleh hasil bahwa
H3
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi
menggunakan SPSS. Dari tabel di atas
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan
diperoleh
Pajak Penghasilan orang pribadi.
tunggakan pajak (X3) 0,000 < 0,05, hal ini
Dari persamaan regresi di atas
yang
telah
nilai
diuji
Sig.
dengan
rasio
t-test
pencairan
berarti H0 ditolak dan H3 diterima. Maka
diperoleh bahwa jumlah penerimaan PPh OP
rasio
pencairan
tunggakan
pajak
meningkat hanya sebesar 0,067 setiap
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan
penambahan WP OP terdaftar baru sebanyak
Pajak Penghasilan orang pribadi. Hasil ini 10
konsisten dengan hasil penelitian Dewi
di KPP Pratama Padang, dengan faktor-
(2007), Fitriani dan Saputra (2009), dan
faktor jumlah wajib pajak orang pribadi
Cahya (2013).
terdaftar, ekstensifikasi wajib pajak orang
Dari persamaan regresi di atas
pribadi, dan rasio pencairan tunggakan
diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif
pajak,
rasio pencairan tunggakan pajak terhadap
sebagai berikut :
jumlah penerimaan PPh OP karena nilai
1. Semua variabel dalam penelitian ini
koefisien untuk rasio pencairan yunggakan
bebas dari masalah asumsi klasik. Data
pajak bernilai positif 6,138. Hal ini berarti
terdistribusi
normal,
bahwa terjadi kenaikan jumlah penerimaan
autokorelasi,
dan
PPh
multikolinearitas.
OP
sebesar
6,138
setiap
terjadi
maka
dapat
ditarik
kesimpulan
tidak tidak
terjadi terjadi
pencairan tunggakan pajak sebesar 1 %
2. Dari hasil pengujian R square diperoleh
dengan anggapan bahwa variabel lain tidak
bahwa kemampuan variabel independen
mengalami perubahan. Semakin besar rasio
yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar,
pencairan tunggakan pajak maka semakin
ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi,
besar pula jumlah penerimaan PPh OP yang
dan rasio pencairan tunggakan pajak
diterima.
dapat menjelaskan variabel dependen
Semakin banyak utang pajak yang
yaitu
jumlah
penerimaan
Pajak
cair atau dibayar oleh WP maka akan sangat
Penghasilan orang pribadi sebesar 91,9
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan
%, sedangkan sisanya sebesar 8,1 %
PPh OP. Hal ini merupakan hasil dari
dijelaskan oleh variabel lain.
kegiatan penagihan yang dilakukan oleh
3. Jumlah
wajib
pajak
orang
pribadi
KPP Pratama Padang dengan sungguh-
terdaftar berpengaruh terhadap jumlah
sungguh agar tercapai target penerimaan
penerimaan Pajak Penghasilan orang
pajak yang telah direncanakan.
pribadi (H1)
E. PENUTUP Kesimpulan
Dari
hasil
pengujian
hipotesis
diperoleh bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) terdaftar
Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi
berpengaruh
terhadap
jumlah
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP). Semakin banyak 11
jumlah WP OP yang terdaftar maka
tunggakan pajak terhadap jumlah
semakin besar jumlah PPh OP yang
penerimaan PPh OP
diterima.
Hal
ini
berarti
bahwa
terdapat pengaruh positif jumlah WP
Keterbatasan Penelitian
OP
Penelitian
terdaftar
terhadap
jumlah
penerimaan PPh OP
penerimaan
terhadap
1. Dalam
jumlah
beberapa
penelitian
ini
terjadi
pengurangan variabel dari penelitian
Pajak Penghasilan orag
sebelumnya
pribadi (H2) Dari
memiliki
keterbatasan yaitu :
4. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpengaruh
ini
yaitu
jumlah
SSP
diterima. Pada penelitian sebelumnya hipotesis
terdapat empat variabel independen
diperoleh bahwa ekstensifikasi wajib
yaitu jumlah WP OP terdaftar, jumlah
pajak orang pribadi (WP OP) tidak
SSP diterima, ekstensifikasi WP OP,
berpengaruh
jumlah
dan rasio pencairan tunggakan pajak,
penerimaan Pajak Penghasilan orang
namun dalam penelitian ini hanya
pribadi (PPh OP). H2 ditolak.
terdapat tiga variabel independen
5. Rasio
hasil
pengujian
terhadap
pencairan
berpengaruh
tunggakan terhadap
pajak
yaitu
jumlah
Dari
terdaftar,
pengamatan
yang
cukup
hipotesis
pendek yaitu hanya tiga tahun (2010
pencairan
s.d 2012). Hal ini disebabkan oleh
berpengaruh
data lengkap yang tersedia di KPP
terhadap jumlah penerimaan Pajak
Pratama Padang untuk setiap bulan
Penghasilan orang pribadi. Semakin
adalah data tahun 2010 s.d 2012
besar rasio pencairan tunggakan pajak
karena KPP Pratama Padang baru
maka semakin besar pula jumlah
berdiri pada tahun 2009.
diperoleh tunggakan
pengujian
OP
pencairan tunggakan pajak. 2. Tahun
hasil
WP
ekstensifikasi WP OP, dan rasio
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (H3)
jumlah
bahwa pajak
rasio
penerimaan PPh OP yang diterima. Hal
ini
berarti
bahwa
pengaruh
positif
rasio
terdapat pencairan
Saran Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dipaparkan di atas, penulis memberikan 12
saran dan masukan yang dapat menjadi
wajib
pertimbangan kepada peneliti selanjutnya
tingkat inflasi, sanksi perpajakan, dan
yaitu :
lain sebagainya.
1. Bagi
peneliti
selanjutnya
memperluas
ruang
pendapatan
perkapita,
sebaiknya
2. Agar memperpanjang tahun pengamatan
lingkup
untuk dapat memperoleh hasil yang
penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktor lain
pajak,
lebih akurat.
yang berpengaruh
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan seperti kesadaran wajib pajak, kepatuhan
DAFTAR PUSTAKA Adrianti, Wella. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. 13
Azis. 2008. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang. Skripsi (S1). Universitas Diponegoro. Cahya. 2013. Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung). Skripsi (S1). Universitas Pasundan Bandung. Dewi, Ivana Puspa. 2007. Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu). Skripsi (S1). Universitas Brawijaya. Fitriani, Dina., & Saputra, Putu, M. A. 2009. Analisa Faktor – faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu), Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 3. No.2. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang. Hartoyo. 2013. Tugas Ekstensifikasi ke Depan. www.bppk.go.id. Hidayat. 2008. Pengaruh Kegiatan Ekstensi Terhadap Penerimaan PPh OP. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Kumala, Adiya. 2010. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009 di KPP Pratama Karanganyar. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Muliari, Ni Ketut., & Setiawan, Putu Ery. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Volume 6. No.1. Putra, Hendra Wahyu Adi. 2008. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees). Skripsi (S1). Universitas Widyatama. Santoso, S. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo Gramedia. Suhendra. 2013. detikFinance. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. 2001.
14
Vergina., & Juwita, Ratna. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Ekonomi Akuntansi : STIE MDP. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Salemba Empat : Jakarta. www.Ortax.com www.pajak.go.id
15
