KODE JUDUL : I.170
Executive Summary INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL MELALUI CAPACITY BUILDING DI DAERAH TUJUAN WISATA (DTW)
KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Peneliti/Perekayasa: 1. Drs. M. Azzam Manan, MA 2. Dra. DTP. Kusumawardhani, M.Si 3. Drs. Ujud Tahajuddin, MBA 4. Drs. Hayaruddin Siagian 5. Dra. Rochmawati
INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2012
EXECUTIVE SUMMARY Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan, Metodologi Pelaksanaan UMKM sebagai bentuk usaha ekonomi kerakyatan sejatinya mendapat tempat yang khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar perekonomian nasional dijalankan untuk mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi rakyat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat terhadap UMKM.Kontribusinya terhadap PDB nasional yang sangat signifikan, melebihi yang diberikan Usaha Besar, namun, UMKM tidak menikmati hasilnya. Sebab, kebijakan pembangunan
ekonomi
nasional
selama
tiga
fase
perkembangannya
telah
meminggirkan UMKM disamping UMKM sendiri juga memiliki kelamahan-kelemahan yang menghambat perkembangannya.
Masalahnya, kebijakan aktivitas ekonomi berdasarkan pasar bebas dan mengandalkan ‘penetesan ke bawah” (trickle down effect) yang pernah diterapkan pemerintah ternyata tidak efektif dalam mendatangkan dampak positif terhadap UMKM.Manfaat yang diterima UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang utama tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikannya.Realitasnya di dunia bisnis terdapat kecenderungan usaha besar semakin membesar sementara usaha kecil semakin mengecil atau bahkan bisa gulung tikar. Terbukti, sebagian usaha kecil terpaksa gulung tikar ketika harus berhadapan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, khususnya yang mengandalkan pasokan bahan baku produksi dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keuangan pusat dan daerah telah melahirkan
perubahan yang
cukup signifikan antarpelaku
pembangunan
dan
antarpengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan pengusaha kecil, wewenang pemerintah daerah malah semakin besar dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM.Namun praktiknya, otonomi daerah masih menghadapi kendala yang harus segera dicari jalan keluarnya. Kendalanya
antara
lain
adalah
kurangnya
kreativitas
dan
partisipasi
masyarakat secara lebih kritis dan rasional. UMKM tidak mampu mengorganisasikan diri sehingga mampu melakukan tindakan kolektif secara produktif, efektif, dan efisien.Ketidakmampuan ini disebabkan karena lemahnya kemampuan manajerial dan vested-interest dari para pelaku UMKM itu sendiri. Pengorganisasian selama ini diartikan secara sangat sempit yaitu proses pelembagaan untuk mewadahi mereka dalam suatu organisasi dengan segala prosesdur administrasi dan perikatan lain secara baku, tanpa menampakkan manfaat nyata dari pelebagaan itu sendiri. Padahal dengan pengorganisasian yang baik dan benar UMKM dapat menjadi kekuatan lobi yang efektif, diantara UMKM dapat melakukan pengepulan sumber daya atau pooling of resources dengan cara membentuk jaringan usaha untuk melakukan pembelian atau penjualan bersama. Padahal, di tengah era globaliasi yang serba cepat, masyarakat diharapkan memiliki daya tahan adaptasi yang tinggi agar mampu menjalani kehidupan masa depan dengan sukses. Oleh karena itulah pemberdayaan UMKM yang dalam peneltian ini adalah pengembangan pengusaha kecil melalui capacity building di daerah tujuan wisata merupakan hal mendesak mengingat antara.usaha kecil di satu pihak dan pariwisata di pihak yang lain terdapat keterkaitan yang erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong agar pengusaha kecil yang terdapat di daerah tujuan wisata (DTW) Bali dapat meningkatkan perannya dalam dinamika dan kontribusinya terhadap akselerasi ekonomi lokal maupun nasional. Upaya pengembangan pengusaha kecil hanya akan berhasil apabila dilakukan sesuai strategi yang tepat, yang disusun secara konseptual berdasarkan komitmen para stakeholders, khsusnya pemerintah dan pengusaha kecil untuk diterapkan sesuai kebutuhan. Dengan demikian diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan perolehan manfaat (benefit) ekonomi yang sepadan, yang tidak kalah dari manfaat yang didapat oleh para pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar. Pentingnya pemberdayaan UKM dilakukan juga karena sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional – Visi 2020 dimana Indonesia akan menjadi
sebuah Negara industri maju baru. Salah satu dari empat pendekatan pembangunan industri masa depan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah persebaran industri dengan penekanan pada pengembangan industrikecil dan menengah pada setiap tahap atau mata rantai. Tiga pendekatan yang lainnya adalah peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pengembangan klaster industri, dan pembangunan industri yang berkelanjutan. Adapun target dari penelitian ini adalah dihasilkannya buku yang di dalamnya terlihat dengan jelas rumusan konsep tentang strategi pengembangan pengusaha kecil yang bersifat konseptual, terencana (well planned), berkelanjutan, dan implementatif melalui capacity building. Rumusan strategi pengembangan pengusaha kecil tersebut akan dijadikan rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, khususnya pemerintah selaku pembuat regulasi dan pelaku-pelaku ekonomi agar menjadi landasan dan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan pengusaha kecil secara komprehensif dan konseptual. Secara menggunakan
metodologis,
penelitian
pendekatan
fungsional
kualitatif dalam
ini
bersifat
konteks
deskriptif
capacity
building
analitis yang
menekankan kondisi, pelaksanaan, dan keberlangsungan fungsi elemen-elemen pokok dalam usaha kecil yang meliputi modal fisik, modal manusia (human capital), manajemen, dan regulasi. Data
melalui wawancara mendalam dan FGD dengan
informan pejabat instansi terkait dan pengusaha kecil di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali,
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Administrasi Manajerial Sesuai kaedah ilmiah, kegiatan penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dalam 11 tahapan penelitian, mulai dari penelusuran/ studi literatur sebagai langkah awal untuk menyusun proposal sampai ke pengumpulan data primer dari tanggal 23 Juli 2012 sampai 8 Agustus 2012 di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali, penulisan dan akhirnya diseminasi hasil penelitian. Secara keseluruhan, kegiatan penelitian ini terlaksana dengan baik. Respon dan sambutan pemerintah daerah dan pengusaha kecil di Bali sangat positif. Namun demikian, kegiatan penelitian juga menemui masalah-masalah kecil administratif di
lapangan dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data lapangan yang tidak tepat waktu terkait besaran pencairan dana bertahap yang kurang proporsional. Hambatan lain lebih bersifat spesifik lokasi penelitian dimana masyarakatnya sering terlibat dalam upacara adat dan ritual agama Hindu yang cukup padat, sehingga banyak jadwal lapangan yang berubah.
Dari segi administrasi keuangan, semua dana digunakan sebagai proporsional dan berimbang sesuai peruntukannya dan dibukukan dengan rapi berikut bukti-bukti. Dana tahap I berhasil terserap 74,2%. Penyerapan anggaran membaik setelah turunnya dana tahap II, mencapai 94,6% per Juli 2012. Persentase penyerapan angaran dapat mendekati 100% menjelang dana tahap III atau dana tahap akhir cair.
Metode Pencapaian Kinerja Hasil Litbangyasa Secara metodologis, data yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah kualitatif sebagai data primer yang dikumpulkan dari informan pengusaha kecil dan pejabat instansi terkait melalui wawancara mendalam dan FGD dan data sekunder dari catatancatatan tertulis/ dokumen.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan
fungsional dalam konteks capacity building yang menekanakan pada keberlangsungan fungsi elemen-elemen pokok dalam usaha kecil yang meliputi modal fisik, modal manusia (human capital), manajemen, dan regulasi. Keberhasilan kegiatan penelitian ini ditandai dengan kerjasama yang baik dan produktif antara sesama SDM penelitian dan antara peneliti dengan narasumber atau informan di lapangan, baik pengusaha kecil maupun pejabat instansi terkait. Kerjasama tersebut terbina karena faktor kesamaan visi tentang pentingnya usaha kecil dan strategi pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.
Sinergi Koordinasi Kelembagaan dan Program Tertib prosedural birokrasi yang dipatuhi dan komunikasi persuasif dengan pejabat instansi terkait telah memungkinkan sinergi koordinasi kelembagaan-program berjalan dengan baik. Dampak positifnya, akses untuk melakukan pengumpulan data lapangan menjadi sangat terbuka dan data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan dengan
mudah, baik dari para pejabat instansi terkait maupun dari pengusaha kecil yang menjadi informan kunci penelitian. Sinergi koordinasi kelembagaan-program yang telah terbangun dengan baik akan tetap dipertahankan sampai berakhirnya kegiatan, bahkan sampai implementasi rumusan strategi pengembangan pengusaha kecil yang dihasilkan dari penelitian ini. Caranya adalah dengan melakukan diseminasi hasil penelitian dan mendorong pemerintah daerah penelitian dan pengusaha kecil mempelajari untuk kemudian mau menerapkannya dalam program dan kebijakan pembangunan ekonomi. Jika ini terjadi, maka peneltian dapat dianggap berhasil dan bermanfaat dalam arti yang sesungguhnya.
Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Sebuah penelitian kebijakan seperti ini dapat dianggap berhasil dalam arti luas jika hasil-hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat sasaran khususnya dan siapa saja yang membutuhkannya secara berkelanjutan. Untuk itu disarankan agar pengambil kebijakan memelajari dan memasukkannya dalam program lembaga untuk diterapkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sebagaimana lazimnya kegiatan suatu penelitian, daerah dimana penelitian dilakukan hanyalah merupakan sampel. Oleh karenanya hasil-hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi daerah itu saja tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain Indonesia yang mempunyai masalah dan karakteristik yang kurang lebih sama dengan daerah penelitian. Artinya, hasil penelitian sejatinya ditujukan juga bagi daerah-daerah lain secara nasional. Dalam konteks keberlanjutan pemanfaatan hasil penelitian secara nasional, tim penelitian akan mendiseminasikan hasil penelitian ini kesejumlah daerah yang relevan. Langkah ini bias dilakukan pada saat terbitnya buku hasil penelitian maupun sesudah adanya penyempurnaan berdasarkan respon dari daerah penelitian. Kegiatan penelitian ini akan maksimal capaiannya jika diikuti dengan langkahlangkah susulan. Salah satunya adalah melakukan dialog dan diskusi hasil-hasil penelitian dengan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah dan pengusaha kecil di Bali. Langkah lainnya adalah melakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh data dan analisis yang mendalam termasuk kajian tentang jenis-jenis usaha kecil
lainnya di Bali yang juga memiliki prospek untuk berkembang. Kegiatan tambahan berupa kajian terhadap usaha-usaha kecil lainnya itu dimaksudkan untuk mendapatkan perbandingan agar rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan pengusaha kecil tersebut bersifat komprehensif dan aplikatif.
