EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi

Volume 14 no. 2 - Mei 2014

EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI PROVINSI SULAWESI UTARA Andreas Winsy Waraney Kindangen, Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado e-mail: [email protected]

ABSTRAK Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010. Begitu juga untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UndangUndang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Kata kunci : sistem administrasi, pajak penghasilan, PPh pasal 21.

ABSTRACT Income tax article 21 is a tax on income by the name and any form in connection with employment or office services and activities undertaken by private persons. This study is conducted in the province of North Sulawesi Inspectorate. Purpose of this study was to determine whether administration system of the Income Tax Article 21 is in conformity with Tax Laws Number 36 of 2008 and Government Regulation Number 80 of 2010. Methods of analysis used in this study was a descriptive study. Results showed that the counting, depositing, and reporting of Income tax Article 21 is in conformity with the Taxation Law Number 36 of 2008 and Government Regulation Number 80 of 2010. Keywords : administration system, income tax, tax article 21.

59


A.


PENDAHULUAN

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Di Indonesia sebagian besar pendapatan Negara di peroleh dari sektor pajak. Suatu Negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian perekonomian Negara tersebut menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman Negara maju lainnya ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya. Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Berdasarkan Self Assessment System, masyarakat atau wajib pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kekantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah berharap dengan self assessment system, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Untuk itu saya ingin membahas tentang evaluasi sistem administrasi PPh Pasal 21 karena tanggapan masyarakat terhadap pajak masih saja negatif dan bagi sebagian perusahaan atau organisasi masih terdapat kendala mengenai sistem administrasi pajak dalam hal ini meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam kantor pemerintah, bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah pemungutan/pemotongan uang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam PP 80 Tahun 2010. (Suwardi, 2011, “Panduan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bendaharawan Pemerintah.” http:/ /www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan /index.php?view= article&id= 138) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah aparat pengawas internal pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Keberadaan lembaga pengawas internal ini diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan nama (nomenklatur) atas lembaga pengawas internal pemerintah daerah ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dibentuklah lembaga pengawasan internal pemerintah daerah dengan nama Inspektorat Wilayah Provinsi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 maka Inspektorat Wilayah Provinsi berubah menjadi Badan Pengawas Provinsi. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 60



pemerintahan daerah maka sampai dengan saat ini sebutan Badan Pengawas diubah menjadi Inspektorat Provinsi. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011) Fungsi Pajak Terdapat duafungsi pajak : 1. Fungsi Budgetair 2. Fungsi Regulerend Syarat Pemungutan Pajak 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menegekan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimabangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. 3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak sebagai berikut : 1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus di bayar. 3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan mengeluarkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

61



Pengelompokan Pajak 1. Menurut Golongannya a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 2. Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penggenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal. 3. Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak ada tiga sistem : a. Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi. c. With Holding System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Menurut Soemitro, R (dalam Mardiasmo, 2009 : 4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut : 1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut : a. Hukum Tata Negara b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) c. Hukum Pajak d. Hukum Pidana Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

62



Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaanya dapat ditunda setelah ada keputusan lain. Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Dalam kantor pemerintah, bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah pemungutan/pemotongan uang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam PP 80 Tahun 2010. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak. a. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 5. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 6. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Surat Setoran Pajak (SSP) Surat setoran Pajak adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

63



Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/T ahun Matias Andika Yuwono (2007)

Judul

Tujuan

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Penetapan biaya jabatan beserta perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap di PT. X

Pengemban gan deskripsi kasus

Pelaksanaan proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap di PT. X masih terdapat kesalahan,dilakukan penyelesaian kasus ini agar perusahaan bisa mengetahui cara penetapan biaya jabatan dan metode perhitungan yang sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia

Persamaannya yaitu penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi

Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian

Sudiyanto (2005)

Sistem administrasi pajak penghasilan di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang

Bertujuan untuk mengetahui dan menilai cara penetapan biaya jabatan dan metode perhitungan pajak penghasilan 21 di PT. X apakah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia Bertujuan untuk mengetahui dan menilai sistem administrasi pajak penghasilan di PT. (persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang apakah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak

Deskriptif

Sistem administrasi pajak penghasilan di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam penerimaan pajak sangat baik

Persamaannya terletak pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan UndangUndang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian

Penulis berharap dari hasil pembahasan tentang evaluasi sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat mengetahui apakah Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul skripsi “Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 di Inspektorat Sulawesi Utara, disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

64


B.


METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti bertujuan menguji sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di instansi yang diteliti, membandingkan hasil perhitungan dan observasi penelitian yang didapat dengan sistem administrasi yang digunakan oleh instansi itu sendiri. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah penggunaan sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dari instansi tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tempat dan Waktu penelitian Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Kompleks Kantor Gubernur Sulut Jl. 17 Agustus Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 20 November 2013. Prosedur Penelitian 1. Memilih masalah 2. Studi pendahuluan 3. Merumuskan masalah 4. Memilih pendekatan 5. Menentukan variabel dan sumber 6. Menentukan dan menyusun instrumen 7. Mengumpulkan data 8. Analisis data 9. Menarik kesimpulan 10. Menyusun laporan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai kondisi organisasi, seperti profile Inspektorat. 2. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data berupa daftar gaji dan daftar penghitungan PPh Pasal 21 pegawai Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Sumber Data 1. Data Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber selaku objek penelitian, dalam hal ini narasumber tersebut adalah bendahara, bagian tata usaha dan pimpinan setempat yang berhubungan dengan pencatatan gaji pegawai serta penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. 3. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data tersebut diperoleh penulis dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, daftar gaji pegawai, daftar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan lain-lain. Metode Pengumpulan Data 1. Teknik Observasi Pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang digunakan instansi yang akan dibandingkan dengan peraturan dan perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku yang dibahas dalam penelitian ini, dalam hal ini melakukan observasi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 2. Teknik Wawancara Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitan yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh 65



bendahara dan staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan penelitian yang diteliti. 3. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referansi lainnya. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. A. Perhitungan PPh Pasal 21 Dalam perhitungan yang menyangkut PPh Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara ini, Mulanya harus mengetahui subjek pajak yang dituju. Dalam hal ini wajib pajak. Dimana wajib pajak disini adalah pegawai golongan III dan IV di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 1. Pegawai Golongan III PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto ) x tarif PPh 21 atas PP 80 thn 2010 2. Pegawai Golongan IV PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto ) x tarif PPh 21 atas PP 80 thn 2010 B. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 a. PPh Pasal 21 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. b. Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. c. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah untuk dianalisa. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini, data yang diperoleh dapat digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Secara rinci dapat peneliti uraikan tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini, yaitu : 1. Mengumpulkan daftar gaji pegawai, dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21. 2. Mengevaluasi sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Menyimpulkan dan memberikan saran kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Definisi Operasional Evaluasi sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara meliputi : a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah suatu penghitungan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk pegawai pemerintah golongan III dan golongan IV dikenakan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pembayaran pajak yang di lakukan pemotong pajak dengan menyetor pajak ke kantor pos atau bank. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 66



c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah melaporkan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

C.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah aparat pengawas internal pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Keberadaan lembaga pengawas internal ini diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan nama (nomenklatur) atas lembaga pengawas internal pemerintah daerah ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dibentuklah lembaga pengawasan internal pemerintah daerah dengan nama Inspektorat Wilayah Provinsi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 maka Inspektorat Wilayah Provinsi berubah menjadi Badan Pengawas Provinsi. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka sampai dengan saat ini sebutan Badan Pengawas diubah menjadi Inspektorat Provinsi. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tugas Pokok : Membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Visi : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih melalui Pengawasan Yang Komprehensif dan Profesional. Misi : 1. Meningkatkan kualitas pengawasan melalui aparatur yang profesional. 2. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 3. Menumbuhkembangkan sinergitas dengan lembaga pengawasan lainnya. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah : 1. Penghitungan Pajak Penghasilan sebulan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp xxx Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan: Tarif PP 80 thn 2010 x Penghasilan Kena Pajak Rp xxx 2. Penghitungan Pajak Penghasilan setahun Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun: (Tarif PP 80 thn 2010 x Penghasilan Kena Pajak sebulan) x 12 Rp xxx Penghitungan tersebut diatas dilakukan oleh bendahara pengeluaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara ibu Merlyn C. T. Kalumata, SE. Berdasarkan penelitian penulis, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Inspektorat Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010. Dimana terjadi pemotongan penghasilan pegawai eselon III sebesar 5% dan pegawai eselon IV sebesar 15%. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dihitung dari gaji bulanan yang terkena pajak. Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 yang berkaitan dengan PPh 67



dari perhitungan tersebut akan diperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan yang terutang. Tiap bulannya pajak penghasilan tersebut dipotong, disetor dan dilaporkan ke kantor pajak. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dihitung secara bulanan karena gaji dan tunjangan pegawai di bayarkan setiap bulan. Dimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung secara manual oleh bendahara Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Batas waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 21 oleh wajib pajak berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2008 adalah tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Pada Penelitian ini penyetoran pajak yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tiap bulannya paling lambat disetor 11 hari sebelum tenggat waktu yang terjadi pada masa pajak bulan Mei 2013 yang dibayarkan tanggal 31 Mei 2013. Sedangkan untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara biasanya dilakukan 1 hari setelah penyetoran. Pelaporan pajak yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara paling lambat terjadi pada masa pajak bulan Mei 2013 yang dilaporkan tanggak 3 Juni 2013.Walaupun begitu pelaporan tersebut masih sesuai dengan peraturan karena batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikut setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Pembahasan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara diambil 20 orang yang terdiri dari pegawai golongan III 15 orang dan pegawai golongan IV 5 orang sebagai sampel penelitian. Berdasarkan data yang didapat, pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan baik, dimana untuk penghasilan pegawai golongan III di potong 5% sehingga telah sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2010. Untuk pegawai golongan IV dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15%. Diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 untuk penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan untuk pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

D.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: 1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. 68



Dengan begitu Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang meliputi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 di Inspektorat Sulawesi Utara telah dikelolah dengan baik. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Dengan suksesnya pengelolahan sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 di instansinya, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara harus terus menumbuhkembangkan sinergitas kepada setiap lembaga pengawasan lain di kabupaten/kota di Sulawesi Utara agar sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 di setiap daerah tersebut dapat dikelolah dengan baik. 2. Dokumen yang berisi catatan pajak, contohnya Surat Setoran Pajak (SSP), baiknya disimpan dengan baik agar supaya dapat berguna bagi penelitian di kemudian hari. 3. Pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara harus selalu memperbaharui informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku di setiap tahun agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak.

DAFTAR PUSTAKA Agoes dan Trisnawati. 2007. Akuntansi Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Andriani P. 2007. Dasar-Dasar Perpajakan. Penerbit Pustaka Universitas Terbuka, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. dikti.go.id/files/atur/PP80-2010PPh21.pdf google.co.id Kuncoro Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Penerbit ANDI. Jogjakarta Matias Andika Yuwono. 2007. “Penetapan Biaya Jabatan beserta Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di PT.X”. Skripsi. Universitas Kristen Petra Surabaya. Muljono, D., 2010. Panduan Brevet Pajak – akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan. Penerbit ANDI. Jogjakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010, Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Jogjakarta. skripsiakuntansiku.co.id Sudiyanto. 2005. “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang Suwardi, 2011, “Panduan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bendaharawan Pemerintah.” http:/ /www.bppk.depkeu.go.id/bdk/medan/index.php?view=article&id=138 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008. (2008). Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Waluyo. 2010. Memahami Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Pajak Penghasilan 21. Penerbit DBW Tax Center. Jakarta.

69

EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Recommend Documents