EVALUASI PASCA DIKLAT

MAJALAH

KNPK DAFTAR ISI

EDISI VII NOVEMBER 2012

LEMBAR UTAMA

Evaluasi Pasca Diklat

3

Evaluasi Pasca Diklat (Post Training Evaluation) itu penting. Evaluasi Pasca Diklat yang lebih dikenal dengan sebutan (epasdik) adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah diklat selesai dan alumni diklat kembali ke tempat tugasnya masing-masing, untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan hasil diklat dalam pekerjaanya.

LEMBAR KN 9 Analisi Penentuan Nilai Intrinsik Saham

PT. TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING (Tbk)

Dalam melakukan investasi di bursa efek, investor memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai tempat dan jenis investasi yang akan digunakan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu investasi menguntungkan atau tidak adalah dengan melakukan analisis penentuan nilai intrinsik saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

LEMBAR PK

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, termasuk Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kontrak kerja sama

Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Lembar Kediklatan

39

Info Diklat

44

Lembar Refleksi

48

MAJALAH

KNPK

Menuju Pengelolaan Kekayaan Negara

31

Perimbangan Keuangan yang Profesional &Apa Kata Mereka

Penanggung Jawab Syamsu Syakbani Pemimpin Redaksi Ennoch Sindang Wakil Pemimpin Redaksi Kusumaningtyas Redaktur Pelaksana Herri Waloejo, Harada,Chatarina P. Dyah I., Arvan Carlo Djohansjah, Sumini, Ak., Oktavia Ester Pangaribuan, Rahmad Guntoro, Agni Indriani, Tanda Setya, Rini Swasti Andari, Margono, Listiyarko Wijito, Retno Utari, Taufik Cahyo Sudrajat, Desain Grafis & Fotografer Mirma Yudha Firdausi, Eri Yuli Prastanto Sekretariat Adfuadi, Bambang Belani Pradana, Nurul Firdausy Alamat Redaksi: JL. BINTARO UTAMA RAYA, SEKTOR V, BINTARO JAYA, TANGERANG 15222 TELEPON (021)73883005 FAX (021)7361660 email: [email protected]

Redaksi menerima artikel untuk dimuat di dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 12pt spasi 1.5 maksimal 5 halaman A4. 2 KNPK Artikel dapat dikirim ke: [email protected] Redaksi berhak untuk mengubah isi tulisan tanpa merubah maksud substansi. Edisi Perdana I Mei 2011

Oleh: Harada (Kasubbid Evaluasi Diklat Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat KNPK

PROSES

EVALUASI PASCA DIKLAT Evaluasi Pasca Diklat (Post Training Evaluation) itu penting. Evaluasi Pasca Diklat yang lebih dikenal dengan sebutan (epasdik) adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah diklat selesai dan alumni diklat kembali ke tempat tugasnya masing-masing, untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan hasil diklat dalam pekerjaanya. Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK

3

D

ari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Epasdik, me­ mang memiliki manfaat yang pen­ ting bagi sebuah proses pe­nye­lenggaraan diklat. Terkait dengan hal tersebut, redaktur Majalah KNPK berhasil mewawancarai Bapak Baihaqi sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat KNPK. Berikut dituturkan kem­bali dari wawancara tersebut. Pusdiklat KNPK, sebagai institusi di lingkungan BPPK, tugas utamanya ada­ lah menyelenggarakan Diklat. Sebagai rangkaian dari proses diklat didalamnya terdapat kegiatan evaluasi pasca diklat (epasdik). Apa yang menjadi tujuan dilakukannya evaluasi pasca diklat di­ ling­ kungan pusdiklat KNPK? Sebagaimana dimaklumi bahwa memang Epasdik itu penting adanya dalam rangkaian kediklatan. Di selenggarakannya Epasdik tentu ada yang melatarbelakanginya. Pertama bahwa kegiatan Epasdik sudah diamanahkan oleh Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor :024/ PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan BPPK, jadi ini merupakan landasan regulasinya. Lebih khusus lagi landasarn hukum pelaksanaan Epasdik adalah Keputusan Nomor :KEP-312/PP/2011 Tentang Pedoman

Evaluasi Pasca Diklat di Lingkungan BPPK. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh/ hubungan program diklat yang telah diselenggarakan di Pusdiklat KNPK ini terhadap kompetensi peserta diklat. Sedangkan yang ketiga ini sifatnya lebih evaluatif yaitu mengetahui materi diklat yang berpengaruh terhadap kompetensi peserta diklat sehingga kedepan dapat dilakukan penyesuaian. Latar belakang keempat dilakukannya Epasdik, untuk merumuskan rekomendasi strategis kepada user terkait (DJPK/DJKN) dalam rangka penyempurnaan program diklat dan pengembangan SDM. Bagaimana urutan proses pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat yang dilakukan di Pusdiklat KNPK ? Kegiatan Epasdik sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun dari Pusdiklat. Karena itu proses Epasdik dilakukan mendasarkan pada ketentuan yang ada. Kepala BPPK telah mengeluarkan Keputusan Nomor :KEP-312/PP/2011 Ten­ tang Pedoman Evaluasi Pasca Diklat di Ling­ kungan BPPK, inilah rujukan utama dalam pelaksanaan proses Epasdik. Seca­ra detail terdapat dalam Keputusan tersebut, namun secara

garis besarnya tahapan Epasdik dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap Persiapan Kegiatan ini dilakukan untuk me­ nentukan tujuan dan maksud dari dilaksanakannya Epasdik. Pada tahap ini juga dilakukan merumuskan informasi yang akan dicari dan menentukan cara peng­ umpulan datanya. Semua informasi tersebut dituangkan dalam proposal epasdik yang didalamnya memuat latar belakang, langkah-langkah, peneliti, res­ponden metode, waktu dan tempat ser­ ta biaya epasdik tersebut. Ini tahap per­siapan. Tahap Pengembangan Instrumen Tahap Pengembangan Instrumen, di­ lakukan untuk menentukan bentuk ins­ trumen yang akan digunakan, terus kepada siapa instrument tersebut ditu­jukan, mengukur validitas dan reabilitas dari instrumen yang akan digunakan da­ lam epasdik nantinya. Tahap ini lebih tek­nis dan semuanya tertuang dalam KEP-312/PP/2011. Tahap Pengumpulan Data Tahap ketiga ini, pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan banyak orang dan tempat yang tersebar. Di Pusdiklat KNPK tahap ini dilakukan untuk 2 user utama yaitu

Tabel .1 Langkah-Langkah Pengembangan Instrumen No.

Langkah

Keterangan

1

Penentuan variabel

Menentukan vasiabel yang bisa diukur

2

Konsep Teori

Menggali konsep variabel-variabel

3

Konstruksi

Menyusun kallimat atau pertanyaan

4

Definisi Konseptual

Menyusun kalimat-kalimat konseptual

5

Definisi Operasional

Mendefinisikan variabel-variabel yang akan diukur

6

Penetapan Instrumen

Memilih dan menetapkan instrumen yang akan digunakan

7

Kisi-kisi Instrumen

Menyajikan kisi-kisi instrumen dalam bentuk matriks, penjabaran variabel-variabel

8

Penulisan Butir Instrumen

Membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa diukur

9

Uji Coba Instrumen

Mengujicobakan instrumen kepada sampel yang setara dengan sampel yang akan diteliti

10

Analisis hasil uji coba

Menganalisis hasil uji coba, memilah butir yang memenuhi syarat, melakukan uji validitas dan reliabilitas

11

Revisi Instrumen

Memperbaiki instrumen atau menghilangkan butir pertanyaan yang kurang valid

12

Finalisasi Instrumen

Menyempurnakan instrumen berdasarkan hasil uji coba

13

Penggandaan Instrumen

Menggandakan instrumen yang telah difinalisasi

Sumber : KEP-312/PP/2011

4

KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

Ditjen Kekayaan Negara dan Dit­jen Perimbangan Keuangan. Kegiatan ini dilakukan dengan menugaskan tim epas­dik untuk mengumpulkan data dengan cara pengisian kuesioner, mau­pun wawancara bila diperlukan. Tahap Pengolahan dan Analisis Data Tahap Pengolahan dan Analisis Data ini bisa dibilang tahap statistiklah. Se­ luruh data yang ada di-input dan direkap untuk selanjutnya diolah dengan tools pengolah data, biasanya kita pakai SPSS atau eviews dan diawal-awal kita hanya gunakan excell untuk mengolahnya. Tahap Penyusunan Laporan Tahapan terakhir dari rangkaian Epas­dik yaitu, penyusunan laporan. Lapo­ ran ini intinya harus dibuat secara rincial dan jelas untuk selanjutnya disam­ paikan kepada pihak-pihak yang ter­ kait dengan hasil Epasdik ini. Begitu gam­baran secara garis besar tentang proses epas­dik. Dalam pelaksanaan Eva­ luasi Pasca Diklat, apa ken­dala-kendala yang di­ hadapi oleh Tim Epasdik ? Kendala yang biasanya dihadapi ketika melakukan Epasdik diantaranya, pertama dari sisi responden. Responden Epasdik yang tidak berada di tempat saat pelaksanaan survey, padahal sudah dikonfirmasi sebelumnya. Akhirnya data kita titipkan untuk selanjutnya dikirim via pos. Nah biasanya ketika dikirim ini lama sampai kepada kita. Ada juga responden yang mengikuti diklat teknis tertentu, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan yang diemban saat ini tidak sesuai dengan diklat tersebut, ini juga menjadi kendala. Apalagi dalam kegiatan Epasdik kita, ada kuesioner untuk rekan sejawat maupun atasan, jadi ini menyulitkan kalau responden tidak berada ditempat. Kedua dari sisi penyelenggaraan, lokasi responden yang menyebar ternyata tidak semuanya dapat dijangkau. Alasan salah satunya adalah keterbatasan pendanaan. Waktu pelaksanaan juga tidak mudah

disinkronkan dengan keberadaan responden, karena antara responden yang satu dengan yang lain tidak gampang untuk disinkronkan. Terkait dengan dana juga berpengaruh kepada petugas Epasdik yaitu, ada beberapa daerah yang dikunjungi tarif hotelnya lebih tinggi dari SBU, walau hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak/mitra yang dituju untuk mendapatkan informasi lebih awal tentang tarif hotel dan beberapa informasi lainnya. Kurang lebih itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Epasdik untuk saat ini, semoga kedepan kendala itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Metode apa yang dipakai untuk pengu­kuran Epasdik, dan bagaimana proses pengukurannya? Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Sedangkan, proses pengukurannya adalah pengua­saan pengetahuan dan meteri teknis diklat dijadikan sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebasnya diukur dengan memasukkan matadiklat-mata­ diklat pokok dalam diklat tersebut. Ini yang dilakukan sehingga nantinya didapatkan hasil

bagaimana hubungan antara diklat yang telah dilaksanakan dengan hasil setelah diklat. Apa yang menjadi produk akhir dari Epasdik dan hasil tersebut kegunaannya untuk apa? Seperti telah disampaikan dalam proses Epasdik, bahwa tahap akhir dari proses Epasdik adalah penyusunan laporan Epasdik. Laporan ini berisi seluruh rangkaian proses Epasdik dan yang terpenting adalah adanya rekomendasi strategis baik untuk perbaikan internal Pusdiklat KNPK ataupun untuk user. Apa yang menjadi harapan ke depan terhadap perbaikan pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat di Pusdiklat KNPK? Hapanan kedepan untuk pelaksaan Epasdik untuk tahuntahun berikutnya diharapkan lebih sistematis, terstruktur dan terencana lebih matang. Dengan demikian apa yang diharapkan dari adanya Epasdik dapat terpenuhi dengan baik. Disamping itu diklat yang akan dilaksanakan Evaluasi Pasca Diklat sebaiknya adalah diklat yang teknikal sehingga memudahkan untuk diukur secara objektif.n Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK

5

S

alah satu kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah Evaluasi Pasca Diklat (Epasdik). Dengan adanya kegiatan Epasdik ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui manfaat dari diklat terhadap peningkatan kinerja alumni dan lingkungan organisasi. Sedangkan bagi alumni sendiri dengan adanya Epasdik dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan karir pegawai yang telah mengikuti diklat. Artikel berikut memberikan informasi secara garis besar bagaimana Kegiatan Epasdik dilakukan oleh Pusdiklat KNPK pada tahun 2012.

SEKILAS

EVALUASI PASCA DIKLAT 2012 (PUSDIKLAT KNPK)

Tahap Persiapan Sebagaimana telah digariskan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor :KEP-312/PP/2011 Tentang Pedoman Evaluasi Pasca Diklat di Lingkungan BPPK, maka tahap persiapan dilakukan dengan menentukan tujuan dan maksud dari dilaksanakannya Epasdik. Selanjutnya juga dirumuskan informasi-informasi terkait dengan objek, kerangka teoritis, manfaat, narasumber yang dibutuhkan dan perlunya interaksi dengan audience

kunci. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan cara pengumpulan datanya. Semua langkah-langkah dan informasi tersebut di susun dalam proposal epasdik. Pada tahun 2012 Objek Epasdik yang dipilih oleh Pusdiklat KNPK meliputi 7 program diklat. Dari ketujuh program diklat tersebut 2 program dari DJPK dan selebihnya dari DJKN. Populasi alumni sebanyak 353 tersebar untuk tujuh program diklat yang dilakukan Epasdik. Lokasi peserta tersebar pada berbagai wilayah yang meliputi 19 lokasi. Jenis Data yang digunakan dalam Epasdik Pusdiklat KNPK merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara langsung, kepada alumni maupun rekan sejawat dan atasan langsungnya. Pengukuran yang digunakan dengan menggunakan Skala Likert. Skoring dibuat mulai Sangat Baik (5), Baik (4), Cukup (3), Kurang Baik (2) dan Tidak Baik (1). Analisis data dengan menggunakan Regresi Berganda dengan variable terikat (Y) Y: Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang yang akan diukur . Sedangkan variabel bebasnya

(X1,...Xn) meliputi mata diklat yang diajarkan dalam diklat yang diteliti. Berikut diberikan salah satu contoh dari penentuan variabel Epasdik Pusdiklat KNPK 2012. Sedangkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diklat meliputi Tim evaluasi pascadiklat Pusdiklat KNPK yang beranggotakan pegawai dari Pusdiklat, DJKN dan DJPK. Tahap Pengembangan Instrumen Setelah metode pengumpulan data ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam Epasdik. Intrumen tersebut dalam bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk pertanyaan dalam kuesioner. Untuk menyusun kuesioner tersebut dibentuk Tim penyusunan kuesioner sesuai dengan program diklat yang akan dilakukan Epasdik. Dalam penyusunan instrument tidak hanya melibatan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat KNPK saja namun melibatkan bidangbidang lainnya dan Widyaiswara sesuai kompetensinya. Bahkan juga mengundang narasumber untuk dapat membantu proses perumusan

POPULASI PER DIKLAT MANAJEMEN ASET

Oleh: Harada (Kasubbid Evaluasi Diklat Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat KNPK

Pusdiklat KNPK sebagai unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan (Diklat) di Lingkungan Kementerian Keuangan, senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan berupaya meningkatkan kualitas diklat yang diselenggarakan. Upaya meningkatkan kualitas ini merupakan tekat Pusdiklat KNPK untuk mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders.

PEMERIKSA PIUTANG NEGARA DASAR PENILAIAN PROPERTI DASAR SUPERVISOR TIK TINGKAT PEMULA PENGELOLAAN BMN PBB P2 BPHTB ANALISIS PEREKONOMIAN DAERAH

6

KNPK

Ed i s i VI VII AGUSTUS NOVEMBER 2012 2012

EdEd i s i sVII i VINOVEMBER AGUSTUS 2012

KNPK

7

penyusunan instrument agar sesuai dengan kaidah yang benar. Tahap Pengumpulan Data Pengumpulan data untuk Epasdik tahun 2012 Pusdiklat KNPK dilakukan dengan menugaskan pegawai untuk melakukan pembagian kuesioner secara langsung kepada responden. Responden tersebar dalam 19 wilayah. Sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan unit dan responden tentang penentuan tempat serta tanggal dilaksanakannya Epasdik. Responden dikumpulkan untuk selanjutnya mengisi kuesioner yang telah ditetapkan. Disamping responden alumni, juga dibagikan kuesioner kepada rekan sejawat alumni serta atasan langsung. Apabila pengisian data telah selesai maka dikumpulkan untuk dibawa kembali ke KNPK. Sedangkan apabila ada responden yang tidak bisa hadir pada saat pengisian kuesioner, maka dititipkan kepada pejabat yang berwenang untuk selanjutnya dikirimkan ke KNPK. Demikian juga hal ini berlaku untuk responden rekan sejawat dan atasan langsung alumni diklat yang menjadi responden Epasdik. Pada saat Epasdik, dapat juga dilakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam terkait Epasdik dengan responden. Disamping itu juga diingatkan kepada responden untuk dapat mengisi daftar pertanyaan terbuka apabila dirasa perlu.

8

KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

Setelah proses pengumpulan data selesai keseluruhan, maka dilakukan pengecekan atas hasil kuesioner yang telah diterima. Selanjutnya diinput dalam format tertentu yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses pengolahan data. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterprestasikan. Atas dasar input data yang telah dilakukan pada tahap pengumpulan data, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan analisi data regresi berganda. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan analisis dengan melakukan interpretasi atas hasil olahan yang telah dilakukan. Selanjutnya hasil olahan tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami dan dimengerti. Penyusunan Laporan Tahap penyusunan laporan merupakan tahapan terakhir dari proses Epasdik. Proses ini merupakan proses yang sangat penting karena dari seluruh proses sebelumnya disinilah terefleksikan hasilnya. Dalam penyusunan laporan ini tetap berpedoman kepada pedoman Epasdik

yang digariskan oleh BPPK. Seluruh rangkaian tahapan Epasdik dijelaskan dengan rinci dan mudah dimengerti. Apalagi laporan ini akan disajikan kebanyakpihak yang berkepentingang, sementara pihak-pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan Epasdik. Untuk itu penyajian yang simple, rinci dan mudah dipahami menjadi syarat dalam penyusunan laporan ini. Tata bahasa yang digunakan juga menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tepat (sesuai EYD). Dalam penyusunan Laporan Epasdik dilakukan dengan penyusunan draft terlebih dahulu. Dibahas oleh Tim dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat KNPK dan selanjutnya di rapatkan dengan bidang-bidang yang lainnya untuk mendapatkan masukan. Bahkan jika dipandang perlu dapat melibatkan tenaga ahli/ narasumber dari luar Pusdiklat. Apabila sudah disepakati maka final laporan dicetak serta disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terkait baik internal maupun eksternal BPPK. Demikian sekilas bagaimana proses penyusunan Epasdik di Pusdiklat KNPK untuk Tahun Anggaran 2012. n

Analisis Penentuan Nilai Intrinsik Saham

PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING (Persero) Tbk Pasca Kebijakan Insentif Pajak Lima Persen Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Jo. PP No. 81 Tahun 2007 Oleh: Arvan Carlo Djohansjah, S.E.M.Si

Muhammad Arkan Sahadat, S.ST

Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK

Pelaksana pada Ditjen Pajak

Oleh : Arv Muhamm

Dalam melakukan investasi di bursa efek, investor memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai tempat dan jenis investasi yang akan digunakan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu investasi menguntungkan atau tidak adalah dengan melakukan analisis penentuan nilai intrinsik saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK

9

D

engan mengetahui nilai intrinsik atau nilai wajar saham suatu perusahaan, maka investor akan mengetahui apakah saham yang diperdagangkan berada pada harga wajar, undervalued atau overvalued. Hal yang mempengaruhi nilai intrinsik saham suatu perusahaan dapat dikarenakan adanya faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan internal perusahaan yang dapat berupa tender offer, akuisisi dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan. Faktor eksternal lebih kepada kebijakan di luar perusahaan seperti kebijakan pemerintah yang dapat memberikan implikasi pada nilai saham perusahaan. Pada penelitian ini, penentuan nilai intrinsik saham perusahaan akan dikaitkan dengan faktor eksternal yang terjadi yaitu adanya kebijakan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terdapat pada Pasal 17 ayat (2b) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Insentif tersebut berupa pemberian pengurangan tarif 5% kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pemberian insentif ini bertujuan agar perusahaan menjadi perusahaan terbuka, yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pengawasan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Dengan adanya pengurangan tarif pajak sebesar lima persen dapat meningkatkan arus kas atau laba bersih perusahaan, yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam rangka pembagian dividen atau kepentingan lain. Peningkataan arus kas perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan termasuk nilai saham perusahaan. Pada penelitian ini, dalam menentukan nilai intrinsik saham

10 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

perusahaan digunakan analisis fundamental yang lebih bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Untuk menentukan nilai intrinsik saham perusahaan dibutuhkan laporan keuangan yang telah diaudit dan telah dipublikasikan, yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Penentuan nilai intrinsik saham, diperlukan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi karena nilai saham yang diperdagangkan di bursa efek, belum tentu merupakan nilai wajar dari saham itu sendiri. Analisis terhadap laporan keuangan untuk menilai saham suatu perusahaan dapat menggunakan informasi laba bersih, karena bagi sebagian investor dianggap sebagai kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen. Informasi lain yang dianggap dapat menggambarkan keadaan laporan keuangan perusahaan adalah laporan arus kas yang menyajikan

posisi keuangan dari segi aliran kas keluar dan kas masuk pada suatu periode. Adanya kebijakan penurunan tarif pajak bagi emiten yang memenuhi syarat tertentu yang terdaftar di bursa efek merupakan salah satu cara untuk meningkatkan gairah dunia usaha terutama bagi perusahaanperusahaan yang tercatat di bursa efek. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk merupakan salah satu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006 dan termasuk perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapat fasilitas insentif pajak namun hingga tahun 2010 belum menggunakan fasilitas insentif pengurangan pajak tersebut. Pada dasarnya insentif pajak secara otomatis akan digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas insentif.

Hal ini dikarenakan penggunaan fasilitas insentif pajak dapat memberikan penambahan arus kas perusahaan yang dapat memberikan implikasi pada nilai usaha dan nilai saham perusahaan. Kebijakan insentif pada beberapa industri atau bidang usaha seperti manufaktur, perdagangan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai usaha atau nilai saham perusahaan. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk secara umum bergerak di bidang jasa konstruksi atau dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi rancang bangun, perekayasaan, pengadaan dan konstruksi bangunan, infrastruktur, industri pabrik, perdagangan dan jasa. Adanya anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tidak berpengaruh terhadap adanya insentif pajak Pasal 17 ayat (2b) Undang-undang Pajak Penghasilan karena merupakan penghasilan yang terkena pajak final, menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Model penelitian yang digunakan adalah model simulasi untuk menentukan nilai intrinsik saham perusahaan yang dinilai setelah perusahaan menggunakan insentif pengurangan pajak lima persen dan melihat pengaruh dari kebijakan insentif tersebut terhadap nilai saham perusahaan. Hal ini untuk membuktikan apakah insentif pajak berpengaruh terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Analisis Penentuan Nilai Intrinsik Saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk Pasca Kebijakan Insentif Pajak Lima Persen” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai intrinsik saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk setelah menggunakan insentif pengurangan pajak lima persen dan menilai seberapa jauh pengaruh adanya insentif pajak lima persen terhadap nilai saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk yang dibandingkan dengan harga pasar saham perusahaan pada tanggal 30 Desember 2010.

Kebijakan insentif pajak Insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas pajak, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan potensi pajak yang ada. Salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah pemberian pengurangan pajak 5 (lima) persen bagi emiten. Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa: “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Peraturan lebih lanjut yang men­ jelaskan persyaratan bagi perusahaan atau emiten yang mendapat insentif pajak diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penu­ runan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang berbunyi: (1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang. (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan

saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak. (3) Masing-masing Pihak se­ba­gai­ mana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. (4) Ketentuan sebagaimana dimak­ sud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Kinerja perusahaan Laporan laba rugi perusahaan dalam kurun waktu 2008 sampai 2010 memperlihatkan perusahaan mendapatkan laba usaha terbesar pada tahun 2008 dan mengalami laba usaha yang paling sedikit pada tahun 2009. Pada tahun 2008 ketika krisis global terjadi, meski perusahaan memiliki laba usaha yang bagus, namun laba rugi sebelum pajak justru mengalami rugi sebesar Rp167,5 milyar. Hal ini lebih dikarenakan adanya kerugian selisih kurs yang merupakan unsur dari pendapatan (beban) lain-lain. Hal yang berbeda justru terjadi pada tahun 2009 di mana laba usaha perusahaan tidak terlalu besar namun dibantu dengan keuntungan atas selisih kurs. Nilai keuntungan selisih kurs dari yang tahun sebelumnya rugi sebesar Rp167,5 milyar menjadi laba sebesar Rp398,9 milyar pada tahun 2009 sehingga laba perusahaan sebelum pajak mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pendapatan perusahaan pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada tahun 2009, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: Penurunan pendapatan dari kontrak migas yang pada tahun 2009 sebesar Rp731,1 milyar menjadi hanya Rp352,9 milyar di tahun 2010; Penurunan pendapatan dari Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK

11

Uraian (1) Pendapatan Beban pendapatan Laba Kotor Beban usaha Laba usaha

2008

2009

2010

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

(3) 2.948.679.766 (2.441.292.747) 507.387.019 (331.256.201) 176.130.818

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.727.511.498 (2.371.033.784) 356.477.714 (287.089.969) 69.387.745

2.571.100.764 (2.220.738.456) 350.362.308 (224.485.818) 125.876.490

  95.700.377 229.649.773 325.350.150   4.139.485 398.877.380     84.290.332 97.262.814 181.553.146   217.324.234   (889.422)  

  62.138.189 (142.508.550) (80.370.361)   7.242.989 52.749.118     70.811.296 34.716.916 105.528.212   (52.779.094)   (2.378.172)  

216.434.812

(55.157.266)

Tax

116.753.296

Net income

(17.190.946)

15.995.508

(3.914.082)

43.583

1.020.188

Depreciation exp.

179.778.318

184.605.785

182.802.971

182.436.419

182.714.448

-

75.513.229

(28.200.360)

(5.733.753)

4.349.037

408.248.172

(45.488.019)

(100.005.031)

(88.195.466)

239.986.764

154.038.753

160.345.102

157.990.001

157.511.157

157.874.359

(91.622.047)

330.921.185

465.084.280

433.920.378

97.273.193

Capital Expenditure Change in working capital

Penghasilan (Beban) lain-lain Pendapatan hasil investasi Lain-lain bersih Penghasilan (Beban) lain-lain bersih   Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Laba (Rugi) konsolidasian sebelum pajak   Beban pajak penghasilan   Kini   tangguhan Jumlah beban pajak penghasilan   Laba (Rugi) bersih stlh beban pjk pnghsiln sblm hak minoritas   Hak Minoritas  

Laba (Rugi) bersih

17.158.261 (167.501.064)

75.508.872 (67.478.542) 8.030.330 (175.531.394) (4.592.448)

(180.123.842)

perdagangan menjadi Rp57,6 milyar ditahun 2010 dari Rp120 milyar ditahun 2009; Penurunan pendapatan dari bangunan industri menjadi Rp49,2 milyar pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2009 mencapai Rp110,5 milyar; Pendapatan dari jasa konstruksi pembangkit listrik mengalami peningkatan menjadi Rp1.748 milyar di tahun 2010 dari Rp1.443,4 milyar di tahun 2009. Beban pendapatan perusahaan pada tahun 2010 juga ikut menurun seiring dengan pendapatan yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Prospek bisnis Bisnis perusahaan yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2001 ini adalah Engineering Procurement and Construction (EPC), Independent Power Producer (IPP), bisnis batubara dan bisnis operasional dan pemeliharaan. Bisnis EPC

12 KNPK

112.917.041 (473.707.184) (360.790.143)

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

merupakan sumber utama pendapatan perusahaan pada tahun 2010, sebesar 95 persen dari total pendapatan perusahaan. Sebagian besar proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan pemasukan terbesar adalah berupa konstruksi pembangkit listrik. Bisnis penghasil listrik independen (IPP), merupakan bisnis yang dianggap cukup menjanjikan karena pada saat ini kebutuhan listrik Pemerintah Indonesia sangat mendesak. Keahlian perusahaan pada pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik akan sangat berguna dalam pengembangan IPP. IPP akan fokus pada pasar yang belum tersentuh di luar jaringan listrik utama JawaBali dengan fasilitas yang ukurannya jauh lebih kecil sekitar 20 sampai 300 megawatt. Kondisi ekonomi global yang menurun akibat krisis ekonomi di Eropa dan AS, menyebabkan pembangunan infrastruktur dalam negeri menjadi salah satu cara untuk

menjaga agar pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap bertumbuh. Pembangunan infrastruktur listrik adalah salah satu dari banyaknya pembangunan infrastuktur di Indonesia dan pada saat ini kebutuhan listrik dalam negeri belum dapat dipenuhi seluruhnya. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk., merupakan perusahaan yang sebagian besar usahanya bergerak di bidang pembangunan infrastruktur energi listrik. Perusahaan telah menjadi mitra PLN sejak lama dengan menangani beberapa proyek perusahaan pemerintah tersebut. Elektrifikasi nasional yang baru mencapai 66 persen, di mana diperkirakan masih terdapat 75 juta penduduk Indonesia yang belum merasakan listrik, mendorong pemerintah untuk membuat program percepatan listrik dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 10.000 MW. Program percepatan listrik yang diusung pemerintah sejak tahun

Interest (1-T) FCFF

2007 merupakan peluang usaha yang dimiliki perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya. Dengan bergulirnya program percepatan listrik 10.000 MW tahap I dan akan dilanjutkan dengan tahap II, maka perusahaan akan lebih fokus untuk mendapatkan proyekproyek tersebut yang nantinya dapat menambah pendapatan perusahaan.

122.417.897

120.532.183

121.277.949

listrik dengan bahan bakar energi terbarukan yaitu energi panas bumi. Program percepatan listrik tahap I, terdiri atas 35 proyek PLTU yang terdiri dari 10 proyek berada di Jawa dan 25 proyek lainnya berada di luar pulau Jawa. Tahap II direncanakan akan dibangun pembangkit listrik dengan total sebesar 6.415 MW yang dibangun PLN dan 4.262 MW

Total PV proyeksi arus kas dan nilai kontinuitas (dalam ribuan rupiah)

121.706.908

suatu perusahaan. Tingkat cost of debt yang menggunakan data dari tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan nilai rata-rata sebesar 6,01%. Dari nilai cost of equity dan cost of debt yang didapat, maka hasil perhitungan WACC perusahaan adalah sebesar 7,73%. Pertumbuhan kontinuitas yang 2.071.778.254

Nilai pasar aset non operasional (dalam ribuan rupiah)

251.359.757

Nilai perusahaan (dalam ribuan rupiah)

2.323.138.011

Jumlah saham beredar

15.799.456.267

Nilai intrinsik saham (dalam satuan rupiah) Hingga tahun 2010 perusahaan telah berhasil mendapatkan beberapa proyek dari program percepatan listrik 10.000 MW, baik yang langsung dikerjakan oleh perusahaan maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Program ini digulirkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan energi yang terus tumbuh rata-rata 6,8 persen per tahun dan ditujukan untuk memberikan pemerataan jangkauan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Program percepatan listrik 10.000 MW Tahap I, yang diprediksi akan selesai pada tahun 2013 mengutamakan pada pembangkit listrik dengan energi batu bara, sedangkan tahap II pada program percepatan listrik ini lebih mengutamakan pada pembangkit

147 dikerjakan oleh IPP. Penghitungan nilai saham Tingkat diskonto yang digunakan pada metode FCFF adalah WACC (Weighted Average Cost of Capital) yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para stakeholders. Penggunaan tingkat diskonto menggambarkan risiko yang terkait dengan besar kecilnya arus kas yang diterima, bila semakin tinggi risiko maka semakin tinggi suku bunga diskonto yang digunakan. Penghitungan tingkat diskonto menggunakan cost of equity dengan nilai sebesar 14,02% yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pihak yang melakukan investasi ekuitas pada

digunakan dalam perhitungan ini adalah sebesar 1,6% yang dihitung dari rata-rata pertumbuhan laba usaha dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Hasil perhitungan nilai intrinsik saham di mana nilai perusahaan yang diperoleh dibagi dengan jumlah saham yang beredar maka didapat nilai intrinsik dari saham perusahaan sebesar Rp147,- per lembar saham. Berkaitan dengan penelitian ini, penghitungan beban pajak perusahaan sudah disesuaikan dengan tarif pajak setelah diberikan pengurangan pajak sebesar 5 (lima) persen. Sebelum dikalikan dengan tarif pajak setelah insentif, dilakukan penyisihan atau koreksi fiskal terutama penyisihan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 13

Perhitungan penilaian saham juga menggunakan metode relative valuation sebagai metode pembanding penilaian saham. Perusahaan pembanding pada metode penilaian saham ini adalah Adhi Karya (Persero) Tbk., Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan Danayasa Arthatama Tbk dengan variabel pembanding antar perusahaan yaitu P/EBITDA, P/S dan P/BV. Perhitungan nilai saham dengan metode relative valuation, mendapatkan nilai intrinsik Basis Penilaian

Variabel Fundamental

Multiples

Indikasi Bobot NPE

Bobot

Bobot Tertimbang NPE

P/EBITDA P/S

469.851.639.000 2.571.100.764.000

5,18 0,81

2.436.118.970.448 2.071.662.669.470

35% 35%

852.641.639.657 725.081.934.314

P/BV

1.903.292.492.000

1,67

3.185.595.682.641

30%

955.678.704.792

Rata-rata Tertimbang Nilai Pasar Ekuitas

2.533.402.278.764

Saham beredar

15.799.456.267

Nilai intrinsik saham

160

Uraian

Nilai perusahaan (1)

FCFF Relative valuation Jumlah

Bobot (2)

Bobot tertimbang (3)

(4)

2.323.138.011.402

60%

1.393.882.806.841

2.533.402.278.764

40%

1.013.360.911.505

100%

2.407.243.718.347

Saham beredar

15.799.456.267

Nilai intrinsik saham

152

saham perusahaan sebesar Rp160,per lembar saham. Rekonsiliasi nilai saham Hasil rekonsiliasi perhitungan nilai intrinsik saham PT Truba Alam Ma­ nunggal Engineering Tbk dengan meng­ gunakan metode FCFF dan relative valuation, adalah sebesar Rp152,- per lembar saham. Bila diban­ ding­ kan dengan harga pasar pada tang­ gal 30 Desember 2010 yang sebe­ sar Rp79,- per lembar saham, maka nilai intrinsik saham hasil rekon­ siliasi menggambarkan posisi saham ma­sih undervalued. Kesimpulan Pemberian insentif pajak sebesar lima persen kepada PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, dari hasil penghitungan nilai intrinsik saham memberikan pengaruh terhadap nilai saham perusahaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara nilai intrinsk saham perusahaan

14 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

diban­ dingkan dengan harga pasar saham pada tanggal 30 Desember 2010. Dari hasi perhitungan didapat bahwa nilai intrinsik saham perusahaan ma­ sih lebih besar dibandingkan deng­ an harga pasar pada tanggal 30 De­ sember 2010 yang merupakan nilai saham dari sudut pandang investor. Bila dikaitkan dengan adanya ang­gapan bahwa jasa konstruksi tidak ber­ pengaruh terhadap adanya in­sen­tif

pajak Pasal 17 ayat (2b) Undangundang Pajak Penghasilan karena me­rupakan final, maka hal tersebut tidak berlaku. Menurut penulis, hal ini dikarenakan PT Truba Alam Ma­ nung­gal Engineering (Persero) Tbk bukan me­rupakan jasa yang seratus persen bergerak pada bidang jasa konstruksi sehingga masih terdapat pendapatan lain yang dikenakan pajak dengan tarif PPh Pasal 17 untuk wajib pajak badan.n

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Oleh: Agni Indriani Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK

Banyak negara di dunia yang melakukan desentralisasi pada akhirnya mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan adanya pembagian pemerintahan yang menjadikan pemerintahan terbagi-bagi menjadi sub-sub pemerintahan.

P

ada satu sisi, dengan pemerintahan yang terbagibagi atau desentralisasi menyebabkan adanya potensi akan terlalu banyaknya pemerintahan dan masing-masingnya terlalu kecil untuk beroperasi secara efisien dengan skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang ada. Akan tetapi di sisi lain, dengan kecilnya pemerintahan karena desentralisasi akan menjadikan pemerintah lebih resposif dan bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Jadi yang penting di sini adalah mendapatkan keseimbangan yaitu pemerintahan yang

efisien dan lebih responsif serta bertanggung kepada rakyatnya. Menurut Standard Economic Theory (Oates, 1972) terdapat dua masalah terkait trade-offs: Trade-off pertama adalah antara the welfare gains dari pemerintahan yang lebih kecil (lebih sesuai dengan keinginan lokal) dan economic of scale (atau associated lower average costs) yang diharapkan dari jurisdiksi yang lebih besar. Ekuilibrium akan tercapai ketika tidak terdapat perbedaan antara the marginal welfare gains dari provisi

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 15

yang lebih efisien dan marginal costs yang diperoleh dari economic of scale yang dimaksimumkan, Trade-off kedua adalah penentuan “optimal number of jurisdictions” yaitu antara pertanggungjawaban yang lebih dekat yang ditawarkan oleh pemerintahan yang lebih kecil dan biaya manajemen dan informasi yang lebih tinggi sehubungan dengan jurisdiksi yang majemuk untuk penyampaian jasa. Trade-off kedua dapat dijadikan sebagai corollary dari yang pertama. Jadi biaya manajemen dan administrasi adalah bagian dari biaya produksi dan, demikian juga, pertanggungjawaban politis diperlukan untuk merefleksikan preferensi masyarakat dalam pengeluaran publik pada pemerintah

“

dalam produksi akan berbeda antara jasa yang satu dengan yang lain. Juga biaya unit produksi akan menghasilkan pola yang berbeda termasuk biaya rata-rata jangka panjang yang sifatnya datar setelah beberapa skala minimum. Tingkat responsivitas ke preferensi tampaknya akan sangat terpengaruh oleh institusi yang menekankan pada pertanggungjawaban politis dari pegawai pemerintahan lokal kepada penduduk konstituennya. Pengalaman secara internasional, berdasarkan reviu dari 46 negara dengan sistem desentralisasi, menunjukkan adanya fragmentasi yang tinggi. Contohnya ukuran populasi rata-rata pemerintahan lokal dari negara seperti Austria, Perancis, Jerman, Hongaria, Italia, Rusia,

Satu tren yang condong pada pemekaran (proliferation) secara internasional adalah bahwa banyak negara yang membiarkan diskresi level pemerintahan menengah (provinsi atau regional) untuk menentukan sendiri divisi organisasi dan batas-batas teritori antar pemerintahan lokal. daerah. Ekuilibrium pada Oates model dicapai ketika the welfare gains dari keseimbangan keinginan publik terhadap biaya produksi adalah maksimal. Sumber Presentation by Jorge Martinez on Pemekaran Secara konseptual, solusi untuk “optimal size” adalah memungkinkan tetapi tampaknya akan dalam praktiknya sulit untuk dicapai. Jika terdapat lebih dari satu jasa publik, yang dalam kenyataannya memang demikian untuk kebanyakan pemerintahan yang sifatnya desentralisasi, akan lebih sulit untuk mendapatkan satu skala atau ukuran yang paling cocok; dimana biaya yang timbul dari hilangnya skala ekonomi

16 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

“

Spanyol, Swiss, Thailand dan Ukraina adalah di bawah 10.000 penduduk, sedangkan Indonesia rata-rata di atas 500.000 penduduk. Satu tren yang condong pada pemekaran (proliferation) secara internasional adalah bahwa banyak negara yang membiarkan diskresi level pemerintahan menengah (provinsi atau regional) untuk menentukan sendiri divisi organisasi dan batasbatas teritori antar pemerintahan lokal. Tetapi lawannya adalah tren kedua yakni penggabungan yang dipaksakan (forced amalgamation), contohnya Denmark, Swedia, Polandia, Chile, Republik Czech, Korea Selatan atau Kerjaan Inggris. Amalgamation yang dipaksakan secara politis sulit, tetapi terbukti dengan cara politik

yang memadai maka dapat berjalan. Amalgamation yang sifatnya voluntir agak kurang sukses (contoh Italia atau Spanyol), tapi pengecualian yang positif adalah pada model distrik di Jepang dan Amerika Serikat. Reviu terhadap sekitar 70-an penelitian menunjukkan adanya dua tren utama sehubungan dengan skala ekonomi. Hanya sedikit jasa publik yang mengharuskan investasi skala ekonomi infrastruktur yang besar (air, transportasi, pembuangan sampah) untuk penduduk sampai dengan 100.000. Sementara mayoritas jasa publik (edukasi, perumahan dan sebagainya) menunjukkan tidak ada bukti skala ekonomi untuk jumlah penduduk yang melampaui jumlah yang kecil (di atas jumlah 5.000 sampai ke 10.000 penduduk). Sejak terjadinya proses desentralisasi di Indonesia setelah keluarnya UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas jumlah pemerintahan lokal baik kabupaten maupun kota. Sedangkan pertambahan pemerintahan provinsi tidak sesignifikan itu. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008, jumlah provinsi adalah 33 dan kabupaten/kota sebanyak 510. Sebelum keluarnya UU tersebut, jumlah provinsi hanya 27, sedangkan kabupaten/kota hanya 277. Pengimplementasian kebijakan otonomi secara regional dan desentralisasi merupakan pilihan yang baik dalam mengelola NKRI yang sangat luas dan terdiri dari sekitar 17.500 pulau, berbagai suku, tradisi, dan agama. Sebaliknya tentu akan sangat sulit kalau harus mengelola negara ini dengan cara sentralisasi. Secara prinsip, otonomi regional adalah pemberian otonomi kepada rakyat suatu daerah untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan sendiri. Ada dua tujuan kebijakan desentralisasi yaitu untuk demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi pemerintahan lokal dapat diposisikan sebagai pendidikan politik di tingkat lokal yang kemudian secara aggregat akan memberikan kontribusi ke pendidikan politik secara nasional

yang tujuan akhirnya adalah untuk tercapainya masyarakat madani. Tujuan kesejahteraan dari pemerintahan lokal diharapkan akan menjadikan penyediaan jasa publik kepada masyarakat di daerah terjadi secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan menurut penjelasan UU no 32 tahun 2004, tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, jasa publik, dan daya saing regional. Kebijakan desentralisasi diatur menurut UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia secara fundamental. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU no 32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004 yang memberikan aturan yang lebih jelas dan detail untuk implementasi desentralisasi dan otonomi regional. Kedua UU menegaskan komitmen yang kuat untuk meningkatkan otonomi regional sebagai cara peningkatan pemberian jasa, kesejahteraan rakyat dan memastikan stabilitas politik, ekonomi dan sosial dalam negara. Sejak pengaplikasian UU baru tersebut pemerintah berusaha untuk memfasilitasi supaya implementasi berjalan dengan mulus. Bagaimana implementasinya? Satu hal yang paling menonjol dalam implementasi UU no 32 tahun 2004 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini merupakan langkah besar dalam mengkonsolidasikan sistem demokrasi negara, sementara pemerintah mempunyai komitmen supaya di masa datang proses pemilihan akan berlangsung dengan terus lebih baik lagi. Menurut Prof Dr Djohermansyah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam paparannya di IFCD (International Conference on Fiscal Decentralization), pemilihan umum secara langsung (election) merupakan koreksi atas sistem perwakilan yang dilaksanakan pada era sebelumnya dimana kepala dan wakil kepala daerah dipilih oleh

parlemen (representative) yang dipilih rakyat. Melalui pemilihan umum, publik sebagai pemilih akan memilih secara langsung kepala daerah sesuai keinginannya tanpa perantara. Keputusan politik untuk tetap mempertahankan proses pemilihan umum merupakan langkah strategis untuk memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan spirit otonomi maka akan ada pengakuan yang lebih baik terhadap aspirasi dan inisiatif komunitas lokal. Jika dipandang dalam kerangka agenda kehidupan demokratisasi nasional, maka pemilihan umum akan memberikan sumbangan yang besar. Sebagai tambahan untuk spirit, beberapa argumen dan asumsi yang memperkuat perlunya pemilihan umum adalah pertama, pemilihan umum adalah memungkinkan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kedua, pemilihan umum diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, pemilihan umum membuka kesempatan untuk

meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional yang berasal dari daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu pelatihan kepemimpinan nasional. Masyarakat telah merespon proses pemilihan umum dengan sangat antusias karena ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin daerah secara langsung. Antusiasme pemilih dalam pemilihan umum merupakan refleksi harapan masyarakat akan hasil pemilihan lokal. Secara umum pemilihan yang dimulai pada Juli 2005 sampai 2010 menunjukkan pemilihan umum telah berlangsung secara teratur, aman, dan relatif lancar. Dengan berlalunya waktu dan berdasarkan pengalaman implementasi pemilihan umum pada berbagai daerah, ternyata aturan pemilihan umum pada UU no 32 tahun 2004 mengandung sejumlah kelemahan baik secara teknis maupun sistemnya. Karenanya merupakan tugas pemerintah untuk selalu berkomitmen agar implementasi Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 17

pemilihan umum di masa yang akan datang terus semakin baik dengan selalu meningkatkan berbagai aspek dari pengorganisasian pemilihan umum. Walaupun tujuan utama penambahan pemerintahan lokal yang baru menurut Jorge MartinezVazquez adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya dan meningkatkan pertanggungjawaban, tapi tetap ada kecurigaan bahwa alasan sebenarnya proses pemekaran adalah untuk mendapatkan tranfer dana (DAU dan DAK) atau political rent untuk elit lokal. Lalu apakah ada alasan lain? Menurut hipotesis dari Fitrani, Hopman, dan Keiser (2005) dan Qibthiyyah (2008), faktor lain yang menyebabkan banyaknya pemekaran adalah:

“

telah membuat draf strategi besar pengimplementasian desentralisasi. Strategi tersebut terdiri dari 7 area yaitu: (1) fungsi-fungsi pemerintah; (2) struktur pemerintah; (3) pengelolaan pegawai negeri; (4) administrasi keuangan lokal; (5) keterwakilan lokal; (6) sistem pemberian jasa publik; dan (7) sistem pengendalian dan supervisi yang efektif. Secara detail masingmasing grand strategy tersebut adalah: Fungsi-fungsi Pemerintah Pengimplementasian otonomi daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Pembagian urusan didasarkan pada premis bahwa selalu ada berbagai urusan pemerintahan yang selalu

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala pemerintah daerah dibantu oleh pemerintahan daerah. Secara umum, pemerintahan daerah meliputi staf dalam sekretariat yang membantu memformulasikan dan mengkoordinasikan kebijakan... -

Alasan administratif konvensional: karena populasi yang terlalu besar, atau area yang terlalu luas, atau populasi yang terlalu tersebar. - Secara konvensioanal lebih menyukai kesamaan: berdasarkan etnik, bahasa, agama, atau bahkan tingkat pendapatan - Fiscal spoils: pemekaran dapat memberikan tambahan sumberdaya fiskal (DAU, DAK, atau revenue sharing, tapi daerah asal mendapatkan kerugian) - Bureaucratic and political rent seeking: politisi elit lokal mencari panutan dan sumber budget. Untuk lebih meningkatkan sistem desentralisasi tersebut, pemerintah

18 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

“

tetap di tangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat meliputi jaminan ketahanan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintah pusat juga mencakup kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuanganan, peradilan, dan agama. Kemudian ada keselarasan urusan pemerintahan, yang artinya penanganan urusan pemerintahan sebagian atau pada area tertentu dapat dibagikan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Jadi kalau memang terjadi keselarasan, akan selalu ada urusan Pemerintahan Pusat yang sebagian diserahkan ke Provinsi, dan ada juga yang diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Dalam penyerahan urusan ini, pembagiannya harus sesuai dengan proporsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan kriteria: externality, pertanggungjawaban, dan efisiensi dengan mempertimbangkan hubungan yang harmonis antara level manajemen pemerintahan tersebut. Urusan yang merupakan otoritas lokal meliputi urusan mandatori yang berhubungan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, dan infrastruktur lingkungan dasar serta urusan pilihan yaitu yang berhubungan erat dengan potensi pilihan distinctiveness superior dan lokal (potential choice of superior and local distinctiveness) Struktur Pemerintahan Dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala pemerintah daerah dibantu oleh pemerintahan daerah. Secara umum, pemerintahan daerah meliputi staf dalam sekretariat yang membantu memformulasikan dan mengkoordinasikan kebijakan, kemudian unsur dalam institusi teknis lokal yang membantu kepala daerah dalam penyiapan dan implementasi kebijakan khusus daerah, juga unsur kantor institusi daerah yang mengatur urusan eksekutif daerah. Penyiapan badan daerah dalam bentuk organisasi pedoman utamanya adalah tersedianya fungsi-fungsi pemerintahan yang diperlukan. Bukan berarti setiap urusan harus ada bagian sendiri yang terpisah. Organisasi skala regional paling tidak terdiri dari faktor kapasitas finansial, kebutuhan daerah, lingkup pekerjaan yang meliputi tugas yang harus direalisasikan, jenis dan banyaknya tugas, luas area tempat kerja dan kondisi geografi, jumlah dan kepadatan penduduk, area potensial yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pekerjaan. Kebutuhan organisasi antar daerah tidak harus sama dan seragam. Prosedur atau prosedurprosedur, persyaratan, kriteria untuk pembentukan organisasi regional ditentukan dalam aturan hukum lokal yang mengacu pada Pemerintah Pusat.

Pengelolaan Pegawai Negeri Dalam sistem nasional untuk pemerintahan jasa publik (civil service), Pegawai Negeri mempunyai posisi penting untuk mempertahankan pemerintahan dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan, ada beberapa otoritas di kepegawaian yang diserahkan untuk ditangani sistem pemerintahan (jasa publik) lokal. Sistem dan prosedur kepegawaian daerah yang sesuai dengan regulasi meliputi paling tidak perencanaan, persyaratan, perjanjian, penempatan, edukasi dan training, remunerasi, pelepasan, pensiun, pelatihan, status, hak, kewajiban, tanggung jawab, pembatasan, sanksi, dan penghargaan yang merupakan sub sistem kepegawaian nasional. Jadi kepegawaian lokal adalah bagian dari jaringan birokrasi nasional dalam pelayanan publik. Administrasi keuangan lokal Implementasi fungsi pemerintahan akan berjalan optimal jika implementasi kegiatan pemerintahan diikuti dengan tersedianya sumber dana yang cukup untuk daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan undang-undang no

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana nilainya disesuaikan dengan pembagian otoritas antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber daya keuangan yang diserahkan kepada daerah adalah merupakan sumber keuangan daerah. Area yang dapat dijadikan sebagai sumber keuangan adalah: kepastian adanya ketersediaan pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai bagian daerah; otoritas untuk mengumpulkan dan menggunakan pajak dan hak untuk mendapatkan hasil sumber daya nasional yang ada di daerah; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan sumber lain pendanaan yang sah. Dengan pengaturan tersebut, berarti pemerintah pusat menerapkan “money follow function”.

merupakan saling mendukung bukan lawan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Keterwakilan lokal Hubungan antara pemerintah daerah dan parlemen atau DPRD adalah hubungan dengan posisi yang ekivalen atau sama. Pemerintah daerah dan DPRD merupakan co-worker partner dalam pembuatan kebijakan/aturan daerah yang mengimplementasikan otonomi daerah. Kedua institusi lebih

Sistem pengendalian dan supervisi yang efektif Petunjuk dan supervisi pada administrasi daerah adalah proses dari aktivitas yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan provisi undang-undang. Secara umum proses pemekaran

Sistem penyerahan jasa publik Buah dari pemerintahan lokal adalah tersedianya barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Ada dua klasifikasi: pemerintah daerah menyediakan barang-barang yang diperlukan komunitas daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, bangunan sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya. Kedua, pemerintah juga menyediakan jasa untuk pengaturan publik seperti akte kelahiran, KTP, IMB, ijin usaha, dan sebagainya. Hal terpenting dalam jasa publik adalah prinsip-prinsip standar jasa minimum, pengembangan pelayanan prima (lebih baik, lebih murah dan lebih cepat), dan pertanggungjawaban.

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 19

dapat berdasarkan variabel konvensional (populasi dan luas area) tetapi juga karena adanya insentif berupa DAU dan DAK. Sedangkan dampak pemekaran adalah campuran yaitu dampak positif di bidang edukasi tetapi negatif untuk bidang kesehatan (Qibthiyyah, 2008; dan Imansyah dan Martinez-Vazquez, 2009). Secara menyeluruh, dimungkinkan untuk tetap menjalankan proses pemekaran dengan kebijakan yang hati-hati dan tidak ada alasan untuk membekukan proses tersebut. Kemudian, evaluasi yang dilakukan press sebaiknya juga lebih hatihati. Mereka menyebutkan bahwa pemekaran telah gagal karena tidak mengurangi kemiskinan atau ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal tersebut adalah tidak adil dan merupakan penilaian yang tidak

“

pengambilan keputusan tentang pemekaran sebagai reformasi yang potensial dilakukan yaitu: - Kriteria production/cost efficiency (dasar populasi yang kurang dari 100.000 dapat dipertimbangkan) - Kriteria financial/fiscal capacity (berdasarkan atas kebutuhan kapasitas fiskal dan pengeluaran seperti yang dihitung dalam gap fiskal pada DAU: misal gap fiskal per kapita tidak lebih tinggi dari X centile distribusi) - Kriteria representation/political accountability (berdasarkan pada rata-rata waktu perjalanan yang lebih tinggi dari X jam) - Kriteria administrative capacity (ketersediaan personal yang terlatih/berpendidikan) Sedangkan menurut Djohermansyah, untuk memecahkan masalah

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala pemerintah daerah dibantu oleh pemerintahan daerah. Secara umum, pemerintahan daerah meliputi staf dalam sekretariat yang membantu memformulasikan dan mengkoordinasikan kebijakan... pada tempatnya. Walaupun bukti belum lengkap, yang penting adalah apa arah kebijakan reformasi. Kebijakan yang umumnya digunakan negara lain untuk masalah fragmentasi adalah memperkenalkan insentif dalam bentuk dan jenis yang berbeda baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan amalgamation secara voluntary oleh pemerintah daerah. Biasanya hal ini tidak berjalan. Beberapa negara menggunakan amalgamation yang dipaksakan (forced amalgamation). Kemudian meningkatkan kooperasi antar pemerintah daerah yang cenderung lebih sukses. Dan juga menciptakan region penyedia jasa khusus (misal air, transportasi, dan sebagainya) yang dikelola secara privatisasi atau semi privatisasi. Ada empat kriteria dasar yang harus dipertimbangkan untuk

20 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

“

yang timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah dengan merevisi UU no 32 tahun 2004 yaitu: - Melakukan sinkronisasi sektor hukum dan UU pemerintahan daerah - Meningkatkan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota - Membangun kapasitas pemerintahan daerah - Melakukan strukturisasi perluasan daerah dengan mengoptimalkan desain struktur daerah - Reformasi administrasi (reformasi birokrasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengeliminasi ekonomi biaya tinggi) - Melakukan revitalisasi otonomi regional dengan 7 elemen dasar pengaturan daerah yaitu: fungsifungsi pemerintahan, struktur pemerintahan, pengelolaan pega-

wai negeri, administrasi keuangan lokal, keterwakilan lokal, sistem penyerahan jasa publik, dan sistem pengendalian dan supervisi yang efektif. Penutup Dari uraian kedua presenter di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan di Indonesia adalah sesuatu yang memang harus tetap dijalankan. Sama seperti yang juga dialami oleh banyak negara dalam implementasinya masih banyak kelemahan dan hambatan yang terjadi. Namun dengan perbaikan di segala elemen yang akan mendukung berjalannya desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang disarankan mereka, sepanjang semuanya dilaksanakan dengan konsisten dan berintegritas maka Indonesia akan mengalami kejayaan yang lebih cepat dan lebih baik lagi di masa yang akan datang, aamiin, insya Allah.n (Tulisan ini diikhtisarkan dari presentasi Jorge Martinez-Vasquez dan Djohan Johermansyah yang disampaikan pada seminar internasional “Fiscal Decentralisation in Indonesia a Decade after Big Bang”, di Jakarta pada 13-14 September 2011)

Daftar Pustaka Jorge Martinez-Vazquez, Territorial arrangement and managing pressures for proliferation of Regional Governments-Indonesian and International experiencies, Presentation on International Conference on Fiscal Decentralisation in Indonesia a Decade after Big Bang, Jakarta, 13-14 September 2011 Djohan Djohermansyah, Prof. Dr. H. MA, Recent Status of Decentralization Policy and Regional Autonomy in Indonesia, Paper on International Conference on Fiscal Decentralisation in Indonesia a Decade after Big Bang, Jakarta, 13-14 September 2011

PENYUSUTAN ASET TETAP Oleh: Oktavia

Widyaiswara KNPK

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 21

S

elain itu mengingat aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka aset tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling konkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antargenerasi. Adanya penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 telah selesai diaudit oleh BPK RI. BPK memberikan opini Wajar Dengan Penge-cualian (qualified opinion). Meskipun dari sisi

“

hasil IP, nilai aset tetap yang dilaporkan pada LKPP dapat memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satu rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2011 adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 yaitu agar pemerintah menyusun action plan penerapan penyusutan. Terkait dengan rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2010, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53 / KMK.06 / 2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Selain itu telah diterbitkan pula Buletin Teknis No 5 tentang Akuntansi Penyusutan. Akan tetapi baik PP 71 tahun 2010, bultek No.

Salah satu rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2011 adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 yaitu agar pemerintah menyusun action plan penerapan penyusutan. jumlah Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKLL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat peningkatan jumlah LKLL yang memperoleh opini WTL (tahun 2010 terdapat 53 LKLL yang memperoleh opini WTP, meningkat menjadi 67 pada tahun 2011), akan tetapi BPK masih menyebutkan permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap. Permasalahan terkait pelaksanaan IP ini juga menjadi permasalahan pada LKPP tahun sebelumnya (2010). Salah satu permasalah terkait IP terkait dengan penilaian masa manfaat aset tetap, sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap. Tentu saja apabila pemerintah sudah menyelesaikan dan mencatat seluruh

22 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

“

5 maupun KMK no. 53 belum mengatur mengenai masa manfaat aset tetap. KMK 53 tahun 2012 merujuk pada Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan kata lain, keputusan menteri keuangan ini mengacu pada basis akrual yang digunakan pada lampiran I PP 71 tahun 2010. Menurut SAP, aset tetap akan disajikan di neraca berdasarkan nilai tercatat (carrying amount),yaitu nilai buku. Nilai buku adalah biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Tanah tidak disusutkan, karena umumnya tanah memiliki nilai yang meningkat seiring berjalannya waktu, dan manfaat yang dirasakan atas tanah

biasanya terkait dengan aset tetap lain yang ada diatasnya (misalnya bangunan). KDP belum dimanfaatkan oleh entitas sehingga tentu saja belum ada manfaat yang dirasakan atas KDP. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat, lebih dahulu Penulis akan memberikan sedikit gambaran terkait PP 71 tahun 2010. PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual). Selanjutnya tahun 2010 terbit PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menggantikan PP 24. Dimana pada PP 71 terdapat 2 lampiran. Lampiran I berbasis akrual, sedangkan lampiran II berbasis kas menuju akrual basis (cash toward accrual). Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap (baik Lampiran I maupun lampiran II) menyebutkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Akumulasi penyusutan adalah akumulasi beban penyusutan aset tetap sejak diperoleh sampai dengan tahun berjalan. Misalnya suatu aset tetap yang diperoleh tahun 2010 dan sudah disusutkan mulai tahun perolehan. Maka akumulasi penyusutan tahun 2011 adalah beban penyusutan tahun 2010 + beban penyusutan tahun 2011. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. Penyesuaian nilai inilah yang dikenal dengan istilah penyusutan/depresiasi. Apabila kita melihat definisi penyusutan pada lampiran I , penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan (akrual basis). Sedangkan pada lampiran II, penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut seperti yang terjadi pada sektor komersial. Hal ini berbeda dengan definisi penyusutan yang terdapat pada lampiran I. Penyesuaian ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai

karena adanya konsumsi atas potensi manfaat aset yang disebabkan oleh pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Bagaimana penggunaan metode penyusutan dijelaskan lebih lanjut dalam bultek 5 tentang Akuntansi Penyusutan. Dalam artikel ini, Penulis tidak akan menjabarkan lebih lanjut perbedaan antara ke3 metode tersebut, karena fokus penulis hanyalah bagaimana

Tabel 1 Perbandingan antara Lampiran I dan Lampiran II PP 71 tahun 2010 terkait penyusutan Lampiran I

Lampiran II

Penyajian aset tetap di Neraca

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Pengakuan Nilai Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Beban Penyusutan xx Akumulasi Penyusutan xx

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xx Akumulasi Penyusutan xx

Masa manfaat aset tetap

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, harus dilakukan penyesuaian atas penyusutan periode sekarang dan periode yang akan datang.

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: Metode garis lurus (straight line method); Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) Metode unit produksi (unit of production method)

Pada Catatan Informasi penyusutan, meliputi: 1. Nilai penyusutan; atas Laporan Keuangan 2. Metode penyusutan yang digunakan; 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Sumber : Disarikan dari PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

perbedaan penerapan penyusutan dengan basis CTA (lampiran II PP 71 tahun 2010) dan basis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010). Meskipun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 dengan basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010, akan tetapi bila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis kas menuju akrual (Lampiran II) paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010. Untuk LKPP tahun 2011, masih menggunakan basis kas menuju akrual (Lampiran II PP 71 tahun 2010) dan Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, sehingga aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan. Pencatatan penyusutan menghadapi permasalahn terkait : 1. Jenis aset yang disusutkan 2. Jumlah yang dapat disusutkan 3. Metode penyusutan 4. Penentuan Masa Manfaat Sampai saat ini belum ditetapkan peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap. Sehingga belum dilakukan penerapan pencatatan penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah. KMK 53 tahun 2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa penyusutan barang milik negara (BMN) berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat dilaksanakan dengan basis akrual. Koordinator pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara bertindak selaku koordinator. Salah satu tugasnya adalah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap. Meskipun dalam PP 71 lampiran I disebutkan penerapan basis akrual dilaksanakan paling lambat 4 tahun sejak PP ini diterbitkan, KMK tersebut menyebutkan bahwa Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 23

Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan basis akrual seperti yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana dalam pelaksanaan penyusutan BMN berupa aset tetap dilakukan dengan tahapan: 1. Untuk satuan kerja pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan, penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap pada Satuan Kerja dilaksanakan sejak Tahun 2011. 2. Penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013. 3. Pada tahun 2012 akan dilakukan beberapa hal untuk kelancaran penerapan penyusutan, yaitu : a. pengembangan sistem aplikasi b. sosialisasi peraturan, standar prosedur operasional, dan sistem aplikasi kepada seluruh entitas Pemerintah Pusat; c. pelaksanaan piloting project pada beberapa entitas Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sebelumnya telah disebutkan bahwa beban penyusutan akan disajikan pada Laporan Operasional. Pada PMK 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) beban penyusutan ini akan memiliki kode akun 59, yaitu beban murni akrual yang hanya digunakan pada Laporan Operasional (LO) dan tidak akan ada pada LRA. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

24 KNPK

Ed i s i VII VI AGUSTUS NOVEMBER 2012 2012

dipertanggungjawabkan.Penyajian beban penyusutan pada Laporan Operasional. Informasi terkait penyusutan memungkinkan pemerintah memperoleh informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013. Tentu saja terdapat perbedaan pencatatan penyusutan dengan berpedoman

pada lampiran I dan lampiran II PP 71 tahun 2010. Amanat Keputusan Menteri Keuangan no. 53 tahun 2012 adalah penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap sesuai dengan lampiran I PP 71 tahun 2010. Mari kita tunggu langkah lebih lanjut dari DJKN dan Dirjen Perbendaharaan dalam menyusun peraturan/kebijakan terkait penyusutan, dan tentu saja ini terkait dengan bagaimana pencatatan yang harus dilakukan oleh entitas pemerintah terkait dengan penyusutan.

Tabel 1 Format Operasional

FOUR CORNERSTONES OF CORPORATE FINANCE Acuan Dalam Melakukan Penilaian Perusahaan Sumber : PP 71 tahun 2010 Lampiran I

Sumber : -

-

Siaran Pers BPK pada http://www.bpk.go.id/web/files/2012/06/SiaranPers-LKPP-2011_DPD.pdf Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga(LKKL) Tahun 2009/2011

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Retno Utari Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK

Pendahuluan Menilai dalam konteks manajemen keuangan adalah mendefinisikan ukuran dalam pasar ekonomi. Misalnya saat seseorang berinvestasi, dalam bentuk apapun, ia pasti akan memperkirakan seberapa besar peningkatan investasi yang ia tanamkan setelah mempertimbangkan unsur resiko, dan nilai waktu dari uang. Value merupakan indiator pengukuran kinerja yang berifat jangka panjang. Dalam perusahaan, nilai dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan (stakeholders). KNPK 25 Ed i s i VI AGUSTUS 2012

S

udut pandang nilai perusahaanpun lebih luas tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja tetapi lebih dari itu, seperti peningkatan kepuasan konsumen dan Corporate Social Responsibility (CSR). Dan persaingan di antara perusahaan yang berorientasi pada nilai (ValueFocused Companies) mendorong mereka untuk mengelola sumberdaya dengan lebih efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan standard kualitas hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, memahami bagaimana menciptakan dan mengukur nilai adalah hal yang penting dalam ekonomi pasar. Dalam kondisi krisis keuangan dan economic bubbles, sangat sulit bagi manajemen untuk menerapkan peraturan maupun teori-teori ekonomi, khususnya teori mengenai penciptaan dan pengukuran nilai, mengingat segala sesuatunya sulit diprediksi. Dalam menghadapi hal ini, umumnya tindakan yang dilakukan manajemen adalah mengubah kebijakan/ peraturan dan membuat asumsi baru. Menghadapi kondisi yang tidak biasa itu, mereka cenderung untuk mengabaikan penilaian perusahan

26 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

yang pada akhirnya, jika dibiarkan terus menerus, akan mengakibatkan value destroying. Sebagian ahli ekonomi beranggapan bahwa tindakan mengubah kebijakan/peraturan dan membuat asumsi/teori baru tak dapat menjamin krisis tak akan terjadi lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, relearning mengenai pemahaman kondisi dan strategi yang sebaiknya diambil dalam menciptakan dan mengukur nilai perusahaan adalah hal yang penting untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. The Four Cornerstones of Corporate Finance Michael Starbird, ahli matematika mengatakan : “ The typical 1,200 page calculus ext consists of two ideas and 1,198 pages of examples and application”. Begitu juga dengan manajemen keuangan, penerapan dari teori dan prinsip harus lebih ditekankan daripada menciptakan teori-teori baru. Koller, Dobbs dan Huyett mengatakan bahwa penciptaan nilai perusahaan sebenarnya hanya ditentukan oleh 4

prinsip atau acuan. Dengan keempat prinsip tersebut, manajemen dapat menjawab pertanyaan terkait dengan penciptaan nilai. The Four Cornerstones of Corporate Finance dapat dijabarkan sebagai berikut: The Core of Value The Conservation of Value The Expectation Treadmill The Best Owner The Core of Value Menciptakan nilai yang berkelanjutan merupakan usaha jangka panjang. Dan dalam dunia bisnis, persaingan cenderung akan menurunkan keunggulan bersaing (competitive advantage). Oleh karena itu, agar tetap exists, setiap perusahaan harus secara konsisten mengoptimalkan keunggulan tersebut dan ini merupakan demanding challenge bagi manajemen. Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing yang terdefinisi dengan jelas, dapat meningkatkan pertumbuhan/growth (g) dan Return on Invested Capital (ROIC). Growth dan ROIC inilah yang menentukan bagaimana revenue dikonversikan menjadi kas, kemudian arus kas tersebut di present value

kan dengan cost of capital sehingga diperoleh nilai perusahaan (Value). Untuk lebih jelasnya, the Core of Value ini dapat dilihat pada Ilustrasi 1. Proses penciptaan nilai ini dapat dilakukan dengan mengelola modal dari investor untuk menghasilkan future cash flow pada rate of return yang melebihi cost of capital nya. Semakin cepat perusahaan meningkatkan pendapatan dan mengelola modal pada rate of return yang menarik, akan semakin besar nilai perusahaan. Singkat kata, kombinasi growth dan ROIC inilah yang mendorong penciptaan nilai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa The Core of Value adalah kombinasi antara growth (g) dan (ROIC). Pada tingkat growth berapapun, nilai selalu meningkat dengan adanya perbaikan ROIC. Dengan kata lain, ketika semua variabel sama, ROIC tinggi adalah selalu baik. Berbeda dengan growth, semakin cepat growth akan meningkatkan nilai. Namun ketika ROIC turun drastis hingga lebih rendah dari cost of capital, maka growth yang cepat malah dapat menurunkan nilai. Dan pada saat ROIC sama dengan Cost of capital maka tidak ada penciptaan maupun penurunan nilai. Inilah yang merupakan batas antara destroying dan creating value tanpa mempertimbangkan seberapa besar growth. Walau nilai ROIC rendah, namun sepanjang masih ada growth, ROIC akan meningkat dengan sendirinya. Namun ini hanya berlaku untuk start-up business. Pada fase maturity, perusahaan dengan low-ROIC mengindikasikan bahwa persaingan sudah jenuh dan industri sudah tidak menarik lagi. Secara umum, perusahaan dengan high-ROIC dapat meningkatkan nilai dengan meningkatkan growth, sedangkan perusahaan dengan lowROIC dapat meningkatkkan nilai dengan berfokus pada perbaikan ROIC. Singkat kata, high-ROIC firm sebaiknya fokus pada growth, sedangkan low-ROIC firm fokus pada perbaikan ROIC. Teori ini mengasumsikan bahwa meningkatkan satu persen ROIC maupun growth

adalah sama mudahnya. Sedangkan dalam kenyataannya, meraih peningkatan itu berbeda tingkat kesulitannya bagi tiap perusahaan maupun industri. Begitu juga dengan dampak peningkatan ROIC dan growth bervariasi untuk tiap perusahaan sehingga tiap perusahaan perlu membuat prioritas strategi. Jika kita mengacu pada empat fase business life cycle, maka pada fase Introduction, ROIC meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak terlalu drastis, mengingat sebagai start-up firm, masih banyak investasi yang harus dilakukan. Sedangkan pada fase growth, pertumbuhan dan return lebih jelas terlihat karena pada fase itu perusahaan sudah lebih survive dari fase sebelumnya. Pada fase ini, investasi yang mereka lakukan umumnya perbaikan sistem distribusi. Pada fase berikutnya yaitu maturity, daya tarik/pertumbuhan indutri sudah mulai menurun, pasar mulai jenuh sehingga kenaikan ROIC kecil. Tapi, di lain pihak, cash flow perusahaan pada tahap ini cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan strategi integrasi dan diversifikasi. Meskipun demikian, manajemen harus berhati-hati karena jika salah mengambil strategi, akan mengakibatkan penurunan nilai (destroying value). Oleh karena itu, manajemen harus pintar memprioritaskan strategi dan sebisa mungkin memperpanjang umur fase ini agar tidak memasuki fase Decline.

The Conservation of Value Prinsip ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak meningkatkan arus kas tak akan meningkatkan nilai. Kebijakan perusahaan untuk mengubah struktur modal (mengganti hutang dengan ekuitas atau sebaliknya) hanya mengubah kepemilikan saja, tidak meningkatkan arus kas. Begitu juga dengan perubahan prinsip dan metode akuntansi yang kadang hanya mempercantik penampilan laporan keuangan namun mengubah arus kas. Jadi, kedua contoh tersebut sebenarnya bukan tindakan yang menciptakan nilai. Jadi sebaiknya manajemen lebih fokus pada peningkatan cash flow daripada finding gimmicks yang hanya mengalihkan nilai di antara investor dan membuat laporan keuangan terlihat lebih baik. Manajemen harus berhati-hati terhadap usulan tindakan penciptaan nilai jika tidak jelas langkah strategi yang akan diambil. Hal yang perlu diingat adalah If you can’t pinpoint the tangible source of value creation, you’re probably looking at an illusion Dalam prakteknya, di beberapa negara, mengubah struktur modal, misal meminjam uang akan mempengaruhi arus kas karena beban bunga adalah tax deductibles. Jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan lebih rendah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan kas bagi kreditur dan

ROIC CASH FLOW REVENUE GROWTH

VALUE COST OF CAPITAL

Ilustrasi 1 : Growth and ROIC drive value

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 27

pemegang saham. Tambahan lagi, memiliki hutang akan membuat manajemen menjadi lebih berhati hati dalam penyusunan cash budget karena harus melunasi hutang pokok dan bunganya tepat waktu. Di lain pihak, kadang berhutang membuat manajemen sulit meningkatkan modal untuk meraih kesempatan berinvestasi di tempat yang menarik. Kehilangan kesempatan berinvestasi ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan/arus kas. Jadi, poin utamanya adalah penciptaan nilai baru terjadi jika peralihan hutang menjadi ekuitas atau sebaliknya,

“

demikian, terbukti bahwa pasar tidak dapat dibohongi dengan kebijakan perusahaan yang tidak berdampak pada arus kas. Jadi, dalam prinsip conservation of value ini, hal terpenting adalah ada tidaknya dampak arus kas dalam proses penciptaan nilai. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk perubahan prinsip dan metode akuntansi serta struktur modal saja, tetapi juga untuk lingkup keputusan bisnis yang lebih luas seperti akuisisi, corporate portfolio decisions, share repurchases, financial engineering dan kebijakan deviden.

Dalam dunia bisnis, umumnya kompensasi manajer sangat dikaitkan dengan ada tidaknya kenaikan harga saham yang bersifat jangka pendek. dapat meningkatkan arus kas melalui penurunan pembayaran pajak dan kesempatan memanfaatkan opportunities. Terkait dengan efficient market theory, ternyata dalam prakteknya stock market tidak mudah dikelabui oleh tindakan manajemen dalam mempercantik laporan keuangan tanpa ada perubahan arus kas. Ini terlihat pada reaksi pasar di Amerika saat diberlakukannya perubahan akuntansi mengenai employee stock options dan eliminasi amortisasi goodwill oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) tahun 2002 dan juga oleh International Accounting Standard Board (IASB) pada tahun 2005. Saat itu banyak perusahaan di Amerika yang melaporkan kenaikan profit, namun harga saham mereka tidak berubah. Itu terjadi karena perubahan prinsip akuntansi tidak berdampak pada arus kas. Dengan

28 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

“

The Expectation Treadmill Konsep ini beranggapan bahwa kinerja perusahaan di pasar saham lebih ditentukan oleh perubahan stock market’s expectations daripada oleh kinerja nyata perusahaan (pertumbuhan, ROIC dan arus kas). Semakin besar stock market’s expectations terhadap saham perusahaan, maka perusahaan akan selalu berusaha melakukan kinerja terbaiknya. Pada dasarnya perusahaan sama seperti manusia. Seseorang yang memiliki harapan yang tinggi atau dimana orang lain banyak menaruh harapan kepadanya, maka ia akan berusaha bekerja lebih keras dibandingkan dengan mereka yang menetapkan harapan atau standar yang rendah. Konsep ini menganalogikan stock market dengan treadmill. Kecepatan treadmill mewakili harapan yang dibangun untuk meningkatkan nilai

saham perusahaan. Jika perusahaan berusaha keras mewujudkan harapan tersebut dan jika pasar yakin bahwa perbaikan kinerja akan berlanjut, maka harga saham akan naik. Harapan pasar tersebut diwujudkan perusahaan dengan melakukan perbaikan. Begitu kinerja perusahaan naik, harapan pasar terhadap saham perusahaan akan meningkat, dan hal ini akan memacu perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi guna mempertahankan dan terus meningkatkan harga sahamnya. Namun demikian, tidaklah mudah melakukan perbaikan kinerja secara kontinyu. Adakalanya manajemen merasa tidak yakin dapat mempercepat terwujudnya harapan pasar dan pasarpun demikian, ragu mengenai konsistensi usaha keras perusahaan. Dalam hal investasi, ada ungkapan bijak yang mengatakan good companies aren’t necessarily good investment. Dalam jangka pendek, perusahaan yang bagus belum tentu tempat yang baik untuk berinvestasi karena kinerja di masa mendatang sudah terlihat dan dapat diprediksi dari harga sahamnya. Sederhananya, jika perusahaan sudah sangat baik reputasinya, maka harapan pasar menjadi sangat tinggi. Dan hal ini merupakan beban berat bagi perusahaan untuk mewujudkan harapan tersebut. Oleh karena itu, umumnya smart inventors akan lebih memilih weaker-performing companies karena perusahaan tersebut lebih potensial untuk berkembang dan lebih mudah mewujudkan harapan pasar. Dalam dunia bisnis, umumnya kompensasi manajer sangat dikaitkan dengan ada tidaknya kenaikan harga saham yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, kadang bagi manajemen lebih mudah untuk memperoleh insentif dengan melakukan turnaround sehingga perusahaan menjadi lemah dan kemudian meningkatkannya kembali, daripada meningkatkan kinerja terus menerus. Jadi, sebagai investor harus berhatihati dan melihat jauh ke depan dalam menilai kondisi perusahaan, karena kemungkinan kinerja yang baik tersebut hanya berlaku jangka pendek tidak selamanya.

The Best Owner Konsep ini mengatakan bahwa nilai perusahaan bukan secara absolut ditentukan oleh kinerja saja melainkan juga tergantung dari siapa pengelolanya dan strategi yang diambil. Ini karena tiap manajemen memiliki pandangan, cara dan kemampuan yang berbeda dalam mengelola perusahaan. Best owner yang dimaksud disini meliputi banyak orang yang terlibat dalam operasi perusahaan yang berperan dalam peningkatan nilai. Owners harus dapat menentukan strategi dan added-value activities yang harus diambil Keterkaitan dengan bisnis lain Strategi pertambahan nilai dapat dilakukan dengan memperluas jalur bisnis dari hulu ke hilir. Dengan menciptakan value chain mulai dari kegiatan Research and Development (R&D) hingga distribusi ke tangan konsumen, maka operasi perusahaan akan lebih efisien. Manajemen dapat melakukan strategi forward integration yaitu dengan mendirikan agen/ distributor atau memanfaatkan sales agent untuk mempercepat distribusi produk ke tangan konsumen. Selain itu, dapat juga dilakukan supply chain dengan strategi backward integration

atau menjaga hubungan baik dengan pemasok untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku. Dapat juga perusahaan melakukan outsourcing, cooperative arrangements, dan lain-lain. Jadi unique links ini dapat dilakukan perusahaan sendiri atau melalui kerja sama beberapa perusahaan. Distinctive skills Distinctive skills merupakan kunci sukses perusahaan. Hanya orangorang yang kompeten yang memiliki distinctive skills lah yang diperlukan perusahaan. Kebutuhan atas distinctive skills ini berbeda untuk tiap jenis industri. Misalnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods, maka keahlian dalam memasarkan barang mulai dari mendisain, mempromosikan dan mendistribusikannya adalah skill yang sangat dibutuhkan. Better insight and foresight Owners harus dapat melihat potensi pasar dan industri, dengan mengidentifiki kesempatan lalu mengeksekusinya dengan memberdayakan asset yang dimilkinya untuk menciptakan inovasi. Owners juga harus bisa mengantisipasi apa yang

diinginkan oleh pasar selanjutnya. Jadi, owners harus one step ahead, tidak hanya menuruti kemauan pasar (market driven) melainkan juga menyetir pasar (market driving). Better governance Better owners dapat menambah nilai perusahaan dengan melakukan pengawasan lebih pada level strategis bukan pada level operasi sehari-hari. Misalnya dengan menciptakan budaya korporasi yang baik dan perubahan manajemen yang dapat meningkatkan kinerja, serta mendorong manajemen untuk fokus pada strategi jangka panjang. Hubungan baik dengan pihak terkait. Hubungan baik dengan pemasok, kreditor, penyedia tenaga kerja dan pemerintah harus terus dipelihara agar segala sesuatunya berjalan lancar. Tak kalah pentingnya adalah memelihara hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan mempertahankan loyalitas mereka. Business Life Cycle Sama dengan manusia, perusahaanpun akan mengalami siklus hidup Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 29

sahaan pada tiap tahapan siklus bisnis. Mereka harus memahami betul the source of best owners dan mengambil strategi yang tepat agar dapat mempertahankan sustainable competitive advantage.

yang dinamis dan selalu berubah. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam memanfaatkan kesempatan dan mengelola sumber dayanya. Apabila kita mengacu pada business life cycle yang digambarkan oleh Boston Consulting Group, maka posisi perusahaan dapat bergerak mulai dari question mark, stars, cash cows dan dog. Pada tiap fase tersebut strategi yang diambil tentunya berbeda. Dalam menentukan strategi yang cocok pada tiap fase, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap Question Mark, saat perusahaan baru berdiri, strategi intensif menjadi prioritas. Semua usaha dan sumberdaya difokuskan pada pencarian pasar dan pengembangan produk. Growth dan ROIC tidak begitu besar karena masih banyak hal yang harus dilakukan sebagai pendatang awal di industri tersebut. Pada tahap Stars, dimana pertumbuhan perusahaan meningkat drastis, perusahaan dapat memulai strategi integratif dengan melakukan integrasi vertikal dan horisontal. Namun, dengan semakin sengitnya

30 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

persaingan dan menurunnya daya tarik indutri, maka perusahaan akan memasuki fase Cash Cow, dimana growth semakin kecil, stagnan dan bisa jadi, jika tak dikelola dengan baik, akan mengalami penurunan. Pada tahap ini, dapat dilakukan strategi diversifikasi baik relate,unrelated diversification, maupun beralih ke industri lain yang lebih menguntungkan. Jika daya tarik indutri tidak membaik bahkan semakin memburuk, maka posisi perusahaan bergerak menuju dog dan terpaksa harus mengambil strategi defensif yaitu dengan melakukan retrenchment/turnaround, divestasi dan likuidasi. Pada setiap tahap tersebut, the next best owner harus menentukan strategi yang sesuai yang dapat meningkatkan arus kas yang pada akhirnya dapat menambah nilai perusahaan. Misalnya pemilik (the founder) memberikan ide/gagasan, kreditor atau modal ventura menyediakan dana, manajemen terus menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan dan pemerintah. Singkatnya, best owners harus selalu menilai kembali portfolio peru-

Penutup The Four Cornerstones of Finance memberikan kerangka pengambilan keputusan manajerial untuk penciptaan nilai perusahaan jangka panjang. Penerapan prinsip ini membutuhkan independensi dan rasa keingintahuan yang besar karena tiap jenis industri maupun tipe perusahaan berbeda karakteristiknya. Menerapkan cornerstones of value adalah cara untuk keluar dari tekanan dan masalah. Untuk itu, sangat diperlukan data, analisa dan pemahaman yang dalam mengenai competitive dynamics dari tiap industri. Sebaliknya, mengabaikan kerangka ini akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan mengikis nilai perusahaan dan pada akhirnya menciptakan stock market bubbles dan krisis keuangan.n

Daftar Pustaka: David, Fred R., Strategic Management, Concepts and Cases, , 13th edition, Global Edition, Pearson, 2011 Koller Tim, Marc Goedhart and David Wessels, Measuring and Managing the Value of Companies, University Edition, 5th edition, Wiley Finance by Mc Kinsey & Company Inc., 2010 Koller Tim, Richard Dobbs and Bill Huett, Value - The Four Cornerstones of Corporate Finance, first edition, John Wiley & Sons by Mc Kinsey & Company, 2011 Titman, Sheridan, Arthur J. Keown and John D. Martin, Financial Management, Principle and Applications, eleventh edition, Pentice Hall, Pearson, 2011 Wahlen, James M., Stephen P. Baginski, Mark T. Bradshaw, Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation, A St\rategic Perspective, seventh edition, Mason, OhioUSA, Southwestern, 2008

Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Oleh: Sumini Widyaiswara Madya Pusdiklat KNPK

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, termasuk Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kontrak kerja sama. Perjanjian kontrak kerja sama yang dilakukan pemerintah, antara lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan dengan pihak swasta, yang bertindak sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Mekanisme pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 31

D

alam pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS, Kontraktor bertindak sebagai Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang. Adapun Pembina Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BP Migas). Unit Penatausahaan Pengguna Barang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. DJKN selaku Pengelola BMN juga memiliki wewenang terkait dengan pengelolaan BMN dari KKKS. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban BMN dari KKKS, dibutuhkan pedoman sebagai dasar pelaksanaan

“

barang merupakan unit yang bertanggungjawab atas pengelolaan barang Bendahara Umum Negara. Unit akuntansi keuangan, terdiri dari: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN), dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi. Unit ini bertugas menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Unit Akuntansi Penggabungan Kuasa Pengguna Anggaran (UAPKPA-

Neraca pembukaan, atau istilah lain yang umum dipakai yaitu neraca awal, merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan awal suatu entitas. Dalam rangka penatausahaan aset KKKS, ditetapkan saldo pembukaan sebagai dasar untuk penyusunan neraca pembukaan aset KKKS. kegiatan akuntansi dan pelaporan. Pedoman tersebut telah disusun oleh pemerintah berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Melalui tulisan ini, penulis ingin memaparkan bagaimana kebijakan akuntansi dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS berdasarkan peraturan tersebut. Pembentukan Unit Akuntansi Akuntansi dan pelaporan aset KKKS dilakukan dalam sistem akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk itu, dibentuklah unit akuntansi, yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Unit akuntansi keuangan merupakan unit pertanggungjawban meskipun tidak mendapatkan alokasi anggaran. Sedangkan unit akuntansi

32 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

“

BUN), dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Barang Milik Negara. Sedangkan unit akuntansi barang, terdiri dari: 1 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Bendahara Umum Negara (UAKPlB-BUN), yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi; 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (UAPPlB-BUN), yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menangani Barang Milik Negara; 3. Unit Akuntansi Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (UAPlBBUN), yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Ne-

gara; 4. Unit Akuntansi Pengelola Barang (UAPlB), yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 5. UAKPlB-BUN wajib menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Laporan Barang Milik Negara (LBMN), Laporan Persediaan, dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN). Pedoman Akuntansi Kebijakan akuntansi dan pelaporan aset berupa BMN yang berasal dari KKKS yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/ PMK.05/2011 meliputi (1) penyusunan neraca pembukaan, (2) pengakuan, (3) pengklasifikasian, (4) pengukuran, (5) penilaian, (6) dokumen sumber, (7) pelaporan keuangan dan (8) penyampaian laporan keuangan. Penyusunan Neraca Pembukaan Neraca pembukaan, atau istilah lain yang umum dipakai yaitu neraca awal, merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan awal suatu entitas. Dalam rangka penatausahaan aset KKKS, ditetapkan saldo pembukaan sebagai dasar untuk penyusunan neraca pembukaan aset KKKS. Penyajian nilai dan jenis aset dalam neraca pembukaan UAKPlB-BUN mengacu pada penyajian aset KKKS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 Audited. Pengakuan Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang telah memenuhi definisi dan kriteria untuk dimasukkan sebagai unsur dalam laporan keuangan. Untuk pengakuan aset KKKS dibuat pemisahan berdasarkan waktu perolehan, yaitu Aset KKKS yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara, sedangkan Aset KKKS yang diperoleh atau dibeli sebelum Tahun 2011 diakui sebagai Barang Milik Negara setelah dilakukan inventarisasi dan/ atau penilaian. Dengan demikian, aset KKKS yang diperoleh sebelum Tahun 2011 yang belum dilakukan

inventarisasi dan/atau penilaian belum diakui dalam neraca. Pengklasifikasian Pengklasifikasian aset KKKS dibedakan atas aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan aset yang diperoleh setelah Tahun 2010. Aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut: a. aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); b. aset yang belum diserahkan namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya; c. aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani

bidang minyak dan gas bumi dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan. Sedangkan Aset yang diperoleh setelah Tahun 2010 diklasifikasikan sebagai berikut: a. aset yang dibeli namun masih dalam penguasaan oleh pihak KKKS, dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya; b. aset yang telah diserahkan kepada pemerintah c.q UAKPlB-BUN, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap atau persediaan, dengan ketentuan: - apabila aset tersebut akan dijual atau diserahkan kepada pihak lain di luar pemerintah pusat, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi persediaan; - apabila aset tersebut berupa tanah dan akan digunakan

untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi tanah; - apabila aset tersebut berupa peralatan dan mesin dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi peralatan dan mesin; - apabila aset tersebut berupa gedung dan bangunan dan akan digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja Pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi gedung dan bangunan. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur dalam laporan keuangan. Pada prinsipnya, ada dua metode

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 33

pengukuran, yaitu harga perolehan dan nilai wajar. Harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan. Sedangkan nilai wajar adalah nilai yang ditentukan terhadap aset yang mana entitas tidak dapat menentukan harga perolehannya. Untuk pencatatan aset KKKS yang dilakukan setelah terbitnya PMK Nomor 02/PMK.05/2011, mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004 dicatat berdasarkan hasil penilaian. b. Aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun

“

tuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Barang Milik Negara. Penilaian terhadap aset KKKS dilakukan bisa karena: (1) akan dilakukan penetapan status, (2) akan dilakukan pemindahtanganan, dan (3) akan dilakukan pemanfaatan. Penulis tidak membahas secara detail ketentuan mengenai penilaian dalam tulisan ini. Dokumen Sumber Pencatatan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN/ UAKPlB-BUN terdiri dari sertifikat tanah dan/atau Surat Pelepasan Hak

Dalam hal aset KKKS dibeli dalam mata uang asing, maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 2010 dapat dicatat menggunakan nilai perolehan dengan memperhitungkan nilai penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang akan ditetapkan kemudian. c. Aset KKKS yang diperoleh setelah Tahun 2010 dicatat berdasarkan nilai perolehan. Dalam hal aset KKKS dibeli dalam mata uang asing, maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk aset KKKS yang nilai perolehannya tidak dapat diketahui, maka dapat dicatat berdasarkan nilai wajar. Penilaian Penilaian terhadap aset KKKS dilaksanakan sesuai dengan keten-

34 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

“

atas Tanah, faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima Aset dan Laporan Penilaian Aset KKKS. Berita Acara Serah Terima Aset setidaknya memuat informasi mengenai nama dan lokasi KKKS, jenis dan jumlah aset, luas dan/atau volume aset untuk tanah dan bangunan, harga perolehan, dan nilai buku. Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan harus diserahkan kepada satuan kerja yang bertindak sebagai UAKPlB-BUN. Pelaporan Keuangan UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan untuk seluruh aset KKKS yang terdiri dari: a. aset yang masih dalam penguasaan KKKS dan aset yang telah diserahkan ke Pemerintah; b. aset yang belum ditentukan nilai wajarnya dan yang sudah

ditentukan nilai wajarnya untuk aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004; c. aset yang sudah diinventarisasi dan yang belum diinventarisasi untuk aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010; dan d. aset yang diperoleh setelah Tahun 2010. Untuk aset yang belum dilakukan inventarisasi dan belum ditentukan nilai wajarnya tidak disajikan di Neraca hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan UAKPlB-BUN menyampaikan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara kepada UAPPlB-BUN. Berdasarkan laporan tersebut, UAPPlB-BUN menyusun laporan konsolidasinya. UAP-BUN Transaksi Khusus atas Aset KKKS menyusun Laporan Barang Milik Negara dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPlB secara semesteran dan tahunan. UAKPA-BUN menyampaikan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada UAPKPA-BUN secara semesteran dan tahunan. Berdasarkan laporan tersebut, UAPKPA-BUN menyusun laporan konsolidasi (Neraca dan CaLK). Laporan konsolidasi ini secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAPKPA-BUN kepada UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS. Berdasarkan Laporan konsolidasi, UAP-BUN Transaksi Khusus atas aset KKKS menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Demikianlah ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dengan pedoman akuntansi dan pelaporan tersebut diharapkan Laporan Barang Milik Negara, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang lazim sehingga tidak lagi menjadi masalah dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).n

MENGINTIP KEBIJAKAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DALAM NOTA KEUANGAN RAPBN 2013 Oleh: Ennoch Sindang Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK

Kerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dimulai dari UndangUndang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi yang selanjutnya dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah diberikan otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya, diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber daya keuangan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. KNPK 35 Ed i s i VI AGUSTUS 2012

K

ebijakan desentralisasi fiskal selain diarahkan pada sisi pendapatan daerah, juga diarahkan pada sisi pengeluaran daerah. Kebijakan desentraliasi fiskal mencakup kebijakan yang bersifat tindak lanjut dan kebijakan baru. Berikut ini akan diuraikan kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah dalam Nota Keuangan RAPBN 2013. Anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentraliasasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah pada Tahun 2013 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Tujuan alokasi anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013: a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; b. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; d. Mendukung kesinambungan fiskal nasional;

36 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

e. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; f. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; g. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; h. Meningkatkan daya saing daerah; dan i. Meningkatkan perhatian terhadap

“

DANA BAGI HASIL (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

“

pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Guna mendukung pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah, dalam RAPBN Tahun 2013, anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp518,9 triliun (5,6 persen dari PDB), dengan komposisi 83,9 persen berupa Dana Perimbangan dan 16,1 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2013 meningkat 8,4 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2012 sebesar Rp478,8 triliun. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DANA BAGI HASIL (DBH) adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH Tahun 2013 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undangundang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kebijakan DBH Tahun 2013 diarahkan untuk: 1. menyempurnakan proses perhitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; 2. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah; 3. meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola PNBP dan Penerimaan Perpajakan; 4. menjaga kesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil; 5. menyelesaikan kurang bayar DBH. Dalam RAPBN 2013, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp99,4 triliun (1,1 persen dari PDB), dengan komposisi 50,2 persen berupa DBH Pajak dan 49,8 persen DBH Sumber Daya Alam.

Pagu tersebut turun 8,3 persen dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2012 sebesar Rp108,4 triliun. Penurunan tersebut terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dan menurunnya rencana penerimaan PNBP dari sektor migas. DANA ALOKASI UMUM (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaran Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam APBN. PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. Jumlah keseluruhan

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RABPN 2013 berdasarkan pada Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNS Daerah serta Celah Fiskal (CF), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Sedangkan Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi.

Kebijakan DAU 2013 diarahkan untuk: 1). mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; 2). meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang; 3). alokasi dasar memperhitungkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kenaikan gaji pokok, formasi CPNS Daerah, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan penggajian; 4). proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional; dan 5). tetap melanjutkan penerapan kebijakan non hold harmless. Dengan melalui mekanisme perhitungan PDN neto untuk Tahun Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 37

2013 yang menghasilkan angka sebesar Rp1.177,5 triliun, maka besaran alokasi DAU dalam RAPBN direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto atau sebesar Rp306,2 triliun (3,3 persen dari PDB). Jumlah tersebut lebih tinggi Rp32,3 triliun jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP 2012 sebesar Rp273,8 triliun. Dari alaokasi DAU tersebut dibagikan untuk provinsi sebesar Rp30,6 triliun (10 persen dari total DAU) dan untuk kabupaten/kota sebesar Rp275,6 triliun (90 persen dari total DAU). DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.Alokasi DAK ke daerah didasarkan pada tiga kriteria, yakni kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk Tahun 2013, pemerintah akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Bidang yang direncanakan didanai dari DAK Tahun 2013 adalah: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) infrastruktur jalan, (4) infrastruktur irigasi, (5) insfrastruktur air minum, (6) infrastruktur sanitasi, (7) prasarana pemerintah daerah, (8) kelautan dan perikanan, (9) pertanian, (10) lingkungan hidup, (11) Keluarga Berencana, (12) Kehutanan, (13) sarana dan prasarana perdagangan, (14) energi pedesaan, (15) transportasi pedesaan, (16) sarana dan prasarana Daerah Tertinggal, (17) sarana dan prasarana Kawasan Perbatasan, (18) perumahan dan pemukiman, dan (19) keselamatan transportasi darat. Alokasi Dak untuk Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp29,7 triliun

38 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

(0,3 persen dari PDB). Pagu tersebut termasuk adanya pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanianyang dialihkan menjadi DAK sebesar Rp417,1 miliar. Alokasi DAK RAPBN 2013 naik sebesar 13,7 persen dari APBNP 2012 yang sebesar Rp26,1 triliun. DANA OTONOMI KHUSUS adalah dana yang diberikan terkait dengan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Pemerintahan

“

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah...

“

Aceh. Dana Otonomi Khusus yang telah dialokasikan dalam APBN mulai Tahun 2002 sampai 2012 besarannya setara dengan 2 persen dari DAU nasional untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk Pemerintahan Aceh besarannya juga setara 2 persen dari DAU nasional dan penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana

tambahan untuk infrastruktur, yang besarannya disepakati antara pemerintah dengan DPR, yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp13,2 triliun (0,1 persen dari PDB). Pagu tersebut naik 10, 8 persen bila dibandingkan dengan APBNP 2012 sebesar Rp12,0 triliun. Alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp13, 2 triliun dalam RAPBN 2013, terdiri atas Rp6,1 triliun untuk Papua, Rp6,1 triliun untuk Provinsi Aceh dan Rp1,0 triliun untuk Dana Tambahan Otonomi Khusus Insfrastruktur Papua dan Papua Barat. Dana Transfer ke Daerah yang terakhir adalah DANA PENYESUAIAN. Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kegiatan tertentu pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam RAPBN 2013, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas (1) Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, (4) Dana Insentif Daerah dan (5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Sesentralisasi (P2D2).Pagu alokasi Dana Penyesuaian Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp70,4 triliun (0,8 persen dari PDB), atau naik 20,4 persen dari APBNP 2012 yang sebesar Rp58,5 triliun. Dengan telah ditetapkannya Anggaran Transfer ke Daerah dalam Nota Keuangan RAPBN 2013 tersebut, kita dapat ikut mendorong agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan keinginan daerah yang tentu saja lebih kepada keinginan rakyat. Semoga upaya pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN tidak menjadikan daerah hanya berpangku tangan tetapi lebih meningkatkan kinerja dalam upaya mewujudkan kemajuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semoga saja.n

TEHNIK PRESENTASI YANG MUDAH Untuk Mencapai Sasaran Ennoch Sindang Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK

Masih banyak yang mengeluhkan sulitnya untuk mempresentasikan sesuatu dengan baik dan membuat audiens tertarik. Perlunya kemampuan public speaking yang baik, adalah hal yang utama, tetapi yang sering dilalaikan orang adalah tampilan slide presentasi, selain itu kemampuan mengelola audiens juga suatu hal yang penting. Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 39

B

erikut ini adalah tiga unsur yang ada, yang apabila dipersiapkan, dimiliki dan dikelola dengan baik maka besar kemungkinan presentasi termasuk yang berhasil.  Unsur Materi yang disampaikan yang ingin dikomunikasikan dengan audience, alat presentasi yang akan dipakai, peralatan untuk menyampaikan slide show itu sendiri yang meliputi LCD Projector, sound system yang diperlukan  Unsur Presenternya, ini unsur yang paling utama, yaitu orang yang menyampaikan presentasi secara langsung di depan audience.  Unsur Audience, yaitu yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. MATERI PRESENTASI DAN PERALATAN PRESENTASI Slide presentasi yang menarik adalah salah satu trik paling jitu untuk merebut perhatian audiens agar fokus pada apa yang akan disampaikan. Hal ini disebabkan manusia pada dasarnya adalah makhluk visual. Manusia paling banyak menerima informasi secara visual sebelum kemudian menelaahnya lebih jauh dengan alat indra lainnya. Berikut adalah cara-cara yang dapat diterapkan untuk membuat slide presentasi lebih menarik. Pertama adalah pemakaian katakata yang singkat, padat, dan jelas. Jangan ada kalimat utuh dalam slide presentasi. Tampilkan hanya pointpont saja. Hal ini dimaksudkan agar perhatian audiens tidak terpecah karena sibuk membaca kalimat, bukan mendengar penjelasan pointpont dalam slide. Kedua, gunakan ukuran huruf yang cukup pas. Salah satu kesalahan yang banyak dijumpai adalah slide dengan huruf kecil-kecil karena memaksakan terlalu banyaknya informasi yang ingin dicantumkan. Banyak orang melakukan ini untuk menutupi kelemahan teknik presentasinya, dengan dalih supaya tinggal baca slide saja. Justru syarat utama sebuah slide presentasi adalah

40 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

harus membutuhkan penjelasan dari presenternya. Ketiga, sebaiknya jangan gunakan latar belakang slide yang ada dalam library-nya Power point. Background yang ada dalam librarynya software tersebut sudah dipakai oleh jutaan orang, sehingga pendengar/pembaca akan bosan melihat tampilan slide yang itu-itu lagi. Kenapa tidak latar

piksel yang prima. Sebuah gambar yang kecil, tidak tajam, dan pecah akan meninggalkan kesan bahwa presentasi tidak dipersiapkan dengan baik dan terkesan terburu-buru. Selain gambar bisa saja ditampilkan screen shoot sebuah web berita yang sedang trendy, yang akan membuat kesan bahwa presenternya up-todate, terkini dan tidak jadul. Jika informasi yang ingin disampaikan

belakang polos saja. Latar belakang yang polos akan memudahkan audiens untuk langsung melihat inti topik, bukan malah sibuk memperhatikan gambar atau malah bosan. Jika mempresentasikan slide dalam jumlah banyak, lebih baik gunakan warna putih daripada warna gelap sebagai background slide. Sebab, menatap warna gelap dalam waktu lama secara psikologis akan membuat orang cepat mengantuk. Keempat, Tambahkan ilustrasi yang up-to-date. Gunakan gambar yang terkait dengan topik dan resolusi yang besar sehingga tampilannya tidak pecah. Mengapa gambar ini penting ? Karena sebuah gambar dapat bermakna lebih dari seribu kata, dan sebuah gambar dapat memuluskan atau justru sebaliknya. Mengingat pentingnya peran kesan visual dalam presentasi, maka luangkan waktu untuk mencari gambar-gambar yang relevan dengan

berupa nilai-nilai data, maka untuk menangkap perbandingan atau kecenderungan (trend) nilai-nilai data, maka lebih tepat bila disajikan dalam bentuk grafik data. Kelima, kenali peralatan yang akan dipergunakan dengan lakukan prosesi cek dan ricek dulu peralatanperalatan presentasi, seperti laptop, pointer, clicker, LCD Projector, layar, atau bidang di mana slide akan diproyeksikan. Presenter jangan berasumsi semuanya beres, sebaiknya betul-betul ditest, apakah berjalan baik atau tidak. Ingat kegagalan yang terjadi memang salah panitia, tapi sebetulnya presenterpun ikut menanggung risiko kegagalan tersebut. Seandainya presentasi dijalankan pada laptop yang disediakan oleh panitia, bukan dari laptop yang kita pakai ketika menyusun presentasi, periksalah atau ujilah dahulu dengan mencoba menjalankan file presentasi tersebut.

Apakah font-font tersedia pada laptop tersebut. Jika tidak, konsekuensinya font akan diganti secara otomatis dengan font default yang tersedia. Bisa jadi susunan format dalam slide tersebut menjadi berantakan. Jika akan melakukan presentasi dengan bantuan operator, jangan lupa mengatur pemutusan informasi dari suatu slide ke slide lembar berikutnya secara jelas. Dengan pengaturan seperti itu, operator yang membantu akan lebih mudah memahami apakah presenter masih membicarakan halaman slide yang ini atau sudah berpindah ke lembar slide berikutnya. Jika presenter bekerja sendiri, pastikan fokus tayangan di layar atau di tembok terlihat sempurna dari segala penjuru di mana audience

duduk. Ada peralatan remote yang disebut clicker, yaitu berfungsi meng-klik page down atau pageup dalam slide power point. Alat tersebut sangat membantu apabila presenter melakukan presentasinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari pengamatan banyak sekali presenter yang lebih suka memakai alat ini sehingga sangat leluasa mengontrol lajunya presentasi, walaupun pantia menyediakan petugas yang akan membantunya dalam presentasi. Ada baiknya mempersiapkan rencana alternatif. Acara presentasi yang telah direncanakan bisa saja tiba-tiba kacau atau gagal hanya karena laptop yang biasa dipergunakan mendadak ngadat. Padahal satu-satunya file presentasi ada di situ. Lantas

bagaiamana cara menghindarinya? Harus punya cadangan, baik itu filefile cadangan dalam beberapa flash disk, atau harddisk, sampai bila perlu bawa laptop cadangan, Kerepotan mempersiapkan cadangan ini tidak menjadi hal mutlak dikerjakan, ingatlah nama baik presenter dipertaruhkan apabila presentasi gagal gara-gara hal yang sepele PRESENTER SANG PENYAJI Tidak semua orang mampu menyampaikan suatu paparan sehingga dapat diterima oleh pihak lain sekalipun orang tersebut sangat menguasai permasalahan yang akan dipresentasikan. Kebanyakan orang pada umumnya merasa sangat tidak nyaman ketika dia diminta untuk Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 41

menjelaskan (presentasi) sesuatu di muka orang banyak. Cara yang efektif untuk mengurangi bahkan menghapus ketakutan tersebut ialah dengan mempelajari bagaimana teknik berbicara dalam presentasi dengan baik. Tehnik persiapan yang baik akan menghapus ketakutan, bahkan akan juga membuahkan kebanggaan ketika kita berhasil dengan presentasi yang bagus. Sedikit tips untuk seorang presenter pemula yang masih suka demam panggung. Sangat disarankan agar menengok terlebih dulu tempat presentasi akan dilaksanakan. Jika situasinya mirip dan seperti biasanya bisa saja presenter dapat berasumsi kondisinya tidak banyak berbeda dengan yang pernah Ada. Bila berbeda maka persiapan ini akan menambah keyakinan presentasi akan berjalan dengan sukses. Ada sebuah teknik guna menghilangkan grogi atau yang disebut demam panggung. Pada awal pertama sebelum kata pertama diucapkan, sebaiknya sapu pandangan mata audiens dan tatap balik pandangan mata tersebut dengan perlahan saja dan menyapu

42 KNPK

Ed i s i VI AGUSTUS 2012

dari yang paling kiri terus menyapu sampai yang paling kanan. Tips ini sudah dipakai oleh banyak presenter pemula, yang hasilnya adalah menurunkan tingkat grogi (demam panggung) dengan segera. Langkah berikutnya baru ucapkan salam pembuka. Pergunakan bahasa tubuh (Body Language) sebanyak mungkin. Gerakan tangan, badan, mimik muka, dan sebagainya merupakan sarana berkomunikasi. Kuasai arena, bergeraklah mengisi ruang, jangan menjadi patung ketika berbicara di depan publik. Mintalah ijin untuk dapat berbicara sambil berdiri, sebab dengan posisi berdiri dapat bebas berekpresi dengan melakukan gerakan-gerakan tangan, badan, dan mimik muka. Satu hal lagi keuntungan presentasi dengan posisi berdiri yaitu presenter dapat mendatangi audiens dan dapat berinteraksi lebih baik dengan mereka. AUDIENCE YANG MENJADI SASARAN INFORMASI Titik poin keberhasilan suatu presentasi sebenarnya ada pada unsur audience ini. Reaksi dari audience

yang bisa ditangkap adalah apakah pandangan mata mereka terhanyut dalam mengikuti slide dan uraian presenter, atau sebaliknya mereka hanya mendengar suara presenter tanpa memandang ke layar? Hal ini bisa terjadi bila tampilan slide amat buruk dan menyiksa mata audience. Yang lebih buruk lagi apa bila selama presentasi audience bercakap-cakap satu sama lain, maka ketiga elemen di atas gagal membangun keberhasilan presentasi. Buatlah kesan bahwa melalui presentasi sedang mengkomunikasikan ide sendiri. Jangan biarkan orang mengambil kesan bahwa presenter sekadar orang suruhan untuk menyampaikan informasi atau kabar saja, dan tidak bertanggung jawab pada ide yang disampaikannya. Lantas apa bedanya hadir dalam presentasi ini dengan nonton film atau televisi? Perasaan bertanggung jawab penuh atas informasi yang disampaikan adalah salah satu kunci kesuksesan presentasi. Berpihaklah pada audience, dalam melakukan pendekatan kepada publik, usahakan menempatkan

diri pada posisi mereka. Sekalipun seorang pemilik perusahaan yang beraudiensi dengan publik karyawan sendiri, berperanlah seolah pada posisi karyawan. Informasi yang akan disampaikan bisa lebih menyentuh sasaran. Seringkali setelah selesai presentasi, beberapa orang audience datang mengerumuni, bertanya yang seolah-olah masih kurang puas, dan mereka minta izin untuk mengcopy file slide presentasi ke flash disk mereka. Dalam situsasi seperti ini, boleh merasa bangga karena itu adalah indikasi bahwa presentasi tadi berhasil dan bahkan mereka masih ingin menyimpan informasi tersebut dalam flash disknya maupun fikirannya. Ada tiga jenis presentasi yang perlu kita kenal yaitu (a) presentasi

penyampaian informasi (b) presentasi pelatihan/training (c) presentasi yang persuasif. Dengan memilah presentasi menjadi tiga, maka pendekatan kepada audiens menjadi berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan ini tentunya akan berdampak pada tingkat keberhasilan presentasi. Kesatu, presentasi penyampaian informasi. Contohnya seorang manager mempresentasikan laporan finansial, atau kebijaksanaan pemasaran, penyampaian proposal untuk meminta dana. Hasil presentasi model ini sangat menentukan, apakah idenya diterima atau tidak. Dalam posisi ini sorang presenter harus siap menerima pertanyaan atau sanggahan dengan memberikan informasi dan penjelasannya secara langsung kepada audiencenya. Kedua, presentasi pelatihan/

training. Contohnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru, pelatihan yang diberikan sehubungan dengan akan diterapkannya sistem SOP baru, pelatihan kepada para pengajar sehubungan adanya sistem pengajaran yang baru (Training of Trainers), dan sebagainya. Ketiga, presentasi yang persuasif yang artinya merayu, membujuk, atau menghimbau. Contoh model presentasi ini adalah memperkenalkan produk baru dalam kegiatan marketing, pengarahan pada masyarakat. Ketiga, presentasi yang persuasif, yaitu presentasi yang bertujuan merayu, membujuk, menghimbau. Contohnya adalah memperkenalkan program baru dalam pembangunan perkotaan/pedesaan pada masyarakat, memperkenalkan produk baru dalam marketing, berceramah di bidang motivasi diri atau keagaamaan dan sebagainya. Dalam model presentasi ini, presenter tidak secara langsung memperoleh hasil atau jawaban dari audience apakah presentasinya diterima, disetujui atau justru ditolak. Bagi seorang presenter, perlu diingat bahwa audiens adalah utama. Bila diibaratkan dalam ilmu marketing, pelanggan adalah raja. Raut wajah yang memancarkan kepuasan adalah tanda-tanda tingkat keberhasilan yang tinggi dalam presentasi. Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat membantu Pembaca dalam mempersiapkan presentasi yang berhasil, sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens.n

BAHAN BACAAN : Christie Sterns, “425 Tips Presentasi Memikat”, Gramedia Pustaka Utama, 2012 http://www.masterpresentasi. com/teknik-presentasi http://kur2003.if.itb.ac.id/file/ Teknik-Presentasi h t t p : // n a r o t a m a . a c . i d / f i l e s / 2 0 1 1 / 1 2 / P re s e n t a s i Sukses-dengan-PowerPoint http://sinergy-consulting.com/ teknik-presentasi-top-10-tips Ed i s i VI AGUSTUS 2012

KNPK 43

T

O F IN AT L K DI 2 1 20 012)

e Ju

Tahun 2 r e b m li-Septe

(Period

Oleh: Chatarina P. Dyah Kasubid Penyelenggaraan II Pusdiklat KNPK

44 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

anpa terasa majalah KNPK telah memasuki edisi ke tujuh, dan sampai dengan tri wulan kedua Pusdiklat KNPK telah menyelenggarakan diklat sebanyak 38 (tiga puluh delapan). Secara umum penyelenggaraan diklat telah terlaksana dengan tertib dan lancar, meskipun dari hasil evaluasi masih terdapat saran/keluhan dari peserta diklat (baik dalam hal pelayanan, kualitas a k o m o d a s i / k o n s u m s i /s a r a n a prasarana), namun evaluasi tersebut menjadikan Pusdiklat KNPK semangat bersemangat untuk menjadi penyelenggara diklat yang lebih baik kedepannya. Pada triwulan ketiga (JuliSeptember) Tahun 2012, Pusdiklat KNPK hanya menyelenggarakan 19 kegiatan diklat, yaitu : 1. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Adapun DTSS Pengelolaan Dana Dekon dan Tugas Pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis kepada pegawai DJPK tentang pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

ningkatan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam pengelolaan barang milik negara dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. 4. DTSS Penatausahaan BMN (Bagi Pengguna) Setelah diklat peserta diharapkan memiliki ketrampilan dan/atau penguasaan teknis Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya 5. DTSS Akuntansi Transfer ke Daerah Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di bidang Akuntansi Transfer ke Daerah guna memperlancar sebagian tugas DJPK.

2. Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengguna) ANgkatan II Penyegaran SIMAK BMN bagi Pengguna ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dalam menerapkan Akuntansi Belanja BMN dan Pelaporan BMN, mengoperasionalkan dan mengatasi permasalahan Aplikasi Persediaan dan mengoperasionalkan dan mengatasi permasalahan Aplikasi SIMAK BMN dalam rangka pelaksanaan tugas sebaik-baiknya.

6. DTSS Pengetahuan Penilaian (Bagi Pejabat Struktural DJKN) DTSS ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar di bidang penilaian secara umum bagi para pejabat struktural di bidang penilaian baik di KPKNL, Kanwil maupun Kantor Pusat agar memiliki pemahaman awal mengenai pengetahuan penilaian sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

3. DTSS Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna) ANgkatan II DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara dimaksudkan untuk me-

7. DTSS Pengurusan Piutang Negara Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan/

atau penguasaan teknis kepada pegawai DJKN dalam bidang pengurusan piutang negara dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 8. DTSS Pengetahuan Lelang Bagi Pelaksana Angkatan II Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknis mengenai lelang secara benar, sesuai dengan ketentuan terbaru dan termutakhir di bidang lelang. 9. Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengelola) Penyegaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara bagi Pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya 10. DTSS Kententuan Umum Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai landasan memahami pengetahuan teknis tentang pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU PDRD serta tata cara penagihan pajak dengan surat paksa. 11. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Lanjutan DTSS Penilaian Properti Lanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis Penilaian Properti Lanjutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 45

12. DTSS Lelang (Bagi pejabat struktural) DTSS Lelang ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan teknis Pejabat Struktural DJKN dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 13. Penyegaran Manajemen Aset Negara (Bagi Itjen) Setelah mengikuti penyegaran ini, peserta diharapkan dapat melaksanakan audit terkait Manajemen Aset Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya. 14. DTSS Supervisor TIK DJKN Tk. Madya Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis sebagai supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya. 15. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Juru Sita Piutang Negara DTSS Juru Sita Piutang Negara dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis dalam Juru Sita Piutang Negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 16. DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengguna) DTSS ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan

46 KNPK

Ed i s i VII NOVEMBER 2012

sebaik-baiknya. Adapun jadwal pelaksanaan diklat periode Juli-September 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Waktu Penyelenggaraan

Asal Peserta

1 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Dana Dekon dan Tugas Pembantuan

2-5 Juli 2012

DJPK

2 Penyegaran ANgkatan II

No

Nama Diklat

SIMAK

BMN

(Bagi

Pengguna)

2-6 Juli 2012

DJKN

3 DTSS Pengelolaan ANgkatan II

BMN

(Bagi

Pengguna)

3-19 Juli 2012

Kemenkeu

4 DTSS Penatausahaan BMN (Bagi Pengguna)

9-17 Juli 2012

Kemenkeu

5 DTSS Akuntansi Transfer ke Daerah

10-18 Juli 2012

DJPK

6 DTSS Pengetahuan Penilaian (Bagi Pejabat Struktural DJKN)

17-25 Juli 2012

DJKN

7 DTSS Pengurusan Piutang Negara

16-27 Juli 2012

DJKN

23-27 juli 2012

DJKN

23-27 juli 2012

DJKN

10 DTSS KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

30 Juli – 3 Agt 2012

DJPK

11 DTSS Lelang (Bagi pejabat struktural) Angkatan I

3-7 September 2012

DJKN

12 Penyegaran manajemen Aset Negara (Bagi Itjen)

3-7 September 2012

ITJEN

13 DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angk. II

3-28 Sept. 2012

DJKN

14 DTSS Supervisor TIK DJKN Tk. Madya Angk. I

4-19 Sept 2012

DJKN

15 DTSS Juru Sita Piutang Negara Angkatan II

4 Sept – 4 Okt 2012

DJKN

16 DTSS Perencanaan BMN (Bagi Pengguna)

17-21 Sept 2012

Kemenkeu

17 DTSS Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna) Angk. III

10– 21 Sept 2012

Kemenkeu

18 DTSS Lelang (Bagi pejabat struktural) Angkatan II

24 – 28 Sept 2012

DJKN

24 Sept – 9 Okt

DJKN

8 DTSS Pengetahuan Angkatan II

Lelang

Bagi

Pelaksana

9 Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengelola)

19 DTSS Supervisor TIK DJKN Tk. Madya Angk. II

Sama seperti diklat-diklat yang telah dilselenggarakan sebelumnya, mengingat keterbatasan widyaiswara yang ada di Pusdiklat KNPK, maka Pusdiklat masih melibatkan pengajar dari luar Pusdiklat KNPK yaitu pejabat DJKN, widyaiswara Pusdiklat lain di lingkungan BPPK, Pejabat Fungsional KPK, maupun praktisi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Mengingat jumlah diklat yang diselenggarakan sangat banyak, Pusdiklat KNPK sangat mengharapkan kerjasama seluruh pegawai untuk mendukung kegiatan tersebut supaya dapat terselenggara dengan lancar.n

Jurnalisme Dasar

Oleh: Tanda Setiya Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK

PENULIS: : Luwi Ishwara BAHASA: Indonesia PENERBIT: PT. KAMPAS MEDIA NUSANTARA

Writing is Thinking ‘Writing is Thinking’, kalimat yang termuat dalam buku Jurnalisme Dasar halaman 118. Menulis adalah berfikir, sebuah kalimat singkat yang mengandung artik sangat bermakna bagi siapapun yang bergelut di dunia penulisan. ‘Menulis apa sulitnya ?‘, demikian

semua orang bertanya. Sebuah ungkapan yang sangat masuk akal. Maklum semua yang pernah belajar menulis/sekolah pasti bisa menulis. Menulis memang mudah, namun menulis yang mudah dimengerti oleh orang lain itu bukan perkara yang mudah. Bagi siapapun yang ingin mengungkapkan ekspresi/karyanya dalam bentuk tulisan, tentu harus memahami bagaimana cara menyusun kata sehingga menjadi kalimat yang dapat dimengerti oleh orang lain. Apa artinya rangkaian kata dan deretan kalimat kalau maksud yang diinginkan oleh penulis tidak dipahami oleh pembaca bahkan berbeda dengan apa yang diniatkan oleh penulisnya. Untuk itu perlu ketrampilan bagaiman menulis dengan baik. Buku dengan judul Jurnalistik Dasar karya warawan Kompas yang kawakan yaitu Luwi Ishwara dapat menjadi salah satu reference guna meningkatkan kemampuan menulis. Bahkan tidak sekedar

bagaimana cara menulis namun lebih menyajikan informasi tentang kaidah dasar/utama bagaimana aktivitas jurnalistik. Sebelum melakukan penulisan dalam kaidah jurnalistik menurut Ronald Buel (mantan Wartawan Wall Street Journal, menyatakan bahwa jurnalisme memiliki lima lapisan keputusan yaitu : 1) Data Assignment, menentukan apa yang layak untuk ditulis dan mengapa perlu ditulis ?; 2) Data collecting, menentukan bahwa data/informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk menjadi bahan penulisan; 3) data evaluation, menentukan apa yang perlu dimasukkan dalam tulisan/ berita ?; 4) data writing, menentukan apa kata-kata yang perlu digunakan dalam penulisan ?; 5) data editing, yang menentukan berita mana yang dijadikan halaman utama, tulisan mana yang perlu dipotong, dan cerita mana yang perlu diubah. Proses penulisan tersebut dapat disimak dalam buku bercaver hijau ini. Dari mana sumber berita untuk penulisan diulas dengan lugas oleh

Luwi Ishwara. Bahkan sumber berita yang berasal dari wawancara diberikan tips dan tahapan yang lengkap. Sebagai misal, pada bagian empat buku ini ditulis ada sepuluh tahapan untuk melakukan wawancara. Maksud tujuan wawancara, riset latar belakang orang yang akan diwawancarai, ajukan janji untuk menentukan jadual wawancara, merencanakan strategi wawancara, apa yang dilakukan saat menemui responden, mengajukan pertanyaan yang serius di awal sebagai bentuk antusiasme, pertanyaan inti wawancara, mengajukan pertanyaan yang keras/sensitive bila perlu, memulihkan pertanyaan yang keras dan terakhir melakukan penyimpulan atas wawancara yang dilakukan, itulah tips sepuluh langkah untuk wawancara. Sungguh sebuah buku jurnalistik yang patut dibaca oleh semua yang ingin menggeluti dunia tulis menulis. Satu lagi pesan prinsip jurnalistik yang ditulis dihalaman depan buku ini yaitu ‘Skeptis itulah cirri khas jurnalisme. Hanya dengan bersikap skeptic, sebuah media dapat hidup’.n Ed i s i VII NOVEMBER 2012

KNPK 47