EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI GORONTALO (Study : 2009) Suripto 1

EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI GORONTALO (Study : 2009) Suripto 1

Education is a strategic aspect in development. Therefore, any country residents aged 6 years followed during nine years of basic education for free. Gorontalo Province in the year 2008 provides a budget of 46.97 billion (IDR) to basic education free. How does the efficiency of basic education in the Gorontalo Province? This paper discusses the efficiency of basic education in the district and the municipality of Gorontalo province by using analytical tools DEA-BCC-Output. Moreover, in this paper also provides recommendations and references to improve efficiency. Analysis results can be concluded that the implementation of primary education as much as three districts efficiently, two districts and one municipality inefficient. Meanwhile, implementation of educational junior high school as much as two district Efficient, one municipality and three district Efficient. Furthermore, most being a reference DMUs in increasing efficiency is the Gorontalo North District.

Kata Kunci : Pendidikan Dasar, Evaluasi, Efisien, Gorontalo. A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) Alinea ke empat berbunyi “Kemudian daripada itu…….., mencerdaskan kehidupan bangsa, dan …..…” Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. 3 Selanjuntya, Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar 4. Pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan 5. Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional 6. Hal tersebut sebagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya 7. Namun demikian,

1

Peneliti Pertama Pusat Kajian Kinerja kelembagaan Lembaga Adminsitrasi Negara UUD ’45 Pasal 31 ayat 1 3 UUD ’45 Pasal 31 ayat 2 4 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1 5 UUD ’45 Pasal 31 ayat 2 6 UUD ’45 Pasal 31 ayat 4 7 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 2

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat 8. Aspek pendidikan senantiasa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan sejak zaman dulu sampai sekarang 9. Anggaran pendidikan Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 mencapai Rp 62 miliyar atau naik dari 2008 yang sebesar Rp46,97 miliar 10atau hampir 25 % dari APBD. Besarnya anggaran tersebut merupakan upaya melaksanakan program "Gorontalo menuju Pendidikan gratis." Hasil dari besarnya anggaran tersebut ditunjukan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo secara nasional. Dimana, tahun 2004 provinsi Gorontalo menempati peringkat 28 dengan nilai IPM 65,4 dan pada tahun 2008 menempati peringkat 24 dengan nilai IPM 69,29 atau meningkat empat peringkat. Peningkatan IPM Gorontalo merupakan prestasi semua level pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Setidaknya hal ini dapat terlihat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Sedangkan, Provinsi hanya pada tataran koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut serta mengembangkan urusan wajib pendidikan hanya pada sekolah bertaraf Internasional sesuai kewenanganya. Berdasarkan hal tersebut di atas, kabupaten dan kota merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Hal ini lebih dipertegas dengan PP no 17 tahun 2008 pasal 28 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenaganya. Sehingga sangat penting pula untuk mengevaluasi efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar. Lokus evaluasi yakni kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Pemilihan ini didasarkan atas keberhasilan Provinsi ini dalam bidang pendidikan secara nasional. 8

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 3 Gubernur Gorontalo DR.Ir.H. Gusnar Ismail, MM dalam diskusi bedah hasil UN SMA/MA/SMK se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di GSG SMK I Gorontalo, Jumat (30/4) diunduh dari http://www.gorontalo.go.id/serambi/berita/berita-gorontalo/44-berita-gorontalo/330-diskusi-bedah-hasil-unsmamasmk-provinsi-gorontalo.html 10 Anggaran Pendidikan di Gorontalo Rp62 Miliar, 2008, diunduh dari http://www.antaranews.com/view/?i=1220919703&c=NAS&s= 9

B. Tinjauan konsep Pengertian Pendidikan Dasar Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 11 Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 12 Sehingga, Pendidikan dasar ditempuh selama 9 tahun, SD dan sederajat 6 tahun dan SMP sederajat 3 tahun. Tujuan penyelenggaraan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 13 Sedangkan Fungsinya adalah mengupayakan yang dilakukan negara memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. 14 Pendidikan dasar dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 15 Jalur formal meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. 16 Jalur non formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. 17 11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 2. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 2 ayat 2, Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 2 ayat 1 Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 3 ayat 1, Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1, Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1, Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. 12

SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 18 SD merupakan jenjang pendidikan dasar yang berada dibawah pembinaan Menteri Pendidikan Nasional. SD dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga pada umumnya ditempuh selama 6 tahun dan sebagian kecil ditempuh kurang dari 6 tahun karena menempuh kelas khusus (akselerasi). Setiap siswa kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan dan menempuh tingkat sekolah selanjutnya. SD disenyelenggarakan oleh pemerintah (SD Negeri) dan masyarakat (SD Swasta). MI merupakan jalur pendidikan dasar yang sederajat dengan SD yakni ditempuh dengan waktu selama 6 tahun dan diselenggrakan oleh pemerintah dan masyrakat. Hal yang membedakan adalah MI memiliki kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, dan pembinaannya oleh Menteri Agama. 19 SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 20 SMP merupakan jenjang pendidikan dasar yang berada dibawah pembinaan Menteri Pendidikan Nasional. SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa Kelas 9 diwajibkan mengikuti UN sebagai syarat kelulusannya untuk dapat meneruskan pendidikan selanjutnya. SMP disenyelenggarakan oleh pemerintah (SMP Negeri) dan masyarakat (SMP Swasta). MTs merupakan jalur pendidikan dasar yang sederajat dengan SMP yakni ditempuh dengan waktu selama 3 tahun dan diselenggrakan oleh pemerintah dan masyarakat. MTs juga disenyelenggarakan oleh pemerintah (MTs Negeri) dan masyarakat (MTs Swasta). Hal yang membedakan yakni MTs memiliki kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaannya dilakukan oleh Menteri Agama. 21

Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD. 22 Sedangkan, Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP. 23 Kedua program tersebut diselenggaran melalui kelomok belajar atau disingkat Kejar, sehingga program paket A dan B lebih dikenal dengan Kejar Paker A dan B. Perseta Kejar paket A dapat mengikuti ujian keseteraan

18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 4 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 5 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 6 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 7 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 8 19

SD dan Kejar paket B mengikuti kesetaraan SMP. Peserta yang lulus berhak mendapatkan dan memiliki sertifikat (ijazah) yang setara pendidikan formalnya. Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam bidang Pendidikan Dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah membagi 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kota dalam khususnya Pendidikan Dasar antara lain meliputi : Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Yakni Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut merupakan wujud untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah dapat mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Konsep Evaluasi Pendidikan Dasar Evaluasi (Evaluation) merupakan proses penilaian pada sesuatu. Evaluasi dapat dilakukan pada tiga tahap yakni tahap awal (pretest), tahap proses dan akhir (posttest). Evaluasi tahap prestest dilakukan untuk menguji konsep dan rencana pelaksanaan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengawal pelaksaan kegiatan supaya sesuai dengan rencana. Evaluasi posttest dilakukan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan analisa masukan kegiatan berikutnya. Tujuan evaluasi yakni untuk mengetahui tingkat efektifas dan efisiensi dari suatu tahapan kegiatan. Efektivitas umumnya lebih menitikberatkan pada hasil kegiatan yang telah direncanakan. Sedang efisiensi dapat dilihat lebih luas yakni dengan melakukan perbandingan antara input dan output. Selanjuntya, Evaluasi Pendidikan Dasar dalam kajian ini melakukan penilaian pada tingkat efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta tingakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Jika input yang digunakan melebihi dari yang diperlukan

dalam menghasilkan output, maka menunjukkan pemborosan sumber daya, sehingga dengan demikian dikatakan tidak efisien.

C. Deskripsi Pendidikan Dasar

Dalam deskripsi ini memberikan penjelasan mengenai data-data penyelenggaran pendidikan dasar yang meliputi Jumlah sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SD/MI serta SMP/MTs pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Deskripsi Data SD/MI seperti pada tabel 1. Sedangkan Deskripsi Data SMP/MTs seperti pada tabel 2. Tabel 1 Jumlah sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SD/MI Berdasarkan Kabupaten dan Kota

Kabupaten / Kota

Jumlah Sekolah SD / MI

Jumlah Siswa SD / MI

Jumlah Kelas SD / MI

Jumlah Guru SD / MI

Kabupaten Boalemo

102

17.972

677

1.342

Kabupaten Gorontalo

296

54.132

1.795

3.848

Kabupaten Pohuwato

103

17.631

819

1.243

Kabupaten Bone Bolango

127

18.415

883

1.494

Kabupaten Gorontalo Utara

106

15.778

656

724

Kota Gorontalo

118

21.304

991

1.964

Sumber : GorontaloDalam Angka 2009

Berdasarkan tabel 1, Bila berdasarkan kelurahan/desa maka jumlah SD/MI pada setiap kelurahan / desa rata-rata memiliki satu atau dua SD/MI. Kabupaten yang memiliki rata-rata satu SD/MI pada setiap kelurahan/desa meliputi Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango. Sedangkan yang memiliki rata-rata dua SD / MI setiap kelurahan / desa meliputi Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara serta Kota Gorontalo. Selanjutnya, deskripsi rasio perbandingan antar Jumlah sekolah, siswa, kelas dan guru SD/MI. Rasio perbandingan guru per SD/MI yakni Kota Gorontalo merupakan dengan rata-rata rasio tertinggi dengan 17 guru per SD/MI, sedangkan rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan 7 guru per SD/MI, Kabupaten Boalemo dan Gorontalo memiliki rata-rata rasio 13 guru per

SD/MI, Pohuwato dan Bone Bolango rata-rata sebesar 12 guru per SD/MI. Rasio perbandaingan siswa per kelas yakni kabupaten Gorontalo merupakan rasio terbanyak dengan 30 siswa per kelas, disusul Kabupaten Boalemo dengan 27 siswa per kelas, selanjuntya Kabupaten Gorontalo Utara 24 siswa perkelas, Kabupaten Pohuwato dengan 22 siswa perkelas dan paling sedikit adalah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dengan rasio 21 siswa per kelas. Selanjutnya, Rasio siswa dan guru sebagai berikut Kabupaten Gorontalo dengan rasio terbesar yakni 22 siswa per guru, Kabupaten Gorontalo dan Pahuwato dengan rasio 14 siswa perguru, Kabupaten Boalemo dengan rasio 13 siswa per guru, Kabupaten Bone Bolango dengan 12 siswa perguru dan yang paling kecil rasio Kota Gorontalo dengan 11 siswa per guru. Tabel 2 Jumlah sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SMP/MTs Berdasarkan Kabupaten dan Kota

Kabupaten / Kota

Jumlah Sekolah SMP / MTs

Jumlah Siswa SMP / MTs

Jumlah Kelas SMP / MTs

Jumlah Guru SMP / MTs

Kabupaten Boalemo

53

5.965

248

509

Kabupaten Gorontalo

130

16.791

658

1.666

Kabupaten Pohuwato

47

6.341

245

522


44

6.179

248

680


47

4.846

195

240

Kota Gorontalo

31

9.730

312

908

Sumber : Gorontalo dalam Angka 2009

Berdasarkan tabel 2, bila dilihat dari jumlah SMP/MTs pada setiap kecamatan, maka, Kabupten Gorontalo Utara memiliki rata-rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 9 sekolah, Kabupaten Boalemo dan Gorontalo memiliki ratarata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 8 sekolah, Kota Gorontalo memiliki ratarata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 5 sekolah, Kabupaten Pohuwato memiliki rata-rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 4 sekolah, dan Kabupten Bone Bolango memiliki rata-rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 3 sekolah. Selanjutnya, deskripsi rasio perbandingan antar Jumlah sekolah, siswa, kelas dan guru SMP/MTs. Rasio perbandingan sekolah dan guru, per SMP/MTs yakni Kota Gorontalo merupakan dengan rata-rata rasio tertinggi dengan 29 guru per

sekolah, sedangkan rata-rata rasio terendah Kabupaten Gorontalo Utara dengan 5 guru per sekolah, Kabupaten Bone Bolango rata-rata sebanyak 15 guru per sekolah, Kabupaten Gorontalo Gorontalo memiliki rata-rata rasio sebanyak 13 guru per sekolah, Kabupaten Pohuwato rata-rata sebanyak 11 guru per sekolah, Kabupaten Boalemo rata-rata sebanyak 10 guru per sekolah. Rasio perbandingan siswa dan sekolah SMP/MTs, Kabupaten Bone Bolango memiliki rasio perbandingan paling banyak yakni 140 per sekolah, Kabupaten Pahuwato 135 per sekolah, Kabupaten Gorontalo 129 per sekolah, Kabupaten Boalemo 113 per sekolah, Kabupaten Gorontalo Utara 103 per sekolah, Kota Gorontalo 314 per sekolah. Rasio perbandingan siswa dan kelas SMP/MTs, Kota Gorontalo memiliki rasio perbandingan paling banyak yakni 31 siswa per kelas, Kabupaten Gorontalo dan Pahuwato yakni 26 per kelas, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara memiliki rasio perbandingan 25 siswa per kelas, Kabupaten Boalemo Utara memiliki rasio perbandingan 24 siswa per kelas. Rasio perbandingan siswa dan guru SMP/MTs, Kabupaten Gorontalo memiliki rasio perbandingan 20 siswa per guru, Utara Kabupaten Boalemo dan Pahuwato memiliki rasio perbandingan 12 siswa per guru, Kota Gorontalo Pahuwato memiliki rasio perbandingan 11 siswa per guru, Kabupaten Gorontalo Pahuwato memiliki rasio perbandingan 10 siswa per guru, dan Kabupaten Bone Bolango memiliki rasio perbandingan 9 siswa per guru.

D. Alat Analisis Evaluasi

Alat analisis evaluasi yang digunakan Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan salah satu instrumen yang dapat mengukur tingkat relative efisiensi organisasi dengan membandingkan (rasio) antara input dengan output (Cooper et al, 2006) 24 Objek evaluasi dalam DEA disebut denga decision making unit (DMU). Hasil analisis DEA dapat menentukan tingkat dan nilai efisien dan tidak efisien DMUs. DEA telah digunakan oleh berbagai organisasi baik public maupun swasta. Berbagai organisasi public yang menggunakan DEA sebagai alat analisis kinerja di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Bahkan, Oyama (2008) berpendapat bahwa DEA merupakan salah satu teknik dalam operation research yang cukup sering digunakan dalam sektor publik. Pemilihan DEA sebagai alat analisis berdasarkan pertimbangan system kerja DEA relatif sederhana yakni dengan membandingkan DMU. Hasil analisis DEA dapat memberikan nilai proyeksi DMU yang efisien. Dengan demikian, DEA dapat memberikan rekomendasi indikator atau variabel yang harus dikurangi dan 24

Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment Analysis : A Comprehensive Text With Models, Applications, References and Dea-Solver Software, Springer, New York, USA

ditambah.. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas DMU yang tidak efisien, mengurangi input, dan meningkatkan output. Dalam menentukan efisiensi DMU, DEA dapat berdasarkan orientasi input dan/atau output. Pengukuran efisiensi teknis dengan orientasi input (inputoriented) didasarkan pada upaya pengurangan penggunaan input secara proporsional dengan menjaga tingkat ouput konstan. Sedangkan pengukuran efisiensi teknis dengan orientasi output (output-oriented) didasarkan pada upaya peningkatan output secara proporsional dengan menjaga tingkat input yang diunakan konstan. Dalam kajian ini, pengukuran efisiensi teknis puskesmas dan sekolah didasarkan pada orientasi output dengan alasan bahwa peningkatan output lebih dimungkinkan daripada pengurangan input. Dalam paper ini, Model DEA yang digunakan adalah DEA-BCC Output. Pemilihan model tersebut didasarkan atas pemilihan untuk memfokuskan dalam perbaikan indikator output. Model BCC berorientasi output untuk DMU ke-i secara matematik dinyatakan sebagai sebuah pemrograman linear berikut: max𝐸,𝜆 s.t.

𝐸 𝑋𝜆 ≤ 𝑥𝑖 𝐸𝑦𝑖 − 𝑌𝜆 ≤ 0 𝑒𝜆 = 1 𝜆≥0

dengan E adalah tingkat efisiensi yang akan dihitung dan dimaksimumkan, X dan Y berturut-turut adalah matriks input dan matriks output, xi dan yi berturut-turut adalah vektor kolom ke-i dari matriks-matriks X dan Y yang berkaitan dengan DMU ke-i, e adalah vektor baris yang semua elemennya 1, dan λ adalah vektor kolom dengan elemen-elemen taknegatif. Selanjuntya, Indikator yang digunakan DEA-BCC-output meliputi indikator input yakni jumlah kelas, jumlah guru, sedangkan indikator output yakni jumlah siswa. Pemilihan indikator input didasarkan pertimbangkan indikator tersebut menentukan tingkat efisiensi output. Sedangkan untuk indikator jumlah sekolah tidak di sertakan dalam perhitungan dengan pertimbangan bahwa telah cukup dengan mempertimbangkan jumlah kelas. Selanjuntya, pemilihan indikator output di dasarkan bahwa banyaknya jumlah siswa menentukan tingkat efisiensi penggunaan indikator input. Dalam memberikan kesamaan pemahaman pengertian dari setiap indikator sebagai berikut : • Jumlah kelas adalah jumlah kelas pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. • Jumlah guru adalah jumlah guru pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

•

Jumlah siswa adalah jumlah siswa pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

E. Analisis DEA Penyelenggaraan SD/MI Statistik Input dan Output Data yang digunakan dalam Analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 meliputi jumlah DMUs sebanyak 6 unit, dua indikator input dan satu indikator output. Hasil perhitungan statistik data input dan output SD/MI seperti pada tabel 3. Sedangkan, Hasil perhitungan statistik data input dan output SMP/MTs seperti pada tabel 4. Tabel 3 Statistik Data Input dan Output SD/MI

Maksimal Minimal

Rata-Rata

Standar Deviasi

Kelas

Guru

Siswa

1,795

3,848

54,132

970

1,769

24,205

656 386

Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)

724 999

15,778 13,482

Nilai Maksimal pada tabel 3, Jumlah Kelas SD/MI sebanyak 1,795 unit, Jumlah Guru SD/MI sebanyak 3,848 orang, Jumlah siswa SD/MI sebanyak 54,132 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo merupakan DMU yang memiliki nilai indikator maksimal. Nilai Minimal pada tabel 3, Jumlah Kelas SD/MI sebanyak 656 unit, Jumlah Guru SD/MI sebanyak 724 orang, Jumlah siswa SD/MI sebanyak 15,778 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan DMU yang memiliki nilai-nilai indikator minimal. Selanjutnya, nilai ratarata dan standar deviasi seperti pada tabel 3. Tabel 4 Statistik Data Input dan Output SMP/MTs

Maksimal Minimal

Kelas 658 195

Guru

1,666 240

Siswa

16,791 4,846

Rata-Rata

Standar Deviasi

318

754

156


454

8,309 4,080

Nilai Maksimal seperti pada tabel 4, Jumlah Kelas SMP/MTs sebanyak 658 unit, Jumlah Guru SMP/MTs sebanyak 1,666 orang, Jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 16,791 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo merupakan DMU yang memiliki nilai indikator maksimal. Nilai Minimal seperti pada tabel 3, Jumlah Kelas SMP/MTs sebanyak 195 unit, Jumlah Guru SMP/MTs sebanyak 240 orang, Jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 4,846 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan DMU yang memiliki nilai-nilai indikator minimal. Selanjutnya, nilai rata-rata dan standar deviasi seperti pada tabel 4. Nilai data maksimal dan minimal pada tabel 3 dan tabel 4 antara lain pengaruhi oleh jumlah penduduk. Berdasarkan Gorontalo Dalam Angka 2009, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo sebanyak 339.620 orang. Dimana jumlah tesebut merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Selanjutnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 95.177 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Korekasi Antar Indikator Evaluasi Hasil analisis korelasi indikator dengan menggunakan DEA- BCC-O Solver LV3.0, pendidikan SD pada tabel 5 dan pendidikan SMP/MTs pada tabel 6. Tabel 5

Korelasi Indikator Input dan Output Kelas Guru

Siswa

Kelas

Guru

Siswa

0,98

1

0,97

1

0,98

0,98


0,97

0,98 1

Tabel 6

Korelasi Indikator Input dan Output Kelas

Guru

Siswa

Kelas Guru

1

0,98

0,98

0,98

0,98

1

0,98

Siswa

1


0,98

Tabel 5 dan tabel 6 menunjukan bahwa nilai korelasi antara indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi efisiensi pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Gorontalo sebesar 0,97 s.d 0,98. Hal tersebut menunjukan bahwa korelasi antar indikator sangat kuat. Sehingga hasil evaluasi kinerja dari analisis DEA akan lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Peringkat dan Nilai DMUs

Hasil analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 menunjukan bahwa peringkat dan nilai masing-masing DMUs SD/MI pada tabel 7 dan SMP/MTs pada tabel 8.

No. 1 2 3 4 5 6

Tabel 7 Nilai dan Peringkat DMUs SD/MI

DMUs

Nilai

Peringkat

1/Nilai

Kabupaten Boalemo

1.00

1

1.00


1.00

1

1.00

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Bone Bolango Kota Gorontalo


No. 1 2

DMUs

1

0.82

4

0.77

5

0.76

6

Tabel 8 Nilai dan Peringkat DMUs SMP/MTs

Kabupaten Gorontalo Kota Gorontalo

1.00

1.00 1.22 1.29 1.31

Nilai

Peringkat

1/Nilai

1.00

1

1.00

1.00

1

1.00

3 4 5 6


1.00

1

1.00


0.88

5

1.14

Kabupaten Pohuwato

0.92

Kabupaten Boalemo


4

0.87

1.09

6

1.15

Berdasarkan Tabel 7 dan tabel 8 diatas, Nilai 1,00 menunjukan DMU telah relative efisien, dan nilai kurang dari 1.00 menunjukan relative belum efisien. Dalam menyelenggarakan pendidikan SD/MI yang telah relative efisien meliputi Boalemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara. Sedangkan, Kabupaten yang belum efisien meliputi Pohuwato dan Bone Bolango serta Kota Gorontalo. Selanjuntya, pada penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs, Kabupaten yang telah efisien meliputi Gorontalo dan Gorontalo Utara serta kota Gorontalo, Kemudian yang belum efisien meliputi Kabupaten Boalemo, Bone Bolango serta Pohuwato. Ketidak efisienan tersebut antara dilihat dari nilai perbandingan rasio siswa per kelas, guru per kelas dan siswa per guru lebih kecil dibandingkan dengan nilai rasio kabupaten yang efisien. Perbandingan dapat dilihat pada Tabel 9 Nilai Rasio Perbandingan Indikator Evalausi DMUs. Rasio perbandingan kelas / guru SD / MI pada kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango menunjukan nilai sama 2 yang memiliki arti bahwa setiap guru ratarata mengajar pada dua kelas. Namun hal yang membedakan adalah nilai rasio siswa per kelas yang menunjukan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah siswa per kelas yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten Bualemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan sumber input sama tetapi menghasilkan input yang lebih besar. Sehingga ketiga kabupaten tersebut relative lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Sedangkan, Efisiensi pada Rasio perbandingan pada SMP/MTs dapat dilihat dari dua sisi yakni rasio perbandingan kelas/guru yang lebih besar atau sama tetapi outputnya lebih siswa perkelas kecil. Sehingga untuk Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango perlu meningkatkan outputnya. Tabel 9 Nilai Rasio Perbandingan Indikator Evaluasi DMUs

DMUs

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Pohuwato


Nilai Rasio SD/ MI Siswa / Kelas / Siswa / Kelas Guru Guru 27 2 13 30 22 21

2 2 2

14 14 12

Nilai Rasio SMP / MTs Siswa / Kelas / Siswa Kelas Guru / Guru 24 2 12 26 26 25

3 2 3

10 12 9

Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo

24 21

1

Sumber : diolah dari Gorontalo dalam Angka 2009

22

2

11

25

1

31

20

3

11

Analisis Proyeksi Peningkatan Efisiensi DMUs Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Alat Analisa memberikan proyeksi dalam meningkatkan efisiensi DMUs Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo meliputi proyeksi jumlah kelas, proyeksi jumlah guru dan proyeksi jumlah siswa. Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah siswa SD/MI yang efisien pada tabel 10 dan SMP/MTs pada tabel 11.

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 10 Proyeksi Jumlah Siswa dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

DMUS

1 2 3 4 5

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

54,132

54,132

-

0%

Kabupaten Boalemo

17,972

Kabupaten Pohuwato

17,631

Kabupaten Gorontalo




No

Data

18,415 15,778 21,304

17,972

-

0%

21,458

3,827

22%

15,778

-

0%

23,813 27,911

5,398

29%

6,607

31%

Tabel 11 Proyeksi Jumlah Siswa dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SMP/MTs

DMUS

Data

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

Kabupaten Gorontalo

16,791

16,791

-

-


6,179

7,058

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato


5,965 6,341 4,846

6,855

890

0.1

6,912

571

0.1

4,846

-

-

879

0.1

6

Kota Gorontalo


9,730

9,730

-

-

Pada tabel 10 dan tabel 11 tersebut diatas dapat bahwa, Kabupaten dan Kota yang yang belum efisien dapat meningkatkan efisiensinya dengan menambah nilai indikator outpun yakni jumlah siswa. Pertama, Kabupaten Boalemo hasil Analisis menunjukan bahwa pada penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs perlu meningkatkan outpur sebesar 1 persen atau 890 siswa untuk mencapai kinerja yang efisien. Kedua, Kabupaten Pohuwato pada pendidikan SD/MI perlu meningkatkan nilai sebesar 22 persen atau 3,827 dan pendidikan SMP/MTs perlu meningkatkan sebesar 1 persen atau 571 siswa. Ketiga, Kabupaten Bone Bolango pada pendidikan SD/MI perlu meningkatkan nilai sebesar 29 persen atau 5,389 siswa dan pendidikan SMP/MTs perlu meningkatkan sebesar 1 persen atau 879 siswa. Selanjuntya Ke empat, Kota Gorontalo pada pendidikan SD/MI perlu meningkatkan nilai sebesar 31 persen atau 6,607 siswa. Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah guru yang efisien seperti pada tabel 12 dan tabel 13. Berdasarkan pada tabel 8, maka hanya terdapat satu kabupaten yang belum efisien dalam jumlah guru yakni Kabupaten Bone Bolango pada pendidikan SMP/MTs. Hal ini ditunjukan bahwa jumlah guru saat ini dinilai terlalu besar sahingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 2 persen atau 137 guru.

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 12 Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

DMUS

Data

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

3,848

3,848

0

0%

Kabupaten Boalemo

1,342

Kabupaten Pohuwato

1,243

Kabupaten Gorontalo




1,494 724

1,964

1,342 1,243 1,494 724

1,964

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

No 1 2 3

DMUS

Data

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

Kabupaten Gorontalo

1,666

1,666

-

-

680

543

(137)

(0.2)

908

-

-

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

4


5 6




509 522 240 908

509 522 240

-

-

-

-

-

-

Selanjuntya, Hasil analisis proyeksi jumlah kelas telah efisien DEA- BCC-O Solver LV3.0, seperti pada tabel 13 dan tabel 14.

No 1 2 3 4 5 6


DMUS

Data

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

Kabupaten Gorontalo

1795

1795

0

0%


883

883

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato



677 819 656 991

677 819 656 991

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 14 Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SMP/MTs

DMUS

Data

Proyeksi

Perbedaan

Prosentase

Kabupaten Gorontalo

658

658

0

0%

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato




248 245 248 195 312

248 245 248 195 312

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

Dengan demikian, Jumlah kelas saat ini telah efisien dengan nilai out put yang dihasilkan. Penutup

Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten yang telah Efisien dalam penyelenggaraan pendidikan SD/MI meliputi Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara. Sedangkan yang tidak efisien meliputi Kabupaten Pohuwato, Bone Bonango serta Kota Gorontalo. Selanjuntya, Kabupaten dan Kota yang telah efisien dalam penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Kabupaten yang tidak efisien meliputi Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo. Dalam meningkatkan efisiensi DMUs yang tidak efisien dapat merefernsi pada DMUs sebagai berikut : • Penyelenggaraan SD/MI  Kabupaten Pohuwato mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara  Kabupaten Bone Bonango mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara  Kota Gorontalo mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara • Penyelenggaraan SMP /MTs

 Kabupaten Pohuwato mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo  Kabupaten Bone Bolango mereferensi pada Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo  Kabupaten Boalemo mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Kota Gorontal DMUs yang paling banyak menjadi referensi dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar DMUs lainnya yakni Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 6 kali, Kabupaten Gorontalo 5 kali, Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo masing-masing 3 kali. Dengan demikian, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Best Practices dalam penyelenggaraan pendidikan dasar secara efisien.

Daftar Pustaka Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment Analysis : A Comprehensive Text With Models, Applications, References and DeaSolver Software, Springer, New York, USA _________,(2009) Kajian Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Dasar, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (2009) Gorontalo Dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi tanggal 21 Juli 2010 Pendidikan Dasar diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar tanggal 21 Juli 2010 Eri B Santosa, (2010) “Hitam”, Pahit dan Manisnya Pendidikan Sultra diunduh dari http://www.batukar.info/komunitas/articles/“hitam”-pahit-dan-manisnya pendidikan-sultra tanggal 29 Juli 2010 Pendidikan Ada Dasar Dan Menengah diunduh dari http://www.gorontaloprov.go.id/berita-gorontalo/pendidikan/159-pendidikan ada-dasar-dan-menengah.html tanggal 29 Juli 2010

EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI GORONTALO (Study : 2009) Suripto 1

Recommend Documents