IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO

IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO JURNAL

Oleh

JEFRI LASENA Nim :131 408 079

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN 2015

IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO Oleh : Jefri 1, Ansar Made dan Arwildayanto2 Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Email : [email protected] ABSTRAK Jefri Lasena. 2014. Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo, Skripsi, Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing :(1) Prof.Dr. Ansar, S.Pd, M.Si. (II) Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd Proses pembentukan dewan pendidikan memang sudah ada yang sesuai dengan harapan dan ketentuan yan ada , bahkan ada yang sudah maju sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya sehingga di rasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Rumusan masalah yaitu : (1) pemberi pertibangan (advisory body) dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pendidikan, (2) pemberi dukungan (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga pendidik di Kabupaten Gorontalo, (3) melakukan pengawasan ( controlling agency) dalam penyelenggaraan pendidikan, (4) mediaor antara pemerintah ( eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah (legislative) dengan masyarakat . Tujuan penelitian dalam peneitian ini yaitu : (1) untuk mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan, (2) untuk mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai pemberi dukungan, (3) untuk mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai pengawas, (4) untuk mendekripikan peran dewan pendidikan sebagai mediator. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif.Hasil paparan data di lapangan peneliti temukan sebagai berikut : (1) Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Gorontalo di antaranya : pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan serta menetapkan RAPBS, dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan, Fungsi tersebut itu di mulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di daerah. (2) perannya sebagai pendukung di antaranya memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah, kemudian sarana prasarana dan merencanakan anggaran pendidikan. (3) Melakukan control terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan pendidikan juga dapat melakukan fungsi control terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Selain itu fungsi dewan pendidikan dalam melakukan control terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada dinas pendidikan, apakah sesuai dengan kebijakan yang di susun. (4) mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan. Kata kunci : Peran Dewan Pendidikan

PENDAHULUAN Proses pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah memang sudah ada yang sudah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang sudah maju sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya sehingga di rasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun justru perlu di akui bahwa masih banyak diantaranya yang belum sepenuhnya dengan harapan dan ketentuan yang ada. Menyadari adanya variasi tersebut, pada saat ini yang lebih penting adalah bukan soal mendirikan atau membentuknya, tetapi bagaimana menggerakan roda organisasinya dan management badan yang mandiri ini, agar

komite sekolah

dan dewan pendidikan

yang ada

segera

melaksanakan kegiatan dalam pengembangan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar uraian di atas, maka dewan pendidikan kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 ini melaksanakan evaluasi kinerja komite sekolah. Dalam oprasional dan

kegiatan ini

komite sekolah

berdasarkan acuan

indikator kinerja komite sekolah. dalam kegiatan ini

komite sekolah akan menilai dirinya sendiri tentang apa saja yang belum di laksanakan dan setinggi apa kinerjanya. Hasil evaluasi ini akan di tindak lanjuti oleh dewan pendidikan dan komite sekolah dalam rangka mengemban peran dan fungsi di waktu yang akan datang menuju kependidikan yang berkualitas bagi anak cucuk kita. Dasarnya adalah : (1) Undang-undang republic Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Peraturn Pmerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang kewenangan pemerintah dan daerah sebagai daerah otonomi, (3) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan,(4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 april 2002 tentang dewan pendidikan

dan komite sekolah,(5)

Kabupaten Gorontalo tahun 2002.

Program Dewan Pendidikan

Pendidikan Nasional di daerah di laksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kuwalitas SDM. dalam bidang moral, masyarakat daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri

dan mereka itulah yang harus berperan lebih besar

penentu kebijakan

operasional, penanggungjawab,

sebagai

serta pelaksana

terdepan dari pengelolaan sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan, masyarakat di anggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan system pendidikan, khususnya system pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. masyarakat adalah sumber inspirasi, inovasi, dan motivasi serta sasaran yang harus di capai dari system pendidikan yang bermutu di daerah. masyarakat juga merupakan sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, di luar biaya yang di peroleh

dari sumber-sumber

anggaran pemerintah. dengan

demikian, masyarakat adalah stakeholder dari system pendidikan dasar dan menengah ,atau pihak yang palingmenentukan terhaddap system dan proses pendidikan di daerah.

Kita ketahui bahwa

masyarakat itu

kenyataannya sangat kompleks dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga sulit menentukan masyarakat yang mana sebagai stakeholder di bidang pendidikan. Salah satu cara memfungsikan masyarakat sebagai stakeholder tersebut adalah dengan menggunakan prinsip perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan

fungsi-fungsi

control,

pemberi

masukan,

pemberi

dukungan dan pengawasan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut di tingkat kabupaten

di lakukan dewan pendidikan. Dengan demikian dewan

pendidikan adalah masyarakat

merupakan badan yang mewadahi

peran serta

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, ddan

efisiensi pengelolaan pendidikan. Justru itu ,dewan pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Penyelenggaraan masyarakat

pendidikan di daerah memerlukan

yang memadai, sebagai langkah

mengupayakan

dukungan

alternatif dalam

perolehan dukungan masayarakat

untuk sektor

pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkrit dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari

Pimpinan Negara ,sampai aparat

yang paling

rendah termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industry. keberpihakan menjadi

konkrit itu

suatu gerakan bersama

perlu di salurkan

secara politis

(Collective Action) yang di wadahi

dewan pendidikan kabupaten Gorontalo. Berdasarkan uraian di atas memberikan dorongan bagi saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yaitu tentang “ Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo”. . KAJIAN TEORITIS Pada hakikatnya keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah amat membantu pemerintah, karena dewan pendidikan dan komite sekolah akan menentukan arah dan kebijakan pendidikan, memberikan saran

dan masukan

sehingga pihak pemberi layanan

pendidikan

mempunyai mitra untuk di ajak kerja sama. Dewan pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan dinas pendidikan maupun dengan lembaga-lembaga pendidikan

kabupaten

pemerintah lainnya. posisi dewan

maupun dinas pendidikan kabupaten maupun lembaga-

lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana kita maklumi bersama, Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. salah satu prinsip dalam

penyelenggaraan

otonomi daerah termasuk di dalamnya

otonomi

pendidikan berdasarkan Undang - undang ini adalah di kembangkan nilai-nilai demokratis, partisipatif

dan kreatif, serta mempertahankan

potensi dan keanekaragaman daerah. prinsip ini menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena di wadahi pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian di harapkan

fungsi-fungsi pelayanan dewan pendidikan

menjadi lebih cepat, efektif dan tujuan pembangunan nasional dapat segera menjadi suatu kenyataan. Pendidikan merupakan

suatu kegiatan yang universal dalam

kehidupan manusia. karena pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha manusia untuk memanusiakan manusia. olenya itu di balik semua ini sangat di butuhkan akuntabilitas ataupun transparansi pendidikan yang baik. Selain itu

dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan

yang bermutu, bahkan resonansinya semakin keras tuntutan reformasi di segala bidang yang tidak mudah menerima apa yang di berikan oleh pendidikan, maka lembaga-lembaga pendidikan

ataupun pelaku

pendidikan yang bertanggungjawab akan hal tersebut harus mengatur system pendidikan

yang baik.

membayar pendidikan

karena masyarakat yang notabennya

merasa berhak mandapatkan pendidikan yang

lebih baik bagi lembaga-lembaga pendidikan hal ini di mulai di dasari dan di sikapi dengan melakukan redesain sistem yang mampu menjawab tututan masyarakat dengan cara mengembangkan menejemen pendidikan yang akuntabel. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang di buktikan dengan kecendrungan masyarakat

yang tidak mudah menerima apa yang di

berikan oleh pendidikan, kurang kepercayaan publik juga merupakan salah satu problem bagi pendidikan, maka lembaga pendidikan harus memperhatikan

kurikulum yang relevan

dengan memperhitungkan

kebutuhan masyarakat, kemampuan menejemen yang tinggi ,komitmen

yang kuat

untuk mempercayai keunggulan

sarana penunjang

memiliki perangkat aturan yang jelas dan konsisten

yang

oleh lembaga

pendidikan yang bersangkutan. Karena institute yang akuntabel tidak hanya di lihat dari pertanggungjawaban keuangannya saja, akan tetapi bagimana institute tersebut dapat menjaga mutu keluarganya sehingga dapat di terima oleh masyarakat. METODE PENELITIAN Guna mendapatkan informasi tentang Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo, maka dalam penelitian ini di gunakan

metode

Deskriptif

yang di dasarkan pandangan

Furchan

(2004 : 447) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di rancang untuk memperoleh informsi tentang status suatu gejalah saat penelitian di lakukan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karateristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara

fenomena

yang satu

(Sukmadinata, 2006 :72). Penelitian deskriptif

dengan

yang lainnya

merupakan penelitian

yang berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang berlangsung. Selain itu Penelitian deskriptif yang di pilih ini dalam rangka mendapatkan gambaran lengkap mengenai implementasi peran dewan pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Dalam peneltian ini peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan “Who” dalam menggali informasi yang di butuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambar dalam menggali informasi yang di butuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah

menghasilkan gambar akurat tentang sebuah kelompok ,menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memeberikan gambar lengkap baik dalam bentuk

numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu

hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai peran Dewan Pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN Dewan pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Dinas Pendidikan dan lembagalembaga Pemerintah lainnya. Adapun Peran yang di jalankan oleh Dewan Pendidikan yaitu

sebagai badan Pertimbangan (Advisory Agency),

Pendukung ( Supporting Agency), Pengontrol ( controlling agency) dan Mediator ( mediator agency). Berdasarkan hasil rekapitulasi penelitian implementasi peran dewan pendidikan di Kabupaten Gorontalo di atas menunjukan bahwa kontribusi dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo terhadap kemajuan pendidikan yang ada di daerah, secara umum berada pada kategori rendah, hal ini di tunjukan oleh hasil jawaban dari

70 orang responden yang

menggambarkan sebagian besar peran dewan pendidikan di Kabupaten Gorontalo di presentasikan berada di bawah 50 % yang artiya termasuk dalam kategori rendah. Hal tersebut juga di dukung oleh hasil wawancara penelti dengan informan yang ada di dewan pendidikan Gorontalo yang mengatakan bahwa

kabupaten

peran dewan pendidikan di

Kabupaten Gorontalo secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal hal ini di sebabkan oleh kurangnya tenaga kerja atau anggota dewan pendidikan. Sehingga sebagian dari program dewan pendidikan tidak terlaksana adapun berbagai upaya telah di lakukan oleh pihak

dewan pendidikan

di

Kabupaten

Gorontalo di antaranya untuk

menambah tenaga kerja agar produktivitas kerja lebih maksimal, akan tetapi respon dari seluruh lapisan masyarakat sangat kurang, karena pada dasarnya menjadi tenaga kerja di dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo sifatnya relawan saja. Ada kemungkinan untuk mendapatkan upah kerja atau gaji tetapi tidak menetap dan kurang mencukupi. ( II.W YH, 2 oktober 2013)

B. PEMBAHASAN 1. Peran Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat,

dalam

penentuan

dan

pelaksanaan kebijakan

pendidikan di Kabupaten Gorontalo di antaranya : pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan serta menetapkan RAPBS, dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan, Fungsi tersebut itu di mulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di daerah 2. Peran Sebagai Pendukung (Supporting Agency) Dalam perannya sebagai badan pendukung (supporting Agency) seperti dukungan financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelengaraan pendidikan dan sarana prasarana pendidikan. dewan pendidikan kabupaten Gorontalo harus benar-benar

memantau

kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah. Sebagai bagian dari pelaksanaan

proses pendidikan, sarana dan prasarana juga harus

mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana

memadai tentu akan mengalami

kendala dalam

pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu komite sekolah berfungsi menfasilitasi kebutuhan saran dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya tentu

komite sekolah akan

memberdayakan

bantuan saran dan prasarana yang di perlukan di sekolah melalui

sumber daya

yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi

dengan dewan pendidikan. 3. Peran Sebagai Badan Pengontrol ( Controlling Agency Melakukan control terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan pendidikan juga dapat melakukan fungsi control terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Selain itu

fungsi dewan pendidikan

dalam melakukan control terhadap

pelaksanaan program pendidikan adalah terhadap pelaksanaan program

melakukan pemantauan

yang ada pada dinas pendidikan,

apakah sesuai dengan kebijakan yang di susun. 4. Peran Sebagai Mediator ( Mediator Agency) Berdasarkan hasil rekapitulasi penelitian Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan dewan penidikan belum menjalankan peran tersebut.

maksimal

olehnya itu, koordinasi, keterlibatan,

serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan sebagai badan mediator,. Jika dewan pendidkan kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan keempat perannya ini dengan baik, maka di asumsikan bahwa dewan pendidikan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan di daerah. Oleh karana itu, kiprah dewan pendidikan kabupaten gorontalo harus benar-benar menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang selalu di hadapi oleh lainnya adalah :

lembaga pendidikan

Team working dewan pendidikan

atau sekolah

tersebut yang lemah terutama sebagian personal dan pimpinan yang sulit

berkoordinasi

kurangnya partisipasi

dalam

melaksanakan

strategi

pendidikan,

stackholder yang terkait dalam mendukung

program pendidikan tersebut, dan terakhir kurangnya fasilitas dan kelengkapan media belajar, sarana prasarana pendidikan serta masih banyak di jumpai rendahnya kesadaran orang tua siswa

terhadap

upaya peningkatan mutu pendidikan, (II.W YH, 2 oktober 2013). KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan fokus penelitian dan temuan penelitian di dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo, maka hasil penelitian dapat

di

simpulkan sebagai berikut: 1. Dalam Perannya sebagai Badan yang memberikan

Pertimbangan

atau nasihat, dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo berada pada kategori rendah, yaitu 49,75 %. 2. Dalam

Perannya sebagai Badan Pendukung (supporting Agency)

Dewan Pendidikan Kabupaten Gorontalo juga berada pada kategori Rendah 45,06 % 3. Peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo dalam melakukan Pengawasan ( Controlling Agency) berada pada kategori penilaian sangat rendah yaitu 47,5 % 4. Peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo sebagai Mediator (Mediator Agency) juga berada pada kategori penilaian sangat Rendah yaitu 46,4 % Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan

bahwa Peran

Dewan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo berada pada kategori penilaian rendah.

B. SARAN Dengan melihat temuan penelitian serta hasil penelitian di dewan pendidikan kabupaten gorontalo, maka penulis sampaikan saran-saran segai berikut. 1. Bagi pihak penyelenggara dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo agar

memberikan perhatian terhadap program dan kinerja dewan

pendidikan. 2. Bagi anggota dewan pendidikan Kabupaten Gorontalo agar selalu meningkatkan semangat dan komitmen serta konsisten terhadap tugas dan fungsi serta perannya. 3. Bagi masyarakat dan oran tua agar betul-betul bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik dengan komite sekolah dan dewan pendidikan serta proaktif teradap perkembangan pendidikan. 4. Bagi Pemerintah agar selalu memperhatikan fasilitas saran prasarana karena berpengaruh terhadap peran dan kinerja dewan pedidikan serta mendukung sepenuhnya program yang di laksanakan oleh dewan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA Http//www .Ardhana 12.wordpress.com / 2008 /02 /27 Penelitian Deskriftif Http// Dewan Pendidikan . Com/2006/ evaluasi kinerja komite sekolah . dewan Pendidikan Kab . Gorontalo Http// e- kajian ilmu.blogspot.com/ 2010/ 09/. Tahap-tahap penelitian deskriptif Http// dpjp.wordpres.com/2007/04/28/ Indikator Kinerja Komite Sekolah Departeman Pendidikan Nasional . 2004 . Acuan Oprasional Dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan. Jakarta : Direktorat Jendral Manajeman Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Departemen Pendidikan Nasional . 2004 . Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah . Jakarta : Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional . 2010 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional . 2010 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Departemen pendidikan nasional . 2006 pemberdayaan komite sekolah , modul 3 : peningkatan wawasan kependidikan komite sekolah . Jakarta : direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah. Sugiyono , Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta