EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA OUTSOURCING (STUDI KASUS: PT. BERSAMA SELARAS, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Amelya Margaretha Topowijono Eko Supriatno PS: Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected] ABSTRACT The purpose of this research is to evaluate over implementation of the Value Added Tax (VAT) policy against outsourcing service. Type of research is descriptive with qualitative approach. Data are obtained from interview and documentation with PT. Bersama Selaras. Result of research indicates that is used imposition based by PT. Bersama Selaras to implement VAT policy against outsourcing service is replacement value. The implementation VAT policy against outsourcing service at PT. Bersama Selaras is supported by transmittable, clear, and consistent communication. Other supporting factors are the reliable sources and facility of informations and attitude of PT. Bersama Selaras need to approve , be submissive, and not-deviant to the predertemined policy. The implementation VAT policy against outsourcing service at PT. Bersama Selaras is constrained by few factor among other the tardiness of payment by user that is impacting VAT payment against outsourcing service. Keywords: Policy Implementation, Tax Policy, Value Added Tax, Outsourcing Service. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari PT. Bersama Selaras. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dasar pengenaan pajak yang digunakan PT. Bersama Selaras dalam implementasi kebijakan PPN atas jasa outsourcing adalah penggantian. Implementasi kebijakan PPN atas jasa outsourcing di PT. Bersama Selaras didukung oleh faktor komunikasi yang transmisi, jelas, dan konsisten. Kemudian didukung juga oleh ketersediaan sumber informasi dan fasilitas yang memadai, yang terakhir didukung oleh kecenderungan-kecenderungan atau sikap PT. Bersama Selaras yang menerima, mematuhi, dan tidak menentang kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan PPN atas jasa outsourcing di PT. Bersama Selaras juga memiliki faktor penghambat, yaitu adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan user sehingga akan berdampak pada pembayaran PPN atas jasa outsourcing. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Outsourcing.
PENDAHULUAN
karena itu perusahaan diharapkan memiliki
Perkembangan dunia usaha dari waktu ke
tenaga kerja dengan jumlah yang mencukupi.
waktu mengalami perubahan, terlebih lagi pada
Tenaga kerja dapat dicukupi dengan salah satu
era globalisasi saat ini. Akibatnya timbul
cara menggunakan jasa outsourcing. “Outsourcing
persaingan usaha yang semakin ketat dikalangan
adalah penyerahan aktivitas perusahaan pada
pelaku
yang
pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan
berorientasi pada profit, selain menghadapi
kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas
persaingan juga harus tetap memegang prinsip
dunia” (Indrajit dan Djokoprantoto, 2006:35).
usaha.
Setiap
perusahaan
ekonomi. Penerapan prinsip
Dari segi perpajakan outsourcing termasuk
ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan
jenis jasa penyediaan tenaga kerja. Menurut Pasal
melaksanakan kegiatan operasional secara efektif
4A Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Jasa
dan
dengan
Tenaga Kerja termasuk jenis jasa yang tidak
mengelola faktor produksi secara efektif dan
dikenai PPN. Jasa tenaga kerja berdasarkan
efisien.
penjelasan UU PPN No. 42/2009 atas Pasal 4A
efisien.
Salah
satunya
yaitu
Terdapat empat hal yang dianggap sebagai
ayat (3) huruf k terdiri dari “jasa tenaga kerja, jasa
faktor produksi, yaitu sumber daya alam, tenaga
penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha
kerja, modal, dan keahlian (Suryana, 2013:13).
penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab
“Faktor tenaga kerja memegang peran penting
atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa
dalam proses produksi” (Fuad, 2006:15), oleh
penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja”.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Ketentuan PPN terhadap jasa tenaga kerja
Teori Pajak
diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan
No.
menurut
Djajadiningrat
dalam Resmi (2012:1) dijelaskan bahwa “pajak
83/2012). PMK No. 83/2012 tidak menyebutkan
sabagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian
secara tegas bahwa jasa outsourcing merupakan
kekayakan ke kas negara yang disebabkan suatu
jasa dikenai PPN, hanya menyatakan bahwa
keadaan,
dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur
sebagai hukuman, menurut peraturan yang
di dalamnya, maka jasa penyedia tersebut
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
merupakan jasa yang dikenai PPN.
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara
satu
(PMK
pajak
No.
Salah
83/PMK.03/2012
Definisi
perusahaan
perusahaan
outsourcing yang memiliki kewajiban untuk
secara
kejadian,
langsung,
dan
perbuatan
untuk
yang
memelihara
kesejahteraan umum”
menerapkan kebijakan yang terdapat dalam PMK No. 83/2012 adalah PT. Bersama Selaras. PT.
Teori PPN
Bersama Selaras merupakan perusahaan yang sudah
terdaftar
sebagai
Pajak
No.
42
Tahun
2009
dan
menjelaskan “Pajak Pertambahan Nilai adalah
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah
(KPP) Pratama Singosari. PT. Bersama Selaras
Pabean yang dikenakan secara bertingkat di
juga
setiap jalur produksi dan distribusi”
merupakan
Wajib
Undang-undang
perusahaan
outsourcing
berkualitas, terpercaya, dan berperestasi di Indonesia
yang
penghargaan
sudah
ditingkat
1.
mendapatkan
nasional,
Jasa Kena Pajak Purwono (2010:275) mendefinisikan “Jasa
ASEAN
Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan
(Association of Southeast Asian Nation), dan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan
internasional
hukum yang menyebabkan suatu barang atau
Berdasarkan penjabaran tersebut, maka
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk
peneliti melakukan penelitian tentang evaluasi
dipakai, termasuk petunjuk dari pemesanan
implementasi
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
outsourcing.
kebijakan Bertujuan
PPN
atas
untuk
jasa
mengetahui
implementasi kebijakan PPN atas jasa outsourcing
undang PPN” 2.
di PT. Bersama Selaras serta faktor pendukung
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Undang-undang
No.
42
tahun
2009
dan penghambat dalam implementasi kebijakan
menjelaskan “Dasar Pengenaan Pajak adalah
tersebut.
jumlah harga jual, penggantian atau nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai
TINJAUAN TEORI
dasar untuk menghitung pajak yang terutang”
Implementasi Kebijakan
3.
Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2012:135)
mendefinisikan
PPN atas Jasa Outsourcing PMK No. 83/2012 disebutkan bahwa DPP
implementasi
atas jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing)
kebijkaan sebagai “Those action by public or private
terdapat dua DPP yang dapat diberlakukan,
individuals (or groups) that are directed at the
yaitu penggantian dan nilai lain.
achievement of objective set fort in prior policy
Penggantian menurut PMK No. 83/2012
decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan
meliputi “seluruh tagihan yang diminta atau
baik
atau
seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas
yang
penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima
digariskan dalam keputusan kebijakan).
tenaga kerja kepada pengusaha jasa, termasuk
oleh
kelompok
individual/pejabat-pejabat pemerintah
atau
swasta
Edwards dalam Winarno (2014:177-209) menyebutkan
terdapat
empat
faktor
atau
variabel krusial yang berpengaruh terhadap
imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya” Nilai Lain menurut PMK No. 83/2012
implementasi kebijakan meliputi:
“seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya
1.
Komunikasi
diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan
2.
Sumber-sumber
jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna
3.
Kecenderungan-kecenderungan
jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima
4.
Struktur birokrasi
tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya”
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
digunakan Teori Outsourcing Indrajit
PT.
Bersama
Selaras
adalah
penggantian. Implementasi DPP pertambahan
dan
Djokopranoto
(2006:35)
nilai di PT. Bersama Selaras sudah sesuai dengan
menyatakan “outsourcing adalah penyerahan
sebagaimana yang diatur dalam PMK No.
aktivitas
83/2012 dan SE No. 47/PJ/2012.
perusahaan
kepada
pihak
ketiga
dengan tujuan mendapatkan kinerja profesional Kelebihan dan Kekurangan Implementasi DPP
dan berkelas dunia”
PPN di PT. Bersama Selaras METODE PENELITIAN
Berikut ini merupakan skema dari DPP yang
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
penelitian
deskriptif
berlaku berdasarkan PMK No. 83/2012 dan SE No. 47/PJ/2012.
(Arikunto, 2010:3) dengan pendekatan kualitatif
Perusahaan Outsourcing
(Sugiyono, 2014:1). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (Moleong, 2014:190) dan dokumentasi (Arikunto, 2010:201). Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan
langkah-langkah
yang
Sistem perjanjian pemborongan pekerjaan
Sistem perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh
dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu DPP Penggantia n
DPP Penggantian
DPP Nilai Lain
Penggantia
Penggantian
Nilai Lain
HASIL DAN PEMBAHASAN
n = Total
= Total
= Total
Implementasi DPP PPN di PT. Bersama Selaras
Tagihan
Tagihan
Tagihan -
meliputi proses reduksi, proses penyajian data, dan proses menarik kesimpulan (Ghony dan Almanshur, 2014:307-309).
PPN berdasarkan invoice yang dikirimkan ke user dikenakan berdasarkan total tagihan atas jasa yang diserahkan kemudian ditambahkan dengan management fee.
imbalan PPN= 10% x Total Tagihan
tenaga
PPN= 10% x Total Tagihan
kerja
Berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan PPN= 10% x (Total Tagihan -
PT. Bersama Selaras, PPN dikenakan atas total
Imbalan Tenaga Kerja)
biaya jasa yang diserahkan ditambah dengan management fee. Total biaya jasa yang diserahkan
Gambar 1. Skema DPP PPN atas jasa outsourcing
terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan jasa tersebut seperti biaya gaji
Sumber: data diolah, 2015 Berdasarkan DPP PPN dalam PMK No.
tenaga kerja, biaya peralatan dan bahan, dll.
83/2012
Jenis jasa yang disediakan PT. Bersama
dan
SE
diimplementasikan
No.
47/PJ/2012,
apabila
masing-masing
di
PT.
Selaras, untuk jasa cleaning service dan jasa
Bersama Selaras maka terdapat kelebihan dan
pertamanan selain menyediakan tenaga kerja
kekurangan pada setiap masing-masing DPP.
juga
bahan.
Keuntungan dan kelebihan tersebut apabila
Sedangkan untuk jasa tenaga kerja produksi, PT.
diimplementasikan pada jasa cleaning service dan
Bersama Selaras hanya menyediakan tenaga
jasa pertamanan sebagai berikut:
menyediakan
peralatan
dan
Menggunakan
kerjanya saja. Berdasarkan SE No. 47/PJ/2012,
jenis
pemborongan
penyediaan jasa yang menyerahkan kewajiban
penggantian
untuk menyediakan peralatan dan bahan
keuntungan
ke
sistem
pekerjaan memiliki bagi
user,
peralatan
perjanjian dengan
kelebihan yaitu
berupa
tidak
perlu
chemical
serta
penyedia jasa maka DPP tersebut adalah
menyediakan
penggantian. Jenis penyediaan jasa yang hanya
mengeluarkan biaya atas peralatan dan chemical.
menyerahkan tenaga kerjanya saja, maka DPP
Kekurangan yang berupa kerugian bagi user
yang berlaku dapat berupa penggantian dan nilai
yaitu nominal PPN yang dibayarkan user besar. Menggunakan
lain. Berdasarkan penjelasan dari invoice yang
dan
DPP
Sistem
perjanjian
penyediaan jasa pekerja/buruh dengan DPP
yang
Penggantian, keuntungan bagi PT. Bersama
diterbitkan, serta jenis jasa yang disediakan,
Selaras, tidak perlu menyediakan peralatan dan
maka dapat disimpulkan bahwa DPP yang
chemical serta mengeluarkan biaya atas peralatan
dikirimkan
ke
user,
faktur
pajak
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
dan chemical.
Kekurangan bagi user, adalah
Transmisi yang dimaksud adalah keputusan dan
nominal PPN yang dibayarkan besar, dan
perintah kebijakan harus diteruskan kepada
menyediakan sendiri peralatan dan chemical
pihak yang tepat agar kebijakan tersebut dapat
dalam
diimplementasikan dengan efektif. Pihak PT.
penunjang
kegiatan
jasa
yang
dialihdayakan Sistem
Bersama Selaras yang melakukan konsultasi perjanjian
penyediaan
jasa
merupakan
pihak
yang
mengurusi
pajak
pekerja/buruh dengan DPP Nilai Lain memiliki
khususnya PPN secara keseluruhan. Konsultasi
kelebihan bagi PT. Bersama Selaras,yaitu akan
juga dilakukan kepada AR yang merupakan
lebih sederhana pelaksanaan kegiatannya karena
petugas pajak yang memiliki salah satu tugas
tidak perlu menyediakan peralatan dan chemical
untuk membimbing atau menghimbau serta
serta biaya-biaya terkait peralatan dan chemical
memberikan
dalam kegiatan penyerahan jasanya.Bagi User
kepada wajib pajak. berdasarkan penjabaran
kelebihannya adalah PPN yang dibayarkan lebih
tersebut,
kecil dan user dapat dengan leluasa mengatur
komunikasi yang dilakukan pihak PT. Bersama
pembelian
atas
Sedangkan
sistem
kerugian bagi
peralatan perjanjian
dapat
perpajakan
disimpulkan
bahwa
chemical.
Selaras dengan AR merupakan komunikasi yang
ini
memiliki
transmisi atau tepat sasaran.
user, yaitu harus menyediakan
yang dialihdayakan tersebut.
2)
Kejelasan Penjelasan yang diberikan AR kepada PT.
Bersama Selaras merupakan penjelasan yang penerapan
membantu dalam implementasi kebijakan PPN.
masing-masing DPP apabila diimplementasikan
Kejelasan dalam menginformasikan kebijakan
pada jasa tenaga kerja produksi, yaitu apabila PT.
yang dilakukan AR dapat terlihat selain dari hasil
Bersama Selaras menggunakan DPP Nilai lain
wawancara dengan pihak PT. Bersama Selaras
maka akan menimbulkan jumlah PPN yang
juga dapat terlihat dari implementasi kebijakan
terutang
yang dilakukan PT. Bersama Selaras tidak yang
ke
dan
maka
teknis
dan
peralatan dan bahan unutk keperluan kegiatan Kelebihan
konsultasi
user
kekurangan
lebih
kecil
daripada
mengunakan DPP penggantian. Hal tersebut
keluar dari kebijakan yang berlaku.
tentu akan menguntungkan dari pihak user,
3)
karena user akan cenderung memilih membayar
Konsistensi Penjelasan
antara
yang
diberikan
AR
pajak dengan nominal yang rendah. Pemilihan
dengan peraturan yang berlaku merupakan
DPP Nilai Lain juga tidak akan merugikan dari
penjelasan
sisi PT. Bersama Selaras, karena pada jasa tenaga
peraturan yang berlaku, yaitu PMK No. 83/2012
kerja produksi tidak terdapat biaya-biaya yang
dan SE No. 47/PJ/2012.
menimbulkan pembayaran atas PPN. Berbeda
b.
yang
konsisten
Ketersediaan
sesuai
sumber-sumber
halya dengan jasa cleaning service dan jasa
Bersama Selaras
pertamanan yang menimbulkan pembayaran
Sumber-sumber
yang
tersedia
dengan
di
PT.
di
PT.
PPN atas bahan-bahan dan chemical yang
Bersama Selaras dalam mengimplementasikan
menjadikan pajak masukan bagi PT. Bersama
kebijakan PPN atas jasa outsourcing meliputi:
Selaras.
1)
Informasi Ketersediaan
Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
informasi
yang
memadai
merupakan faktor yang mendukung dalam
Implementasi Kebijakan PPN
implementasi kebijakan. Informasi utama yang
1.
Faktor pendukung dalam implementasi
menjadi acuan PT. Bersama Selaras dalam
kebijakan PPN atas jasa outsourcing di PT.
implementasi kebijakan PPN atas jasa outsourcing
Bersama Selaras
adalah informasi yang bersumber dari AR.
Implementasi kebijakan PPN atas jasa
Informasi yang didapat dari AR merupakan
outsourcing di PT. Bersama Selaras didukung oleh
informasi
beberapa faktor, meliputi:
kemungkinan
a.
Komunikasi antara PT. Bersama Selaras
implementasi
dengan Account Representative (AR)
kebikajakan PPN atas jasa outsourcing selain
Komunikasi antara PT. Bersama Selaras
didukung dengan informasi yang memadai,
dengan (AR) didukung olehe beberapa faktor
didukung juga dengan kemudahan dalam
yang meliputi:
mendapatakan informasi tersebut. kemudahan
1)
informasi tersebut meliputi keramahan dari
Transmisi
yang
terpercaya untuk
sehingga,
kegagalan
kebijakan.
kecil dalam
implementasi
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
pihak AR yang bersedia melayani konsultasi di
KESIMPULAN DAN SARAN
waktu kapan saja dan melalui media apa saja.
Kesimpulan
2)
Fasilitas
Kesimpulan
Fasilitas yang tersedia di PT. Bersama
yang didapat
berdasarkan
pembahasan yang telah dijabarkan adalah
Selaras dalam implementasi kebijakan PPN atas
sebagai berikut:
jasa outsourcing meliputi, laptop, printer, scanner,
1.
PT. Bersama Selaras menggunakan DPP
dan jaringan internet yang memiliki fungsi untuk
penggantian dalam implementasi kebijakan
membuat, mencetak, dan mengirimkan invoice,
PPN atas jasa outsourcing dan penggunaan
kwitansi serta faktur pajak kepada user.
DPP tersebut sudah sesuai dengan PMK No. 83/2012 dan SE No. 47/PJ/2012.
c.
Kecenderungan-kecenderungan atau sikap
2.
Faktor pendukung dalam implementasi
PT. Bersama Selaras selaku pihak yang
kebijakan PPN atas jasa outsourcing di PT.
mengimplementasikan kebijakan PPN atas
Bersama Selaras meliputi:
jasa outsourcing
a.
Kecenderungan atau sikap implementor dalam
melaksanakan
kebijakan
merupakan
konsisten. b.
faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan
komunikasi yang transmisi, jelas, dan Ketersediaan sumber informasi dan fasilitas yang memadai.
c.
Kecenderungan-kecenderungan
atau
PPN atas jasa outsourcing di PT. Bersama Selaras
sikap
yang
didukung oleh sikap yang tidak menentang
mendukung kebijakan PPN atas jasa
kebijakan yang berlaku. PT. Bersama Selaras
outsourcing.
PT.
yang
Bersama
menjadi
Selaras
bersikap menerima dan mematuhi peraturan
Faktor
yang dibuat, seperti misalnya tidak menentang
Bersama
atas apa yang sudah direkomendasikan AR
kebijakan PPN atas jasa outsourcing adalah
ketika melakukan konsultasi.
sering
Selaras
pengambat
dalam
terjadinya
PT.
implementasi keterlambatan
pembayaran tagihan yang dilakukan oleh 2.
Faktor penghambat dalam implementasi
user atas penggunaan jasa yang berakibat
kebijakan PPN atas jasa outsourcing di PT.
pada keterlambatan pembayaran PPN.
Bersama Selaras Penghambat yang terdapat di PT. Bersama
Saran
Selaras dalam mengimplementasikan kebijakan
1.
PPN
atas
jasa
keterlambatan
outsourcing pembayaran
adalah tagihan
jasa outsourcing untuk cleaning service dan
yang
jasa pertamanan, sebaiknya tidak hanya
dilakukan oleh user.
menawarkan
Keterlambatan tersebut akan berdampak pada
keterlambatan
khususnya
PPN
Keterlambatan
PT. Bersama Selaras dalam menawarkan
adanya
atas
pembayaran jasa
pembayaran
perjanjian
pajak
tetapi
outsourcing. PPN
dengan
pemborongan
juga
sistem
penyediaan
pekerja/buruh
dengan
sistem
pekerjaan
menawarkan
perjanjian
akan
model
jasa
menggunakan
mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi
DPP Nilai Lain. Penawaran dua model
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat
sistem
(2a) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang
memudahkan user dalam memilih jasa
menyebutkan
cleaning service dan jasa pertamanan yang
bahwa “dalam hal wajib pajak
membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih
perjanjian
tersebut
akan
sesuai dengan dengan kebutuhan. 2.
PT. Bersama Selaras dalam menawarkan
besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi
jasa outsourcing untuk jasa tenaga kerja
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
produksi sebaiknya menggunakan DPP
atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
nilai lain karena hal tersebut akan
sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
menguntungkan bagi pihak user dan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
berdampak pada kepuasan user tanpa
dihitung penuh 1 (satu) bulan”.
harus menimbulkan kerugian bagi PT. Bersama Selaras. 3.
PT.
Bersama
Selaras
sebaiknya
menanggulangi pembayaran atas PPN yang belum atau terlambat dibayarkan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
user
agar
menghindari
pengeluaran
terjadinya
biaya tambahan untuk
membayar sanksi sebesar 2% perbulan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2a) UU No. 16/2009 tentang KUP. 4.
PT. Bersama Selaras sebagai pemungut
Kualitatif.
Bandung:
PT.
Remaja
Rosdakarya. Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
pajak sebaiknya memastikan user yang
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
bekerja sama merupakan user yang
19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
patuh dan tepat waktu untuk melakukan
Penyerahan
pembayaran atas tagihan. Kepatuhan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
merupakan
pertimbangan
dalam
Peraturan
Sebagian
Menteri
Pelaksanaan
Keuangan
Nomor:
tentang
Kriteria
memilih user agar tidak menimbulkan
83/PMK.03/2012
beban biaya tambahan. Pada kontrak
dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang
kerja sebaiknya dibuat sejelas mungkin
Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
terutama kebijakan untuk pembayaran sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan user dalam
membayar
Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
tagihan. Pembuatan kontrak kerja yang
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 42
diperjelas pada kebijakan pembayaran
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
sanksi administrasi tersebut bertujuan
Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas
agar
Barang Mewah.
PT.
Bersama
Selaras
tidak
menanggung sendiri sanksi administrasi tersebut. 5.
Moleong, Lexy J, 2014. Metodologi Penelitian
PT.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang
Bersama
sebaiknya
Selaras
memisahkan penyediaan tenaga kerja
Ketentuan
Umum
Dan
Tata
Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang
produksi dari perusahaan outsourcing yang didirikan, seperti salah satu saran
Resmi, Siti. 2012. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi
adalah dengan mendirikan perusahaan
Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
baru yang menyediakan tenaga kerja
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif.
produksi diluar dari penyediaan jasa cleaning
service
dan
pertamanan.
Mendirikan perusahaan baru tidak akan menghilangkan user dari jasa tenaga kerja produksi dan tidak membuat perusahaan
outsourcing
yang
telah
berjalan selama ini menyimpang dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Bandung: Alfabeta. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE–47/PJ/2012 tentang Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Suryana. 2013. Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat
19/2012.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: DAFTAR PUSTAKA
dati formulasi ke penyusunan model-model
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian
implementasi kebijakan publik. Jakarta:
Suautu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010). Jakarta: Rineka Cipta.
Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori,
Fuad, M; Christin H; Nurlela; Sugiarto; dan
Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta:
Paulus, Y.E.F. 2006. Pengantar Bisnis.
CAPS (Center of Academic Publishing
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Service).
Ghony, M. Djunaidi dan 2014.
Metode
Fauzan Almanshur. Penelitian
Kualitatif.
Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Indrajit,
Richardus Djokopranoto.
Eko 2006.
dan
Richardus
Proses
Bisnis
Outsourcing. Jakarta: PT. Grasindo.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
