Ethical, Social, and Political Issues in E-commerce Case : Intellectual Property Rights (IPR) Didi Juardi *)
Abstrak Untuk menimbulkan suatu keadaan yang menunjang keberadaan e-commerce, perlu dilakukan amandemen terhadap perjanjian tentang paten yang sudah ada sekarang ini, atau membuat suatu perjanjian yang baru yang berisi antara lain: Adanya suatu perlindungan terhadap terhadap pemegang paten terhadap penggunaan paten yang dipunyainya tanpa seizinnya. Menciptakan suatu standar internasional untuk menentukan keabasahan suatu klaim terhadap paten. Isu-isu etika, sosial, dan politik yang diangkat dalam e-commerce, menyediakan kerangka untuk menata masalah, dan membuat rekomendasi untuk yang diberi tanggung jawab dalam operasional perusahaan e-commerce yang sesuai standar pada umumnya dan perlindungan Hak Cipta. 1. Pendahuluan Hak Cipta, Merek dagang dan Paten
dalam dunia hukum dikenal sebagai Kekayaan
Intelektual. Dalam E-Commerce Kekayaan Intelektual mempunyai peranan sangat penting , karena setiap transaksi dalam E-Commerce berupa informasi dalam paket dikirim melalui jaringan internet. Payung hukum dalam E-Commerce diselaraskan dengan Hak Cipta, Merek dan Paten, karena setiap atau beberapa individu memiki kemampuan untuk mengkases dan menggunakan Internet untuk keperluannya, dalam ini contohnya mengakses E-Commerce untuk berbelanja secara online. Sebagian besar setiap Negara mempunyai ketentuan hukum tersendiri untuk Hak Cpta, Merek dan Paten. Dengan adanya suatu badan dunia untuk kesepakatan tentang Hak Cipta, Merek dan Paten tentunya akan memudahkan koordinasi tentang tersebut, yang berlaku untuk semua Negara yang termasuk sebagai anggota WIPO (World Intellectual Property Organization). Dalam E-Commerce merupakan pangsa terbesar dalam penyimpangan dan pelanggaran Hak Cipta , Merek dan Paten.
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 1
Dalam E-Commerce terikat kontrak dan hukum komersial , dimana hukum Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting dalam keberhasilan dan kesuksesan E-Commerce. Berbagai bentuk perlindungan HAKI, trademark dan paten dari masing-masing karya cipta maupun produk lisensi memberikan kontribusi bagi peranan E-Commerce dengan melindungi asset tidak berwujud yang berharga dan mempunyai nilai bisnis. Hak cipta melindungi isi dari kedua website dan materi dikirim melalui situs-situs [1]. Merek dagang melindungi simbol berharga dan frase yang membedakan bisnis dan meningkatkan loyalitas [2] Paten melindungi fungsi perangkat lunak dan metode yang mendasari banyak ECommerce [3].
2. Etika, Sosial dan Isu Politik Mendefinisikan hak-hak orang untuk mengekspresikan ide-ide dan hak milik dari pemilik hak cipta hanya dua dari isu-isu etika, sosial, dan politik yang diangkat oleh evolusi cepat dari ecommerce. Isu-isu etika, sosial, dan politik yang diangkat dalam e-commerce, menyediakan kerangka untuk menata masalah, dan membuat rekomendasi untuk manajer yang diberi tanggung jawab operasi perusahaan e-commerce dalam standar yang diterima secara umum kesesuaian. Memahami Etika, Sosial, Dan Politik dalam E-Commerce Internet dan penggunaannya dalam E-Commerce telah meningkatkan luas etis, isu-isu sosial dan politik pada skala belum pernah terjadi sebelumnya untuk teknologi komputer. Kita hidup dalam sebuah "masyarakat informasi," di mana kekuasaan dan kekayaan semakin tergantung pada informasi dan pengetahuan sebagai aset pusat. Kontroversi atas informasi sering dalam kenyataannya berbeda pendapat kekuasaan, kekayaan, pengaruh, dan hal-hal lain dianggap berharga. Seperti teknologi lain seperti uap, listrik, telepon, dan televisi, Internet dan e-commerce dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, dan untuk sebagian besar, ini telah terjadi. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, merampok lingkungan, dan mengancam nilai-nilai sosial dihargai. Banyak perusahaan bisnis dan individu yang mendapatkan manfaat dari pengembangan komersial dari Internet, tetapi perkembangan ini juga menuntut harga dari individu, *) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 2
organisasi, dan masyarakat. Biaya-biaya dan manfaat harus dipertimbangkan dengan cermat oleh mereka yang mencari untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab secara sosial dalam lingkungan baru. Isu-isu etika, sosial, dan politik utama yang telah mengembangkan sekitar e-commerce selama tujuh hingga delapan tahun terakhir dapat longgar dikategorikan ke dalam empat dimensi utama: hak informasi, hak milik, pemerintahan, dan keselamatan umum dan kesejahteraan seperti ditunjukkan pada Gambar 1(Relasi Etika, Sosial dan Isu Politik). Beberapa isu-isu etika, sosial, dan politik yang diangkat dalam setiap bidang ini meliputi: - Hak Informasi Apa hak informasi pribadi mereka lakukan individu ketika berada di area umum, atau di rumah pribadi mereka, bagimana ketika teknologi internet membuat koleksi informasi sehingga meresap dan efisien? Hak-hak apa individu harus mengakses informasi tentang perusahaan bisnis dan organisasi lainnya? - Hak Properti: Bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional diberlakukan dalam dunia internet di mana salinan sempurna dari karya yang dilindungi dapat dibuat dan mudah didistribusikan di seluruh dunia dalam hitungan detik? - Pemerintahan: Haruskah Internet dan e-commerce tunduk pada hukum publik? Dan jika demikian, apa hukum memiliki yurisdiksi - negara bagian, federal, dan / atau internasional? - Keselamatan publik dan kesejahteraan: Upaya apa yang harus dilakukan untuk menjamin akses yang adil ke Internet dan saluran ecommerce? Haruskah pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah atau perguruan tinggi memiliki akses ke Internet? Apakah konten online tertentu dan kegiatan - seperti pornografi dan perjudian merupakan ancaman terhadap keselamatan publik dan kesejahteraan? Haruskah mobile commerce diperbolehkan?
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 3
Untuk menggambarkan, bahwa pada setiap masyarakat saat tertentu dan individu yang lebih atau kurang dalam keseimbangan etika dalam individu, organisasi sosial, dan institusi politik. Individu tahu apa yang diharapkan dari mereka, organisasi sosial seperti perusahaan bisnis tahu batas mereka, kemampuan, dan peran dan institusi politik memberikan kerangka pendukung peraturan pasar, perbankan dan hukum komersial yang memberikan sanksi terhadap pelanggar.
Gambar 1. Relasi Etika, Sosial dan Isu Politik
Pengenalan Internet dan e-commerce memberikan dampak pada individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi moral: hak milik, hak informasi, pemerintahan, dan keselamatan umum dan kesejahteraan Kemudian perusahaan bisnis menemukan bahwa mereka dapat membuat bisnis keluar dari trek ini untuk menggabungkan musik atau menciptakan mekanisme untuk berbagi trek bahkan music, meskipun mereka tidak "sendiri" dalam arti tradisional. Perusahaan rekaman, pengadilan, dan Kongres tidak siap pada awalnya untuk mengatasi serangan dengan menyalin digital online. Pengadilan dan badan legislatif akan harus membuat undangundang baru dan mencapai penilaian baru tentang siapa yang memiliki salinan digital dari karya cipta dan dalam kondisi apa karya-karya tersebut dapat Mungkin waktu bertahuntahun untuk mengembangkan pemahaman baru, hukum, dan perilaku yang dapat diterima hanya dalam "bersama." daerah ini salah satu dampak sosial. Sementara itu, sebagai individu dan manajer, Anda harus memutuskan apa yang Anda dan perusahaan Anda harus lakukan dalam hukum "abu-abu", dimana ada konflik antara prinsip-prinsip etika, tetapi
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 4
tidak ada clear-cutural pedoman. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik dalam jenis situasi?
2.1. Dasar Etika: Akuntabilitas Tanggung Jawab, dan Kewajiban Etika adalah jantung perdebatan sosial dan politik tentang Internet. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip bahwa individu dan organisasi dapat digunakan untuk menentukan pembelajaran atau pelatihan yang sesuai dan kesalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Diasumsikan dalam etika bahwa individu adalah agen moral yang bebas yang berada dalam posisi untuk membuat pilihan. Memperluas etika dari individu untuk perusahaan bisnis dan bahkan seluruh masyarakat bisa sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Selama ada pengambil keputusan atau individu (seperti Direksi atau CEO dalam perusahaan bisnis atau badan pemerintah dalam suatu masyarakat), keputusan mereka dapat dinilai terhadap berbagai prinsip-prinsip etis. Jika memahami beberapa prinsip dasar etika, kemampuan untuk alasan tentang perdebatan sosial dan politik yang lebih besar akan ditingkatkan. Dalam budaya Barat, ada kemampuan dan kewajiban prinsip bahwa semua etika bagaimana berpikir, bertanggung jawab, dan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab berarti bahwa individu, organisasi dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Akuntabilitas berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Prinsip ketigakewajiban memperluas konsep tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap bidang hukum. Kewajiban adalah fitur sistem politik di mana suatu badan hukum di tempat yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh yang lain, sistem, atau organisasi. Karena proses adalah fitur hukum yang diatur masyarakat dan mengacu pada proses di mana hukum diketahui dan dipahami dan ada kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar.
3. Melindungi Kekayaan Intelektual Kekayaan intelektual dianggap sebagai properti berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. Perkembangan Teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual, karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan pada jaringan.
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 5
3.1.
Jenis Kekayaan Intelektual
Jenis perlindungan Kekayaan Intelektual : -
Hak Cipta
-
Patent
-
Hukum Merek
3.1.1. Hak Cipta: Masalah Copyright dan Enkripsi Di Amerika Serikat, hukum hak cipta melindungi bentuk-bentuk asli dari ekspresi seperti tulisan-tulisan (buku, majalah, dan catatan kuliah), seni, gambar, foto, musik, film, pertunjukan, dan program komputer yang dapat disalin oleh orang lain untuk minimum 50 tahun. Hak cipta tidak melindungi ide-hanya ekspresi mereka dalam media yang nyata seperti kertas, pita kaset, atau catatan tulisan tangan. 3.1.2. Patent: Bisnis Metode dan Proses Sebuah patent merupakan milik monopoli eksklusif untuk ide dibalik penemuan selama 20 tahun. Tujuan hukum patent adalah untuk memastikan bahwa penemu mesin-mesin baru, perangkat, atau metode industri akan menerima imbalan finansial dan lainnya dari pemanfatan atau penggunaan oleh orang lain dan penggunaan luas dari penemuan mungkin dengan menyediakan diagram rinci bagi mereka yang ingin menggunakan ide di bawah lisensi dari pemilik patent. Patent diperoleh dari Amerika Serikat Paten dan Trademark Office (USPTO), dibuat pada tahun 1812. Memperoleh patent jauh lebih sulit dan memakan waktu daripada memperoleh perlindungan hak cipta (yang otomatis dengan penciptaan pekerjaan). Patent harus secara formal diterapkan untuk, dan pemberian patent adalah 'ditentukan oleh' Badan penguji Patent penguji yang mengikuti seperangkat aturan yang ketat. Pada akhirnya, pengadilan federal memutuskan kapan patent adalah valid dan ketika pelanggaran terjadi. Patent sangat berbeda dari hak cipta karena patent melindungi ide-ide sendiri dan tidak semata-mata ekspresi ide.
E-commerce Patent Sebagian besar infrastruktur Internet dan perangkat lunak dikembangkan di bawah naungan program ilmiah dan militer yang didanai publik di Amerika Serikat dan Eropa seperti Samuel FB Morse, yang dipatentkan ide Kode Morse, dan membuat penggunaan telegraf, sebagian besar penemuan yang membuat Internet dan e-commerce mungkin tidak dipatentkan oleh penemu mereka. Internet awal ditandai oleh semangat pengembangan masyarakat di *) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 6
seluruh dunia dan berbagi ide-ide tanpa mempertimbangkan kekayaan pribadi. Semangat awal internet berubah dalam pertengahan 1990-an dengan pengembangan komersial dari World Wide Web. Perusahaan bisnis mulai menerapkan untuk "metode bisnis" dan patent perangkat lunak. 3.1.3. Merek Dagang: Pelanggaran Online dan Dilusi Hukum merek dagang adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual untuk merek dagang dan tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan menunjukkan sumber mereka. Tujuan dari hukum merek dagang adalah: Pertama, hukum merek dagang melindungi masyarakat ketika berbelanja suatu barang dengan kepastian, barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi barang ketika pembeli menerima barang yang dimaksud. Kedua, hukum merek dagang melindungi pemilik merek dari pembajakan dan penyalahgunaan dari yang tidak berwenang. 'Merek Dagang telah diperpanjang dari kata tunggal untuk gambar, bentuk, kemasan, dan warna ". Beberapa hal mungkin tidak merek dagang: kata-kata umum yang hanya deskriptif ("jam"), bendera negara dan bangsa, tanda tidak bermoral atau menipu, atau tanda milik orang lain. Merek dagang Federal diperoleh, pertama, dengan menggunakan dalam perdagangan antarnegara, dan kedua, dengan pendaftaran dengan US Patent dan Merek Dagang diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang tanpa batas 'Trademark Office (USPTO). ". 4. Kesimpulan Dalam E-Commerce Kekayaan Intelektual mempunyai peranan sangat penting , karena setiap transaksi dalam E-Commerce berupa informasi dalam paket dikirim melalui jaringan internet. Memahami Etika, Sosial, Dan Politik dalam E-Commerce Internet dan penggunaannya dalam E-Commerce telah meningkatkan luas etis, isu-isu sosial dan politik pada skala belum pernah terjadi sebelumnya untuk teknologi komputer. Perkembangan Teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual, karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan pada jaringan. Perlindungan Kekayaan Intelektual harus benar-benar diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah maupun oleh badan dunia yaitu WIPO.
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 7
Daftar Pustaka [1]. World Intellectual Property Organization's, Intellectual Property in E-Commerce, Worldwide Academy, Franklin Pierce Law Center. [2]. Donald S. Chism, Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement, Lexis Publishin, 2000. [3]. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 7th Ed., revised, (2000), US Department of Commerce, Patent and Trademark Office. [4]. A.K.Sheik Manzoor, E-COMMERCE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, Anna University Chennai, Chennai – 600 025, 2008. [5]. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use [6]. Gregory A. Stobbs, Software Patents, 2nd Ed., Aspen Law & Business, 2000. [7]. John Thomas, The Patenting of the Liberal Professions, 40 B.C. Law. Rev. 1139 (1999). [8]. United States Patent and Trademark Office Formulating and Communicating Rejections Under 35 USC 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method Inventions (Rejection under 103). [9]. George H. Gates and Jason S. Feldmar, Internet Patents, Fourth Annual Internet Law Institute, PLI 2001. [10]. USPTO White Paper on Business Methods. [11]. International Bureau of WIPO, Overview of the Protection of Copyright and Related Rights, WIPO/ACAD/E/00/3(I), March 2000 [12]. M. Blakeney, Intellectual Property and Traditional Knowledge: Protection of Indigenous Folklore; Protection of Folklore, WIPO/IPR/MRU/00/10, July 2000
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 8
[13]. A. S. Holzwarth, Patent Protection and Computer Programs in the Practice of the European Patent Office, WIPO/CNR/KYI/98/3, July 1998 [14]. International Bureau of WIPO, Staff Training and Development: Use of Patent Information Systems, WIPO/R&D/SIN/97/6, October 1997 [15]. International Bureau of WIPO, Introduction to Trademark Law & Practice (second edition), WIPO Pub. No. 653, 1993 [16]. M. Blakeney, Trademarks and Passing Off, WIPO/IPLT/ABV/99/9, September 1999
*) Dosen Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM)
Page 9
