Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat

Journal of Islamic Education Management ISSN: 2461-0674

76

Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat Kris Setyaningsih Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang E-mail : [email protected] Abstrak: Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dengan kultur dan geografis yang bermacam-macam. Kultur dan geografis yang bermmacam-macam tersebut telah membentuk setiap daerah dalam keunikan dan potensi masing-masing. Keunikan dan potensi yang tergambar dari sumber daya dan kehidupan setiap daerah tersebut. Untuk mengoptimalkan dari setiap keunikan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten. Sumber daya manusia yang memahami setiap kesempatan dari keunikan dan potensi yang dimiliki daerah, khususnya sumber daya manusia lokal. Jalan keluar dari pemenuhan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan keunikan dan potensi adalah lembaga pendidikan. Mengacu dari bahwa daerah setiap daerah memiliki keunikan dan potensi sendiri-sendiri, maka dirubahlah sistem pendidikan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana pengelolaan lembaga pendidikan diserahkan kepada daerah masing-masing khususnya berkaitan dengan tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan seyogyanya mampu mendukung usaha pembangunan daerah setempat. Kata Kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Pendidikan, dan Kemajuan Masyarakat Abstract: Country of Indonesia consisting of several islands with various culture and geography. Such diverse culture and geography have shaped each region in their unique and potential. The uniqueness and potential of the resources and life of each region. To optimize from each unique and potential owned by each region needed appropriate and competent human resources. Human resources who understand every opportunity of the uniqueness and potential of the region, especially local human resources. The way out of the fulfillment of human resources capable of supporting regional development by optimizing the uniqueness and potential is educational institutions. Referring to that the area of each region has its own unique and potential, then changed the education system that had been centralized into decentralization. Where the management of educational institutions submitted to their respective areas in particular related to the purpose of educational institutions. The purpose of the educational institution should be able to support the local development efforts. Keywords: Centralization, Decentralization, Education, and Community Progress

Latar Belakang

ribuan pulau dan kepulauan. Letaknya

Indonesia adalah Negara besar

sangat strategis di antara benua Asia

yang berpenduduk lebih dari 220 juta

dan Australia dengan iklim tropis

jiwa dengan wilayah yang terdiri dari

memiliki dua musim, yaitu musim

El-Idare : http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare

77

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

penghujan

dan

musim

kemarau.

seperti Amin Rais, gerakan untuk

Indonesia kaya dengan sumber-sumber

menunutut perubahan yang mendesak

daya alam baik dalam bumi berupa

terhadap

hasil-hasil pertambangan, di atas bumi

pemerintah yang tidak popular di mata

tanam-tanaman sumber bahan makanan

masyarakat mulai berkumandang di

dan industri, dan dalam laut berupa

seluruh penjuru tanah air. Rezim Orde

bermacam-macam biota laut.

Baru yang memerintah lebih dari 30

Kondisi bangsa yang semakin terpuruk

dalam

berbagai

tahun

berbagai

(1965-19970

kebijakan

yang

mustahil

dimensi

untuk dilengserkan berhasil dibuat

kehidupan yang ditandai dengan krisis

tidak berdaya oleh suara lantang rakyat

ekonomi serta krisis multi dimensi

dan mahasiswa. Karena suara rakyat

membuat masyarakat Indonesia tidak

yang tertindas adalah suara Tuhan, ini

sanggup menanggung beban hidup

yang

yang semakin menghimpit. Berbagai

perubah-an semakin kuat dari stiap

persoalan hidup bermunculan seperti

bangsa Indonesia.

membuat

gerakan

menuntut

kemiskin-an, pengangguran, bencana

Alhasil, perjuangan untuk menuntut

alam, kriminalitas, harga bahan pokok

perubahan di negeri ini dapat diraih

semakin

serta

biaya

melalui pemagzulan pemerintah yang

semakin

tinggi.

sedang berkuasa yang ditandai dengan

Setelah merdeka, bebas dari penjajahan,

runtuhnya rezim orde baru walaupun

pembangunan Indonesia dimulai melalui

harus mengorbankan jiwa dan raga.

tiga periode : 1956-1965 di bawah

Dari sinilah muncul berbagai ide untuk

pemerintahan presiden Soekarno, 1967-

lebih memaksimalkan pembangunan

1997 di bawah pemerintahan orde baru

bangsa yang adil dan merata.

pendidikan

melonjak, yang

rezim Suharto, dan periode reformasi

Daerah-daerah

mulai

berani

sekarang yang belum jelas hasil-hasil

menuntut

pembangunannya.

daerah. Mereka melihat bahwa sitem

Hal ini menggugah jiwa patriotis dari

kalangan

mahasiswa

haknya,

yakni

otonomi

sentralistik yang selama ini dijalankan

dan

tidak berhasil membawa Indonesia

masyrakat. Dipelopori oleh mahasiswa

kearah yang lebih baik. Pembangunan

yang didukung oleh beberapa tokoh

lebih banyak di pusat atau daerah



78

tertentu sedangkan daerah penghasil

Development Indeks (HDI) masyarakat

devisa besar justru terbelakang.

Indonesia yang menjadi salah satu

Berbagai desakan dilakukan oleh

indikator mutu pendidikan di Indonesia

daerah termasuk mengancam keluar

jauh tertinggal dari negara-negara lain

dari NKRI jika tuntutan mereka tidak

di Asia. Kondisi rendahnya mutu

dipenuhi.

pendidikan

Akhirnya

UU

otonomi

ini

disebabkan

oleh

daerah oleh pemerintah dan DPR

kebijakan pembangunan di bidang

disepakati untuk disahkan maka pada

pendidikan yang

tahun 1999 yaitu UU No 22/1999.

input-output dengan analisis cenderung

Dengan

diberlakukannya

dilaksana-kan

daerah,

maka

mengurus

otonomi

wewenang

daerah

untuk

sendiri

Seiring otonomi

dengan

daerah,

pelaksanaan

persoalan

demi

secara

birokratik-

sentralistik.

mulai

dirancang oleh masing-masing daerah.

berorientasi pada

Oleh

karena

itu

paradigma

pembangunan pendidikan perlu di ubah sebagaimana telah diamanatkan Undangundang

yaitu

perubahan

paradigma

persoalan mulai muncul. Isu sumber

sentralistik kearah desentralisasi dengan

daya manusia yang sangat minim

berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis

menjadi penyebab utama. Demikian

masyarakat merupakan salah satu solusi

halnya dengan persoalan pendidikan

alternatif untuk meningkatkan mutu

yang mana turut menjadi wewenang

pendidikan di Indonesia. Lebih tepat

daerah

lagi, pendidikan berbasis masyarakat

menjadi

pro-kontra

di

akan

masyarakat.

mampu

mendongkrak

dan

bahwa

mendorong kemajuan setiap daerah

pendidikan mengambil peran penting

sesuai dengan keunikan sumber daya

dalam

yang

Tidak

bisa

dibantah

mencerdaskan

berbangsa

saat

ini.

kehidupan Akan

tetapi

mereka

pendidikan

miliki.

seyogyanya

Untuk

itu,

memiliki

berbagai upaya yang telah pemerintah

relevansi langsung dengan kebutuhan

lakukan untuk meningkatkan mutu

masyarakat yang sebenarnya berdasar-

pendidikan belum menunjukkan hasil

kan dengan sumber daya yang ada.

Laporan

Krisis ekonomi yang dimulai

UNDP menunjukkan angka Human

dengan krisis moneter 1997 tidak

yang

memuasklan.

Dari


Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

79

kunjung pulih, di mana negara-negara

otonomi

Asia lainnya telah pulih hanya dalam 2-

menimbulkan fragmentasi kebijakan

3 tahun. Dalam kondisi seperti ini,

pendidikan nasional, walaupun hanya

sektor pendidikan mengalami tantangan-

terbatas pada pendidikan tingkat dasar

tantangan yang besar, ditambah lagi

dan menengah. 3) Ada pendapat untuk

dengan adanya tuntutan-tuntutan dari

mengatasi

perubahan-perubahan

pendidikan, kita harus kembali pada

lingkungan

daerah

tidak

kemandekaan

boleh

pemikiran

gelobal, bergesernya ekonomi industri

pemikiran

ke ekonomi pengetahuan (knowledge

Dewantara dan Muhammad Syafei.

economy) , inovasi dan kemajuan

Pemikiran itu pada masa lalu timbul

teknologi yang mempengaruhi tuntutan

dalam

pendidikan, tuntutan kompetensi dalam

cooperation

dunia kerja yang berubah, berkembang-

Belanda, dan untuk menumbuhkan

nya otonomi daerah yang tidak hanya

nasionalisme

sekedar aspek politik, tetapi harus

mencapai kemerdekaan. Sekarang baik

mempunyai

dan

lingkungan

nasional

dan

sumber-

lingkungan

global

sudah

manfaat

pembangunan

ekonomi

umumnya;

pendidikan

semangat

Ki

politik

terhadap

Hadjar

non-

penjajahan

dalam

perjuangan

maupun sangat

sumber daya alam yang makin terbatas,

berbeda. Indonesia sudah merdeka 71

dan lain-lain.

tahun. 4) Konsep dan pelaksanaan

Untuk itu diperlukan paradigma

pendidikan di Eropah didasarkan pada

baru dalam bidang pendidikan dari

pada Link and Match antara Sekolah

tingkat

sampai

atau University dan Industry modern,

pendidikan tinggi. Paradigma baru

antara dunia pendidikan dengan dunia

tersebut

mungkin

menyangkut

kerja; di Cina adalah belajar selama

pemikiran

tentang

masalah-masalah

hidup atau LLL ( Life Long Learning)

Perkembangan

dan tepat waktu atau Just in Time

pemikiran pendidikan di Indonesia

Learning (JiTL), di Jepang kreativitas

semenjak kemerdekaan hingga saat ini

dan praktik dari sekolah dasar sampai

tampaknya belum menemukan konsep

perguruan tinggi. Di Indonesia konsep

pendidikan

digunakan

dan pelaksanaannya bagaimana? Kalau

dalam jangka panjang. 2) Adanya

kita mau mencontoh, yang mana yang

dasar,

berikut

ini:

menengah

1)

yang

dapat



lebih

cocok

Indonesia.

dan

5)

mungkin

Dalam

bagi

kurikulum

Sentralisasi

adalah

80

seluruh

wewenang terpusat pada pemerintah

pendidikan kita mana yng lebih baik:

pusat.

menggunakan kurukulum leading atau

instruksi dari pusat untuk melaksana-

following. Perlu diperhatikan dalam

kan kebijakan-kebijakan yang telah

kurikulum, apakah strateginya banyak

digariskan

tapi dapat sedikit, atau sedikit tapi

ekonomi manajemen sentralisasi adalah

dapat banyak? Jangan bebani murid-

memusatkan semua wewenang kepada

murid sekolah dengan terlalu banyak

sejumlah kecil manager atau yang

pelajaran, dan adanya anggapan bahwa

berada di suatu puncak pada sebuah

beberapa

struktur organisasi. Sentralisasi banyak

mata

overlaping

antara

menengah

pertama

pelajaran

yang

sekolah

dasar,

dan

menengah

Daerah

tinggal

menurut

digunakan

menunggu

UU.

pemerintah

Menurut

sebelum

otonomi daerah. Kelemahan sistem

lanjutan. 6) Antara pendidikan dan

sentralisasi

kebudayaan sesungguhnya tidak dapat

kebijakan dan keputusan pemerintah

dipisahkan tidak hanya dalam konsep

daerah dihasilkan oleh orang-orang

tetapi

yang

dalam

kelembagaan,

karena

adalah

dimana

sebuah

berada di pemerintah pusat

budaya itu adalah values bukan hanya

sehingga waktu untuk memutuskan

artifact. 7) Pendidikan adalah human

suatu hal menjadi lebih lama. Sekain

investment antar generasi, karena itu

itu,

perlu strategi jangka panjang, yang

pemerintah

seharusnya tidak terbatas pada periode-

dengan nilai-nilai di suatu daerah

periode satu pemerintahan, apalagi

tertentu.

kebijakan

yang diambil oleh

terkadang

berlawanan

terbatas hanya pada periode seorang menteri. Melalui kajian ke-7 masalah-

Kekuatan Dan Kelemahan Sentralisasi Pendidikan

masalah di atas akan membawa pada konsep pendidikan yang tepat secara untuh, sebagai solusi yang tepat untuk

sebagai

negara

berkembang dengan berbagai kesamaan

ciri sosial budayanya, juga mengikuti

bangsa Indonesia. Konsep Dasar Pendidikan

Indonesia

Sentralisasi

sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang.


Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

81

Konsekuensinya

penyelenggaraan

kelompok kreatif penuh inisiatif dan

pendidikan di Indonesia serba seragam,

impati,

seba

seperti

interpersonal yang memadai sebagai

kurikulum yang seragam tanpa melihat

bekal masyarakat menjadi sangat sulit

tingkat relevansinya bai kehidupan

untuk di wujudkan.

keputusan

dari

atas,

memeliki

keterampilan

anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, peran

siswa

posisi

cenderung

dan

dijadikan

Konsep

untuk

mengembangkan

kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta

yang

dimilikinya.

Adanya

sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena, seperti berikut: (1)

Totaliterisme

penyelenggaraan

pendidikan.

(2)

Keseragaman

manajemen,

sejak

perencanaan,

pengelolaan,

dalam

aspek evaluasi,

hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. (3) Keseragaman pola pembudayaan masyarakat. (4) Melemahnya kebudayaan daerah. (5) Kualitas manusia yang robotic, tanpa

Desentralisasi di Indonesia sudah

demikian,

ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan

daerah

pokok-pokok

otonomi

dan

penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995.Menurut UU No.22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang

disertai

pemerintah

oleh

tanggung

jawab

pemerintah

pusat

kepada daerah otonom. Dalam era reformasi deawasa ini, diberlakukan

inisiatif dan kreatifitas. Dengan

Desentralisasi

Pendidikan

sebagai objek agar yang memiliki peluang

Dasar

sebagai

dampak sistem pendidikan sentralistik, makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara

kebijakan otonomi yang seluas-luasnya dalam

bingkai

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari pemerintah pusat

mandiri, bekerja dan hidup dalam


ke daerah,

Journal of Islamic Education Management

82

ISSN: 2461-0674

Desentralisasi ialah pendelegasian

termasuk kekuasaan dalam bidang

wewenang dalam membuat keputusan

pendidikan. Beberapa alasan yang mendasari

dan kebijakan kepada orang-orang pada

(1)

level bawah (daerah). Pada sistem

Mendorong terjadinya partisipasi dari

pendidikan yang terbaru tidak lagi

bawah

menerapkan

perlunya

desentralisasi

secara

lebih

:

luas.

(2)

sistem

pendidikan

prinsip

sentralisasi, melainkan sistem otonomi

demokrasi. (3) Mengurangi biaya akibat

daerah atau otda yang memberikan

alur birokrasi yang panjang sehinmgga

wewenang kepada pemerintah daerah

dapat

untuk

Mengakomodasi

terwujudnya

meningkatkan

efisiensi.

(4)

mengambil

kebijakan

yang

Memberi peluang untuk memanfaatkan

tadinya diputuskan seluruhnya oleh

potensi

pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini

daerah

secara

optimal.

(5)

Mengakomodasi kepentingan poloitik.

adalah

(6) Mendorong peningkatan kualitas

kebijakan yang ada di daerah dapat

produk yang lebih kompetitif.

diputuskan di daerah tanpa campur

Desentralisasi Community Based

sebagian

tangan

keputusan

pemerintah

pusat.

dan

Namun

Education mengisyaratkan terjadinya

kekurangan dari sistem ini adalah pada

perubahan

daerah khusus, euforia yang berlebihan

kewenangan

dalam

pemerintah antara lain : a) Perubahan

dimana

berkaitan dengan urusan yang tidak

menguntungkan pihak tertentu atau

diatur oleh pemerintah pusat, secara

golongan serta dipergunakan untuk

otomatis

mengeruk keuntungan para oknum atau

menjadi

tangung

jawab

pemerintah daerah, termasuk dalam

dengan

desentralisasi

Hal dikontrol

ini

Desentralisasi

pelempahan

keharusan

dalam

terjadi

oleh

pengelolaan pendidikan.dalam hal ini wewenang

itu

hanya

pribadi.

pengelolaan pendidikan. b) Perubahan berkenaan

wewenang

karena

pemerinah pendidikan

Rontoknya

sulit pusat. suatu

nilai-nilai

pengelolaan pendidikandan pemerintah

otokrasi Orde Baru telah melahirkan

pusat

suatu

kedaerah

otonom,

yang

visi

yang

baru

mengenai

menempatkan kabupaten / kota sebagai

kehidupan

sentra desentralisasi.

sejahtera ialah pengakuan terhadap

masyrakat


yang

lebih

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

83

hak-hak asasi manusia, hak politik, dan

sejalan dengan prinsip otonomi daerah

hak asasi masyarakat (civil rights).

dan masalah kurang adanya koordinasi

Bangsa Indonesia ingin membangun

dan

suatu

yaitu

demikian

masyarakat demokrasi yang mengakui

beberapa

akan

yang

pemerintah pusat untuk mengendali-

bertanggungjawab. Pada masa orde

kan pendidikan di daerah; daerah tidak

baru hak-hak tersebut dirampas oleh

dapat

mengembangkan

pendidikan

pemerintah.

yang

sesuai

potensinya.

masyarakat

kebebasan

baru

individu

Keadaan ini telah melahirkan suatu

pemerintah

yang

otoriter

sinkronisasi.

Kondisi

dapat hal,

yang

menghadirkan

seperti

:

dengan

kesulitan

Apabila hal ini dibiarkan berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa

sehingga tidak mengakui akan hak-hak

muncul.

daerah. Kekayaan nasional, kekayaan

kebijakan pendidikan yang sentralistis,

daerah

tetapi

telah

dieksploitasi

untuk

Misalnya,

sangat

kembali

pada

dimungkin-kan

juga

kepentingan segelintir elite politik.

daerah membuat kebijakan pendidikan

Kejadian yang terjadi berpuluh tahun

yang

telah melahirkan suatu rasa curiga dan

meskipun

sikap tidak percaya kepada pemerintah.

dengan kebijakan pusat.

Lahirlah gerakan separatisme yang

yang ditakutkan, sekarang telah terjadi.

ingin memisahkan diri dari Negara

Kerancuan yang terjadi telah

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

menjadi konflik antara pemerintah

karena itu, desentralisasi atau otonomi

pusat, pemerintah daerah provinsi dan

daerah merupakan salah satu tuntutan

pemerintah daerah kabupaten kota sulit

era reformasi. Termasuk di dalam

dihindari, khususnya konflik masalah

tuntutan

pengelolaan yang berkaitan dengan

otonomi

daerah

ialah

desentralisasi pendidikan nasional. Dalam

pelaksanaan

dianggapnya

paling

sebenarnya

tepat

bersebrangan Kerancuan

pembiayaan pegawai. Dalam sejarah

otonomi

konflik kepentingan pusat dan daerah

daerah di bidang pendidikan tampak

memicu terjadinya upaya – upaya

masih menghadapi berbagai masalah.

pemisahan

Masalah itu diantaranya tampak pada

mengancam

kebijakan

Artinya apabila kebijakan pendidikan

pendidikan

yang

tidak

diri

yang

disintegrasi


tentunya bangsa.


dalam konteks otonomi daerah tidak

demokrasi

dilakukan

dan

pemerintah yang bersih (good and

koordinasi dengan baik, tidak mustahil

clean governance). 2) Pengembangan

otonomi tersebut dapat mengarah pada

sosial capital. Pengembangan “Social

disintegrasi bangsa. Dalam kondisi

Capital”. Para ahli ekonomi seperti

demikian diperlukan cara bagaimana

Amartya

agar kebijakan pendidikan di daerah

Ekonomi tahun 1998, menekankan

dengan pusat ada sinkronisasi dan

kepada nilai-nilai demokrasi sebagai

koordinasi.

diusahakan

bentuk social capital yang menjadi

membina

pemicu pertumbuhan ekonomi dan

secara

upaya

Juga

sinkronisasi

perlu

sistematis

untuk

memerlukan

84

Sen,

yang

suatu

pemenang

lebih

Nobel

generasi muda untuk tetap memiliki

kehidupan

manusiawi.

komitmen yang kuat dibawah naungan

Demokrasi sebagai social capital hanya

NKRI.

bias diraih dan dikembangkan melalui

Menurut H.A.R Tialar (2002),

proses pendidikan yang menghormati

ada tiga hal yang berkaitan dengan

nilai-nilai demokrasi tersebut. Suatu

urgensi desentralisasi pendidikan yaitu:

proses belajar yang tidak menghargai

1)

akan kebebassan berpikir kritis tidak

Pembangunan

masyarakat

demokrasi. Masyarakat demokrasi atau

mungkin

dalam khasanah bahasa kita dinamakan

demokrasi sebagai social capital suatu

masyarakat

bangsa.

madani

(civil

society)

menghidupkan

Sistem

nilai-nilai

pendidikan

adalah suatu masyarakat yang antara

sentralistik

lain mengakui hak-hak asasi manusia.

berinovasi tentunya tidak sesuai dengan

Masyarakat

pengembangan

madani

adalah

suatu

mematikan

yang

suatu

kemampuan

masyarakat

masyarakat yang terbuka dimana setiap

demokrasi terbuka. Oleh sebab itu,

anggotanya merupakan pribadi yang

desntralisasi pendidikan berarti lebih

bebas dan mempunyai tanggung jawab

mendekatkan proses pendidikan kepada

untuk

masyarakatnya

rakyat sebagai pemilik pendidikan itu

sendiri. Pemerintah dalam masyrakat

sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di

madani adalah pemerintahan

dalam

dipilih

membangun

oleh

rakyat

dan

yang untuk

kepentingan rakyat sendiri. Masyarakat

pembentukan

social

capital

tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan

pendidikan


dalam

85

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

suatu masyarakat demokrasi berarti

Eksistensi suatu masyarakat dan bangsa

pula rakyat ikut membina lahirnya

hanya dapat terjamin apabila dia terus-

social capital dari suatu bangsa. 3)

menerus

Peningkatan

meningkatkan

daya

saing

bangsa.

memperbaiki

diri

dan

kemampuanya.

Ada

Pengembangan daya saing pada kultur

empat faktor yang menentukan tingkat

masyarakat

daya

demokratis

setiap

saing

seseorang

atau

anggotanya dituntut partisipasi yang

masysrakat.

optimal

adalah intelegensi, informasi, ide baru,

dalam

pengembangan

kehidupan pribadi dan masyarakat-nya.

Faktor-fator

suatu

tersebut

dan inovasi.

Sistem kehidupan bersama tersebut

Sedangkan menurut Dwiyanto

diperlukan kemampuan daya saing

(2005:

yang tinggi di dalam kerja sama.

desentralisasi

Sedangkan

pemerintah pusat ke pemerintah daerah

pada

masyarakat

yang

49-50)

alasan

dilakukan

oleh

otoriter dan statis, daya saing tidak

antara

mempunyai tempat. Oleh sebab itu,

desentralisasi

masyarakat akan sangat lamban proses

kepentingan daerah maupun untuk

perkembangannya. Masyarakat bergerak

mendukung

dengan komando dan oleh sebab itu

nasional melalui pembangunan proses

sikap masa bodoh dan menunggu

demokrasi di lapisan bawah. Dari segi

merupakan

masyarakat

manajemen,

di

dalam

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

kemampuan

akuntabilitas publik. Dari segi kultural,

otoriter.

ciri Daya

masyarakat

dari saing

bukanlah

lain

berbagai

dari

segi

politik,

dimaksudkan

politik

dan

untuk

kebijakan

desentralisasi

dapat

untuk saling membunuh dan saling

desentralisasi

menyingkirkan satu dengan yang lain

memperhatikan kekhususan, keistime-

tetapi di dalam rangka kerjasama yang

waan suatu daerah, seperti geografis,

semakin

kondisi

lama

semakin

meningkat

dimaksudkan

penduduk,

untuk

perekonomian,

mutunya. Dunia terbuka, dunia yang

kebudayaan.

Segi

telah menjadi suatu kampung global

desentralisasi

dapat

(global village) menuntut kemampuan

formulasi dan implementasi program

daya saing dari setiap individu, setiap

untuk

masyarakat, bahkan setiap bangsa.

masyarakat. Dilihat dari kepentingan

meningkatkan


pembangunan melancarkan

kesejahteraan


86

ISSN: 2461-0674

pusat, desentralisasi dapat mengatasi

dari

kelemahan pemerintah pusat dalam

diharapkan

mengawasi program-programnya.

terhadap

Dalam praktiknya, desentrali-sasi pendidikan

berbeda

desentralisasi

bidang

dengan pemerintahan

itu.

Lemabga mampu

pendidikan berkontribusi

kemajuan

daerah

atau

masyarakat dimana mereka berada. Lembaga pendidikan harus mampu berevolusi

sesuai

dengan

kultur,

lainnya, kalau desentralisasi bidang-

geografis, sosial, dan dinamika suatu

bidang pemerintahan lain berada pada

daerah

pemerintahan di tingkat kabupaten/

pendidikan nasional.

tanpa

mengabaikan

tujuan

kota, maka desentralisasi dibidang

Dalam desentralisasi pendidikan,

pendidikan tidak berhenti pada tingkat

seyogyanya lembaga pendidikan bukan

kabupaten/kota, tetapi justru sampai

dijadikan sebagai obyek dari sistem

pada lembaga pendidikan atau sekolah

namun sebagai subyek.

sebagai ujung tombak pelaksanaan

pendidikan bukanlah sasaran akhir dari

pendidikan.

praktik

sistem desetralisasi namun sasaran

desentralisasi pendidikan itulah maka

akhir adalah masyarakat. Hal ini,

dikembangkanlah

terlihat

Dalam

yang

dinamakan

Lemabaga

dari prinsip otonomi dan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

desentralisasi Pendidikan sudah dalam

(Hasbullah. 2010: 12-14).

GBHN 1999-2004 yang mencakup : 1)

Dapat

disimpulkan

bahwa

Perluasan dan pemerataan kesempat-an

desentralisasi pendidikan merupakan

memperoleh pendidikan yang bermutu.

salah

pengelolaan

2) Peningkatan kemampuan akademik,

pendidikan yang menjadikan sekolah

professional dan kesejahteraan tenaga

sebagai proses pengambilan keputusan

kependidikan. 3) Pembahasan sistem

dan merupakan salah satu upaya untuk

pendidikan (sekolah dan luar sekolah)

memperbaiki kualitas pendidikan serta

sebagai

sumber

termasuk

Kemampuan dan partisipasi masyarakat.

profesionalitas guru. Namun tujuan

5) Pembahasan dan pemantapan sistem

sebenarnya desentralisasi pendidikan,

pendidikan

tidak terletak pada lingkup internal

prinsip desentralisasi, otonomi dan

lembaga pendidikan saja, tetapi lebih

manajemen. 6) Peningkatan kualitas

satu

model

daya

manusia

pusat

nilai

nasional


sikap.

4)

berdasarkan

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

87

lembaga pendidikan yang diselenggara-

sesuai dengan potensi daerah masing-

kan pemerintah dan masyarakat. 7)

masing. Kedua, bersifat elastis (tidak

Mengembangkan kualitas sumber daya

kaku) karena jalur birokrasinya praktis.

manusia sedini mungkin secara terarah,

Ketiga, orientasinya fleksibel tidak

terpadu, dan menyeluruh (Azyumardi

harus menunggu petunjuk dari pusat

Azra, 2002: 5). Dari ketujuh prinsip

(artinya

daerah

otonomi dan desentaralisasi pendidikan

inisiatif

sendiri

jelas

kubutuhannya).

bahwa

menjadikan

kebijakan

tersebut

masyaraka obyek dari

pembangunan.

kesempatan

dapat

mengambil

sesuai

dengan

Keempat,

memberi

kepada

daerah

untuk

menentukan nasib sendiri berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Kelima,

Kekuatan

Dan

Kelemahan

Desentralisasi Pendidikan

menekan

kebutuhan

pendidikan sesuai dengan daerahnya yang akan menopang perubahan dan pembangunan suatu daerah. Dimana muarah

dari

perubahan

dan

pembangunan

tersebut

adalah

kesejahteraan

masyarakat

daerah

tersebut

dengan

memberdayakan

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara bersamaan. Menurut Yatimin (2009 : pp 44), desentralisasi pendidikan berpeluang untuk memberdayakan potensi lokal. Selanjutnya lapis-lapis

dapat birokrasi

yang

bermakna.

mendorong terbentuknya kemandirian menentukan

serimonial

selama ini penuh kepalsuan yang tidak

Desentralisasi pendidikan dapat

dalam

tradisi

memperpendek antara

lain:

Pertama, cepat berubah (beradaptasi)

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan disentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal : (1) Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi

ke

memungkinkan

terjadinya perubahan secara gradual dan

tidak

memadai

serta

jadwal

pelaksanaan yang tergesa-gesa. (2) Kurang

jelasnya

pembatasan

rinci

kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah. (3) Kemampuan keuangan daerah yang terbatas. (4) Sumber daya manusia yang belum memadai. (5) Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. (6) Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang. (7) Pemerintah



88

ISSN: 2461-0674

pusat secara psikologis kurang siap

pendidikan. (6) Kesenjangan sumber

untuk kehilangan otoritasnya.

daya

Berdasarkan pengalaman, pelak-

pendidikan

yang

tajam

di

karenakan perbedaan potensi daerah

sanaan disentralisasi yang tidak matang

yang

juga melahirkan berbagai persoalan

kesenjangan mutu pendidikan serta

baru, diantaranya : (1) Meningkatnya

melahirkan kecemburuan sosial. (7)

kesenjangan

pendidikan

Terjadinya pemindahan borok-borok

antara daerah, antar sekolah, antar

pengelolaan pendidikan dari pusat ke

individu warga masyarakat. Hal ini,

daerah.

anggaran

berbeda-beda.

Mengakibatkan

dipengaruh oleh kemampuan keuangan

Pada konsep desentralistik bukan

masing-masing daerah berbeda. (2)

hanya mengacu pada masalah sumber

Keterbatasan kemampuan keuangan

pembiayaan gaji guru dan tenaga

daerah dan masyarakat (orang tua)

kependidikan, namun lebih dari itu.

menjadikan jumlah anggaran belanja

Pendidikan

diharapkan

mampu

sekolah akan menurun dari waktu

menjadikan

masing-masing

daerah

sebelumnya, sehingga akan menurun-

unggul dan berkembang sesuai dengan

kan motivasi dan kreatifitas tenaga

kultur dan geografis yang mereka

kependidikan di sekolah untuk melaku-

miliki. Sumber daya manusia di suatu

kan pembaruan. (3) Biaya administrasi

daerah yang dilimpahi dengan alam

di sekolah meningkat karena prioritas

yang indah jangan dipaksakan belajar

anggaran dialokasikan untuk menutup

menjadi seperti daerah yang dipenuhi

biaya administrasi, dan sisanya baru

dengan area tambang-tambang. Untuk

didistribusikan ke sekolah. (4) Kebijakan

mensukses-kan sistem pendidikan yang

pemerintah

desetralistik,

daerah

yang

tidak

yang

mengacu

pada

memperioritaskan pendidikan, secara

otonomi daerah perlu memperhatikan

kumulatif berpotensi akan menurunkan

hal-hal berikut ini: (1) Kebijakan

kualitas pendidikan. (5) Penggunaan

pendidikan

otoritas masyarakat yang belum tentu

akomodatif terhadap aspirasi rakyatnya

memahami sepenuhnya permasalahan

sebagai

dan pengelolaan pendidikan yang pada

menganut sistem politik demokrasi.

akhirnya

Dengan diberlakukan otonomi daerah

akan

menurunkan

mutu

seharusnya

konsekuensi


bersifat

Indonesia

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

89

yang termasuk di dalamnya otonomi

menjadikan pemerintah pada posisi

bidang pendidikan, maka kebijakan

”Fasilitator” dan “bukan pengendali”.

pendidikan

(8) Realitas birokrasi pendidikan yang

yang

demokratis

telah

mendapat wadah pengejawantahan-nya

terjadi

secara

konteks

manajemen tidaklah menguntungkan.

kepentingan upaya mewujudkan integrasi

(9) Pada tingkat praktis-pragmatis,

bangsa

pendidikan

sekolah yang menentukan bagaimana

diorientasikan pada peningkatan mutu

tujuan umum tersebut dicapai dengan

SDM dan pemerataannya di daerah. (3)

keterlibatan

Laksanakan amandemen UUD 1945

sekolah.

jelas.

(2)

perlu

Dalam

kebijakan

saat

ini

dalam

penuh

semua

perfektif

elemen

pasal 33 UUD 1945 yang mengamanat-

Untuk mengantisipasi muncul-

kan pengelolaan anggar-an minimal 20

nya permasalahan tersebut di atas,

%

dari

APBN.

(4)

Persiapkan

disentralisasi

pendidikan

dalam

pelaksanaan otonomi pendidikan yang

pelaksanaannya harus bersikap hati-

aplikasinya di mulai dengan upaya-

hati. Ketepatan strategi yang ditempuh

upaya penguatan manajemen sekolah.

sangat menentukan tingkat efektifitas

(5) Ide dasar desentralisasi pendidikan

implementasi

di

era

otonomi

pengembangan

daerah

pendidikan

adalah

disentralisasi.

Untuk

mengantisipasi berbagai kemungkinan

berbasis

buruk tersebut ada beberapa hal yang

masyarakat (school based managemen /

perlu di perhatikan : (1) Adanya

community).

jaminan

(6)

Berkaitan

dengan

otonomi pendidikan yang perlu juga di perhatikan

adalah

organisasi kabupaten

pendidikan

dan akan

keyakinan tetap

bahwa berfungsi

mewujudkan

sebagai wahana pemersatu bangsa. (2)

pendidikan

di

seluruh

Masa transisi benar-benar di gunakan

yang

demokratis,

untuk menyiapkan berbagai halyang

lebih

transparan, efisien melalui pendekatan

dilakukan

manajemen berbasis sekolah dengan

jadwalkan setepat mungkin. (3) Adanya

pembentukan Majelis Sekolah. (7)

kometmen dari pemerintah daerah

Dalam

desentralisasi,

terhadap pendidikan, terutama dalam

pembelajaran yang berlangsung di

pendanaan pendidikan. (4) Adanya

lembaga pendidikan hendaknya sudah

kesiapan sumber daya manusia dan

konteks

secara

garnual


dan

di


90

sistem manajemen yang tepat yang

akan meningkatkan kualitas belajar

telah dipersiapkan dengan matang oleh

siswa.

daerah. (5) Pemahaman pemerintah daerah

maupun

DPRD

terhadap

keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem

Kontribusi

Pendidikan Terhadap Pemerataan Pembangunan Desentralsasi pendidikan melahir-

pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya. (6) Adanya kesadaran dari semua

pihak

(pemerintah,

DPRD,

masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya. (7) Adanya keiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten / kota. Selain dampak negatif tentu saja disentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan antara lain : (1) Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu

melaksanakan

demokratisasi

dalam pengelolaan pendidikan. (2) Mampu masyarakat pendidikan

membangun

partisifasi

sehingga

melahirkan

yang

relevan,

karena

pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk

masyarakat.

(3)

Mampu

menyelenggarakan pendidik-an secara menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya

Desentralisasi

kan warga negara yang inofatif. Dapat bersaing tetapi juga bekerja sama membangun suatu masyarakat yang demokratis. Maka yang dibutuhkan bagaimana komitmen, visi dan misi daerah

untuk

terus

meningkatkan

kualitasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Burki, et al (1999: 57), tipologi komponen sektor pendidikan yang

dipertimbangkan

untuk

didesentralisasikan: Pertama, organisasi

dan poses belajar mengajar di sekolah. Organisasi dan proses belajar mengajar di sekolah merupakan jembatan untuk mencapai

tujuan

dari

pendidikan.

Organisasi dan proses belajar mengajar di

desain

penyampaian

untuk

mempermudah

konsep

ilmu

kepada

siswa. Oleh karena itu, pembentukan desain organisasi dan proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang telah

ditentukan

secara


nasional

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

91

sekaligus cocok untuk pengembangan

harus

sumber daya manusia daerah tersebut.

pendidikan yang dilaksanakan oleh

Kedua,

sendiri

lembaga pendidikan. Penyama rataan

sekolah mana yang ingin dimasuki.

buku refrensi akan menjadikan konsep

Pemilihan sekolah oleh siswa itu

desentralisasi gagal sebelum dimulai.

sendiri akan berkaitan dengan minat

Kelima kurikulum. Kurikulum sebagai

dan bakat siswa, yang secara langsung

salah satu komponen dari sistem

akan menumbuhkan motivasi ketika

pendidikan selalu mendapat sorotan

mengikuti pendidikan. Realita yang

masyarakat termasuk pejabat, ilmuwan,

terjadi

kalangan

siswa

menentukan

tidak

sedikit

siswa

yang

disesuaikan

dengan

industri dan

orang

Kurikulum

tidak

memecahkan masalah tertentu, ternyata

inginkan,

sehingga

lahir

pendidikan yang mereka jalani. Ketiga,

Kurikulum bukan sesuatu yang kaku

waktu belajar di sekolah diefektifkan

dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh

secara maksimal sesuai kebutuhan.

karena itu, pengembang kurikulum

Pengefektifan waktu belajar secara

harus dapat menganalisis, mengadakan

maksimal, bukan hanya menjadikan

koreksi terhadap kekurangannya dan

siswa terjebak pada rutinitas belajar

mencari alternatif pemecahan masalah

yang mengekang. Namun diperlukan

yang kreatif, inovatif dan misioner.

pandang

yang

majemuk.

Pada

sebagai

untuk

membuat mereka acuh pada proses

sudut

justru

diciptakan

tua.

terpaksa masuk pada sekolah yang mereka

yang

konsep

era

masalah.

persaingan

global

Pendidikan tidak dipandang hanya

sekarang, pendidikan sudah diarahkan

berkutat

pada

kognitif,

pada

pengembangan

tetap

Pengefektifan

harus

waktu

sisi

kompleks.

kompetensi.

Jika

mengacu pada pengertian pendidikan

harus

yaitu semua kegiatan yang memberikan

digunakan untuk pengembangan sisi

pengalaman kepada siswa di bawah

kognitif,

bimbingan sekolah, baik luar maupun

spritual,

emosional siswa Keempat, digunakan.

belajar

penekan

sosial, secara

penentuan Buku

bahkan seimbang.

buku

sebagai

yang refrensi

dalam proses belajar mengajar, tentu

di

dalam

lingkungannya.

Dalam

pendidikan berbasis kompetensi setiap mata

pelajaran

menampilkan

dituntut

realitas


untuk

keseharian,


92

ISSN: 2461-0674

mempertimbangkan realitas keseharian,

bebas

mem-pertimbangkan kompetensi siswa,

kompetitif,

inovatif

mengakomodasi budaya lokal maupun

Pendidikan

tidak

global, menampilkan penomena aktual

mengenai penguasaan materi secara

dari

kompleksitas, namun pendidikan yang

setiap

perkembangan

ilmu,

yang

membutuhkan dan

hanya

memberikan

jiwa kreatif.

berbicara

memetakan indikator pencapaian hasil

mampu

kemampu-an

belajar dengan keterampilan hidup.

untuk persaiang dengan memanfaatkan

Artinya pendidikan benar-benar harus

sumber daya yang mereka miliki.

memenuhi konsep pembelajaran multi dimensi

yang

bukan

sekadar

Kesimpulan Pengelolaan pendidikan yang

menampilkan materi-materi, melainkan harus memenuhi konsep populer, seperti kiat dan pertolongan mandiri. Pendidikan

berbasis

kompetensi

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Menekankan kompetensi

pada baik

ketercapaian

individual

siswa

maupun klasikal. b) Berorientasi pada hasil belajar (Learning Out Comnes) dan keberagaman. c) Penyampaian dalam

pembelajaran

pendekatan

dan

menggunakan metode

yang

bervariasi. d) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam

baik akan menghasilkan Indonesia yang baru. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidkan yang

berbasis

kompetensi,

haruslah

berlandaskan hasil analisis. Tugas guru disesuaikan

dengan

kebutuhan

masyarakat pemakainya. Kebutuhan masyarakat di era reformasi dan pasar

akan

melahirkan

masyarakat yang kritis dan bertanggung

jawab. Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat madani yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Desntralisasi pendidikan perlu

upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Model pendidikan

demokratis

dijaga

dari

kemungkinan

–

kemungkinan terjadi hal-hal negatif seperti

desentralisasi

kebablasan,

misalnya penyerahan tanggung jawab pendidikan kepada daerah for the sake of

autonomy.

Apabila


penyerahan

93

Juni 2017, Vol. 3 No. 1, pp 76-94

wewenang tersebut hanyalah sekadar memindahkan birokrasi pendidikan dan sentralisasi

pendidikan

di

tingkat

daerah, maka desnralisasi tersebut akan mempunyai

nasib

yang

sama

sebagaimana yang kita kenal pada masa orde baru. Daftar Pustaka Analisis, Tahun XXIX/2000, No 1. ”Otonomi Daerah, Penyelesaian Atau Masalah? ”Program Pembanguna Nasional (Propenas) 2000-2004”. Republik Indonesia, 2000 Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, Kompas Media Indonesia Jakarta, 2001

Kemeny,JG, (L959), A Philosopher Looks At Science, New Hersey, NJ: Yale Univ.Press Ki Hajar Dewantara, (L950), DasarDasar Perguruan Taman Siswa, DIY:Majelis Luhur Ki Suratman, (L982), Sistem Among Sebagai Sarana Pendidikam Moral Pancasila, Jakarta: Depdikbud Ki Fudyatanta, Filsafat Pendidikan Barat Dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Amus Jogjakarta,2006 Kuhn, Ts, (L969), The Structure Of Scientific Revolution, Chicago:Chicago Univ. Langeveld, MJ, (L955), Pedagogik Teoritis Sistematis (Terjemahan), Bandung, Jemmars

Bobbi Deporter Dkk, Quantum Learning, Penerbit Kaifa, Bandung, 2001

Liem Tjong Tiat, (L968), Fisafat Pendidikan Dan Pedagogik, Bandung, Jurusan FSP FIP IKIP Bandung

H A R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta 2000.

Sumarno Sudarsono, The Willingness To Change,Jakrta,2006

H A R. Tialar, Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Rakajonit.(L977),Permbaharauanprofe sionaltenagakependidikan:Perma salahan Dan Kemungkinan Pendekatan, Jakarta, Depdikbud

Hidayat Syarief (1997) Tantangan PGRI Dalam Pendidikan Nasional. Makalah Pada Semiloka Nasional Unicef-PGRI. Jakarta: Maret,1997 Highet, G (L954), Seni Mendidik (Terjemahan Jilid I Dan II), PT.Pembangunan

Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Yatimin. 2009. Desentralisasi Pendidikan Islam : Studi Konsep Dalam Pengembangan Kbk Dan Kbs. Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1. Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional



Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta : Buku Kompas. Burki, (et al), Beyond the Cente: Decentralizing the State, (Washington DC: The World Bank, 1999).


94

Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat

Recommend Documents