PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN
BAHAN KULIAH S3 PRODI PLS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Oleh : Prof., Dr., H. Enceng Mulyana, M.,Pd
PASCA SARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
A. ORIENTASI KE ARAH MATERI KULIAH DIRI ORANG LAIN
TAHU TIDAK TAHU
DIRI SENDIRI
TAHU
TIDAK TAHU
GLOBAL SPIRITUALITY
THE CORE VALUES OF LEARNING TO BE FULLY HUMAN
CREATIVITY & APRECIATION OF BEAUTY
TRUTH & WISDOM
HUMAN PERSON AS AN INDIVIDUAL/ AS AMEMBER OF SOCIETY
SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT
POLA PIKIR PLS DALAM KONTEKS CD BERKELANJUTAN
LANDASAN IDEOLOGIS, 1. LANDASAN PILOSOFIS 2. EDUCATION FOR ALL 3. PERATURAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN
PENDEKATAN IPTEK/IMTAQ
PRINSIP :
KEMANUSIAAN PARTISIPASI KOLABORASI KERJASAMA INOVATIF
PLS DALAM KONTEKS CD BERKELANJUTAN
PEND .
DIMENSI KEWILAYAHAN EKO KELUARGA BUDAYA/TRADISI
KELUARGA
BAHASA DAERAH
LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN LEMB.PEMERINTAH
AGAMA
JALUR : SEKOLAH
TRANSFORMASI BUDAYA PENDEKATAN PROFESIONAL PEMBENTUKAN PRIBADI PENYIAPAN WARGA NEGARA YANG BAIK PENYIAPAN TENAGA KERJA BERKUALITAS TINGGI
MANUSIA MANDIRI BERBUDI DAN BERKARAKTER BANGSA YANG GEMAR BELAJAR
Pendidikan Bukan sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benihbenih adab* manusia; untuk mengecambahkan kualitas luhur kemanusiaan
ASUMSI/DALIL PENDIDIKAN SEBAGAI PIJAKAN
1. SEORANG YANG TIDAK MENDAPAT PENDIDIKAN, BERARTI KEHILANGAN BANYAK KESEMPATAN UNTUK MENCAPAI DERAJAT HIDUP YANG MULIA. 2. MASYARAKAT YANG TIDAK BERHASIL MENEMUKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG TEPAT, BERARTI MEMBUAT KEHIDUPAN MASYARAKATNYA SENDIRI TANPA KEPRIBADIAN, TERLANTAR DAN TERBELAKANG. 3. HATI ADALAH SUMBER KEBERANIAN DAN SEMANGAT INTEGRITAS DAN KOMITMEN. HATI ADALAH SUMBER ENERGI DAN PERASAAN MENDALAM MENUNTUT KITA BELAJAR MENCIPTAKAN KERJASAMA, MEMIMPIN DAN MELAYANI.
KONDISI OBJEKTIF PERMASALAHAN PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN
1. PENDIDIKAN DI INDONESIA SELAMA INI CENDERUNG TERLALU MENEKANKAN ARTI PENTING DARI NILAI AKADEMIK, KECERDASAN OTAKNYA ATAU IQ SAJA, JARANG SEKALI DITEMUKAN PENDIDIKAN TENTANG KECERDASAN EMOSI YANG MENGAJARKAN TENTANG : INTEGRITAS, KEJUJURAN, KOMITMEN, VISI, KREATIFITAS, KETAHANAN MENTAL, KEBIJAKSANAAN KEADILAN, PRINSIP KEPERCAYAAN, PENGUASAAN DIRI ATAU SINERGI, CENDERUNG MENIMBULKAN KRISIS MORAL ATAU BUTA HATI AKIBAT HANYA MENGANDALKAN LOGIKA. 2. SEMENTARA SKOR IQ ANAK AKAN SEMAKIN TINGGI, KECERDASAN EMOSI MEREKA JUSTRU MENURUN, ANAK-ANAK GENERASI SEKARANG LEBIH SERING MENGALAMI MASALAH EMOSI DIBANDING GENERASI TERDAHULUNYA, TUMBUH DALAM KESEPIAN, LEBIH MUDAH MARAH, LEBIH SULIT DIATUR, CENDERUNG CEMAS DAN AGRESIF (DANIEL GOLEMAN : 1999).
KONDISI OBJEKTIF PERMASALAHAN PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN
3. ADANYA KECENDERUNGAN UMUM BAHWA PARA SISWA HANYA TERBIASA MENGGUNAKAN SEBAGIAN KECIL SAJA DARI POTENSI ATAU KEMAMPUAN BERPIKIRNYA. DAN YANG LEBIH DIKHAWATIRKAN ADALAH SEANDAINYA MEREKA MALAS BERPIKIR DAN TERBIASA MALAS BERPIKIR SENDIRI. KECENDERUNGAN DEMIKIAN, SAMA ARTINYA DENGAN PEMANDULAN, DAN SAMA SEKALI BUKAN PENCERDASAN. 4. BELAJAR BERANI BERPIKIR LEBIH OBJEKTIF, APALAGI BERBEDA DARI BUKU ATAU KETERANGAN GURU, BERPIKIR LOGIS ATAU KRITIS, DIALOGIS, DAN ARGUMENTATIF SECARA MANDIRI UMUMNYA MASIH MERUPAKAN BARANG LANGKA DI SEKOLAH-SEKOLAH KITA. KEDUDUKAN DAN PERANAN GURU SEBAGAI SUMBER ATAU FASILITATOR BELAJAR, DIPERSEPSI SISWA SECARA MONOPOLI DAN AMAT MENENTUKAN. 5. TERDAPAT KECENDERUNGAN PROSES PEMBELAJARAN YANG KURANG MENDIDIK SEHINGGA MEMBAWA DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN MORAL ANAK YANG KURANG BERMORAL.
DASAR KONSEPSIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM KONTEKS CD BERKELANJUTAN
1.
Pendidikan luar sekolah sebagai model pembelajaran memberikan akses pendidikan dan belajar lebih luas kepada warga belajar. Oleh karena itu warga belajar berpeluang memiliki daya suai (adaptabiliti), daya lentur (fleksibiliti), kapasitas inofatif dan entrepreneurial, sehingga warga belajar tertantang dan memperkuat pengetahuan, kemauan ingin tahu dan motivasi sikap kreatif sehingga tumbuh budaya learning to know, learning to do, learning to be, learning life together dan belajar mewujudkan jati dirinya.
2.
Belajar sepanjang hayat sebagai asas pendidikan nonformal menjadikan warga belajar terdorong untuk belajar menguasai kompetensi tertentu supaya dapat hidup dalam situasi yang berubah-ubah dan belajar untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab baik kepada pribadinya maupun kepada masyarakat.
3.
Pelurusan mindset utuh pendidikan dan elaborasi konseptual filosofis pendidikan sebagaimana diamatkan UU NO 20/2003 tentang SISDIKNAS, yang berpegang kepada prinsip: pembangunan watak dan peradaban bangsa, paradigma pendidikan yang mencerdaskan bangsa, paradigma pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, paradigma pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan, paradigma pendidikan sistemik yang terbuka dan multi makna, paradigma yang memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas, paradigma pendidikan yang mengembangkan budaya dan paradigma pendidikan dengan memberdayakan masyarakat.
4.
Essensi membangun keutuhan bangsa melalui pendidikan luar sekolah dilakukan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan bangsa bukan agregasi kecerdasan perorangan, karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan, kecerdasan dan karakter bangsa mengandung perekat kultural. Kecerdasan bangsa adalan kecerdasan kultural yang akan membangun bangsa dalam harmoni dan perdamaian dengan dukungan penguasaan IPTEKS.
5.
Pendidikan adalah memanusiakan manusia, karena itu pendidikan harus dilaksanakan secara utuh berlandaskan hakekat manusia Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dengan segala aspek kulturan kehidupannya dan bingkai utuh sistem pendidikan nasional yang digariskan dalam UU No.20/2003 tentang SISDIKNAS sebagai aspek legal di Indonesia.
6.
Pendidikan adalah kemanusian yang tidak bisa dihampiri semata-mata dari pendekatan politik, ekonomi dan hukum melainkan harus dihampiri dari pendekatan perkembangan hidup manusia dan kemanusiaan. Perlu dihindari simplifikasi pemaknaan dan penyempitan proses penyelenggaraan pendidikan, yang menekankan kepada target-target kuantitatif belaka dalam format berpikir linier.
7.
Dari berbagai fenomena yang ada dirasa perlu dilakukan pelurusan mindset utuh pendidikan dan elaborasi konseptual filosofis makna pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.20/2003 dan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.
8.
Upaya stategis pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat yang bisa mendorong community empowering and sustainability development, sebuah model pembangunan masyarakat yang berbasis pendidikan dan kultur setempat, didalamnya bisa ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal kehidupan demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan ekonomi pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan guna membangun ketahanan hidup (sustainable livelihood)
9.
Pengembangan strategi dan skenario yang sistematik dan sistemik untuk mewujudkan standar nasional pendidikan (standari isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidikan). Melakukan penjaminan mutu pendidikan .
10. Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh konsep pembelajaran berbasis nilai dan kompetensi, paradigma operasional learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to life together.
11. Penegasan konsep dan strategi pendanaan pendidikan yang mampu menopang upaya pelayanan pendidikan yang bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan ketenagakerjaan pendidikan untuk menopang upaya peningkatan pendidikan secara berkelanjutan sehingga realisasi anggaran pendidikan terjamin efisiensi dan akuntable.
12. Pendidikan luar sekolah hendaknya dijiwai secara utuh dan konsisten oleh kaidah-kaidah pendidikan sebagai proses mendewasakan dan memanusiakan manusia. Pendidikan harus dilandasi oleh filosofi yang jelas, bukan semata-mata persoalan sosial politik ekonomi dan hukum melainkan perkembangan manusia yang ada dalam kontek budaya sebagai sebuah sistem yang terbuka dan harus didekati dari sudut kemanusiaan, sehingga terwujudkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.
13. Strategi upaya yang harus dilakukan berikutnya harus dikembangkan pemulihan keutuhan proses pembelajaran yang mendidik sebagai wahana pengembangan kehidupan demokratis, karakter dan kemandirian sebagai soft skills, serta penguasaan sains, teknologi dan seni sebagai hard skills. Pemulihan pembelajaran yang mendidik ini memerlukan revitalisasi manajemen pendidikan yang mampu merevitalisasi mainset dan profesionalisme dan para pemimpin pendidikan yang berwawasan masa depan (visioner)
PAKET BELAJAR MINIMAL MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL/INFORMAL (PHILIP COOMBS)
1. Tumbuh kembangnya sikap positif konstruktif 2. 3. 4. 5. 6.
terhadap diri sendiri dan orang lain. Kecakapan baca tulis fungsional. Bersikap ilmiah. Keterampilan mencari nafkah. Keterampilan berkeluarga. Keterampilan berwarga negara.
PROGRAM POKOK PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 1.1
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
1.2
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
1.3
PENDIDIKAN KESETARAAN
1.4
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
1.5
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA MASYARAKAT
1.6
PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM PNFI DATA DAN INFORMASI SASARAN DAN LEMBAGA BELUM AKURAT
1
SASARAN PROGRAM PNFI ADALAH MASYARAKAT MARGINAL
2
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMUMNYA RENDAH
3
SARANA DAN PRASARANA MASIH TERBATAS
4
TERBATASNYA ANGGARAN UNTUK BIAYA PROGRAM PNFI
5
6
KEMITRAAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL
B. KAJIAN MATERI TIGA PILAR BIDANG GARAPAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN
BIDANG KAJIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN
Mengharapkan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pandangan etis yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjamin bahwa generasi yang akan datang dapat menikmati kesejahteraan seperti generasi sekarang. Karena keberlanjutan integrit/ menyatu dengan masa depan Disadari bahwa untuk mengukur indikator pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah tantangan karena harus mengindahkan indikator yang berisiko;
Pembangunan ekonomi, lingkungan yang lebih baik dan perhatian khusus untuk kebaikan manusia yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang (Brundtland Report ,WCED, 1987),
Pembangunan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan generasi yang ada saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri’ (WCED, 1987, hal. 43).
Menurut Bryan Norton, Hal yang utama mengenai Pembangunan Berkelanjutan adalah tentang kesejahteraan manusia dan bagaimana mempertahankannya sepanjang waktu.
…tanggung jawab generasi yang ada saat ini terhadap dampaknya di masa yang akan datang… paling baik diberikan melalui filosofi pragmatis berdasarkan pembelajaran tentang aturan baru yang dapat dipakai mengelola sumber daya… (Norton, )
Ruta & Hamilton menjelaskan Sumber daya sbg kekayaan mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam (energi, tanah, & sumber daya biologi) & sumber daya lingkungan (seperti air dan udara yang bersih) yang harus dipahami sbg prasyarat kehidupan layak dimasa datang.
Literatur tentang pembangunan berkelanjutan yang konsen thd perlakuan sumber daya alam dan lingkungan antara lain adalah SNA (Sistem Pelaporan Nasional), laporan ini dianggap penting karena dapat mengangkat isu-isu seputar sumber daya; Jika penipisan lingkungan diabaikan maka akan menjadi ancaman pada pembangunan keberlanjutan. Keputusan untuk mengeksploitasi sumber daya alam sekarang banyak merugikan generasi yang akan datang apalagi jika penipisan satu aset tidak diibangi oleh investasi di bidang lain;
1. 2. 3.
4. 5.
Etika dan Pembangunan Berkelanjutan: suatu pendekatan adaptif terhadap pilihan lingkungan Pendekatan Modal terhadap Pemb. Berkelanjutan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ilmu Ekonomi Lingkungan Daya tahan Lingkungan dan Sosial Analisis Untung Rugi dan Standar Minimum Konversi
Manajemen Adaptif suatu pencarian konsepsi berkelanjutan dan manajemen yang berkelanjutan dirancang menggunakan ilmu pengetahuan dan pembelajaran sosial sebagai alat untuk mencapai kerja sama dalam pencapaian tujuan manajemen (Walters, 1986; Lee, 1993; Gunderson et.al., 1995; Gunderson dan Hollink, 2002; Norton, 2005).
Tiga ciri proses manajemen Adaptif: Experimentalisme (Manajer adaptif merespon ketidakpastian dg melakukan perbuatan yuang dapat diulang dan mempelajari hasilnya untuk mengurangi ketidakpastian pada tahapan keutusan berikutnya); Multi-Scalar Modeling (Manajer adaptif mencontohkan permasalahan lingkungan dalam sistem kesempatan berjenjang - multi-scaled space-time systems); dan Place –Orientation (manager adaptif mengenali masalah lingkungan dari tempat yakni permasalahan disesuaikan dengan konteks lokal secara sistem alamiah tetapi juga sebagai kekuatan politis.
Pendekatan Modal terhadap Pemb. Berkelanjutan) = memberikan peluang atau kapita setidaknya sama dg yang kita miliki saat ini kepada generasi berikut. Standar/ukuran berkelanjutan adalah berapa jumlah kapital (modal), misalnya: nilai bangunan, mesin, merek dagang, dan total pengeluaran lain dalam pembukuannya di akhir tahun. Definisi berkelanjutan: pembangunan berkelanjutan jika kesejahteraan sosial, yaitu, nilai yang ada untuk konsumsi saat ini dan di masa yang akan datang, tidak mengalami penurunan. Kekuatan berkelanjutan ini adalah memberikan pedoman wawasan ke depan bagi pembuat kebijakan. Kelemahan berkelanjutan ini, yaitu tidak mampu menghitung aset yang tidak dapat diganti seperti wilayah keanekaragaman hayati, dan samudra yang mengatur fungsi iklim global.
Bagi Pembuat Kebijakan: memperluas tanggung jawab manajemen ekonomi untuk menyertakan manajemen berbagai sumber daya alam, kapital manusia dan institusi. Proses pembangunan memerlukan penghapusan ketergantungan terhadap berbagai sumber daya alam sambil meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan manusia dan infrastruktur institusi dan sosial suatu negara.
Kebijakan fiskal harus disesuaikan untuk memperoleh penyewaan sumber daya seperti royalti energi, pajak pendapatan pariwisata, tarif air bawah tanah. Dll.
Investasi dalam kapital yang dibuat oleh manusia, kapital manusia, dan institusi merupakan hal yang penting. Pemerintah harus berinvestasi dalam bidang pendidikan, sistem yudisial yang efisien, dan aturan hukum serta kebijakan untuk menarik pembayaran.
Pembangunan berkelanjutan ditafsirkan dlm berbagai cara antara lain dlm bidang ekonomi & ekologis sebagai disiplin yang berbeda menawarkan perspektif tertentu. Ecological Economics (EE) mengungkapkan bahwa ekonomi merupakan subsistem lokal yang lebih besar dan ekosistem global yang membatasi pertumbuhan fisik ekonomi. EE ditandai dg penggunaan indikator fisik (materi, energi, kimia, biologi) dan analisis berbagai sistem multidisipliner yang bersifat komprehensif. Ekonomi sumberdaya dan lingkungan (environment and resource economic/ERE) terkait dg skala versus alokasi. ERE mempelajari alokasi optimal atau efisiensi penggunaan sumber daya yang langka. ERE menganggap pembangunan yang berkelanjutan identik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Weak sustainability = economic capital & natural capital Economic Capital (e.g. mesin, tenaga kerja, dan pengetahuan) Natural capital ( e.g. sumber daya alam, lingkungan, & alam) Weak sustainability diartikan kebiasaan mempertahankan “total capital” ( economic & natural capital) Setiap penurunan kesejahteraan berkonotasi pembangunan yang tidak berkelanjutan. Strong Sustainability = economic capital dan natural capital dipertahankan secara terpisah. Sumber daya alam dianggap sebagai input yang penting dalam produksi ekonomi, konsumsi dan kesejahteraan yang tidak dapat diganti oleh kapital buatan. Pengakuan integritas lingkungan dan ‘hak alam’ (bioetika). Aversi resiko dalam kombinasi dengan perubahan yang tidak dapat diubah dalam kapital alam. Dalam konteks ini, istilah stabilitas, resiliensi, keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem (Costanza et al., seringkali disebutkan.
Indikator ekologi ( e.g keanekaragaman hayati) versus indikator fisik (materi atau energi). Kapital stock versus indikator arus. Sumber versus indikator-indikator efek. Moneter versus indikator lain. Berkelanjutan versus indikator kemajuan
Kebijakan berkelanjutan meliputi semua regulasi lingkungan. Berbagai kebijakan atau instrumen tertentu secara khusus difokuskan pada persoalan berkelanjutan jangka panjang.
Kebijakan yang ditujukan untuk mengubah pilihan konsumen akan berpengaruh ketika pilihan yang berkuasa tidak konsisten dengan tujuan jangka panjang (Norton et al., 1998).
Perspektif ‘hierarki kebutuhan’ berhubungan dengan gagasan berkelanjutan yang kuat yang menekankan keunikan dan non-substitutability barang atau pelayanan yang disediakan oleh alam (Stern, 1997; Blamey dan Common, 1999).
Kebijakan di bawah ketidakyakinan harus bergabung dengan berbagai strategi seperti peniruan dan pencarian kekayaan, dan bertujuan meningkatkan atau mempertahankan perbedaan pengetahuan, teknologi dan perilaku (Roe, 1996).
Daya tahan dibutuhkan disebabkan kegagalan institusi, ilmu pengetahuan ekologi, atau kebijakan ekonomi untuk membalikkan manajemen sumber daya yang tidak berkesinambungan atau untuk mengurangi konsekuensi lingkungan berskala besar dari pemanfaatan sumber daya.
Daya tahan meliputi pengenalan dinamika dari sistem dan fungsi yang dimainkan ekosistem dalam menjaga dan mempermudah masyarakat manusia dan dalam mempromosikan kekuatan atau daya tahan dari sistem ekologi.
Daya tahan merupakan karakteristik penting dari masyarakat dimana risiko lingkungan dan sosial menyerap pengambilan keputusan.
Kepentingan ekonomi global, penyalahgunaan hak properti, dan akses yang tidak simetris terhadap kekuatan dan informasi digabungkan untuk menciptakan kondisi lingkungan menjadi kritis, dan populasi menjadi rawan.
Berkelanjutan adalah ‘memenuhi kebutuhan saat ini tanpa melakukan kompromi perihal kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (World Commission on Environment dan Development, 1987). Tujuan berkelanjutan bisa dicapai dengan pengaturan yang mencakup substitusi produksi dan konsumsi. Pengaturan harus bersandarkan pada kemajuan teknologi yang berkesinambungan dan akumulasi modal untuk kompensasi pertumbuhan populasi dan berkurangnya sumber daya alam (Solow, 1974). Berkelanjutan yang lemah bersandar pada teknologi, substitusi modal untuk sumber daya alam dan kemampuan pasar untuk mentransfer insentif yang tepat. Berlanjutan yang kuat (komitmen mengkompensasi kekurangan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dengan memperbesar modal yang secara ekonomi ekivalen dg sumber daya yang dapat diperbaharui sampai kepada level berkelanjutan (‘tebang satu pohon’, ‘tanam satu pohon’).
Key Principles For Sustainable Development Strategies 1
People-centred. An effective strategy requires a people-centred approach, ensuring long-term beneficial impacts on disadvantaged and marginalized groups, such as the poor.
2
Consensus on long-term vision. Strategic planning frameworks are more likely to be successful when they have a long-term vision with a clear timeframe upon which stakeholders agree. At the same time, they need to include ways of dealing with short- and medium-term necessities and change. The vision needs to have the commitment of all political parties so that an incoming government will not view a particular strategy as representing only the views or policies of its predecessor.
3
Comprehensive and integrated. Strategies should seek to integrate, where possible, economic, social and environmental objectives. But where integration cannot be achieved, trade-offs need to be negotiated. The '`entitlements and possible needs of future generations must be factored into this process.
4. Targeted with clear budgetary priorities. The strategy needs to be fully integrated into the budget mechanism to ensure that plans have the financial resources to achieve their objectives, and do not only represent 'wish lists'. Conversely, the formulation of budgets must be informed by a clear identification of priorities: Capacity constraints and time limitations will have an impact on the extent to which the intended outcomes are achieved. Targets need to be challenging - but realistic in relation to these constraints. 5. Based on comprehensive and reliable analysis. Priorities need to be based on a comprehensive analysis of the present situation and of forecasted trends and risks, examining links between local, national and global challenges. The external pressures on a country-those resulting from globalization, for example, or the
impacts of climate change - need to be included in this analysis. Such analysis depends on credible and reliable information on changing environmental, social and economic conditions, pressures and responses, and their correlations with strategy objectives and indicators. Local capacities for analysis and existing information should be fully used, and different perceptions among stakeholders should be reflected. 6. Incorporate monitoring, learning and improvement. Monitoring and evaluation need to be based on clear indicators and built into strategies to steer processes, track progress, distil and capture lessons, and signal when a change of direction is necessary, 7. Country-led and nationally-owned. Past strategies have often resulted from external pressure and development agency requirements, It is essential that countries take the lead and initiative in developing their own strategies if they are to be enduring.
8. High-level government commitment and influential lead institutions. Such commitment - on a long-term basis - is essential if policy and institutional changes are to occur, financial resources are to be committed and for there to be clear responsibility for implementation, 9 Building on existing mechanism and strategies. A strategy for sustainable development should not be thought of as a new planning mechanism but instead build on what already exists in the country, thus enabling convergence, complementarity and coherence between different planning frameworks and policies, This requires good management to ensure coorcharlion of mechanisms and processes, and to identify and resolve potential conflicts, The latter may require an independent and neutral third party to act as a facilitator. The roles, responsibilities and relationships between the different key participants in strategy processes must be clarified early on.
10. Effective participation, Broad participation helps to open up debate to new ideas and sources of information: expose issues that need to be addressed; enable problems, needs and preferences to be expressed; identify the capabilities required to address them; and develop a consensus on the need for action that leads to better implementation. Central government must be involved (providing leadership, shaping incentive structures and allocating financial resources) but multi-stakeholder processes are also required involving decentralized authorities, the private sector and civil society, as well as marginalized groups. This requires good communication and information mechanisms with a premium on transparency and accountability. 11. Link national and local levels. Strategies should be two-way iterative processes within and between national and decentralized levels. The main strategic principles and directions should be set at the central level (here, economic, fiscal and trade policy, legislative changes, international affairs and external relations, etc, are key responsibilities). But detailed planning, implementation and monitoring would be undertaken at a decentralized level, with appropriate transfer of resources and authority. 12. Develop and build on existing capacity, At the outset of a strategy process, it is important to assess the political, institutional, human, scientific and financial capacity of potential state, market and civil society participants. Where needed, provision should be made to develop the necessary capacity as part of the strategy process. A strategy should optimize local skills and capacity both within and outside government.
Apa strategi analisis yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan? Bagaimana menganalisis stakeholder? Bagaimana analisis dilakukan? Bagaimana mekanisme analisis pengembangunan berkelanjutan ? Bagaimana analisis skenario pembangunan berkelanjutan? Pokok-pokok analisis: Analisis Stakeholder; Analisis keberlanjutan; Strategi proses/mekanisme analisis; Analisa Skenario; Analisis dan pemeringkatan Pilihan; Tinjauan ulang keberhasilan strategi.
Menggunakan pendekatan account, narrative assesment dan assesmen berbasis indikator.
Analisis spasial; Sistem nilai nasional; Simpanan asli domestik; Pemanfaatan ekologi; Jumlah sumber daya alam; Indeks pembangunan manusia; Analisis keberlangsungan hidup; Pemetaan kebijakan, Asesmen strategi lingkungan; Analisis issu berbasis masyarakat
Prinsip dasar; 1) pelibatan dan penginformasian stakeholder melalui proses partisipasi dan demokrasi. 2) penggunaan metode yang berguna dan berpartisipasi dalam analisis. 3) memuat peran pakar analisis independen. 4) sistem berkembang secara terus menerus dan terkordinasi pada penumbuhan pengetahuan. 5) kesesuaian kriteria untuk pengutamaan analisis. 6) kepastian tujuan analisis jelas. 7) menyesuaikan atau memadukan jenis-jenis hasil dengan analisis dan siapa yang menggunakannya.
Terdapat berbagai pilihan metode dan pendekatan (pendekatan peninjauan dampak, klasifikasi kesesuaian lahan, analisis keefektifan biaya, model-model makro ekonomi dan tingkah laku, analisis multi kriteria, dan analisis pengambilan keputusan)
Langkah dasar: tabulasi, mengembangkan matriks, identifikasi resiko dan asumsi pengaruh disain, indentifikasi kesesuain pendekatan.
Keterbatasan analisis stakeholder antara lain, adanya tumpang tindih antar stakeholder, adanya perubahan kelompok stakeholder dengan berlalunya waktu, resiko kerja yang berkaitan dengan kategorisasi dan tanggapan, perbedaan dan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan nilai, analisis bisa mengidentifikasi masalah tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tepat.
Konsensu s pada visi dan prioritas tujuan PB
Asesmen isu PB dan prioritas debat
Monitir dampak PB
Komunikasi Partisipasi Komunikasi Koordinasi Partisipasi Informasi Koordinasi Pembelajaran
Perencan aan & investasi untuk PB
Informasi Pembelajaran Monitor mekanis me strategi
Arus pengutam aan PB control dan insentuf
Pemberd ayaan dan membang un kapasitas
Kerangka analisis Menggunakan kerangka pembangunan berkelanjutan (Analisis kontek ekonomi, Uraian mekanisme Keterkaitan)
PARTICIPATION AND COMMUNICATION
How can sustainable development be communicated successfully? -
By recognizing that it is specific issues that interest people, rather than the whole of the SD agenda: 'If you replaced all the various eco-labels with one saying "certified sustainable" it might on the surface be simple and more rigorous, but a lot of enthusiasm would collapse.' (Corporate social responsibility consultant)
-
In other words, breaking SD down into manageable pieces that make sense to people in their context. No forbidding the words 'sustainable development' but adding the message that `this idea/initiative contributes to sustainable development'.
-
By using opportunities to demonstrate links between the issues that matter to people - for example trade terms and environment, fuel use and flooding through climate change.
-
By presenting the positive side, not just the negative. Too often, problems are presented, implying that She is about what you cannot do. In contrast, SD communications should emphasize opportunities, ideas and' innovations that excite people about the future, and show what roles people can play in it.
-
This will often mean focusing on the doable and immediate - recycling and local environmental clean-ups; and adding messages on the broader, longer-term context for these activities.
-
It will also mean illustrating options for the future that interest people: for example, low-energy housing arid transport, community action to remove homelessness, farmers' markets that strengthen rural economies and provide healthier food.
-
By using good communications practice; asking people what concerns them, and what they can do, and not just telling them what to do; spinning stories about what has worked, and not just presenting abstract; 'recommendations'; using straightforward language rather than jargon; knowing the audiences and their concerns and not just the subject and its complexities. This approach works for the `specialists', too.
-
By opening up workshops and conferences to other stakeholders who will be comfortable with the above and not feel obliged to talk about SD among `insiders' only. SD does not need `dumping down' to do this; it needs `opening up'.
Education for sustainable development needs to meet three important goals (adapted from the Declaration, UNESCO 1977): - To foster awareness and understanding of the interdependence of the economic, social and ecological dimensions of development, in both urban and rural areas, and the need to deal with these holistically as well as with political, technological, legislative, cultural and aesthetic concerns. - To provide every person with opportunities to acquire the knowledge, values, attitudes, commitment and skills needed to contribute to sustainable development. - To create new patterns of behavior among individuals, groups and society as a whole towards the environment, society and the economy. - To meet these three goals, education initiatives should: - evolve within the existing education system;
- focus on sustainable development at all levels in the formal education system; adopt interdisciplinary methods; - take a global perspective while also having regard to regional differences; - promote the value of local, national and international cooperation in making progress towards sustainable development; - focus on both current and future situations; - centre an practical problems that relate directly to the students` immediate environment;
- aim to instill an ethic of conservation; - include comprehensive non-formal education programmers to provide information about sustainable development to a wider segment of the population than is possible through formal means; - be a continuous, life-long process, both in school and beyond; - emphasize active stakeholder participation in preventing and solving development problems.
MONITORING DAN EVALUASI UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN The Principles for assessing progress towards sustainable development 1. Guiding Vision and Goals - be guided by a clear vision of sustainable development and goals that define that vision. 2. Holistic Perspective, • include review of the whole system as well as its parts; • consider the well-being of social, ecological and economic subsystems, their state as well as the direction and rate of change of that state, of their component parts, and the interaction between parts; • consider both positive and negative consequences of human activity, in a way that reflects the costs and benefits for human and ecological systems, in monetary and non-monetary terms.
3. Essential Elements • consider equity and disparity within the current population and between present and future generations, dealing with such concerns as resource use, over-consumption and poverty, human rights, and access to services, as appropriate; • consider the ecological conditions on which life depends; • consider economic development and other, non-market activities that contribute to human/social well-being. 4. Adequate Scope
• adopt a time horizon long enough to capture both human and ecosystem timescales • thus responding to needs of future generations as well as those current to short-term decision-making; • define the space of study large enough to include not only local but also long distance impacts on people and ecosystems; • build on historic and current conditions to anticipate future conditions - where we want to go, where we - could go
5. Practical focus – Be Based on. • an explicit set of categories or an organizing framework that links vision and goals to indicators and assessment criteria; • a limited number of key issues for analysis; • a limited number of indicators or indicator combinations to provide a clearer signal of progress; • standardizing measurement wherever possible to permit comparison; • comparing indicator values to targets, reference values, ranges, thresholds or direction of trends, as appropriate. 6. Openness • make the methods and data that are used accessible to all; • make explicit all judgments, assumptions and uncertainties in data and interpretations. 7. Effective Communication
• be designed to address the needs of the audience and set of users; • draw from indicators and other tools that are stimulating and serve to engage decision-makers; • aim, from the outset, for simplicity in structure and use of clear and plain language.
8. Broad Participation. • obtain broad representation of key grass-roots, professional, technical and social groups - including youth, women and indigenous people - to ensure recognition of diverse and changing values; • ensure the participation of decision-makers to secure a firm link to adopted policies and resulting action 9. Ongoing Assessment. • develop a capacity for repeated measurement to determine trends; • be iterative, adaptive and responsive to change and uncertainty because systems are complex and change frequently; • adjust goals, frameworks and indicators as new insights are gained; • promote development of collective learning and feedback to decision-making. 10. Institutional Capacity. Continuity of assessing, progress towards sustainable development should be assured • clearly assigning responsibility and providing ongoing support in the decision-making process; • providing institutional capacity for data collection; maintenance and documentation; • supporting development of local assessment capacity,
Rujukan Buku Utama : 1. Handbook Of Sustainable Development 2. Berry Dalal – Clyton and Stephen Bass (2002) : Sustainable Development Strategies A Resource Book, UNDP, London Sterling, VA 3. Jaciues Delors (1996) : Learning The Treasure Within 4. Michael Marquardt (1994) : The Global Learning Organization.
