TRANFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN Oleh: Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
OUTLINE PENDAHULUAN BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN STRATEGI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN LAMPIRAN
PENDAHULUAN
AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)
Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah: Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 6: Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT dan DAYA SAING di pasar internasional; Nawa Cita 7:Mewujudkan KEMANDIRIAN EKONOMI dengan menggerakan SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah Daya saing daerah ditentukan oleh DESA dan KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI; Percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pergurun tinggi dan Swasta yang solid dan berkelanjutan.
TRANSFORMASI KEUNGGULAN 2025 Keunggulan
2020
Keunggulan Kompetitif
2013 Keunggulan
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
Komparatif
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner 5
Kompetitif
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta •SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
5
PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES AKUMULASI MODAL (ASET)
Aset ekonomi
Aset sosial
Aset SDA dan Lingkungan
t0 • • • •
Aset ekonomi
Aset sosial
Aset SDA dan Lingkungan
Akumulasi modal sosial (Social Capital Accumulation) Akumulasi modal fisik (Physical Capital Accumulation) Akumulasi modal ekonomi (Economic Capital Accumulation) Akumulasi modal pengetahuan (Knowledge Capital Accumulation)
tn
TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA Masyarakat Berkembang
Masyarakat Maju
Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)
Masyarakat Tradisional SDM Institusi Teknologi Informasi
Prasarana Ruang
(darat dan laut)
SDA
Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan
Berburu dan Pengumpul
Berpindah dan Bertani
Kalimantan dan Sulawesi
Pertanian dan Pertambangan
Jawa dan Sumatera
Manufaktur dan Jasa
Sintesis dan Daur Ulang
Kemajuan suatu daerah ada Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed)
RPJMN 2015-2019
(TRISAKTI DAN NAWA CITA)
POTENSI DAERAH • Perikanan dan Kelautan • Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan • Pariwisata • Jasa
• • • • •
• • • • •
STARTEGI DAN KEBIJAKAN
FAKTOR PENENTU
Kesesuaian RTRW Kesiapan Lahan Keterlibatan Masyarakat Kesiapan Pemda Kerjasama Perguruan Tinggi dan Kerjasama Swasta
• • • • •
Budidaya Produksi Destinasi Wisata
MASALAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
• • • • • •
Kemiskinan Pengangguran Ketertinggalan Keterisolasian Rawan bencana
MANAJEMEN KINERJA PEMDA
Regulasi Pengorganisasin Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi
TRANFORMASI DAN AKELERASI PEMBANGUNAN
Pelayanan Dasar Sumber Daya Manusia Prasarana dan Sasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Manajemen Tata Kelola
Pengolahan
(Iptek, Prasarana dan Sarana)
Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan Festival)
Pemasaran (Media, Promosi, Networking)
Pemasaran
(Media, Promosi, Networking)
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Perdagangan, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah
Pendapatan Pendapatan
EVALUASI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2015-2019
MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019 RENCANA
RENCANA
SASARAN NASIONAL
RPJMN 2015-2019 2017
PERSIAPAN
2016
MONITORING
EVALUASI
2015
2018
2019
1. Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten 2. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24% 3. Berkurangnya persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14% 4. Meningkatnya IPM daerah tertinggal menjadi 69,6 5. Berkurangnya 4.500 desa tertinggal menjadi desa berkembang 6. Meningkatnya 1.800 desa berkembang menjadi desa mandiri 7. Menguatnya keterkaitan desa-kota dan ekonomi di 39 kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri 8. Terbangunnya dan berkembangnya 130 kawasan transmigrasi/65 satuan permukiman transmigrasi untuk percepatan desa berkembang 9. Menurunnya Indeks Risiko Bencana sebesar 30% di 136 kabupaten/kota pusat pertumbuhan yang memiliki risiko bencana tinggi Tercapai/on-track/ on-trend
Keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019.
Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
2
SASARAN RPJMN 2015-2019 2014
INDIKATOR
(Baseline)
2015
2016
2017
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & KAWASAN PERBATASAN Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6.89 6.96 7.02 7.08 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 16.42 16 15.42 14.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67.46 68.13 68.49 68.84 Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan 3 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan 111 lokpri 50 lokpri 100 lokpri 150 lokpri Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN) -7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang -500 desa 1.500 desa 3.000 desa Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri -200 desa 600 desa 1.200 desa Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri
--
14 Kaw
28 Kaw
2018
2019
7.15 14.43 69.18 10 PKSN 187 lokpri 7 PLBN
7.24 14 69.59 10 PKSN 187 lokpri 7 PLBN
4.500 desa 1.800 desa
5.000 desa 2.000 desa
39 Kaw
39 Kaw
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan 130 Kaw/ 65 14 Kaw/ 7 SP 43 Kaw/ 22 SP 86 Kaw/ 43 SP desa berkembang SP SASARAN REFORMA AGRARIA Pengukuran dan Pemetaan Dasar 14.960.000 14.985.000 5.690.000 330.000 12.670.000 Sertipikat Prona 877.777 922.155 2.513.702 7.646.605 Sertipikat Redistribusi TORA -92.274 66.973 23.925 23.925 Sertipikat Konsolidasi Tanah 1.850 11.500 2.170 2.520 SASARAN PENURUNAN IRBI Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional 156.3 137.5 151.6 146.9 142.2 Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional 169.4 149 164.3 159.2 154.1
144 Kaw/ 72 SP 18.100.000 7.726.555 23.925 2.680 132.8 144
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN Satuan
Jumlah Daerah Tertinggal
Kabupaten
Kabupaten terentaskan
Kabupaten
Rata-rata pertumbuhan persen ekonomi di daerah tertinggal Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
(%)
2014 (baseline) 122 (termasuk 9 DOB)
2015 Target
7,10
2016 Ralisasi
Target
Target 2019
Ralisasi
*)
-
*)
-
*)
-
*)
-
6.55
6.96
16.64
16.00
68.46
68.13**
7.02 15.42
18.77
59.87***
68.49**
Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
42
80
7.24
Terdapat perubahan asumsi dasar makro & tahun dasar
Belum tersedia data
14.00
Terdapat penyesuaian data dengan nasional
Belum tersedia data
69.59**
Belum tersedia data
PKSN
3
-
2
10
9
10
PLBN
-
-
-
7
7
7
111
50
50
100
78
150
12
10
10
30
20
32
Lokpri Kecamatan
Pulau-Pulau Kecil Terluar
*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun **) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019. ***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru. 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw) 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)
On track/on tercapai
trend/
Tidak dapat diperbandingkan
Terdapat perubahan metode perhitungan
Perlu kerja keras
REVISI TARGET
Sasaran
Sangat sulit tercapai
4
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN Satuan
Jumlah Daerah Tertinggal
Kabupaten
Kabupaten terentaskan
Kabupaten
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
persen
(%)
2014 (baseline) 122 (termasuk 9 DOB)
2015 Target
7,10
2016 Ralisasi
Target
Target 2019
Ralisasi
*)
-
*)
-
*)
-
*)
-
6.96
16.64
16.00
68.46
68.13**
7.02
6.55
15.42
18.77
68.49**
59.87***
Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
42
80
7.24
Terdapat perubahan asumsi dasar makro & tahun dasar
Belum tersedia data
14.00
Terdapat penyesuaian data dengan nasional
Belum tersedia data
69.59**
Belum tersedia data
PKSN
3
-
2
10
9
10
PLBN
-
-
-
7
7
7
111
50
50
100
78
150
12
10
10
30
20
32
Lokpri Kecamatan
Pulau-Pulau Kecil Terluar
*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun **) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019. ***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru. 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw) 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)
On track/on trend/ tercapai
Tidak dapat diperbandingkan
Terdapat perubahan metode perhitungan
Perlu kerja keras
REVISI TARGET
Sasaran
Sangat sulit tercapai
4
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN PERDESAAN 2014 (baseline)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target 2019
desa
20.432 *)
500
N/A**)
1.000
N/A**)
5.000
2. meningkatkan jumlah desa desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
50.763 *)
400
N/A**)
400
N/A**)
2.000
-
***)
***)
14
14
39
619
14
37
43
54
144
Sasaran 1. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
3. menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa
Satuan
pusat pertumbuhan
4. membangunan dan mengembangkan kawasan kawasan transmigrasi untuk transmigrasi percepatan desa berkembang
2015
2016
Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks Pembangunan Desa. **) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali. ***) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.
Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
*)
On track/on trend/ tercapai
Perlu kerja keras
Sangat sulit tercapai
4
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 2014 Sasaran
Satuan
Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional Keterangan
On track/on trend/ tercapai
1
%
%
2015
(baseline) Target *
156.3
169.4
151.6
164.3
2016
Realisasi
**)
**)
Target 2019*
Target*
Realisasi
146.9
Belum tersedia data
137.5
132.8
159.2
Belum tersedia data
149.0
144
Perlu kerja keras
2
Target 2018*
Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
Sangat sulit tercapai :
3
*) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota **) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena perhitungan Indeks Risiko Bencana baru dilakukan pada awal tahun 2016 dan membutuhkan monitoring evaluasi penilaian kapasitas perangkat daerah dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 71 Indikator sebagai metode pengukuran 15
PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RPJMN 2015-2019 (1/2) Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Dating 8.00
7.00
6.89
5,6-5,8
6.00 5.00
7.08
7.02
6.96
6,4-6,6
7.24 7.15 6,9-7,1 6,7-6,9
6,0-6,2
5.39
4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2014
2015
2016
Semula
2017 Menjadi
2018
2019
Terdapat perubahan asumsi dasar makro Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 5,1 persen Terdapat perubahan tahun dasar tahun 2000 menjadi 2010 Mempertimbangkan capaian tahun 2015 = sebesar 6,55% (sumber: Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015, BPS), maka ditargetkan perekonomian daerah tertinggal dapat tumbuh rata-rata 6,3% per tahun & ditargetkan tahun 2019 sebesar 6,97,1% Perlu adanya treatment khusus pada daerah tertinggal yang mengalami kontraksi perekonomian tinggi seperti di Kalimantan, Papua dan juga daerah tertinggal dengan PDRB yang rendah 16
PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019 (2/2) Terdapat penyesuaian data kemiskinan tahun dasar dengan data nasional (sumber data: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, BPS) Sejalan dengan kondisi nasional, pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus pada daerah tertinggal yang mengadapi tingkat kemiskinan tinggi (>target RKP 2018 10%) dan pengangguran yang tinggi (>target RKP 2018 5,5%)
Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Kemiskinan di Daerah Tertinggal 20.0% 18.0%
18.8%
18.0%
17,5-18% 16-16,5%
16.0%
16.4%
16.0%
15,5-16%
15-15,5%
15.4% 14.9%
14.0%
14.4%
14.0%
12.0% 10.0% 2014
2015
2016
2017
Semula Terdapat perbedaan metode perhitungan IPM Target dihitung berdasarkan data back casting IPM per kabupaten dengan metode baru periode 2010-2015 (sumber data: http://ipm.bps.go.id/data/nasional) Strategi peningkatan IPM difokuskan pada kabupaten dating dengan IPM rendah (
No
2018
2019
67.46
68.49
68.84
69.18
69.59
62.78
59.23
60.63
59.87
61.34
62.06
56.00 52.00
2014
2015
2016 Semula
2017 Menjadi
2018
2019
No
Wilayah
Kabupaten
1 Sumatera
Aceh Singkil
2 Jawa
Pandeglang
10,43
10,22
3 Nusra
Lombok Tengah
16,26
7,42
4 Nusra
Lombok Timur
19,14
6,46
Seram Bagian Barat Seram Bagian 13 Kep Maluku Timur 14 Kep Maluku Buru Selatan
5 Nusra
Dompu
15,11
5,56
15 Papua
6 Nusra
Sumbawa Barat
16,97
7,98
16 Papua
7 Kalimantan Landak
13,51
5,81
8 Sulawesi
Sigi
12,75
9 Sulawesi
Konawe
16,09
10 Sulawesi
Gorontalo Utara
18,93 22,1
No
64.00 60.00
Kemiskinan Penanggura 2015 n 2015 >10% >5,5% 21,72 7,03
Pulau
12 Kep Maluku
Kemiskinan Penanggura 2015 n 2015 >10% >5,5% 26,35
8,21
25,37
6,18
17,58
9,14
Teluk Bintuni
36,66
6,87
Sorong
33,35
5,66
17 Papua
Raja Ampat
20,94
5,59
5,74
18 Papua
Merauke
11,1
9,08
10,70
19 Papua
Nabire
24,37
10,14
5,61
20 Papua
Biak Numfor
27,23
10,08
12,75
21 Papua
Supiori
39,25
10,75
22 Papua
Deiyai
45,74
5,64
Menjadi
72.00
68.13
Kabupaten
11 Kep Maluku Maluku Tengah
Perubahan Target RPJMN 2015-2019 IPM di Daerah Tertinggal
68.00
Wilayah
Kab/Kota
IPM
Rata-rata Laju Kenaikan IPM 2010-2015
1
Sumatera
Nias Barat
58,25
1,25%
2
Sumatera
Kepulauan Mentawai
57,41
0,62%
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nusa Tenggara Nusa Tenggara Nusa Tenggara Nusa Tenggara Nusa Tenggara Maluku Maluku Maluku Papua Papua Papua Papua Papua Papua
Alor Rote Nda Sumba Barat Daya Manggarai Timur Malaka Maluku Barat Daya Pulau Morotai Pulau Taliabu Maybrat Paniai Boven Digoel Mappi Lanny Jaya Deiyai
58,50 58,32 57,91 56,83 57,51 58,64 59,27 58,26 55,78 54,20 59,02 56,11 44,18 48,28
1,08% 1,26% 0,56% 0,93% 1,21% 1,01% 1,15% 1,23% 1,15% 0,62% 1,01% 0,74% 1,27% 1,15%
17
ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH TAHUN 2016 WILAYAH SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA TOTAL
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 2017 (Rp. Juta) (%) (Rp. Juta) 26 6.851.757 13.900.538 30 7.742.110 10.090.094 9 2.255.279 5.583.367 15 3.815.923 8.590.687 7 1.891.945 4.731.792 4 951.193 2.522.538 10 2.607.741 4.491.047 26.115.948 100 49.910.063
Dana Desa (%)
28% 20% 11% 17% 9% 5% 9% 100%
2015 2016 (Rp. Miliar) % (Rp. Miliar) % 30% 30% 6.257 17.997 32% 32% 6.699 19.187 9% 9% 1.812 5.258 11% 11% 2.376 6.873 5% 5% 1.115 3.225 3% 3% 625 1.794 9% 9% 1.883 5.665 20.766 100,00 60.000 100,00
Investasi PMA WILAYAH SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA TOTAL
2010 (US$ Juta) 747 11.777 224 2.011 859 249 347 16.215
%
5% 73% 1% 12% 5% 2% 2% 100%
2015 (US$ Juta) 3.733 15.929 769 5.843 1.560 286 1.156 29.276
Alokasi dana transfer daerah (DAK dan Dana Desa) TIDAK MEMIHAK (AFIRMATIF) terhadap wilayah timur Indonesia. Alokasi KBI jauh lebih besar dibanding KTI terutama Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Investasi PMDN %
13% 54% 3% 20% 5% 1% 4% 100%
2010 (US$ Juta) 4.224 35.454 1.806 14.576 4.338 229 60.626
%
7% 58% 3% 24% 7% 0% 0.4% 100%
2015 (US$ Juta) 37.752 105.009 1.644 20.007 13.668 48 1.339 179,466
Kredit Perbankan %
21% 59% 1% 11% 8% 0.03% 1% 100%
2010 (Rp. Juta) 2.909.267 13.878.402 1.107.361 858.798 201.939 68.124 119.017 19.142.909
% 15%
72% 6% 4% 1% 0.4% 1% 100%
2015 (Rp. Juta) 6.956.623 33.076.014 2.865.978 2.241.382 565.480 184.122 386.138 46.275.737
%
15% 71% 6% 5% 1% 0.4% 1% 100%
Investasi baik dalam negeri maupun asing masih TERPUSAT di JAWA-BALI dengan share yang sangat besar dan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dengan wilayah Maluku dan Papua
18
PERTANYAAN KRITIS 1. Bagaimana membangun desa, kawasan dan daerah sebagai bentuk pelaksanaan NAWA CITA secara NYATA, TERUKUR dan SISTEMATIK? 2. Bagaimana STRATEGI, RENCANA dan TAHAPAN INVESTASI PENGEMBANGAN DESA, KAWASAN dan DAERAH? 3. Bagaimana mengukur PERKIRAAN MANFAAT dan DAMPAK pengembangan DESA, KAWASAN dan DAERAH? 4. Bagaimana membangun KERJASAMA, KOORDINASI dan SINERGI PEMERINTAH, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, SWASTA dan MASYARAKAT yang solid? 5. Bagaimana POLA MANAJEMEN ASSET DAERAH dan MANAJEMEN KAWASAN PERDESAAN yang BAIK, ADIL, MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN? 6. Bagaimana BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) pembagunan desa, kawasan dan daerah.
19
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017
20
SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2017 1. RKP 2017 sebagai ACUAN UTAMA dengan pendekatan MONEY FOLLOW GOALS and PROGRAMS; 2. Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan 1) AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH 2) TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT; 3. Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali; 4. Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH. 5. Perbadingan atau BENCHMARKING tentang manfaat dan dampak.
BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
JEPANG
INDONESIA
JEPANG
INDONESIA
JEPANG
INDONESIA
