EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh: SETIYONO Dosen Fakultas Hukum – Univ. Trisakti

ABSTRAK Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah. Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Hukum Ekonomi Islam

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

Pendahuluan negara negara

Negara Indonesia merupakan

stabilitas nasional yang sehat dan

yang

dinamis (Nindyo Pramono, 1997 : 1)

dikategorikan

berkembang.

sebagai

Seiring dengan

Adapun

pelaksanaan

karakteristik dari negara berkembang

pembangunan nasional tersebut maka

adalah adanya kegiatan pembangunan di

pembangunan

segala

memperoleh skala prioritas. Adapun

memiliki

bidang

yang

tujuan

Pembangunan

masing-masing atau

nasional

di

bidang

ekonomi

sasaran.

sasaran umum dari pembangunan di

tersebut

bidang

ekonomi

adalah

untuk

dilakukan dengan berlandaskan pada

terciptanya perekonomian yang mandiri

Trilogi

dan

Pembangunan,

yaitu

adanya

pemerataan pembangunan dan hasil-

andal

peningkatan

kemakmuran rakyat yang merata.

hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 48

dengan

Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005


Untuk mencapai pertumbuhan

mendukung pelaksanaan pembangunan

dan pemerataan pembangunan bidang

di bidang ekonomi. Adapun sarana

ekonomi

penunjang

tersebut

kebijakan

moneter

mendorong

maka

pembuatan

diarahkan

agar

yang

dimaksud

adalah

untuk

dengan dibuatnya tatanan hukum yang

lembaga-lembaga

mampu mendorong, mengarahkan dan

keuangan dapat meningkatkan volume

mengendalikan

dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan

pembangunan

pada alasan bahwa dana masyarakat

Pembentukan tatanan hukum tersebut

mempunyai peran penting dalam proses

merupakan bagian dari politik hukum

pembangunan negara. Selain berfungsi

nasional yang mengamanatkan untuk

sebagai modal utama dalam rangka

melakukan pembuatan dan pembaruan

pembangunan suatu negara maka dana

terhadap produk-produk hukum yang

masyarakat

sesuai

tersebut

juga

memiliki

berbagai

kegiatan

bidang

ekonomi.

di

dengan

tingkat

perubahan

dampak positif yang berupa mengurangi

masyarakat (Mahfud M.D, 1998 : 9 dan

tingkat ketergantungan negara terhadap

Bagir Manan, 1996 : 8-14).

sejumlah pinjaman asing baik yang

Pada

dasarnya,

proses

berasal dari suatu organisasi keuangan

pembentukan dan perubahan produk

internasional ataupun dari negara-negara

hukum

asing lainnya (Nindyo Pramono, 1997:

pertumbuhan

1-2)

masyarakat merupakan refleksi dari Pembuatan kebijakan hendaknya

harus

didasarkan

pertimbangan

pada

yang

beberapa

tepat

dan

yang

disesuaikan dan

dengan

perkembangan

sifat norma hukum sebagai suatu norma dinamis (Setiyono, 2001 : 70). Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu

proporsional. Hal ini bertujuan agar

berubah

pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak

dengan

menimbulkan dampak yang merugikan

masyarakat. Hal ini sesuai dengan

bagi masyarakat. Selain itu, faktor

pendapat yang dikemukakan oleh kaum

pengawasan juga merupakan hal yang

Savignian yang menjelaskan bahwa

sangat

proses

hukum yang bersifat ideal adalah

telah

hukum yang akan selalu beradaptasi

diperlukan

implementasi

dalam

kebijakan

yang

dibuat.

dan

dengan Selain pengaturan melalui sarana

kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang

lainnya

yang

berkembang

berkembangnya

tingkat

masyarakat

seiring suatu

perkembangan

(Theo Huijbers, 1984:

118).

dapat


49


Dibentuknya

Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

dengan nama reksa dana (Setiyono, 2003 : 5).

Modal (untuk selanjutnya disebut dengan

Dengan adanya lembaga reksa

UUPM) diharapkan dapat memenuhi

dana diharapkan dapat menciptakan

tingkat kebutuhan masyarakat khususnya

persepsi baru bahwa untuk berinvestasi

untuk mendorong, mengarahkan dan

di pasar modal sangat mudah dan

mengendalikan

kegiatan

diperlukan modal yang tidak terlalu

pembangunan di bidang ekonomi. Selain

besar. Selain itu, munculnya lembaga

itu, dengan adanya UUPM diharapkan

reksa dana juga merupakan simbol

pasar

memberikan

yang mempertegas persepsi bahwa

kontribusi yang lebih besar sehingga

pasar modal bukan merupakan wadah

tujuan dari sasaran umum pembangunan

yang didominasi dan dimonopoli oleh

di

investor-investor yang memiliki modal

berbagai

modal

bidang

dapat

ekonomi

khususnya

yang

dapat

tercapai,

terkait

dengan

besar

saja.

Melalui

reksa

dana,

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam

masyarakat strata menengah bawah

rangka mencapai tujuan tersebut, maka

dapat

pasar modal memiliki peran strategis

melakukan investasi dan juga untuk

yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi

menikmati

dunia

wahana

janjikan dari saham dan instrumen

termasuk

investasi lainnya. Hal tersebut seiring

usaha

investasi

bagi

dan

sebagai

masyarakat

investor kecil maupun menengah. Seiring

dengan

peran

pula

berpartisipasi

keuntungan

yang

untuk

men-

dengan tujuan utama pendirian reksa pasar

dana, yaitu untuk memperluas basis

modal tersebut maka seringkali terdapat

pemodal lokal. Semakin luas basis

suatu persepsi yang muncul dalam benak

tersebut maka semakin berkembang

masyarakat umum, khususnya bagi calon

pula pasar modal di Indonesia (Felia

investor, bahwa untuk dapat berinvestasi

Salim, 1997 : 113).

di pasar modal memerlukan modal yang

Dalam

perkembangannya,

cukup besar dan keahlian khusus untuk

kemudian muncul bentuk inovatif dari

menganalisis pergerakan harga saham

lembaga reksa dana yang mekanisme

termasuk instrumen pasar modal lainnya.

pengelolaannya

Oleh karena itu, untuk menghilangkan

prinsip-prinsip

persepsi yang sedemikan rupa, maka

reksa dana berdasarkan prinsip syariah

UUPM

suatu

tersebut (untuk selanjutnya disebut

lembaga investasi baru yang dikenal

reksa dana syariah) dikarenakan alasan

50

telah

mengintrodusir


didasarkan syariah.

pada

Munculnya


adanya penerapan sistem bagi hasil dalam

mekanisme

pembagian

ke-

Sama halnya dengan reksa dana

konvensional,

maka

dalam

untungannya. Sejak dibentuk pertama

operasionalisasi reksa dana syariah

kali pada tahun 1997, pada kenyataannya

juga membutuhkan manajer investasi

eksistensi reksa dana syariah berhasil

yang profesional. Manajer investasi

menarik minat investor. Hal tersebut

sebagai lembaga yang bertanggung

dapat dilihat dari adanya kenaikan nilai

jawab atas pengelolaan investasi reksa

investasi reksa dana syariah yang sampai

dana syariah harus mematuhi ketentuan

dengan tahun 2003 meningkat 17 %

sebagaimana yang telah diatur dalam

(tujuh

UUPM dan ketentuan perundangan-

belas

persen).

Untuk

lebih

mendukung kegiatan operasional reksa

undangan

dana syariah maka dibentuk pula indeks

investasi wajib melaksanakan tugas dan

syariah di bursa efek (Setiyono, 2003 :

kewajiban

12-13).

syariah dengan itikad baik (good faith) Reksa dana syariah yang juga

demi

terkait

lainnya.

Manajer

pengelolaan reksa

kepentingan

sering disebut dengan istilah Islamic

(Setiyono, 2003 : 145).

Investment Fund atau Syariah Mutual

Terkait

reksa

dengan

dana

dana

karakteris-

Fund merupakan lembaga intermediari

tiknya sebagai suatu lembaga investasi

(intermediary) yang membantu surplus

syariah,

unit melakukan penempatan dana untuk

investasi reksa dana syariah yang

selanjutnya

kembali

dirumuskan oleh manajer investasi

(reinvestment). Selain untuk memberikan

sebagai harus berpedoman dan tidak

kemudahan bagi calon investor untuk

boleh menyimpang dari prinsip-prinsip

berinvestasi

investasi syariah sebagaimana yang

diinvestasikan

di

pasar

modal

maka

pembentukan Islamic Investment Fund

maka

setiap

kebijakan

diatur dalam hukum ekonomi Islam.

atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan

Oleh

karena

itu,

manajer

untuk memenuhi kebutuhan kelompok

investasi juga dituntut untuk dapat

investor yang menginginkan keuntungan

lebih

dari sumber dan mekanisme investasi

invetasi syariah. Selain itu, eksistensi

yang

diper-

reksa dana syariah juga membutuhkan

tanggungjawabkan secara religius serta

lembaga yang bertugas melakukan

tidak

pengawasan

bersih

dan

bertentangan

dapat

dengan

prinsip-

memahami

atas investasi

prinsip-prinsip

implementasi

prinsip syariah (Iggi H. Achsien, 2000 :

kebijakan

83-84).

investasi. Oleh karena itu maka muncul Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005

oleh

manajer

51


beberapa permasalahan terkait dengan

dan

uraian sebagaimana yang telah dijelaskan

2000: 14-16). Islam menginginkan

diatas, yaitu Pertama: prinsip-prinsip

suatu ekonomi pasar yang dilandaskan

hukum

pada nilai-nilai moral. Segala kegiatan

ekonomi

Islam

yang

marxis

sosialistik

bagaimanakah yang diaplikasikan dalam

ekonomi

perumusan kebijakan dan pengelolaan

prinsip kerjasama dan prinsip tanggung

investasi dalam reksa dana syariah?

jawab (Setiyono, 2003 : 21).

Kedua:

Siapakah

berdasarkan

pada

memiliki

Karakteristik utama dari sistem

melakukan

ekonomi Islam adalah digunakannya

pengawasan terhadap operasionalisasi

konsep segitiga (triangle concept) yang

kegiatan reksa dana syariah?

memiliki tiga elemen dasar. Adapun

kewenangan

yang

harus

(Muhamad,

untuk

ketiga elemen dasar tersebut adalah

Keterkaitan

Konsep

Ekonomi

Allah SWT, manusia dan alam. Dalam

Islam Dengan Pembentukan Reksa

melaksanakan

Dana Syariah

ekonomi, maka manusia akan selalu

Islam sebagai agama wahyu

segala

aktivitas

berhubungan dengan manusia lainnya

merupakan sumber pedoman hidup bagi

(hablum

seluruh umat manusia. Oleh karena itu,

elemen alam pada konsep segitiga

seluruh aktivitas yang dilakukan dalam

dimaksudkan sebagai wahana atau

bidang ekonomi Islam mengutamakan

tempat yang mampu memberikan dan

metode

mencukupi kebutuhan seluruh mahluk

pendekatan

sebagaimana

yang

sumber-sumber

sistem

nilai

tercantum

dalam

hukum

Islam

hidup,

minannaas).

khususnya

Sedangkan

umat

manusia.

yang

Namun demikian, manusia yang telah

berupa Al Quran, Sunnah, Ijma dan

ditakdirkan sebagai mahluk hidup yang

Ijtihad.

diberikan akal memiliki kewajiban Sistem nilai tersebut diharapkan

untuk

menjaga

kelestarian

dan

dapat membentuk suatu sistem ekonomi

kelangsungan hidup dari alam tersebut.

Islam

Pada akhirnya, keseluruhan hubungan

yang

kehidupan

mampu manusia

mengentaskan ancaman

horisontal antara kedua elemen tersebut

pertarungan serta timbulnya perpecahan

harus mengacu pada sebuah garis lurus

akibat

dan

vertikal, yaitu Allah SWT (hablum

menyebabkan

minnallah). Hal tersebut merupakan

keserakahan sebagai bentuk krisis dari

salah satu bentuk filsafat ekonomi

sistem ekonomi kapitalis individualistik

Islam (Muhamad, 2000 : 17).

adanya

kegelisahan

52

yang

dari

persaingan



Lebih lanjut dijelaskan bahwa

2.

Hai

orang-orang

beriman

dalam filsafat ekonomi Islam terdapat

makanlah di antara rezeki yang

tiga asas pokok yaitu sebagai berikut:

baik-baik

1.

berikan

Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-Nya. 2. Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua mahluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh mahluk hidup tersebut harus tunduk kepada-Nya. 3. Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu. (Muhamad, 2000 : 19) Kekuasaan

Allah

SWT

yang

telah

padamu

Kami dan

bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. 2 : 172) 3.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. 4 : 29) Konsep

sesuai

pengelolaan

dengan

nilai-nilai

harta syariah

tersebut juga dipertegas dalam Hadits

terhadap dunia beserta isinya bersifat

Riwayat

menyeluruh termasuk terhadap harta

menjelaskan

benda

seorang

kepada Allah dan sederhanakanlah

mencapai

dalam mencari rezeki. Ambillah apa

kesejahteraan dan kebahagiaan maka

yang halal, dan tinggalkan apa yang

manusia yang merupakan khalifatullah

haram”. Manajemen pengelolaan harta

harus mampu mengelola harta benda

tersebut juga dijelaskan dalam Hadits

miliknya sesuai dengan ajaran Allah

Riwayat

SWT. Pengelolaan tersebut dapat berupa

menjelaskan

investasi yang sesuai dengan nilai-nilai

tidak

syariah. Hal tersebut sebagaimana yang

harta” (Iggi H. Achsien, 2000 : 25 dan

dikemukakan dalam Al Quran yang

28). Oleh karena itu, pembentukan

menjelaskan sebagai berikut :

reksa dana syariah sebagai lembaga

yang

manusia.

1.

dimiliki

Dalam

Sesungguhnya

oleh

rangka

Aku

akan

(HR)

Ibn

bahwa

(HR)

yang

“Bertakwalah

Bukhari,

yang

“Sesungguhnya

Allah

menyukai

investasi

Majah

kalian

syariah yang

juga erat

menyiakan

memiliki

menjadikan khalifah di muka bumi

keterkaitan

dengan

(QS. 2 : 29-30).

implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005

53


asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam

manajer

yang berpedoman pada Al Quran serta

kustodian.

sumber-sumber hukum Islam lainnya.

investasi

Pada

dengan

dasarnya,

bank

hukum

ekonomi Islam juga mengatur tentang

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum

urgensi kontrak sebagai dasar dari

Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan

transaksi bisnis khususnya dalam hal

Reksa Dana Syariah

pembentukan reksa dana syariah. Hal

Secara historis, eksistensi reksa

tersebut sebagaimana tercantum dalam

dana syariah tidak dikenal dalam sejarah

Al Quran menjelaskan bahwa “Hai

kelahiran dan penyebaran agama Islam.

orang-orang yang beriman, penuhilah

Namun demikian, hal tersebut bukan

aqad-aqad itu” (QS.5 : 1). Untuk

berarti bahwa Islam tidak memiliki

memperjelaskan

konsep-konsep yang dijadikan sebagai

sebagai pedoman dalam melakukan

dasar pembentukan dan operasionalisasi

transaksi atau akad maka dalam HR

reksa

hukum

Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy

ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip

dari Amru bin „Auf dijelaskan bahwa

muamallah

yang

“Orang-orang Islam wajib memenuhi

sesuatu

syarat-syarat yang mereka sepakati,

diperbolehkan selama tidak dilarang oleh

kecuali syarat yang mengharamkan

Al Quran dan Sunnah (M.D. Ali, 1990 :

yang halal atau menghalalkan yang

33).

haram” (Muhamad, 2000 : 96).

dana

syariah.

mubah

menjelaskan

Dalam

atau

bahwa

jaiz

segala

urgensi

kontrak

Dasar transaksi yang mendasari

Sebagai suatu lembaga trust

pembentukan reksa dana syariah pertama

maka hubungan yang terdapat dalam

kali adalah adanya kontrak. Dalam hal

reksa

reksa dana syariah tersebut berbentuk

hubungan

perseroan maka terdapat kontrak antara

relation) dan hubungan kehati-hatian

pihak direksi dengan manajer investasi

(prudential relation). Unsur utama dari

sebagai

reksa dana syariah sebagai lembaga

pihak

kustodian

pengelola

sebagai

pihak

dan

bank

penyimpan

trust

dana

syariah

merupakan

kepercayaan

adalah

adanya

(fiduciary

pelimpahan

kekayaan milik reksa dana syariah. Lain

kepercayaan dari investor kepada pihak

halnya

dana

syariah

manajer investasi dan bank kustodian.

berbentuk kontrak investasi

kolektif

Bentuk dari pelimpahan kepercayaan

(KIK)

dengan

yang

reksa

pembentukannya

hanya

didasarkan pada adanya kontrak antara 54

tersebut

adalah

dengan

adanya

pemberian kuasa untuk mengelola dan



menyimpan dana milik investor dengan

dengan prinsip mudharabah. Secara

didasarkan pada itikad baik. Terkait

teknis,

dengan kapasitasnya sebagai wakil dari

sebagai suatu perjanjian kerja sama

investor maka manajer investasi dituntut

antara dua pihak, dalam hal mana satu

untuk

kegiatan

pihak akan menyediakan dana sebagai

pengelolaannya secara optimal dan tidak

modal dan pihak lain akan melakukan

menyimpang dari nilai-nilai syariah serta

pengelolaan atas dana tersebut (Siti

harus berpedoman pada prinsip kehati-

Hamidah, 2004 : 34).

hatian (prudential principle) (Setiyono,

Reksa

dapat

melaksanakan

mudharabah

dana

didefinisikan

syariah

akan

2003 : 29-30). Dalam hukum ekonomi

bertindak sebagai pengelola (mudharib)

Islam, konsep perwakilan yang terdapat

yang berkewajiban untuk melakukan

dalam

pengelolaan atas dana milik para

reksa

dana

syariah

tersebut

dikenal dengan prinsip al wakalah. Pada

dasarnya

Pengelolaan

tersebut

wakalah

dilakukan dalam bentuk menempatkan

memiliki makna yang berupa penyerahan

kembali dana (reinvestment) milik para

sesuatu pekerjaan, pendelegasian atau

investor dalam berbagai instrumen

pemberian mandat dari seseorang kepada

investasi yang sesuai dengan nilai-nilai

orang lain untuk melakukan pekerjaan

syariah, yaitu yang tidak mengandung

yang dimaksud. Selain itu, konsep al

unsur

wakalah juga dapat didefinisikan sebagai

perjudian (masyir) dan unsur spekulatif

suatu permohonan seseorang kepada

atau unsur risiko (gharar). Dengan

orang lain untuk menggantikan dirinya

didasarkan pada pola hubungan yang

dalam suatu urusan atau perbuatan

demikian

seperti menjual, membeli dan lain-lain

mudharabah yang aplikasikan dalam

(Siti Hamidah, 2004 : 34). Oleh karena

reksa dana syariah sering disebut

itu, sebagai wakil dari para investor reksa

dengan mudharabah bertingkat. Hal ini

dana syariah maka segala perbuatan yang

dikarenakan pada alasan bahwa reksa

dilakukan oleh manajer investasi dan

dana

bank kustodian terbatas hanya pada hal-

mudharib

hal yang dikuasakan saja.

melakukan investasi kembali dana

Dalam

al

investor.

perspektif

hukum

ekonomi Islam maka eksistensi reksa

riba,

unsur

tersebut,

syariah

haram,

maka

bukan

murni

unsur

prinsip

merupakan

yang

hanya

milik para investor dalam sektor riil saja (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 28).

dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga

maka

dapat

dipersamakan Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005

55


Pengawasan Reksa Dana Syariah

syariah. Pengawasan yang dilakukan

Sama halnya dengan eksistensi

oleh Dewan Syariah Nasional adalah

reksa dana konvensional, maka reksa

bersifat substantif, dalam arti bahwa

dana

Dewan

syariah

juga

memerlukan

Syariah

Nasional

hanya

pengawasan dari Badan Pengawas Pasar

mengawasi terhadap seluruh tindakan

Modal (Bapepam) selaku institusi yang

dan kegiatan yang dilakukan oleh reksa

memiliki

modal.

dana syariah tersebut telah sesuai dan

oleh

tidak bertentangan dengan nilai-nilai

otoritas

Pengawasan Bapepam

di

yang

tersebut

kerangka

pasar diberikan

dilakukan

fungsi

(adjudicatory). Bapepam

Oleh

dapat

dalam

ajudikator karena

melakukan

itu, segala

syariah

atau

sebaliknya.

Hal

ini

dikarenakan bahwa reksa dana syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda

dengan

reksa

dana

tindakan yang bersifat judisial (judicial

konvensional.

power) seperti mencabut ijin usaha atau

pengawasan

melarang

yang

syariah dilakukan oleh 2 (dua) institusi,

melakukan pelanggaran di bidang pasar

yaitu Bapepam dan Dewan Syariah

modal

Nasional (Setiyono, 2003 : 100).

pihak-pihak

untuk

tertentu

melakukan

kegiatan

karena

itu,

terhadap

reksa

dana

Pengawasan yang dilakukan

usahanya (Munir Fuady, 1996 : 117oleh

118).

Oleh

Dewan

Syariah

Nasional

yang

mempunyai tujuan yang positif. Hal ini

dilakukan oleh Bapepam maka terhadap

sebagaimana didukung oleh pendapat

reksa dana syariah juga memerlukan

dari seorang ekonom yang notabene

pengawasan dari lembaga yang memiliki

adalah

pemahaman

Development Bank (IDB), yaitu Prof

Selain

pengawasan

tentang

kaidah-kaidah

konsultan

pada

Islamic

lembaga

M.A. Manan yang berpendapat bahwa

pengawas tersebut dikenal dengan nama

apabila eksistensi dari suatu lembaga

Dewan Syariah Nasional.

keuangan

investasi

syariah.

Adapun

Pada dasarnya, eksistensi dari

syariah

membawa

hanya

kemudharatan,

akan maka

Dewan Syariah Nasional tersebut, tidak

sebaiknya lembaga keuangan tersebut

hanya

melakukan

tidak perlu menggunakan label syariah.

pengawasan terhadap reksa dana syariah

Masyarakat dapat melakukan penilaian

saja,

tersendiri

dibutuhkan

tetapi

juga

untuk

untuk

melakukan

terhadap

suatu

lembaga

pengawasan terhadap lembaga keuangan

keuangan yang memang berdasarkan

syariah

prinsip syariah atau tidak.

56

lainnya,

seperti

perbankan



Pemikiran Dewan

Syariah

untuk

dibentuknya

Nasional,

2.

diajukan

jenis

pertama kali pada Lokakarya Alim Ulama

yang

diselenggarakan

pada

kegiatan

investasi

dan

keuangan. 3.

tanggal 29 – 31 Juli 1997 di Jakarta. Alasan pembentukan Dewan Syariah

Mengeluarkan fatwa atau jenis-

Mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah.

4.

Nasional pada lokakarya tersebut, adalah

Mengawasi

penerapan

fatwa

yang telah dikeluarkan.

selain untuk membentuk suatu lembaga

Selain itu, kewenangan yang dimiliki

yang

oleh Dewan Syariah Nasional, adalah

dapat

mengintegrasikan

dan

mengkoordinir setiap dewan pengawas

sebagai berikut:

syariah yang terdapat di setiap lembaga

1.

Mengeluarkan

fatwa

yang

keuangan syariah, juga untuk mengawasi

bersifat

seluruh

keuangan

Pengawas Syariah pada lembaga

syariah, termasuk reksa dana syariah,

keuangan dan lembaga investasi

agar tidak menyimpang dari ketentuan

syariah

syariah. Selain itu, pembentukan Dewan

tindakan hukum terkait.

kegiatan

lembaga

Syariah Nasional juga diharapkan untuk

2.

mengikat

yang

Mengeluarkan

Dewan

menjadi

fatwa

dasar

yang

dapat menjawab berbagai permasalahan

menjadi landasan bagi ketentuan

keuangan dan perekonomian dimana

atau peraturan yang dikeluarkan

dalam operasionalisasi dan penyele-

oleh instansi yang berwenang

saiannya

seperti Departemen Keuangan,

memerlukan

keterlibatan

hukum syariah.

Badan Pengawas Pasar Modal

Terkait sebagai

dengan

institusi

pengawas

fungsinya lembaga

dan Bank Indonesia. 3.

Memberikan rekomendasi dan /

investasi syariah, maka Dewan Syariah

atau

Nasional memiliki tugas pokok dan

tentang nama-nama yang akan

kewenangan. tugas

Adapun

pokok

dari

mencabut

rekomendasi

yang

menjadi

duduk sebagai Dewan Pengawas

Dewan

Syariah

Syariah

pada

suatu

lembaga

Nasional adalah:

keuangan dan lembaga investasi

1.

syariah.

Mengembangkan penerapan nilainilai

syariah

dalam

kegiatan

4.

Mengundang para ahli untuk

perekonomian pada umumnya dan

menjelaskan suatu masalah yang

investasi

diperlukan dalam pembahasan

khususnya.

atau

keuangan

pada

ekonomi Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005

syariah,

termasuk 57


5.

otoritas moneter atau lembaga

Nasional dapat berasal dari orang yang

investasi dan keuangan baik dalam

memenuhi kriteria tertentu, seperti

maupun luar negeri.

independen,

Memberikan

peringatan

ilmu

kepada

pengetahuan yang cukup khususnya

lembaga keuangan dan lembaga

yang terkait dengan masalah ekonomi

investasi

Islam,

syariah

untuk

berpengalaman

dan

juga

menghentikan penyimpangan dari

memiliki integritas (Setiyono, 2003 :

fatwa yang telah dikeluarkan oleh

104).

Dewan Syariah Nasional. 6.

memiliki

Eksistensi dan peranan dari

Mengusulkan kepada pihak yang

Dewan

berwenang

mengambil

terlihat dengan dibentuknya Jakarta

tindakan apabila peringatan yang

Islamic Index (JII) pada akhir April

telah

tahun

untuk

diberikan

tersebut

tidak

diindahkan.

Syariah

2000.

Nasional

semakin

Indeks

tersebut

menyediakan informasi tentang daftar

Dalam struktur organisasi, maka

saham halal dari para emiten. Namun,

Dewan Syariah Nasional juga memiliki

sebelum saham emiten dapat masuk

Badan Pelaksana Harian dan Dewan

dalam indeks syariah, maka harus

Pengawas Syariah. Tugas utama dari

terlebih dahulu diseleksi dan dinilai

Badan Pelaksana Harian adalah untuk

oleh

melaksanakan

Dewan

Pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan

Syariah Nasional. Sedangkan tugas dari

dengan cara menetapkan sejumlah

Dewan Pengawas Syariah adalah untuk

persyaratan.

mengawasi pelaksanaan dari keputusan

tersebut adalah sebagai berikut :

Dewan

1.

tugas

Syariah

lembaga

pokok

Nasional

keuangan

di

syariah.

setiap Dengan

demikian, maka setiap pembentukan

Dewan

Hasil

Syariah

Adapun

usaha

Nasional.

persyaratan

emiten

tidak

mengandung unsur riba. 2.

Produk atau jasa yang dihasilkan

reksa dana syariah pasti akan memiliki

oleh emiten tidak dikategorikan

Dewan Pengawas Syariah sebagai organ

Haram.

representatif

dari

Dewan

Syariah

3.

Nasional.

Memberikan

informasi

trans-paran

Untuk dapat menjaga kredibilitas

4.

Rasio

utang terhadap

dan independensi dari Dewan Syariah

yang dimiliki emiten

Nasional,

nuhi kebutuhan.

keanggotaan 58

yang

maka dari

diharapkan Dewan

agar Syariah


modal meme-


5.

Rasio piutang terhadap penda-

eksistensinya sebagai lembaga

patan

trust maka dalam reksa dana

juga

harus

memenuhi

ketentuan.

syariah juga terdapat konsep al wakalah.

Kesimpulan

4.

Berdasarkan pembahasan seba-

Berdasarkan

karakteristiknya

sebagai suatu lembaga investasi

gaimana yang telah dikemukakan diatas,

syariah,

maka

operasionalisasi

selanjutnya

dapat

dirumuskan

maka

dalam

reksa

dana

beberapa konklusi sebagai berikut :

syariah juga membutuhkan suatu

1.

Reksa dana syariah sebagai suatu

lembaga pengawas khusus selain

bentuk lembaga investasi inovatif

Bapepam, yaitu Dewan Syariah

dari

Nasional.

reksa

dana

konvensional

memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dalam pengelolaan

Saran

dana milik para investor, yaitu

2.

dari

beberapa

harus berpedoman dan tidak boleh

hasil kesimpulan sebagaiman yang

bertentangan

telah dikemukakan, selanjutnya dapat

dengan

nilai-nilai

syariah.

diajukan

Pada dasarnya, pembentukan reksa

berikut :

dana

1.

syariah

sebagai

lembaga

beberapa

Dalam

saran

kegiatan

sebagai

reksa

syariah,

keterkaitan

dengan

manajer investasi sebagai pihak

ekonomi

pengelola dana memiliki peran

Islam yang mengacu pada sistem

yang determinan. Oleh karena

nilai dan asas-asas pokok filsafat

itu,

ekonomi Islam yang berpedoman

pengaturan

pada Al Quran serta sumber-

mengatur mengenai tata cara

sumber hukum Islam lainnya.

pemilihan manajer investasi yang

Dalam perspektif hukum ekonomi

proporsional

Islam maka eksistensi reksa dana

reksa dana syariah. Tata cara

syariah dalam kapasitasnya sebagai

pemilihan

lembaga maka dapat dipersamakan

dilaksanakan melalui fit and

dengan

proper

yang

Selain

konsep

prinsip itu,

erat

mudharabah.

terkait

dengan

ternyata

dana

investasi syariah juga memiliki

implementasi

3.

Berdasarkan

maka

perlunya

suatu

tambahan

yang

untuk mengelola

tersebut

test.

profesionalisme


eksistensi

dari

dapat

Faktor manajer

59


investasi bukan merupakan satu-

pencalonan

perorangan

akan

dijadikan dasar penilaian. Faktor

organisasi

kredibilitas serta faktor kepatuhan

nasional

dan ketaatan terhadap ketentuan

mengenai

formal serta terhadap ketentuan

koordinasi antara Dewan Syariah

yang dikeluarkan

Nasional

oleh Dewan

Nasional

dijadikan

sebagai

terpilih

dalam

yang

satunya tolok ukur yang dapat

Syariah

2.

3.

struktur

Dewan tersebut.

Syariah Pengaturan

hubungan

dengan

atau

sejumlah

juga

dapat

lembaga keuangan atau lembaga

tolok

ukur

investasi terkait lainnya juga

tambahan. Selain itu, faktor tingkat

sangat

pemahaman

konsep

pengawasan yang dilakukan oleh

ekonomi Islam secara makro dan

Dewan Syariah Nasional melalui

juga pemahaman terhadap konsep

Dewan Pengawas Syariah harus

investasi yang ideal sesuai dengan

bersifat

syariah Islam juga dapat dijadikan

bertujuan

tolok

adanya

terhadap

ukur

penilaian

bagi

diperlukan.

Idealnya,

kontinuitas.

Hal

untuk

mencegah

penyimpangan

pelanggaran

ingin

menimbulkan kerugian kepada

mengelola

reksa

dana

yang

atau

pemilihan manajer investasi yang

akan

syariah.

investor sehingga menyebabkan

Eksistensi dari Dewan Syariah

menurunnya tingkat kepercayaan

Nasional

investor untuk berinvestasi pada

hendaknya

juga

mendapatkan pengaturan tersendiri dan

khusus.

Dewan

reksa dana syariah.

Syariah

Nasional memiliki peran dan tugas

Daftar Pustaka

yang sangat berarti bagi eksistensi

Achsien, Iggi H, “Investasi Syariah Di

dan perkembangan reksa dana

Pasar Modal : Menggagas

syariah di Indonesia. Pengaturan

Konsep Dan Praktek Manaje-

tersebut nantinya, tidak hanya

men

mengatur

Gramedia, Jakarta, 2000.

mengenai tugas

dan

kewenangan dari Dewan Syariah Nasional,

namun

juga

mengatur

mengenai

pemilihan dan kriteria

harus

mekanisme

Portofolio

Syariah”,

Ali, M.D., “Azaz-Azaz Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu

Hukum

Dan

Tata

Hukum Islam Di Indonesia”, Rajawali, Jakarta, 1990.

60

ini



Departemen Agama RI., “Al – Quranul

Pontjowinoto,

Iwan.

P.,

”Prinsip

Karim”, Departemen Agama

Syariah Di Pasar Modal :

RI : Jakarta, 1994.

Pandangan Praktisi”, Materi

Fuady, Munir., “Pasar Modal Modern (Tinjauan

Hukum)”,

Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Workshop Nasional Pasar Modal Syariah. Malang, 2931 Mei 2003.

“Hasil Investasi Reksa Dana Syariah

Pramono, Nindyo., “Sertifikasi Saham

Lebih Menguntungkan,” yang

PT. Go Public Dan Hukum

terdapat

//

Pasar Modal Di Indonesia”,

www.bisnis.com / pls / bisnis /

Citra Aditya Bakti, Bandung,

bisnis.cetak ? inw_id=158693.

1997.

dalam

http:

Indonesia., “Undang-Undang Tentang

Salim, Felia. “Reksa Dana Perluas

Pasar Modal”, UU Nomor 8

Basis Pemodal Lokal” dalam

Tahun 1995 LN No.64 tahun

Mengapa Harus Reksa Dana.

1995. TLN. No.3608.

Ed. Tim Uang dan Efek,

Hamidah, Siti, “Berinvestasi Di Pasar Modal

Dalam

Perspektif

Hukum

Ekonomi

Glory

Offset

Press,

Jakarta,1997.

Islam”,

Majalah Arena Hukum Nomor 23, Juli 2001. Mahfud M.D, Moh., “Politik Hukum Di Indonesia”,

Pustaka

LP3ES

Indonesia, Jakarta 1998. Manan,

Bagir.,

“Politik

undangan

Dalam

Mengantisipasi

Rangka

Liberalisasi

Perekonomian”, Seminar

Perundang-

Makalah

Sosialisasi

UU

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lam-pung, 1996. Muhamad,

“Lembaga-Lembaga

Keu-

angan Umat Kontemporer”, UII Press, Yogyakarta, 2000. Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005

61

EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Recommend Documents