Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Oleh: SETIYONO Dosen Fakultas Hukum – Univ. Trisakti
ABSTRAK Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah. Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Hukum Ekonomi Islam
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
Pendahuluan negara negara
Negara Indonesia merupakan
stabilitas nasional yang sehat dan
yang
dinamis (Nindyo Pramono, 1997 : 1)
dikategorikan
berkembang.
sebagai
Seiring dengan
Adapun
pelaksanaan
karakteristik dari negara berkembang
pembangunan nasional tersebut maka
adalah adanya kegiatan pembangunan di
pembangunan
segala
memperoleh skala prioritas. Adapun
memiliki
bidang
yang
tujuan
Pembangunan
masing-masing atau
nasional
di
bidang
ekonomi
sasaran.
sasaran umum dari pembangunan di
tersebut
bidang
ekonomi
adalah
untuk
dilakukan dengan berlandaskan pada
terciptanya perekonomian yang mandiri
Trilogi
dan
Pembangunan,
yaitu
adanya
pemerataan pembangunan dan hasil-
andal
peningkatan
kemakmuran rakyat yang merata.
hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 48
dengan
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Untuk mencapai pertumbuhan
mendukung pelaksanaan pembangunan
dan pemerataan pembangunan bidang
di bidang ekonomi. Adapun sarana
ekonomi
penunjang
tersebut
kebijakan
moneter
mendorong
maka
pembuatan
diarahkan
agar
yang
dimaksud
adalah
untuk
dengan dibuatnya tatanan hukum yang
lembaga-lembaga
mampu mendorong, mengarahkan dan
keuangan dapat meningkatkan volume
mengendalikan
dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan
pembangunan
pada alasan bahwa dana masyarakat
Pembentukan tatanan hukum tersebut
mempunyai peran penting dalam proses
merupakan bagian dari politik hukum
pembangunan negara. Selain berfungsi
nasional yang mengamanatkan untuk
sebagai modal utama dalam rangka
melakukan pembuatan dan pembaruan
pembangunan suatu negara maka dana
terhadap produk-produk hukum yang
masyarakat
sesuai
tersebut
juga
memiliki
berbagai
kegiatan
bidang
ekonomi.
di
dengan
tingkat
perubahan
dampak positif yang berupa mengurangi
masyarakat (Mahfud M.D, 1998 : 9 dan
tingkat ketergantungan negara terhadap
Bagir Manan, 1996 : 8-14).
sejumlah pinjaman asing baik yang
Pada
dasarnya,
proses
berasal dari suatu organisasi keuangan
pembentukan dan perubahan produk
internasional ataupun dari negara-negara
hukum
asing lainnya (Nindyo Pramono, 1997:
pertumbuhan
1-2)
masyarakat merupakan refleksi dari Pembuatan kebijakan hendaknya
harus
didasarkan
pertimbangan
pada
yang
beberapa
tepat
dan
yang
disesuaikan dan
dengan
perkembangan
sifat norma hukum sebagai suatu norma dinamis (Setiyono, 2001 : 70). Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu
proporsional. Hal ini bertujuan agar
berubah
pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak
dengan
menimbulkan dampak yang merugikan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan
bagi masyarakat. Selain itu, faktor
pendapat yang dikemukakan oleh kaum
pengawasan juga merupakan hal yang
Savignian yang menjelaskan bahwa
sangat
proses
hukum yang bersifat ideal adalah
telah
hukum yang akan selalu beradaptasi
diperlukan
implementasi
dalam
kebijakan
yang
dibuat.
dan
dengan Selain pengaturan melalui sarana
kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang
lainnya
yang
berkembang
berkembangnya
tingkat
masyarakat
seiring suatu
perkembangan
(Theo Huijbers, 1984:
118).
dapat
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
49
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Dibentuknya
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
dengan nama reksa dana (Setiyono, 2003 : 5).
Modal (untuk selanjutnya disebut dengan
Dengan adanya lembaga reksa
UUPM) diharapkan dapat memenuhi
dana diharapkan dapat menciptakan
tingkat kebutuhan masyarakat khususnya
persepsi baru bahwa untuk berinvestasi
untuk mendorong, mengarahkan dan
di pasar modal sangat mudah dan
mengendalikan
kegiatan
diperlukan modal yang tidak terlalu
pembangunan di bidang ekonomi. Selain
besar. Selain itu, munculnya lembaga
itu, dengan adanya UUPM diharapkan
reksa dana juga merupakan simbol
pasar
memberikan
yang mempertegas persepsi bahwa
kontribusi yang lebih besar sehingga
pasar modal bukan merupakan wadah
tujuan dari sasaran umum pembangunan
yang didominasi dan dimonopoli oleh
di
investor-investor yang memiliki modal
berbagai
modal
bidang
dapat
ekonomi
khususnya
yang
dapat
tercapai,
terkait
dengan
besar
saja.
Melalui
reksa
dana,
peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam
masyarakat strata menengah bawah
rangka mencapai tujuan tersebut, maka
dapat
pasar modal memiliki peran strategis
melakukan investasi dan juga untuk
yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi
menikmati
dunia
wahana
janjikan dari saham dan instrumen
termasuk
investasi lainnya. Hal tersebut seiring
usaha
investasi
bagi
dan
sebagai
masyarakat
investor kecil maupun menengah. Seiring
dengan
peran
pula
berpartisipasi
keuntungan
yang
untuk
men-
dengan tujuan utama pendirian reksa pasar
dana, yaitu untuk memperluas basis
modal tersebut maka seringkali terdapat
pemodal lokal. Semakin luas basis
suatu persepsi yang muncul dalam benak
tersebut maka semakin berkembang
masyarakat umum, khususnya bagi calon
pula pasar modal di Indonesia (Felia
investor, bahwa untuk dapat berinvestasi
Salim, 1997 : 113).
di pasar modal memerlukan modal yang
Dalam
perkembangannya,
cukup besar dan keahlian khusus untuk
kemudian muncul bentuk inovatif dari
menganalisis pergerakan harga saham
lembaga reksa dana yang mekanisme
termasuk instrumen pasar modal lainnya.
pengelolaannya
Oleh karena itu, untuk menghilangkan
prinsip-prinsip
persepsi yang sedemikan rupa, maka
reksa dana berdasarkan prinsip syariah
UUPM
suatu
tersebut (untuk selanjutnya disebut
lembaga investasi baru yang dikenal
reksa dana syariah) dikarenakan alasan
50
telah
mengintrodusir
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
didasarkan syariah.
pada
Munculnya
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
adanya penerapan sistem bagi hasil dalam
mekanisme
pembagian
ke-
Sama halnya dengan reksa dana
konvensional,
maka
dalam
untungannya. Sejak dibentuk pertama
operasionalisasi reksa dana syariah
kali pada tahun 1997, pada kenyataannya
juga membutuhkan manajer investasi
eksistensi reksa dana syariah berhasil
yang profesional. Manajer investasi
menarik minat investor. Hal tersebut
sebagai lembaga yang bertanggung
dapat dilihat dari adanya kenaikan nilai
jawab atas pengelolaan investasi reksa
investasi reksa dana syariah yang sampai
dana syariah harus mematuhi ketentuan
dengan tahun 2003 meningkat 17 %
sebagaimana yang telah diatur dalam
(tujuh
UUPM dan ketentuan perundangan-
belas
persen).
Untuk
lebih
mendukung kegiatan operasional reksa
undangan
dana syariah maka dibentuk pula indeks
investasi wajib melaksanakan tugas dan
syariah di bursa efek (Setiyono, 2003 :
kewajiban
12-13).
syariah dengan itikad baik (good faith) Reksa dana syariah yang juga
demi
terkait
lainnya.
Manajer
pengelolaan reksa
kepentingan
sering disebut dengan istilah Islamic
(Setiyono, 2003 : 145).
Investment Fund atau Syariah Mutual
Terkait
reksa
dengan
dana
dana
karakteris-
Fund merupakan lembaga intermediari
tiknya sebagai suatu lembaga investasi
(intermediary) yang membantu surplus
syariah,
unit melakukan penempatan dana untuk
investasi reksa dana syariah yang
selanjutnya
kembali
dirumuskan oleh manajer investasi
(reinvestment). Selain untuk memberikan
sebagai harus berpedoman dan tidak
kemudahan bagi calon investor untuk
boleh menyimpang dari prinsip-prinsip
berinvestasi
investasi syariah sebagaimana yang
diinvestasikan
di
pasar
modal
maka
pembentukan Islamic Investment Fund
maka
setiap
kebijakan
diatur dalam hukum ekonomi Islam.
atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan
Oleh
karena
itu,
manajer
untuk memenuhi kebutuhan kelompok
investasi juga dituntut untuk dapat
investor yang menginginkan keuntungan
lebih
dari sumber dan mekanisme investasi
invetasi syariah. Selain itu, eksistensi
yang
diper-
reksa dana syariah juga membutuhkan
tanggungjawabkan secara religius serta
lembaga yang bertugas melakukan
tidak
pengawasan
bersih
dan
bertentangan
dapat
dengan
prinsip-
memahami
atas investasi
prinsip-prinsip
implementasi
prinsip syariah (Iggi H. Achsien, 2000 :
kebijakan
83-84).
investasi. Oleh karena itu maka muncul Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
oleh
manajer
51
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
beberapa permasalahan terkait dengan
dan
uraian sebagaimana yang telah dijelaskan
2000: 14-16). Islam menginginkan
diatas, yaitu Pertama: prinsip-prinsip
suatu ekonomi pasar yang dilandaskan
hukum
pada nilai-nilai moral. Segala kegiatan
ekonomi
Islam
yang
marxis
sosialistik
bagaimanakah yang diaplikasikan dalam
ekonomi
perumusan kebijakan dan pengelolaan
prinsip kerjasama dan prinsip tanggung
investasi dalam reksa dana syariah?
jawab (Setiyono, 2003 : 21).
Kedua:
Siapakah
berdasarkan
pada
memiliki
Karakteristik utama dari sistem
melakukan
ekonomi Islam adalah digunakannya
pengawasan terhadap operasionalisasi
konsep segitiga (triangle concept) yang
kegiatan reksa dana syariah?
memiliki tiga elemen dasar. Adapun
kewenangan
yang
harus
(Muhamad,
untuk
ketiga elemen dasar tersebut adalah
Keterkaitan
Konsep
Ekonomi
Allah SWT, manusia dan alam. Dalam
Islam Dengan Pembentukan Reksa
melaksanakan
Dana Syariah
ekonomi, maka manusia akan selalu
Islam sebagai agama wahyu
segala
aktivitas
berhubungan dengan manusia lainnya
merupakan sumber pedoman hidup bagi
(hablum
seluruh umat manusia. Oleh karena itu,
elemen alam pada konsep segitiga
seluruh aktivitas yang dilakukan dalam
dimaksudkan sebagai wahana atau
bidang ekonomi Islam mengutamakan
tempat yang mampu memberikan dan
metode
mencukupi kebutuhan seluruh mahluk
pendekatan
sebagaimana
yang
sumber-sumber
sistem
nilai
tercantum
dalam
hukum
Islam
hidup,
minannaas).
khususnya
Sedangkan
umat
manusia.
yang
Namun demikian, manusia yang telah
berupa Al Quran, Sunnah, Ijma dan
ditakdirkan sebagai mahluk hidup yang
Ijtihad.
diberikan akal memiliki kewajiban Sistem nilai tersebut diharapkan
untuk
menjaga
kelestarian
dan
dapat membentuk suatu sistem ekonomi
kelangsungan hidup dari alam tersebut.
Islam
Pada akhirnya, keseluruhan hubungan
yang
kehidupan
mampu manusia
mengentaskan ancaman
horisontal antara kedua elemen tersebut
pertarungan serta timbulnya perpecahan
harus mengacu pada sebuah garis lurus
akibat
dan
vertikal, yaitu Allah SWT (hablum
menyebabkan
minnallah). Hal tersebut merupakan
keserakahan sebagai bentuk krisis dari
salah satu bentuk filsafat ekonomi
sistem ekonomi kapitalis individualistik
Islam (Muhamad, 2000 : 17).
adanya
kegelisahan
52
yang
dari
persaingan
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Lebih lanjut dijelaskan bahwa
2.
Hai
orang-orang
beriman
dalam filsafat ekonomi Islam terdapat
makanlah di antara rezeki yang
tiga asas pokok yaitu sebagai berikut:
baik-baik
1.
berikan
Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-Nya. 2. Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua mahluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh mahluk hidup tersebut harus tunduk kepada-Nya. 3. Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu. (Muhamad, 2000 : 19) Kekuasaan
Allah
SWT
yang
telah
padamu
Kami dan
bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. 2 : 172) 3.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. 4 : 29) Konsep
sesuai
pengelolaan
dengan
nilai-nilai
harta syariah
tersebut juga dipertegas dalam Hadits
terhadap dunia beserta isinya bersifat
Riwayat
menyeluruh termasuk terhadap harta
menjelaskan
benda
seorang
kepada Allah dan sederhanakanlah
mencapai
dalam mencari rezeki. Ambillah apa
kesejahteraan dan kebahagiaan maka
yang halal, dan tinggalkan apa yang
manusia yang merupakan khalifatullah
haram”. Manajemen pengelolaan harta
harus mampu mengelola harta benda
tersebut juga dijelaskan dalam Hadits
miliknya sesuai dengan ajaran Allah
Riwayat
SWT. Pengelolaan tersebut dapat berupa
menjelaskan
investasi yang sesuai dengan nilai-nilai
tidak
syariah. Hal tersebut sebagaimana yang
harta” (Iggi H. Achsien, 2000 : 25 dan
dikemukakan dalam Al Quran yang
28). Oleh karena itu, pembentukan
menjelaskan sebagai berikut :
reksa dana syariah sebagai lembaga
yang
manusia.
1.
dimiliki
Dalam
Sesungguhnya
oleh
rangka
Aku
akan
(HR)
Ibn
bahwa
(HR)
yang
“Bertakwalah
Bukhari,
yang
“Sesungguhnya
Allah
menyukai
investasi
Majah
kalian
syariah yang
juga erat
menyiakan
memiliki
menjadikan khalifah di muka bumi
keterkaitan
dengan
(QS. 2 : 29-30).
implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
53
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam
manajer
yang berpedoman pada Al Quran serta
kustodian.
sumber-sumber hukum Islam lainnya.
investasi
Pada
dengan
dasarnya,
bank
hukum
ekonomi Islam juga mengatur tentang
Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum
urgensi kontrak sebagai dasar dari
Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan
transaksi bisnis khususnya dalam hal
Reksa Dana Syariah
pembentukan reksa dana syariah. Hal
Secara historis, eksistensi reksa
tersebut sebagaimana tercantum dalam
dana syariah tidak dikenal dalam sejarah
Al Quran menjelaskan bahwa “Hai
kelahiran dan penyebaran agama Islam.
orang-orang yang beriman, penuhilah
Namun demikian, hal tersebut bukan
aqad-aqad itu” (QS.5 : 1). Untuk
berarti bahwa Islam tidak memiliki
memperjelaskan
konsep-konsep yang dijadikan sebagai
sebagai pedoman dalam melakukan
dasar pembentukan dan operasionalisasi
transaksi atau akad maka dalam HR
reksa
hukum
Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy
ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip
dari Amru bin „Auf dijelaskan bahwa
muamallah
yang
“Orang-orang Islam wajib memenuhi
sesuatu
syarat-syarat yang mereka sepakati,
diperbolehkan selama tidak dilarang oleh
kecuali syarat yang mengharamkan
Al Quran dan Sunnah (M.D. Ali, 1990 :
yang halal atau menghalalkan yang
33).
haram” (Muhamad, 2000 : 96).
dana
syariah.
mubah
menjelaskan
Dalam
atau
bahwa
jaiz
segala
urgensi
kontrak
Dasar transaksi yang mendasari
Sebagai suatu lembaga trust
pembentukan reksa dana syariah pertama
maka hubungan yang terdapat dalam
kali adalah adanya kontrak. Dalam hal
reksa
reksa dana syariah tersebut berbentuk
hubungan
perseroan maka terdapat kontrak antara
relation) dan hubungan kehati-hatian
pihak direksi dengan manajer investasi
(prudential relation). Unsur utama dari
sebagai
reksa dana syariah sebagai lembaga
pihak
kustodian
pengelola
sebagai
pihak
dan
bank
penyimpan
trust
dana
syariah
merupakan
kepercayaan
adalah
adanya
(fiduciary
pelimpahan
kekayaan milik reksa dana syariah. Lain
kepercayaan dari investor kepada pihak
halnya
dana
syariah
manajer investasi dan bank kustodian.
berbentuk kontrak investasi
kolektif
Bentuk dari pelimpahan kepercayaan
(KIK)
dengan
yang
reksa
pembentukannya
hanya
didasarkan pada adanya kontrak antara 54
tersebut
adalah
dengan
adanya
pemberian kuasa untuk mengelola dan
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
menyimpan dana milik investor dengan
dengan prinsip mudharabah. Secara
didasarkan pada itikad baik. Terkait
teknis,
dengan kapasitasnya sebagai wakil dari
sebagai suatu perjanjian kerja sama
investor maka manajer investasi dituntut
antara dua pihak, dalam hal mana satu
untuk
kegiatan
pihak akan menyediakan dana sebagai
pengelolaannya secara optimal dan tidak
modal dan pihak lain akan melakukan
menyimpang dari nilai-nilai syariah serta
pengelolaan atas dana tersebut (Siti
harus berpedoman pada prinsip kehati-
Hamidah, 2004 : 34).
hatian (prudential principle) (Setiyono,
Reksa
dapat
melaksanakan
mudharabah
dana
didefinisikan
syariah
akan
2003 : 29-30). Dalam hukum ekonomi
bertindak sebagai pengelola (mudharib)
Islam, konsep perwakilan yang terdapat
yang berkewajiban untuk melakukan
dalam
pengelolaan atas dana milik para
reksa
dana
syariah
tersebut
dikenal dengan prinsip al wakalah. Pada
dasarnya
Pengelolaan
tersebut
wakalah
dilakukan dalam bentuk menempatkan
memiliki makna yang berupa penyerahan
kembali dana (reinvestment) milik para
sesuatu pekerjaan, pendelegasian atau
investor dalam berbagai instrumen
pemberian mandat dari seseorang kepada
investasi yang sesuai dengan nilai-nilai
orang lain untuk melakukan pekerjaan
syariah, yaitu yang tidak mengandung
yang dimaksud. Selain itu, konsep al
unsur
wakalah juga dapat didefinisikan sebagai
perjudian (masyir) dan unsur spekulatif
suatu permohonan seseorang kepada
atau unsur risiko (gharar). Dengan
orang lain untuk menggantikan dirinya
didasarkan pada pola hubungan yang
dalam suatu urusan atau perbuatan
demikian
seperti menjual, membeli dan lain-lain
mudharabah yang aplikasikan dalam
(Siti Hamidah, 2004 : 34). Oleh karena
reksa dana syariah sering disebut
itu, sebagai wakil dari para investor reksa
dengan mudharabah bertingkat. Hal ini
dana syariah maka segala perbuatan yang
dikarenakan pada alasan bahwa reksa
dilakukan oleh manajer investasi dan
dana
bank kustodian terbatas hanya pada hal-
mudharib
hal yang dikuasakan saja.
melakukan investasi kembali dana
Dalam
al
investor.
perspektif
hukum
ekonomi Islam maka eksistensi reksa
riba,
unsur
tersebut,
syariah
haram,
maka
bukan
murni
unsur
prinsip
merupakan
yang
hanya
milik para investor dalam sektor riil saja (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 28).
dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga
maka
dapat
dipersamakan Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
55
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Pengawasan Reksa Dana Syariah
syariah. Pengawasan yang dilakukan
Sama halnya dengan eksistensi
oleh Dewan Syariah Nasional adalah
reksa dana konvensional, maka reksa
bersifat substantif, dalam arti bahwa
dana
Dewan
syariah
juga
memerlukan
Syariah
Nasional
hanya
pengawasan dari Badan Pengawas Pasar
mengawasi terhadap seluruh tindakan
Modal (Bapepam) selaku institusi yang
dan kegiatan yang dilakukan oleh reksa
memiliki
modal.
dana syariah tersebut telah sesuai dan
oleh
tidak bertentangan dengan nilai-nilai
otoritas
Pengawasan Bapepam
di
yang
tersebut
kerangka
pasar diberikan
dilakukan
fungsi
(adjudicatory). Bapepam
Oleh
dapat
dalam
ajudikator karena
melakukan
itu, segala
syariah
atau
sebaliknya.
Hal
ini
dikarenakan bahwa reksa dana syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda
dengan
reksa
dana
tindakan yang bersifat judisial (judicial
konvensional.
power) seperti mencabut ijin usaha atau
pengawasan
melarang
yang
syariah dilakukan oleh 2 (dua) institusi,
melakukan pelanggaran di bidang pasar
yaitu Bapepam dan Dewan Syariah
modal
Nasional (Setiyono, 2003 : 100).
pihak-pihak
untuk
tertentu
melakukan
kegiatan
karena
itu,
terhadap
reksa
dana
Pengawasan yang dilakukan
usahanya (Munir Fuady, 1996 : 117oleh
118).
Oleh
Dewan
Syariah
Nasional
yang
mempunyai tujuan yang positif. Hal ini
dilakukan oleh Bapepam maka terhadap
sebagaimana didukung oleh pendapat
reksa dana syariah juga memerlukan
dari seorang ekonom yang notabene
pengawasan dari lembaga yang memiliki
adalah
pemahaman
Development Bank (IDB), yaitu Prof
Selain
pengawasan
tentang
kaidah-kaidah
konsultan
pada
Islamic
lembaga
M.A. Manan yang berpendapat bahwa
pengawas tersebut dikenal dengan nama
apabila eksistensi dari suatu lembaga
Dewan Syariah Nasional.
keuangan
investasi
syariah.
Adapun
Pada dasarnya, eksistensi dari
syariah
membawa
hanya
kemudharatan,
akan maka
Dewan Syariah Nasional tersebut, tidak
sebaiknya lembaga keuangan tersebut
hanya
melakukan
tidak perlu menggunakan label syariah.
pengawasan terhadap reksa dana syariah
Masyarakat dapat melakukan penilaian
saja,
tersendiri
dibutuhkan
tetapi
juga
untuk
untuk
melakukan
terhadap
suatu
lembaga
pengawasan terhadap lembaga keuangan
keuangan yang memang berdasarkan
syariah
prinsip syariah atau tidak.
56
lainnya,
seperti
perbankan
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Pemikiran Dewan
Syariah
untuk
dibentuknya
Nasional,
2.
diajukan
jenis
pertama kali pada Lokakarya Alim Ulama
yang
diselenggarakan
pada
kegiatan
investasi
dan
keuangan. 3.
tanggal 29 – 31 Juli 1997 di Jakarta. Alasan pembentukan Dewan Syariah
Mengeluarkan fatwa atau jenis-
Mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah.
4.
Nasional pada lokakarya tersebut, adalah
Mengawasi
penerapan
fatwa
yang telah dikeluarkan.
selain untuk membentuk suatu lembaga
Selain itu, kewenangan yang dimiliki
yang
oleh Dewan Syariah Nasional, adalah
dapat
mengintegrasikan
dan
mengkoordinir setiap dewan pengawas
sebagai berikut:
syariah yang terdapat di setiap lembaga
1.
Mengeluarkan
fatwa
yang
keuangan syariah, juga untuk mengawasi
bersifat
seluruh
keuangan
Pengawas Syariah pada lembaga
syariah, termasuk reksa dana syariah,
keuangan dan lembaga investasi
agar tidak menyimpang dari ketentuan
syariah
syariah. Selain itu, pembentukan Dewan
tindakan hukum terkait.
kegiatan
lembaga
Syariah Nasional juga diharapkan untuk
2.
mengikat
yang
Mengeluarkan
Dewan
menjadi
fatwa
dasar
yang
dapat menjawab berbagai permasalahan
menjadi landasan bagi ketentuan
keuangan dan perekonomian dimana
atau peraturan yang dikeluarkan
dalam operasionalisasi dan penyele-
oleh instansi yang berwenang
saiannya
seperti Departemen Keuangan,
memerlukan
keterlibatan
hukum syariah.
Badan Pengawas Pasar Modal
Terkait sebagai
dengan
institusi
pengawas
fungsinya lembaga
dan Bank Indonesia. 3.
Memberikan rekomendasi dan /
investasi syariah, maka Dewan Syariah
atau
Nasional memiliki tugas pokok dan
tentang nama-nama yang akan
kewenangan. tugas
Adapun
pokok
dari
mencabut
rekomendasi
yang
menjadi
duduk sebagai Dewan Pengawas
Dewan
Syariah
Syariah
pada
suatu
lembaga
Nasional adalah:
keuangan dan lembaga investasi
1.
syariah.
Mengembangkan penerapan nilainilai
syariah
dalam
kegiatan
4.
Mengundang para ahli untuk
perekonomian pada umumnya dan
menjelaskan suatu masalah yang
investasi
diperlukan dalam pembahasan
khususnya.
atau
keuangan
pada
ekonomi Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
syariah,
termasuk 57
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
5.
otoritas moneter atau lembaga
Nasional dapat berasal dari orang yang
investasi dan keuangan baik dalam
memenuhi kriteria tertentu, seperti
maupun luar negeri.
independen,
Memberikan
peringatan
ilmu
kepada
pengetahuan yang cukup khususnya
lembaga keuangan dan lembaga
yang terkait dengan masalah ekonomi
investasi
Islam,
syariah
untuk
berpengalaman
dan
juga
menghentikan penyimpangan dari
memiliki integritas (Setiyono, 2003 :
fatwa yang telah dikeluarkan oleh
104).
Dewan Syariah Nasional. 6.
memiliki
Eksistensi dan peranan dari
Mengusulkan kepada pihak yang
Dewan
berwenang
mengambil
terlihat dengan dibentuknya Jakarta
tindakan apabila peringatan yang
Islamic Index (JII) pada akhir April
telah
tahun
untuk
diberikan
tersebut
tidak
diindahkan.
Syariah
2000.
Nasional
semakin
Indeks
tersebut
menyediakan informasi tentang daftar
Dalam struktur organisasi, maka
saham halal dari para emiten. Namun,
Dewan Syariah Nasional juga memiliki
sebelum saham emiten dapat masuk
Badan Pelaksana Harian dan Dewan
dalam indeks syariah, maka harus
Pengawas Syariah. Tugas utama dari
terlebih dahulu diseleksi dan dinilai
Badan Pelaksana Harian adalah untuk
oleh
melaksanakan
Dewan
Pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan
Syariah Nasional. Sedangkan tugas dari
dengan cara menetapkan sejumlah
Dewan Pengawas Syariah adalah untuk
persyaratan.
mengawasi pelaksanaan dari keputusan
tersebut adalah sebagai berikut :
Dewan
1.
tugas
Syariah
lembaga
pokok
Nasional
keuangan
di
syariah.
setiap Dengan
demikian, maka setiap pembentukan
Dewan
Hasil
Syariah
Adapun
usaha
Nasional.
persyaratan
emiten
tidak
mengandung unsur riba. 2.
Produk atau jasa yang dihasilkan
reksa dana syariah pasti akan memiliki
oleh emiten tidak dikategorikan
Dewan Pengawas Syariah sebagai organ
Haram.
representatif
dari
Dewan
Syariah
3.
Nasional.
Memberikan
informasi
trans-paran
Untuk dapat menjaga kredibilitas
4.
Rasio
utang terhadap
dan independensi dari Dewan Syariah
yang dimiliki emiten
Nasional,
nuhi kebutuhan.
keanggotaan 58
yang
maka dari
diharapkan Dewan
agar Syariah
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
modal meme-
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
5.
Rasio piutang terhadap penda-
eksistensinya sebagai lembaga
patan
trust maka dalam reksa dana
juga
harus
memenuhi
ketentuan.
syariah juga terdapat konsep al wakalah.
Kesimpulan
4.
Berdasarkan pembahasan seba-
Berdasarkan
karakteristiknya
sebagai suatu lembaga investasi
gaimana yang telah dikemukakan diatas,
syariah,
maka
operasionalisasi
selanjutnya
dapat
dirumuskan
maka
dalam
reksa
dana
beberapa konklusi sebagai berikut :
syariah juga membutuhkan suatu
1.
Reksa dana syariah sebagai suatu
lembaga pengawas khusus selain
bentuk lembaga investasi inovatif
Bapepam, yaitu Dewan Syariah
dari
Nasional.
reksa
dana
konvensional
memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dalam pengelolaan
Saran
dana milik para investor, yaitu
2.
dari
beberapa
harus berpedoman dan tidak boleh
hasil kesimpulan sebagaiman yang
bertentangan
telah dikemukakan, selanjutnya dapat
dengan
nilai-nilai
syariah.
diajukan
Pada dasarnya, pembentukan reksa
berikut :
dana
1.
syariah
sebagai
lembaga
beberapa
Dalam
saran
kegiatan
sebagai
reksa
syariah,
keterkaitan
dengan
manajer investasi sebagai pihak
ekonomi
pengelola dana memiliki peran
Islam yang mengacu pada sistem
yang determinan. Oleh karena
nilai dan asas-asas pokok filsafat
itu,
ekonomi Islam yang berpedoman
pengaturan
pada Al Quran serta sumber-
mengatur mengenai tata cara
sumber hukum Islam lainnya.
pemilihan manajer investasi yang
Dalam perspektif hukum ekonomi
proporsional
Islam maka eksistensi reksa dana
reksa dana syariah. Tata cara
syariah dalam kapasitasnya sebagai
pemilihan
lembaga maka dapat dipersamakan
dilaksanakan melalui fit and
dengan
proper
yang
Selain
konsep
prinsip itu,
erat
mudharabah.
terkait
dengan
ternyata
dana
investasi syariah juga memiliki
implementasi
3.
Berdasarkan
maka
perlunya
suatu
tambahan
yang
untuk mengelola
tersebut
test.
profesionalisme
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
eksistensi
dari
dapat
Faktor manajer
59
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
investasi bukan merupakan satu-
pencalonan
perorangan
akan
dijadikan dasar penilaian. Faktor
organisasi
kredibilitas serta faktor kepatuhan
nasional
dan ketaatan terhadap ketentuan
mengenai
formal serta terhadap ketentuan
koordinasi antara Dewan Syariah
yang dikeluarkan
Nasional
oleh Dewan
Nasional
dijadikan
sebagai
terpilih
dalam
yang
satunya tolok ukur yang dapat
Syariah
2.
3.
struktur
Dewan tersebut.
Syariah Pengaturan
hubungan
dengan
atau
sejumlah
juga
dapat
lembaga keuangan atau lembaga
tolok
ukur
investasi terkait lainnya juga
tambahan. Selain itu, faktor tingkat
sangat
pemahaman
konsep
pengawasan yang dilakukan oleh
ekonomi Islam secara makro dan
Dewan Syariah Nasional melalui
juga pemahaman terhadap konsep
Dewan Pengawas Syariah harus
investasi yang ideal sesuai dengan
bersifat
syariah Islam juga dapat dijadikan
bertujuan
tolok
adanya
terhadap
ukur
penilaian
bagi
diperlukan.
Idealnya,
kontinuitas.
Hal
untuk
mencegah
penyimpangan
pelanggaran
ingin
menimbulkan kerugian kepada
mengelola
reksa
dana
yang
atau
pemilihan manajer investasi yang
akan
syariah.
investor sehingga menyebabkan
Eksistensi dari Dewan Syariah
menurunnya tingkat kepercayaan
Nasional
investor untuk berinvestasi pada
hendaknya
juga
mendapatkan pengaturan tersendiri dan
khusus.
Dewan
reksa dana syariah.
Syariah
Nasional memiliki peran dan tugas
Daftar Pustaka
yang sangat berarti bagi eksistensi
Achsien, Iggi H, “Investasi Syariah Di
dan perkembangan reksa dana
Pasar Modal : Menggagas
syariah di Indonesia. Pengaturan
Konsep Dan Praktek Manaje-
tersebut nantinya, tidak hanya
men
mengatur
Gramedia, Jakarta, 2000.
mengenai tugas
dan
kewenangan dari Dewan Syariah Nasional,
namun
juga
mengatur
mengenai
pemilihan dan kriteria
harus
mekanisme
Portofolio
Syariah”,
Ali, M.D., “Azaz-Azaz Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu
Hukum
Dan
Tata
Hukum Islam Di Indonesia”, Rajawali, Jakarta, 1990.
60
ini
Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
Setiyono – Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Departemen Agama RI., “Al – Quranul
Pontjowinoto,
Iwan.
P.,
”Prinsip
Karim”, Departemen Agama
Syariah Di Pasar Modal :
RI : Jakarta, 1994.
Pandangan Praktisi”, Materi
Fuady, Munir., “Pasar Modal Modern (Tinjauan
Hukum)”,
Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Workshop Nasional Pasar Modal Syariah. Malang, 2931 Mei 2003.
“Hasil Investasi Reksa Dana Syariah
Pramono, Nindyo., “Sertifikasi Saham
Lebih Menguntungkan,” yang
PT. Go Public Dan Hukum
terdapat
//
Pasar Modal Di Indonesia”,
www.bisnis.com / pls / bisnis /
Citra Aditya Bakti, Bandung,
bisnis.cetak ? inw_id=158693.
1997.
dalam
http:
Indonesia., “Undang-Undang Tentang
Salim, Felia. “Reksa Dana Perluas
Pasar Modal”, UU Nomor 8
Basis Pemodal Lokal” dalam
Tahun 1995 LN No.64 tahun
Mengapa Harus Reksa Dana.
1995. TLN. No.3608.
Ed. Tim Uang dan Efek,
Hamidah, Siti, “Berinvestasi Di Pasar Modal
Dalam
Perspektif
Hukum
Ekonomi
Glory
Offset
Press,
Jakarta,1997.
Islam”,
Majalah Arena Hukum Nomor 23, Juli 2001. Mahfud M.D, Moh., “Politik Hukum Di Indonesia”,
Pustaka
LP3ES
Indonesia, Jakarta 1998. Manan,
Bagir.,
“Politik
undangan
Dalam
Mengantisipasi
Rangka
Liberalisasi
Perekonomian”, Seminar
Perundang-
Makalah
Sosialisasi
UU
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lam-pung, 1996. Muhamad,
“Lembaga-Lembaga
Keu-
angan Umat Kontemporer”, UII Press, Yogyakarta, 2000. Lex Jurnalica Vol.3 No.1 Desember 2005
61