Ekonomi Global. Dinie Soerjani Ekonom PEREKONOMIAN CINA MELAMBAT, KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN DI AS KIAN TAK PASTI

Mei 2015

Kontributor Tetap

……………………………………………………………….. Ryan Kiryanto Chief Economist BNI Telp: 0812-1079864 Dinie Soerjani Ekonom Telp: 0812-1072679 Dedi Arianto AVP Investor Relations Telp: 0818-904400 Dr. Emrinaldi Nur DP, SE, M.Si, Akt, CA Regional Chief Economist Wil. Padang Telp: 0812-7602876 Prof. Dr. Bernadette Robiani, MSc Regional Chief Economist Wil. Palembang Telp: 0812-7121223 Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE Regional Chief Economist Wil. Bandung Telp: 0812-2379092 Dr. Alimuddin Rizal Riva’i Regional Chief Economist Wil. Semarang Telp: 0813-25359081 Dr. Rudi Purwono, SE, MSE Regional Chief Economist Wil. Surabaya Telp: 0815-9407311 Dr. Marsuki, SE, DEA Regional Chief Economist Wil. Makassar Telp: 0878-80999444 Prof. Dr. I Wayan Ramantha, MM, Ak,CPA Regional Chief Economist Wil. Denpasar Telp: 0812-3801880 Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, MSi Regional Chief Economist Wil. Banjarmasin; Telp: 0813-55499568 Dr. Agus Tony Poputra, SE, Ak, MM, MA Regional Chief Economist Wil. Manado Telp: 0811-4301999 Dr. Sidik Budiono, ME Regional Chief Economist Wil. Papua Telp: 0812-25784968

Ekonomi Global Dinie Soerjani Ekonom PEREKONOMIAN CINA MELAMBAT, KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN DI AS KIAN TAK PASTI Perekonomian dua negara besar dunia yakni Amerika Serikat (AS) dan Cina melambat, pemulihan ekonomi global berpotensi terhambat. Pada kuartal pertama tahun ini perekonomian Cina hanya tumbuh 7 persen (year on year), angka ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir. Sedangkan AS hanya tumbuh 0,2 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, karena kondisi cuaca dan musim dingin yang menghambat distribusi. Namun, pada pertengahan April lalu, International Monetary Fund (IMF), memproyeksi bahwa perekonomian global untuk tahun 2015 akan tetap pada level 3,5 persen dan akan menjadi 3,8 persen pada tahun depan. AS akan tetap menjadi motor ekonomi dunia, namun penguatan dolar AS akan mendorong pertumbuhan di zona Euro dan Jepang. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan AS dari 3,6 persen menjadi 3,1 persen, tetapi angka tersebut masih yang tertinggi di antara negaranegara maju. Prospek pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan naik menjadi 1 persen, dibandingkan proyeksi sebelumnya 0,6 persen. Sedangkan perekonomian zona Euro diproyeksi tumbuh 1,5 persen karena pelemahan nilai tukar menjadi faktor pendorong. Di AS, isu kenaikan suku bunga

acuan (Fed Fund Rate) diambang ketidakpastian dan menimbulkan perdebatan. Sebagian pembuat kebijakan bank sentral The Federal Reserve berpendapat bahwa kenaikan suku bunga acuan mulai pada Juni 2015 ini hingga 2016. Mereka menilai bahwa kondisi ekonomi dan prospek ekonomi akan menguntungkan jika kenaikan suku bunga terjadi pada akhir tahun. Namun beberapa pejabat The Fed lainnya mengatakan kenaikan suku bunga akan tetap tidak mungkin hingga 2016. Pada pertemuan akhir April lalu, para pembuat kebijakan The Fed meninggalkan kemungkinan bahwa kenaikan suku bunga akan terjadi pada semester kedua tahun ini, terkait dengan perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Perekonomian AS saat ini perlu menunjukkan kondisi yang meyakinkan sebelum The Fed percaya diri bahwa pasar tenaga kerja akan terus membaik dan inflasi menuju target 2 persen. Para pejabat The Fed sangat berharap perekonomian akan rebound dengan adanya kenaikan belanja konsumen. Pada pertengahan April lalu, bank sentral Eropa, European Central Bank (ECB), memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di titik rendah 0,05 persen. Kebijakan ECB ini telah dipertahankan selama enam bulan berturut -turut. Selain itu, Gubernur ECB, Mario Draghi, menegaskan bahwa langkah-langkah stimulus yang telah diadopsi sejak pertengahan tahun lalu cukup memadai untuk mencapai tujuan stabilitas harga yang telah ditetapkan. Laju pemulihan perlahan mulai terlihat dari tingkat permintaan kredit rumah di Eropa yang dilaporkan

Mei 2015

terus meningkat karena suku bunga yang rendah, hal ini juga yang menyebabkan kondisi pasar perumahan di Eropa menjadi lebih baik. Di sisi lain, sektor manufaktur benua biru tumbuh lambat pada April lalu. Hal ini ditunjukkan oleh data awal Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur zona Euro bulan April sebesar 51,9 turun dari 52,2 bulan Maret. Sedangkan PMI sektor jasa sebesar 53,7, sehingga komposit PMI untuk kedua sektor menjadi 53,5 dimana mengalami penurunan dari 54,0 pada bulan sebelumnya (PMI> 50, menunjukkan ekspansi). Namun, data ekspor Februari 2015 zona Euro meningkat 4 persen (year on year), sedangkan impor tetap. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor manufaktur zona Euro telah diuntungkan oleh pelemahan Euro yang disebabkan oleh program stimulus serta kuatnya dollar AS. Mario Draghi memperkirakan target inflasi 2 persen ECB akan tercapai pada 2017 tergantung pada konsistensi bankbank sentral zona Euro terhadap program quantitative easing. Saat ini inflasi berada pada angka -0.1 persen. Namun, pada April lalu setidaknya muncul harapan di zona Euro. Seperti yang dirilis Eurostat, data awal tingkat inflasi untuk bulan April 2015 diharapkan mencapai 0,0 persen (year on year). Hal ini menjadi pertanda baik setelah sekian lama zona Euro terjebab dalam periode deflasi. Dari daratan Asia, data-data yang dirilis pada April lalu menunjukkan perekonomian Cina masih berjalan lambat. Tingkat inflasi Maret 2015 tercatat hanya 1,4 persen (year on year), sedangkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama sebe-

sar 7,0 persen (year on year), yang terlemah dalam enam tahun terakhir. Sebagai pembanding, pada akhir tahun lalu ekonomi Cina tumbuh 7,4 persen (year on year). Tren perlambatan ekonomi masih terus terjadi di Cina. Pemerintah Cina telah melakukan berbagai cara untuk mendongkrak ekonomi negara tersebut. Sebelumnya, bank sentral telah memangkas suku bunga dan pemerintah telah mengurangi rasio persyaratan pencadangan bank, agar perbankan bisa mengucurkan kredit lebih banyak kepada pelaku bisnis. Namun ternyata langkah-langkah itu belum cukup, terbukti dari kembali melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal pertama tahun ini. Oleh karena itu, banyak pihak berharap pemerintah dan bank sentral akan melakukan pelonggaran moneter lebih lanjut disertai kebijakan-kebijakan lain yang mendukung pertumbuhan. Perlambatan ekonomi Cina tersebut juga didorong oleh kelesuan pada sektor manufaktur. Pada April lalu, data resmi Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Cina sebesar 48,9 angka terendah selama dua belas bulan terakhir. Angka tersebut mengalami penurunan dari 49,6 pada Maret 2015. Pada awal April lalu, bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ) mempertahankan program stimulusnya yaitu sebesar 80 triliun yen atau setara 663 miliar dollar AS per tahun. Dengan keputusan tersebut berarti BOJ menunda langkah-langkah pelonggaran lebih lanjut meskipun kesulitan menaikkan laju inflasi untuk mencapai target 2 persen. BOJ berpendapat bahwa kondisi perekonomian Jepang secara umum membaik,

namun laju inflasi untuk saat ini diperkirakan pada level nol persen akibat penurunan harga minyak dunia. BOJ berharap dalam jangka panjang inflasi akan meningkat. Dewan Gubernur BOJ memperkirakan hargaharga mulai naik beberapa bulan kedepan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara umum. Meskipun demikian, Gubernur BOJ, Haruhiko Kuroda, mengatakan siap untuk melonggarkan lagi kebijakan moneter jika keadaan memaksa. Pernyataan tersebut membuat kalangan ekonom berkeyakinan bahwa BOJ akan segera menambah program kebijakan moneter. Di sisi lain, neraca perdagangan Jepang untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun mengalami surplus pada Maret 2015. Surplus tersebut diakibatkan lonjakan ekspor sebesar 8,5 persen disertai dengan penurunan impor yang mencapai 14,5 persen sehingga secara total neraca perdagangan Jepang mengalami surplus 229,3 miliar yen atau setara 1,9 miliar dollar AS. Impor Jepang mengalami penurunan akibat harga minyak mentah yang merosot lebih dari 40 persen selama 12 bulan terakhir, sedangkan kenaikan ekspor dipicu oleh pelemahan nilai tukar yen yang membuat daya saing produk Jepang di pasar global meningkat. (*) “Secara umum, pemulihan kondisi ekonomi global belum berjalan baik. Perlambatan ekonomi AS pada awal tahun, dan penguatan dollar AS, memberi dampak negatif pada kegiatan ekspor AS. Bagi Indonesia, kondisi tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.”

2

Mei 2015

Berita Domestik Ryan Kiryanto Chief Economist PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH JOKOWI-JK DIPERKIRAN MENELAN BIAYA US$ 399,97 MILIAR Pemerintah memproyeksikan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar US$ 399,97 miliar atau sekitar Rp 5.190 triliun hingga 2019. Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Keuangan, mengatakan sebanyak 58,75% atau sekitar US$ 234,75 miliar (Rp 3.046 triliun) kebutuhan dana itu berasal dari swasta dalam negeri maupun luar negeri dan badan usaha milik negara serta 41,25% atau US$ 164,83 miliar disediakan oleh pemerintah. BUMN akan mengisi sekitar 22,23% atau sekitar US$ 88,83 miliar dan swasta sebesar 36,52% atau US$ 145,92 miliar. Dengan swasta pemerintah akan menerapkan PPP (Public Private Partnership/Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Menkeu Bambang menjelaskan pemerintah akan memberi dukungan fiskal dengan skema PPP dalam lima skema pembangunan infrastruktur. Pertama, Project Development Facility (PDF), dalam skema ini pemerintah yang akan melakukan studi kelayakan. Kedua, skema viability gap fund (VGF). Dalam skema ini, pemerintah akan memberikan dukungan tunai pada proyek-proyek yang tak layak secara finansial, misalkan proyek yang menyediakan pasokan air. Ketiga, skema Indonesia infrastructure

guarantee fund (IIGF), dalam skema ini pemerintah akan memberikan garansi atas risiko proyek infrastruktur, misalnya risiko politik. Keempat, pemerintah akan memastikan pembiayaan infrastruktur melalui bank infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kelima, skema availability payment (AP) dimana kalau perusahaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan bisa mendapatkan dari SMI.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), mengatakan dalam mengerjakan proyek PPP dibutuhkan pembagian risiko. Salah satu yang harus diperhatikan pemerintah adalah untuk mengundang lebih banyak investasi dengan skema PPP mengurangi risiko ketidakpastian. Prinsipnya ada dua risiko pada investasi dengan skema PPP pada proyek infrastruktur, yaitu lahan dan pendanaan.

Beberapa proyek infrastruktur yang ditawarkan dan yang sudah mulai dijalankan ada di tiga sektor, yaitu kelistrikan, pasokan air, dan transportasi. Sektor kelistrikan terdiri dari tiga proyek, yaitu proyek pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Tengah dengan total investasi Rp 40 triliun yang saat ini menanti eksekusi lahan, proyek PLTU mulut tambang Sumatera 9-10 di Sumatera Selatan dengan total investasi Rp 54 triliun sudah tender pada akhir Desember 2014, dan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur dengan perkiraan investasi Rp 143 triliun. Di sektor air bersih, proyek yang dikembangkan adalah di di Umbulan, Jawa Timur, dengan total investasi Rp 2 triliun dan Lampung water supply dengan investasi Rp 1 triliun. Sedangkan Semarang water supply senilai Rp 765 miliar sedang menunggu VGF. Sektor transportasi terdiri atas tiga proyek, yaitu kereta bandara Soekarn0-Hatta Jakarata senilai Rp 24 triliun, bandara Labuhan Bajo masih dalam proses uji tuntas (due diligence), Bandara Lampung dalam proses due diligence, dan Bandara Mutiara, Palu di Sulawesi Tengah sedang due diligence. Taufik Widjoyono,

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Undang Undang No 2 tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan Bagi Kepentingan Umum, seharusnya bisa mengurangi risiko mengenai pembebasan lahan. Sementara itu, untuk risiko pendanaan, Kementerian PU-Pera mulai memperkenalkan penjamin risiko melalui PT Penjaminan infrastruktur Indonesia. Untuk proyek infrastruktur pemerintah untuk mengurangi risiko proyek infrastruktur baru akan dilelang jika pembebasan lahan sudah mencapai 75%. Jika sudah ada jaminan tersebut, maka mempermudah mendapatkan pendanaan dari bank. Saat ini, proyek PPP baru pada proyek jalan tol dan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM). Untuk PPP dengan menggunakan dukungan pemerintah yang sedang berjalan antara lain untuk tol Semarang-Solo, Solo-NgawiKertosono, dan Cileunyi-SumedangDawuan (Cisumdawu). Sedangkan untuk SPAM, ada beberapa proyek PPP yang sedang dalam proses lelang dan untuk persiapan lelang. Di Pulau Jawa, antara lain SPAM Umbulan, SPAM Semarang Barat, SPAM

3

Mei 2015

Jatiluhur, SPAM Kota Bekasi, SPAM Kabupaten Gresik, SPAM Kabupaten Bandung. Di luar Pulau Jawa, yaitu SPAM Bandar Lampung, SPAM Pekanbaru. Menurut Taufik, proyek SPAM tidak banyak membutuhkan lahan. Rini M Soemarno, Menteri BUMN, mengatakan hingga akhir tahun ini proyek infrastruktur BUMN yang akan dikerjakan mencapai Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut untuk Mei dan Juni proyek BUMN yang akan dikerjakan mencapai Rp 100 triliun. Proyek tersebut terdiri atas jalan tol Bakauhuni, Lampung, jalan Palembang-Indralaya, pelabuhan Makasar, PLTU mulut tambang, kabel laut untuk listrik Sumatera-Jawa dan Trans Sumatera. Proyek yang dimulai sekitar Rp 20 triliun untuk proyek jalan Medan-Binjai. Menteri Rini mengatakan untuk pembiayaan infrastruktur sumber pendanaan yang potensial adalah dari obligasi dalam negeri dan pembiayaan luar negeri, seperti Asian Infrastructure Investment Bank. Untuk saat ini pemerintah sudah dapat fasilitas dari dua bank besar Tiongkok yaitu China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) sebesar US$ 50 miliar. Tapi pemerintah juga masih melihat obligasi luar negeri. Di sisi lain, setelah DPR menyetujui right issue Waskita Karya, Adhi Karya, dan Antam akan menerbitkan saham baru. Namun pemerintah akan tetap mengambil haknya sehingga kepemilikan saham pemerintah tidak terdilusi.

DANA INFRASTRUKTUR PER KABUPATEN/KOTA TAMBAH RP 100 MILIAR Di lain pihak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi 2016, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 100 miliar per kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam salah satu agenda pemerintah RI untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan pasar. Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan usulan daerah dan pencairannya berdasar instruksi presiden yang langsung tertuju pada proyek yang diinginkan. Pemberian anggaran tambahan untuk daerah tahun depan dipastikan tidak permanan karena pemerintah mengecek kembali berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Alokasi penambahan ini masuk dalam besaran anggaran transfer daerah tahun 2016 sebesar Rp 50 triliun. Adapun enam indikator tersebut adalah: audit BPK, indeks korupsi di daerah bersangkutan, penyerapan anggaran, pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, luas wilayah, serta jumlah penduduk. Sementara itu, Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar per kabupaten/kota tahun depan telah disiapkan pemerintah sehingga menambah besaran anggaran transfer daerah sebesar Rp 50 triliun. Dana tersebut

juga tidak hanya difokuskan pada daerah terpencil, tetapi juga semua wilayah berdasarkan kreteria.

REALISASI INVESTASI KUARTAL 1 2015 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I-2015 mencapai Rp 124,6 triliun atau tumbuh sebesar 16,9%. Dari realisasi tersebut tenaga kerja yang terserap dalam tiga bulan mencapai 315.229 orang. Jumlah serapan tenaga kerja tersebut terdiri atas proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 113.342 orang, dan dari proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 201.887 orang. Penyerapan tenaga kerja kuartal I-2015 sebanyak 315.229 orang meningkat dibanding kuartal I-2014 sebanyak 200 ribu. Peningkatan ini merupakan bagian dari besarnya investasi di bidang padat karya, sehingga mampu mendorong tenaga kerja bertambah cukup besar dibandingkan periode yang sama pada tahun -tahun sebelumnya. Tren investasi padat modal dan padat karya sudah mulai masuk dimana yang padat karya masuk cukup besar. BKPM juga mencatat investasi terbesar masih berada di Pulau Jawa dengan nilai Rp 69,9 triliun atau 56,1%. Kemudian Sumatera Rp 21,1 triliun atau 16,9%, Kalimantan Rp 20,4 triliun atau 16,4%, Sulawesi Rp 6,4 triliun atau 5,1%, Maluku dan Papua Rp 4,4 triliun atau 3,5% dan Bali serta Nusa Tenggara Rp 2,4 triliun atau 2%. Menurut BKPM, capaian investasi kuartal I sebesar 24% menjadikan target investasi tahun ini Rp 519,5 triliun berpotensi

4

Mei 2015

terlampaui. Menurut data BKPM realisasi investasi pada kuartal I 2015 sebesar Rp 124,6 triliun, terdiri dari PMA Rp 82,1 triliun dan PMDN Rp 42,5 triliun. Pada kuartal I 2015 sektor sekunder yang meliputi industri seperti manufaktur menempati posisi pertama dengan capaian Rp 53,4 triliun, kemudian tersier 43,7%, dan primer sebesar Rp 27,5%. Realisasi kuartal I 2015 meningkat sebesar 16,9% dibanding realisasi kuartal I tahun sebelumnya yang hanya Rp 106,6 triliun. Untuk realisasi PMA mengalami peningkatan sebesar 14% dari periode sebelumnya yang hanya Rp 72 triliun. Sementara untuk PMDN terjadi peningkatan sebesar 22,8% dari kuartal I tahun lalu yang hanya Rp 34,6 triliun. Sektor yang paling tinggi realisasinya pada kuartal I adalah pertambangan sebesar Rp 15 triliun atau 12%. Disusul industri makanan Rp 12,8 triliun atau 10,3%, dan listrik, gas dan air Rp 11,7 triliun atau 9,4%. Dari berbagai investasi tersebut yang menonjol adalah listrik sehingga BKPM membentuk tim khusus terkait dengan investasi di bidang kelisitrikan. Banyak investor yang menanyakan tentang listrik sebelum berinvestasi, dengan adanya Undang-undang tentang lahan investasi di bidang listrik dapat segera terealisasi. Saat ini swasta sudah mulai banyak yang masuk investasi di bidang kelistrikan. Dengan adanya peraturan kementerian ESDM terkait harga listrik memberi keyakinan bagi investor untuk masuk di bidang kelistrikan. (*)

Pojok Regional Emrinaldi Nur DP RCE Wilayah Padang EKSEKUSI ANGGARAN TERTUNDA, PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU MELAMBAT Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dari bu lan November 2014 hingga April 2015, baik berupa kenaikan harga Bahan Bakan Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan elpiji telah memberikan insentif negatif pada daya beli konsumsi masyarakat, termasuk masyarakat Riau. Kondisi tersebut semakin diperberat dengan dampak turunan yang ditimbulkan dari ketiga elemen kenaikan tersebut yang merupakan bagian utama dalam kehidupan masyarakat. Naiknya harga sembilan bahan pokok, sarana transportasi, dan barang konsumsi lainnya memberikan tekanan lebih kepada masyarakat di saat inflasi juga mengalami peningkatan dan nilai kurs mendapat tekanan. Tekanan ekonomi masyarakat tersebut juga menyebabkan beratnya roda ekonomi untuk berputar. Harapan terbaik yang dapat dilakukan masyarakat saat ini adalah, adanya insentif ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah. Insentif tersebut diharapkan berupa realisasi tiga kartu yang telah dijanjikan pemerintah Jokowi berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Namun untuk daerah Riau, ketiga kartu tersebut belum dapat direalisasikan.

Harapan berikutnya yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Riau yang sekaligus diharapkan akan menggerakkan roda ekonomi adalah stimulan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten. Stimulan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk realisasi anggaran berupa pembangunan infrastruktur ataupun berbagai program kerja lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Untuk tahun 2015 nilai total APBD Riau adalah sebesar Rp. 28,5 triliun. Jumlah tersebut jika dapat segera direalisasikan akan menjadi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi Riau. Namun hingga akhir bulan April 2015, berbagai proyek pembangunan belum dapat dijalankan dengan berbagai kendala, dan tingkat realisasi anggaran baru mencapai 5,1% saja. Lambatnya kinerja pemerintah provinsi dalam merealisasikan anggaran juga ditunjukkan dengan hasil publikasi yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk tahun 2013 yang dirilis 27 April 2015, dimana Provinsi Riau tidak termasuk sebagai Provinsi dengan kinerja terbaik. Hal yang sama juga terjadi pada 12 kabupaten kota yang ada di Riau, dimana tidak satupun kabupaten kota yang ada masuk dalam ketegori Kabupaten Kota dengan kinerja terbaik. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang akan dilewati tol trans Sumatera, sepertinya juga harus lebih

5

Mei 2015

banyak bersabar mengingat ground breaking Tol Trans Sumatera yang direncanakan akan dilakukan akhir April ini tidak memasukkan ruas jalan Pekanbaru-Dumai sebagai bagian Tol Trans Sumatera untuk dibangun di tahun pertama, karena fokus pembangunan Tol Trans Sumatera dilakukan pada Provinsi Lampung hingga Sumatera Selatan guna menunjang Tol Laut yang dibangun Pemerintah Pusat pada kawasan Selat Sunda. Penundaan ini ataupun pengalihan pembangunan Tol Trans Sumatera tersebut untuk tahun pertama ini, menuntut Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten Kota untuk memperbaiki infrastrukturnya sendiri dengan menggunakan APBD yang dimiliki, mengingat hingga April 2015, lebih dari 1.000 kilometer jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada jalan di luar kota namun hingga jalan di dalam Kota. Kondisi ini menjadi suatu ironi, jika memperhatikan perkembangan APBD Riau dari tahun ketahun yang cukup besar. Untuk tahun 2014 APBD Riau Rp 8,269 triliun, sementara di tahun 2013 Rp 8,362 triliun dan 2012 sebesar Rp 6,367 triliun. Buruknya jalan Provinsi dan Kabupaten yang ada di Riau, juga semakin diperparah dengan jalan Negara yang kurang baik terutama pada pada jalan negara yang menghubungkan Provinsi Riau dan Jambi, Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Kondisi peralihan prioritas Tol Trans Sumatera dan buruknya jalan negara yang ada di Provinsi Riau dibandingkan dengan jalan negara yang ada di Provinsi lainnya terutama Jambi dan Sumatera

Barat, mengindikasikan masih rendahnya bargaining power dan kemampuan argumentasi yang dimiliki Pemprov Riau dalam mendapatkan berbagai proyek nasional untuk dapat dikembangkan di Riau.

utama tujuan ekspor Sumsel adalah

Kebijakan pemerintah pusat dengan berbagai peningkatan harga, buruknya infrastruktur daerah serta eksekusi anggaran yang tertunda, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Riau semakin melambat setelah selama 2014 tren menurun tersebut terjadi. Untuk triwulan pertama BI hanya memprediksi pertumbuhan Riau hanya 1,5-2,1% dan pada tahun 2015 sebesar 2,0-3,0%, yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kwarta yang sama di tahun sebelumnya. Prediksi tersebut dinilai juga tidak dapat terjadi mengingat realisasi anggaran yang masih sangat kecil. (*)

lain oleh penurunan harga karet. Nilai ekspor Provinsi Jambi melalui pelabuhan pada bulan Maret 2015 mengalami kenaikan 2,50 persen dibanding bulan Februari 2015, yaitu

Malaysia, Amerika Serikat dan India yang berkontribusi 52,02 persen dari total ekspor. Penurunan ekspor non migas dipengaruhi oleh penurunan ekspor karet yang disebabkan antara

dari US$ 100,61 juta menjadi US$ 103,12 juta. Penyebab utama kenaikan ekspor Provinsi Jambi bulan Maret 2015 adalah naiknya transaksi sektor pertanian. Sampai dengan bulan Maret 2015, kelompok industri menyumbang kontribusi terbesar terhadap total ekspor melalui pelabuhan sebesar 64,30 persen, diikuti kelompok pertambangan sebesar 27,50 persen, dan kelompok pertanian sebesar 8,20 persen.

Bernadette Robiani RCE Wilayah Palembang KINERJA EKSPOR DI SUMBAGSEL

Berdasarkan komoditi, kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya 24,22 persen, minyak

Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Maret 2015 sebesar US$ 216,02 juta mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dibandingkan Februari 2015 yang sebesar US$ 216,66 juta.

nabati 19,31 persen, dan komoditi kertas/pulp sebesar 18,77 persen. Untuk kelompok pertanian pada Maret lalu nilai ekspornya mencapai US$ 9,21 juta atau naik sebesar 30,02

Kontribusi nilai ekspor non migas adalah sebesar 85,11 persen ( US$ 183,85 juta) dan migas sebesar 14,89 persen (US$ 32,17 juta). Dari nilai ekspor non migas tersebut, sebesar 61,81 persen berasal dari komoditi karet, 14,14 persen dari komoditi batubara dan 10,30 persen dari komoditi sawit dan fraksinya. Selama bulan Januari–Maret 2015, negara

persen dibandingkan pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan kenaikkan nilai ekspor komoditi pinang. Nilai ekspor Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada Maret 2015 mengalami penurunan sebesar 35,54 persen dibandingkan Februari 2015 dari US$ 133,03 juta ke US$ 85,76 juta. Ekspor Babel di dominasi oleh

6

Mei 2015

ekspor Timah yang kontribusinya sebesar 81,16 persen dari total eskpor. Selama Februari-Maret 2015

juta dolar AS mengalami peningkatan

penurunan harga komoditi juga akan

se besar 1 7, 18 per sen jika dibandingkan dengan ekspor Februari

berdampak kepada penurunan peluang perbankan untuk

terjadi penurunan ekspor timah sebesar 37,67 persen. Tujuan utama ekspor timah adalah negara Singapura

2015 yang sebesar US$ 297 juta. Ekspor Lampung di dominasi oleh komoditi lemak dan minyak hewan/

menyalurkan kredit dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK).

sebesar 65,43 persen dari total eskpor timah. Ekspor non timah Babel di

nabati sebesar 40,59 persen dari total ekspor, komoditi kopi, teh, rempahrempah sebesar 14,88 persen dan batubara sebesar 11,45 persen. Negara tujuan utama ekspor provinsi Lampung adalah Italia sebesar 11,17 persen dari total ekspor, India sebesar 9,35 persen dan Amerika Serikat sebesar 8,10 persen.

Program hilirisasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditi mentah. Program hilirisasi dapat dilakukan dalam berbagai tahapan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, karakteristik daerah,

Perubahan nilai ekspor sepanjang Januari-Maret 2015 di lima provinsi di wilayah Sumbagsel, dipengaruhi oleh trend perubahan harga komoditi andalan ekspor. Penurunan harga

kemampuan keuangan daerah, dan aspek pasar. Hal yang perlu ditekankan adalah di setiap tahapan dapat menciptakan nilai tambah yang jika dilaksanakan dengan konsisten

se besar 2 4, 44 per sen jika dibandingkan dengan bulan Februari 2015. Ekspor Provinsi Bengkulu

karet dan timah, berdampak kepada nilai ekspor Sumsel dan Babel. Provinsi Jambi dan Lampung yang komoditi andalannya adalah kelompok

d a n b e r ke si n a m bu n g a n a k a n meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. (*)

dilakukan melalui pelabuhan pulau Baai mencapai 54,50 persen dan

industri pengolahan komoditi agro, mengalami peningkatan nilai ekspor.

sisanya melalui pelabuhan Teluk Bayur sebesar 34,85 persen dan

Kinerja ekspor Bengkulu relatif berbeda, meskipun terjadi penurunan

pelabuhan Sungai Musi/Boom Baru sebesar 10,71 persen. Komoditi ekspor andalan dari provinsi Bengkulu adalah batubara yang kontribusinya sebesar 86,79 persen dari total

harga komoditi batubara, namun p enin gka tan kuan ti ta s e kspor berdampak kepada peningkatan nilai

Rina Indiastuti RCE Wilayah Bandung PERKEMBANGAN DAERAH LUAR KOTA BANDUNG & KETERTARIKAN PERBANKAN

dominasi oleh golongan minyak atau lemak hewani & nabati sebesar 58,14 persen, dan kopi, teh & rempahrempah sebesar 32,84 persen, karet & barang-barang dari karet sebesar 3,73 persen serta ikan & hasil olahan ikan sebesar 2,72 persen. Negara tujuan utama ekspor non timah pada Januari-Maret 2015 adalah Pakistan, Belanda dan India. Nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2015 yang sebesar 18,03 juta dolar AS, mengalami peningkatan

ekspor, cangkang sawit sebesar 1,65 persen dan lainnya sebesar 11,56 persen. Negara tujuan utama ekspor Bengkulu adalah ASEAN sebesar 56,60 persen dengan kontribusi terbesar dari Philipina sebesar 21,11 persen dari total ekspor. Nilai ekspor Provinsi Lampung pada bulan Maret 2015 yang sebesar 348

ekspor sepanjang Februari–Maret 2015, namun lebih rendah jika dibandingkan nilai ekspor di periode Januari –Maret 2014. Adany a perubahan nilai ekspor akan berdampak kepada penerimaan daerah baik dalam bentuk fiskal maupun keberlanjutan produksi atau investasi. R e n da h n y a pr odu ksi a ki ba t

Terdapat tren bahwa daerah di sekitar pusat pertumbuhan akan ikut bergerak tumbuh. Kondisi ini terlihat dari Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan mulai memunculkan efek sebar di daerah sekitarnya. Di Jawa Barat hanya kota Bandung yang tumbuh sangat tinggi yaitu 8% pada tahun 2014. Luas daerah yang terbatas mengakibatkan luberan kegiatan ekonomi dan bisnis bergerak ke arah barat (Cimahi, Purwakarta) dan ke arah timur (Sumedang, Garut).

7

Mei 2015

K abupate n Sumedan g dan Kabupaten Garut termasuk daerah dengan PDRB per-kapita relatif rendah jika dibandingkan daerah lain. Namun sejak 2014 hingga Januari 2015, kedua daerah yang berlokasi di timur kota Bandung tersebut mencatat perkembangan kegiatan ekonomi terbukti dari pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit di atas daerah lain (lihat tabel). Potensi Kabupaten Sumedang mampu menumbuhkan DPK dan kredit lebih tinggi dibandingkan daerah lain mempunyai subsektor unggulan berturut-turut untuk perdagangan besar eceran, tanaman bahan makanan, barang tekstil, angkutan jalan raya, restoran, peternakan, konstruksi, dan industri makanan. Adapun subsektor unggulan yang merupakan potensi kabupaten Garut y a n g h a m p i r se r u p a d e n g a n kabupaten Garut namun berbeda urutannya yaitu adalah perdagangan besar eceran, tanaman bahan m a k a n a n , i n d u st r i m a k a n a n , konstruksi, restoran, barang tekstil, dan angkutan jalan raya. Jika diperhatikan perkembangan subsektor unggulan yang utama tersebut mengikuti yang terjadi di Bandung. Menghadapi kondisi pertumbuhan kredit

perlambatan di wilayah

Bandung dan sekitarnya yang pada Januari 2015 (yoy) sebesar 11,8% turun dibandingkan posisi Desember 2014 sebesar 15,7% disarankan kepada perbankan untuk menekuni penyaluran kredit pada subsektor unggulan di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut yang disebutkan di atas karena di kedua kabupaten t e r se bu t wa la u pu n m e n c a t a t perlambatan pertumbuhan kredit pada Januari 2015 namun tingkat pertumbuhannya tetap lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Prospek perbankan yang lain adalah seharusnya pertumbuhan DPK di kabupaten Sumedang dan kabupaten Garut pada tahun 2015 dapat lebih tinggi dibandingkan capaian 2014 mengingat secara agretat di Jawa barat minus Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang (Bodebekar) mencatat peningkatan pertumbuhan DPK pada Januari 2015. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, kecepatan pertumbuhan ekonomi dan bisnis kota Bandung telah memberikan efek sebar ke d a e r ah di lu a r ny a t e ru t am a Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, yang ditandai oleh kesamaan perkembangan subsektor unggulan y a n g bi sa di e k spl or a si o le h perbankan.

Kedua, perbankan telah merespon potensi dan prospek Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut yang terbukti dari angka pertumbuhan DPK dan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari angka Jawa barat minus. Namun demikian, potensi pertumbuhan DPK di kedua daerah tersebut seharusnya dapat lebih tinggi dari capaian Januari 2015. (*)

Alimuddin Rizal Riva’i RCE Wilayah Semarang DIY SEMAKIN MEMBUKA DIRI UNTUK PARA INVESTOR DALAM DAN LUAR NEGERI Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), secara proaktif berusaha menarik investor untuk mengembangkan seluruh wilayah di kabupaten/kota. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, seperti mengurangi/menghapuskan be r ba g a i pe r m a sa la h a n y a n g menghambat investasi, menyediakan sarana/prasarana dasar, memberikan kemudahan persyaratan investasi dan fasilitas-fasilitas investasi yang mendukung. Pemenuhan ketersediaan infrasuktur merupakan prasyarat utama dalam pembangunan berkualitas sekaligus mendukung kedaulatan pangan, ke da u la t a n e ne r g i d a n e k o-

TABEL 1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SUMEDANG & GARUT Pertumbuhan DPK (yoy) Daerah

Pertumbuhan Kredit (yoy)

PDRB per Kapita (Rp Juta)

Des 2014

Jan 2015

Des 2014

Jan 2015

2013

Kabupaten Sumedang

12,3%

11,9%

25,4%

20,4%

14,7

Kabupaten Garut

16,1%

13,5%

24,6%

16,5%

13,4

Wilayah Jabar Minus

10,2%

11,5%

15,7%

11,8%

20,3

Catatan : Jabar Minus, kecuali Bekasi, Bogor, Kerawang, dan Depok Sumber : Sekda. diolah

8

Mei 2015

nomi. Berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan digarap adalah pembangunan jalur lintas selatan untuk akses menuju Jakarta dan Jawa Timur. Jalur lintas selatan ini diharapkan dapat mengimbangi jalur lintas utara (pantura). Sementara itu, untuk sarana transportasi laut, Yogyakarta akan membangun pelabuhan kapal internasional di laut selatan yaitu Tanjung Adikarto. Sedangkan transportasi udara, akan dibangun bandara di wilayah Temon, Wates Kulonprogo. Selain itu, untuk menarik para investor, Pemda DIY menyiapkan lahan seluas 50 hektar di Piyungan Bantul sebagai kawasan industri terpadu. Harapannya, dengan adanya kawasan industri ini para investor akan dapat dengan mudah mendirikan perusahaannya, dan dari sisi pemerintah akan lebih mudah dalam menata, mengatur dan memelihara lingkungan di kawasan industri tersebut. Penyediaan lahan dikawasan industri ini, diharapkan pula untuk mengantisipasi terjadinya hambatan pembebasan lahan serta akselerasi tumbuhnya investasi di DIY. Sementara terkait industri yang diharapkan masuk adalah industri padat karya dan teknologi, supaya bisa menyerap tenaga kerja lokal yang sebagian besar SDM-nya memiliki kemampuan di bidang teknologi. Selanjutnya, untuk investasi dalam bidang properti di DIY mulai diarahkan ke arah barat dan selatan (Bantul dan Kulonprogo) seiring dikembangkannya sektor perekonomian di kawasan tersebut. Selain itu, harga tanah yang tidak realistis serta keterbatasan lahan di Kota Yogya-

karta dan Sleman membuat masyarakat DIY sulit mengakses rumah murah. Pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan REI dalam hal pembebasan lahan untuk perumahan murah ini, sehingga harga pokok rumah tidak terlalu tinggi sehingga harga jual dapat terjangkau. Alternatif lain yang dapat dipilih pastilah mengembangkan vertical housing seperti rusunami daripada landed housing. (*)

Rudi Purwono RCE Wilayah Surabaya JAWA TIMUR TERUS BERBENAH UNTUK MENJADI TUJUAN INVESTASI UTAMA DI ASEAN Reformasi struktural perekonomian dari consumption-led growth menuju investment-driven growth sangat diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (sustainable). Meskipun konsumsi masih menjadi penggerak utama, prospek perekonomian Jawa Timur ke depan menjadikan daya tarik kuat bagi investor. Investasi di Jawa Timur searah dengan tren nasional yang berada di kisaran 2530% dalam peranannya terhadap output dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3,5-4,0%. Realisasi investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai triwulan IV-2014 telah menciptakan 437 proyek dengan nilai sebesar Rp 61,84 triliun (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015). Jumlah tenaga kerja yang mampu terserap dari proyek tersebut sebanyak 77.928 tenaga kerja. Sementara untuk PMDN non fasilitas, menciptakan 124.714

unit usaha dengan nilai sebesar Rp 83,19 triliun dan mampu menciptakan lapangan kerja hingga 413.325 tenaga kerja. Cukup besarnya lapangan kerja yang dihasilkan maka diharapkan peningkatan investasi di Jawa Timur ini bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan bahkan terbentuk klas menengah baru yang selanjutnya menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Timur ke depan. Secara nasional, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontributor output terbesar kedua setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 14,16%. Berdasarkan kekuatan perekonomiannya, tentunya Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia dengan potensi yang sangat besar, sehingga menarik investor untuk memulai bisnis. Namun demikian, tantangan bagi kota besar di Indonesia yang menjadi tujuan investasi seperti Jakarta dan Surabaya dibanding peers, berdasarkan indikator Ease of Doing Business yang dirilis oleh World Bank (2014) perlu pembenahan terkait aspek: starting a business, dealing with construction permits, registering property, paying taxes, enforcing contracts. Kondisi yang sudah baik dan diupayakan terus ditingkatkan adalah getting electricity, getting credit, protecting minority investors, trading across borders, resolving insolvency. Paling menarik dari Ease of Doing Business adalah kemudahan berbisnis di Surabaya sama dengan di Jakarta. Ada beberapa aspek kemudahan berbisnis yang menjadi keunggulan Surabaya dibandingkan dengan

9

Mei 2015

Jakarta seperti adalah dealing with construction permits, getting electricity, trading across borders, resolving insolvency. Sementara, kajian World Bank (2011) memaparkan identifikasi yang menghambat pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Beberapa hal yang ditekankan terkait dengan iklim investasi dan kemudahan berbisnis adalah masih tingginya biaya dalam registrasi bisnis, prosedur dalam memulai bisnis, dan waktu yang dibutuhkan dalam registrasi tanah. Biaya yang dibutuhkan oleh pebisnis Surabaya dalam memulai bisnis masih tinggi dibandingkan dengan peers. Jumlah prosedur yang dibutuhkan di Surabaya dan Jakarta dalam memulai bisnis adalah sama, yakni 10 macam prosedur dan lebih baik daripada China serta India. Izin mendirikan bangunan baru bisa didapat setelah 243 hari, lebih lama dari Jakarta yang membutuhkan waktu 202 hari. Sementara itu, waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran properti di Surabaya (36 hari) masih lebih lama daripada Jakarta dan China, namun lebih baik dari India. Selain itu, beberapa hal lain masih menjadi isu penting dan berpengaruh pada pertumbuhan investasi di Indonesia yaitu dinamika politik, ketersediaan informasi potensi investasi yang menguntungkan dan penerapan kebijakan administered price. Terkait kebijakan administered price, satu sisi berpengaruh pada cost of transportation dan cost of production, namun demikian kebijakan ini sebenarnya memberikan sinyal kepastian pebisnis terkait fiscal sustainability di Indonesia.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dalam meningkatkan iklim investasi. Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha telah dilakukan. Kebijakan perpajakan juga memudahkan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan infrastruktur energi di Jawa Timur merupakan upaya yang mampu mendukung kondusifnya iklim investasi. Pengoperasian Pelabuhan Teluk Lamong untuk rute pelayanan yang mampu memperbesar kapasitas bongkar muat Jawa Timur secara keseluruhan, yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perdagangan antar pulau dan internasional. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan jaminan kepada investor terkait ketersediaan lahan, pasokan listrik, kemudahan perizinan, serta penyediaan buruh yang berkualitas maka diharapkan investasi di Jawa Timur diperkirakan meningkat cukup besar pada tahun 2015. Pasar yang besar menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Selain meningkatnya pembangunan infrastruktur, implementasi programprogram pemerintah yang mampu mendukung kondusifnya iklim investasi diharapkan dapat menjadi pendorong invesment-driven growth dan terus dilanjutkan kedepannya. (*)

Marsuki RCE Wilayah Makassar SULSEL IKUT PRODUK UNGGULAN BERAS DI PAMERAN INTERNASIONAL ARAB SAUDI Seperti diketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah salah satu daerah lumbung beras nasional. Hal tersebut tercermin dari surplus beras yang selalu terjadi di daerah ini. Dengan status surplusnya tersebut maka pemerintah Sulsel terus berupaya untuk mencari mitra bisnis guna memasarkan produk unggulan pertaniannya melalui beberapa kegiatan bisnis atau pemeranpameran produk unggulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel Bapak Lutfi Halide menjelaskan bahwa pada bulan April ada beberapa jenis beras di Sulsel akan dipamerkan dalam pameran beras internasional di Jeddah, Arab Saudi. Beberapa jenis beras yang akan dipamerkan diantaranya beras lapang, celebes, premium, dan beras perah yang saat ini diminati masyarakat Timur Tengah. Beras tersebut merupakan produksi petani tradisional dan akan dipamerkan bersama beras dari berbagai Negara. Khusus beras perah, teksturnya lebih lembut dibandingkan beras lainnya, sehingga diminati warga Jepang dan Taiwan karena dapat dikonsumsi dengan menggunakan alat makan sumpit. Diharapkan setelah mengikuti ajang pameran beras internasional di Arab Saudi tersebut, permintaan terhadap ekspor beras di Sulsel akan terus meningkat. Tahun ini, Sulsel akan melakukan ekspor beras sekitar 250 ribu ton, sesuai dengan porsi yang

10

Mei 2015

diberikan pemerintah pusat yang menargetkan tahun ini dapat melakukan ekspor sekitar 1 juta ton. Dari segi anggaran, Sulsel banyak didukung pemerintah pusat Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Untuk tahun ini anggaran yang disiapkan Rp 1,3 triliun untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian di Sulsel, Tanaman Pangan dan Holtikultura, khususnya untuk produksi tanaman semusim yakni padi, jagung dan kedelai. Dalam kaitan itu, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi adanya keterlambatan benih, pupuk, ataupun kebutuhan air. Untuk kepentingan tersebut, pihak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel akan mengundang dalam bentuk rapat koordinasi, seluruh dinas pertanian kabupaten dan kota untuk membicarakan masalah tersebut untuk melakukan rapat-rapat guna mempercepat pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan APBN– P 2015 tersebut. Dalam rapat tersebut akan diputuskan beberapa hal, diantaranya membahas tentang penetapam wilayah untuk penghasil padi, jagung, dan kedelai, termasuk, proses mempersiapkan surplus beras 2,5 juta ton. Sehingga, dinas pertanian di daerah dapat fokus merencanakan dari awal, sehingga anggaran yang disiapkan pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terkait upaya menghadapi anomali iklim, pihak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel menganggap tidak ada masalah. Di Sulsel ada tiga tipe iklim, sektor barat, sektor timur, dan sektor per-

alihan. Musim tanam 2015 yang dimulai September, musim tanamnya di sektor timur, sehingga di sektor timur didorong tanaman padi. Sedangkan, sektor barat mulai dari Barru sampai dengan Jeneponto diarahkan untuk jagung dan kedelai bagi wilayahwilayah yang kesulitan air. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sangat mendukung rencana kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel tersebut dan menegaskan bahwa rapat-rapat yang diadakan kiranya dikaitkan dalam upaya memantapkan program Upaya Khusus (Upsus) bidang pertanian, sehingga Sulsel dapat menjadi sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur menginstruksikan agar koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah, koordinasi dengan kelompok tani dan mitra, berjalan baik. Tanaman semusim tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan mempengaruhi hasil, mulai bibit, pupuk, hingga air. Oleh karena itu Gubernur menegaskan bahwa dengan support budget yang besar tersebut, kiranya tidak ada kesalahan penanganan, sehingga penggunaan budget harus terencana dengan pendekatan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)

I Wayan Ramantha RCE Wilayah Denpasar DILEMA PARIWISATA BALI, ANTARA EKONOMI & BUDAYA Selama tiga puluh tahun terakhir, sektor utama yang menunjang ekonomi Bali adalah pariwisata. Pariwisata yang berkembang di Bali adalah pariwisata budaya yang sekaligus menjadi keunggulan komparatif

pariwisata di pulau “dewata” ini. Bali yang terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota memiliki 57 kecamatan dengan 716 desa dan kelurahan. Disamping memiliki pemerintahan dinas, Bali juga memiliki 1.488 buah Desa Adat yang ikut menopang pembangunan daerah ini, tidak hanya dari sisi adat dan budaya, tetapi juga dari sisi ekonomi. Karena itu, pariwisata Bali relatif berkembang hingga ke pelosok desa. Pertumbuhan industri pariwisata di Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dampak ekonominya sudah pasti, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, bahkan sering melebihi rata-rata nasional. Bank Indonesia (BI) memprediksi ekonomi Bali akan tumbuh 6,6 hingga 7,1 persen (yoy) dalam tahun 2015. Di tengah situasi makro ekonomi nasional yang sedikit menghawatirkan, terutama karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) Bali justru tumbuh mengembirakan. Penyebabnya adalah wisatawan mancanegara yang membelanjakan dolar, merasakan nilai mata uang mereka tinggi dan memiliki daya beli yang lebih banyak. Sementara untuk sub sektor perdagangan luar negeri, produk-produk dari Bali memiliki daya saing yang lebih tinggi karena harganya dirasakan lebih murah. Dari pengalaman historis seperti itu, Pemerintah Provinsi Bali bahkan memasang target untuk menerima kunjungan wisatawan sebanyak 30 juta pada tahun 2029, walaupun target itu dinilai berlebihan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI

11

Mei 2015

-Bali). Penilaian GIPI menjadi wajar, karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Bagi orang lokal Bali yang jumlahnya hanya sekitar 3 juta, kalau kedatangan wisatawan sepuluh kali lipatnya, akan menyebabkan semakin sempitnya daya dukung Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Berbagai persoalan relatif krusial pun tak akan terhindarkan, seperti masalah lingkungan, sosial, kemacetan lalu lintas yang kini sudah mulai dirasakan akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan infrastruktur penunjangnya. Bali sebagai obyek wisata dengan konsep budaya, secara perlahan kini pun mulai mengalami pergeseran dan memiliki banyak permasalahan. Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Bali yang semakin pesat itu, terutama di wilayah selatan, sempat membuat Pemerintah Provinsi Bali khawatir, kemudian memberlakukan moratorium pembangunan hotel di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Namun, hampir dua tahun hal itu telah bergulir, hingga kini belum banyak yang mentaati. Artinya, himbauan itu tetap sebagai wacana saja. Malahan pembangunan hotel, villa dan sejenisnya yang baru, tetap muncul di sana-sini. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar bangunanbangunan baru tersebut, sudah tidak menggunakan ciri khas Bali lagi. Kalau pola investasi seperti ini terus berlanjut, banyak pihak yang percaya bahwa konsep pariwisata budaya yang sudah tertanam sejak awal akan terkikis, dan terkikis pula pondasi ekonomi Bali. (*)

Ahmad Alim Bachri RCE Wilayah Banjarmasin MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KETAHANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN Desa-desa di kawasan perbatasan Kalimantan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Terkait hal tersebut, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sesuai dengan konsep Geopolitik yaitu ruang sebagai inti dari geopolitik yang mendorong setiap negara untuk berupaya memperluas ruang yang ada, baik melalui penguasaan fisik maupun penguasaan pengaruh. Penguasaan pengaruh yaitu meskipun suatu wilayah secara resmi berada dalam kedaulatan suatu negara, akan tetapi pengaruh negara yang berbatasan dengan negara itu jauh lebih terasa daripada negara yang berdaulat tersebut. Hal ini secara umum terjadi di wilayah perbatasan. Dalam konteks itu, perbatasan fisik negara yang sah secara hukum dan diakui oleh dunia internasional tidak dapat menjadi pintu penahan pengaruh negara tetangga yang berbatasan langsung. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perbatasan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan ketahanan nasional. Kementerian PU dan TNI Angkatan Darat telah melakukan

penandatanganan kerja sama pembangunan 1.583 kilometer jalan paralel di perbatasan Kalimantan yang akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2015. Adanya jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga, khususnya Sarawak Malaysia akan segera terwujud. Tentunya ini sangat menguntungkan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan Pemerintah Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini. Kabupaten di wilayah perbatasan dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab pembangunan jalan paralel yang akan dibangun pada tahun 2015 ini yang mayoritas panjangnya terletak diwilayah Kalimantan Barat merupakan program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Panjang Jalan Paralel Perbatasan di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seluruhnya adalah sepanjang

1.583

kilometer.

Rinciannya, Kalimantan Barat 771 Km, Kalimantan Timur 147 Km, dan Kalimantan Utara 665 Km. Panjang jalan yang ditangani pada Tahun 2015 bekerjasama dengan TNI AD sepanjang 249 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp499,78 miliar, dengan rincian Kalimantan Barat sepanjang 171 kilometer, dengan nilai anggaran Rp342,68 miliar dan Kalimantan Utara kilometer dengan

sepanjang 78 nilai anggaran

Rp157,10 miliar. Secara keseluruhan pembangunan itu ditarget akan

12

Mei 2015

diselesaikan dalam tiga tahun, untuk tahun 2015 pembangunan jalan sepanjang 249 kilometer dibuka sampai ke perkerasan. Selanjutnya tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut juga dilaksanakan perjanjian kerja sama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Kepala BBPJN VII dengan Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat, karena TNI AD akan membantu membuka lahan. Pelaksanaan Pembukaan

Badan

Jalan

Paralel

Perbatasan Tahun Anggaran 2015 berada pada lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan Kawasan Hutan. Sedangkan lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pembangunannya pada tahun berikutnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa, sepanjang perbatasan dijaga oleh TNI. Namun jika jalan paralel kawasan perbatasan telah terbangun tentunya rakyat sendiri yang akan menjaganya sehingga kawasan perbatasan sebagai beranda depan benar-benar terwujud. (*)

Agus Tony Poputra RCE Wilayah Manado PEMERINTAH PERLU CERMAT DALAM MENARIK INVESTASI KE DAERAH Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menarik investasi untuk mempercepat proses pembangunan yang ada, terutama dari para investor asing. Hal tersebut perlu diapresiasi, sebab merupakan salah satu langkah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, pemilihan jenis investasi yang keliru serta tanpa ditunjang oleh kebijakan pendukung, justru merugikan daerah yang ditawarkan menjadi sasaran investasi. Terkait dengan investasi asing, perlu penelaahan secara cermat jenis investasi yang akan bisa masuk untuk pembiayaan. Hal tersebut untuk menghindari diterimanya jenis investasi yang termasuk Negative List negara lain karena dampak merugikannya bagi penerima investasi akan lebih besar. Selanjutnya, investasi yang tidak ditunjang dengan kebijakan pendukung dapat mendatangkan efek yang tidak menguntungkan bagi daerah sasaran investasi. Pertama, dapat merusak lingkungan yang berakibat pada kesehatan manusia maupun bencana alam. Investasi besar yang masuk ke daerah kebanyakan adalah Pertambangan dan Perkebunan. Kedua jenis investasi tersebut (Pertambangan & Perkebunan) memiliki korelasi kuat dengan perusakan lingkungan. Tanpa kebijakan pendukung dan pengawasan yang memadai untuk memitigasi dampak ling-

kungan dari aktivitas keduanya, maka kerusakan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana yang akan diderita oleh masyarakat lokal. Demikian juga, biaya yang ditanggung untuk menanggulangi bencana dan normalisasi lingkungan bisa jauh lebih besar dari pendapatan yang telah diterima pemerintah dari investor dalam bentuk pajak, royalty, retribusi, dan lain sebagainya. Kedua, kesalahan pemilihan investasi dan kurangnya kebijakan pendukung berpotensi menciptakan pengangguran struktural bagi tenaga kerja lokal. Umumnya investasi yang masuk ke daerah akan memanfaatkan aset yang dikelola masyarakat. Walaupun masyarakat menerima uang pengganti atas aset tersebut namun mereka akan kehilangan pekerjaan. Investasi yang masuk dapat saja mensyaratkan ketrampilan yang tidak dimiliki tenaga kerja lokal sehingga lapangan kerja baru yang terbuka tidak mampu diisi oleh tenaga kerja lokal melainkan oleh warga pendatang. Banyak fakta lapangan menunjukan situasi seperti itu. Sebagai contoh, pada kegiatan pertambangan, tenaga kerja lokal yang terserap sangat sedikit dan itupun untuk mengisi formasi bawah, seperti satpam dan pekerja kasar. Kondisi ini memicu kecemburuan yang sering menjadi penyebab konflik horizontal. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di daerah tidak tercapai. Pada beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki banyak

13

Mei 2015

aktivitas

seperti

mengevaluasi izin usaha pertamban-

bagi masyarakat dan mengurangi ma-

Maluku Utara, sebagian daerah di Kalimantan, dan Papua, justru mem-

pertambangan,

gan yang telah dilimpahkan ke daerah. Disinyalir pelimpahan wewe-

salah antara masyarakat dengan perusahaan.

perlihatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Bahkan sampai kegiatan pertambangan selesai tidak ada kon-

nang tersebut telah menimbulkan kesulitan dalam mengendalikan ak-

Kelima, pemerintahnya semestinya meningkatkan infrastruktur di daerah

tribusi berarti yang dinikmati daerah dan sekedar menciptakan “daerahdaerah hantu.” Penyebabnya adalah kebanyakan pasokan untuk aktivitas pertambangan dan kebutuhan pekerja didatangkan dari luar daerah dan dana yang diperoleh perusahaan kebanyakan ditempatkan di pusat atau di luar negeri. Dana yang kembali ke daerah terutama hanya berupa penghasilan untuk pekerja lokal. Ini mengakibatkan dana perusahaan tidak menjadi sumber pembiayaan bagi perbankan di daerah. Untuk memitigasi dampak negatif dari investasi di daerah, pemerintah perlu mengambil beberapa tindakan dan kebijakan. Pertama, pemerintah jangan memaksakan diri untuk

tivitas pertambangan di daerah. Ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan tanpa ada pihak yang bertanggung jawab, penggelapan pajak dan royalti, serta tumpang tindih lahan pertambangan dan perambahan wilayah hutan. Ketiga, perlunya pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini sangat kritikal, agar lebih banyak masyarakat lokal yang memiliki ketrampilan dan dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang dilakukan investor di daerah. Dengan demikian, dapat mengurangi pengangguran struktural serta menurunkan angka kemiskinan. Ujungnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dan pere-

menarik ataupun menerima investasi dalam bidang pertambangan ataupun perkebunan jika potensi yang dimiliki daerah tidak terlalu besar ataupun

konomian daerah serta mengurangi potensi konflik horizontal. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa daerah yang kaya sumber daya pertambangan

berbenturan dengan kegiatan usaha yang telah dilakoni masyarakat ataupun pengusaha lokal. Ini akan mendatangkan mudharat yang lebih besar ketimbangan manfaat bagi daerah.

seperti Papua, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi hampir tidak dijumpai sekolah kejuruan, politeknik, maupun balai latihan yang berbasis pertambangan.

Kedua, pemerintah perlu membenahi kebijakan dalam bidang perlindungan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang merusak disertai pengawasan yang lebih baik. Di samping

Keempat, pemerintah perlu memperkuat pola “inti-plasma” di sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ini dibutuhkan untuk menyelaraskan kepentingan investor den-

itu perlu memperketat perizinan dalam bidang pertambangan termasuk

gan masyarakat agar keberadaan investasi di daerah dapat bermanfaat

terutama kapasitas listrik. Saat ini alokasi kapasitas listrik terbesar berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 70 persen. Oleh sebab itu, daerah di Jawa perlu mendapat porsi yang lebih besar dalam rencana pembangunan listrik 35.000 megawatt. Ini dibutuhkan, selain untuk mengatasi kesenjangan kapasitas listrik antara Jawa dan luar Jawa, juga untuk mendukung investasi yang lebih bernilai tambah bagi daerah. (*)

Sidik Budiono RCE Wilayah Papua PERKEMBANGAN DAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Kabupaten Kepulauan Yapen berada di tengah-tengah Kawasan Teluk Cenderawih. Kabupaten Kepulauan Yapen menyangga beberapa kabupaten di sekitarnya yaitu Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, Biak, Supiory dan Nabire. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki luas wilayah sebesar 4.936,373 km2 dengan jumlah penduduk 88.611 jiwa atau kepadatan penduduk 17,95 jiwa per km2. Jika

dibandingkan

penduduk

Kabupaten

kepadatan Kepulauan

Yapen sebesar 17,95 km2 dengan rata -rata kepadatan penduduk Provinsi Papua yang sebesar 9,93 jiwa per km2 maka Kabupaten Kepulauan Yapen

14

Mei 2015

termasuk kategori padat penduduk. Kabupaten Kepulauan Yapen sedang berkembang dan bertumbuh pada indikatr Produk Domestik Bruto (PDRB) maupun Anggaran Pendapatan da n Be lan ja Daer ah ( APB D) . Pertumbuhan ekonomi (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 5,7% per tahun sedangkan pertumbuhan APBD sebesar 21%. Hasil analisis kombinasi Location Quation dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada posisi Star, artinya ialah bahwa

berada pada daerah Question Mark

lapangan usaha tersebut selayaknya dipertahankan karena memiliki

(QM) yaitu pertumbuhan tinggi tetapi LQ rendah megindikasikan bahwa

pertumbuhan tinggi dan LQ tinggi. Lapangan usaha tersebut antara lain;

sektor-sektor tersebut sedang berkembang. Dimana lapangan usaha pada area tersebut antara lain;

tanaman perkebunan, listrik, air bersih, perdagangan besar & eceran, restoran, angkutan jalan raya, angkutan laut, bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan & rekreasi, dan jasa perorangan & rumah tangga. Posisi ini

TABEL 2. PRODUKSI INDUSTRI HASIL HUTAN TAHUNAN DI KAB. KEPULAUAN YAPEN No

Jenis Produksi

Produksi (M3) per Tahun

Ply wood

33.822.6522

Korea, Jepang

2

Moulding

1.521.7703

Australia, Jepang, Portugal, Italia, Korea, New Zealand

3

Saw Timber

8.003.4247

Jepang

Sumber : RCE WPU. diolah

merupakan harapan perekonomian di masa yang akan datang. Sedangkan

sektor

usaha

jasa hiburan & rekreasi. Sebaliknya, hanya ada 3 sektor berada di daerah Dog (pertumbuhan ekonomi dan nilai LQ rendah) yaitu An gku tan sung ai , d ana u d an penyeberangan, Penggalian dan

Tujuan Ekspor

1

mengindikasikan bahwa mayoritas sektor lapangan usaha berada di posisi QM (Question Mark) dan Star.

tanaman bahan makanan, peternakan & h a si l - h a si ln y a , p e r i k a n a n , konstruksi, hotel, angkutan udara, jasa penunjang angkutan, komunikasi, lembaga keuangan bukan bank, dan

yang

Kehutanan . Ada kemungkinan bahwa pemerintah menerapkan peraturan konservasi alam yang ketat sehingga penggalian dan Kehutanan berada di daerah tersebut. Sedangkan Sektor ASD berada di daerah Dog karena kemungkinan faktor endowment kabupaten itu sendiri (sedikit sungai

TABEL 3. POTENSI PERIKANAN KAB. KEPULAUAN YAPEN & KAB. WAROPEN No

Kecamatan/Distrik

Jenis Komoditi

Peluang Investasi/ Invesment Opportunity

1

Yapen Selatan dan Angkaisera

Ikan laut (aneka jenis), Udang, lobster, ikan Hias dan teripang

2

Yapen Barat dan Poom

Ikan laut (aneka jenis), Udang, lobster, ikan hias dan teripang, Penangkapan ikan dan budidaya laut, air tawar dan air payau Penampungan dan pengolahan hasil laut. Siput mutiara Tiram kerang

3

Yapen Timur

Ikan laut (aneka jenis), Ikan air payau (bandeng dan kakap), Kepiting bakau, Udang windu, Siput bakau

Penangkapan ikan dan budidaya air payau (tambak udang, bandeng, kakap dan kepiting)

4

Waropen Bawah

Ikan laut (aneka jenis), Ikan air payau (bandeng dan kakap), Kepiting bakau, Udang windu, Siput bakau

Penangkapan ikan dan budidaya air payau (tambak udang, bandeng, kakap dan kepiting)

5

Waropen Atas

Ikan laut (aneka jenis), Ikan air payau (bandeng dan kakap), Kepiting bakau, Udang windu, Siput bakau

Penangkapan ikan dan budidaya air payau (tambak udang, bandeng, kakap dan kepiting)

Penangkapan ikan dan budidaya

Sumber : RCE WPU. diolah

15

Mei 2015

No

TABEL 4. PRODUKSI PERIKANAN PER TAHUN KAB. KEPULAUAN YAPEN

perekonomiannya

Potensi Produksi Perikanan

mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Volume

Potensi

1

Perairan laut

35.000 Km2

350.000 ton/thn

2

Hutan bakau/Bakau

178.000 Ha

1.500 ton/thn

3

Danau dan telaga

218,9 Ha

20 ton/thn

4

Rawa-rawa

100.000 Ha

100 ton/thn

5

Sungai

50.000 Ha

100 ton/thn

6

Perairan air tawar

100 Ha

1.000 ton/thn

Sumber : RCE WPU. diolah

& danau) ataupun sedikit kebijakan dan program bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen memberi prospek cukup baik. Poten si ekonom i sektora l K a b u p a t e n K e p u la u a n Y a p e n tercakup dalam beberapa lapangan usaha, antara lain industri hasil hutan, perikanan, transportasi laut dan sektor perdagangan. Pertama, industri pengolahan hasil h u t a n . B a h a n b a k u I n d u st r i Pengolahan Kayu di Kabupaten Kepulauan Yapen berasal dari kabupaten sekitarnya terutama dari Perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Waropen. Jenis bahan baku kayu tersebut adalah kelompok Meranthi (Celthis, Hopea, Nyatoh, Marsawa, Matoa dan Merbabu), ke lom pok Rim ba C am pu ran (Bitanggur, Ketapang, Binuang, Kedondong) dan kelompok Kayu Indah (Dao, Linggoa dan Agathis). Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH)

memproduksi kayu lapis (plywood), kayu gergajian dan moulding.

masih

Hasil industri masih memakai teknologi sederhana, daerah belum dapat menghasilkan olahan sumber daya alamnya menjadi produk dengan nilia tambah yang tinggi. Namun demikian, bagaimanapun perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen membawa prospek cerah karena potensi sumber daya alamnya. (*)

Kedua, perikanan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi perikanan di tiap distrik dengan jenis komoditi yang sangat melimpah. Distrik Waropen Atas dan Distrik Waropen Bawah berada di Kabupaten Waropen yang menopang sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua distrik ini memiliki hubungan sejarah dan kepentingan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga sulit untuk dilepaskan secara ekonomi. Kebanyakan hasil bumi dari Kabupaten Waropen untuk dipasarkan ke luar akan melalui Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketiga, sektor perdagangan. Sektor perdagangan Hotel dan Restoran memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, terutama perdagangan besar & eceran serta restoran pangsa pasar mulai besar. K em un g kin a n kar en a ma kin membaiknya tran sport asi dan komunikasi di daerah. Kabupaten Yapen

di

Provinsi

Papua,

16

Mei 2015

Analisis Pasar Saham & Kinerja BUMN Sepanjang bulan April, secara umum Indeks saham kawasan global maupun kawasan regional bergerak dinamis. Baik indeks saham global maupun regional bergerak fluktuatif dengan m a y or i t a s m em b en t u k t r en d penguatan kecuali Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Thailand yang mengalami trend pelemahan dari awal bulan.

INDEKS SAHAM GLOBAL

2117.69 pada Jumat, 24 April.

Bursa saham di kawasan global selama bulan April ini mengalami trend penguatan di tengah belum stabilnya kondisi ekonomi Amerika serta belum tercapainya kesepakatan penyelesaian hutang Yunani.

Indeks FTSE London mengalami penguatan sebesar 2.3% di bulan April ini, walaupun melemah pada tiga hari terakhir bulan April. Secara umum indeks kawasan global mengalami pelemahan di dua hari terakhir bulan April setelah Federal Reserve masih ragu untuk menaikkan suku bunga acuan di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

S e n t i m e n p o si t i f t e r u t a m a bersumber dari rilis corporate earnings beberapa perusahan besar AS yang lebih tinggi dari perkiraan yang menyebabkan sebagian investor mengalihkan assetnya ke pasar saham sehingga indeks S&P 500 menyentuh rekor level tertingginya pada angka

Ekonomi AS tumbuh hanya 0,2% pada kuartal pertama, turun tajam dari 2,2% pada periode sama tahun lalu. Melempemnya pertumbuhan

Dow Jones

FTSE

S&P

Nikkei

17

Mei 2015

negara ekonomi terbesar dunia ini disebabkan merosotnya investasi dalam semua bisnis negara tersebut, ekspor yang semakin turun dan lambatnya laju konsumsi. Pasca rilisnya data PDB AS Q1 2015 tersebut, Federal Reserve AS menurunkan outlook-nya terhadap kondisi pasar tenaga kerja AS dan perekonomian negaranya. The Fed menyatakan setidaknya realisasi kenaikan suku bunganya akan ditunda hingga kuartal ketiga tahun ini sambil menunggu perkembangan tren pemulihan ekonomi AS.

INDEKS SAHAM REGIONAL Indeks saham di kawasan regional bergerak fluktuatif dengan mayoritas membentuk trend penguatan kecuali Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Thailand yang mengalami trend pelemahan dari awal bulan Koreksi yang terjadi pada bursa saham di Eropa dan Amerika Serikat turut mempengaruhi bursa saham di kawasan regional dan berdampak negatif bagi IHSG. Pengecualian untuk Indeks Hang Seng yang tetap membukukan kenaikan sebesar 17% di bulan April, terbaik sejak Oktober 2011 dan meru-

pakan salah satu pertumbuhan indeks bulanan yang terbaik di seluruh dunia. Secara keseluruhan pertumbuhan di Asia didorong terutama oleh China. Ekonomi China belum mencapai titik terendah sehingga masih terbuka peluang untuk tambahan stimulus. Dengan adanya sinyal bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga di tahun, Bank Sentral China telah menurunkan suku bunga dua kali sejak November dan menurunkan reserve requirements pada bulan ini. Koreksi yang terjadi pada bursa saham di Eropa dan Amerika Serikat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Thailand

Strait Times

Hang Seng

18

Mei 2015

turut mempengaruhi IHSG. IHSG ditutup di level 5.086, atau telah mengalami penurunan hingga -6,4% sejak awal pekan yang sempat berada di level 5.435 atau turun -7.0% jika dihitung dari awal bulan yang berada di level 5.466. Kepemilikan asing di dalam IHSG mengalami penurunan dibandingkan awal tahun. Per akhir 2014, kepemilikan asing dalam IHSG mencapai Rp168,62 triliun. Namun, per 29 April sudah turun menjadi Rp165,83 triliun. Ditambah dengan foreign net sell di akhir bulan, kepemilikan asing sudah keluar Rp4,11 triliun Selain faktor global, koreksi massif IHSG saat ini lebih dikarenakan melambatnya ekonomi nasional kuartal I karena serapan/pencairan dana APBN untuk proyek infrastruktur baru di mulai awal kuartal II dan asing menggunakan momentum negatif market untuk short sell. Selain itu, kinerja emiten big caps di kuartal I 2015 jauh di bawah

ekspektasi. Sebagai contoh laba per saham atau earning per share (EPS) Telekomunikasi Indonesia (TLKM) di kuartal pertama tahun ini cumaRp 38,8. Padahal, ekspektasinya adalah Rp 41,8. Kemudian EPS Bank Central Asia (BBCA) Rp 165, di bawah harapan awal Rp 190 per saham.

ekspektasi. BDMN yang mengalami koreksi terdalam mengalami penurunan laba bersih sebesar -27% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun BNGA yang mengalami pernurunan sebesar -13,8% membukukan laba bersih yang lebih rendah -92,4% daripada tahun sebelumnya.

Perbankan

Selain itu, penurunan kualitas aset turut mempengaruhi apetite investor terhadap saham-saham perbankan.

Sejalan dengan pergerakan IHSG, sepanjang bulan April saham sektor perbankan turut mengalami pelemahan. Pelemahan dipimpin oleh saham Bank Danamon (BDMN) yang melemah sebesar -21,4% diikuti oleh Bank CIMB Niaga (BNGA), Bank Mandiri (BMRI), Bank BNI (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Central Asia (BBCA) masing-masing sebesar 13,8%, -12,4%, -11,4%, -10,6%, -9,7%, dan -9,1%. Pelemahan saham perbankan terutama terkait laporan keuangan emiten kuartal I yang di bawah

Infrastruktur Saham-saham sektor ini kompak ditutup melemah sejalan dengan pelemahan IHSG. Pelemahan terdalam dialami saham PT Gas Negara (PGAS) sebesar -14,6%, disusul PT Telekomunikasi (TLKM) dan PT Indosat (ISAT) yang masing-masing melemah sebesar -7,8% dan -4,4%. Sektor ini masih minim sentiment positif karena sektor infrastruktur memiliki eksposur yang tinggi pada mata uang asing. Pernyataan mana-

Pergerakan Beberapa Harga Saham Perbankan Closing Price 1-Apr-15 2-Apr-15 6-Apr-15 7-Apr-15 8-Apr-15 9-Apr-15 10-Apr-15 13-Apr-15 14-Apr-15 15-Apr-15 16-Apr-15 17-Apr-15 20-Apr-15 21-Apr-15 22-Apr-15 23-Apr-15 24-Apr-15 27-Apr-15 28-Apr-15 29-Apr-15 30-Apr-15 Growth Average Transaction

>> Volume [Thousand]

>> Value [Rp Million] >> PER Valuation Ratio >> PBV

BNI 7,250 7,200 7,175 7,275 7,225 7,175 7,125 7,200 7,100 7,100 7,150 7,050 7,175 7,175 7,100 7,125 6,950 6,500 6,650 6,525 6,425 -11.4% 24,397 167,689 10.7 2.0

Mandiri 12,275 12,275 12,175 12,175 12,075 12,000 12,000 12,050 11,850 12,050 12,000 12,000 12,075 12,150 12,025 12,000 11,900 11,250 10,900 10,550 10,750 -12.4% 26,881 308,650 12.5 2.4

BRI 13,000 13,000 13,025 13,175 13,100 13,075 13,025 13,000 13,000 13,075 13,125 13,000 13,150 13,200 13,175 13,050 12,950 12,025 11,875 11,625 11,625 -10.6% 29,149 366,050 11.7 #N/A N/A

Bank BCA 14,825 14,800 15,175 15,300 15,025 15,075 15,050 15,025 14,950 14,750 14,900 14,750 14,700 14,900 14,875 14,900 14,900 14,200 14,050 13,500 13,475 -9.1% 19,700 285,010 19.7 4.2

Niaga 795 795 785 795 795 795 795 795 800 785 790 795 785 795 785 790 695 685 690 690 685 -13.8% 1,221,296 503 13.0 0.6

Danamon 5,050 5,050 5,000 4,995 5,050 5,075 5,075 5,150 5,125 4,900 4,975 4,880 4,905 4,915 4,725 4,550 4,530 4,400 4,220 4,090 3,970 -21.4% 2,468 11,567 15.7 1.1

BTN 1,235 1,225 1,180 1,180 1,185 1,175 1,165 1,150 1,140 1,145 1,170 1,200 1,170 1,180 1,155 1,155 1,155 1,085 1,120 1,115 1,115 -9.7% 30,148 35,121 10.0 1.0

IHSG / JCI 5,467 5,456 5,480 5,523 5,487 5,501 5,491 5,447 5,419 5,415 5,421 5,411 5,401 5,461 5,437 5,436 5,435 5,245 5,242 5,106 5,086 -7.0% 4,334,604 4,374 22.6 2.7

19

Mei 2015

jemen PGAS bahwa perusahaan masih sulit meningkatkan volume penjualan serta tekanan harga jual sehubungan permintaan pemerintah guna mendorong output industry menekan kinerja keuangan PGAS. Selain itu, kinerja TLKM di kuartal I 2015 jauh di bawah ekspektasi. Sebagai contoh laba per saham atau earning per share (EPS) Telekomunikasi Indonesia (TLKM) di kuartal pertama tahun ini cumaRp 38,8. Padahal, ekspektasinya adalah Rp 41,8 Konstruksi Saham pada sektor konstruksi mayoritas bergerak di zona negative kecuali saham PT Pembangunan Perumahan (PTPP). PTPP mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,4%. Adapun saham PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya (ADHI), dan PT Waskita Karya (WSKT) ditutup melemah sebesar -13,2%, -8,9%, dan -3,6%.

Pelemahan saham sektor ini terutama terkait perlambatan pembangunan infrastruktur karena belum cairnya dana APBN. Adapun penguatan yang dialami oleh PTPP terutama setelah pemerintah mencanangkan program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat kurang mampu dengan mengalokasikan anggaran dari APBN 2015 senilai Rp 13 triliun. Pertambangan Saham-saham pada sektor pertambangan juga ditutup pada zona negatif. Saham PT Timah (TINS) mengalami pelemahan terdalam sebesar 15,5% disusul saham PT Bukit ASam (PTBA), dan PT Aneka Tambang (ANTM) masing-masing sebesar -12,6% dan -12,2%. Pelemahan TINS terutama karena kinerja perusahaan yang di bawah ekspektasi pasar. Laporan keuangan kuartal 1 TINS mencatat rugi sebesar Rp 19 miliar sebagai akibat turunnya

harga timah sejak kuartal 3 2014. Begitu pula halnya PTBA yang laba bersihnya di kuartal I 2015 turun menjadi RP 340,33 miliar, lebih rendah 36,5% dari tahun sebelumnya RP 536,3 miliar. Industri Dasar Semen Saham-saham sektor industri semen kompak bergerak pada zona negatif. Pelemahan harga saham dipimpin oleh saham PT Wijaya Karya Beton (WTON) yang melemah sebesar -20,5% disusul oleh Semen Baturaja (SMBR) dan PT Semen Indonesia (SMGR) sebesar -9,6% dan -8,4%. Pelemahan sektor ini selain lemahnya data penjualan semen nasional serta realisasi perolehan kontrak yang melambat pada kuartal pertama 2015, juga akibat belum cairnya APBN sehingga pengerjaan jalan tol dan pelabuhan belum dapat dikerjakan.

Pergerakan Beberapa Harga Saham BUMN Berbagai Sektor Closing Price 1-Apr-15 2-Apr-15 6-Apr-15 7-Apr-15 8-Apr-15 9-Apr-15 10-Apr-15 13-Apr-15 14-Apr-15 15-Apr-15 16-Apr-15 17-Apr-15 20-Apr-15 21-Apr-15 22-Apr-15 23-Apr-15 24-Apr-15 27-Apr-15 28-Apr-15 29-Apr-15 30-Apr-15 Growth Average Transaction

>> Volume [Thousand] >> Value [Rp Million] >> PER Valuation Ratio >> PBV

INFRASTRUCTURE TLKM ISAT PGAS 2835 4185 4800 2825 4160 4795 2835 4115 4830 2855 4150 4865 2860 4105 4780 2840 4105 4800 2825 4145 4825 2795 4110 4785 2795 4050 4600 2805 4100 4410 2810 4060 4340 2805 4100 4555 2835 4100 4485 2835 4150 4700 2830 4100 4675 2855 4085 4700 2905 4055 4640 2810 4000 4415 2790 4000 4400 2700 4010 4265 2615 4000 4100 -7.8% -4.4% -14.6% 95,008 613 265,877 2,501 17.3 #N/A N/A 3.6 1.6

37,615 171,351 9.7 2.8

WIKA 3440 3350 3310 3490 3595 3595 3560 3525 3510 3530 3555 3580 3565 3585 3575 3530 3510 3370 3370 3235 2985 -13.2% 13,700 46,258 29.8 4.6

CONSTRUCTION ADHI PTPP 3035 3760 2945 3705 2870 3650 3100 3775 3125 3855 3125 3980 3075 3990 3025 3900 3000 3870 3040 3970 3060 3985 3125 4000 3135 4000 3145 4015 3075 4070 3040 4020 2975 4020 2750 3815 2840 3875 2810 3875 2765 3925 -8.9% 4.4% 13,586 40,887 15.4 2.9

WSKT 1785 1700 1675 1710 1695 1680 1700 1705 1735 1750 1760 1785 1780 1800 1785 1790 1785 1720 0 0 0 -3.6%

14,978 26,639 58,269 46,114 35.7 32.9 8.0 #N/A N/A

PTBA 10700 10900 11100 11075 10775 10750 10700 10450 10400 10650 10750 10750 10600 10550 10625 10400 10525 10000 10075 9725 9350 -12.6% 1,582 16,543 11.1 #N/A N/A

MINING TINS 965 960 955 950 930 930 920 930 900 910 910 895 895 890 900 895 895 835 840 810 815 -15.5%

ANTM 905 910 910 915 905 920 905 890 885 900 890 880 875 865 865 870 865 830 830 810 795 -12.2%

6,533 5,347 5,857 4,682 12.4 #N/A N/A 1.1 0.6

SMGR 13650 13600 13625 13675 13475 13550 13425 13000 12850 13125 13700 13800 13750 13825 13700 13550 13525 13325 13225 12975 12500 -8.4% 5,493 73,265 13.6 2.9

CEMENT SMBR 354 350 352 355 353 348 344 345 341 344 343 349 351 349 347 344 343 333 331 326 320 -9.6% 4,079 1,403 9.7 1.2

WTON 1245 1215 1205 1270 1250 1255 1240 1225 1210 1200 1215 1215 1195 1220 1215 1200 1200 1155 1140 1070 990 -20.5% 21,035 23,728 24.6 4.0

20