'EiEBWAKSmAm PmTANNAN NASXONAL DALAM mwmg. P-ANGmm EKONOMI:

'EiEBWAKSmAm P m T A N N A N NASXONAL DALAM m W m G P-ANGmm EKONOMI: PENGALAMAN MASA LALU, TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN I, PENDAHULUAN

I

Do not all strive to enjoy the land? The gentry strive for land, the clergy strive for land, the common people strive for land, and buying and selling is an a n whereby people encleavour to cheat one another of the land A New Year gzji to the England Parliament and Amy. (Gerrad Winstaniey, 1650). Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang pemanfaatan tanah (dalarn artinya ,yang paling luas). Idealisme tersebut pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk. sebesarbesarnya kemakrnuran rakyat. A h fetapi idealisme tersebut sering M i berubah menjadi obsesi yang hams dicapai dengan pengorbanan yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang. Sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Jerrnan membutuhkan waktu 95 tahun dan ?3angsa Inggris membutuhh waktu 82 tahun untuk menertibkan ( s e a m relatif) p e m a n f a m tanhnya. Risalah sejarah juga menunjukkan bahwa tertib prtanahan hanya dapat dicapai dengan keterli-

atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewaji-

annya terhadap tanah. Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya ntuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan ertanahan nasional. Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional isebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) ketersediaan tanah zrbabs. Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkem~angtanah tersebut telah mengalami degradasi atau sdang mengalani peningkatan taraf degradasi. Di wilayah pedesaan pada umumnya legradasi tanah tersebut berkaitan dengan penggunaan tanah yang nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatran tidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta -elatif pendeknya horison waktu para petani; (2) mekanisme pasar pada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah dm kalaupun informasi tersedia pada umumnya kurang &rat akibat kurang sempurnanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah. Disamping itu transaksi tanah sering kali terjadi di antara pihakpihak yang secara sosial-ekonomi-politik ticiak seimbang. Pihak yang mempunyai posisi tawar (bargainingposition) yang lebih, sering kali menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah. Oleh sebab itu asumsi p a w sempurna mengenai transaksi bebas tidak terpenuhi; (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk memiliki/menguasai tanah terbatas. Keterbatasan akses tersebut dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional, misalnya struktur masyankat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar dari masyarakat biasa; (4) walaupun hukum pertanahan telah terse-

a g t-

a

u

1-

.h at

1.

C-

'g tli

h.

dia, akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak y: berkepentingan atas tanah sering kali sangat beragam. Perbedi persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah. Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya. Akibatnya, wakru c pemikiran ymg tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansid seperti (a) aspek kesejahteraan, (b) aspek perencana dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas; dan (5) kompet penggunaan tanah sering kali tajam, Kompetisi tersebut dapat dibi: ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilib/penguasaan antara berbagai lapisan masyarakat. Waupun dapat dikategorika akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan emt. Tkar fonnasi struktur perekonomian dari yang relatif be~sifatagraris struktur perekonomian inciustri mempertajam kompetisi penggunz tanah. Alih fungsi tanah hutan menjadi tanah pertanian dan al fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti indust] jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kafi suk untuk dikendalikan. Bukti-bukti sejarah yang dialami oleh Indi Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti barlj gempa dan tanah longsor, akan tetapi kurang sigap rnenghada masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha perubahan terselubung seperli transformasi smktur perekonomia Pengalaman India, Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah! alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat transformasi strukt

erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosial­ konomi~politik lemah. Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalah­ lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens. Hal .ini antara rin disebabkari oleh globalisasi, transformasi struktur perekonomian ang berlanjut, perubahan institusional (tata nilai, norma dan orga­ isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat. Oleh sebab itu suatu saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan perta­ ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama.

4 ';

----------­

--~~-~""".-.-,

II. PEMBANGUNAN EKON(

PERTANAHAN PADA ]

2.1.

Pemban~l

Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg an 1945-1993 dapat digolongkar 1945-1966 dan periode 1966-11 1966) walaupun upaya pembang umumnya mengalami kegagalaI1 (1) rendahnya rataan kesejahtera distribusi kesejahteraan dL anta: (3) kurangnya infrastruktur peml sosiostruktur, (6) terjadinya def yang kronis dan (7) terjadinya in Kegagalan pembangunan ek lean antara lain oleh : (1) pencap, kan dengan mengorbankan t (2) upaya pembangunan ekonomi politik tidak stabil dan sukarnya dan moneter, (3) pemerintah tid~ sasaran-sasaran pembangunan ek jangka panjang, (4) data dan infc sehingga tidak memungkinkan ekonomi yang memadai, dan ekonomi terlalu berorientasi ke ( faatkan peluang-peluang dalam f

-----------~~~,~~~ . . -~--~-.-~-.~.~-~-----~---

n. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN

ihak yang secara sosial­

PERTANAHAN PADA PIP I: Suatu Retrospeksi

an mengalami masalah­ n intens. Hal.ini aotara i struktur perekonomian nilai, norma dan orga­

2.1. Pembangunan Ekonomi Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unik· bila dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kurun pembangun;, an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode 1945-1966 dan periode 1966-1992. Pada periode pertama (1945­

~.

Oleh sebab itu suatu un kebijaksanaan perta­

~

secara seksama.

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan, akan tetapi pada umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh : (1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita, (2) relatif senjangnya distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat, (3) kurangnya infrastruktur pembangunan, (4) tidak berkembangnya sosiostruktur, (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebab­ kan antara lain oleh : (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilaku­

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan, (2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal dan moneter, (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru. sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun jangka panjang, (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas' sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan ekonomi yang memadai, dan (5) kebijaksanaan pembangunan ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat meman­ faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional.

1

"-"~"!!!:'!!!::~-

~

Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan penga­ laman pahit bagi Bangsa Indonesia. Walaupun demikian Bangsa

Thjuan utama dari 1 (1) meningkatkan keterse<

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya

an, (2) memperbaiki dan

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuh­ an ekonomi yang relatif tinggi, (2) adanya mekanisme redistribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan, (3) adanya stabilitas politik yang dinamik, dan (4) adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966. Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal dan moneter yang terencana denganbaik. Disamping itu sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan yang seksama, dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima Thhun yang dikenal sebagai Repelita. Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilita­ si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian terutama pangan, rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengem­ bangan institusi petani. Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui penghematan anggaran belanja negara, reformasi fiskal dan moneter serta bantuan luar negeri. Hampir seluruh sasaran peningkatan produksi pertanian tercapai. Anggaran pembangunan tahunan sepan­ jang periode ini meningkat hampir tiga kali, dan P,:oduk Domestik . Bruto meningkat rata-rata 8,6 persen per tahun.

11

baiki dan memperluas m (4) menciptakan kesemp

pembangunan pertanian d, per kapita pada periode t persen dan 4,2 persen per Sektor Pertanian adalah ~ proouksi beras meningka periode ini kepercayaan

at

bada beras semakin besar. Repelita III (1979/80 strategi trilogi pembangl

ditujukan untuk (1) meniJ

wilayah yang relatif terting an ekonomi lemah, (3) m terutama di pedesaan, (4) r (5) memperbaiki fasilitas

tingkat produksi dan perk semestinya agroindustri r

periode ini perhatian dipus;

tri padat karya non pertar

sebagai bagian integral dar

laman struktur industri". 1< dinya dualisme struktural pengembangan industri. A: bangunan mencapai Rp34

6

-_.••••••...---------_

_.""'...

............

","',""'~~~~,~"'--.. .

riode tersebut merupakan penga­

Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah

ia. Walaupun demikian Bangsa

(1) meningkatkan ketersediaan pangan, pakaian dan bahan bang un­

dari pengalaman tersebut yaitu

an, (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, (3) memper­

mya dapat dicapai dengan upaya

baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan, dan

elalui (1) tercapainya pertumbuh­

(4) menciptakan kesempatan kerja. Prioritas diberikan kepada

) adanya mekanisme redistribusi

pembangunan pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan POB dan POB

Ileh pembangunan,

(3) ad'anya

per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 6,8

. (4) adanya partisipasi aktif dari

persen dan 4,2 persen per tahun. Rataan tingkat pertumbuhan POB

I

Sektor Pertanian adalah sebesar 3,4 persen per tahun sedangkan

lerekonomian Indonesia dimulai

proouksi beras meningkat kira-kira 3,8 persen per tahun. Pada

tahun 1966. Sejak tahun 1969

. periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasem­

Ipkan strategi dan kebijaksanaan

bada beras semakin besar.

'gram-program manajemen fiskal

Repelita III (1979/80 - 1983/84) difokuskan untuk menerapkan

lbaik. Oisamping itu sasaran dan

strategi trilogi pembangunan. Kebijaksanaan ekonomi terutama

lh ditetapkan melalui prakiraan

. ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah­

n Rencana Pembangunan Lima

wilayah yang relatif tertinggal, (2) meningkatkan pendapatan golong­

l.

an ekonomi lemah, (3) membentuk dan mengembangkan koperasi

'3174) difokuskan pada rehabilita­

terutama di pedesaan, (4) meningkatkan produksi pangan Utama, dan

tan produksi komoditas pertanian

(5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum. Oitinjau dari sudut

si dan transportasi. dan pengem­

tingkat produksi dan perkembangan institusional, pada periode ini

ulai dapat dikendalikan melalui

semestinya agroindustri mulai dikembangkan. Akan tetapi pada

tra, reformasi fiskal dan moneter

periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indus­

ir seluruh sasaran peningkatan

tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut "penda­ laman struktur industri". Kiranya pada periode ini pula mulai terja­ dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan pengembangan industri. Anggaran yang dialokasikan untukpem­ bangunan mencapai Rp34,1 triliun atau 12,9 persen dan POB

~an

pembangunan tahunan sepan­

tiga kali, dan Pioduk Domestik 1

per tahun.

..J.

7

,

se4a,ngkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanya­ lah 11,4 persen dari PDB. Peningkatan anggaran pembangunan ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat mening­ katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional. Repelita IV (1984/85 - 198811989) difokuskan kepada pengem­ bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai tambah terhadap sumberdaya domestik. Perubahan prioritas ini dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100 persen telah dicapai pada tahun 1984. Hanya $aja, kebijaksanaan yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri belum diterapkan seeara konsisten. Walaupun pada peri ode ini teIjadi resesi ekonomi global, pertumbuhan PDB Indonesia dapat mencapai 5,1 pe,rsen. Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi oleh resesi global tersebut. Sebagai tanggapan terhadap resesi dan antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak, kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional. Sejak tahun 1984 pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan fiskal dan moneter. Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain : (1) penghematan anggaran belanja, (2) devaluasi mata uang secard bertahap, (3) reformasi administrasi pembangunan, (4) pemberian insentif untuk mendorongekspor non-migas, dan (5) upaya untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Repelita V (1988/89 - 1993/94) difokuskan untuk diversifikasi ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak dan gas bumi, melalui pengembangan industri yang berorien­ tasi ekspor. Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen. Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 per­

sen. Walaupun sektor pertania terbesar, akan tetapi pangsa reI dari kira-kira 27,2 persen pad. pada tahun1993/94. Sektor if utama dengan pertumbuhan rat: Pangsa relatif sektor ini dalam ] dari 14,4 persen menjadi 16,9 f Pada awal Repelita VI kc terutama ditujukan untuk: (1) r meningkatkan efisiensi agregat (2) melak"Ukan upaya untuk n ekonomi melalui pembinaan pel keeil, dan (3) meningkatkan ekonomi melalui dorongan pertl.: Pertumbuhan ekonomi pada ReI persen.

Kajian historik menunjukkar berhasil menerapkan konsep Re( belum mencapai taraf yang

hubungan antara pertumbuhan ral

1965 - 1990 dengan perubahan cl

suatu ukuran relatif dari distribus

kan bahwa dari 14 negara yar

mencapai prestasi terbaik dalam :

tasi yang baik dalam pengentasal

PDB per kapita nomor 5 tertinggi

----~

'a anggaran pembangunan hanya­ (atan anggaran pembangunan ini apatan pemerintah akibat mening­

sen. Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor terbesar, akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon dari kira-kira 27,2 persen pada tahun 1989/90 menjadi 19,8 persen pada tahun 1993/94. Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,6 per sen per tahun. Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat dari 14,4 persen menjadi 16,9 persen. Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional temtama ditujukan untuk: (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas, (2) melak"Ukan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan keeil, dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia\ Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 6,7 persen. Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun belum mencapai taraf yang ideal. Gambar 1 memperagakan

i pasaran intemasional. 989) difokuskan kepada pengem­ padat karya untuk meningkatkan justri yang meningkatkan nHai mestik. Perubahan prioritas ini mbada beras yang mendekati 100 1984. Hanya saja, kcbijaksanaan sektor pertanian dengan sektor onsisten. Walaupun pada periode ertumbuhan PDB Indonesia dapat ill desa hampir tidak dipengaruhi ai tanggapan terhadap resesi dan ahap harga bahan bakar minyak, iinilai rasional. Sejak tahun 1984 aian dan reformasi kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain : , (2) devaluasi mata uang seeara :lsi pembangunan, (4) pemberian non-migas, dan (5) upaya untuk

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode 1965 - 1990 dengan perub3.han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan. Gambar 1 menunjuk­ kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia, Indonesia mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan pres­ tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan PDB per kapita nomor 5 tertinggi).

:omestik. 4) difokuskan untuk diversifikasi mgurangi ketergantungan kepada :embangan industri yang berorien­ mbuhan PDB mencapai 5 persen. encapai tingkat kira-kira 16 per­

...

2

-

....

E

2.2. Kebij: Pada 0.03

DIltIzI

Kebij~aan aNgor6ia

~FlepD

r_a

Penana

didasarkan kepa4a Undang Peraturan Dasar Pokok-Pok

masalah penanahan yang I dipegangadalah: pendekal

DC<>!omt ~

bersifat multi sektoral dan :

.~

l2'1t1nNuoie

~e ~kong

kebijakanaan penanahan na:

perluasan basis ekonomi y'i;

INOO ESIA D -<1.11

o

0.02

0.04

0.06

Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)

pertumbuhan penduduk, (2 pertingkatan kesejahteraan r

an termasuk. pengembanga; ~ntuk

mendukung pemeli

melakukan konservasi tanah Gambar 1. Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Profil Indonesia di antara 14 Negara (Sumber: Bank Dunia).

meningkatkan kualitas ling} daya alamo

Rencana tataguna tanah

ruang. Secara lebih spesifil

ruangdaratan tidak lain adal ruang nasional didasarkan 1992. Mengingat kompieksl sebagai asset nasional untuk

maka melalui Keputusan F Thhun 1993 telah dibentuk yang

diketuai

oleh

_ . . . . . . . . . .- - - - - -. .- - - - - - - ,...-VI'l~","l'h~;,,4i'·""'~~?>~<._.:;'···,·

2,2. Kebijaksanaan Pertanahan Nasional Pada PJP I: Suatu Introspeksi

Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga' kini didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam mengatasi masalah­ masalah pertanahan yang derriikian kompleks, prinsip dasar yang dipegangadalall: pendekatan bersifat multi disiplin, manajemen bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional. 1Ujuan kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari pertumbuhan penduduk, (2) menyediakan tanah sebagai prasarana

INOO ESlAc 0.04

0.06

buhan PDB Per Kapita

periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukim­

lta 1965-1990)

an termasuk. pengembangan infrastruktur, (3) menyediakan tanah ~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan, dan (4) melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan dan/atau

dalam Peningkatan Kesejahteraan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber­

Indonesia di antara 14 Negara

daya alam.

l).

Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata ruang. Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah. Rencana tata ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun 1992. Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang

{\

!!!!!lass

diketuai

oleh

Menteri

11

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua Bappenas yang beranggotakan: (1) Menteri Sekretaris

1. Thnah Pertanian dalam ,

Negara (merangkap Wakil Ketua), (2) Menteri Dalam Negeri, (3) Menteri Pertahanan Keamanan, (4) Menteri Pekerjaan Umum. (5) Menteri Negara Lingkungan Hidup, (6) Menteri Negara

(a) Penggunaan tanah ala.miah tanah. (b) Thnah .harus digur

AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional, dan (7) Deputi Bappe­

sebab. itu fragmen

nas Bidang Pengembangan Wilayah. Pada tingkat propinsi fungsi

secara ekonomis til

koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I. Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah:

pula dengan pemilil (c) Kegiatan non-pert

(1) keberlanjutan, yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digu­

tanah-tanah yang

nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan

(panen dua kali seta

masa yang akan datang, (2) optimisasi, yaitu penggunaan tanah

kan ke penggunaan

harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat, dan

(d) Pemetaan, pendaft

(3) keseimbangan dan keselarasan, yaitu tataguna tanah harus dapat

terutama untuk mer dengan tanah.

mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan ~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi. yang menju­ . rus kepada konflik kepentingan.

2. Thnah Perumahan-Permt

(a) Ditujukan untuk me:

Disamping . pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah, struktur land tenure penting pula dipertimbar:gkan dalam penyusu­ nan rencana tataguna t:anah. Oleh sebab itu dalam kerangka rencana

(b) Diarahkan ke tanah­

tataguna tanah yang menyeluruh, setiap penggunaan tanah harus

tataguna tanah dari

bagi kegiatan pert permukiman yang al

5

mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah, fungsi

(c) Diarahkan untuk j

sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang

golongan ekonomi h

secara sosial-ekonomi-politik lemah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar

an, pembangunan s

kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

pembangunan tiga sederhana. (d) Diarahkan untuk me

al dan mendukung pi

....

nggotakan: (1) Menteri Sekretaris (2) Menteri Dalam Negeri, (3)

) Menteri Pekerjaan Umum, (5) Hidup, (6) Menteri Negara Nasiona1? dan (7) Deputi Bappe­

l.h. Pada tingkat propinsi fungsi

oleh Bappeda Tingkat I.

lcanaan tata guna tanah adalah: gai sumberdaya alam harus digu­ ejahteraan rakyat masa kini dan imisasi, yaitu penggunaan tanah ~ncapai kemakmuran rakyat, dan yaitu tataguna tanah harus dapat

tan pembangunan pada lokasi dan :minimkan kompetisi. yang menju­ hadap aspek-aspek fisik tanah, dipertimbangkan dalam penyusu­ iebab itu dalam kerangka rencana setiap penggunaan tanah harus lS dari peffiilikan tanah, fungsi iadap kelompok masyarak.at yang 1.

rtimbangan tersebut garis besar berbagai kegiatan dapat diuraikan

1. Thnah Pertanian dalam Arti Luas. (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan ala.miah tanah. (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien. Oleh sebab. itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan. Demikian pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan. (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada tanah-tanah yang subur. Thnah sawah beririgasi teknis (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsi­ kan ke penggunaan non-pertanian. (d) Pemetaan, pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia dengan tanah. 2. Thnah Perumahan-Permukiman, (a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang dan/atau tidak sesuai bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan permukiman yang aman, mandiri, indah dan selaras dengan tataguna tanah dari suatu wilayah. (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk golongan ekonomi lemah. Di dalam suatu satuan permukim­ an, pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah sederhana. (d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasion­ al dan mendukung pengembangan wilayah.

Untuk menjawab substansi

(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan dengan penataan kembali bentuk fisik tanah, land tenure

data time series selama per,_ :od

dan pemilikan tanah. t. ,Thnah Industri. (a) Diarahkan ke

tanah~tanah

historik mengenai dinamika pengg

yang kurang sesuai untuk kegiat­

dilakukan (Nasoetion dan Saefull dalam Gambar 2:

an pertanianyang intensif. (b) Mendukung pengembangan·wilayah.

0.4~---'_ _ _- - - r _

(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak

0.3

peneemaran terhadap lingkungan hidup. 0.2

(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan hidroorologi wilayah. Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang dilindungi terdiri atas : (a) Hutan lindung.

-0.1

•

(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal

-1

(e) Suaka alam, taman nasional, dan areal preserfasi budaya. (d) Wilayah yang lingkungannya peka. an adalah, apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu:

i

I

-0.6

I

i

-0.4

-0.2

o.~

0

F1(95%)

dilingkungan danau dan mata air.

Dalam konteks introspeksi, pertanyaan yang syahuntuk diaju­

I

-0.8

1.2,1....29: Masini-masin, titilc untuk tahun 1961 sampai 1939

Gambar 2.

Dinamika Penggunaan .

Gambar 2 menunjukkan bahwa pola penggunaan tanah telah berubah

L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong

alamiah (hutan, semak dan padang relatif lebih intensif. Pola perubahan

ertumbuhan ekonomi, (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan

ekspansi areal pertanian kurang leb

:rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata,

dan industrialisasi. Pada periode 196

an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem

an lebih eepat dari urbanisasi dan i:

embangunan yang berkelanjutan.

tli

15

- "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. w_"Mt(;,~'A''",':;· '

satuan permukiman dilakukan

Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian

bentuk fisik tanah, land tenure

historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan data time series selama per'_lode 1961-1989 (FAD, 1991) telah dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim, 1994). Hasilnya disajikan dalam Gambar 2:

yang kurang sesuai untuk kegiat­ n·wilayuh.

lkan untuk mengurangi dampak

0.4 0.3

cungan hidup.

:i yang tidak mengganggu tatanan

1

0.2 Pad'.C Pe",p",' balUll AIl.mia.'l 0.1£ ..

~

,,£

~Ol

ah padaZonCl yani: Di1indun~i.

Nomor 32 Thhun 1990 zona yang

'~I~

~

.a.1 '11

el!(/II(fUkn;,

·0.2

,~'"

&II

l".,,~ ." Selah

·0.3 I ·1

ara lokal antara lain meliputi areal

...,...--,---l' .a.S

-0.6

-0.4

·0.2

0.2

0

0.4

0.6

0.8

"'e ""'n 11th"~II"II

1 . Pe,,':b'''01

"'~. ,,{.

'oJ}

F1(95%)

nata air.

lal, dan areal preserfasi budaya.

cwt.n, 1,2.3, ...29 : Mastna/muinl tilik untuk tahun 1961 .sampai 1989

nya peka.

,ertanyaan yang syahuntuk diaju­

)ijaksanaanpertanahan yang te1ah

dalam mendukung pembangunan efektivitas dan efisiensi perangkat

pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensif­

npid melalui tiga tolok ukur yaitu:

alamiah (hutan, semak dan padang penggembalaan) ke' pola yang

ksanaan tersebut telah mendorong

relatif lebih intensif. Pola perubahan tersebut tidak linier. Kecepatan

Ih mana perangkat kebijaksanaan kesejahteraan yang lebih merata,

ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi dan industrialisasi. Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertani­

n tersebut te]ah mendorong sistem

an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi, dan pasok tanah

.'!!!"I'

Gambar 2.

Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989).

Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu

+

15 ~

pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan

langsung sangat cepat. Akan

belukar alang-alang. Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan

kawasan hutan. Pada periode

terjadi ke arah yang berbeda. Tingkat urbanisasi dan industrialisasi

dengan kecepatan rata-rata seb

lebih cepat. perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok

itu areal padi sawah telah did

tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan. Sejak

sangat sederhana.

tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urban­

isasi dan industrialisasi.

dekade terakhir telah terjadi (

Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah

alih fungsi hutan dan menurul

penggunaan non pertanian pada kurun

bab dari degradasi ini adalah

pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapan­

transformasi struktur perekor

puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk, tetapi

bersifat agraris ke arah struktt

juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian

listik.

untuk c

Dari uraian sebelumnya d

perkotaan

dan

ke arah yang lebih bersifat industri. Hal ini berkaitan dengan men­

Dengan demikian selama

1

berh~

ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang

pertanahan nasional telah

mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri. Pada

yang cepat akan tetapi belur

kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan

pembangunan yang berkelanjut

tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil. Pengurangan alih

Masalah yang dihadapi di

fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterliba­

naan pertanahan nasional pada

tan pemerintah. Seperti dilaporkan oleh Barbier et. al. (1991)

instansi yang menangani pertar

pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada

instansi walaupun telah diupa)

tahun 1978. Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang

yang diinginkan. Hal ini teruu

ekspor kayu gelondongan. Walaupun tujuan utama kebijaksanaan

cingan fanatisme sektoral,

. tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam

tingkat lokal relatif lemah di

negeri, akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengu­

lengkapnya peraturan pelaks.

rangi alih fungsi hutan. Pada kurun 1975-1982 perluasan areal

penafsiran hukum antar

pertanian secara agregat relatif kecil. Hal ini dapat dianggap sebagai

(c) beJum berkembangnya ken

suatu spurious zero speed phenomenon. Pada kurun ini alih fungsi

aparat pemerintah dan (d) kun

tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya ber­

manajemen pertanahan nasiona

16

C

berba~

~-.

ngsi padang penggembalaan dan

langsung sangat cepat. Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke

da kurun 1975-1982 peru bah an

kawasan hutan. Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat

at urbanisasi dan industrialisasi

dengan kecepatan rata-rata sebesar 3,6 persen per tahun. Disamping

hampir tidak terjadi dan pasok

itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi sangat sederhana.

I

[sal dari alih fungsi hutan. Sejak

Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa sel,ama tiga

kembali lebih cepat dari urban­

dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh lfl

alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian. Penye­

perluasan penggunaan tanah non pertanian pada kurun

bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan

Ipai dengan awal tahun delapan­

transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang

1an

1

bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industria­ listik.

pertumbuhan penduduk, tetapi

sformasi struktur perekonomian

Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan

Hal ini berkaitan dengan men­ k pada tahun tujuhpuluhan yang

pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi

an pembangunan industri. Pad a

yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem

tanian lebih cepat dari perluasan n relatif kecil. Pengurangan alih n dampak positif dari keterliba­ ~

i

pembangunan yang berkelanjutan. Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksa­ naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah: (1) jumlah

al. (1991)

instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak. Koordinasi antar

Ir untuk kayu gelondongan pada

instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan

un 1980 pemerintah melarang

yang diinginkan. Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perun­ cingan fanatisme sektoral, (2) implementasi kebijaksanaan pada

f1

oleh Barbier

un tujuan utama kebijaksanaan rkembangan industri kayu dalam rsebut telah efektif pula mengu­

tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960, (b) beragamnya

run 1975-1982 perluasan areal

penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat,

. Hal ini dapat dianggap sebagai

(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari

"lon. Pada kurun ini alih fungsi

aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam

-pertanian pada hakikatnya ber­

manajemen pertanahan nasional.

17

III. KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL:

Thntangan dan Arah ke Masa Depan

tenaga kerja dan ekspor. Sec Sekunder (terutama industri d~ (Jasa) meningkat. Implikasinya

pertanian ke penggunaan non-j Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguh­

dan perumahan-permukiman.

lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan

bagaimana mengendalikan kon

Indonesia. Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua. Pengertian kebangki­ tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa

rangi kemampuan Indonesia

Ul

dalam jangka panjang. Perlu

Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia. Keman­

yang kita alami sejak tahun yang besar, yaitu melalui inve;

dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun

truktur (terutama sistem iriga

intemasional. Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan

kemampuan Indonesia untuk n

nasional, gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang

pangan untuk jangka panjang

seksama adalah: (1) Globalisasi perekonomian. Implikasi dari globa­

hara dan mengembangkan sav.

lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia

kali atau lebih setahun), (2) 1

terhadap persaingan intemasional. Untuk dapat bersaing, Indonesia

daya air secara efisien, (3)

harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan

mendifusikan teknologi tepat g dan menerapkan kebijaksan:

Pembangunan Nasional. Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah, karena Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan

petani). Terdapat lima faktor

memberikan insentif yang bes

tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg. Dengan demikian salah

pangan. Alasan bagi upaya kita

satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan

sawah beririgasi teknis tidak h

agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif dan berdayaguna serta berhasilguna, (2) Transformasi struktur

teknis untuk memproduksi f alasan untuk memelihara keSf

perekonomian nasional. Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurang­

bangan tersebut kita akan d

nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama

hidup dan produktivitas sumb

Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan

bentuk ekosistem yang sangat

18

UI

,-o"f

\HAN NASIONAL:

tenaga keIja dan ekspor. Secara serentak peranan relatif Sektor

iasa Depan

Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier (Jasa) meningkat. Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah pertanian ke

ahun kedua (PIP II) sUl1gguh­ ~ dalam proses pembangunan

Indonesia direncanakan akan kedua. Pengertian kebangki­ ~katnya kemandirian Bangsa

:sa apapun di dunia. Kernan­

!a PIP II akan dicirikan oleh

ng berskala nasional maupun

iengan penataan pertanahan

yak mendapat perhatian yang

lomian. Implikasi dari globa­

nya perekonomian Indonesia

lk dapat bersaing, Indonesia

;i dalam

seluruh

kegiatan

ti efisiensi tersebut Indonesia

ngi misalokasi tanah, karena

mparatif dalam penggunaan ting. Dengan demikian salah

PIP II adalah mengupayakan

lpat dimanfaatkan secara arif (2) Transformasi struktur

n an tara lain oleh berkurang­

Lri Sektor Primer (terutama

:ik Bruto (PDB), penyerapan

penggum~.an

non-pertanian seperti penggunaan industri

dan perumahan-permukiman. Thntangan yang kita hadapi adalah bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengu­ rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan dalam jangka panjang. Perlu ditekankan bahwa swasembada beras yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan yang besar, yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infras­ truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan petani). Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada pangan untuk jangka panjang yaitu: (1) kemampuan untuk memeli­ hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua kali atau lebih setahun), (2) kemampuan untuk mengelola sumber­ daya air secara efisien, (3) kemampuan untuk menciptakan dan mendifusikan teknologi tepat guna, (4) kemampuan untuk menyusun dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan,

sehingga dapat

memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan pangan.. Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan teknis untuk memproduksi pangan, tetapi juga berkaitan dengan alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Dengan keseim­ bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu bentuk ekosistem yang sangatstabil. Jika struktur fisik-kimia-biologi

,I'>

++

tanah sawah telah terbentuk, maka penggunaan air pertanian dapat menjadi efisien, erosi dapat dikendalikan sampai batas yang dapat ditoleransi dan' pencucian hara tanaman dapat ditekan hingga batas yang minimum. Kebijaksanaan pencegahan konversi sawah beririgasi teknis ke

;sa

f¥

pemanfaatan ruang antar wi]

ruang pada konteks internas perubahan-perubahan yang tir nomian.

Sesuai dengan amanat G

penggunaan non..,pertanian mempunyai implikasi yang luas. Pertama­

haruslah mendorong industri-]

tama Pemerintah harus meningkatkan pendapatan petani sawah

perkembangan industri-manuj

melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan penda­ patan tersebut antara lain dapat dicapai melalui (1) pengintroduksian

tanah-tanah yang kurarlg ses

Disamping itu proses ken sentI

teknologi maju seperti bio teknologi dan mekanisasi, (2) perbaikan

lambat melalui pemberian ir

organisasi petani, (3) perluasan dan perbaikan perkreditan pedesaan,

pulau Jawa .. Sebagai contoh,

(4) kebijaksanaan hargz. melalui penetapan floor price dan ceiling

jaminan perpanjangan bagi i

price, serta pengembangan kelembagaan kontrak beli dan (5)

Jawa merupakan salah satu bl

pengembangan industri rumah tangga yang dikaitkan dengan industri

dan ketidaktentuan (uncertaim

yang berskala lebih besar sebagai bapak angkat. Disamping itu perlu ;pula dipikirkan kemungkinan rekayasa kelembagaan yang memung­

Berbagai prakiraan menU! pai tingkat pertumbuhan eko

kinkan petani menjadi tenaga kerja pan time pada agroindustri

persen per tahun) pada PJP

pedesaan.

cepat itu adalah meningkatn:

Walaupun arahan dan petunjuk untuk mempertahankan dan memelihara tanah sawah sudah cukup jelas tetapi kita belum mempunyai konsepsi dan kebijaksanaan yang terpadu dan menyelu­ ruh mengenai masalah tersebut. Kebijaksanaan tersebut antara lain mencakup

,kebijaksanaan mengenai lokasi

permukiman­

masalah pertanahan baik dil Untuk mengatasi masalah-ma~ dan teknis aparat pemerintah tersebut berkaitan dengan (1)

an masyarakat, (2) keakuratar

perumahan, industri dan jasa terutama dalam konteks Pulau Jawa -

time dari jasa-jasa pertanahal

Luar Jawa dan Kawasan Indonesia Barat - Kawasan Indonesia

mendapat perhatian yang let

Timur. Hingga dewasa ini, kebijaksanaan tata ruang kita masih

adalah (1) Meningkatkan efis

bersifat inward looking dalam pengertian bersifat penataan ruang di

kegiatan pembangunan, (2) P

dalam wilayah dan kurang mencakup (a) kebijaksanaan konfigurasi

tanah

20

untuk

pencapaian

~1,.""~1

5gunaan air pertanian dapat in sampai batas yang dapat

pemanfaatan ruang antar wilayah nasional dan (b) kebijaksanaan

dapat ditekan hingga batas

perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat globalisasi pereko­ nomian.

i sawah beririgasi teknis ke

Sesuai dengan amanat GBHN 1993 kebijaksanaan pertanahan

nplikasi yang luas. Pertama­

haruslah mendorong industri-manufakturing dan jasa. Oleh sebab itu

pendapatan petani sa wah

perkembangan industri-manufakturing haruslah dapat diarahkan ke

fisiensi. Peningkatan penda­ nelalui (1) pengintroduksian

tanah-tanah yang kurarlg sesuai bagi kegiatan pertanian intensif. Disamping itu proses kensentrasi industri di Pulau Iawa perlu diper­

n mekanisasi, (2) perbaikan

lamb at melalui pemberian insentif pembangunan industri di luar

)aikan perkreditan pedesaan,

.pan floor price dan ceiling

pulau Jawa .. Sebagai contoh, pemberian Hak Guna Usaha dengan jaminan perpanjangan bag! industri yang dibangun di luar pulau

aan kontrak beli dan (5)

Jawa merupakan salah satu bentuk insentif yang mengurangi resiko

ng dikaitkan dengan industri

dan ketidaktentuan (uncenainty) yang ditanggung oleh investor.

ruang pada konteks internasional terutama dalam mengantisipasi

angkat. Disamping itu perlu

Berbagai prakiraan menunjukkan bahwa Indonesia akan menca­

kelembagaan yang memung­

pai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat (rata-rata 6-7

.an time pada agroindustri

persen per tahun) pada PIP II. Implikasi dari pertumbuhan yang cepat itu adalah meningkatnya transaksi tanah dan meningkatnya

mtuk mempertahankan dan

masalah pertanahan baik didalam jumlah maupun kompleksitas.

lp jelas tetapi kita belum

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kompetensi konsepsional

yang terpadu dan menyelu­

dan teknis aparat pemerintah harus terus ditingkatkan. Kompetensi

ksanaan tersebut antara lain

tersebut berkaitan dengan (1) Kesesuaian hasil kerja dengan kebutuh­ an masyarakat, (2) keakuratan hasil kerja dan (3) ketepatan delivery

i lokasi permukiman­ dalam konteks Pulau Jawa ­ 3arat - Kawasan Indonesia

time dari jasa-jasa pertanahan. Bidang-bidang strategik yang pedu mendapat perhatian yang lebih seksama pada PJP II antara lain

laan tata ruang kita masih

adalah (1) Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah untuk seluruh

In bersifat penataan ruang di

kegiatan pembangunan, (2) Pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan

a) kebijaksanaan konfigurasi

tanah

untuk

pencapaian

sebesar-besar

kemakmuran

rakyat,

(3) Penyusunan kebijaksanaan penggunaan tanah secara regional

tanah. Fragmentasi tanah 1

dengan memperhatikan keragaman potensi tanah antar wilayah, fase

satuan-satuan tanah usaha

pertumbuhan ekonomi wilayah, keragaman tingkat pertumbuhan

sosial merugikan, karena

kelembagaan antar wilayah dan pengaruh perkembangan ekonomi

meningkatkan biaya rata-ra

global,

(5) Penyempurnaan administrasi pertanahan melalui penggunaan

Indonesia masih menghada] Berbagai kebijaksanaal

teknologi maju, (6) Mengembangkan sistem hukum pertanahan

mencegah dan mengurang

nasional, (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambil­

usaha tani tersebut. Salah!

an keputusan mengenai tanah melalui bimbingan masal yang dilaksa­

sanakan oleh pemerintah

nakan secara sistematik dan (8) Desentralisasi manajemen pertanah­

diharapkan dapat mengatas

an nasional.

tekanan penduduk di Pulau mengembangkan wilayah-~

(4)

Peningkatan kompetensi kelembagaan

perlanahan,

1\Ijuan akhir dari sasaran-sasaran tersebut adalah suatu keadaan dimana pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan

IT.

Melalui program ini seth

aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila. Administrasi pertanah­

hektar tanah pertanian y<

an dalam artinya yang paling luas haruslah memberikan kemudahan

meningkatkan kesejahteraa

dan tidak menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh

transmigrasi dilaksanakan misalnya pola pangan da

masyarakat. mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya,

Dalam ban yak kasus poh mengecewakan. Akan tetap

struktur penyerapan tenaga kerja akan mempengaruhi struktur pemil­

PIR perlu diamati secara

ikan-penguasaan tanah. Sejak tahun tujuhpuluhan akibat dari per­

berbagai penyempurnaan t

tumbuhan penduduk dan penerapan teknologi yang lebih maju,

katkan kesejahteraan petan

permintaan tenaga kerja pedesaan-pertanian pada kenyataannya

penyempurnaan pola PIR

menurun. Akan tempi, tenaga kerja yang seharusnya kelu2.r dad

yang saling menguntungka

sektor pertanian belum dapat ditampung oleh sektor industri-manu­ fakturing dan sektor jasa yang rasio kapital-tanaga kerjanya re]atif

inti terutama dalam pemh dan (2) persyaratan untuk (

besar. Akibatnya (terutama untuk Pulau Jawa, Sebagian Pulau

Disamping itu penger

Sumatera dan Pulau Sulawesi) telah terjadi fragmentasi pemilikan

small holder estate, PRPJ

Transformasi struktur perekonomian pada PJP II juga akan

22

maan tanah secara regional

tanah. Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya

msi tanah antar wilayah, fase

satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 0,5 hektar secara

gaman tingkat pertumbuhan

sosial merugikan, karena skala ekonomi yang relatif keeil akan

lfUh perkembangan ekonomi

meningkatkan biaya rata-rata. Diperkirakan, untuk tahap awal PJP II

l kelembagaan

Indonesia masih menghadapi masalah tersebut.

perianahan,

anahan melalui penggunaan

Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk

sistem hukum pertanahan

meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah

nasyarakat dalam pengambil­

usaha tani tersebut. Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilak­

lmhingan masal yang dilaksa­

sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi. Program ini

ralisasi manajemen pertanah­

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

l

tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak

ersebut adalah suatu keadaan

mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa.

manfaatan tanah merupakan

Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua

:asila. Administrasi pertanah­

hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat

slah memberikan kemudahan

meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak. Program

yang harus ditanggung oleh

transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

lan pada PJP II juga akan

Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak

laga kerja. Pada gilirannya,

mengeeewakan. Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola

l1empengaruhi struktur pemil­

PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan

ljuhpuluhan akibat dari per­

berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya, yaitu mening­

teknologi yang Iebih maj u,

katkan kesejahteraan petani. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

~rtanian

pada kenyataannya

penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan

yang seharusnya keluar dari

yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan

g oleh sektor industri-manu­

inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko,

apital-tanaga kerjanya relatif

dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma.

llau Jawa, Sebagian Pulau

Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti

erjadi fragmentasi pemilikan

small holder estate, PRPTE, Peternakan Inti Rakyat, dan Tambak

,)':l

pen~

masyarakat, (2) efisiensi

Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama. melalui konsolidasi manajemen usaha tani. Melalui kebijaksanaan ini

efisiensi rentang manajemen menerapkan kebijaksanaan ko

usaha tani skala keeil (kurang dari 0,5 hektar) yang terletak dalam

diintegrasikan kedalam satual

satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas

berkisar antara 100.000 - 15C

10 - 15 hektar. Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan

batas maksimum HGU perk,

satu jenis komoditas. Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan

yang seksama terutama meng(

suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen,

dari pembatasan tersebut.

pengolahan dan pengemasan prod uk. Dalam hal ini perusahaan agroindustri bertindak sebagai 'bapak angkat dari satuan agribisnis

Globalisasi perekonomiar dan . peningkatan pendapatar

tersebut. Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan

menengah dan tinggi, pada

kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan. Manfaat

kesenjangan kesejahteraan pel

yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini

peluang penduduk desa

antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi,

diperluas. Bagi penduduk de

(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari kegiatan agroindustri. Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen

dalam arti luas, tanah meruI amat penting. Dengan demiki

usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot

busikan tanah kepada petani

project. Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan

perlu ditingkatkan pelaksanru

kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan. Di penghujung P1P II yaitu

PIR, PRPTE dan sejenisnya

pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa

scpsional maupun operasion program-program tersebut daj pai target group yang lebih lu

Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi

dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar, apalagi jika perubah­ an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi, di daerah

pedesaan

akan

terjadi

proses

akumulasi

pemilikan­

untu~

Seyogyanya program te

penguasaan tanah. Oleh sebab itu, tidaklah terlalu pagi, jika dewasa

program payung yaitu peng€

ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan

utarna dari program terscbt

tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebu­

melalui pendekatan agribisl1

nan. Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan

diperkirakan membutuhkan t

pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan

luasannya sudah semakin terb

24

lua

~

masyarakat, (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan

seksama.

nah mungkin pula diatasi

efisiensi rentang manajemen. Dewasa ini Departemen Pertanian

. Melalui kebijaksanaan ini

menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen. Perkebunan PTP

ektar) yang terletak dalam

diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang

atu satuan agribisnis seluas

berkisar antara 100.000 - 150.000 hektar. Upaya untuk menetapkan

ha tani tersebut diusahakan

batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian

tersebut dikaitkan dengan

yang seksama terutama mengenai dampak teknis, sosial dan ekonomi

ukan kegiatan pasca panen , )alam hal ini perusahaan

dari pembatasan tersebut.

~kat

dari satuan agribisnis

ijaksanaan ini kelcmbagaan

Globalisasi perekonomian, transformasi struktur perekonomian, dan . peningkatan pendapatan, terutama golongan berpendapatan mcnengah dan tinggi, pada PJP II potensial untuk meningkatkan kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota. Oleh sebab itu,

dapat dilibatkan. Manfaat ,lidasi manajemen tanah ini

peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu

pengadaan faktor produksi,

diperluas. Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian

sebagian nilai tambah dari onsolidasi dari manajemen

dalam arti luas, tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang amat penting. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang meredistri­

an seksama melalui pilot

busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landre/orm)

Pertanian dalam penerapan

perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Program-program transmigrasi,

penghujung P1P II yaitu

PIR, PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara kon­

mfakturing dan sektor jasa

sepsional maupun operasional. Diharapkan efisiensi pelaksanaan

besar, apalagi jika perubah­

program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat menca­ pai target group yang lebih luas.

jisertai oleh urbani sasi, di :s

akumulasi

pemilikan­

h terlalu pagi, jika dewasa

Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan. Prioritas

lsan pemilikan-penguasaan

utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri

besar misalnya perkebu­

melalui pendekatan agribisnis. Pengembangan unit-unit tersebut

rkan pada (1) rasa keadilan

diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara

antara berbagai golongan

luasannya sudah semakin terbatas. Oleh sebab itu pemanfaatan tanah

j

25

ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut kemungkinan besar tidak terelakkan. Dengan demikian kebijaksa­

pengabdian kepada masyartl kan partisipasi masyarakat

naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah

penyelesaian yang mendasaI

sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama. Hal-hal strategik yang perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria tanah ulayat, (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut, dan (3) prosedur pengalihan. (Soeromihardjo, 1994, informasi lisan) Diperkirakan, pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekade­ dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum pertanahan yang sangat tinggi. Hal ini selain disebabkan oleh upaya untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksa­ naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem hukum nasional. Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama. Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, berbagai mata kuliah tanah yang mengandung substansi sosiologi pertanahan, ekonomi pertana­ han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan. Di bidang penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentu­ kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika. Ranah pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara menyeluruh dan terintegrasi, yang meliputi aspek-aspek fisik, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, hukum' dan politik tanah. Di bidang

26

IfJi4Ii#

..

tersebut

pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkat­

)engan demikian kebijaksa­

kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan

nenjadi tanah negara sudah

penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional.

satuan

agribisnis

iRma. Hal-hal strategik yang ersebut adalah (1) kri teria .ri pengalihan tersebut, dan

, 1994, informasi lisan) mbilanpuluhan dan dekade­ engalami dinamika hukum elain disebabkan oleh upaya g-undangan dalam pelaksa­ eh meningkatnya dinamika atan kesadaran hukum dari ltu faktor yang menentukan an dan menerapkan sistem Iisasi dari hukum pertanahan yang lebih seksama. nahan nasional pada P1P II Institut Pertanian Bogor

1

.kan tinggi

terkemuka di

berbagai mata kuliah tanah ~rtanahan, l

ekonomi pertana­

dikembangkan. Di bidang

ma kemungkinan pembentu­ ~an

Thnah Tropika. Ranah

~rsebut

adalah tanah secara

uti aspek-aspek fisik, kimia, 10

politik tanah. Di bidang

UCAPAN TERIMA KASIH

cara mengelola kelemba, Prof. Dr. A.M. Satari memperk(

Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Dalam

ilmu pengetahuan dan Dr. Fred

perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua, guru

untuk banyak membaca dan menuli

dan ternan yang telah membantu, memberi nasihat dan dorongan­ dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup. Oleh sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata

Ucapan terima kasih disampail Barlowe, Prof. Dr. Milton H. Steil Chapelle yang membimbing kan

menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami.

Pasca Sarjana di Michigan State U

kepada kekayaan khasanah ilmu pc

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor kan. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru

mereka yang sangatprofesional pentingnya berfikir multidisiplim masalah dunia nyata.

Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi.

Kepada guru-guru kami selam Negeri IV, Medan terutama Bapak

Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami

yang telah memperkenalkan kami i

IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberi­

sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor. Jabatan ini sungguhlah sangat terhormat. Kami menerima jabatan ini dengan rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen­ dosen IPB yang telah membentuk diri kami, Prof. Dr. Andi Hakim Nasoetion, Prof. Dr. .0. Prof.

Dr.

Sitanala

Arsyad,

Prof.

Dr.

A.M.

terutama: Koswara, Satari

dan

i

terima kasih. Selanjutnya kepada g pendidikan di SMP Negeri· II

Nasoetion (alm) yang telah memt pada did kami melalui pelajaran i

terima kasih. Demikian· pula k

mengikuti pendidikan pada Sekola terutama guru pelajaran berhitung capkan terima kasih.

Dr. Fred Rumawas. Prof. Dr. Andf Hakim Nasoetion memperluas wawasan ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan keindahan berfikir

karyawatinya diucapkan terima lG

kepada kami. Dari Prof. Dr. 0. Koswara; kami menimba etika ilmu

kami mengalami proses pematangru

pengetahuan

tinggi.

berpikir dan menyatakan pendapat :

Prof. Dr. Sitanaia Arsyad mendidik kami unt\ik bekerja keras dan

Kepada Ibu Dekan Fakultas ]

dan

pengorganisasian

28

pendidikan

Kepada Ketua Jurusan Thnah

2

-cara

~SIH

mengelola

kelembagaan

pendidikan

tinggL

Prof. Dr. A.M. Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat

IStitUt Pertanian Bogor yang

ilmu pengetahuan dan Dr. Fred Rumawas memperkenalkan kami

lidup yang panjang. Dalam

kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami

~ngenal

untuk banyak membaca dan menulis.

para orang tua, guru

nberi nasihat dan dorongan­

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. Raleigh

n dan masalah hidup. Oleh

Barlowe, Prof. Dr. Milton H. Stein mueller dan Prof. Dr. Danille E.

layaklah kami mengurai kata

ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan

g budi kamL

Pasca Sarjana di Michigan State University. Komitmen dan dedikasi

terima kasih kepada Rektor

mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami .akan

:bih dari cukup untuk diberi­

pentingnya bedikir multidisipliner dal,!m menganalisa masalah­

an pula kepada Senat Guru

masalah dunia nyata.


Kepada guru-guru kami

s~lama

menempuh pendidikan di SMA

nbangkan perguruan tinggi.

Negeri IV, Medan terutama Bapak P. Ritonga dan Bapak M. SHaban

. menyetujui pengusulan kami

yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula

Pertanian Bogor. Jabatan ini

,terima kasih. Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh

nenerima jabatan ini dengan

pendidikan di SMP Negeri· II

lah Yang Maha Pengasih agar

Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis

:cara bertanggung jawab.

pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan

h disampaikan kepada dosen­

terima kasih. Demikian pula kepada guru-guru kami selama

tuk

mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No. 35 Medan

diri

kami,

terutama:

0. Koswara, Dr. A.M. Satari dan Iakim Nasoetion memperluas .erkenalkan keindahan berfikir ara; kami menimba etika ilmu ilan pendidikan tinggi. kami untuk bekerja keras dan , Prof.

Dr.

terutama Bapak Kajamuddin

terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diu­ capkan terima kasih. Kepada Ketua Jurusan Thnah, seluruh dosen dan karyawanl karyawatinya diucapkan. terima kasih. Pada Jurusan Thnah inilah kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan . berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing. Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen

29

p

ES-

serta karyawan/karyawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan. Karni selalu bangga telah mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas pertanian yang terkemuka di Indonesia. Kepada Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai Ketua Lembaga Penelitian IPB. Demikian pula, ucapan yang sarna disampaikan kepada seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelita."'rdi lingkungan IPB atas bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas. Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada teman­ ternan sejawat Dr. Siswadi, Dr.' Irawadi Djamaran, Dr. Dedi Fardiaz, Dr. Sunsun Saefulhaldm, Ir. Yoyo Winoto MSe., Ir. Ernan Rustiadi, Ir. Ma· mun Sarma M Agr., Ir. Nur Aidi,_ drh. Adnin Adnan, Unggam Pasaribu dan Vicdien 'Nasoetion, atas dorongan, bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami. Kepada ternan-ternan semasa· menjadi mahasiswa IPB terutama kepada Ir. Wilihar Thmba, Ir. Ridwan Lulris; Dr. Sunarwidi Ir. Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi, diucapkan terima kasih atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai yal!8 lebih baik. Dasar-dasar .idea1isme ilmu pengetahuan dan ke­ bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut. Kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah­ an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas keper­ cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang Pedesaan dan Pedalaman. Disamping itu Beliau telah pula memper­ luas wawasan

kami

tentang

IIdunia nyata ll

30

masalah-masalah

p

e

,pertanahan nasional~ Kami b~ dari seorang birokrat. Ucapa Asisten Menteri, Para Deput Negara Agraria/Badan Pertar samanya. Kepada Panitia Orasi

Ir. Abubakar Bumiat, dan P IPB yang dipimpin oleh Ir terima kasih yang sebesar-be~ waktu yang diluangkan untuk ueapan terima kasih disampa beserta staf, Drs. Riptono S Nasional dan Ir. Yustita Zain Penelitian IPB yang telah m

bahan Orasi Ilmiah ini : Kepada isteri kami. tere yang telah mendampingi kam kasih dan sayang yang setu membawanya dari kehidupan penuh peIjuangan. Dengan p

mengeIjakari hal-hal yang se rumah tangga, waktu tersebl

dan bekeIja. Atas pengorbal1 dorongan dan nasihat kami lebih baik. Kepada anak-ana

terima kasih sayang kami sar Ucapan terima kasih d

kakak-kakakkami, keluarg:

_""-=~''''''''''''';,,''_'_.

_,_"'~~N~"""~~"''-If'\PP--

"= a

i

s Pertanian diuc~pkan terima kasih iberikan. Kami selalu bangga telah

,pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh dari seorang birokrat. Ucapan yang sarna disampaikan kepada para

salah seorang dosen pada fakultas

Asisten Menteri, Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri

rldonesia. Kepada Sekretaris dan

Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerja­

Penelitian IPB serta seluruh kepala

samanya.

IPB diucapkan terima kasih atas

. Kepada

Panitia

Orasi

Ilrniah

IPB

yang

dipimpin

oleh

la kami menjalankan tugas sebagai Demikian pula. ucapan yang sarna

Ir. Abubakar BU01iat, dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian IPB yang dipimpin oleh Ir. Ads Munandar kami mengucapkan

uyawan/karyawati di lingkungan at penelita.'1' di ling kung an IPB atas

terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian, kesungguhan dan waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini. S~ara khusus

melaksanakan·-mgas.

ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir. Heru Wijono MS beserta staf, Drs. Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan

kasih disampaikan kepada teman­

:Ii,

Dr.

~fulhakim,

I

Irawadi

Djamaran,

Ir. Yoyo Winoto MSc.,

Sarma M Agr., Ir. Nur Aidi,.

aribu dan Vicdien ·Nasoetion, atas

19 diberikan kepada kami. menjadi mahasiswa IPB terutama Ridwan Lubls; Dr. Sunarwidi Suwandi, diucapkan terima kasih orong kami untuk selalu mencapai :alisme ilmu pengetahuan dan ke­

sa tersebut.

:a AgrarialKepala Badan Pertanah­

rampaikan penghargaan atas keper­ sebagai Asisten Menteri bidang ling itu Beliau telah pula memper­ "dunia nyata" masalah-masalah

30

Nasional dan Ir. Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~ Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahan· bahan Orasi Ilmiah ini

~

Kepada isteri kami tercinta Dra. Rosmawaty Lutfi Nasoetior yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~ kasih dan sayang yang setulus-tulusnya. Pertama-tama kami telat membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~ penuh perjuangan. Dengan pengertian dan ketulusannya kami

kuran~

mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal: rumah tangga, waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac: dan bekerja. Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl lebih baik. Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina, Indra, Emil terima kasih sayang kami sampaikan. Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad kakak-kakakkami, keluarga T. Adly Ramzah Al Raj, keluarg.

31

H. Hasanuddin Rambe, keluarga H. Yuzwar Lutan, Keluarga Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH. Djauhari MakIilUr atas kasih sayang, dorongan, bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya. Kepada keluarga besar H.S.S. Paruhuman (alm) mertua kami, terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya dan Kakak Ipar kami H. Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya Q'lemberikan dorongan, bantuan dan nasihat, kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhimya kepada Ayahanda H. Djohan Nasoetion (alm) yang telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya. Kepada Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani kami be1ajar hingga larut malam sambi! menjahit dan menisik pakai­ an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan putra-putrinya, kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah padam. Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini. Semoga arwah mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka Pengasih, seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin . . dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampai­ an orasi ini. Billahi Taufik WIl Hidayah, Wlssalamu '.alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh.

DAFTARI

Ali, T.H. (1993): Study on the Mod~ ficient Water Condition, an Empir tion System, Kyoto Univ. Fac. script)

AtlantafINFORMA (1987): Wood R Wood Processing Industry SectOI burg/Jakarta

Barbier, E.B., I.e. Burgess and A. of Tropical Deforestation, AMBIC BPS (Biro Pusat Statistlk, Jakarta

Indone~

BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia: Book of Indonesia, BPS, Jakarta

BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia: Palawija di Indonesia, BPS, Jakar

Brinkman R. (1994) Recent develo] Fresco, L. Stroosnijder, I. Bourn future of the land. John Wiley, Ct

Chapin, F. Stuart Jr. and Edward, Planning, University of Illinois Pl

Dalal-Clayton D.B. and D.L. Dent Environmental Planning Issues Environment and Development, L

Dent D.L. and L.K.P.A. Goonew, and land use planning in Sri Lal No.4, lIED, London

32

'2'

· Yuzwar Lutan, Keluarga Djauhari Makmur atas kasih

yang tiada henti-hentinya.

uhuman (alm) mertua kami,

DAFTAR PUSTAKA

mi sebagai putra kandungnya

Ibis yang tiada henti-hentinya

iihat, kami sampaikan terima .gginya. johan Nasoetion (alm) yang.

niah yang kuat dan melatih

:eadaan yang berkecukupan, hargaan setingginya. Kepada (alm) yang selalu menemani menjahit dan menisik pakai­ eberhasilan dan kebahagiaan

sih dan cinta yang tak pernah

Ali, T.H. (1993): Study on the Mode!ing of Water Distribution in Insuf­ ficient Water Condition, an Empirical Analysis ot the latiluhur Irriga­ tion System, Kyoto Univ. Fac. Agric., Kyoto (unpublished manu­ script) AtlantaiINFORMA (1987): Wood Raw Material Supply, Vol. III of the Wood Processing Industry Sector Study, Atlanta/INFORMA, Ham­ burg/Jakarta Barbier, E.B., IC. Burgess and A. Markandya (1991): The Economics of Tropical Deforestation, AMBIO Vol. 20, No.2, pp. 55-58 BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1985): Sensus Industri BPS, Jakarta BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1980/1981-1987): Statistical Year Book of Indonesia, BPS, Jakarta

,akin bahwa mereka sangat

)ada hari ini. Semoga arwah

BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1988): Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia, BPS, Jakarta

fang layak di sisi Allah. kehadirat Allah Yang Maka

an kekuatan lahir dan batin

ltnya saya akhiri penyampai­

hi Wlbarakhatuh.

Brinkman R. (1994) Recent developments in land use planning In L. Fresco, L. Stroosnijder, I Bouma and H. Van Keuler (editors) The future of the land. John Wiley, Chichester Chapin, F. Stuart Jr. and Edward J. Kaisar (1979): Urban Land Use Planning, University of Illinois Press, Urbana Dalal-Clayton D.B. and D.L. Dent (1993) Surveys, plans and people. Environmental Planning Issues No.2, International Institute for Environment and Development, London Dent D.L. and L.K.P.A. Goonewardene (1993) ,Resource assessment and land use planning in Sri Lanka. Environmental Planning Issues No.4, lIED, London

'1'1

Departemen Pertanian, Indonesia (1984): Penelitian Konversi Penggu­ naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian. Departemen Pertanian, Indonesia (1990): Penelitian Permintaan terhadap Thna? Pertanian, Prakiraan Jangka Panjang n985-201O), Laporan Akhlr, Annex 3, pp. 1-58. ·FAO (198,1): Thopical Forest Resourc~ Assessment Project, Forest Resources of Tropical Asia, FAO/UNEP, Rome FAO (1981): AGROSTAT-PC Version 1.1: Computerized Information Serias, FAO, Rome . . FAO (1990) Guidelines for soil profile description. 3rdedition, Rome FAO (1993) Guidelines for land use planning. FAO Development Series 1, Rome

iaefulhakim, R S., T. Kitamura, and S. Ko· ability Classification with Considerato: Indon. J. Trop. Agric. Vol. 3(2), pp. 55-t

iaefulhakim, RS., T. Kitamura, and S. Affecting Rural Occupations and Land U Using Correspondence Analysis, Indon. pp. 1-10 fsutsui, H. (1992): World Irrigation II, Irri of Irrigation Engineering and Rural Plam

Jzawa, Hirofumi (1991): Global Warming. in Rudinger Dornbusch and James M. P ing-Economic Policy Responses, pp. Cambridge, Massachusetts

Bemmelen, R.W. (1949): The Geol General Geology of Indonesia an Adjal ment Printing Office, the Netherlands

{an

Lebart, L., A. Morineau, and K.M Warwick (1984): Multivariate Descriptive Statistical Analysis, Correspondence Analysis and .Related Techniques for Large Matrices, John Wiley & Sons, New York Lockeretz, W. (1989): Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland. Land Eco­ nomics Vol. 65, pp. 205-2t6 Martin RB. (1984) Communal area management for indigenous re­ sources (project CAMPFIRE). In Bell R.H. V. and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j, U.S. Peace Crops, Washington 'b. C. Marsh, William M. (1991): Landscape Planning-Environmental Appli­

cation, John Wiley & Sons Inc., New York

Nasoetion, L.I. and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use

Management for Economic Development. Paper Presented at the

Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement, Organized by Asian

Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994.

Saefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1990): Preferenc~!

Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories, a Physi­

cal Approach Using Multinomial Logit Model, Indon. J. Trop. Agric.

Vol. 2(1), pp. 20-29

34

Vorld Bank (1989): Indonesia Forest, Lar tainable Developmant, the World Bank's

Vorld Bank (1993): The East Asian Mir: Public Policy, Oxford Univ. Press Inc., 1

): Penelitian Konversi Penggu­ ~on-Pertanian. ,

: Penelitian Permintaan terhadap Panjang, (1985-2010), Laporan ~s

~,

Assessment Project, Forest Rome

1.1: Computerized Information ~scription.

3rdedition, Rome

planning. FAO Development

iaefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1992a): Land Avail­ ability Classification with Consideraton of the Market Conduct, Indon. 1. Trop. Agric. Vol. 3(2), pp. 55-63 iaefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1992b): Factors Affecting Rural Occupations and Land Use, A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis, Indon. 1. Trop. Agric. VoL 4(1), pp. 1-10 [Sutsui, H. (1992): World Irrigation II, Irrigation Developmant, Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning, No. 23, pp. 49-56 Jzawa, Hirofumi (1991): Global warming Initiatives-The Pacific Rim, in Rudinger Dornbusch and James M. Poterba (Eds.): Global Warm­ ing-Economic Policy Responses, pp. 275-324, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts Bemmelen, R.W. (1949): The Geology of Indonesia Vol. lA, General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes, Govern­ ment Printing Office, the Netherlands

{an

Warwick (1984): Multivariate Analysis and ,Related Wiley & Sons, New York ~sppndence

s dn Midwestern Agriculture of '~ed

in Farmland. Land Eco­

Vorld Bank (1989): Indonesia Forest, Land and Water, Issues in Sus­ tainable Developmant, the World Bank's Report No. 7822-IND Vorld Bank (1993): The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy, Oxford Univ. Press Inc., New York

nanagement for indigenous re­ :ll R.H. V. and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-29.3,

Planning-Environmental Appli­ York

lkim (1994) Rural Land Use Jment. Paper Presented at the :ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994.

:. Kobayashi (1990): Preference, and-Quality Categories, a Physi­ it Model, Indon. 1. Trop. Agric.

'1('

RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr. Ir. Lutti Ibrahim Nasoetion MSc NIP Gelongan Jabatan Tenaga Pengajar Unit Kerja Tempat dan Thnggal Lahir Agama Status Keluarga

130367083 IV/b Guru Besar Madya Ilmu Thnah Fakultas Pertanian IPB Padang Sidempuan, 3 Mei 1947 Islam Menikah dengan Dra. Hj. Rosmawaty Paruhuman Lubis (41 tahun) .

Dikaruniai tiga orang anak yaltu:

Karina Nasoetion (20 tahun)

Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun)

Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)

Pendidikan :

1. PhD dalam Regional Development Planning, minor dalam Operation Research dan ~onomy, Michigan State University, 1979. 2. MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universi­ ty, 1976. 3. Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor, 1972 Pelatihan :

1. Env~ronmenta1 Impact Analysis, East-West Centre, 1983. 2. R~glOnal Development Modelling, University of Philippines, Quezon City, 1987. 3. Rural Land Use Planning, Japan Association of Rural Planners, Tokyo, 1992. 4. Advance Rural Land Use Planning Methods, Japan Association of Rural Planner, Tokyo, 1994. Riwayat Pekerjaan :

1. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang

P~desaan

1994 - sekarang.

2. Ketua Lembaga Penelitian IPB, 1988 - sekarang. 36

dan Pedalaman,

3. Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan, Jurusan Thnah, Fakultas Pert 4. Ketua Jurusan Thnah,Fakultas Pertal 5. Penanggung Jawab Laboratorium . Pertanian IPB, 1972 - 1975. Perkuliahan : 1. Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB. 2. Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB. 3. Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB. 4. Ekonomi Lahan, untuk Program Sat: 5. ,Perencanaan Pengembangan Wilay; PWD,IPB. 6. Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per gram Pasca Sarjana PWD IPB. 7. Ekonomi Lingkungan Hidup untul IPB. 8. Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro.

Pembimbingan Mahasiswa :

1. Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana. 2. Telah meluluskan 41 Magister. 3. Telah meluluskan 3 Doktor sebag sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor.

Penelitian/Karya llmiah dan Makalah

~

1. 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg 2. 1979 Studi Pengembangan Wilay 3. 1980 Studi Pengembangan Wilay 4. 1980 Analisis Wilayah dalam Sl Lagan Hulu. ...

...,

IDUP

m Nasoetion MSc

57083

Besar Madya Ilmu Thnah

tas Pertanian IPB

19 Sidempuan, 3 Mei 1947

kah dengan Dra. Hj. Rosmawaty

luman Lubis (41 tahun)

uniai tiga orang anak yaitu:

a Nasoetion (20 tahun)

Iskandar Nasoetion (15 tahun)

Iskandar Nasoetion (11 tahun)

lanning, minor dalam Operation

te University, 1979.

anning Michigan State Universi­ ititut Pertanian Bogor, 1972

West Centre, 1983.

Iliversity of Philippines, Quezon

\ssociation of Rural Planners,

Methods, Japan Association of

lang Pedesaan dan Pedalaman,

. sekarang.

3. Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan, Jurusan Thnah, Fakultas Pertanian IPB, 1991 - sekarang. 4. Ketua Jurusan Thnah,Fakultas Pertanian IPB, 1986 1988. 5. Penanggung Jawab Laboratorium Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB, 1972 - 1975. Perku 1i ahan :

1. Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 2. Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 3. Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 4. Ekonomi Lahan, untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 5. ,Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana PWD,IPB. 6. Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Pro­ gram Pasca SaIjana PWD IPB. 7, Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD, IPB. 8. Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH, IPB. Pembimbingan Mahasiswa : 1. Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana. 2. Telah meluluskan 41 Magister. 3. Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama, 8 doktor sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor.

Penelitian/Karya Ilmiah dan Makalah Seminar: 1. 1978 Aplication of Input-Output. Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan, USA. 2. 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung). 3. 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur). 4. 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Lagan Hulu .

,.,..,

5. 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kumpeh. 6. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Padang. 7. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Komering II. 8. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan" Pemetaan Tanah Daerah Komering III. 9. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Gasing Puntian. 10. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Senda Limau. 11. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Tenggulang. . 12. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Padang Air Sugihan. 13. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kumpeh Seberang. 14. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Lebak Pal as. 15. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Simbung. 16. 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Pulau Rimau. 17. 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara. 18. 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Ran tau Rasau. 19. 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi. 20. 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah. 21. 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten, Jawa Barat. 22. 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi, Jakarta. 23. 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah di Indonesia, Departemen Koperasi, Jakarta. 24. 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi, Departemen Koparasi, Jakarta. 25. 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan. 26. 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja. 27. 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di Jawa Tengah. 28. 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan. 29. 1985 Analisis Input-Output Wilayah D.I. Aeeh. 30. 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap Pengembangan Wilayah Pulau Jawa. 38

31. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 32. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 33. 1986 Evaluasi Pengembangan K men Koperasi, Jakarta. 34. 1987 Studi Pengelolaar.. Sumberd 35. 1988 Studi Dampak Program PI] Sumatera Selatan. 36. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 37. 1989 Penyusunan Tata Ruang U tan Barat. 38. 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) 39. 1990 Studi Perencanaan Tata Ru Kabupaten Sambas dan Pon 40. 1990 Perencanaan Tata Ruang I< Utara. 41. 1990 Perencanaan Tata Ruang 1< Utara. 42. 1990 Perencanaan Sistem Tran Utara, Sumatera Utara. 43. 1990 Studi Kebijaksanaan Divers 44. 1990 Studi Konversi Lahan Peru 45. 1991 Studi Evaluasi Paket Pem Produktivitas Lahan di Wi}: 46. 1991 Studi Kebijakan Produksi l 47. 1991 Studi Pengembangan Wil, \ Barat. 48. 1991 Studi Pengembangan Wit. Barat. 49. 1991 Studi Transformasi Struktu 50. 1991 Diversifikasi Pertanian da partemen Pertanian, Jakart 51. 1991 Studi Pembangunan Pusat dan Agroindustri (P3A) di sekitarnya, Kabupaten Jay:3 52. 1991 Studi Perencanaan Tata RI Kabupaten Sanggau dan K~ 53. 1991 Studi Pengembangan Pas Pereneanaan Departemen I 54. 1992 Studi Perencanaan Tata RI Kabupaten Sintang dan Ka] 55. 1992 Studi Perencanaan Pemba (1993-2008), Departemen 56. 1992 Studi Penyusunan Strategi Departcmen pekerjaan Urn 'iQ

""­

dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31. 1986 Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy. 32. 1986 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto. dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33. 1986 Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia, Departe­ men Koperasi, Jakarta. dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34. 1987 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae. 35. 1988 Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan. 36. 1986 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37. 1989 Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kaliman­ tan Barat. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38. 1989 Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur. 39. 1990 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pontianak, Kalimantan Barat. 40. 1990 Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan, Sumatera ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara. ugihan. 41. 1990 Perencam:.an Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara. 42. 1990 Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara, Sumatera Utara. 43. 1990 Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44. 1990 Studi Konversi Lahan Pertanian, Bekasi, Jawa Barat. 45. 1991 Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi. 46. 1991 Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging. Program Pengembangan Transmigrasi 47. 1991 Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu, Jawa Perekonomian Sulawesi Tenggara. Barat. lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48. 1991 Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu, Jawa Barat. lhan Kalimantan Timur dan Jambi. 49. 1991 Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara. ~uang Kalimantan Tengah. 50. 1991 Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II, De­ IUt Karesidenan Banten, Jawa Barat. partemen Pertanian , Jakarta. m PPK Departemen Koperasi, Jakarta. 51. 1991 Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan rtemen Kooerasi, Jakarta. sekitarnya, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya. Manajemen Departemen Koperasi, De- 52. 1991 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti! Wilayah Prioritas Jakarta. Kabupaten Sanggau dan Ketapang, Kalimantan Barat. IUt Wilayah Sulawesi Selatan. 53. 1991 Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil, Biro nomian Tana Toraja.

Perencanaan Departemen Pertanian. ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54. 1992 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu, Kalimantan Barat. lut Wilayah Sulawesi Selatan. 55. 1992 Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang lut Wilayah D.1. Aceh.

(1993-2008), Departemen Pertanian, Jakarta. gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56. 1992 Studi Penyusunan Strategi Penataan· Ruang Pulau Kalimantan, ayah Pulau Jawa.

Departcmen pekerjaan Umum, Jakarta. 38

':\c)

57. 1992 Studi Pengembangan Perkebunan Inti di Los patos, Timor Timur, Agro Bank, Jakarta. 58. 1993 Studi Penyusunan/Pengembangan Kecamatan Miskin pada Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. 59. 47 Makalah Seminar di Dalam dan Luar Negeri. Penghargaan : 1. Sarjana Pertanian Cum Laude, IPB-1972. 2. Sarjana Teladan, IPB-1972. 3. Kellog Award for Distinguished Foreign Student, Michigan State University, East Lansing, 1976. 4. Honor Society of Phi Kappa Phi, Michigan State University, East Lansing, 1979. 5. Dosen Teladan IPB 1985. Keanggotaan Organisasi Profesi dan Panitia/Badan : 1. Member of North America Regional Science Association, 1979 ­ sekarang. 2. Ketua Himpunan Ilmu Thnah Indonesia, 1989 - sekarang. 3. Ketua Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Pengembangan Wilayah, 1985 ­ sekarang. 4. Editor Pelaksana Indonesian Journal of Tropical Agriculture, 1989 sekarang. 5. Anggota Dewan Editor Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 1991 ­ sekarang. 6. Anggota Kelompok Studi Lingkungan (KEPAS) Departemen Perta­ nian. 7. Anggota Steering Committee Indonesia - USA Primate Research, 1991 - sekarang. 8. Anggota Luar Biasa Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 1989 ­ 1993. 9. Ketua Tim Asistensi Pimpinan IPB, 1987 - 1988. 10. Anggota Panitia Seminar TNI Angkatan Darat, 1991. 11. Anggota Phi Kappa Phi, 1979 - sekarang. 12. Ketua Pelaksana Panitia Dies Natalis IPB ke-XXX, 1993. 13. Anggota Forum Analisis Kebijaksanaan Pengambangan Pertanian IPB, 1991 - 1992. 14. Anggota Pokja Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Golkar, 1993 - sekarang. 40