'EiEBWAKSmAm P m T A N N A N NASXONAL DALAM m W m G P-ANGmm EKONOMI: PENGALAMAN MASA LALU, TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN I, PENDAHULUAN
I
Do not all strive to enjoy the land? The gentry strive for land, the clergy strive for land, the common people strive for land, and buying and selling is an a n whereby people encleavour to cheat one another of the land A New Year gzji to the England Parliament and Amy. (Gerrad Winstaniey, 1650). Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang pemanfaatan tanah (dalarn artinya ,yang paling luas). Idealisme tersebut pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk. sebesarbesarnya kemakrnuran rakyat. A h fetapi idealisme tersebut sering M i berubah menjadi obsesi yang hams dicapai dengan pengorbanan yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang. Sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Jerrnan membutuhkan waktu 95 tahun dan ?3angsa Inggris membutuhh waktu 82 tahun untuk menertibkan ( s e a m relatif) p e m a n f a m tanhnya. Risalah sejarah juga menunjukkan bahwa tertib prtanahan hanya dapat dicapai dengan keterli-
atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewaji-
annya terhadap tanah. Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya ntuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan ertanahan nasional. Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional isebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) ketersediaan tanah zrbabs. Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkem~angtanah tersebut telah mengalami degradasi atau sdang mengalani peningkatan taraf degradasi. Di wilayah pedesaan pada umumnya legradasi tanah tersebut berkaitan dengan penggunaan tanah yang nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibatran tidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta -elatif pendeknya horison waktu para petani; (2) mekanisme pasar pada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah dm kalaupun informasi tersedia pada umumnya kurang &rat akibat kurang sempurnanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah. Disamping itu transaksi tanah sering kali terjadi di antara pihakpihak yang secara sosial-ekonomi-politik ticiak seimbang. Pihak yang mempunyai posisi tawar (bargainingposition) yang lebih, sering kali menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah. Oleh sebab itu asumsi p a w sempurna mengenai transaksi bebas tidak terpenuhi; (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk memiliki/menguasai tanah terbatas. Keterbatasan akses tersebut dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional, misalnya struktur masyankat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar dari masyarakat biasa; (4) walaupun hukum pertanahan telah terse-
a g t-
a
u
1-
.h at
1.
C-
'g tli
h.
dia, akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak y: berkepentingan atas tanah sering kali sangat beragam. Perbedi persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni bulkan sengketa tanah. Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c biaya yang besar untuk menyelesaikannya. Akibatnya, wakru c pemikiran ymg tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya substansid seperti (a) aspek kesejahteraan, (b) aspek perencana dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas; dan (5) kompet penggunaan tanah sering kali tajam, Kompetisi tersebut dapat dibi: ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilib/penguasaan antara berbagai lapisan masyarakat. Waupun dapat dikategorika akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan emt. Tkar fonnasi struktur perekonomian dari yang relatif be~sifatagraris struktur perekonomian inciustri mempertajam kompetisi penggunz tanah. Alih fungsi tanah hutan menjadi tanah pertanian dan al fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti indust] jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kafi suk untuk dikendalikan. Bukti-bukti sejarah yang dialami oleh Indi Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti barlj gempa dan tanah longsor, akan tetapi kurang sigap rnenghada masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha perubahan terselubung seperli transformasi smktur perekonomia Pengalaman India, Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah! alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat transformasi strukt
erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosial konomi~politik lemah. Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalah lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens. Hal .ini antara rin disebabkari oleh globalisasi, transformasi struktur perekonomian ang berlanjut, perubahan institusional (tata nilai, norma dan orga isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat. Oleh sebab itu suatu saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan perta ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama.
4 ';
----------
--~~-~""".-.-,
II. PEMBANGUNAN EKON(
PERTANAHAN PADA ]
2.1.
Pemban~l
Proses pembangunan ekon4 dibandingkan dengan negara-neg an 1945-1993 dapat digolongkar 1945-1966 dan periode 1966-11 1966) walaupun upaya pembang umumnya mengalami kegagalaI1 (1) rendahnya rataan kesejahtera distribusi kesejahteraan dL anta: (3) kurangnya infrastruktur peml sosiostruktur, (6) terjadinya def yang kronis dan (7) terjadinya in Kegagalan pembangunan ek lean antara lain oleh : (1) pencap, kan dengan mengorbankan t (2) upaya pembangunan ekonomi politik tidak stabil dan sukarnya dan moneter, (3) pemerintah tid~ sasaran-sasaran pembangunan ek jangka panjang, (4) data dan infc sehingga tidak memungkinkan ekonomi yang memadai, dan ekonomi terlalu berorientasi ke ( faatkan peluang-peluang dalam f
-----------~~~,~~~ . . -~--~-.-~-.~.~-~-----~---
n. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN
ihak yang secara sosial
PERTANAHAN PADA PIP I: Suatu Retrospeksi
an mengalami masalah n intens. Hal.ini aotara i struktur perekonomian nilai, norma dan orga
2.1. Pembangunan Ekonomi Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unik· bila dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kurun pembangun;, an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode 1945-1966 dan periode 1966-1992. Pada periode pertama (1945
~.
Oleh sebab itu suatu un kebijaksanaan perta
~
secara seksama.
1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan, akan tetapi pada umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh : (1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita, (2) relatif senjangnya distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat, (3) kurangnya infrastruktur pembangunan, (4) tidak berkembangnya sosiostruktur, (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebab kan antara lain oleh : (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilaku
kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan, (2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal dan moneter, (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru. sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun jangka panjang, (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas' sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan ekonomi yang memadai, dan (5) kebijaksanaan pembangunan ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat meman faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional.
1
"-"~"!!!:'!!!::~-
~
Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan penga laman pahit bagi Bangsa Indonesia. Walaupun demikian Bangsa
Thjuan utama dari 1 (1) meningkatkan keterse<
Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya
an, (2) memperbaiki dan
yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuh an ekonomi yang relatif tinggi, (2) adanya mekanisme redistribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan, (3) adanya stabilitas politik yang dinamik, dan (4) adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966. Sejak tahun 1969 Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal dan moneter yang terencana denganbaik. Disamping itu sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan yang seksama, dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima Thhun yang dikenal sebagai Repelita. Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilita si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian terutama pangan, rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengem bangan institusi petani. Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui penghematan anggaran belanja negara, reformasi fiskal dan moneter serta bantuan luar negeri. Hampir seluruh sasaran peningkatan produksi pertanian tercapai. Anggaran pembangunan tahunan sepan jang periode ini meningkat hampir tiga kali, dan P,:oduk Domestik . Bruto meningkat rata-rata 8,6 persen per tahun.
11
baiki dan memperluas m (4) menciptakan kesemp
pembangunan pertanian d, per kapita pada periode t persen dan 4,2 persen per Sektor Pertanian adalah ~ proouksi beras meningka periode ini kepercayaan
at
bada beras semakin besar. Repelita III (1979/80 strategi trilogi pembangl
ditujukan untuk (1) meniJ
wilayah yang relatif terting an ekonomi lemah, (3) m terutama di pedesaan, (4) r (5) memperbaiki fasilitas
tingkat produksi dan perk semestinya agroindustri r
periode ini perhatian dipus;
tri padat karya non pertar
sebagai bagian integral dar
laman struktur industri". 1< dinya dualisme struktural pengembangan industri. A: bangunan mencapai Rp34
6
-_.••••••...---------_
_.""'...
............
","',""'~~~~,~"'--.. .
riode tersebut merupakan penga
Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah
ia. Walaupun demikian Bangsa
(1) meningkatkan ketersediaan pangan, pakaian dan bahan bang un
dari pengalaman tersebut yaitu
an, (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, (3) memper
mya dapat dicapai dengan upaya
baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan, dan
elalui (1) tercapainya pertumbuh
(4) menciptakan kesempatan kerja. Prioritas diberikan kepada
) adanya mekanisme redistribusi
pembangunan pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan POB dan POB
Ileh pembangunan,
(3) ad'anya
per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 6,8
. (4) adanya partisipasi aktif dari
persen dan 4,2 persen per tahun. Rataan tingkat pertumbuhan POB
I
Sektor Pertanian adalah sebesar 3,4 persen per tahun sedangkan
lerekonomian Indonesia dimulai
proouksi beras meningkat kira-kira 3,8 persen per tahun. Pada
tahun 1966. Sejak tahun 1969
. periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasem
Ipkan strategi dan kebijaksanaan
bada beras semakin besar.
'gram-program manajemen fiskal
Repelita III (1979/80 - 1983/84) difokuskan untuk menerapkan
lbaik. Oisamping itu sasaran dan
strategi trilogi pembangunan. Kebijaksanaan ekonomi terutama
lh ditetapkan melalui prakiraan
. ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah
n Rencana Pembangunan Lima
wilayah yang relatif tertinggal, (2) meningkatkan pendapatan golong
l.
an ekonomi lemah, (3) membentuk dan mengembangkan koperasi
'3174) difokuskan pada rehabilita
terutama di pedesaan, (4) meningkatkan produksi pangan Utama, dan
tan produksi komoditas pertanian
(5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum. Oitinjau dari sudut
si dan transportasi. dan pengem
tingkat produksi dan perkembangan institusional, pada periode ini
ulai dapat dikendalikan melalui
semestinya agroindustri mulai dikembangkan. Akan tetapi pada
tra, reformasi fiskal dan moneter
periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indus
ir seluruh sasaran peningkatan
tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut "penda laman struktur industri". Kiranya pada periode ini pula mulai terja dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan pengembangan industri. Anggaran yang dialokasikan untukpem bangunan mencapai Rp34,1 triliun atau 12,9 persen dan POB
~an
pembangunan tahunan sepan
tiga kali, dan Pioduk Domestik 1
per tahun.
..J.
7
,
se4a,ngkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanya lah 11,4 persen dari PDB. Peningkatan anggaran pembangunan ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat mening katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional. Repelita IV (1984/85 - 198811989) difokuskan kepada pengem bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai tambah terhadap sumberdaya domestik. Perubahan prioritas ini dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100 persen telah dicapai pada tahun 1984. Hanya $aja, kebijaksanaan yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri belum diterapkan seeara konsisten. Walaupun pada peri ode ini teIjadi resesi ekonomi global, pertumbuhan PDB Indonesia dapat mencapai 5,1 pe,rsen. Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi oleh resesi global tersebut. Sebagai tanggapan terhadap resesi dan antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak, kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional. Sejak tahun 1984 pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan fiskal dan moneter. Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain : (1) penghematan anggaran belanja, (2) devaluasi mata uang secard bertahap, (3) reformasi administrasi pembangunan, (4) pemberian insentif untuk mendorongekspor non-migas, dan (5) upaya untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Repelita V (1988/89 - 1993/94) difokuskan untuk diversifikasi ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak dan gas bumi, melalui pengembangan industri yang berorien tasi ekspor. Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen. Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 per
sen. Walaupun sektor pertania terbesar, akan tetapi pangsa reI dari kira-kira 27,2 persen pad. pada tahun1993/94. Sektor if utama dengan pertumbuhan rat: Pangsa relatif sektor ini dalam ] dari 14,4 persen menjadi 16,9 f Pada awal Repelita VI kc terutama ditujukan untuk: (1) r meningkatkan efisiensi agregat (2) melak"Ukan upaya untuk n ekonomi melalui pembinaan pel keeil, dan (3) meningkatkan ekonomi melalui dorongan pertl.: Pertumbuhan ekonomi pada ReI persen.
Kajian historik menunjukkar berhasil menerapkan konsep Re( belum mencapai taraf yang
hubungan antara pertumbuhan ral
1965 - 1990 dengan perubahan cl
suatu ukuran relatif dari distribus
kan bahwa dari 14 negara yar
mencapai prestasi terbaik dalam :
tasi yang baik dalam pengentasal
PDB per kapita nomor 5 tertinggi
----~
'a anggaran pembangunan hanya (atan anggaran pembangunan ini apatan pemerintah akibat mening
sen. Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor terbesar, akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon dari kira-kira 27,2 persen pada tahun 1989/90 menjadi 19,8 persen pada tahun 1993/94. Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,6 per sen per tahun. Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat dari 14,4 persen menjadi 16,9 persen. Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional temtama ditujukan untuk: (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas, (2) melak"Ukan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan keeil, dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia\ Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 6,7 persen. Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun belum mencapai taraf yang ideal. Gambar 1 memperagakan
i pasaran intemasional. 989) difokuskan kepada pengem padat karya untuk meningkatkan justri yang meningkatkan nHai mestik. Perubahan prioritas ini mbada beras yang mendekati 100 1984. Hanya saja, kcbijaksanaan sektor pertanian dengan sektor onsisten. Walaupun pada periode ertumbuhan PDB Indonesia dapat ill desa hampir tidak dipengaruhi ai tanggapan terhadap resesi dan ahap harga bahan bakar minyak, iinilai rasional. Sejak tahun 1984 aian dan reformasi kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain : , (2) devaluasi mata uang seeara :lsi pembangunan, (4) pemberian non-migas, dan (5) upaya untuk
hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode 1965 - 1990 dengan perub3.han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan. Gambar 1 menunjuk kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia, Indonesia mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan pres tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan PDB per kapita nomor 5 tertinggi).
:omestik. 4) difokuskan untuk diversifikasi mgurangi ketergantungan kepada :embangan industri yang berorien mbuhan PDB mencapai 5 persen. encapai tingkat kira-kira 16 per
...
2
-
....
E
2.2. Kebij: Pada 0.03
DIltIzI
Kebij~aan aNgor6ia
~FlepD
r_a
Penana
didasarkan kepa4a Undang Peraturan Dasar Pokok-Pok
masalah penanahan yang I dipegangadalah: pendekal
DC<>!omt ~
bersifat multi sektoral dan :
.~
l2'1t1nNuoie
~e ~kong
kebijakanaan penanahan na:
perluasan basis ekonomi y'i;
INOO ESIA D -<1.11
o
0.02
0.04
0.06
Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita (Rata-rata 1965-1990)
pertumbuhan penduduk, (2 pertingkatan kesejahteraan r
an termasuk. pengembanga; ~ntuk
mendukung pemeli
melakukan konservasi tanah Gambar 1. Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Profil Indonesia di antara 14 Negara (Sumber: Bank Dunia).
meningkatkan kualitas ling} daya alamo
Rencana tataguna tanah
ruang. Secara lebih spesifil
ruangdaratan tidak lain adal ruang nasional didasarkan 1992. Mengingat kompieksl sebagai asset nasional untuk
maka melalui Keputusan F Thhun 1993 telah dibentuk yang
diketuai
oleh
_ . . . . . . . . . .- - - - - -. .- - - - - - - ,...-VI'l~","l'h~;,,4i'·""'~~?>~<._.:;'···,·
2,2. Kebijaksanaan Pertanahan Nasional Pada PJP I: Suatu Introspeksi
Kebijaksanaan Pertanahan Nasional pada PIP I hingga' kini didasarkan kepa4a Undang-undang Nomor 5 Thhun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam mengatasi masalah masalah pertanahan yang derriikian kompleks, prinsip dasar yang dipegangadalall: pendekatan bersifat multi disiplin, manajemen bersifat multi sektoral dan implementasi bersifat fungsional. 1Ujuan kebijakanaan pertanahan nasional adalah (1) menyediakan tanab bagi perluasan basis ekonomi yang diperlukan sebagai kOQsekuensi dari pertumbuhan penduduk, (2) menyediakan tanah sebagai prasarana
INOO ESlAc 0.04
0.06
buhan PDB Per Kapita
periingkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan perroukim
lta 1965-1990)
an termasuk. pengembangan infrastruktur, (3) menyediakan tanah ~ntuk mendukung pemeliharaan swasembada pangan, dan (4) melakukan konservasi tanah dalam rangka mempertahankan dan/atau
dalam Peningkatan Kesejahteraan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber
Indonesia di antara 14 Negara
daya alam.
l).
Rencana tataguna tanah adalah bagian integral dari rencana tata ruang. Secara lebih spesifik dapatlah dikatakan bahwa rencana tata ruangdaratan tidak lain adalah rencana tata guna tanah. Rencana tata ruang nasional didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Thhun 1992. Mengingat kompleksnya masalah tanah dan pentingnya tanab sebagai asset nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Thhun 1993 telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang
{\
!!!!!lass
diketuai
oleh
Menteri
11
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas yang beranggotakan: (1) Menteri Sekretaris
1. Thnah Pertanian dalam ,
Negara (merangkap Wakil Ketua), (2) Menteri Dalam Negeri, (3) Menteri Pertahanan Keamanan, (4) Menteri Pekerjaan Umum. (5) Menteri Negara Lingkungan Hidup, (6) Menteri Negara
(a) Penggunaan tanah ala.miah tanah. (b) Thnah .harus digur
AgrcUialKepala Badan Pertanahan Nasional, dan (7) Deputi Bappe
sebab. itu fragmen
nas Bidang Pengembangan Wilayah. Pada tingkat propinsi fungsi
secara ekonomis til
koordinasi tata ruang dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I. Secara operasional asas perencanaan tata guna tanah adalah:
pula dengan pemilil (c) Kegiatan non-pert
(1) keberlanjutan, yaitu tanah sebagai sumberdaya alam harus digu
tanah-tanah yang
nakan untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat masa kini dan
(panen dua kali seta
masa yang akan datang, (2) optimisasi, yaitu penggunaan tanah
kan ke penggunaan
harus efisien dan efektif untuk mencapai kemakmuran rakyat, dan
(d) Pemetaan, pendaft
(3) keseimbangan dan keselarasan, yaitu tataguna tanah harus dapat
terutama untuk mer dengan tanah.
mengakomodasikan berbagai kegiatan pembangunan pada lokasi dan ~runtukan yang tepat sehingga meminimkan kompetisi. yang menju . rus kepada konflik kepentingan.
2. Thnah Perumahan-Permt
(a) Ditujukan untuk me:
Disamping . pertimbangan terhadap aspek-aspek fisik tanah, struktur land tenure penting pula dipertimbar:gkan dalam penyusu nan rencana tataguna t:anah. Oleh sebab itu dalam kerangka rencana
(b) Diarahkan ke tanah
tataguna tanah yang menyeluruh, setiap penggunaan tanah harus
tataguna tanah dari
bagi kegiatan pert permukiman yang al
5
mempertimbangkan aspek legalitas dari pemilikan tanah, fungsi
(c) Diarahkan untuk j
sosial tanah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang
golongan ekonomi h
secara sosial-ekonomi-politik lemah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut garis besar
an, pembangunan s
kebijaksanaan alokasi tanah untuk berbagai kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
pembangunan tiga sederhana. (d) Diarahkan untuk me
al dan mendukung pi
....
nggotakan: (1) Menteri Sekretaris (2) Menteri Dalam Negeri, (3)
) Menteri Pekerjaan Umum, (5) Hidup, (6) Menteri Negara Nasiona1? dan (7) Deputi Bappe
l.h. Pada tingkat propinsi fungsi
oleh Bappeda Tingkat I.
lcanaan tata guna tanah adalah: gai sumberdaya alam harus digu ejahteraan rakyat masa kini dan imisasi, yaitu penggunaan tanah ~ncapai kemakmuran rakyat, dan yaitu tataguna tanah harus dapat
tan pembangunan pada lokasi dan :minimkan kompetisi. yang menju hadap aspek-aspek fisik tanah, dipertimbangkan dalam penyusu iebab itu dalam kerangka rencana setiap penggunaan tanah harus lS dari peffiilikan tanah, fungsi iadap kelompok masyarak.at yang 1.
rtimbangan tersebut garis besar berbagai kegiatan dapat diuraikan
1. Thnah Pertanian dalam Arti Luas. (a) Penggunaan tanah haruslah sesuai dengan kemampuan ala.miah tanah. (b) Thnah harus digunakan secara efektif dan efisien. Oleh sebab. itu fragmentasi tanah menjadi satuan-satuan yang secara ekonomis tidak layak harus dihindarkan. Demikian pula dengan pemilikan tanah guntai tidak dibenarkan. (c) Kegiatan non-pertanian tidak dapat dilaksanakan pada tanah-tanah yang subur. Thnah sawah beririgasi teknis (panen dua kali setahun atau lebih) tidak dapat dialihfungsi kan ke penggunaan non-pertanian. (d) Pemetaan, pendaftaran dan sertifikasi tanah digalakkan terutama untuk menjamin kepastian hukum antara manusia dengan tanah. 2. Thnah Perumahan-Permukiman, (a) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk (b) Diarahkan ke tanah-tanah yang kurang dan/atau tidak sesuai bagi kegiatan pertanian dan pembentukan satuan-satuan permukiman yang aman, mandiri, indah dan selaras dengan tataguna tanah dari suatu wilayah. (c) Diarahkan untuk juga memenuhi kebutuhan penduduk golongan ekonomi lemah. Di dalam suatu satuan permukim an, pembangunan satu rumah mewah harus disertai oleh pembangunan tiga rumah menengah dan en am rumah sederhana. (d) Diarahkan untuk mencapai distribusi penduduk yang rasion al dan mendukung pengembangan wilayah.
Untuk menjawab substansi
(e) Perbaikan dan renovasi satuan permukimandilakukan dengan penataan kembali bentuk fisik tanah, land tenure
data time series selama per,_ :od
dan pemilikan tanah. t. ,Thnah Industri. (a) Diarahkan ke
tanah~tanah
historik mengenai dinamika pengg
yang kurang sesuai untuk kegiat
dilakukan (Nasoetion dan Saefull dalam Gambar 2:
an pertanianyang intensif. (b) Mendukung pengembangan·wilayah.
0.4~---'_ _ _- - - r _
(e) Thta letak industri diarahkali untuk mengurangi dampak
0.3
peneemaran terhadap lingkungan hidup. 0.2
(d) Diarahkan ke lokasi-Iokasi yang tidak mengganggu tatanan hidroorologi wilayah. Pengendalian Penggunaan Thnah padaZon8 yang Dilindungi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Thhun 1990 zona yang dilindungi terdiri atas : (a) Hutan lindung.
-0.1
•
(b) Areal yang dilindungi seeara lokal antara lain meliputi areal
-1
(e) Suaka alam, taman nasional, dan areal preserfasi budaya. (d) Wilayah yang lingkungannya peka. an adalah, apakah perangkat kebijaksanaan pertanahan yang telah ikemukakan efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan konomi pada P1P 11 Seeara logis efektivitas dan efisiensi perangkat ebijaksanaan tersebut dapat dihampiri melalui tiga tolok ukur yaitu:
i
I
-0.6
I
i
-0.4
-0.2
o.~
0
F1(95%)
dilingkungan danau dan mata air.
Dalam konteks introspeksi, pertanyaan yang syahuntuk diaju
I
-0.8
1.2,1....29: Masini-masin, titilc untuk tahun 1961 sampai 1939
Gambar 2.
Dinamika Penggunaan .
Gambar 2 menunjukkan bahwa pola penggunaan tanah telah berubah
L) sejauh mana perangkat kebijaksanaan tersebut telah mendorong
alamiah (hutan, semak dan padang relatif lebih intensif. Pola perubahan
ertumbuhan ekonomi, (2) sejauh mana perangkat kebijaksanaan
ekspansi areal pertanian kurang leb
:rsebut mengakibatkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata,
dan industrialisasi. Pada periode 196
an (3) sejauh mana kebijaksanaan tersebut telah mendorong sistem
an lebih eepat dari urbanisasi dan i:
embangunan yang berkelanjutan.
tli
15
- "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. w_"Mt(;,~'A''",':;· '
satuan permukiman dilakukan
Untuk menjawab substansi pertanyaan tersebut suatu kajian
bentuk fisik tanah, land tenure
historik mengenai dinamika penggunaan tanah dengan menggunakan data time series selama per'_lode 1961-1989 (FAD, 1991) telah dilakukan (Nasoetion dan Saefu1hakim, 1994). Hasilnya disajikan dalam Gambar 2:
yang kurang sesuai untuk kegiat n·wilayuh.
lkan untuk mengurangi dampak
0.4 0.3
cungan hidup.
:i yang tidak mengganggu tatanan
1
0.2 Pad'.C Pe",p",' balUll AIl.mia.'l 0.1£ ..
~
,,£
~Ol
ah padaZonCl yani: Di1indun~i.
Nomor 32 Thhun 1990 zona yang
'~I~
~
.a.1 '11
el!(/II(fUkn;,
·0.2
,~'"
&II
l".,,~ ." Selah
·0.3 I ·1
ara lokal antara lain meliputi areal
...,...--,---l' .a.S
-0.6
-0.4
·0.2
0.2
0
0.4
0.6
0.8
"'e ""'n 11th"~II"II
1 . Pe,,':b'''01
"'~. ,,{.
'oJ}
F1(95%)
nata air.
lal, dan areal preserfasi budaya.
cwt.n, 1,2.3, ...29 : Mastna/muinl tilik untuk tahun 1961 .sampai 1989
nya peka.
,ertanyaan yang syahuntuk diaju
)ijaksanaanpertanahan yang te1ah
dalam mendukung pembangunan efektivitas dan efisiensi perangkat
pola penggunaan tanah te1ah berubah dari pola yang relatif ekstensif
npid melalui tiga tolok ukur yaitu:
alamiah (hutan, semak dan padang penggembalaan) ke' pola yang
ksanaan tersebut telah mendorong
relatif lebih intensif. Pola perubahan tersebut tidak linier. Kecepatan
Ih mana perangkat kebijaksanaan kesejahteraan yang lebih merata,
ekspansi areal pertanian kurang lebih seimbang dengan urbanisasi dan industrialisasi. Pada periode 1961-1975 perluasan areal pertani
n tersebut te]ah mendorong sistem
an lebih cepat dari urbanisasi dan industrialisasi, dan pasok tanah
.'!!!"I'
Gambar 2.
Dinamika Penggunaan Thnah di Indonesia (1961-1989).
Gambar 2 menunjukkan bahwa di dalam tiga dekade yang lalu
+
15 ~
pertanian terutama berasal dari alih fungsi padang penggembalaan dan
langsung sangat cepat. Akan
belukar alang-alang. Akan tetapi pada kurun 1975-1982 perubahan
kawasan hutan. Pada periode
terjadi ke arah yang berbeda. Tingkat urbanisasi dan industrialisasi
dengan kecepatan rata-rata seb
lebih cepat. perluasan areal pertanian hampir tidak terjadi dan pasok
itu areal padi sawah telah did
tanah untuk areal pertanian baru berasal dari alih fungsi hutan. Sejak
sangat sederhana.
tahun 1982 perluasan areal pertanian kembali lebih cepat dari urban
isasi dan industrialisasi.
dekade terakhir telah terjadi (
Cepatnya alih fungsi hutan dan perluasan penggunaan tanah
alih fungsi hutan dan menurul
penggunaan non pertanian pada kurun
bab dari degradasi ini adalah
pertengahan tahun tujuhpuluhan sampai dengan awal tahun delapan
transformasi struktur perekor
puluhan disebabkan tidak hanya oleh pertumbuhan penduduk, tetapi
bersifat agraris ke arah struktt
juga disebabkan oleh terjadinya transformasi struktur perekonomian
listik.
untuk c
Dari uraian sebelumnya d
perkotaan
dan
ke arah yang lebih bersifat industri. Hal ini berkaitan dengan men
Dengan demikian selama
1
berh~
ingkatnya harga bahan bakar min yak pada tahun tujuhpuluhan yang
pertanahan nasional telah
mengakibatkan pertambahan anggaran pembangunan industri. Pada
yang cepat akan tetapi belur
kurun 1982-1989 perluasan areal pertanian lebih cepat dari perluasan
pembangunan yang berkelanjut
tanah perkotaan dan alih fungsi hutan relatif kecil. Pengurangan alih
Masalah yang dihadapi di
fungsi hutan diperkirakan merupakan dampak positif dari keterliba
naan pertanahan nasional pada
tan pemerintah. Seperti dilaporkan oleh Barbier et. al. (1991)
instansi yang menangani pertar
pemerintah menerapkan pajak ekspor untuk kayu gelondongan pada
instansi walaupun telah diupa)
tahun 1978. Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah melarang
yang diinginkan. Hal ini teruu
ekspor kayu gelondongan. Walaupun tujuan utama kebijaksanaan
cingan fanatisme sektoral,
. tersebut adalah untuk mendorong perkembangan industri kayu dalam
tingkat lokal relatif lemah di
negeri, akan tetapi kebijaksanaan tersebut telah efektif pula mengu
lengkapnya peraturan pelaks.
rangi alih fungsi hutan. Pada kurun 1975-1982 perluasan areal
penafsiran hukum antar
pertanian secara agregat relatif kecil. Hal ini dapat dianggap sebagai
(c) beJum berkembangnya ken
suatu spurious zero speed phenomenon. Pada kurun ini alih fungsi
aparat pemerintah dan (d) kun
tanah pertanian ke penggunaan non-pertanian pada hakikatnya ber
manajemen pertanahan nasiona
16
C
berba~
~-.
ngsi padang penggembalaan dan
langsung sangat cepat. Akan tetapi kegiatan pertanian meluas ke
da kurun 1975-1982 peru bah an
kawasan hutan. Pada periode ini perluasan padi ladang meningkat
at urbanisasi dan industrialisasi
dengan kecepatan rata-rata sebesar 3,6 persen per tahun. Disamping
hampir tidak terjadi dan pasok
itu areal padi sawah telah didorong ke tanah-tanah yang beririgasi sangat sederhana.
I
[sal dari alih fungsi hutan. Sejak
Dari uraian sebelumnya dapatIah ditafsirkan bahwa sel,ama tiga
kembali lebih cepat dari urban
dekade terakhir telah teIjadi degradasi tanah yang disebabkan oleh lfl
alih fungsi hutan dan menurunnya kualitas tanah pertanian. Penye
perluasan penggunaan tanah non pertanian pada kurun
bab dari degradasi ini adalah tekanan pertumbuhan penduduk dan
Ipai dengan awal tahun delapan
transformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang
1an
1
bersifat agraris ke arah struktur perekonomian yang lebih industria listik.
pertumbuhan penduduk, tetapi
sformasi struktur perekonomian
Dengan demikian selama tiga dekade terakhir ini kebijaksanaan
Hal ini berkaitan dengan men k pada tahun tujuhpuluhan yang
pertanahan nasional telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi
an pembangunan industri. Pad a
yang cepat akan tetapi belum berhasil membentuk suatu sistem
tanian lebih cepat dari perluasan n relatif kecil. Pengurangan alih n dampak positif dari keterliba ~
i
pembangunan yang berkelanjutan. Masalah yang dihadapi didalam pengimplementasian kebijaksa naan pertanahan nasional pada PIP I antara lain adalah: (1) jumlah
al. (1991)
instansi yang menangani pertanahan terlalu banyak. Koordinasi antar
Ir untuk kayu gelondongan pada
instansi walaupun telah diupayakan temyata belum mencapai tujuan
un 1980 pemerintah melarang
yang diinginkan. Hal ini terutama disebabkan oleh teIjadinya perun cingan fanatisme sektoral, (2) implementasi kebijaksanaan pada
f1
oleh Barbier
un tujuan utama kebijaksanaan rkembangan industri kayu dalam rsebut telah efektif pula mengu
tingkat lokal relatif lemah disebabkan antara lain oleh (a) belum lengkapnya peraturan pelaksanaan UUPA-1960, (b) beragamnya
run 1975-1982 perluasan areal
penafsiran hukum antar berbagai instansi dan kelompok masyarakat,
. Hal ini dapat dianggap sebagai
(c) belum berkembangnya kemampuan teknis dan administratif dari
"lon. Pada kurun ini alih fungsi
aparat pemerintah dan (d) kurangnya partisipasi masyarakat didalam
-pertanian pada hakikatnya ber
manajemen pertanahan nasional.
17
III. KEBIJAKSANAAN PERTANAHAN NASIONAL:
Thntangan dan Arah ke Masa Depan
tenaga kerja dan ekspor. Sec Sekunder (terutama industri d~ (Jasa) meningkat. Implikasinya
pertanian ke penggunaan non-j Pembangunan langka Panjang 25 tahun kedua (P1P II) suogguh
dan perumahan-permukiman.
lah merupakan era yang sangat penting dalam proses pembangunan
bagaimana mengendalikan kon
Indonesia. Pada era tersebut Bangsa Indonesia direncanakan akan mengalami Kebangkitan Nasional yang kedua. Pengertian kebangki tan dalam konteks ini adalah meningkatnya kemandirian Bangsa
rangi kemampuan Indonesia
Ul
dalam jangka panjang. Perlu
Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa apapun di dunia. Keman
yang kita alami sejak tahun yang besar, yaitu melalui inve;
dirian tersebut sangat dibutuhkan karena P1P II akan dicirikan oleh berbagai gelombang perubahan baik yang berskala nasional maupun
truktur (terutama sistem iriga
intemasional. Dalam hubungannya dengan penataan pertanahan
kemampuan Indonesia untuk n
nasional, gelombang perubahan yang layak mendapat perhatian yang
pangan untuk jangka panjang
seksama adalah: (1) Globalisasi perekonomian. Implikasi dari globa
hara dan mengembangkan sav.
lisasi tersebut adalah semakin terbukanya perekonomian Indonesia
kali atau lebih setahun), (2) 1
terhadap persaingan intemasional. Untuk dapat bersaing, Indonesia
daya air secara efisien, (3)
harus mampu meningkatkan efisiensi dalam seluruh kegiatan
mendifusikan teknologi tepat g dan menerapkan kebijaksan:
Pembangunan Nasional. Untuk mencapai efisiensi tersebut Indonesia harus mampu secara bertahap mengurangi misalokasi tanah, karena Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam penggunaan
petani). Terdapat lima faktor
memberikan insentif yang bes
tanah sebagai suatu faktor produksi pentihg. Dengan demikian salah
pangan. Alasan bagi upaya kita
satu tantangan yang kita hadapi dalam P1P II adalah mengupayakan
sawah beririgasi teknis tidak h
agar tanah sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara arif dan berdayaguna serta berhasilguna, (2) Transformasi struktur
teknis untuk memproduksi f alasan untuk memelihara keSf
perekonomian nasional. Hal ini dicirikan antara lain oleh berkurang
bangan tersebut kita akan d
nya peranan relatif (relative share) dari Sektor Primer (terutama
hidup dan produktivitas sumb
Sektor Pertanian) dalam Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan
bentuk ekosistem yang sangat
18
UI
,-o"f
\HAN NASIONAL:
tenaga keIja dan ekspor. Secara serentak peranan relatif Sektor
iasa Depan
Sekunder (terutama industri dan manufakturing) dan Sektor Tertier (Jasa) meningkat. Implikasinya adalah meningkatnya konversi tanah pertanian ke
ahun kedua (PIP II) sUl1gguh ~ dalam proses pembangunan
Indonesia direncanakan akan kedua. Pengertian kebangki ~katnya kemandirian Bangsa
:sa apapun di dunia. Kernan
!a PIP II akan dicirikan oleh
ng berskala nasional maupun
iengan penataan pertanahan
yak mendapat perhatian yang
lomian. Implikasi dari globa
nya perekonomian Indonesia
lk dapat bersaing, Indonesia
;i dalam
seluruh
kegiatan
ti efisiensi tersebut Indonesia
ngi misalokasi tanah, karena
mparatif dalam penggunaan ting. Dengan demikian salah
PIP II adalah mengupayakan
lpat dimanfaatkan secara arif (2) Transformasi struktur
n an tara lain oleh berkurang
Lri Sektor Primer (terutama
:ik Bruto (PDB), penyerapan
penggum~.an
non-pertanian seperti penggunaan industri
dan perumahan-permukiman. Thntangan yang kita hadapi adalah bagaimana mengendalikan konversi tersebut sehingga tidak mengu rangi kemampuan Indonesia untuk memelihara swasembada pangan dalam jangka panjang. Perlu ditekankan bahwa swasembada beras yang kita alami sejak tahun 1984 telah dicapai dengan korbanan yang besar, yaitu melalui investasi pemerintah dalam bentuk infras truktur (terutama sistem irigasi) dan sosio struktur (kelembagaan petani). Terdapat lima faktor sangat strategik yang mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mencapai dan memelihara swasembada pangan untuk jangka panjang yaitu: (1) kemampuan untuk memeli hara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis (dapat panen dua kali atau lebih setahun), (2) kemampuan untuk mengelola sumber daya air secara efisien, (3) kemampuan untuk menciptakan dan mendifusikan teknologi tepat guna, (4) kemampuan untuk menyusun dan menerapkan kebijaksanaan harga pangan,
sehingga dapat
memberikan insentif yang besar bagi petani untuk memproduksikan pangan.. Alasan bagi upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan sawah beririgasi teknis tidak hanya berhubungan dengan kemampuan teknis untuk memproduksi pangan, tetapi juga berkaitan dengan alasan untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Dengan keseim bangan tersebut kita akan dapat memelihara kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumberdaya alamo Sawah adalah salah satu bentuk ekosistem yang sangatstabil. Jika struktur fisik-kimia-biologi
,I'>
++
tanah sawah telah terbentuk, maka penggunaan air pertanian dapat menjadi efisien, erosi dapat dikendalikan sampai batas yang dapat ditoleransi dan' pencucian hara tanaman dapat ditekan hingga batas yang minimum. Kebijaksanaan pencegahan konversi sawah beririgasi teknis ke
;sa
f¥
pemanfaatan ruang antar wi]
ruang pada konteks internas perubahan-perubahan yang tir nomian.
Sesuai dengan amanat G
penggunaan non..,pertanian mempunyai implikasi yang luas. Pertama
haruslah mendorong industri-]
tama Pemerintah harus meningkatkan pendapatan petani sawah
perkembangan industri-manuj
melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan penda patan tersebut antara lain dapat dicapai melalui (1) pengintroduksian
tanah-tanah yang kurarlg ses
Disamping itu proses ken sentI
teknologi maju seperti bio teknologi dan mekanisasi, (2) perbaikan
lambat melalui pemberian ir
organisasi petani, (3) perluasan dan perbaikan perkreditan pedesaan,
pulau Jawa .. Sebagai contoh,
(4) kebijaksanaan hargz. melalui penetapan floor price dan ceiling
jaminan perpanjangan bagi i
price, serta pengembangan kelembagaan kontrak beli dan (5)
Jawa merupakan salah satu bl
pengembangan industri rumah tangga yang dikaitkan dengan industri
dan ketidaktentuan (uncertaim
yang berskala lebih besar sebagai bapak angkat. Disamping itu perlu ;pula dipikirkan kemungkinan rekayasa kelembagaan yang memung
Berbagai prakiraan menU! pai tingkat pertumbuhan eko
kinkan petani menjadi tenaga kerja pan time pada agroindustri
persen per tahun) pada PJP
pedesaan.
cepat itu adalah meningkatn:
Walaupun arahan dan petunjuk untuk mempertahankan dan memelihara tanah sawah sudah cukup jelas tetapi kita belum mempunyai konsepsi dan kebijaksanaan yang terpadu dan menyelu ruh mengenai masalah tersebut. Kebijaksanaan tersebut antara lain mencakup
,kebijaksanaan mengenai lokasi
permukiman
masalah pertanahan baik dil Untuk mengatasi masalah-ma~ dan teknis aparat pemerintah tersebut berkaitan dengan (1)
an masyarakat, (2) keakuratar
perumahan, industri dan jasa terutama dalam konteks Pulau Jawa -
time dari jasa-jasa pertanahal
Luar Jawa dan Kawasan Indonesia Barat - Kawasan Indonesia
mendapat perhatian yang let
Timur. Hingga dewasa ini, kebijaksanaan tata ruang kita masih
adalah (1) Meningkatkan efis
bersifat inward looking dalam pengertian bersifat penataan ruang di
kegiatan pembangunan, (2) P
dalam wilayah dan kurang mencakup (a) kebijaksanaan konfigurasi
tanah
20
untuk
pencapaian
~1,.""~1
5gunaan air pertanian dapat in sampai batas yang dapat
pemanfaatan ruang antar wilayah nasional dan (b) kebijaksanaan
dapat ditekan hingga batas
perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat globalisasi pereko nomian.
i sawah beririgasi teknis ke
Sesuai dengan amanat GBHN 1993 kebijaksanaan pertanahan
nplikasi yang luas. Pertama
haruslah mendorong industri-manufakturing dan jasa. Oleh sebab itu
pendapatan petani sa wah
perkembangan industri-manufakturing haruslah dapat diarahkan ke
fisiensi. Peningkatan penda nelalui (1) pengintroduksian
tanah-tanah yang kurarlg sesuai bagi kegiatan pertanian intensif. Disamping itu proses kensentrasi industri di Pulau Iawa perlu diper
n mekanisasi, (2) perbaikan
lamb at melalui pemberian insentif pembangunan industri di luar
)aikan perkreditan pedesaan,
.pan floor price dan ceiling
pulau Jawa .. Sebagai contoh, pemberian Hak Guna Usaha dengan jaminan perpanjangan bag! industri yang dibangun di luar pulau
aan kontrak beli dan (5)
Jawa merupakan salah satu bentuk insentif yang mengurangi resiko
ng dikaitkan dengan industri
dan ketidaktentuan (uncenainty) yang ditanggung oleh investor.
ruang pada konteks internasional terutama dalam mengantisipasi
angkat. Disamping itu perlu
Berbagai prakiraan menunjukkan bahwa Indonesia akan menca
kelembagaan yang memung
pai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat (rata-rata 6-7
.an time pada agroindustri
persen per tahun) pada PIP II. Implikasi dari pertumbuhan yang cepat itu adalah meningkatnya transaksi tanah dan meningkatnya
mtuk mempertahankan dan
masalah pertanahan baik didalam jumlah maupun kompleksitas.
lp jelas tetapi kita belum
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kompetensi konsepsional
yang terpadu dan menyelu
dan teknis aparat pemerintah harus terus ditingkatkan. Kompetensi
ksanaan tersebut antara lain
tersebut berkaitan dengan (1) Kesesuaian hasil kerja dengan kebutuh an masyarakat, (2) keakuratan hasil kerja dan (3) ketepatan delivery
i lokasi permukiman dalam konteks Pulau Jawa 3arat - Kawasan Indonesia
time dari jasa-jasa pertanahan. Bidang-bidang strategik yang pedu mendapat perhatian yang lebih seksama pada PJP II antara lain
laan tata ruang kita masih
adalah (1) Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah untuk seluruh
In bersifat penataan ruang di
kegiatan pembangunan, (2) Pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan
a) kebijaksanaan konfigurasi
tanah
untuk
pencapaian
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat,
(3) Penyusunan kebijaksanaan penggunaan tanah secara regional
tanah. Fragmentasi tanah 1
dengan memperhatikan keragaman potensi tanah antar wilayah, fase
satuan-satuan tanah usaha
pertumbuhan ekonomi wilayah, keragaman tingkat pertumbuhan
sosial merugikan, karena
kelembagaan antar wilayah dan pengaruh perkembangan ekonomi
meningkatkan biaya rata-ra
global,
(5) Penyempurnaan administrasi pertanahan melalui penggunaan
Indonesia masih menghada] Berbagai kebijaksanaal
teknologi maju, (6) Mengembangkan sistem hukum pertanahan
mencegah dan mengurang
nasional, (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambil
usaha tani tersebut. Salah!
an keputusan mengenai tanah melalui bimbingan masal yang dilaksa
sanakan oleh pemerintah
nakan secara sistematik dan (8) Desentralisasi manajemen pertanah
diharapkan dapat mengatas
an nasional.
tekanan penduduk di Pulau mengembangkan wilayah-~
(4)
Peningkatan kompetensi kelembagaan
perlanahan,
1\Ijuan akhir dari sasaran-sasaran tersebut adalah suatu keadaan dimana pemilikan-penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan
IT.
Melalui program ini seth
aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila. Administrasi pertanah
hektar tanah pertanian y<
an dalam artinya yang paling luas haruslah memberikan kemudahan
meningkatkan kesejahteraa
dan tidak menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh
transmigrasi dilaksanakan misalnya pola pangan da
masyarakat. mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya,
Dalam ban yak kasus poh mengecewakan. Akan tetap
struktur penyerapan tenaga kerja akan mempengaruhi struktur pemil
PIR perlu diamati secara
ikan-penguasaan tanah. Sejak tahun tujuhpuluhan akibat dari per
berbagai penyempurnaan t
tumbuhan penduduk dan penerapan teknologi yang lebih maju,
katkan kesejahteraan petan
permintaan tenaga kerja pedesaan-pertanian pada kenyataannya
penyempurnaan pola PIR
menurun. Akan tempi, tenaga kerja yang seharusnya kelu2.r dad
yang saling menguntungka
sektor pertanian belum dapat ditampung oleh sektor industri-manu fakturing dan sektor jasa yang rasio kapital-tanaga kerjanya re]atif
inti terutama dalam pemh dan (2) persyaratan untuk (
besar. Akibatnya (terutama untuk Pulau Jawa, Sebagian Pulau
Disamping itu penger
Sumatera dan Pulau Sulawesi) telah terjadi fragmentasi pemilikan
small holder estate, PRPJ
Transformasi struktur perekonomian pada PJP II juga akan
22
maan tanah secara regional
tanah. Fragmentasi tanah terutama yang mengakibatkan tumbuhnya
msi tanah antar wilayah, fase
satuan-satuan tanah usaha tani yang kurang dari 0,5 hektar secara
gaman tingkat pertumbuhan
sosial merugikan, karena skala ekonomi yang relatif keeil akan
lfUh perkembangan ekonomi
meningkatkan biaya rata-rata. Diperkirakan, untuk tahap awal PJP II
l kelembagaan
Indonesia masih menghadapi masalah tersebut.
perianahan,
anahan melalui penggunaan
Berbagai kebijaksanaan telah diterapkan oleh pemerintah untuk
sistem hukum pertanahan
meneegah dan mengurangi dampak negatif dari fragmentasi tanah
nasyarakat dalam pengambil
usaha tani tersebut. Salah satu kebijaksanaan agrarian reform dilak
lmhingan masal yang dilaksa
sanakan oleh pemerintah melalui program transmigrasi. Program ini
ralisasi manajemen pertanah
diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh
l
tekanan penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan secara serentak
ersebut adalah suatu keadaan
mengembangkan wilayah-wilayah pertanian bam di luar Pulau Jawa.
manfaatan tanah merupakan
Melalui program ini setiap keluarga petani dapat memiliki dua
:asila. Administrasi pertanah
hektar tanah pertanian yang apabila dikelola secara baik dapat
slah memberikan kemudahan
meningkatkan kesejahteraan petani ke taraf yang layak. Program
yang harus ditanggung oleh
transmigrasi dilaksanakan melalui pengembangan berbagai pola misalnya pola pangan dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
lan pada PJP II juga akan
Dalam banyak kasus pola PIR telah mencapai hasil yang tidak
laga kerja. Pada gilirannya,
mengeeewakan. Akan tetapi perkembangan transmigrasi dengan pola
l1empengaruhi struktur pemil
PIR perlu diamati secara seksama agar supaya dapat dilakukan
ljuhpuluhan akibat dari per
berbagai penyempurnaan untuk mencapai tujuannya, yaitu mening
teknologi yang Iebih maj u,
katkan kesejahteraan petani. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
~rtanian
pada kenyataannya
penyempurnaan pola PIR tersebut an tara lain adalah (1) Hubungan
yang seharusnya keluar dari
yang saling menguntungkan an tara petani plasma dengan perusahaan
g oleh sektor industri-manu
inti terutama dalam pembagian keuntungan dan pembagian resiko,
apital-tanaga kerjanya relatif
dan (2) persyaratan untuk dapat menjadi petani plasma.
llau Jawa, Sebagian Pulau
Disamping itu pengembangan agrarian reform lainnya seperti
erjadi fragmentasi pemilikan
small holder estate, PRPTE, Peternakan Inti Rakyat, dan Tambak
,)':l
pen~
masyarakat, (2) efisiensi
Inti Rakyat perlu mendapat perhatian yang seksama. melalui konsolidasi manajemen usaha tani. Melalui kebijaksanaan ini
efisiensi rentang manajemen menerapkan kebijaksanaan ko
usaha tani skala keeil (kurang dari 0,5 hektar) yang terletak dalam
diintegrasikan kedalam satual
satu hamparan diintegrasikan ke dalam suatu satuan agribisnis seluas
berkisar antara 100.000 - 15C
10 - 15 hektar. Pada hamparan tanah usaha tani tersebut diusahakan
batas maksimum HGU perk,
satu jenis komoditas. Satuan agribisnis tersebut dikaitkan dengan
yang seksama terutama meng(
suatu perusahaan agroindustri yang melakukan kegiatan pasea panen,
dari pembatasan tersebut.
pengolahan dan pengemasan prod uk. Dalam hal ini perusahaan agroindustri bertindak sebagai 'bapak angkat dari satuan agribisnis
Globalisasi perekonomiar dan . peningkatan pendapatar
tersebut. Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan ini kelembagaan
menengah dan tinggi, pada
kelompok tani dan Koperasi Unit Desa dapat dilibatkan. Manfaat
kesenjangan kesejahteraan pel
yang diperoleh usaha tani kecil dari konsolidasi manajemen tanah ini
peluang penduduk desa
antara lain adalah (1) penghematan biaya pengadaan faktor produksi,
diperluas. Bagi penduduk de
(2) penghematan biaya pemasaran dan (3) sebagian nilai tam bah dari kegiatan agroindustri. Operasionalisasi konsolidasi dari manajemen
dalam arti luas, tanah meruI amat penting. Dengan demiki
usaha tani keeil ini perlu dikaji dengan seksama melalui pilot
busikan tanah kepada petani
project. Kerja sarna dengan Departemen Pertanian dalam penerapan
perlu ditingkatkan pelaksanru
kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan. Di penghujung P1P II yaitu
PIR, PRPTE dan sejenisnya
pada saat kemampuan sektor industri-manufakturing dan sektor jasa
scpsional maupun operasion program-program tersebut daj pai target group yang lebih lu
Dampak negatif dari fragmentasi tanah mungkin pula diatasi
dalam menyerap tenaga kerja telah relatif besar, apalagi jika perubah an struktur pemilikan-penguasaan tanah disertai oleh urbanisasi, di daerah
pedesaan
akan
terjadi
proses
akumulasi
pemilikan
untu~
Seyogyanya program te
penguasaan tanah. Oleh sebab itu, tidaklah terlalu pagi, jika dewasa
program payung yaitu peng€
ini kita telah mulai memikirkan pembatasan pemilikan-penguasaan
utarna dari program terscbt
tanah pedesaan terutama untuk usaha tani besar misalnya perkebu
melalui pendekatan agribisl1
nan. Perlunya pembatasan tersebut didasarkan pada (1) rasa keadilan
diperkirakan membutuhkan t
pendistribusian hak-hak atas tanah di antara berbagai golongan
luasannya sudah semakin terb
24
lua
~
masyarakat, (2) efisiensi penggunaan tanah dan (3) keefektivan dan
seksama.
nah mungkin pula diatasi
efisiensi rentang manajemen. Dewasa ini Departemen Pertanian
. Melalui kebijaksanaan ini
menerapkan kebijaksanaan konsolidasi manajemen. Perkebunan PTP
ektar) yang terletak dalam
diintegrasikan kedalam satuan-satuan manajemen dengan luas yang
atu satuan agribisnis seluas
berkisar antara 100.000 - 150.000 hektar. Upaya untuk menetapkan
ha tani tersebut diusahakan
batas maksimum HGU perkebunan besar memerlukan pengkajian
tersebut dikaitkan dengan
yang seksama terutama mengenai dampak teknis, sosial dan ekonomi
ukan kegiatan pasca panen , )alam hal ini perusahaan
dari pembatasan tersebut.
~kat
dari satuan agribisnis
ijaksanaan ini kelcmbagaan
Globalisasi perekonomian, transformasi struktur perekonomian, dan . peningkatan pendapatan, terutama golongan berpendapatan mcnengah dan tinggi, pada PJP II potensial untuk meningkatkan kesenjangan kesejahteraan penduduk desa dan kota. Oleh sebab itu,
dapat dilibatkan. Manfaat ,lidasi manajemen tanah ini
peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu
pengadaan faktor produksi,
diperluas. Bagi penduduk desa yang hidup dari kegiatan pertanian
sebagian nilai tambah dari onsolidasi dari manajemen
dalam arti luas, tanah merupakan salqh satu faktor produksi yang amat penting. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang meredistri
an seksama melalui pilot
busikan tanah kepada petani-petani gurem (misalnya landre/orm)
Pertanian dalam penerapan
perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Program-program transmigrasi,
penghujung P1P II yaitu
PIR, PRPTE dan sejenisnya perJu lebih dicermati baik secara kon
mfakturing dan sektor jasa
sepsional maupun operasional. Diharapkan efisiensi pelaksanaan
besar, apalagi jika perubah
program-program tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat menca pai target group yang lebih luas.
jisertai oleh urbani sasi, di :s
akumulasi
pemilikan
h terlalu pagi, jika dewasa
Seyogyanya program tersebut diintegrasikan ke dalam suatu program payung yaitu pengembangan wilayah pedesaan. Prioritas
lsan pemilikan-penguasaan
utama dari program tersebut adalah pengembangan agroindustri
besar misalnya perkebu
melalui pendekatan agribisnis. Pengembangan unit-unit tersebut
rkan pada (1) rasa keadilan
diperkirakan membutuhkan tanah yang luas sedangkan tanah negara
antara berbagai golongan
luasannya sudah semakin terbatas. Oleh sebab itu pemanfaatan tanah
j
25
ulayat untuk pengembangan satuan-satuan agribisnis tersebut kemungkinan besar tidak terelakkan. Dengan demikian kebijaksa
pengabdian kepada masyartl kan partisipasi masyarakat
naan untuk mengalihkan tanah ulayat menjadi tanah negara sudah
penyelesaian yang mendasaI
sangat perlu untuk dipikirkan secara seksama. Hal-hal strategik yang perlu diperhatikan dalam pengalihan tersebut adalah (1) kriteria tanah ulayat, (2) aspek institusional dari pengalihan tersebut, dan (3) prosedur pengalihan. (Soeromihardjo, 1994, informasi lisan) Diperkirakan, pada kurun tahun sembilanpuluhan dan dekade dekade selanjutnya Indonesia akan mengalami dinamika hukum pertanahan yang sangat tinggi. Hal ini selain disebabkan oleh upaya untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksa naan UUPA-1960 juga disebabkan oleh meningkatnya dinamika pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan kesadaran hukum dari anggota masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam mengembangkan dan menerapkan sistem hukum nasional. Dengan demikian sosialisasi dari hukum pertanahan nasional seyogyanya mendapat perhatian yang lebih seksama. Perkiraan-perkiraan dinamika pertanahan nasional pada PJP II haruslah diantisipasi secara awal oleh Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, berbagai mata kuliah tanah yang mengandung substansi sosiologi pertanahan, ekonomi pertana han dan hukum pertanahan perlu lebih dikembangkan. Di bidang penelitian perlu dipikirkan secara seksama kemungkinan pembentu kan Pusat Penelitian dan Pengembangan Thnah Tropika. Ranah pusat penelitian dan pengembangan tersebut adalah tanah secara menyeluruh dan terintegrasi, yang meliputi aspek-aspek fisik, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, hukum' dan politik tanah. Di bidang
26
IfJi4Ii#
..
tersebut
pengabdian kepada masyarakat IPB dapat terlibat dalam meningkat
)engan demikian kebijaksa
kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tataguna tanah dan
nenjadi tanah negara sudah
penyelesaian yang mendasar masalah pertanahan nasional.
satuan
agribisnis
iRma. Hal-hal strategik yang ersebut adalah (1) kri teria .ri pengalihan tersebut, dan
, 1994, informasi lisan) mbilanpuluhan dan dekade engalami dinamika hukum elain disebabkan oleh upaya g-undangan dalam pelaksa eh meningkatnya dinamika atan kesadaran hukum dari ltu faktor yang menentukan an dan menerapkan sistem Iisasi dari hukum pertanahan yang lebih seksama. nahan nasional pada P1P II Institut Pertanian Bogor
1
.kan tinggi
terkemuka di
berbagai mata kuliah tanah ~rtanahan, l
ekonomi pertana
dikembangkan. Di bidang
ma kemungkinan pembentu ~an
Thnah Tropika. Ranah
~rsebut
adalah tanah secara
uti aspek-aspek fisik, kimia, 10
politik tanah. Di bidang
UCAPAN TERIMA KASIH
cara mengelola kelemba, Prof. Dr. A.M. Satari memperk(
Jabafun Guru Besar Tetap pada Institut Pertanian Bogor yang tercinta ini telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Dalam
ilmu pengetahuan dan Dr. Fred
perjalanan tersebut kami bersua dan mengenal para orang tua, guru
untuk banyak membaca dan menuli
dan ternan yang telah membantu, memberi nasihat dan dorongan dorongan dalam menghadapi tantangan dan masalah hidup. Oleh sebab itu pada hari yang berbahagia ini layaklah kami mengurai kata
Ucapan terima kasih disampail Barlowe, Prof. Dr. Milton H. Steil Chapelle yang membimbing kan
menyatakan terima kasih dan rasa hutang budi kami.
Pasca Sarjana di Michigan State U
kepada kekayaan khasanah ilmu pc
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor kan. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Senat Guru
mereka yang sangatprofesional pentingnya berfikir multidisiplim masalah dunia nyata.
Besar IPB yang menjadi wadah bagi kami untuk belajar mengenai kebijaksanaan mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi.
Kepada guru-guru kami selam Negeri IV, Medan terutama Bapak
Lembaga yang terhormat ini telah pula menyetujui pengusulan kami
yang telah memperkenalkan kami i
IPB atas dorongan dan nasihat yang lebih dari cukup untuk diberi
sebagai Guru Besar Tetap di Institut Pertanian Bogor. Jabatan ini sungguhlah sangat terhormat. Kami menerima jabatan ini dengan rasa syukur seraya berdoa kehadirat Allah Yang Maha Pengasih agar dapat melaksanakan amanah tersebut secara bertanggung jawab. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen dosen IPB yang telah membentuk diri kami, Prof. Dr. Andi Hakim Nasoetion, Prof. Dr. .0. Prof.
Dr.
Sitanala
Arsyad,
Prof.
Dr.
A.M.
terutama: Koswara, Satari
dan
i
terima kasih. Selanjutnya kepada g pendidikan di SMP Negeri· II
Nasoetion (alm) yang telah memt pada did kami melalui pelajaran i
terima kasih. Demikian· pula k
mengikuti pendidikan pada Sekola terutama guru pelajaran berhitung capkan terima kasih.
Dr. Fred Rumawas. Prof. Dr. Andf Hakim Nasoetion memperluas wawasan ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan keindahan berfikir
karyawatinya diucapkan terima lG
kepada kami. Dari Prof. Dr. 0. Koswara; kami menimba etika ilmu
kami mengalami proses pematangru
pengetahuan
tinggi.
berpikir dan menyatakan pendapat :
Prof. Dr. Sitanaia Arsyad mendidik kami unt\ik bekerja keras dan
Kepada Ibu Dekan Fakultas ]
dan
pengorganisasian
28
pendidikan
Kepada Ketua Jurusan Thnah
2
-cara
~SIH
mengelola
kelembagaan
pendidikan
tinggL
Prof. Dr. A.M. Satari memperkenalkan kami kepada masyarakat
IStitUt Pertanian Bogor yang
ilmu pengetahuan dan Dr. Fred Rumawas memperkenalkan kami
lidup yang panjang. Dalam
kepada kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan mendorong kami
~ngenal
untuk banyak membaca dan menulis.
para orang tua, guru
nberi nasihat dan dorongan
Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. Raleigh
n dan masalah hidup. Oleh
Barlowe, Prof. Dr. Milton H. Stein mueller dan Prof. Dr. Danille E.
layaklah kami mengurai kata
ChapeUe yang membimbing kami selama mengikuti pendidikan
g budi kamL
Pasca Sarjana di Michigan State University. Komitmen dan dedikasi
terima kasih kepada Rektor
mereka yang sangatprofesional telah menyadarkan kami .akan
:bih dari cukup untuk diberi
pentingnya bedikir multidisipliner dal,!m menganalisa masalah
an pula kepada Senat Guru
masalah dunia nyata.
Kepada guru-guru kami
s~lama
menempuh pendidikan di SMA
nbangkan perguruan tinggi.
Negeri IV, Medan terutama Bapak P. Ritonga dan Bapak M. SHaban
. menyetujui pengusulan kami
yang telah memperkenalkan kami ilmu-ilmu eksakta diucapkan pula
Pertanian Bogor. Jabatan ini
,terima kasih. Selanjutnya kepada guru-guru kami selama menempuh
nenerima jabatan ini dengan
pendidikan di SMP Negeri· II
lah Yang Maha Pengasih agar
Nasoetion (alm) yang telah membentuk dasar-dasar berpikir logis
:cara bertanggung jawab.
pada did kami melalui pelajaran ilmu ukur dan aljabar diucapkan
h disampaikan kepada dosen
terima kasih. Demikian pula kepada guru-guru kami selama
tuk
mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri No. 35 Medan
diri
kami,
terutama:
0. Koswara, Dr. A.M. Satari dan Iakim Nasoetion memperluas .erkenalkan keindahan berfikir ara; kami menimba etika ilmu ilan pendidikan tinggi. kami untuk bekerja keras dan , Prof.
Dr.
terutama Bapak Kajamuddin
terutama guru pelajaran berhitung yaitu Bapak Etong Saragih diu capkan terima kasih. Kepada Ketua Jurusan Thnah, seluruh dosen dan karyawanl karyawatinya diucapkan. terima kasih. Pada Jurusan Thnah inilah kami mengalami proses pematangan ilmiah dalam suaSana kebebasan . berpikir dan menyatakan pendapat yang terbimbing. Kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian IPB dan seluruh dosen
29
p
ES-
serta karyawan/karyawati Fakultas Pertanian diue~kan terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan. Karni selalu bangga telah mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang dosen pada fakultas pertanian yang terkemuka di Indonesia. Kepada Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris Lembaga Penelitian IPB serta seluruh kepaJa pusat penelitian di lingkungan IPB diucapkan terima kasih atas dorongan dan keIjasamanya selama kami menjalankan tugas sebagai Ketua Lembaga Penelitian IPB. Demikian pula, ucapan yang sarna disampaikan kepada seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Lembaga Penelitian dan pusat-pusat penelita."'rdi lingkungan IPB atas bantuan dan keIjasamanya dalam melaksanakan-mgas. Secara khusus ueapan terima kasih disampaikan kepada teman ternan sejawat Dr. Siswadi, Dr.' Irawadi Djamaran, Dr. Dedi Fardiaz, Dr. Sunsun Saefulhaldm, Ir. Yoyo Winoto MSe., Ir. Ernan Rustiadi, Ir. Ma· mun Sarma M Agr., Ir. Nur Aidi,_ drh. Adnin Adnan, Unggam Pasaribu dan Vicdien 'Nasoetion, atas dorongan, bantuan dan nasihat yang diberi1cankepadakami. Kepada ternan-ternan semasa· menjadi mahasiswa IPB terutama kepada Ir. Wilihar Thmba, Ir. Ridwan Lulris; Dr. Sunarwidi Ir. Djuber Pasaribu MSc dan Ir Suwandi, diucapkan terima kasih atas rasa persaudaraan yang mendorong kami untuk selalu mencapai yal!8 lebih baik. Dasar-dasar .idea1isme ilmu pengetahuan dan ke bangsaan kami terbentuk pada masa tersebut. Kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah an Nasional ijinkanlah kami menyampaikan penghargaan atas keper cayaan Bapak menugaskan kami sebagai Asisten Menteri bidang Pedesaan dan Pedalaman. Disamping itu Beliau telah pula memper luas wawasan
kami
tentang
IIdunia nyata ll
30
masalah-masalah
p
e
,pertanahan nasional~ Kami b~ dari seorang birokrat. Ucapa Asisten Menteri, Para Deput Negara Agraria/Badan Pertar samanya. Kepada Panitia Orasi
Ir. Abubakar Bumiat, dan P IPB yang dipimpin oleh Ir terima kasih yang sebesar-be~ waktu yang diluangkan untuk ueapan terima kasih disampa beserta staf, Drs. Riptono S Nasional dan Ir. Yustita Zain Penelitian IPB yang telah m
bahan Orasi Ilmiah ini : Kepada isteri kami. tere yang telah mendampingi kam kasih dan sayang yang setu membawanya dari kehidupan penuh peIjuangan. Dengan p
mengeIjakari hal-hal yang se rumah tangga, waktu tersebl
dan bekeIja. Atas pengorbal1 dorongan dan nasihat kami lebih baik. Kepada anak-ana
terima kasih sayang kami sar Ucapan terima kasih d
kakak-kakakkami, keluarg:
_""-=~''''''''''''';,,''_'_.
_,_"'~~N~"""~~"''-If'\PP--
"= a
i
s Pertanian diuc~pkan terima kasih iberikan. Kami selalu bangga telah
,pertanahan nasional~ Kami beJajar dari beliau idealisme yang kokoh dari seorang birokrat. Ucapan yang sarna disampaikan kepada para
salah seorang dosen pada fakultas
Asisten Menteri, Para DeputLdan seluruh pegawai Kantor Menteri
rldonesia. Kepada Sekretaris dan
Negara AgrarialBadan Pertanahan Nasional atas bantuan dan kerja
Penelitian IPB serta seluruh kepala
samanya.
IPB diucapkan terima kasih atas
. Kepada
Panitia
Orasi
Ilrniah
IPB
yang
dipimpin
oleh
la kami menjalankan tugas sebagai Demikian pula. ucapan yang sarna
Ir. Abubakar BU01iat, dan Panitia Orasi Ilmiah Fakultas Pertanian IPB yang dipimpin oleh Ir. Ads Munandar kami mengucapkan
uyawan/karyawati di lingkungan at penelita.'1' di ling kung an IPB atas
terima kasih yang sel5esar-besarnya atas perhatian, kesungguhan dan waktu yang diluangkan untuk melaksanakan acara ini. S~ara khusus
melaksanakan·-mgas.
ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ir. Heru Wijono MS beserta staf, Drs. Riptono Sri Mahodo MS dari Badan Pertanahan
kasih disampaikan kepada teman
:Ii,
Dr.
~fulhakim,
I
Irawadi
Djamaran,
Ir. Yoyo Winoto MSc.,
Sarma M Agr., Ir. Nur Aidi,.
aribu dan Vicdien ·Nasoetion, atas
19 diberikan kepada kami. menjadi mahasiswa IPB terutama Ridwan Lubls; Dr. Sunarwidi Suwandi, diucapkan terima kasih orong kami untuk selalu mencapai :alisme ilmu pengetahuan dan ke
sa tersebut.
:a AgrarialKepala Badan Pertanah
rampaikan penghargaan atas keper sebagai Asisten Menteri bidang ling itu Beliau telah pula memper "dunia nyata" masalah-masalah
30
Nasional dan Ir. Yustita Zainuddin serta Euis Santika dari Lembag~ Penelitian IPB yang telah membantu dalam mempersiapkan bahan· bahan Orasi Ilmiah ini
~
Kepada isteri kami tercinta Dra. Rosmawaty Lutfi Nasoetior yang telah mendampingi kami selama 21 tahun kami ucapkan terim~ kasih dan sayang yang setulus-tulusnya. Pertama-tama kami telat membawanya dari kehidupan yang berkecukupan ke kehidupan yan~ penuh perjuangan. Dengan pengertian dan ketulusannya kami
kuran~
mengerjakari hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai kepal: rumah tangga, waktu tersebut telah kami gunakan untuk membac: dan bekerja. Atas pengorbanan dan ketulusannya yang disertai aiel dorongan dan nasi hat kami selalu dimotivasi untuk mencapai yanl lebih baik. Kepada anak-anak kami yang tercinta Rina, Indra, Emil terima kasih sayang kami sampaikan. Ucapan terima kaslh dan pernyataan berhutang budi kepad kakak-kakakkami, keluarga T. Adly Ramzah Al Raj, keluarg.
31
H. Hasanuddin Rambe, keluarga H. Yuzwar Lutan, Keluarga Ruslan Harahap (alm) dan KeluargaH. Djauhari MakIilUr atas kasih sayang, dorongan, bantuan dan nasihat yang tiada henti-hentinya. Kepada keluarga besar H.S.S. Paruhuman (alm) mertua kami, terutama Ibu Mertua yang mengasihi kami sebagai putra kandungnya dan Kakak Ipar kami H. Syarifuddin Lubis yang tiada henti-hentinya Q'lemberikan dorongan, bantuan dan nasihat, kami sampaikan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhimya kepada Ayahanda H. Djohan Nasoetion (alm) yang telah mendidik kami dalam tradisi ilmiah yang kuat dan melatih kami untuk hidup sederhana dalam ~eadaan yang berkecukupan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya. Kepada Ibunda yang tercinta Salimatun Lubis (alm) yang selalu menemani kami be1ajar hingga larut malam sambi! menjahit dan menisik pakai an serta setiap malam berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan putra-putrinya, kami ucapkan terima kasih dan cinta yang tak pernah padam. Walaupun telah tiada kami yakin bahwa mereka sangat berbahagia atas berlangsungnya acara pada hari ini. Semoga arwah mereka yang tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka Pengasih, seraya berdoa agar diberikan kekuatan lahir dan batin . . dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya saya akhiri penyampai an orasi ini. Billahi Taufik WIl Hidayah, Wlssalamu '.alaikum WIrakhmatullahi WIbarakhatuh.
DAFTARI
Ali, T.H. (1993): Study on the Mod~ ficient Water Condition, an Empir tion System, Kyoto Univ. Fac. script)
AtlantafINFORMA (1987): Wood R Wood Processing Industry SectOI burg/Jakarta
Barbier, E.B., I.e. Burgess and A. of Tropical Deforestation, AMBIC BPS (Biro Pusat Statistlk, Jakarta
Indone~
BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia: Book of Indonesia, BPS, Jakarta
BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia: Palawija di Indonesia, BPS, Jakar
Brinkman R. (1994) Recent develo] Fresco, L. Stroosnijder, I. Bourn future of the land. John Wiley, Ct
Chapin, F. Stuart Jr. and Edward, Planning, University of Illinois Pl
Dalal-Clayton D.B. and D.L. Dent Environmental Planning Issues Environment and Development, L
Dent D.L. and L.K.P.A. Goonew, and land use planning in Sri Lal No.4, lIED, London
32
'2'
· Yuzwar Lutan, Keluarga Djauhari Makmur atas kasih
yang tiada henti-hentinya.
uhuman (alm) mertua kami,
DAFTAR PUSTAKA
mi sebagai putra kandungnya
Ibis yang tiada henti-hentinya
iihat, kami sampaikan terima .gginya. johan Nasoetion (alm) yang.
niah yang kuat dan melatih
:eadaan yang berkecukupan, hargaan setingginya. Kepada (alm) yang selalu menemani menjahit dan menisik pakai eberhasilan dan kebahagiaan
sih dan cinta yang tak pernah
Ali, T.H. (1993): Study on the Mode!ing of Water Distribution in Insuf ficient Water Condition, an Empirical Analysis ot the latiluhur Irriga tion System, Kyoto Univ. Fac. Agric., Kyoto (unpublished manu script) AtlantaiINFORMA (1987): Wood Raw Material Supply, Vol. III of the Wood Processing Industry Sector Study, Atlanta/INFORMA, Ham burg/Jakarta Barbier, E.B., IC. Burgess and A. Markandya (1991): The Economics of Tropical Deforestation, AMBIO Vol. 20, No.2, pp. 55-58 BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1985): Sensus Industri BPS, Jakarta BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1980/1981-1987): Statistical Year Book of Indonesia, BPS, Jakarta
,akin bahwa mereka sangat
)ada hari ini. Semoga arwah
BPS (Biro Pusat Statistik, Indonesia) (1988): Survey Pertanian Produksi Palawija di Indonesia, BPS, Jakarta
fang layak di sisi Allah. kehadirat Allah Yang Maka
an kekuatan lahir dan batin
ltnya saya akhiri penyampai
hi Wlbarakhatuh.
Brinkman R. (1994) Recent developments in land use planning In L. Fresco, L. Stroosnijder, I Bouma and H. Van Keuler (editors) The future of the land. John Wiley, Chichester Chapin, F. Stuart Jr. and Edward J. Kaisar (1979): Urban Land Use Planning, University of Illinois Press, Urbana Dalal-Clayton D.B. and D.L. Dent (1993) Surveys, plans and people. Environmental Planning Issues No.2, International Institute for Environment and Development, London Dent D.L. and L.K.P.A. Goonewardene (1993) ,Resource assessment and land use planning in Sri Lanka. Environmental Planning Issues No.4, lIED, London
'1'1
Departemen Pertanian, Indonesia (1984): Penelitian Konversi Penggu naan Thnah Pertanian ke Penggunaan ~on~Pertanian. Departemen Pertanian, Indonesia (1990): Penelitian Permintaan terhadap Thna? Pertanian, Prakiraan Jangka Panjang n985-201O), Laporan Akhlr, Annex 3, pp. 1-58. ·FAO (198,1): Thopical Forest Resourc~ Assessment Project, Forest Resources of Tropical Asia, FAO/UNEP, Rome FAO (1981): AGROSTAT-PC Version 1.1: Computerized Information Serias, FAO, Rome . . FAO (1990) Guidelines for soil profile description. 3rdedition, Rome FAO (1993) Guidelines for land use planning. FAO Development Series 1, Rome
iaefulhakim, R S., T. Kitamura, and S. Ko· ability Classification with Considerato: Indon. J. Trop. Agric. Vol. 3(2), pp. 55-t
iaefulhakim, RS., T. Kitamura, and S. Affecting Rural Occupations and Land U Using Correspondence Analysis, Indon. pp. 1-10 fsutsui, H. (1992): World Irrigation II, Irri of Irrigation Engineering and Rural Plam
Jzawa, Hirofumi (1991): Global Warming. in Rudinger Dornbusch and James M. P ing-Economic Policy Responses, pp. Cambridge, Massachusetts
Bemmelen, R.W. (1949): The Geol General Geology of Indonesia an Adjal ment Printing Office, the Netherlands
{an
Lebart, L., A. Morineau, and K.M Warwick (1984): Multivariate Descriptive Statistical Analysis, Correspondence Analysis and .Related Techniques for Large Matrices, John Wiley & Sons, New York Lockeretz, W. (1989): Secondary Effects dn Midwestern Agriculture of Metropolitan Development and Decrea~ed in Farmland. Land Eco nomics Vol. 65, pp. 205-2t6 Martin RB. (1984) Communal area management for indigenous re sources (project CAMPFIRE). In Bell R.H. V. and Mc Share-Caluzi (editors) Conservation and wildlife management in Africa 281-29j, U.S. Peace Crops, Washington 'b. C. Marsh, William M. (1991): Landscape Planning-Environmental Appli
cation, John Wiley & Sons Inc., New York
Nasoetion, L.I. and Sunsun Saefulhakim (1994) Rural Land Use
Management for Economic Development. Paper Presented at the
Seminar on Agricultural Land Use Mana~ement, Organized by Asian
Productivity Organization (APO) Tokyo 8 - 18 ih November 1994.
Saefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1990): Preferenc~!
Pattern of Land Use under Various Land-Quality Categories, a Physi
cal Approach Using Multinomial Logit Model, Indon. J. Trop. Agric.
Vol. 2(1), pp. 20-29
34
Vorld Bank (1989): Indonesia Forest, Lar tainable Developmant, the World Bank's
Vorld Bank (1993): The East Asian Mir: Public Policy, Oxford Univ. Press Inc., 1
): Penelitian Konversi Penggu ~on-Pertanian. ,
: Penelitian Permintaan terhadap Panjang, (1985-2010), Laporan ~s
~,
Assessment Project, Forest Rome
1.1: Computerized Information ~scription.
3rdedition, Rome
planning. FAO Development
iaefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1992a): Land Avail ability Classification with Consideraton of the Market Conduct, Indon. 1. Trop. Agric. Vol. 3(2), pp. 55-63 iaefulhakim, R.S., T. Kitamura, and S. Kobayashi (1992b): Factors Affecting Rural Occupations and Land Use, A Multivariate Approach Using Correspondence Analysis, Indon. 1. Trop. Agric. VoL 4(1), pp. 1-10 [Sutsui, H. (1992): World Irrigation II, Irrigation Developmant, Journal ofIrrigation Engineering and Rural Planning, No. 23, pp. 49-56 Jzawa, Hirofumi (1991): Global warming Initiatives-The Pacific Rim, in Rudinger Dornbusch and James M. Poterba (Eds.): Global Warm ing-Economic Policy Responses, pp. 275-324, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts Bemmelen, R.W. (1949): The Geology of Indonesia Vol. lA, General Geology of Indonesia an Adjacent Archipelagoes, Govern ment Printing Office, the Netherlands
{an
Warwick (1984): Multivariate Analysis and ,Related Wiley & Sons, New York ~sppndence
s dn Midwestern Agriculture of '~ed
in Farmland. Land Eco
Vorld Bank (1989): Indonesia Forest, Land and Water, Issues in Sus tainable Developmant, the World Bank's Report No. 7822-IND Vorld Bank (1993): The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy, Oxford Univ. Press Inc., New York
nanagement for indigenous re :ll R.H. V. and Mc Share-Caluzi nanagement in Africa 281-29.3,
Planning-Environmental Appli York
lkim (1994) Rural Land Use Jment. Paper Presented at the :ana~mentl Organized by Asian yo 8 - 18 ill November 1994.
:. Kobayashi (1990): Preference, and-Quality Categories, a Physi it Model, Indon. 1. Trop. Agric.
'1('
RIWAYAT HIDUP
Prof. Dr. Ir. Lutti Ibrahim Nasoetion MSc NIP Gelongan Jabatan Tenaga Pengajar Unit Kerja Tempat dan Thnggal Lahir Agama Status Keluarga
130367083 IV/b Guru Besar Madya Ilmu Thnah Fakultas Pertanian IPB Padang Sidempuan, 3 Mei 1947 Islam Menikah dengan Dra. Hj. Rosmawaty Paruhuman Lubis (41 tahun) .
Dikaruniai tiga orang anak yaltu:
Karina Nasoetion (20 tahun)
Indra Iskandar Nasoetion (15 tahun)
Emil Iskandar Nasoetion (11 tahun)
Pendidikan :
1. PhD dalam Regional Development Planning, minor dalam Operation Research dan ~onomy, Michigan State University, 1979. 2. MSc dalam ReglOnal Development Planning Michigan State Universi ty, 1976. 3. Ir dalam IImu Thnah (Cum Laude) Institut Pertanian Bogor, 1972 Pelatihan :
1. Env~ronmenta1 Impact Analysis, East-West Centre, 1983. 2. R~glOnal Development Modelling, University of Philippines, Quezon City, 1987. 3. Rural Land Use Planning, Japan Association of Rural Planners, Tokyo, 1992. 4. Advance Rural Land Use Planning Methods, Japan Association of Rural Planner, Tokyo, 1994. Riwayat Pekerjaan :
1. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang
P~desaan
1994 - sekarang.
2. Ketua Lembaga Penelitian IPB, 1988 - sekarang. 36
dan Pedalaman,
3. Kepala Laboratorium Perencanaa Lahan, Jurusan Thnah, Fakultas Pert 4. Ketua Jurusan Thnah,Fakultas Pertal 5. Penanggung Jawab Laboratorium . Pertanian IPB, 1972 - 1975. Perkuliahan : 1. Metodologi Terapan Penelitian Thnal Pertanian IPB. 2. Pengantar Perencanaan Pembanguna Fakultas Pertanian IPB. 3. Teknik Penulisan Ilmiah untuk Pro IPB. 4. Ekonomi Lahan, untuk Program Sat: 5. ,Perencanaan Pengembangan Wilay; PWD,IPB. 6. Sistem Ekonomi Pedesaan dan Per gram Pasca Sarjana PWD IPB. 7. Ekonomi Lingkungan Hidup untul IPB. 8. Metode Kuantitatif Lahan untuk Pro.
Pembimbingan Mahasiswa :
1. Telah meluluskan 62 Sarjana dan Program Sarjana. 2. Telah meluluskan 41 Magister. 3. Telah meluluskan 3 Doktor sebag sebagai pembimhing anggota dan ~ Program Doktor.
Penelitian/Karya llmiah dan Makalah
~
1. 1978 Aplication of Input-Output Planning of Tri-County Reg 2. 1979 Studi Pengembangan Wilay 3. 1980 Studi Pengembangan Wilay 4. 1980 Analisis Wilayah dalam Sl Lagan Hulu. ...
...,
IDUP
m Nasoetion MSc
57083
Besar Madya Ilmu Thnah
tas Pertanian IPB
19 Sidempuan, 3 Mei 1947
kah dengan Dra. Hj. Rosmawaty
luman Lubis (41 tahun)
uniai tiga orang anak yaitu:
a Nasoetion (20 tahun)
Iskandar Nasoetion (15 tahun)
Iskandar Nasoetion (11 tahun)
lanning, minor dalam Operation
te University, 1979.
anning Michigan State Universi ititut Pertanian Bogor, 1972
West Centre, 1983.
Iliversity of Philippines, Quezon
\ssociation of Rural Planners,
Methods, Japan Association of
lang Pedesaan dan Pedalaman,
. sekarang.
3. Kepala Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan, Jurusan Thnah, Fakultas Pertanian IPB, 1991 - sekarang. 4. Ketua Jurusan Thnah,Fakultas Pertanian IPB, 1986 1988. 5. Penanggung Jawab Laboratorium Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB, 1972 - 1975. Perku 1i ahan :
1. Metodologi Terapan Penelitian Thnah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 2. Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 3. Teknik Penulisan Ilmiah untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 4. Ekonomi Lahan, untuk Program Sarjana Fakultas Pertanian IPB. 5. ,Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk Program Pasca Sarjana PWD,IPB. 6. Sistem Ekonomi Pedesaan dan Perencanaan Tata Ruang untuk Pro gram Pasca SaIjana PWD IPB. 7, Ekonomi Lingkungan Hidup untuk Program Pasca Sarjana PWD, IPB. 8. Metode Kuantitatif Lahan untuk Program Pasca Sarjana TNH, IPB. Pembimbingan Mahasiswa : 1. Telah meluluskan 62 SaIjana dan masih membimbing 4 mahasiswa Program Sarjana. 2. Telah meluluskan 41 Magister. 3. Telah meluluskan 3 Doktor sebagai pembimbing utama, 8 doktor sebagai pembimbing anggota dan sedang membimbing 6 mahasiswa Program Doktor.
Penelitian/Karya Ilmiah dan Makalah Seminar: 1. 1978 Aplication of Input-Output. Model in Regional Development Planning of Tri-County Region of Lansing Michigan, USA. 2. 1979 Studi Pengembangan Wilayah Rawa Sragi (Lampung). 3. 1980 Studi Pengembangan Wilayah DAS Konto (Jawa Timur). 4. 1980 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Lagan Hulu .
,.,..,
5. 1981 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kumpeh. 6. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Padang. 7. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Komering II. 8. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan" Pemetaan Tanah Daerah Komering III. 9. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Gasing Puntian. 10. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Senda Limau. 11. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Tenggulang. . 12. 1982 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Air Padang Air Sugihan. 13. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kumpeh Seberang. 14. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Lebak Pal as. 15. 1983 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Simbung. 16. 1984 Analisis Wilayah dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Pulau Rimau. 17. 1984 Studi Dampak Program Pengembangan Transmigrasi Wawotobi terhadap Perekonomian Sulawesi Tenggara. 18. 1984 Analisis Wilayah dalarri Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Ran tau Rasau. 19. 1984 Studi Reklamasi Lahan Kalimantan Timur dan Jambi. 20. 1984 Perencanaan Tata Ruang Kalimantan Tengah. 21. 1984 Analisis Input-Output Karesidenan Banten, Jawa Barat. 22. 1984 Studi Pengembangan PPK Departemen Koperasi, Jakarta. 23. 1984 Pengembangan Model Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah di Indonesia, Departemen Koperasi, Jakarta. 24. 1985 Sistem Informasi Manajemen Departemen Koperasi, Departemen Koparasi, Jakarta. 25. 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan. 26. 1985 Studi Dasar Perekonomian Tana Toraja. 27. 1985 Studi Dampak Wilayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di Jawa Tengah. 28. 1985 Analisis Input-Output Wilayah Sulawesi Selatan. 29. 1985 Analisis Input-Output Wilayah D.I. Aeeh. 30. 1985 Studi Dampak Pengembangan Industri Skala Keeil terhadap Pengembangan Wilayah Pulau Jawa. 38
31. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 32. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 33. 1986 Evaluasi Pengembangan K men Koperasi, Jakarta. 34. 1987 Studi Pengelolaar.. Sumberd 35. 1988 Studi Dampak Program PI] Sumatera Selatan. 36. 1986 Studi Pengelolaan Sumberd 37. 1989 Penyusunan Tata Ruang U tan Barat. 38. 1989 Studi Tata Ruang Kotamad) 39. 1990 Studi Perencanaan Tata Ru Kabupaten Sambas dan Pon 40. 1990 Perencanaan Tata Ruang I< Utara. 41. 1990 Perencanaan Tata Ruang 1< Utara. 42. 1990 Perencanaan Sistem Tran Utara, Sumatera Utara. 43. 1990 Studi Kebijaksanaan Divers 44. 1990 Studi Konversi Lahan Peru 45. 1991 Studi Evaluasi Paket Pem Produktivitas Lahan di Wi}: 46. 1991 Studi Kebijakan Produksi l 47. 1991 Studi Pengembangan Wil, \ Barat. 48. 1991 Studi Pengembangan Wit. Barat. 49. 1991 Studi Transformasi Struktu 50. 1991 Diversifikasi Pertanian da partemen Pertanian, Jakart 51. 1991 Studi Pembangunan Pusat dan Agroindustri (P3A) di sekitarnya, Kabupaten Jay:3 52. 1991 Studi Perencanaan Tata RI Kabupaten Sanggau dan K~ 53. 1991 Studi Pengembangan Pas Pereneanaan Departemen I 54. 1992 Studi Perencanaan Tata RI Kabupaten Sintang dan Ka] 55. 1992 Studi Perencanaan Pemba (1993-2008), Departemen 56. 1992 Studi Penyusunan Strategi Departcmen pekerjaan Urn 'iQ
""
dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 31. 1986 Studi Pengelo1aan Sumberdaya DAS Citanduy. 32. 1986 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Konto. dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 33. 1986 Evaluasi Pengembangan KUD Mina di Indonesia, Departe men Koperasi, Jakarta. dalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 34. 1987 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Bila Waianae. 35. 1988 Studi Dampak Program PIR terhadap Perekonomian Propinsi jalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Sumatera Selatan. 36. 1986 Studi Pengelolaan Sumberdaya DAS Citarum. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 37. 1989 Penyusunan Tata Ruang Umum Pertanian Propinsi Kaliman tan Barat. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 38. 1989 Studi Tata Ruang Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur. 39. 1990 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detail Wilayah Prioritas ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Kabupaten Sambas dan Pontianak, Kalimantan Barat. 40. 1990 Perencanaan Tata Ruang Kecamatan Panyabungan, Sumatera ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara. ugihan. 41. 1990 Perencam:.an Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara. 42. 1990 Perencanaan Sistem Transportasi di Kabupaten Tapanuli ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Utara, Sumatera Utara. 43. 1990 Studi Kebijaksanaan Diversifikasi Pangan di Indonesia. ialam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 44. 1990 Studi Konversi Lahan Pertanian, Bekasi, Jawa Barat. 45. 1991 Studi Evaluasi Paket Pembinaan dalam rangka Peningkatan lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah Produktivitas Lahan di Wilayah Transmigrasi. 46. 1991 Studi Kebijakan Produksi Unggas dan Daging. Program Pengembangan Transmigrasi 47. 1991 Studi Pengembangan Wilayah DAS Cimandiri Hulu, Jawa Perekonomian Sulawesi Tenggara. Barat. lalam Survei dan Pemetaan Tanah Daerah 48. 1991 Studi Pengembangan Wilayah DAS Cibaliung Rulu, Jawa Barat. lhan Kalimantan Timur dan Jambi. 49. 1991 Studi Transformasi Struktur Ekonomi di Sulawesi Utara. ~uang Kalimantan Tengah. 50. 1991 Diversifikasi Pertanian dan Ketenagakerjaan Tahap II, De IUt Karesidenan Banten, Jawa Barat. partemen Pertanian , Jakarta. m PPK Departemen Koperasi, Jakarta. 51. 1991 Studi Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian del Simulasi untuk Peternakan Sapi Perah dan Agroindustri (P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan rtemen Kooerasi, Jakarta. sekitarnya, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya. Manajemen Departemen Koperasi, De- 52. 1991 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Deti! Wilayah Prioritas Jakarta. Kabupaten Sanggau dan Ketapang, Kalimantan Barat. IUt Wilayah Sulawesi Selatan. 53. 1991 Studi Pengembangan Pasca Pan en dan Mutu Hasil, Biro nomian Tana Toraja.
Perencanaan Departemen Pertanian. ayah Pengembangan Ternak Sapi Perah di 54. 1992 Studi Perencanaan Tata Ruang Semi Detil Wilayah Prioritas Kabupaten Sintang dan Kapuas Rulu, Kalimantan Barat. lut Wilayah Sulawesi Selatan. 55. 1992 Studi Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang lut Wilayah D.1. Aceh.
(1993-2008), Departemen Pertanian, Jakarta. gembangan Industri Skala Kedl terhadap 56. 1992 Studi Penyusunan Strategi Penataan· Ruang Pulau Kalimantan, ayah Pulau Jawa.
Departcmen pekerjaan Umum, Jakarta. 38
':\c)
57. 1992 Studi Pengembangan Perkebunan Inti di Los patos, Timor Timur, Agro Bank, Jakarta. 58. 1993 Studi Penyusunan/Pengembangan Kecamatan Miskin pada Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. 59. 47 Makalah Seminar di Dalam dan Luar Negeri. Penghargaan : 1. Sarjana Pertanian Cum Laude, IPB-1972. 2. Sarjana Teladan, IPB-1972. 3. Kellog Award for Distinguished Foreign Student, Michigan State University, East Lansing, 1976. 4. Honor Society of Phi Kappa Phi, Michigan State University, East Lansing, 1979. 5. Dosen Teladan IPB 1985. Keanggotaan Organisasi Profesi dan Panitia/Badan : 1. Member of North America Regional Science Association, 1979 sekarang. 2. Ketua Himpunan Ilmu Thnah Indonesia, 1989 - sekarang. 3. Ketua Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Pengembangan Wilayah, 1985 sekarang. 4. Editor Pelaksana Indonesian Journal of Tropical Agriculture, 1989 sekarang. 5. Anggota Dewan Editor Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 1991 sekarang. 6. Anggota Kelompok Studi Lingkungan (KEPAS) Departemen Perta nian. 7. Anggota Steering Committee Indonesia - USA Primate Research, 1991 - sekarang. 8. Anggota Luar Biasa Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 1989 1993. 9. Ketua Tim Asistensi Pimpinan IPB, 1987 - 1988. 10. Anggota Panitia Seminar TNI Angkatan Darat, 1991. 11. Anggota Phi Kappa Phi, 1979 - sekarang. 12. Ketua Pelaksana Panitia Dies Natalis IPB ke-XXX, 1993. 13. Anggota Forum Analisis Kebijaksanaan Pengambangan Pertanian IPB, 1991 - 1992. 14. Anggota Pokja Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Golkar, 1993 - sekarang. 40