EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009

Oleh : M. SAMSUL BAHRI F. K 7403229

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user

2 digilib.uns.ac.id


EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009

OLEH : M. SAMSUL BAHRI F. K 7403229

Ditulis dan diajukan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

3 digilib.uns.ac.id


PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Sudarno, S.Pd, M.Pd NIP. 1968 11 25 1994 03.1.002 01.1.001

M. Sabandi, S.E, M.Si NIP. 1972 09 13 2005 commit to user

4 digilib.uns.ac.id


PENGESAHAN Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari

:

Tanggal

:

………………………... ………………………...

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota I

:

Anggota II

:

…………….. …………….. …………….. ……………..

Disahkan oleh : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd 1960 0727 1987 02.1.002

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


ABSTRAK M. Samsul Bahri F. K 7403229. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. (2) Mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. (3) Mengetahui tingkat efeisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. (4) Mengetahui tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunaan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi data-data perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio atau CCER (Cost of Collection Eficiensy Ratio), yaitu dengan membandingkan input atau biaya yang dikeluarkan dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, jika diperoleh nilai (x < 100%) berarti efisien, (x = 100%) berarti efisiensi berimbang, (x > 100%) berarti tidak efisien. Tingkat efektifitas dihitung dengan membandingkan antara target dan realisasi pemungutan Pajak Daerah, jika diperoleh nilai (x < 100 %) berarti tidak efektif, (x = 100 %) berarti efektifitas berimbang, (x >100%) berarti efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 sudah efektif dan efisien. Rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,6%, tingkat efisiensi terendah pada tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104,9% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 101.7%, rata-rata tingkat efektifitas tahun anggaran 2004-2009 adalah adalah 102,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan dan mampu mencapai target pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan. Saran yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian di atas, Pemerintah Kota Surakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan penggalian Pajak Daerah. Optimalisasi penggalian Pajak Daerah bisa dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah, dengan melakukan kajian atau penghitungan potensi Pajak Daerah dan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dijadikan payung hukum pemungutan Pajak Daerah. Pengawasan yang ketat terhadap petugas yang memungut perlu ditingkatkan untuk mengurangi kebocoran dana pemungutan Pajak Daerah. Transparansi penggunaan anggaran perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan anggaran. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


MOTTO Ngelmu iku kalakone kanti laku. Sopo Temen Bakal Tinemu. Sopo Salah, Seleh. Ojo rumongso biso, nanging, biso’o rumongso. Semakin padi berisi, semakin merunduk. Awal kekerdilan seseorang adalah ketika ia menganggap dirinya telah besar, dan tidak mau belajar dari orang lain. Sejarah tidak akan pernah mencatat orang dengan perjalanan hidup yang biasabiasa saja. Sejarah hanya mencatat orang-orang besar dengan karya besar. Sebaik-baik diantara kamu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bergerak Menebar Manfaat. Ikhtiar, Tawakal, Sabar, Syukur. Beribadah, Berkarya, Meraih Surga.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Orang tuakau tercinta, Saudara-saudara

yang

telah

memberikan doa terbaik untukku, Guru-guru

kami

yang

telah

memberikan pelajaran bagi kami Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi Dan semua orang yang telah berjasa bagai ku….

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala Ramat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Dalam penulisan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, petunjuk bantuan serta saran-saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak, yang semuanya itu memberikan kemudahan dan menunjang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segenap rasa syukur, hormat dan bajía mengucapkan rasa tarima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi ini. 2. Ketua Jurusan P.IPS FKIP UNS yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi ini. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi ini. 4. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi ini. 5. Sudarno, S.Pd, M.Pd. selaku pembimbing pertama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan pengarahan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. M. Sabandi, SE, M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 7. Leny Noviani, S.Pd. M.Si. selaku pembimbing akademik yang sudah dengan sabar membimbing proses studi penulis selama tujuh tahun dan memberikan kuliah privat kepada penulis, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu to user yang bermanfaat yang menjadicommit amal jariyah.

10 digilib.uns.ac.id


8. Dosen-dosen FKIP UNS khususnya Program Studi Ekonomi bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga jurusan Pendidikan Ilmu Sosial yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. 9. Ir. H. Joko Widodo, Walikota Surakarta yang sudah banyak memberikan akses dan kemudahan dalam mengakses data-data dalam penelitian ini. 10. YF. Soekasno, Ketua DPRD Surakarta yang telah melibatkan penulis dalam pembahasan penyusunan anggaran daerah Surakarta sehingga semakin memahamkan materi dalam penyusunan skripsi ini. 11. Budi Yulianto, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberikan data-data dalam penelitian ini. 12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

commit to user



DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PENGAJUAN

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

HALAMAN ABSTRAK

v

HALAMAN MOTTO

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

viii

KATA PENGANTAR

ix

DAFTAR ISI

xi

DAFTAR TABEL

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

5

C. Tujuan Penelitian

5

D. Manfaat Penelitian

6

BAB II LANDASAN TEORI

7

A. Otonomi Daerah

7

B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

10

C. Pajak Daerah

12

D. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

17

E. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

19

F. Penelitian Terdahulu

19

G. Kerangka Pemikiran

22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

24

A. Tempat dan Waktu Penelitian

24

B. Populasi dan Sampel

24

C. Teknik Pengumpulan Data commit to user D. Rancangan Penelitian

24 26



E. Teknik Analisis Data

26

BAB IV HASIL PENELITIAN

30

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

30

B. Deskrpsi Permasalahan Penelitian

37

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori

39

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

52

A. Simpulan

52

B. Implikasi

53

C. Saran

53

DAFTAR PUSTAKA

55

LAMPIRAN

57

commit to user



DAFTAR TEBEL Halaman Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008

3

Tabel 2. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008 Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin

4 32

Tabel 4. Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2008 Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1995-2008

33 34

Tabel 6. Penduduk Usia 5 thun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Surakarta tahun 2008

35

Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Usia 10 tahun ke atas) di Kota Surakarta Tahun 2007-2008

36

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

37

Tabel 9. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

40

Tabel 10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

43

Tabel 11. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2008

46

Tabel 12. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004-2009

commit to user

49



DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

40

Grafik 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

41

Grafik 3. Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

42

Grafik 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

44

Grafik 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

44

Grafik 6.Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

46

Grafik 7. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

50

Grafik 8. Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

51

commit to user



DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta Lampiran 2. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2009 Lampiran 3. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2008 Lampiran 4. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2007 Lampiran 5. Target dan Realisasi PAD Kota Surakarta Tahun 2002-2006

commit to user



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan

dari sistem sentralisasi manjadi sistem desentralisasi dan

dekonsentrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi

lahirlah

daerah

otonom

dan

wilayah

adminisratif

yang

mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintahan. Tujuan dari otonomi daerah adalah daerah mampu mengurusi persoalan daerahnya secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, karena yang lebih mengetahui persoalan daerah adalah daerah itu sendiri. Harapannya Pemerintah Daerah mampu secara lebih otonom menggali dan mengelola kekayaan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya, sehingga kemandirian keuangan daerah juga meningkat, yang pada akhirnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendaptan daerah dalam arti sempit adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

commit to user



1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Alokasi Umum (DAU) 3. Lain-lain pendaptan daerah yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan dalam Undangundang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen utama Pendapatan Daerah. Tujuan otonomi daerah mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat terwujud jika Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu membiayai pembangunan daerah, maka kesejahteraan masyarakat yang merata di Indonesia akan terwujud. Sistem otonomi daerah diterepkan dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyrakat yang merata ternyata belum sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar dari pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar. Persoalan rendahnya kemandirian keuangan daerah juga menjadi persoalan pada Pemerintah Kota Surakarta. Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal, sehingga kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta masih rendah. Realisasi penggalian Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja daerah yang cukup besar. Sehingga ketergantungan Pendapatan Daerah Surakarta masih sangat tinggi commit user kita lihat dalam tabel 1.1 tentang pada dana perimbangan dari pusat. Hal initodapat



kontribusi dan daya tumbuh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Surakarta tahun 2004-2009 sebagai berikut:

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008 Tahun Anggaran

PAD

Pendapatan Daerah

Kontribusi

Pertumbuhan Kontribusi

1

2

3

4

5

2004

59.101.372.207

369.147.584.321

16,01%

-

2005

66.134.871.255

373.595.789.346

17,70%

110,57%

2006

78.637.865.549

510.880.033.618

15,39%

86,95%

2007

89.430.977.982

601.429.870.735

14,87%

84,00%

2008

102.989.919.369

751.267.161.957

14,6%

89,06%

Rata-rata

79.259.001.272

521.264.087.995

15,54%

74,12%

Sumber : DPPKAD Kota Surakarta

Dari 1.1 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih sangat rendah. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2008 sebesar 521,264,087,995 atau 15,54% dari keseluruhan Pendapatan Daerah. Bahkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menurun dari tahun ke tahun, tahun 2005 kontribusinya mencapai 17,7% dan pada tahun 2008 menurun hingga 14,6%. Pertumbuhan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Koa Surakarta juga menurun, pada tahun 2005 sebesar 110,57% dan pada tahun 2008 sebesar 89,06%. Artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tidak sebanding dengan banyaknya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan naiknya kebutuhan anggaran daerah.

commit to user



Tabel 2. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008 Tahun Anggaran

Dana Perimbangan

Pendapatan Daerah

Kontribu si

Pertumbuha n Kontribusi

1

2

3

4

5

2004

272.175.050.845

369.147.584.321

16,01%

-

2005

270.158.691.362

373.595.789.346

17,70%

98,08%

2006

431.666.955.420

510.880.033.618

15,39%

116,87%

2007

451.279.770.315

601.429.870.735

14,87%

88,78%

2008

596.707.189.804

751.267.161.957

14,6%

105,85%

Rata-rata

404.397.531.549

521.241.519.846

77,00%

81,92%

Sumber : DPPKAD Kota Surakarta

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Pendaptan Daerah masih di dominasi oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Dari rata-rata Pendapatan Daerah Kota Surakara tahun 2004-2008 sebesar Rp 521.264.087.995,00 kontribusi Dana Perimbangan mencapai Rp 404.397.531.549,00 atau 77% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menujukkan adanya persoalan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah yang serius di Kota Surakarta dan tingginya angka ketergantungan keuangan daerah kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Persoalan rendahnya

rasio kemandirian keuangan daerah di Kota

Surakarta harus diatasi dengan meningkatkan dan menggali kembali potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta juga harus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, sehingga dapat meningkatkan Penndapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta. Pajak

daerah

merupakan

komponen

utama

dari

sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta maka diperlukan evaluasi dan analisis realisasi Pajak Daerah dari penggalian yang sudah dilakukan. commit to userAnalisis tersebut dapat mencakup



kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Dengan analisis efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dijadikan bahan evalusi penggalian Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan

rekomendasi-rekomendasi

kebijakan

untuk

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Akhirnya kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta dapat meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah yang tinggi, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta dapat meningkat.

B. Perumusan Masalah 1.

Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

2.

Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

3.

Berapa tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

4.

Berapa tingkat efektifitas pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

C. Tujuan Penelitian 1.

Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

2.

Mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

3.

Mengetahui tingkat efeisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?

4.

Mengetahui tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009? commit to user



D. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis 1. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya penerapan teori Perpajakan dan Manajemen Keuangan Negara. 2. Untuk mendukung teori-teori yang ada hubungannya dengan Perpajakan dan Manajemen Keuangan Negara.

b. Manfaat Praktis 1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan kebijakan penetapan target pemungutan Pajak Daerah dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Tata Niaga dalam pengayaan mata kuliah Manajemen Keuangan Negara dan Perpajakan.

commit to user



BAB II LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Telah terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi manjadi sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi lahirlah daerah otonom dan wilayah adminisratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mengefektifkan kinerja pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dipandang tidak efisien dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sebagai mana yang dinyatakan oleh Nurlan Darise sebagai berikut: Penyelenggaraan otonomi daerah, disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik dimasa lalu tidak sesuai lagi, karena disamping tidak efisien, juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan msyarakat yang membaik dan lebih maju karena faktor internal maupun faktor eksternal. (Nurlan Darise, 2007:13) Sehingga negara Indonesia yang luas dan terdiri dari beberapa pulau yang tersebar diseluruh pelosok nusantara, tidak bisa di urus secara sentralistik, karena yang lebih mengetahui kebutuhan daerah adalah pemerintah daerah masingmasing. Dengan pelaksanaan otonomi daerah

diharapkan pemerintah daerah

mamapu mengambil kebijakan secara otonom sesuai kebutuhan daerah masingmasing, sehingga daerah bisa semakin berkembang dan akhirnya yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. commit to user



1. Pengertian Otonomi Daerah Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti aturan. Dari aspek etimologi, otonomi daerah berarti zelfwergwing atau perundingan sendiri. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat teknis yang memungkinkan terselenggaranya

otonomi

daerah

meliputi

faktor

yang

menjadi

dasar

pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lainnya. Otonomi daerah dilihat dari fungsinya merupakan kebijakan yang bagus, karena kebijakan otonomi daerah tersebut mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam hal seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat, memungkinkan partisipasi warga atau citizen participation, memungkinkan adanya perbedaan kemampuan politik daerah empowerment local politics, kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memungkinkan kompetensi yang sehat antar daerah, menghindarkan monopolitik kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih besar. Nurlan Darise (2007:14) menyatakan bahwa ―Pemberian otonomi daerah diarahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat‖. Melihat konsepsi tentang otonomi daerah diatas, sepintas tidaklah terlalu sulit bagi Indonesia untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut, sebab sejauh yang diketahui publik atau masyarakat senantiasa merespon secara positif tentang kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang pendidikan politik termasuk praktik berdemokrasi, mengefisienkan pelayanan publik, disamping mempercepat pembangunan di daerah itu sendiri. commit to user



2. Landasan Otonomi Daerah Otonomi

daerah

sebagai

perwujudan

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan yang berdasarkan atas asas desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: (i) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: ―Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.‖ (ii) pasal 18 yang menyatakan : ―Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahnnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah bersifat istimewa.‖

3. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan

kehidupan

demokrasi,

keadilan,

dan

pemerataan,

serta

pemeliharaan hubungan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Keasatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi ysng diwujudkan dalam otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab lebih tepat diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dengan adanya desentralisasi akan memberikan berbagai keuntungan antara lain: a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan. b. Dalam menghadapi masalah mendesak yang membutuhkan tindakan yang lebih cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi instruksi dari pusat. c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk, karena setiap keputusan dapat segera diselesaikan. d. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu. e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. (Josef Riwu Kaho, 2001:12) commit to user



B. Sumber-Sumber Pendapan Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara lebih rinci sumber-sumber pendaptan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB VIII tentang Keuangan Daerah pasal 157, PAD terdiri dari a. Hasil Pajak Daerah Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah juga ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. d. Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri atas: a. Dana bagi hasil Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: commit to user



1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; 2) Bea perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; 3) Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari: 1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; 2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; 3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan; 4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; 5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; 6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang berangkutan. b.

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendataan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menetapkan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai dengan undang-undang. commit to user



c.

Dana Alokasi Khusus DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: 1)

Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional;

2)

Mendanai kegiatan khusus yang diusukan daerah tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendaptan daerah yang sah merupakan seluruh pendaptan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lainlain pendaptan daerah yang ditetapkan pemerintah.

C. Pajak Daerah 1. Pengertian Pajak Daerah Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002:4), ‖Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan‖. Sedangkan Prof. Dr. Mardiasmo (2003), ―pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah‖. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dinaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih jauh lagi Davey mengemukakan tentang pajak daerah yang diartikan sebagai berikut: commit to user



a. Pajak yang dipingut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional dimana bentuk penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah. d. Pajak yang dipungut dan diadakan oleh Pusat tetapi hasil penguntukannya diberikan kepada dan dibagikan hasinya dengan, atau dibebani pungutan oleh pemerintah daerah. (Davey, 1989:39-40) Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam undangundang dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam APBD.

2. Timbulnya Pajak Daerah Pajak Daerah timbul karena adanya pelaksanaan desentralisasi yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas perbantuan. Dan dengan keberadaan otonomi tersebut maka tiap daerah diberikan hak dan kewenagan utnuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satunya adalah mengurus tentang pajak daerah. Ada ciri-ciri yang membedakan pajak daerah degan pajak negara, adapun ciri-ciri pajak daerah a. Pajak daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. b. Penyerahan dilakukan dengan undnag-undang c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undangundang dan atau peraturan hukum lainnya. d. Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. (Kano, 1990:130) 3. Ketentuan Umum Pajak Daerah a. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Pemerintah

Daerah

dalam

melakukan

ektifitas

memungut,

mengadministrasi dan menetapkan tarif pajak daerah harus sesuai dengan peruangangan yang berlaku. Dasar hukum dalam penetapan pungutan pajak daerah antara lain: commit to user



1) Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentnag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentnag Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997. 2) Peraturan Peerintah nonor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 3) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 9 tahun 2002 tenteng Pajak Hotel. 4) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 10 tentng Pajak Restoran. 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 1998 tentnag Pajak Hiburan. 6) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame. 7) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 7 tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan. 8) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 11 tahun 2002 tentang Pajak Parkir. 9) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut: a) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan terhadap hotel. b) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. c) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. d) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame e) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang dipakai. f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. commit to user



g) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakai tempat parkir kendaraan bermotor

b. Jenis Pajak Daerah Kota Surakarta Daerah kota atau kabupaten berhak untuk menentukan jenis pajak yang dipungut oleh daerah. Peerintah Kota Surakarta melakkan pemungutan pajak yang dipungut oleh daerah. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pungutan Pajak Daerah atas Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pajak tersebut: 1) Pajak Hotel Pajak Hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. Sedangakan yang disebut hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Perda Kota Surakarta no. 9 tahun 2002). 2) Pajak Restoran Pajak restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restauran. Dan yang disebut dengan Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jsa boga dan katering (Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002) 3) Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan setiap penyelenggaraan hibuaran. Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permaianan, keramaian dan atau bidang jasa lain atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk dalam fasilitas untuk olahraga (perda Kota Surakarta No. 3 tahun 1998) commit to user



4) Pajak Reklame Pajak relame adalah iuran wajib yang dilakukan kepada pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari satu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Perda Kota Surakarta No. 5 tahun 1999). 5) Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik (Perda Kota Surakarta No. 7 Tahun 2003) 6) Pajak Parkir Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang atau pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotot, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dan yang dimaksud fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa badan taman parkir atau gedung parkir. Sedangkan faslitas parkir untuk umum adalah faslitas parkir diluar badan jalan berupa taman parkir atau gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir. (Perda Kota Surakarta no 11 tahun 2002)

c. Tarif Pajak Daerah Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang commit to user



ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah antara lain: 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% 3) Tarif Pajak Hiburan ditertapkan paling tinggi sebesar 35% 4) Tarif Pajak Reklame ditetaapkan paling tinggi sebesar 25% 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 6) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak daerah kota atau kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenai pajak. Penetapan tarif yang paling tinggi tesebut bertujuan utnuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk emberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarkat di daerahnya.Termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggoongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak

D. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah 1.

Efisiensi

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat to user efisiensi dilakukan dengan dengan konsep produktivitas.commit Pengukuran



menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasioanal dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Spending well). Tolok ukur hasil kebijakan anggaran pajak yaitu: a. Hasil guna (effectivness) Hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing. b. Daya Guna (efficiency) Daya guna adalah bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan. c. Upaya Pajak Upaya pajak merupakan pengukuran hasil sistem suatu pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak daerah yang bersangkutan. (Devas, 1989:43) 2.

Pengukuran Efisiensi

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya utuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berukut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Realisasi Biaya untuk Meraih Pendapatan Efisiensi =

x 100% Realisasi Pendapatan

Kriteria Efisiensi adalah : Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efisiensi berimbang. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti tidak efisien.

commit to user



E. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah 1. Efektivitas Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasioanal efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely)

2. Pengukuran Efektivitas Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pegukuran tingat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau taregt pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Realisasi Pendapatan Efektivitas =

x 100% Target Penerimaan

Kriteria Efektivitas: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efektivitas berimbang. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti efektif.

F. Penelitian Terdahulu Hasil penelitian Mohammad Ridunsyah dengan, bahwa Penerimaan Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunaan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan commit to user kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi



daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemempuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah diantranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi daerah baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Priyo Digdo, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, seberapa besar tingkat kecenderungan efektivitas retribusi daerah, seberapa besar tingkat elastisitas retribusi terhadap perubahan PAD dan bagaimana prospek realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun yang akan datang dengan menggunakan trend. Penelitian dilakukan dilakukan di Kabupaten Bantul dengan data yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD dari tahun anggaran 1994/1995-2003. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1994-1995-2003 mengalami penurunan dari 67,6% pada tahun 1994/1995 menjadi 56,2% pada tahun 2003. Efektivitas pengelolaan retribusi terhadap PAD dari tahun anggaran 1994/1995 – 2003 bisa dikatakan cenderung efektif karena target yang ditetapkan commit to user dapat tercapai dan efektivitasnya diatas 100% dengan nilai total rata-rata



efektivitasnya adalah sebesar 102,2%. Elastisitas retribusi terhadap PAD di Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 1995/1996-2003 menujukan nilai koefisien elastisitasnya rata-rata 1,04%, hal ini berarti retribusi daerah bersifat elastis karena retribusi daerah relatif peka terhadap PAD. Analisis trend retribusi terhadap PAD untuk masa yang akan dating yaitu tahun anggaran 2004-2005 cenderung mengalami peningkatan. Terbukti dari hasil perhitungan dan analisis trns retribusi pada dua tahun ke depannya diprediksikan meningat.

commit to user



G. Kerangka Pemikiran Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pajak Daerah Sebagai Komponen Utama PAD

Pemungutan Pajak Daerah

Tingkat Efisiensi

Belum Efisien

Tingkat Efektivitas

Sudah Efisien

Sesuai Target

Kebijakan

Tidak Sesuai

Kebijakan

Pendapatan Asli Daerah Optimal Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Surakarta menjadi persoalan yang penting untuk

dikaji lebih lanjut. Rendanya kemandirian

keuangan daerah bisa ditinggatkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling besar nilainya. Sehingga dalam penelitian ini akan dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pungutan Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2009, dihitung pada tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah sudah efisien ataukah belum efisien. Sedangakan dalam tingkat efektivitasnya, apakah selama lima tahun terakhir pemungutan Pajak Daerah berada pada tingkat efektif (sesuai target) atau belum efektif (tidak commit to user sesuai target).



Dengan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Daerah, dapat membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

commit to user



BAB III METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Pemerintah Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Surakarta.

2. Waktu Penelitian Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010.

B. Populasi dan Sampel Murti Sumarni (2005:69) mengatakan bahwa, ―populasi merupakan keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas (finite) maupun tidak terbatas (infinite). Populasi dapat berupa subyek yang mempunyai kualitas.‖ Ia juga menyatakan, ―sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi.‖ (Murti Sumarni, 2005:70) Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas subyek penelitian, yaitu kinerja pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang meliputi target, realisasi, dan biaya pemungutan Pajak daerah Surakarta. Dalam penelitian ini tidak mengambil sampel dari seluruh populasi. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh kinerja pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2002 s.d. 2009.

C. Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyeknya commit to user



maupun berdasarkan informasi dari pihak lain yang dianggap relevan, yaitu sumber tertulis yang berupa sumber tidak tertulis. Dokumen yang diguakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersal dari beberapa instansi terkait atau Kantor Dinas yang berkaitan langsung dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Sumber meliputi: 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. 2. Realisasi penerimaan Pandapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 20042009. 3. Target pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 4. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. 5. Biaya pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan.

1. Metode Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto (1999:148) mengatakan bahwa ―dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.‖ Jadi metode dokumentasi merupakan suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa dan sengaja disimpan sebagai dokumen atau sumber data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rencana anggaran penggalian Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

2. Metode Kepustakaan Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menggunakan pedoman dari buku-buku literatur yang ada hubungnnya dengan penelitian.

commit to user



D. Rancangan Penelitian Murti Sumarni (2005:47) mengatakan bahwa, ―desain penelitian merupakan perencanaan, struktur, dan strategi penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi.‖ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa kontribusi dan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisis rasio. Mudrajad Kuncoro (2003) mengatakan bahwa, ―analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang dikutip dalam suatu skala numerik atau angka.‖ Analisis deskriptis menurut Murti Sumarni (2006:101) mengatakan bahwa, ―analisis deskriptif berguna untuk menunjukkan pengukuran kondisi atau posisi suatu subyek pada waktu tertentu‖. Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data-data yang terkait dengan kierja pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, yang meliputi data realisasi Pendapatan Asli Daerah, terget pemungutan Pajak Daerah, realisasi pemungutan Pajak Daerah, dan biaya pemungutan Pajak Daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu penghitungan secara kuantitatif kontribusi, efisiensi

dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah dengan

menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil analisis kemudian di diskripsikan untuk menjelaskan kontribusi dan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta beserta faktorfaktor yang mempengaruhi.

E. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisir data dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengunakan metode analisis rasio atau

Cost of

Collection Efficiensy Ratio (CCER), yaitu dengan membandingkan input atau biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pajak Daerah dan realissasi penerimaan Pajak Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan commit to user



Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target penerimaan Pajak Daerah dengan Realisasi penerimaan Pajak Daerah.

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan A Daerah. Untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pandapatan Daerah menggunakan rumus sebagai berikut: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ke-n Kontribusi PAD =

x 100% Pendapatan Daerah tahun ke-n

Kontribusi

Pendapatan

Asli

Daerah

menunjukkan

tingkat

rasio

kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin tinggai rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surakarta sudah mampu mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah dan ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat semakin rendah. Dengan demikian Pendapatan Daerah tinggi dan bisa digunakan sebesar-besarnya untuk pembangaunan daerah.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi Pajak Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap Pandapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut: Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n Kontribusi Pajak Daerah =

x 100% Penerimaan PAD tahun ke-n commit to user



Semakin besar penerimaan Pajak Daerah berarti semakin besar pula tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana bila kontribusi Retribusi Daerah semakin tinggi maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Apabila terjadi hal sebaliknya dimana kontribusi Pajak Daerah turun maka perlu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah.

3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat degan konsep produktivitas. Menurut Mohammad Mahsun (2006: 187) menyatakan bahwa ―Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengguakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost output)”. Sehingga untuk mengukur tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah dengan membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan Pajak Daerah. Untuk menghitung efisiensi pemungutan Pajak Daerah menggunakan rumus sebagai berikut: Biaya Pemungutan Pajak Daerah tahun ke-n Efisiensi Pajak Daerah =

x 100% Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n

Kriteria Efisiensi adalah : Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efisiensi berimbang. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti tidak efisien.

4. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan commit to user operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan



dan sasaran akhir. Untuk menghitung efektivitas pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan Pajak Daerah dengan target pendapatan Pajak Daerah. Menurut Mohammad Mahsun (2006:187) menyatakan bahwa ―Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.‖ Untuk menghitung efektivitas pemungutan Pajak Daerah bisa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun ke-n Efektivitas Pajak Daerah = x 100% Target Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n

Kriteria Efektivitas: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efektivitas berimbang. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x >100%) berarti efektif.

commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN

A.

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Kota Surakarta saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, karena letaknya yang strategis, karena diapit oleh Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Selain itu Kota Surakarta juga berada di tengah-tengah di antara wilayah DIY dan Semarang, hal ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatan pendapatan daerah yaitu yang berasal dari sektor pariwisata dan perdagangan. Tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Surakarta memicu tumbuhnya potensi pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta, yang merupakan salah satu penopang pendaptan Asli Daerah Kota Surakarta, sehingga menarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Daerah di Kota Surakarta. Berikut di sampaikan deskripsi Kota Surakarta yang meliputi kondisi geografis, kondisi sosial dan sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi regional.

1. Kondisi Geografis dan Sumberdaya Alam Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 meter diatas permukaan air laut. Dengan luas sekitar 44km2, Kota Surakarta terletak di antara 110 45’ 15‖ – 110 45’ 35‖ Bujur Timur dan 70’ 36‖ – 70’ 56‖ Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh tiga sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada zaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangan. Batas wilayah kota Surakarta sebelah utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Batas wilayah sebelah barat adalah commit to user Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sedang batas wilayah sebelah



selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah kecamatan yang terdiri dari 51 kelurahan yang mencangkup 592 RW dan 2644 RT. Suhu udara maksimum Kota Surakarta adalah 32,5o Celcius, sedang suhu udara minimum adalah 21,9o Celcius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 o. Solo beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya. Kota Surakarta merupakan salah satu Kota Budaya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya peninggalan sejarah yaitu berupa bangunan Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran, bangunan oleh kolonialisme Belanda Benteng Verstenburg dan Bangunan Pasar Gedhe Hardjonegoro yang dahulu kala merupakan pusat perekonomian di Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan urban area, sehingga potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya relatif terbatas. Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan lainnya, sektor pertanian di Kota Surakarta memiliki peranan dan kontribusi yang semakin menurun dalam pembentukan produksi daerah, bahkan untuk kepentingan penyediaan hasil bumi, Kota Surakarta mengandalkan dari daerah sekitar, baik produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Surakarta sudah banyak beralih fungsi menjadi areal pemukimam dan industri.

2. Kondisi Sosial dan Sumber Daya Manusia Kondisi sosial politik sejak tahun 2004 lalu dapat dikatakan relatif tenang dan stabil. Modal dasar ini nampaknya tidak disia-siakan oleh para pelaku ekonomi. Pulihnya Pasar Gedhe juga member andil bergeraknya pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Keadaan di atas tentu merupakan hasil upaya terpadu baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tahun 2004 merupakan tahun dengan situasi sosial politik yang paling kondusif sejak terjadinya krisis multidimensi beberapa waktu yang lalu. Keadaan ini mendorong para pelaku ekonomi tumbuh commit to user kembali secara sehat.



Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan unsur penting bagi pembagunan. Penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan baik akan menjadi potensi dan Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam mendukung pembangunan. Jumlah penduduk Kota Surakarta dari tahun ke tahun terus bertambah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang secara potensial dan dinamis mampu mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber daya Buatan yang ada yang ada untuk mecapai tingkat produktivitas yang optimal sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini di karenakan untuk di Jawa Tengah Kota Surakarta termasuk dalam kota yang cukup maju dan berkembang dibandingkan kota-kota lainnya di jawa tengah.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

1 2003

2 242,591

3 254,643

4 254,643

Rasio Jenis Kelamin 5 95,27

2004

249,278

261,433

261,433

95,35

2005

250,868

283,672

283,672

88,44

2006

254,259

258,639

258,639

98,31

2007

246,132

269,240

515,372

91,42

2008

247,245

275,690

522,935

89,68

Sumber: BPS Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2008 adalah 522,935 jiwa terdiri dari 247,245 laki-laki dan 275,690 perempuan. Jumlah penduduk tahun 2008 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun sebelumnya pada tahun 2003 hasil sensus sebesar 254,643 jiwa, berarti dalam lima tahun terakhir Kota Surakarta mengalami kenaikan sebanyak 21,047 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. commit to user



Tabel 4. Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2008 Kecamatan

Jumlah Penduduk

Kelurahan

Kepadatan Penduduk

1 Serengan

Luas Wilayah (km2) 2 3,19

3 63,558

4 7

5 19,899

Laweyan

8,63

109,930

11

12,723

Jebres

12,58

142,292

11

11,311

Pasar Kliwon

4,82

87,980

9

18,272

Banjarsari

14,81

162,093

13

10,945

Jumlah

44,04

565,853

51

12,849

Sumber : BPS Kota Surakarta

Apabila jumlah penduduk pada Tahun 2008 tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang sebesar 4.404 km2, kepadatan penduduknya adalah 12.849 jiwa/km2 yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, 51 kelurahan yang mencakup 529 RW dan 2645 RT. Sebagaian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan dan juga sektor industri dan jasa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Banjarsari. Sedangan yang paling sempit wilayahnya adalah Serengan. Dan wilayah serengan merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, dengan luas wilayah yang kecil yaitu 3,19 km2 kepadatan pendudunya mencapai 19.899 jiwa/km2.

commit to user



Tahun 1 2003

Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1995-2008 Jumlah Pertumbuhan Jiwa dari Pertumbuhan Penduduk Kurun Waktu Sebelumnya Penduduk (%) 2 3 4 497234 7020 0.48

2004

510711

13477

2.71

2005

534540

23829

4.66

2006

512898

-21642

-4.05

2007

515372

2.474

0,48

2008

522.935

7.563

1,47

Sumber : BPS Kota Surakarta

Berdasarkan tabel pertumbuhan penduduk diatas, penduduk di wilayah Kota Surakarta selalu mengalami tingkat pertumbuhan yang positif, kecuali pada 2006. Pada tahun 2006, pertumbuhan penduduk di angka -4,05% hal ini terjadi karena adanya factor mortalitas atau kematian dan berpindahnya tempat tinggal seseorang.

3.

Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kemampuan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang telah dan sedang ditempuh, dalam hal ini pendidikan formal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Surakarta, komposisi penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

commit to user



Tabel 6. Penduduk Usia 5 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Surakarta tahun 2008 Pendidikan Tertinggi

Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

1 Tdk Punya Ijasah SD

2 36.745

3 41.008

4 77.752

SD

36.268

49.779

86.047

SMP Umum / Kejuruan

41.246

43.139

84.384

Madrasah Tsanawiyah

474

474

948

SMU

1423

1897

3.319

54.995

53.341

108.337

SMK

237

474

711

D I / II

12.566

14.220

26.786

D III/Sarmud

1.658

3.319

4.977

DIV /S1

9.244

10.902

20.146

S2/S3

28.448

24.656

53.103

JUMLAH

1.897

24.656

53.103

Madrasah Aliyah

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)

Pendidian yang paling tinggi yang ditamatkan di wilayah Kota Surakarta yang jumlahnya paling besar adalah tamatan Madrasah Aliyah. Sedangan untuk urutan yang ke dua, adalah penduduk dengan lulusan SD. Kemudian penduduk tamatan SMP berada di urutan ke tiga. Sedangan untuk tamatan dari sebuah PT atau seorang sarjana sebesar 20.146jiwa. Pendidikan terakhir seseorang penduduk dapat menentukan tingkat mata pencaharian di wilayah Kota Surakarta.

b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Komposisi menurut mata pencaharian merupakan jumlah penduduk yang bekerja (usia 10 tahun ke atas) menurut pekerjaan yang dijalaninya. Berdasarkan commit to user data dari Badan Pusat Statistik Surakarta, pada tahun 2008 jenis lapangan



pekerjaan yang ditekuni penduduk Kota Surakarta ada berbagai macam. Pada table dibawah akan memperlihatkan banyaknya penduduk menurut mata pencahariannya.

Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Usia 10 tahun ke atas) di Kota Surakarta Tahun 2007-2008 Mata Pencaharian

2007

2008

1 Petani Sendiri

2 450

4 456

Buruh Tani

438

429

Pengusaha

8.752

8.254

Buruh Industri

74.655

70.034

Buruh Bangunan

63.114

62.759

Pedagang

32.710

32.374

Angkutan

15.347

15.776

PNS/TNI/POLRI

26.445

26.424

Pensiunan

16.974

22.683

Lain-lain

162.526

162.290

JUMLAH

401.411

401.179

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)

Mata pencaharian yang paling banyak berdasarkan tabel diatas adalah sebagai buruh industri sebesar 70.034. banyak penduduk Sedangan dari mata pencaharian yang lain menunjukan angka pertumbuhan yang negatif, ini berarti banyak penduduk yang alih profesi.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu daerah. Perhitungan PDRB yang dilakukan dengan harga konstan berarti dalam perhitungan telah dihilangkan pengaruh-pengaruh terhadap merosotnya nilai commit to user mata uang.



Perhitungan PDRB Kota Surakarta Tahun 2007-2008 berdasarkan harga konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2005-2006 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha 1

2007

2008

2 4.259,39 2.525,78 1.681.790,35 186.120,5 924.664,68 1.711.789,42

4 4.726,23 2.945,24 1.838.499,20 203.337,92 1.140.846,43 1.984.698,20

Pertanian Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Angkutan dan Komunikasi 802.106,24 Keuangan, Sewa, dan Jasa 763.887,99 Perusahaan Jasa-jasa 831.953,32 PDRB 6.909.094,57 Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)

884.951,75 863.921,29 977.959,30 7.901.886,06

Berdasarkan table 4.6 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007-2008 sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Kota Surakarta. Dan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor penggalian yaitu sebesar 2.945,24. Sektor pertanian merupakan sektor yang konstan. Dan untuk sektor-sektor lainnya (industri pengolahan; bangunan; perdagangan; angutan dan kominikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan jasa-jasa) mengalami kenaikan.

B.

Deskripsi Permasalahan Penelitian

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dari Pusat, dan Lain-lain Daerah yang sah. Pendapatan commitPendapatan to user



Asli Daerah merupakan salah satu dari komponen Pendapatan Daerah yang harapannya mampu digali dan dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Salah satu dari tujuan diberlakuannya otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga mampu mendorong meningkatnya Pendapatan Daerah. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta menjadi penting diteliti, untuk mengetahui seberapa besar potensi daerah Kota Surakarta yang sudah dioptimalakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.Tinggi rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dan salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah

2. Kontribusi Pajak Daerah Kota Surakarta Pajak Daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, sehingga menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut tentang kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sekaligus bisa digunakan untuk membandingkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain. Semakin besar hasil pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, harapannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan.Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah merupakan hubungan antara biaya yang digunakan untuk memungut Pajak Daerah dengan hasil pemungutan Pajak Daerah. Mengetahui tingkat efesiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta menjadi penting untuk mengetahui commit to userKota Surakarta, dan sejauh mana bagaimana proses pemungutan Pajak Daerah



potensi Pajak Daerah bisa di optimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan dikatakan efisien jika hasil pemungutan Pajak Daerah bisa dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Harapannya semakin efesien pemungutan Pajak Daerah, mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

4. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektifitas pemungutan Pajak Daerah merupakan hubungan antara hasil pemungutan Pajak Daerah dengan target pemungutan Pajak Daerah yang sudah ditetapkan. Tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta penting untuk diketahui untuk melihat seberapa besar tingkat capaian hasil penggalian Pajak Daerah Kota Surakarta terhadap terget yang sudah ditetapkan. Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efisien jika target pemungutan setiap tahunnya terpenuhi. Semakin tinggi tingkat efesiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, harapannya semakin mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan menghitung persentase Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dan optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah. Tinggi rendahnya kemandirian keuangan daerah menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, karena salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembanguan daerah dengan mengoptimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Berikut kita sajikan tabel kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2004-2009 : commit to user



Tabel 9. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah

Kontribusi

1

2

3

4

2004

59.101.372.207

369.147.584.321

16,01%

2005

66.134.871.255

373.595.789.346

17,70%

2006

78.637.865.549

510.880.033.618

15,39%

2007

89.430.977.982

601.429.870.735

14,87%

2008

102.989.919.369

751.267.161.957

13,71%

2009

101.972.318.682

728.938.187.952

13,99%

Rata-Rata Tingkat Kontribusi Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15,28%

Kontribusi PAD

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Dari tabel 4.7 bisa diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Solo tahun 2004-2009 masih rendah. Dengan demikian tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Solo masih rendah. Rata-rata tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 15,28% dari seluruh commit toDalam user artian, Pendapatan Daerah Kota total Pendapatan Daerah Kota Surakarta.



Surakarta masih didominasi oleh Dana Perimbnagan dari Pemerintah Pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahkan pada tahun 2009 kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai

13,99%,

walaupun realisai Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat, namun tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Dengan demikian diperlukan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah, untuk menentukan terget penggalian Pendapatan Asli Daerah yang akhirnya seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta bisa dioptimalkan untuk digali. Dengan demikian kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta semakin meningkat, dan bisa digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah.

120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 Realisasi PAD

40,000,000,000 20,000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah secara umum kecenderungannya menurun, tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17,7% dan terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,71%. Namun realisasi Pendapatan Asli Daerah memiliki kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada grafik 4.2 bisa diketahui realiasasi Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2004 sebesar Rp 59,101,372,207,00 dan terus naik tertinggi pada tahun 2008 commit user bisa dilihat bahwa kontribusi sebesar Rp 102,989,919,369,00. Dari tosini



Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan pada saat realisasi Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami kenaikan, hal ini karena Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, terendah pada tahun 2005 sebesar Rp 369,147,584,321,00 dan tertinggi pada tahun 2008 sebesar Rp 728,938,187,952,00. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat masih mendominasi anggaran daerah Kota Surakarta dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun..

800,000,000,000 600,000,000,000 400,000,000,000

Pendapatan Daerah

200,000,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grafik 4.3 Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Dari grafik 4.2 dan grafik 4.3 bisa diketahui bahwa Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2008, hal ini karena pada tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta mamapu melebihi target Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sudah di tetepkan. Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2008 setelah perubahan ditergetkan sebesar Rp 732.622.437.640, mampu direalisasikan sebesar Rp 751.267.161.957,00 atau melebihi terget anggaran sebesar Rp18.644.724.317,00 artinya realisasi anggaran melebihi terget anggaran Pendapatan Daerah sebesar 102,54%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 ditergetkan sebesar Rp 96.199.901.000,00 mampu direalisasikan sebesar Rp 102.989.919.369,00 melebihi target sebesar Rp 6.790.018.369,00 atau melebihi target sebesar 107.06%. commit to user 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah



Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sekaligus bisa digunakan untuk membandingkan dengan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi pendapatan Pajak Daerah dengan total realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran

Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi

1 2004

2 27.395.764.287

3 59.101.372.207

4 46,35%

2005

29.089.219.883

66.134.871.255

43,98%

2006

29.089.219.883

78.637.865.549

36,99%

2007

41.404.082.034

89.430.977.982

46,30%

2008

46.855.622.021

102.989.919.369

45,50%

2009

52.163.818.689

101.972.318.682

51,15%

Rata-Rata Tingkat Kontribusi Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)

45.05%

Dari tabel 4.8 bisa kita ketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta termasuk tinggi. Rata-rata tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mencapai 45.05%, bahkan pada tahun 2009 kontribusi Pajak Daerah mencapai 51,15%. Dalam artian kontribusi Pajak Daerah mendominasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain, misalnya Retribusi Daerah atau Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Bahkan kontribusi Pajak Daerah setiap commit tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 to user



kontribusi Pajak Daerah

Rp 27,395,764,287,00, dengan tingkat kontribusi

mencapai 46,35% pada tahun 2009 meningkat mencapai Rp 52,163,818,689,00 dengan tingkat kontribusi 51,15%. Tingginya sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah harapannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa digunakan untuk peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

60 50 40 30

Kontribusi Pajak Daerah

20 10 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

60,000,000,000 50,000,000,000

40,000,000,000 30,000,000,000

Realisasi Pajak Daerah

20,000,000,000

10,000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 commit to user



Dari grafik 4.4 bisa diketahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 36,99% dan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 51,15%. Hal ini sejalan dengan realisasi Pajak Daerah yang ditunjukkan dalam grafik 4.5 pemungutan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 52,163,818,689,00 melebihi Rp 700.818.689,00 dari target pemungutan Pajak Daerah tahun 2009 yaitu sebesar Rp 51.463.000.000,00 atau 101,36% dari target pemungutan Pajak Daerah.

3.

Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah dihitung dengan dengan membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dikatan efisien jika perbandingan biaya pemungutan untuk memperoleh Pajak Daerah kurang dari 100% (x < 100%) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. Jika biaya pemungutan pajak daerah sama dengan realisasi pemungutan Pajak Daerah (x = 100%) maka pemungutan Pajak Daerah dikatakan efisien berimbang. Dan jika biaya pemungutan Pajak Daerah melebihi realisasi pemungutan Pajak Daerah (x < 100%), maka pemungutan Pajak Daerah tidak efisien. Menurut Fauzi dalam Putu Mahardika (1997), nilai efisiensi sebaiknya kecil, karena semakin kecil akan menunjukkan tingkat yang semakin baik, dikatakan efisien jika nilai efisiensinya lebih kecil dari 20% atau 0,2. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surakarta adalah baik. Dengan adanya kondisi pemungutan pajak daerah yang efisien dapat menambah pendapatan daerah dan menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta. Berikut adalah tabel tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009, yang dihitung dari perbandingan antara biaya pemungutan Pajak Daerah dan realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 : commit to user



Tabel 1. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran

Biaya Pemungutan

Penerimaan Pajak Daerah

Efisiensi

1 2004

2 3.071.761.743

3 27.395.764.287

4 11,2%

2005

2.409.615.110

29.089.219.883

8,3%

2006

1.317.000.000

35.589.765.500

3,7%

2007

3.519.953.000

41.404.082.034

8,5%

2008

2.333.377.890

46.855.622.021

5,0%

2009

1.348.440.637

52.163.818.689

2,6%

Rata-Rata Tingkat Efisiensi Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)

6.5%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah mampu digali dengan biaya pemungutan yang kecil dan tingkat efisiensi kurang dari 20%, dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 bisa dikatakan sudah efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, bahkan pada tahun 2009 tingkat efisiensinya mencapai 2,6%. Semakin kecil persentase biaya pemungutan Pajak Daerah maka pemungutan Pajak Daerah semakin efisien. 12 10 8

6

Efisiensi

4 2 0 2004

2005

2006

2007

2008

commit to user

2009



Grafik 4.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Dari grafik 4.6 bisa diketahui bahwa tingkat efisiensi yang tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,6% dan efisiensi terendah pada tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Hal ini sejalan dengan tingkat realisasi Pajak Daerah, dimana realisasi Pajak Daerah tertinggi

pada tahun 2009 yaitu sebesar

Rp52,163,818,689,00 realisasi Pajak Daerah terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 27,395,764,287,00. Dengan demikian semakin tinggi efisiensi pemungutan Pajak Daerah maka akan semakin besar realisasi pendapatan Pajak Daerah. Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan biaya pemungutan Pajak Daerah

yang rendah yaitu sebesar Rp 1.348.440.637,00

dengan tingkat realisasi yang tinggi yaitu sebesar Rp51.313.000.000,00. Hal ini menyebabkan rasio biaya pemungutan terhadap realisasi Pajak Daerah rendah, sehingga efisiensi pemungutan Pajak Daerah tinggi. Kenaikan realisasi Pajak Daerah pada tahun 2009 dipengaruhi oleh halhal sebagai berikut : a. Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp 6.700.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 7.251.331.746,00 atau 108,23% melebihi anggaran sebesar Rp 44.588.060,00. b.

Pajak

Restoran

dianggarkan

sebesar

Rp

9.000.000.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp 9.044.588.060,00 atau 100,50% melebihi anggaran sebesar Rp 44.588.060,00. c. Pajak

Hiburan

dianggarkan

sebesar

Rp

4.780.000.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp 5.107.465.262,00 atau 106,85% melebihi anggaran sebesar Rp Rp 327.465.262,00. d.

Pajak

Reklame

dianggarkan

sebesar

Rp

4.500.000.000,00

dapat

direalisasikan sebesar Rp 3.850.377.341,00 atau 85,56% kurang dari anggaran sebesar Rp 649.622.659,00. commit to user



e. Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp 25.538.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 25.937.479.080,00 atau 102,92% melebihi anggaran sebesar Rp 399.479.080,00. f. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp 945.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 972.577.200 atau 102,92% melebihi anggaran sebesar Rp 27.577.200,00.

Sedangkan tingkat efisiensi terrendah pada tahun 2004, hal ini karena tingginya biaya pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp3.071.761.743,00 dan rendahnya realisasi Pajak Daerah pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 27.395.764.287,00. Hal ini menyebabkan tingginya rasio biaya pemungutan terhadap realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004, sehingga efisiensi rendah. Rendahnya realisasi pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2004 disebabkan oleh target pemungutan Pajak Daerah yang rendah yaitu sebesar Rp 26.800.000.000,00. Rendahnya realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004 dipengaruhi olah hal-hal sebagai berikut: a. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 3.500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.508.030634,00 melebihi anggaran sebesar Rp 8,030,634,00. b. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 4.250.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp

4.334.169.371,00

melebihi

anggaran

sebesar

Rp 3,909,169,371,00. c. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 2.100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.104.804.295,00 melebihi anggaran sebesar Rp 4,804,295,00. d. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.015.892.093,00 melebihi anggaran sebesar Rp15,892,093,00. e. Pajak Penerangan Jalan ditargetkan sebesar Rp 14.875.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 15.357.687.894,00 melebihi anggaran sebesar Rp 482,687,894,00. f. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 75.000.000,00 dapat direalisasikan commit to user sebesar Rp 180,000,00. sebesar Rp 75.180.000,00 melebihi anggaran



4. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Perhitungan tingkat efektifitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan terget pemungutan pajak daerah. Melalui analisis efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada satu periode tertentu, disamping itu analisis efektifitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya target penerimaan Pajak Daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penentuan target realisasi Pajak Daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efektif jika realisasi pemungutan Pajak Daerah lebih dari target pemungutan pajak daerah (x > 100%). Pemungutan Pajak Daerah dikategorikan efektifitas berimbang jika penerimaan realisasi pemungutan Pajak Daerah sama dengan target pemungutan Pajak Daerah (x = 100%). Jika pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai dengan target yang ditentukan atau kurang dari 100% (x < 100%) maka pemungutan Pajak Daerah tidak efektif. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektifitas pemungutan pajak daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2004-2009 dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 12. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun Aanggaran 2004-2009 Tahun Anggaran

Penerimaan Pajak Daerah

Target

Efektifitas

1

2

3

4

2004

27.395.764.287

26.800.000.000

102.2%

2005

29.089.219.883

28.264.398.621

102.9%

2006

35.589.765.500

34.490.000.000

103.2%

2007

41.404.082.034commit to user 39.465.953.000

104.9%



2008

46.855.622.021

45.781.000.000

102.3%

2009

52.163.818.689

51.313.000.000

101.7%

Rata-Rata Tingkat Efektifitas 102.9% Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota

Surakarta tahun anggaran 2004-2009

menunjukkan hasil yang efektif. Bahkan dengan peningkatan terget pemungutan Pajak Daerah setiap tahunnya, Pemerintah Kota Surakarta tetap mampu mencapai target pemungutan yang sudah ditetepkan. Pada tahun 2004 target pemungutan Pajak Daerah ditetepkan sebesar Rp 26,800,000,000,00 dengan tingkat efisiensi 102,2%, terget ini meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2009 di targetkan Rp 51,313,000,000,00, dengan tingkat efisiensi 101,7% dan setiap tahun Pemerintah Kota Surakarta mampu memenuhi target pemungutan Pajak Daerah yang sudah ditentukan. Selanjutnya diketahui pula, tingkat efektifitas rata-rata pertahun adalah 102,9%. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Surkarta efektif, hal ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah. 105 104.5 104 103.5 103 102.5 102 101.5 101 100.5 100

Efektifitas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.7 Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Dari grafik 4.7 bisa diketahui bahwa efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104.9% dan terendah commit to user pada tahun 2009 yaitu sebesar 101.7%. Pemungutan Pajak Daerah tertinggi pada



tahun 2007, hal ini karena Pemeritah Kota Surakarta mampu melampaui terget pemungutan Pajak Daerah yang tinggi, dari terget pemungutan Pajak Daerah sebesar

Rp

39,465,953,000,00

mampu

direalisasikan

sebesar

Rp41,404,082,034,00 melebihi target sebesar Rp 1,938,129,034,00 atau 104,9% dari target yang sudah ditetapkan. Tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta terendah pada tahun 2009, yaitu sebesar 101.7%, namun demikian realisasi pemungutan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009. Hal ini karena Pemerintah Kota Surakarta menetapkan terget pemungutan yang tinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar

Rp

51.313.000.000,00

mampu

direalisasikan

sebesar

Rp

52.163.818.689,00. Namun demikian Pemerintah Kota Surakarta mampu melebihi target pemungutan Pajak Daerah pada semua tahun anggaran, dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efektif pada semua tahun anggaran. 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000

Target Pemungutan Pajak Daerah

20,000,000,000 10,000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 4.8 Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009

Pada grafik 4.8 bisa diketahui bahwa target pemungutan Pajak Daerah senantiasa meningkat dari tahun ke tahun berikutnya, tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp 51,313,000,000,00 dan terendah pada tahun 2004 sebesar Rp26,800,000,000,00. Meningkatnya target pemungutan Pajak Daerah setiap tahunnya, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk senantiasa commit to user meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, dengan demikian harapannya



Pendapatan Asli Daerah

meningkat dan mampu meningkatkan Pendapatan

Daerah yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk mendorong terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat Kota Surakarta. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis ratio dalam pemungutan Psajak Daerah Kota Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan 1. Berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efisien. Rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,6% dan efisiensi terendah pada tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Tingkat efisiensi terendah adalah 11,2% sehingga pada

tahun anggaran 2002-2009 masih di bawah 20%,

dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai produktivitas yang baik dalam mengelola pajak daerah karena dapat mencapai suatu target kinerja dengan pengggunaan sumberdaya dan biaya yang serendah-rendahnya.

2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan kondisi pada tingkat yang sudah efektif. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104.9% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 101.7%, rata-rata tingkat efektifitas tahun anggaran 2004-2009 adalah adalah 102,9%. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah fisien karena surealisasi pemungutan Pajak Daerah sudah mampu melebihi target pwmungutan yang sudah Bahkan Pemerintah Kota commit ditetapkan. to user



Surakarta menaikkan target pemungutan Pajak Daerah setiap tahun. Hal ini membuktikan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan

pendapatan

Pajak

Daerah

yang

harapnnya

mampu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

B. Implikasi 1. Berdasarkan hasil simpulan diatas, pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemungutan Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah yang lain sehingga bisa dijadikan dasar yang komprehensif dalam pengembilan kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 2. Pajak Daerah Kota Surakarta yang sudah dipungut secara efektif dan efisien perlu dipertahankan. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakuakan kajian tentang ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta.

C. Saran 1. Berdasarkan penelitian di atas, pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta adalah efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemerintah Kota Surakarta harus meningkatkan kinerja. Dengan merekrut pegawai yang benar-benar disiplin dan jujur dalam melaksanakan pemungutan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya pemungutannya. 2. Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan evaluasi terhadap

Peraturan

Daerah yang dijadikan payung hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pemerintah Kota Surakarta mampu dengan leluasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 3. Melakukan kajian penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah dan di publikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas berapa potensi, target, dan realisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. commit to user



4. Melakukan pengawasan ketat terhadap semua petugas atau pegawai yang di tugaskan memungut Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengurangi adanya kebocoran dana pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 5. Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang dipungut secara langsung dari masyarakat, maka Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan transparansi anggaran, sehingga masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.

commit to user

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

Recommend Documents