Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0172 pp. 77- 85
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SABANG 1)
Asnariza1, Abubakar Hamzah2, Nur Syechalad3 Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: This study is the field of public economics, entitled the analysis of the efficiency and effectiveness of revenue collection Sabang. The research objective was to assess the efficiency and effectiveness of revenue collection Sabang and elasticity to determine the level of revenue collection Sabang. The research was conducted in the city of Sabang. The data used is the annual period of 2005-2010. This study uses secondary data about the target and the realization of local revenue, economic growth as well as the cost of revenue collection as indicators in assessing the efficiency of revenue collection. Secondary data was obtained from Sabang in Figures supplied at the Central Statistics Agency (BPS) Sabang or other relevant agencies. Data analysis was performed using the ratio of efficiency and effectiveness and elasticity. The results explain the charges PAD in Sabang more efficient every year by the smaller expenditure as reflected in efficiency ratios. Charges PAD in Sabang are being implemented effectively each year with target achievement levels more than 100%. Except in 2005, the levy revenue has not been implemented effectively. Greatly impact economic development in increasing revenues PAD Sabang with positive elasticity coefficient value above 1%, except in 2009. PAD levy elasticity coefficient is negative in 2009 and more than 1%, meaning that economic development would impact on the declining acceptance of the PAD. Therefore, the government needs to establish object Sabang taxes and levies are more effective in the sense that more can give maximum benefit from the amount of the costs incurred. Sabang City government needs to develop a base of acceptance PAD-oriented economic growth that revenues PAD will always be elastic throughout the year Keywords: Revenue, Effectiveness and Efficiency. Abstrak: Penelitian ini merupakan bidang ilmu ekonomi publik yang berjudul tentang analisis efesiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan asli daerah Kota Sabang 2005-2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah Kota Sabang dan untuk mengetahui tingkat elastisita pemungutan pendapatan asli daerah Kota Sabang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sabang. Data yang digunakan adalah data kurun waktu tahunan dari tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan data skunder mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi serta biaya pungutan PAD sebagai indikator dalam mengukur tingkat efisiensi pungutan PAD. Data sekunder ini diperoleh dari Kota Sabang Dalam Angka yang disediakan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang atau instansi terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas dan elastisitas. Hasil penelitian menjelaskan pungutan PAD di Kota Sabang semakin efisien setiap tahunnya dengan pengeluaran biaya semakin kecil sebagaimana yang tergambar dari rasio efisiensi. Pungutan PAD di Kota Sabang sudah dilaksanakan secara efektif setiap tahun dengan tingkat pencapaian target lebih dari 100%. Kecuali tahun 2005, pungutan PAD belum dilaksanakan secara efektif. Perkembangan ekonomi sangat berdampak dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Sabang dengan nilai koefisien elastisitas positif di atas 1%, kecuali tahun 2009. Koefisien elastisitas pungutan PAD tahun 2009 adalah negatif dan lebih dari 1%, artinya perkembangan ekonomi akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan PAD. Untuk itu pemerintah Kota Sabang perlu menetapkan objek pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif dalam arti dapat memberi benefit yang lebih maksimal dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Pemerintah Kota Sabang perlu mengembangkan basis penerimaan PAD yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaan PAD akan selalu elastis sepanjang tahun Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas dan Efisiensi.
77 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tangganya di bidang pemerintahan, kecuali
PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya
kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
di singkat dengan PAD adalah salah satu sumber
pertahanan keamanan, peradilan, dan moneter.
penerimaan
APBD
Tuntutan
disamping
pos
yang
sangat
penerimaan
potensial
dari
Dana
reformasi
disegala
bidang
yang
didukung oleh adanya peran serta dan patisipasi
Perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang
masyarakat
sah. Dikatakan potensial karena sumber PAD
permasalahan pembangunan di daerah ini selama
berkembang secara dinamis sejalan dengan
beberapa tahun terakhir membawa dampak
perkembangan
dan
terhadap kesungguhan pemerintah Kota Sabang
kewenangan daerah dalam pemungutan PAD
dalam menggali sumber pendapatan daerah.
juga sangat kuat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu
ekonomi
wilayah
PAD merupakan ciri utama suatu daerah otonom mampu
menyelenggarakan
otonomi
daerahnya secara mandiri. Rasio kemandirian
sumber
dalam
penerimaan
menyikapi
potensial
berbagai
yang
dapat
dikembangkan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi daerah.
daerah tersebut sebagaimana yang dihitung dalam
Kota Sabang sebagai daerah pariwisata
rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah
alam terkemuka di Provinsi Aceh, memiliki ciri
merupakan
tingkat
dan potensi yang berbeda dengan daerah-daerah
desentralisasi fiskal suatu daerah. Namun peran
lainnya di Provinsi Aceh. Sektor pariwisata telah
PAD di daerah-daerah di Indonesia masih relatif
memberikan sumbangan yang berarti terhadap
rendah. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan
perkembangan PAD di daerah ini selama
daerah di tandai dengan tingginya kontrol pusat
bertahun-tahun. Namun perkembangan PAD
terhadap
daerah
Kota Sabang tidak terspektakuler yang di capai
menyebabkan rendahnya peran PAD dibanding
oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Masih
besarnya subsidi (grants) yang didrop dari pusat.
terbatasnya aktivitas dan perkembangan ekonomi
Artinya
dana
di daerah ini terutama yang tidak berkaitan
perimbangan dan bagi hasil dalam pembangunan
dengan sektor-sektor pariwisata adalah kondisi
daerah dibanding PAD, PAD hanya teralokasi
yang menyebabkan nilai PAD yang
untuk belanja daerah sebesar 30% di tingkat
oleh pemerintah Kota Sabang tidak mampu
provinsi dan 22% ditingkat kabupaten/kota
menyamai realisasi PAD di Kota Banda Aceh.
(Kuncoro, 2004:8).
Sementara Kota Banda Aceh sebagai pusat
indikator
proses
masih
utama
dari
pembangunan
lebih
besar
di
peran
pemerintahan Kota Sabang merupakan adalah salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Aceh yang diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan 67 -
semua
urusan
Volume 2, No. 4, November 2014
rumah
dan
berbagai dinamika
perdagangan
dipungut
memiliki
kegiatan ekonomi yang
berdampak terhadap besarnya pungutan PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan penelitian ini
Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
adalah :
1. Pajak Daerah
1. Untuk
mengetahui
peningkatan
PAD
2. Retribusi Daerah
terhadap APBD Kota Sabang
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
2. Menganalisis tingkat efesiensi dan efektivitas
yang dipisahkan
upaya pemungutan PAD di Kota Sabang
4. Lain-lain pendapatan asli daerah
3. Untuk mengetahui elastisistas pungutan PAD
yang sah (antara lain hasil penjualan
di Kota Sabang?
aset daerah dan jasa giro) Merujuk pada pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
TINJAUAN PUSTAKA
Aceh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah merupakan salah
terdiri atas:
satu komponen sumber penerimaan daerah,
1) pajak daerah;
disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi
2) retribusi daerah;
hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
bantuan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, serta pinjaman pemerintah. Penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang
dipergunakan
4) zakat, dan; 5) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
untuk
PAD sebagai bagian dari pendapatan
menutupi pengeluaran Anggaran Pengeluaran
daerah termuat dalam Undang-Undang No.32
Belanja
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri
Daerah
yang
dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal;
(APBD).
Menurut
Halim
(2004:67) pendapatan asli daerah adalah semua
dari:
penerimaan daerah yang berasal dari sumber
a. Hasil pajak daerah
ekonomi asli daerah. Sumber-sumber PAD
Menurut Undang-Undang No.34 tahun
menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari:
pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan
1) hasil pajak daerah;
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
2) hasil retribusi daerah;
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah
dapat
yang dipisahkan; dan
perundang-undangan
4) lain-lain PAD yang sah; Kemudian
Menurut
dipaksakan
pasal
berdasarkan yang
peraturan
berlaku
yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 26
Permendagri No.13 Tahun 2006 Pendapatan Asli
Pemda dan pengembangan daerah. Ciri-ciri pajak daerah antara lain :
Volume 2, No. 4, November 2014
- 68
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1. Diserahkan oleh negara kepada daerah sebagai sumber penerimaan daerah
a. Efisiensi Bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undangundang
perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai yang suatu kerja untuk
3. Dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan
mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan
undang-undang dan/atau peraturan hukum
bahwa semakin rendah hasil perbandingan antara
lainnya.
input dan output-nya berarti tingkat efisiensi
4. Hasil
pungutan
dipergunakan
untuk
semakin tinggi. Efisiensi adalah mengukur
membiayai penyelenggaraan urusan-urusan
bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk
rumah tangga daerah/ badan hukum publik.
menutup biaya memungut pajak bersangkutan
b. Hasil retribusi daerah
selain mencakup biaya langsung. daya guna juga
Menurut Undang-Undang No.34 tahun
memperhitungkan biaya tidak langsung bagi
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
kantor/instansi lain untuk memungut pajak.
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
Dengan demikian efisiensi dalam analisis ini
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu
diartikan sebagai perbandingan antara masukan
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oeh
(input) dengan keluaran (output) atau nisbah
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah dan
pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan
realisasi PAD (Devas, dkk (1989: 146 dalam
salah satu sumber penerimaan yang dapat
Munir et.al. (2004:166)
dipungut terus menerus mengingat pengeluaran
Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389)
pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin
dalam Munir et.al. (2004:166), efisiensi ukuran
dan anggaran pembangunan selalu meningkat.
berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika niengukur efisicni.
Efisiensi dan Efektifitas Efisiensi dan efektivitas adalah dua suatu
akan diketahui berapa banyak biaya yang
unsur yang penting dalam aspek yang berkaitan
ditanggung untuk rnencapai suatu output tertentu.
dengan
Ketika mengukur efektivitas akan diketahui
kinerja.
mengumpulkan
Dikaitkan Pendapatan
dengan Asli
upaya Daerah,
apakah investasi itu berguna
efektivitas merupakan hubungan antara realisasi
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13
PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan
Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara
Daerah yang keorganisasianya telah berubah
masukan dan keluaran, efisiensi merupakan
dalam berbagai versi. Hasil guna (efektivitas dan
ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang
efisiensi) menyangkut semua tahap administrasi
dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat
penerimaan PAD yang memerlukan biaya dalam
pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi
pemungutannya.
perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat
69 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tertentu.
4. Faktor dukungan kepada aparatur
Efisiensi juga mengandung beberapa
dan pelaksanaanya baik pimpinan
pengertian antara lain :
maupun masyarakat.
1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan
5. Faktor pimpinan dalam arti
dengan konsep masukan- keluaran
kemampuan untuk
(input-output)
mengkombinasikan keempat faktor
2. Efisiensi
pada
sektor
pelayanan
tersebut kedalam suatu usaha yang
masyarakat adalah suatu kegiatan
berdaya guna dan berhasil guna
yang dilakukan dengan pengorbanan
untuk mencapai sasaran yang
seminimal mungkin; atau dengan
dimaksud.
kata
lain
kegiatan
telah
Efisiensi dapat dilihat dari segi output
efisien
jika
(hasil) saja atau dari segi input (pengorbanan)
pelaksanaan pekerjaan tersebut telah
saja. Dan hasil segi output, efisiensi berorientasi
mencapai sasaran dengan biaya yang
pada
terendah atau dengan biaya minimal
pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada
diperoleh hasil yang diinginkan.
penghematan (Syamsi lbnu, 1991:12) dalam
dikerjakan
suatu secara
3. Efisiensi
produktivitas,
sedangkan
dari
segi
penyelenggaraan
Halim (2004:166). Selanjutnya dalam mengukur
pemerintahan daerah dapat dicapai
efisiensi dapat dilakukan tanpa tolok ukur atau
dengan
dengan tolok ukur.
memperhatikan
aspek
hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah memanfaatkan
daerah
1. Tanpa tolok ukur dilihat dan:
dengan
potensi
a. Segi hasil, apabila dengan
dan
pengorbanan yang sama
keanekaragaman suatu daerah. Faktor penentu efisiensi adalah : 1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. 2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-
mencapai hasil yang lebih tinggi. No 1 2 3 4 5
Persentase kinerja 100% ke atas 90%-100% 80%-90% 60%-80% Di bawah 60%
Kriteria Tidak efisien Kurang efisien Cukup efisien Efisien Sangat Efisien
b. Segi pengorbanan, apabila
jabatan baik itu struktural maupun
dengan hasil yang sama semakin
fungsional.
sedikit pengorbanannya.
3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja,
2. Dengan tolak ukur: a. Segi hasil, apabila
maupun sumber daya fisik seperti
membandingkan antara hasil nil
peralatan kerja, tempat bekerja serta
yang dicapai seseorang dengan
dana keuangan.
hasil standar minimumnya. Volume 2, No. 4, November 2014
- 70
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala b. Segi pengorbanan, apabila
hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus
membandingkan pengorbanan nil
keuangan daerah haruslah sedemikian rupa,
yang diberikan seseorang dengan
sehingga/
standar pengorbanan maksimum.
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai
Dan uraian di atas jika dikaitkan dengan
tujuan
memungkinkan
pemerintah
denga
program
biaya
dapat
serendah-
penenimaan PAD, maka dapat disimpulkan
rendalmya dan dalam waktu yang secepat-
bahwa efisiensi menyangkut:
cepatnya
a. Ketetapan/cara untuk mengelola
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
PAD tanpa adanya pemborosan biaya b. Kemampuan menjalankan tugas
adalah
pencapaian
hasil
yaitu dengan cara membandingkan keluaran
c. Penggunaan jumlah bahan/tenaga yang sesuai dengan standar yang
dengan hasil. Efektivitas adalah suatu keadaan yang tenjadi
telah ditetapkan.
sebagai
d. Perbandingan antara input dan output dalam suatu proses hal
efektivitas
program dengan target yang telah ditetapkan,
pemungutan PAD dengan baik.
Dalam
2006,
akibat
yang
dikehendaki.
Kalau
seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya,
pungutan
PAD,
yang
maka
orang
itu
dikatakan
efektif
bila
dimaksud input yaitu biaya, sarana, tenaga dan
menimbulkan akibat atau mempunyai maksud
canal teknik, sedangkan output adalah nilai
sebagaimana yang dikehendakinya. (The Liang
realisasi penerimaan PAD.
Gie, 1997:108) dalam Halim (2004:166).
Kriteria
dalam
mengetahui
tingkat
efisiensi ekonomi menurut Munir et.al. (2004:49) adalah:
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
c. Efektifitas
1. Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan
Kota Sabang diperkirakan sudah kuat
tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik,
2. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif
di Kota Sabang diperkirakan sudah efisiensi
bilamana
dan efektif.
kegiatan
dimaksud
mempunyai
pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediann layanan publik, yang tidak lain merupakan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya (Munir et.al. 2004:43). Devas, dkk. (1989: 279) dalam Munir et.al. (2004:43) menyatakan bahwa efektivitas adalah 71 -
Volume 2, No. 4, November 2014
3. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sabang bersifat elastis.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala METODE PENELITIAN
METODE DAN MODEL ANALISIS Metode
SUMBER DAN JENIS DATA Penelitian ini menggunakan data skunder
yang
digunakan
dalam
menganalisis data hasil penelitian ini adalah
mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli
sebagai berikut :
Daerah, pertumbuhan ekonomi
1. Metode deskriptif, meliputi penyajian dan
pungutan
PAD
sebagai
serta biaya
indikator
dalam
penyusunan data yang ada ke dalam tabel-
mengukur tingkat efisiensi pungutan PAD. Data
tabel
sekunder ini diperoleh dari Kota Sabang Dalam
dianalisis langsung tentang keadaan efesiensi
Angka yang disediakan pada Badan Pusat
dan efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota
Statistik (BPS) Kota Sabang atau instansi terkait
Sabang.
lainnya
sebagai
bahan
informasi
untuk
2. Metode kuantitatif, yaitu data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan model
BATASAN OPERASIONAL VARIABEL Untuk menghindari berbeda,
maka
penafsiran
diperlukan
uraian
yang ringkas
mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini,
Tahun
2006
dampak
perkembangan
ekonomi
sangat
dominan
mempengaruhi
kenaikan PAD di Kota Sabang dengan nilai
yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber
penerimaan
daerah
kabupaten/kota yang terdiri empat kelompok utama, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dari
analisis.
Dinas-dinas
dan
penerimaan
lain-
elastisitas 32,67% atau lebih tinggi dari tahun lainnya. Nilai ini menjelaskan bahwa jika terjadinya kenaikan PAD sebesar 1% akan berdampak naiknya nilai PAD 32,67%. Sementara tahun 2009 nilai elastisitas pungutan PAD di peroleh negative dan lebih dari 1% yaitu sebesar -27.08. Nilai ini
lainnya. 2. Efesiensi atau daya guna (=E) adalah suatu
menjelaskan bahwa jika terjadinya kenaikan
rasionalitas atau perbandingan terbaik antara
PAD sebesar 1% akan berdampak terhadap
hasil yang dicapai atau Output (=O) dengan
menurunnya nilai PAD dalam tingkat yang
kegiatan yang dilakukan serta sumber-
lebih besar yaitu >1%.
sumber dan waktu (=K+S+W) atau Input (=I) PENUTUP
yang dipergunakan. 3. Efektivitas
atau
berhasil
guna,
artinya
kegiatan yang dilakukan telah mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
KESIMPULAN 1. Pungutan PAD di Kota Sabang semakin efisien
setiap
tahunnya
dengan
biaya
pungutan yang semakin kecil sebagaimana tergambar pada rasio efisiensi.
Volume 2, No. 4, November 2014
- 72
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2. Pungutan PAD di Kota Sabang sudah dilaksanakan secara efektif setiap tahun dengan tingkat pencapaian target lebih dari 100%. Kecuali tahun 2005 pungutan PAD di Kota Sabang belum dilaksanakan secara efektif. 3. Perkembangan ekonomi sangat berdampak dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Sabang dengan nilai koefisien elastisitas positif dan >1%, kecuali tahun 2009. Tahun 2009 adalah
koefisien elastisitas pungutan PAD negatif
dan
>1%,
artinya
perkembangan ekonomi akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan PAD.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, J. (1998), Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur, DKI Jakarta, Disertasi, UGM, Jakarta. Asnawi. (1999). Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Tesis, Tidak dipublikasikan. Azhari. (1996). Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Sebagai Upaya Pengisisan Otonomi. Tesis, Tidak dipublikasikan. Elmi, B. (2002), Keuangan Pemerintah Daerah Otonom, UI-Press, Jakarta. Halim, A. (2004), Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
SARAN 1. Dalam melakukan kebijakan ekstensifikasi, pemerintah daerah perlu menetapkan objek pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif dalam arti dapat memberi benefit yang lebih maksimal dari jumlah biaya yang dikeluarkan. 2. Pemerintah daerah perlu menetapkan target pencapaian PAD yang lebih rasional serta
Halim, A. (2004), Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKN, Jakarta. Ichsan, Chairul, dan Efendi, R. (1995). Strategi Pengembangan PAD Kodya Sabang Dalam Memperkokoh Kerja Sama Indonesia – Malaysia menyukseskan IMT-GT menjelang tahun 2000. FE – Unsyiah dan Fakulti Keperguruan Perniagaan UKM- Malaysia.
perlu memberikan tindakan hukum secara jelas
dalam
pungutan
PAD
sehingga
pungutan PAD dapat tercapai secara lebih efektif. 3. Pemerintah
Kota
Sabang
perlu
mengembangkan basis penerimaan PAD yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaan PAD akan selalu elastis sepanjang tahun.
Mudrajat
Kuncoro (2004) Otonomi Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo dan Makhfatih. (2000). “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mangelang”, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupatena Magelang dengan Pusat antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Munir, D. (2004) Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta.
73 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Musgrave, Richard A, dan Musgrave, P.B. (1991). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta. Solichin,
A. W. (1997). Hukum Pajak Internasional Indonesia : Perkembangan dan Pengaruh, PT Eresco, Bandung.
Volume 2, No. 4, November 2014
- 74
