[ 9.01.01 ]
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN SEBAGAI SARANA MENGATASI KERAWANAN PANGAN Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU Djamilus, S.H., M.H. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H Sri Sedjati, S.H, M.H Donny Michael, S.H
Kementerian Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
2012
LATAR BELAKANG
•
Kondisi yang menjadi latar belakang kegiatan litbangyasa Usaha mengatasi kerawanan pangan merupakan misi negara, terutama negara berkembang dalam mewujudkan pembangunan, terutama dalam rangka otonomi daerah, terus menerus, secara adil, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945 melalui ketersediaan pangan sumber daya lokal. Pelaksanaannya didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, agar berjalan secara tertib.
•
Kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan yang perlu dipenuhi Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat dalam rangka pembentukan hukum.
•
Kebutuhan metode – peralatan teknologi yang perlu dipenuhi Normatif Empiris yang dianalisis secara deskriptif analitik
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
1
PERMASALAHAN
Pertanyaan Penelitian yang menjadi litbangyasa
pijakan perlunya kegiatan
1. Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan masih berfungsi sebagai sarana mengatasi kerawanan pangan untuk mensejahterakan rakyat? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan? 3. Apa hambatan, dan kendala yang dihadapi pemerintah, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan?
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
2
METODOLOGI
• Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup penelitian mencakup efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagai sarana mengatasi kerawanan pangan untuk mensejahterakan rakyat apakah sudah perlu diubah dengan aturan baru. Selanjutnya tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan, serta hambatan, dan kendala yang dihadapi pemerintah, termasuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan. • Fokus Kegiatan Fungsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagai sarana mengatasi kerawanan pangan untuk mensejahterakan rakyat, kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan, dan hambatan serta kendala yang dihadapi pemerintah, juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan. Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
3
METODOLOGI
• Desain Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif – analitik. Penelitian yang bersifat deskriptif pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.
• Tahapan – Metode Pelaksanaan Kegiatan Wawancara, observasi lapangan serta Focus Group Discusion (FGD). Wawancara dan FGD dilakukan dengan berbagai pihak terutama dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Provinsi, Bulog. Di dua daerah (Maluku dan DIY). Dari hasil wawancara dan FGD dapat disimpulkan mengenai arah kedepan untuk mengetahui efektivitas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam mengatasi kerawanan pangan di wilayah Indonesia.
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
4
METODOLOGI
• Perkembangan dan Hasil Kegiatan Tim melakukan pengumpulan data lapangan ke Provinsi Maluku dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanakan UU No.7/1996 tentang Pangan, kebijakan pemerintah daerah tentang sumber daya lokal sebagai pangan serta kendala dan hambatan serta upaya mengatasinya. Upaya yang dilakukan, sudah mencapai keberhasilan walau hanya secara minim. Indikasi atas upaya pemerintah mencapai, antara lain: Di Provinsi Maluku (Ambon), diambil kesimpulan bahwa : 12% setiap bulan masyarakat sudah membudaya memanfaatkan sagu sebagai sumber daya lokal untuk pangan, serta 8 (delapan) wilayah dijadikan focus tanaman pangan berupa tanaman di tanah kering dan basah. Tersusunnya indikator tersebut diperoleh melalui wawancara dengan para pejabat Badan Pangan, dan yang dari Badan Pengkajian Pertanian Pangan. Tim melakukan pembahasan Draft Laporan Akhir, dengan para Ahli Pangan di Prop Maluku/Ambon, Pejabat Badan Pangan Ambon, BPTP, dan LSM Peduli Pangan, dan Sosialisasi data yang diperoleh, dan ditemukan data baru terkait dengan pembentukan RUU Pangan yang memasukan dalam salah satu Pasal tentang prosentase sumber daya lokal pangan. Terkait dengan hal ini usul Tim Ahli Pangan agar ketentuan tsb dihilangkan agar pemanfaatan sumber daya lokal lebih ditingkatkan.
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
5
SINERGI KOORDINASI
•
Lingkup dan bentuk koordinasi yang dilakukan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam visi dan misi, serta strategi dalam kebijakan wilayah menangani kerawanan pangan melalui sumber daya lokal. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan serta apa hambatan, kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan.
•
Nama lembaga yang diajak koordinasi Badan Ketahanan Pangan, Badan Pengkajian Pertanian Pangan, Tim Ahli Pangan, dan Bulog Maluku (Ambon) dan DIY
•
Strategi pelaksanaan koordinasi Komunikasi melalui sarana elektronik, surat menyurat, dan pertemuan.
•
Signifikansi capaian koordinasi yang dilakukan Respon yang baik, membuka diri untuk koordinasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan pemberian data yang akurat, memberikan saran-saran untuk perubahan UU nomor 7/1996 tentang Pangan.
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
6
PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN
• Kerangka dan strategi pemanfaatan hasil kegiatan Kesepakatan antara instansi yang terkait pangan untuk menerapkan sumber daya lokal sebagai pangan lokal, serta tercapainya perkembangan pemanfaatan adanya 12% setiap bulan masyarakat sudah membudaya memanfaatkan sagu sebagai sumber daya lokal untuk pangan.
• Wujud - bentuk pemanfaatan hasil kegiatan Jurnal , laporan penelitian serta usulan perubahan UU No.7/1996 tentang Pangan
• Data (jumlah dan demografi) pihak yang memanfaatkan hasil kegiatan Stakeholder terkait dengan pangan
• Signifikansi pemanfaatan kegiatan
yang dirasakan pihak penerima manfaat hasil
Pemahaman tentang manfaat ketahanan pangan bagi keberlanjutan kehidupan, dan bagi pemangku jabatan, dengan diubahnya UU No.7/1996 tentang Pangan melaksanakan tanggung jawabnya secara tertib Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
7
POTENSI PENGEMBANGAN KE DEPAN
•
Rancangan Pengembangan ke depan Aset yang digunakan dalam penelitian ini seperti: buku-buku referensi pendukung penelitian, flashdisk, alat tulis dan lain-lain, akan dipergunakan untuk kegiatan selanjutnya. Hasil penelitian ini akan di jilid dalam bentuk buku dan akan dipublikasikan.
•
Strategi Pengembangan ke depan Strategi pemanfaatan ditujukan kepada instansi yang terkait dengan kebijakan pangan.
•
Tahapan Pengembangan ke depan
Potensi pengembangan kedepan diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya menghasilkan laporan penelitian tetapi menghasilkan suatu rekomendasi kepada instansi terkait, a. Kerangka Pengembangan Ke Depan Kerangka pengembangan ke depan adalah dengan hasil penelitian ini, Tim akan menyerahkan data-data yang diperoleh pada pihak DPR dalam rangka menunjang penyusunan RUU Pangan. Selain itu juga tim akan menyerahkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk dijadikan bahan dokumentasi. b. Strategi Pengembangan Ke Depan Strategi pengembangan ke depan adalah laporan ini akan dimasukan kedalam jurnal hukum. Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
8
FOTO KEGIATAN
FOTO KEGIATAN •Foto Koordinasi dengan pihak terkait
Diskusi dengan Direktur Pangan Kementerian Pertanian
Koordinasi dengan Staf Ahli Pangan di Prov. Maluku
Koordinasi di Bulog Prov. Maluku
Koordinasi dengan Kepala Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Prov. DI Yogyakarta
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
Koordinasi dengan Badan Ketahanan Prov. Maluku (Ambon)
Koordinasi dengan Bulog di Prov. DI Yogyakarta 9
FOTO KEGIATAN
FOTO KEGIATAN •Foto Pelaksanaan dan Hasil kegiatan
Pembahasan Draft Laporan Akhir
•Foto Pemanfaatan Hasil Kegiatan – Sosialisasi – Pelatihan
Sosialisasi Laporan Akhir di Prov. Maluku
Tim Pelaksana Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 2012
10
TERIMA KASIH Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU Djamilus, S.H., M.H. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H Sri Sedjati, S.H, M.H Donny Michael, S.H
