EDITOR: EMRUS SIHOMBING KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

EDITOR: EMRUS SIHOMBING

KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI TAHUN 2016

KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI Penyunting Ahli: Emrus Sihombing Penyunting: Tim Balai Pustaka Penata Letak: Tim Balai Pustaka Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein Cetakan Kesatu, 2016 @Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Diterbitkan oleh Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) Jalan Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur 13140 Tel. (021) 8583369. Faks. 8583369 Website: http://www.balaipustaka.co.id 384 Keamanan dan Jaminan Hak Pemda di Bidang Telekomunikasi/Prayudi. – cet. ke- 1 – Jakarta: Balai Pustaka, 2016. x, 184 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. 6654) 1. Keamanan dan Jaminan Hak Pemda di Bidang Telekomunikasi

EAN 978-602-260-100-5

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keamanan dan Jaminan Hak Pemda di Bidang Telekomunikasi

PENGANTAR PENYUNTING AKSELARASI PERUBAHAN DAERAH DENGAN OPTIMALISASI TELEKOMUNIKIASI

Sejak dulu hingga kapanpun, komunikasi menjadi titik sentral dalam menciptakan perubahan, moderniasi pembangunan, transparansi birokrasi pelayanan publik dan bahkan mengkonstruksi kebudayaan manusia dari waktu ke waktu. Sebab dengan komunikasi, sesama manusia berinteraksi berupa pertukaran ide, gagasan, pandangan, nilai, keyakinan, gaya, pengetahuan, informasi, inovasi, perilaku, ideologi dan sebagainya. Oleh karena itu, jika ingin mengakselarasi kemajuan suatu komunitas masyarakat tertentu, maka proses komunikasi antar manusia mutlak dikelola dengan strategi prima sehingga dipastikan mampu menciptakan suasana kondusif melakukan perubahan dan moderniasi pembangunan di berbagai bidang. Pada akhirnya mewujudkan kehidupan umat manusia beradab. Menurut hemat saya, bahkan boleh jadi sudah merupakan aksioma sebagai pandangan takterbantahkan, bahwa fungsi komunikasi berada pada posisi sentral dari seluruh proses perubahan, kemajuan dan modernisasi pembangunan masyarakat baik di desa, kabupaten/kota, provinsi, negara, benua, bahkan sejagat raya.

Fungsi strategis komunikasi tersebut, dapat memunculkan pertanyaan mendasar yang menggugah pikiran. Mengapa perubahan dan modernisasi pembangunan di berbagai komunitas suatu masyarakat tidak sama. Bahkan seakan saling “membangun tembok” interaksi komunikasi antar komunitas yang satu dengan yang lain. Inklusivitas komunikasi di antara sesama tak terhindarkan. Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang sangat tajam antara komunitas satu dengan lain. Singkatnya, itu semua karena “terisolasinya” interaksi komunikasi manusia antar kumunitas. iii


Pengertian komunikasi antar komunitas dalam pandangan ini dapat “dipotret” dalam tiga kategori yaitu perspektif geografis, juridiksi dan struktur-kultur. Perspektif geografis, relasi komunikasi manusia dibatasi oleh geografis (interbenua dan interpulau). Perspektif juridiksi, relasi komunikasi manusia dibatasi oleh territorial juridiksi (internegara, inter provinsi, interkabupaten/kota, hingga interdesa). Sedangkan perspektif struktur-kultur, relasi komunikasi manusia dibatasi oleh posisi serta peran tertentu (komunikasi interelit, interbirokrat, inter rakyat).

Khusus pada perspektif struktur-kultur, relasi komunikasi manusia dibatasi atas dasar posisi serta peran. Relasi komunikasi seperti itu acap kali terjadi dalam pelayanan publik oleh para birokrat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, birokrat di satu sisi dan publik di sisi lain, sehingga terjadi ketengangan antara birokrat versus publik. Mereka “berhadap-hadapan” yang berpotensi memicu konflik atau transaksional. Relasi komunikasi antar birokrat dengan publik belum cair (transparan). Sekalipun UU tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin, kenyataan menunjukkan masih banyak hakhak publik belum dikelola secara baik dan terbuka. Hal ini dipastikan menimbulkan pelayanan publik berbiaya tinggi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan temuan teknologi dalam bidang komunikasi mengubah pola komunikasi dari relasi komunikasi manusia terisolasi (eksklusif) pada komunitas tertentu, telah berubah menjadi relasi komunikasi menembus ruang dan waktu (inklusif). Tidak ada lagi embarkasi komunikasi atas dasar geografis, juridiksi, dan struktur-kultur. Penghambat arus relasi komunikasi manusia telah “dihancurkan”.Saat ini jaringan relasi komunikasi manusia sangat interaktif, dinamis dan cair antar komunitas masyarakat dan atau individu di seantero dunia dalam hitungan detik. Dengan teknologi komunikasi ini pertukaran pengetahuan dan informasi dalam segala bidang sudah mengglobal secara cepat dan masif. Pengetahuan dan informasi bersifat lokal (daerah) sudah masuk kerana global. Perbincangan pelayanan birokrasi di suatu daerah kabupaten Boven Digoel di Papua, misalnya, bisa menyebar massif dan cepat ke seluruh ruang-ruang komunikasi sosial. Realitas ini sangat iv


menguntungkan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan atas negara karena dapat mempersempit atau bahkan menghilangkan ruang “dusta” bagi para penyelenggara birokrasi di tanah air.

Sejalan dengan hal di atas, pada bagian epilog yang disajikan dalam buku ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dalam konteks pemerintahan daerah yang baik mampu mewujudkan konsep desentralisasi pemerintahan lewat otonomi daerah telah menciptakan keleluasaan secara terbuka bagi pemerintah daerah untuk meng-upgrade kualitas layanan publik di daerahnya. Penyelenggaran telekomunikasi yang baik juga akan membuat syarat pelayanan publik yang setara dapat terpenuhi karena penyelenggaraan telekomunikasi menyetarakan seluruh pengguna menjadi terpenuhi karena telekomunikasi sifatnya egaliter.

Oleh karena itu, penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus ditangani holistik serta professional dari aspek teknologi, sosial ekonomi, perangkat hukum yang meyertainya dan membenahi karakter birokrat yang ada di “belakang” pengoperasian teknologi tersebut. Dengan demikian, pengoperasian telekomunikasi dalam rangka mewujudkan modernisasi pembangunan di seluruh daerah di seluruh Indonesia akan lebih dirasakan manfaatnya bagi kemajuan rakyat setempat dari berbagai aspek kehidapan. Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, sebuah tim peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI melakukan pengkajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengugkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Tim tersebut terdiri dari empat peneliti senior. Petama, Prayudi, Peneliti Kepakaran Politik Pemerintahan Indonesia. Kedua, HandriniArdiyanti, Peneliti Kepakaran Komunikasi. Ketiga, Ahmad Budiman, Peneliti Kepakaran Komunikasi Politik. Keempat, Aryojati Ardipandanto, Peneliti Kepakaran Ilmu Politik. Mereka semua dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan, DPR-RI.

v


Sebagai produk hasil penelitian, isi buku ini sangat kontributif dalam pengembangan dan penggunaan telekomunikasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebab uraian memuat empat bagian utama yang saling terintegrasi. Bagian pertama, membahas fungsi telekomunikasi sebagai bagian dari agenda pembangunan politik. Bagian kedua, mengurai tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah daerah dari telaah komunikasi. Bagian ketiga, “membongkar” urgensi sistem keamanan telekomunikasi bagi peningkatan kualitas komunikasi organisasi pemerintahan daerah. Bagian keempat, melihat perspektif kebijakan politik pada keamanan dan jaminan hak Pemda dalam telekomunikasi. Oleh sebab itu, karya ini sangat bermanfaat dalam membuat rancang bangun sistem telekomunikasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik dalam bentuk produk UU, action plan, hingga penyusunan ukuran evaluasi. Saya sangat bangga dengan karya ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada semua anggota tim. Jakarta, 22 Juli 2016 Emrus Sihombing Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan

vi


DAFTAR ISI PENGANTAR PENYUNTING....................................................................... iii DAFTAR ISI.................................................................................................... vii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR................................................................. viii PROLOG.......................................................................................................... 1 BAGIAN PERTAMA FUNGSI TELEKOMUNIKASI PEMDA SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA PEMBANGUNAN POLITIK............................................ 11 Oleh: Prayudi A. Peta Kondisi Riil................................................................................................ 11 B. Identifikasi Masalah........................................................................................ 13 C. Pembangunan Politik..................................................................................... 17 D. Fungsi Telekomunikasi Pemda................................................................... 21 1. Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur............................................... 21 2. Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung............................ 35 E Telekomunikasi dalam Agenda Pembangunan Politik..................... 44 1. Konteks Demokrasi Lokal.................................................................... 44 2. Wawasan Kebangsaan Integrasi Nasional.................................... 47 3. Kendala dan Upaya yang Dilakukan................................................ 48 F. Penutup................................................................................................................ 54 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 58

vii


BAGIAN KEDUA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI OLEH PEMERINTAH DAERAH: SEBUAH TELAAH KOMUNIKASI................................................................................................ 61 Oleh: Handrini Ardiyanti A. B.

Perkembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia: Sebuah Latar Belakang Kebijakan Penyelenggaraan Telekomunikasi ................................................................................................ 63 Difusi Inovasi: Sebuah Pendekatan Konseptual Dalam Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan Telekomunikasi........... 70 C. Pengaturan Organisasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah................................................................... 73 D. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penyelenggaraan Urusan oleh Pemda......................................................................................... 76 E. Tata Kelola Penyelenggaraan Telekomunikasi oleh Pemkot Surabaya.................................................................................... 78 F. Tata Kelola Penyelenggaraan Telekomunikasi Kabupaten Bangka.................................................................................................................. 88 G. Difusi Inovasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi di Pemda Surabaya.......................................................................................... 94 H. Difusi Inovasi Dalam Penyelenggaran Telekomunikasi di Pemda Bangka ............................................................................................. 96 I. Penutup................................................................................................................ 97 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 99

BAGIAN KETIGA URGENSI SISTEM KEAMANAN TELEKOMUNIKASI BAGI PENINGKATAN KUALITAS KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH..................................................... 101 Oleh: Ahmad Budiman A. Perkembangan Telekomunikasi................................................................. 105 B. Komunikasi Organisasi Pemda................................................................... 109 1. Komunikasi Organisasi......................................................................... 109 2. Pengembangan Telekomunikasi....................................................... 113 3. Aspek Keamanan..................................................................................... 116 viii


C. Penyelenggaraan Telekomuniasi Pemda................................................ 120 1. Kota Surabaya........................................................................................... 120 2. Kabupaten Bangka ................................................................................. 124 D. Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi.......................................... 127 E. Penutup................................................................................................................ 135 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 137 BAGIAN KEEMPAT PERSPEKTIF KEBIJAKAN POLITIK PADA KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DALAM TELEKOMUNIKASI................. 137 Oleh: Aryojati Ardipandanto 1. Pentingnya Kebijakan Politik untuk Mengembangkan ................... 141 Telekomunikasi................................................................................................. 141 2. Pemahaman tentang Kebijakan Politik................................................... 144 3. Fakta-fakta di Kota Surabaya dan Kabupaten Bangka..................... 152 4. Political Will dan Kebijakan Politik Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Telekomunikasi.............................................. 163 5. Kesimpulan......................................................................................................... 168 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 131 EPILOG ........................................................................................................... 169 INDEKS ........................................................................................................... 177 PROFIL PENULIS.......................................................................................... 181

ix


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR BAGIAN KEDUA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI OLEH PEMERINTAH DAERAH: SEBUAH TELAAH KOMUNIKASI Oleh: Handrini Ardiyanti Struktur Organisai Penyelenggaraan Telekomunikasi/ICT.................... 75 Tabel Hasil Studi Lauren Hamilton Edwards tentang Berbagai Faktor yang Berpengaruh dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemda.................................................................................................................. 105 BAGIAN KETIGA URGENSI SISTEM KEAMANAN TELEKOMUNIKASI BAGI PENINGKATAN KUALITAS KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Oleh: Ahmad Budiman Gambar 1 Blok Telekomunikasi Sederhana............................................... 113 Gambar 2 Sub Sistem Telekomunikasi......................................................... 114

x


PROLOG “KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI” A. Kondisi Ideal

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengartikan telekomunikasi sebagai setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Hal ini beranjak dari dasar pertimbangan filosofis, bahwa pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan filosofis ini menjadi dasar dari kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pada sisi yang lain pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu

1


dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Upaya untuk melakukan penataan dan sekaligus pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi, memang memerlukan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Bisa berasal dari bagaimana sistem telekomunikasi itu bekerja, atau dari sisi regulator telekomunikasi, atau dari perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, atau juga dari sisi bagaimana dampak bagi pengguna telekomunikasi. Ke semua sudut pandang tersebut, pada akhirnya bermuara kepada bagaimana telekomunikasi mendatangkan kemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagai tujuan dari kegiatan dan pemerataan pembangunan nasional. Upaya untuk mewujudkan kemanfaatan bagi sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat, menjadi tanggung jawab dari Pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menyediakan sekaligus juga menyelenggarakan telekomunikasi bagi masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi juga memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, terutama dalam memperlancar kegiatan pemerintahan.

Salah satu aspek yang menjadi prioritas dari kegiatan pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu mengembangkan masyarakat informasi. Ciri utama dari masyarakat informasi adalah adanya kebiasaan untuk mengakses dan/atau bertukar informasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha sehari-hari. Artinya, pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk membangun masyarakat informasi utamanya dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, agar semua pengguna merasakan nyaman dalam menggunakannya, maka kualitas konektifitas (quality) dan 2


keamanan (security) harus terjamin. Apalagi bila telekomunikasi dikaitkan dengan keharusan pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah (Pemda) melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sehubungan hal itu, UU No. 23 Tahun 2014 antara lain memuat tentang urusan pemerintahan dibagi ke dalam tiga bentuknya, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Khusus menyangkut urusan di bidang telekomunikasi, kiranya dapat digolongkan ke dalam bentuk urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (2) huruf (j), yang disebut sebagai di bidang “komunikasi dan informatika”. Urusan ini tergolong sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berbeda dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat, maka dalam tataran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tidak wajib mengacu pada SPM dari provinsi. Meskipun terdapat perbedaan pada karakter urusan pemerintahan wajib itu, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak, keduanya sama-sama menentukan pembagian urusan konkuren antara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah berdasarkan skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan dimaksud. Meskipun masingmasing urusan pemerintahan tidak bersifat hierarki, tetapi satu sama lain tetap mempunyai hubungannya berdasarkan SPM yang dibuat oleh Pusat. Hal mendasar sehubungan pembagian urusan pemerintahan ini, maka riset tentang peran Pemda dalam pemanfaatan sarana telekomunikasi terkait kepentingan pembangunan politik pada tataran integrasi nasional adalah perlu dibedakan antara konteksnya di bidang keamanan itu sendiri yang lebih diletakkan pada bidang komunikasi dan informatika sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Artinya,

3


hal itu sama sekali bukan bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat absolut yaitu di bidang keamanan yang sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat.

B. Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi yang juga dilaksanakan oleh Pemda dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan dengan berasaskan kepada kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Artinya, pengembangan jaringan telekomunikasi perlu diarahkan sesuai dengan konsep pengembangan dan tantangan pelayanan publik, serta dinamika pembangunan yang dilakukan oleh Pemda. Peranan dan fungsi telekomunikasi ke depan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang proses kegiatan pembangunan daerah, selain berfungsi untuk sarana komunikasi antara masyarakat sehingga dapat meningkatkan aktivitas kegiatan sehari-hari. Bagi Pemda, dasar atas pemanfaatan instrumen telekomunikasi saat ini semakin kuat, sejalan dengan penguatan perannya terhadap dua aspek mendasar dari kinerja pemerintahan, yaitu antara kepentingan nasional di daerah di satu sisi dan kepentingan lokal itu sendiri di dalam konteks peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya dan jajaran birokrasi pemerintahan beserta segenap stake holder yang terlibat. Beberapa kewajiban dari Pemda terkait pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 sangat kuat menunjukkan adanya peluang dan sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemda untuk memanfaatkan instrumen telekomunikasi bagi pembangunan politik dalam konteks penguatan fundamental integrasi nasional. 4


Ketentuan di atas dituangkan dalam Bab XII di UU No. 23 Tahun 2014 dalam rangka manajemen pelayanan publik yang meliputi proses pelaksanananya di lapangan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan manajemen pelayanan publik tersebut, Pemda memiliki kewenangan untuk membentuk semacam forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Artinya, forum itu lebih bersifat temporer dan bukan bersifat berkesinambungan, sesuai kondisi yang ada. Tetapi, ketika kondisi yang ada kondusif, Pemda dapat melakukannnya secara permanen. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan Pemda terkait manajemen pelayanan publik semakin diperkuat, mengingat apabila dipandang perlu dan memungkinkan untuk dilakukan oleh dirinya, Pemda dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan layanan umum daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD bersangkutan yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki karakteristik yang fleksibel dalam pola pengelolaan keuangannya yang dalam hal ini adalah dapat dikategorikan sebagai dikecualikan dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sehingga, Pemda jelas memiliki ruang otonom kewenangan yang sangat luas untuk mengelolanya melalui lembaga badan layanan umum dalam rangka kepentingan pelayanan publik di daerahnya. Sesuai dengan kewenangan pengelolaan di bidang informasi tersebut, sekali lagi hanya terkait pengelolaan informasi semata, bukan pada unsur pelayanan publik lainnya, Pemda wajib mengumumkannya kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi tersebut

5


dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemda bagi masyarakat. Maklumat pelayanan publik harus dipandang dalam kerangka peranan Pemda untuk kepentingan pembangunan politik yaitu pada konteks penguatan integrasi nasional secara demokratis di daerah. Artinya, penempatan instrumen bagi jaminan hak Pemda menggunakan sarana telekomunikasi diletakkan dalam wawasan yang lebih luas bagi kepentingan nasional di daerah dan sekaligus bagi keberlangsungan otonomi daerah, yang bukan lagi sekadar terpaku pada masalah-masalah mikro menyangkut kebutuhan dan tuntutan kelompok atau segelintir individu di wilayah lokal atau sub-lokal semata. Apalagi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda ditegaskan bahwa Maklumat Pelayanan Publik yang diidentifikasi dan diolah lebih lanjut dari unsur-unsur informasi bagi publik tersebut merupakan dasar bagi Pemda untuk menjalankan perannya di bidang pemerintahan dan pembangunan di daerah setempat. Sehingga, maklumat pelayanan publik merupakan pernyataan kesanggupan Pemda dalam menyelenggarakannya di setiap tahapan kebijakan, yaitu mulai di tingkat formulasi, proses pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi dari pelaksanaan yang sudah dilakukannya. Telekomunikasi saat ini sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, jasa dan pemerintahan. Arahan pengembangan telekomunikasi diutamakan pada pusat-pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat, di mana antarpusat pelayanan tersebut akan terkoneksi dengan baik sehingga dapat membantu fungsinya masing-masing. Buku ini menjadi menarik untuk dibaca dan dipahami isinya, mengingat substansinya memaparkan penyelenggaraan telekomunikasi oleh pemerintah daerah dari berbagai sudut pandang. Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi Pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam 6


konteks pembangunan politik, ruang otonomi daerah tidak lagi terpaku dalam skala makro provinsi dan antar-provinsi yang menaunginya, tetapi hal ini juga mengartikulasikan skala mikro di tingkat kabupaten/kota dan bahkan hingga tingkat desa dalam menjalankan fungsi telekomunikasi. Artikulasi skala mikro lokal dalam pelaksanaan fungsi telekomunikasi Pemda, menempatkan semakin dekatnya hubungan aparat dengan masyarakat menyangkut segala hak dan kewajibannya. Tulisan kedua mengungkap permasalahan yang terkait dengan “tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah daerah: sebuah telaah komunikasi.” Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Tulisan ketiga memaparkan permasalahan yang terkait dengan “urgensi sistem keamanan telekomunikasi bagi peningkatan kualitas komunikasi organisasi pemerintah daerah.” Berbagai kemudahan dihadirkan melalui penggunaan telekomunikasi baik dalam rangka menjalankan fungsi internal maupun fungsi ekternal. Hakikatnya, semua proses komunikasi berjalan menjadi lebih efektif, murah dan efisien, ketimbang proses komunikasi konvesional yang selama ini sering kita lakukan. Namun demikian di balik kemudahan atau keunggulan yang didapatkan dalam penggunaan telekomunikasi, jaminan atas keamanan penggunaan telekomunikasi sangat penting untuk diperhatikan terutama oleh Pemda dalam rangka mengembangkan komunikasi organisasinya. Keamanan dimaksud meliputi keamanan jaringan telekomunikasi maupun penyimpanan data dan informasinya. 7


Tulisan terakhir berjudul “perspektif kebijakan politik pada keamanan dan jaminan hak Pemda dalam telekomunikasi.” Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemen pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Untuk itu maka maksud utama dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, yang di antaranya didapat melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Pengembangan telekomunikasi pada akhirnya harus dapat dirasakan dengan terpenuhinya kebutuhan pengguna, termasuk juga Pemda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Kebutuhan terkait dengan konsep prioritas, kerelativan, kenyataan, dan perasaan. Kebutuhan dirumuskan untuk dipenuhi berdasarkan urutan kepentingannya. Praktik pemenuhan kebutuhan mengikuti apa yang dinamakan felt needs (kebutuhan yang dirasakan). Masalahnya adalah seringkali ia berbeda dengan real needs (kebutuhan nyata). Pengembangan telekomunikasi perlu benar-benar dirasakan kemanfaatannya, bagi kebutuhan Pemda dalam memberikan pelayanan publik yang efektif. Penyunting

8


BAGIAN PERTAMA FUNGSI TELEKOMUNIKASI PEMDA SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA PEMBANGUNAN POLITIK Prayudi Peneliti Kepakaran Politik Pemerintahan Indonesia Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI e-mail: [email protected]

9


EPILOG Fungsi telekomunikasi Pemda merupakan bagian integral dalam agenda pembangunan politik tidak saja pada skala lokal, regional antar daerah, tetapi juga menjangkau skala nasional. Bahkan, sebenarnya fungsi telekomunikasi Pemda menjadi catatan tersendiri bagi kalangan dunia internasional, ketika kabupaten/ kota tertentu melaksanakan fungsi telekomunikasi Pemda. Perkembangan cepat jaringan internet semakin mengarahkan keterlibatan di setiap lingkup kegiatan Pemda dalam menjalankan fungsi telekomunikasi, menjadi titik penting bagi terbentuknya substansi demokrasi lokal dengan karakter digital dan ikatan antar warga sebagai bagian integrasi bangsa.

Modernisasi masyarakat daerah sebagai konsekuensi demokrasi digital fungsi telekomunikasi Pemda, tidak secara otomatis menumbuhkan budaya politik partisipan yang kondusif bagi pembangunan politik negara bangsa. Langkah penyelesaian masalah keterbatasan kapasitas publik untuk memanfaatkan jasa layanan e-gov, masih terbatas cakupannya dan cenderung berkarakter seremonial dibandingkan riil operasinya sehari-hari. Masih dapat ditemui fungsi telekomunikasi Pemda di daerah yang masih sangat terbatas jaringan infrastrukturnya. Kendala ini menyebabkan secara politik tidak terimplementasinya keinginan UU Pemda itu sendiri dalam rangka mendorong kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan setempat. 173


Penyelenggaraan telekomunikasi dalam konteks pemerintahan daerah yang baik mampu mewujudkan konsep desentralisasi pemerintahan lewat otonomi daerah telah menciptakan keleluasaan secara terbuka bagi pemerintah daerah untuk mengupgrade kualitas layanan publik di daerahnya. Penyelenggaran telekomunikasi yang baik juga akan membuat syarat pelayanan publik yang setara dapat terpenuhi karena penyelenggaraan telekomunikasi menyetarakan seluruh pengguna menjadi terpenuhi karena telekomunikasi sifatnya egaliter.

Penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemda yang didukung oleh sistem keamanan jaringan dan data yang andal, pada akhirnya mampu membentuk pola komunikasi organisasi pada pemerintah daerah dan membentuk budaya kerja yang bisa dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dukungan sistem keamanan pada penyelenggaraan telekomunikasi, mampu mendorong pelaksanaan tugas Pemda dalam memberikan pelayanan publik dengan kualitas pelayanan prima.

Alasan klasik bagi penyelenggaraan telekomunikasi di daerah, memang masalah anggaran yang belum memadai. Untuk itu, political will adalah kata kunci untuk mengembangkan IT telekomunikasi. Untuk mendapatkan political will itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat, dan untuk mendapatkan pemimpin yang kuat, masyarakat harus disadarkan. Upaya penyadaran ini perlu dilakukan oleh masyarakat atau komunitas masyarakat yang peduli pada pengembangan IT telekomunikasi dan informasi bagi pelayanan publik. Pada akhirnya diharapkan penyelenggaraan telekomunikasi di pemerintah daerah wajib dilaksanakan berdasarkan kerangka peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 174


pusat. Penyelenggaraan telekomunikasi dalam konteks pemerintahan daerah yang baik mampu mewujudkan konsep desentralisasi pemerintahan lewat otonomi daerah dan telah menciptakan keleluasaan secara terbuka bagi pemerintah daerah untuk meng-upgrade kualitas layanan publik di daerahnya. Untuk itu upaya untuk meningkatkan kemanfaatan sarana dan prasana telekomunikasi dalam meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan publik dan perijinan harus terus ditingkatkan. Penyunting

175


176


INDEKS A Akuntabilitas 134 Autentikasi 118, 130, 133

B Birokrasi 25, 32, 58, 59, 129, 137 blank spots 63 BLC 94, 95, 96, 154, 157 BRTI 85 BTS 78, 88

C CLAIR 74

D Data 38, 50, 51, 88, 97, 101, 102, 108, 113, 124, 152, 181 Difusi viii, 70, 94, 96 Digital 75, 100

E e-budgeting 33, 34, 155 e-controlling 33 e-delivery 33, 34, 152 e-gov 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 73, 85, 86, 93, 155, 156, 157, 173 e-mail 9, 43, 44, 61, 103, 139

177


Enkripsi 118, 119, 130 e-performance 33 e-procurement 33, 34 e-project 33, 34

G GRIPS 74, 75, 100

I ICT x, 14, 15, 73, 74, 75, 76, 83, 93, 94, 99, 100, 131 Inovasi viii, 70, 94, 96, 171 Integrative revolution 18 Internet 72, 101, 117, 118, 138 IT 14, 42, 69, 87, 99, 127, 153, 154, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174 ITU 64

J Jaringan 43, 44, 67, 84, 91, 110, 117, 118, 119, 138, 161

K Keamanan ii, viii, ix, 7, 16, 26, 43, 59, 105, 108, 116, 118, 127, 132, 138, 152, 161, 179, 180 Keterbukaan iv, 25, 28, 179 Komunikasi v, vi, viii, 25, 27, 61, 63, 64, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 121, 127, 137, 138, 144, 152, 161, 179, 180

L Local Telecommunications Services Policy 69, 101

M Modem 119, 138 Modernisasi 53, 173 money follow function 15

178


N NKRI 15, 29, 57

O Ombudsman 43, 44, 59, 92, 102 Organisasi viii, 64, 73, 75, 95, 105, 107, 109, 111, 112, 137, 138, 179

P Partisipasi 52 Pelayanan publik 132, 152 Pembangunan Politik vii, 17, 21, 44, 58 Pemda ii, vi, vii, viii, ix, x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 108, 109, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 152, 157, 161, 169, 171, 173, 174, 175, 181 Pemkab 36, 38, 60, 96, 97, 124, 125, 126 Pemkot viii, 24, 27, 33, 34, 78, 82, 121, 130, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 168, 169 Pilkada 12, 16, 24, 28, 31, 32, 37, 38, 44, 46, 49, 51, 56 Political Will ix, 163 Politik v, vi, vii, ix, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 40, 44, 58, 59, 103, 125, 127, 139, 141, 144, 145, 146, 152, 161, 163, 170, 179, 180, 181 Provinsi vii, 16, 17, 21, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 43, 45, 53, 56, 58, 59, 88, 91, 92, 94, 102, 144, 167, 168, 169 Puskesmas 96, 97, 124, 125, 152

R Radio 75, 83, 179 RSUD 96, 97

S Satelit 180 SDA 37, 46, 54

179


SIAK 37, 38, 50, 125, 126 Simbol 110 SKPD 5, 12, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 86, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 133, 152, 153, 154, 156, 158, 159 SOP 40, 82, 124 SSH 119 SSL 119

T Telekomunikasi ii, vii, viii, ix, x, 1, 4, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 26, 44, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 100, 101, 102, 105, 108, 113, 117, 118, 127, 137, 138, 141, 142, 152, 161, 163, 179 Televisi 179 TIK 25, 83, 94, 108, 131, 154, 180 Transparansi 26, 107, 134, 164

U UPTSA 22, 23, 58, 60, 121, 158, 159 UU iv, vi, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 41, 44, 53, 56, 57, 65, 66, 67, 82, 100, 122, 142, 173, 180

V VSAT 68

W Website ii, 171

180


PROFIL PENULIS Ahmad Budiman, Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah di bukukan diantaranya berjudul: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, dan “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”. Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diataranya berjudul “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran” dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”. Email: [email protected]

181


Aryojati Ardipandanto, menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Penelitian-penelitan yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2011 hingga sekarang. Ia terlibat pula sebagai anggota Tim Buku Kinerja Tahunan DPR RI. Email: [email protected] Handrini Ardiyanti, menyelesaikan studi S1 jurusan Komunikasi di Universitas Diponegoro dan S2 di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Sejak bergabung sebagai peneliti bidang kepakaran Komunikasi pada Tim Politik Dalam Negeri, Handrini telah menghasilkan sejumlah karya yang dihasilkan diantaranya; “Strategi optimum dalam penentuan program televisi aplikasi Game Theory pada persepsi pemirsa terhadap program RCTI dan SCTV “ yang dimuat di Widyariset LIPI, “Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi” yang ditulis bersama dua penulis lainnya dan diterbitkan oleh Suara Harapan Bangsa, “Pengelembungan Harga Sukhoi” yang dimuat di Kompas 24 Maret 2012, Manajemen Komunikasi dalam Penanganan Konflik Tarakan yang dimuat di Kajian 2014. Selain itu penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian baik tim maupun individu, terakhir menjadi Ketua Tim Penelitian Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Dalam Kerangka Meningkatkan Keamanan Nasional” tahun 2014. Email: [email protected]

182


Prayudi, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1990. Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal (P3DI Setjen DPR RI). Aktif melakukan beberapa penelitian lapangan dan riset kepustakaan terkait masalah-masalah sosial politik. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Kajian P3DI Setjen DPR RI. Beberapa kegiatan lainnya, antara lain pernah ikut sebagai anggota Tim Asistensi pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyelenggaran Pemilu (2007), RUU tentang Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (2008), RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (2006), RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (2008-2009), RUU tentang Intelijen (2011) RUU tentang Desa (2013), dan RUU tentang Pemda (2013-2014).

183

Penerbit Balai Pustaka Jl. Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur 13140 Telp. (021)26922132 - 8516793 Faks. (021)8516793 http://www.balaipustaka.co.id

9 7 8 6 0 2 2

6 0 1 0 0 5


Salah satu aspek yang menjadi prioritas dari kegiatan pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi yaitu mengembangkan masyarakat informasi. Ciri utama dari masyarakat informasi adalah adanya kebiasaan untuk mengakses dan/atau bertukar informasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha sehari-hari. Telekomunikasi saat ini sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, jasa, dan pemerintahan. Arahan pengembangan telekomunikasi diutamakan pada pusat-pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat, di mana antar pusat pelayanan tersebut akan terkoneksi dengan baik sehingga dapat membantu fungsinya masing-masing. Buku ini penting dan menarik untuk dibaca dan dipahami isinya, mengingat substansinya memaparkan penyelenggaraan telekomunikasi oleh pemerintah daerah dari berbagai sudut pandang. Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam konteks pembangunan politik, ruang otonomi daerah tidak lagi terpaku dalam skala makro provinsi dan antar-provinsi yang menaunginya, tetapi hal ini juga mengartikulasikan skala mikro di tingkat kabupaten/kota dan bahkan hingga tingkat desa dalam menjalankan fungsi telekomunikasi. Pada tulisan kedua mengungkap permasalahan yang terkait dengan “tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah daerah: sebuah telaah komunikasi.” Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi, sedangkan pada tulisan ketiga dipaparkan permasalahan “urgensi sistem keamanan telekomunikasi bagi peningkatan kualitas komunikasi organisasi pemerintah daerah.” Berbagai kemudahan dihadirkan melalui penggunaan telekomunikasi baik dalam rangka menjalankan fungsi internal maupun fungsi ekternal. Tulisan terakhir berjudul “perspektif kebijakan politik pada keamanan dan jaminan hak pemda dalam telekomunikasi.” Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemenen pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Pengembangan telekomunikasi pada akhirnya harus dapat dirasakan dengan terpenuhinya kebutuhan pengguna, termasuk juga pemda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Kebutuhan terkait dengan konsep prioritas, kerelativan, kenyataan, dan perasaan.

Editor : Emrus Sihombing


Editor : Emrus Sihombing


EDITOR: EMRUS SIHOMBING KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Recommend Documents