Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
E. KESIMPULAN Adanya perubahan peraturan UU No. 36 terhadap nilai pajak yang dipungut apakah menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaruh pajak yang dipungut atas pajak penghasilan pasal 21 untuk peraturan perundang undangan No. 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakun tahun 2009 menunjukan adanya perubaharan yang berdampak penurunan atas pajak pph 21 yang dipungut sebesar 55% yaitu dari Rp. 3.998.550,00 ( pajak terutang Tahun 2008) menjadi 2.579.600,00. Penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan atas PTKP untuk Wajib pajak, Status dan Tanggungan Anak. Sedangkan untuk PPh 29 untuk Tahun 2009 adanya perubahan perundang undangan berdampak pada kenaikan PPh29 Terutang sebesar 78% atau dari Rp. 4.224.986,93 menjadi Rp. 18.829.963,39. Kenaikan ini berdampak pada penurunan atas Laba setelah pajak sebesar 54%. PPh29 Terutang untuk tahun 2010 terdapat penurunan sebesar 12% yaitu sebesar Rp27.231.455,86 menjadi Rp. 29.248.951,94. Dan kenaikan Laba setelah pajak sebesar 7% dari Rp. 27.231.455,86 menjadi Rp. 29.248.951,94. Hal ini di akibatkan karena berlakunya tariff tunggal untuk Tahun 2009 dengan tariff 28% dan Tahun 2010 dengan tariff 25%. Dengan Demikian bagi wajib pajak orang pribadi perubahan perundang undangan No. 36 Tahun 2008 memberikan keuntungan, hal ini dikarenakan pajak yang harus dipungut lebih kecil . Tetapi sebaliknya bagi wajib pajak Badan, adanya perubahan undang undang No. 36 Tahun 2008 mengakibatkan peningkatan nilai pajak badan pasal 29 terutang dan penurunan pada nilai laba setelah pajak. F. DAFTAR PUSTAKA 1. Casavera, UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan, Graha Ilmu, Tahun 2009. 2. Mohammad Zain & Suryo Herna, Himpunan UU Perpajakan 2010, Indeks, Tahun 2010. 3. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi Offset, Tahun 2009. 4. Primandita, Kompilasi Undang Undang Perpajakan Terlengkap, Salemba Empat, Tahun 2010. 5. Sonny Agustinus, Panduan Praktis Perpajakan, Andi Offset, Tahun 2011 6. Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Indeks, Tahun 2010 7. Rudi Suhartono, Ensiklopedia Perpaakan Indonesia, Salemba Empat, Tahun 2010. 8. Theresia Woro Damayanti D, Perpajakan Indonesia, Andi Offset, Tahun 2010 9. www.Pajak.go. Id 10. www.pajak on line.com 11. www.klinik pajak.com
ISSN-1411 – 3880
17
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Sedangkan pada pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap yang diperoleh dari satu pemberi kerja maka perubahan peraturan tarif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan 4.5 . Yang mengalami perubahan adalah pada besarnya biaya jabatan yang semula Rp. 1.960.000/tahun menjadi Rp.6.000.000 , pada Penghasilan tidak kena pajak yang semula untuk wajib pajak dari Rp. 13.200.000 menjadi Rp.15.840.000 , status kawin dan tanggungan anak dari Rp.1.200.000 Menjadi Rp. 1.320.000/tahun . Perubahan PTKP menjadikan adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap nilai pajak yang dipungut bagi karyawan dan disisi lain penurunan bagi penerimaan pajak atas karyawan (pajak penghasilan 21). 3. Analisis Data Dari pembahasan diatas penulis mencoba untuk merangkum nilai pajak penghasilan yang dipungut untuk tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 untuk PPh 21, PPh 29 dan Laba setelah pajak. Berikut secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. Tabel. 6 Perbandingan nilai pajak yang dipungut atas PPh 21, PPh 29 dan Laba setelah Pajak. Tahun Pajak Tahun Pajak Uraian 2008 2009 Selisih % Keterangan PPh 21
3.998.550,00
2.579.600,00
-55% Penurunan
PPh29 LABA SETELAH PAJAK
4.224.986,93
18.829.963,39
78% Kenaikan
41.836.432,33
27.231.455,86
-54% Penurunan
Uraian
Tahun Pajak 2009
Tahun Pajak 2010
Selisih %
Keterangan
PPh 21
2.579.600,00
2.579.600,00
PPh29 LABA SETELAH PAJAK
18.829.963,39
16.812.467,31
-12% Penurunan
27.231.455,86
29.248.951,94
7% Kenaikan
0% -
Seperti dapat dilihat di dalam tabel 4.6, pajak yang dipungut atas pajak penghasilan pasal 21 untuk peraturan perundang undangan No. 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakun tahun 2009 menunjukan adanya perubaharan yang berdampak penurunan atas pajak pph 21 yang dipungut sebesar 55% yaitu dari Rp. 3.998.550,00 ( pajak terutang Tahun 2008) menjadi 2.579.600,00. Penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan atas PTKP untuk Wajib pajak, Status dan Tanggungan Anak. Sedangkan untuk PPh 29 untuk Tahun 2009 adanya perubahan perundang undangan berdampak pada kenaikan PPh29 Terutang sebesar 78% atau dari Rp. 4.224.986,93 menjadi Rp. 18.829.963,39. Kenaikan ini berdampak pada penurunan atas Laba setelah pajak sebesar 54%. PPh29 Terutang untuk tahun 2010 terdapat penurunan sebesar 12% yaitu sebesar Rp27.231.455,86 menjadi Rp. 29.248.951,94. Dan kenaikan Laba setelah pajak sebesar 7% dari Rp. 27.231.455,86 menjadi Rp. 29.248.951,94. Hal ini di akibatkan karena berlakunya tariff tunggal untuk Tahun 2009 dengan tariff 28% dan Tahun 2010 dengan tariff 25%.
ISSN-1411 – 3880
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
5. Data perhitungan gaji Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan setelah berlakunya aturan UU No. 36 Tahun 2008 No.
No. Pegawai
Status
Gaji Pokok
Tunj&Honorarium
Jum. Gaji&Tunj
Jumlah Gaji disetahunkn
Gaji,Tunj & THR
Bi. Jabatan
Penghsln.Neto
PTKP
PKP
PKP(bulat)
PPh Terutang/Tahun
1
90001
K/2
6.795.500
21.376.000
28.171.500
28.171.500
28.171.500
1.408.575
26.762.925
19.800.000
6.962.925
6.962.000
348.100
2
91002
K/3
3.657.500
13.224.000
16.881.500
16.881.500
16.881.500
844.075
16.037.425
21.120.000
0
0
0
3
90003
TK/0
8.273.500
22.589.000
30.862.500
30.862.500
30.862.500
1.543.125
29.319.375
15.840.000
13.479.375
13.479.000
673.950
4
90004
TK/0
5.290.000
22.885.000
28.175.000
28.175.000
28.175.000
1.408.750
26.766.250
15.840.000
10.926.250
10.926.000
546.300
5
93005
K/2
7.163.500
20.236.500
27.400.000
27.400.000
27.400.000
1.370.000
26.030.000
19.800.000
6.230.000
6.230.000
311.500
6
90006
K/3
6.303.000
19.473.000
25.776.000
25.776.000
25.776.000
1.288.800
24.487.200
21.120.000
3.367.200
3.367.000
168.350
7
90007
TK/0
5.470.000
8.973.500
14.443.500
14.443.500
14.443.500
722.175
13.721.325
15.840.000
0
0
0
8
90008
TK/0
5.520.000
10.202.250
15.722.250
15.722.250
15.722.250
786.113
14.936.138
15.840.000
0
0
0
9
90009
K/3
6.255.000
6.016.500
12.271.500
12.271.500
12.271.500
613.575
11.657.925
21.120.000
0
0
0
10
90010
TK/0
750.000
2.690.000
3.440.000
3.440.000
3.440.000
172.000
3.268.000
15.840.000
0
0
0
11
90011
K/3
5.955.000
3.707.000
9.662.000
9.662.000
9.662.000
483.100
9.178.900
21.120.000
0
0
0
12
01012
TK/0
4.415.000
4.640.500
9.055.500
9.055.500
9.055.500
452.775
8.602.725
15.840.000
0
0
0
13
90013
K/2
4.855.000
7.530.000
12.385.000
12.385.000
12.385.000
619.250
11.765.750
19.800.000
0
0
0
14
90014
K/1
4.197.500
5.940.000
10.137.500
10.137.500
10.137.500
506.875
9.630.625
18.480.000
0
0
0
15
90015
K/1
4.270.000
10.079.000
14.349.000
14.349.000
14.349.000
717.450
13.631.550
18.480.000
0
0
0
16
90016
TK/0
4.545.000
10.979.250
15.524.250
15.524.250
15.524.250
776.213
14.748.038
15.840.000
0
0
0
17
06017
K/1
4.807.500
13.411.000
18.218.500
18.218.500
18.218.500
910.925
17.307.575
18.480.000
0
0
0
18
90018
TK/0
4.807.500
17.009.000
21.816.500
21.816.500
21.816.500
1.090.825
20.725.675
15.840.000
4.885.675
4.885.000
244.250
19
90019
K/0
3.800.000
5.771.500
9.571.500
9.571.500
9.571.500
478.575
9.092.925
17.160.000
0
0
0
20
90020
TK/0
4.087.500
16.415.000
20.502.500
20.502.500
20.502.500
1.025.125
19.477.375
15.840.000
3.637.375
3.637.000
181.850
21
07021
TK/0
3.930.000
14.961.000
18.891.000
18.891.000
18.891.000
944.550
17.946.450
15.840.000
2.106.450
2.106.000
105.300
22
90022
K/1
3.125.000
6.755.000
9.880.000
9.880.000
9.880.000
494.000
9.386.000
18.480.000
0
0
0
108.273.000
264.864.000
373.137.000
373.137.000
373.137.000
18.656.850
354.480.150
393.360.000
51.595.250
51.592.000
2.579.600
Jumlah
ISSN-1411 – 3880
15
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
4. Data perhitungan gaji Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan sebelum berlakunya aturan UU No. 36 Tahun 2008
No.
Nama Pegawai Tetap
Status
1
90001
K/2
6.795.500
21.376.000
28.171.500
2
91002
K/3
3.657.500
13.224.000
16.881.500
3
90003
TK/0
8.273.500
22.589.000
4
90004
TK/0
5.290.000
22.885.000
5
93005
K/2
7.163.500
6
90006
K/3
6.303.000
7
90007
TK/0
8
90008
TK/0
Gaji,Tunj & THR
Bi. Jabatan
28.171.500
28.171.500
1.296.000
26.875.500
16.800.000
16.881.500
16.881.500
844.075
16.037.425
18.000.000
30.862.500
30.862.500
30.862.500
1.296.000
29.566.500
28.175.000
28.175.000
28.175.000
1.296.000
26.879.000
20.236.500
27.400.000
27.400.000
27.400.000
1.296.000
19.473.000
25.776.000
25.776.000
25.776.000
1.288.800
5.470.000
8.973.500
14.443.500
14.443.500
14.443.500
5.520.000
10.202.250
15.722.250
15.722.250
15.722.250
Gaji Pokok
Tunj&Honorarium
Jum. Gaji&Tunj
Jumlah Gaji disetahunkn
PKP(bulat)
PPh Terutang/Tahun
10.075.500
10.075.000
503.750
0
0
0
13.200.000
16.366.500
16.366.000
818.300
13.200.000
13.679.000
13.679.000
683.950
26.104.000
16.800.000
9.304.000
9.304.000
465.200
24.487.200
18.000.000
6.487.200
6.487.000
324.350
722.175
13.721.325
13.200.000
521.325
521.000
26.050
786.113
14.936.138
13.200.000
1.736.138
1.736.000
86.800
Penghsln.Neto
PTKP
PKP
9
90009
K/3
6.255.000
6.016.500
12.271.500
12.271.500
12.271.500
613.575
11.657.925
18.000.000
0
0
0
10
90010
TK/0
750.000
2.690.000
3.440.000
3.440.000
3.440.000
172.000
3.268.000
13.200.000
0
0
0
11
90011
K/3
5.955.000
3.707.000
9.662.000
9.662.000
9.662.000
483.100
9.178.900
18.000.000
0
0
0
12
01012
TK/0
4.415.000
4.640.500
9.055.500
9.055.500
9.055.500
452.775
8.602.725
13.200.000
0
0
0
13
90013
K/2
4.855.000
7.530.000
12.385.000
12.385.000
12.385.000
619.250
11.765.750
16.800.000
0
0
0
14
90014
K/1
4.197.500
5.940.000
10.137.500
10.137.500
10.137.500
506.875
9.630.625
15.600.000
0
0
0
15
90015
K/1
4.270.000
10.079.000
14.349.000
14.349.000
14.349.000
717.450
13.631.550
15.600.000
0
0
0
16
90016
TK/0
4.545.000
10.979.250
15.524.250
15.524.250
15.524.250
776.213
14.748.038
13.200.000
1.548.038
1.548.000
77.400
17
06017
K/1
4.807.500
13.411.000
18.218.500
18.218.500
18.218.500
910.925
17.307.575
15.600.000
1.707.575
1.707.000
85.350
18
90018
TK/0
4.807.500
17.009.000
21.816.500
21.816.500
21.816.500
1.090.825
20.725.675
13.200.000
7.525.675
7.525.000
376.250
19
90019
K/0
3.800.000
5.771.500
9.571.500
9.571.500
9.571.500
478.575
9.092.925
14.400.000
0
0
0
20
90020
TK/0
4.087.500
16.415.000
20.502.500
20.502.500
20.502.500
1.025.125
19.477.375
13.200.000
6.277.375
6.277.000
313.850
21
07021
TK/0
3.930.000
14.961.000
18.891.000
18.891.000
18.891.000
944.550
17.946.450
13.200.000
4.746.450
4.746.000
237.300
9.386.000
15.600.000
0
0
0
355.026.600
331.200.000
79.974.775
79.971.000
3.998.550
22
90022
K/1
Jumlah
ISSN-1411 – 3880
3.125.000
6.755.000
9.880.000
9.880.000
9.880.000
494.000
108.273.000
264.864.000
373.137.000
373.137.000
373.137.000
18.110.400
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
46.061.419,25 KOREKSI FISKAL BIAYA KEHUMASAN SUMBANGAN PPH 21 CADANGAN
6.188.500,00 3.926.400,00 3.998.550,00 7.075.000,00 21.188.450,00
LABA/RUGI FISKAL
PAJAK BADAN
LABA SETELAH PAJAK
67.249.869,25 Tarif 25%
16.812.467,31
29.248.951,94
Pada tabel 2 adalah laporan keuangan Tahun 2009 dengan melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan peraturan pajak UU No 36 Tahun 2008. Tarif yang berlaku berlaku adalah 28% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dengan laba rugi fiskal Rp. 67.249.869 maka pajak yang terutang adalah Rp.18.829.963,39 Sedangkan pada tabel 3 adalah laporan keuangan Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan peraturan pajak UU No 36 tahun 2008 untuk tahun pajak 2010. Tarif yang berlaku berlaku adalah tetap yaitu 25% dikalikan penghasilan kena pajak. Dengan laba rugi fiskal Rp. 67.249.869 maka pajak yang terutang adalah Rp. 16.812.467,31
ISSN-1411 – 3880
40
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
46.061.419,25 KOREKSI FISKAL BIAYA KEHUMASAN SUMBANGAN PPH 21
6.188.500,00 3.926.400,00 3.998.550,00
CADANGAN
7.075.000,00 21.188.450,00
LABA/RUGI FISKAL
PAJAK BADAN
67.249.869,25 Tarif 28%
18.829.963,39
LABA SETELAH PAJAK
27.231.455,86
Tabel. 3. Data Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan aturan UU No. 36 Tahun 2008 PT. ABC LAPORAN RUGI LABA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2009
PENERIMAAN
795.500.000,00
PENGELUARAN BIAYA GAJI DAN UPAH BIAYA TUNJANGAN KARY BIAYA PENJUALAN BIAYA KANTOR BIAYA TRANSPORTASI & PENGIRIMAN BIAYA PERAWATAN & PERBAIKAN BIAYA INVENTARIS BIAYA RUMAH TANGGA BIAYA KEHUMASAN BIAYA PERJALANAN BIAYA PENYUSUTAN BIAYA SUMBANGAN
410.673.500,00 16.257.370,00 5.462.460,00 117.059.920,00 16.202.500,00 22.422.500,00 4.844.850,00 38.897.360,00 6.188.500,00 13.672.655,00 49.145.468,75 3.926.400,00
BIAYA PPH 21 BIAYA LAIN LAIN JUMLAH PENGELUARAN
40.686.547,00 749.438.580,75
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN
ISSN-1411 – 3880
39
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
46.061.419,25 KOREKSI FISKAL BIAYA KEHUMASAN
6.188.500,00
SUMBANGAN
3.926.400,00
PPH 21
3.998.550,00
CADANGAN
7.075.000,00 21.188.450,00
LABA/RUGI FISKAL
PAJAK BADAN
67.249.869,25 5% 10%
50.000.000,00
2.500.000,00
17.249.869,25
1.724.986,93 4.224.986,93
LABA SETELAH PAJAK
41.836.432,33
Tabel.2. Data Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan aturan UU No. 36 Tahun 2008 PT. ABC LAPORAN RUGI LABA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2009
PENERIMAAN
795.500.000,00
PENGELUARAN BIAYA GAJI DAN UPAH BIAYA TUNJANGAN KARY BIAYA PENJUALAN BIAYA KANTOR BIAYA TRANSPORTASI & PENGIRIMAN BIAYA PERAWATAN & PERBAIKAN BIAYA INVENTARIS BIAYA RUMAH TANGGA BIAYA KEHUMASAN BIAYA PERJALANAN BIAYA PENYUSUTAN BIAYA SUMBANGAN BIAYA PPH 21 BIAYA LAIN LAIN JUMLAH PENGELUARAN
410.673.500,00 16.257.370,00 5.462.460,00 117.059.920,00 16.202.500,00 22.422.500,00 4.844.850,00 38.897.360,00 6.188.500,00 13.672.655,00 49.145.468,75 3.926.400,00 2.579.600,00 40.686.547,00 749.438.580,75
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN
ISSN-1411 – 3880
38
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
D. PEMBAHASAN 1. Data Perusahaan Perusahaan yang mejadi obyek penelitian adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang di kota Yogyakarta. Mengingat data yang dibutuhkan sangat rahasia maka dalam penelitian ini penulis menyebut sebagai PT ”ABC”, hal ini tidak akan berpengaruh karena penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh terhadap nilai pajak yang dipungut dengan adanya perubahan peraturan per undang undangan tentang pajak penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008, yang mulai diberlakukan untuk mulai tahun pajak 2009. Selain itu adalah untuk melihat keuntungan dari sisi wajib pajak baik orang pribadi maupun Badan. 2. Pembahasan Data Didalam tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.3 ditampilkan data laporan keuangan untuk tahun 2009. Pada tabel 4.1 adalah laporan keuangan Tahun 2009 dimana penulis melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan peraturan pajak UU No 17. Tarif yang berlaku berlaku adalah lapisan pertama 5% untuk penghasilan Rp. 50.000.000 dan lapisan ke dua 10% untuk penghaslan Rp. 100.000.000. Dengan laba rugi fiskal Rp. 67.249.869 maka pajak yang terutang adalah Rp. 4.224.986. Tabel.1. Data Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan perhitungan pajak penghasilan sebelum berlakunya aturan UU No. 36 Tahun 2008 PT. ABC LAPORAN RUGI LABA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2009
PENJUALAN
795.500.000,00
PENGELUARAN BIAYA GAJI DAN UPAH BIAYA TUNJANGAN KARY BIAYA PENJUALAN BIAYA KANTOR BIAYA TRANSPORTASI BIAYA PERAWATAN & PERBAIKAN BIAYA INVENTARIS BIAYA RUMAH TANGGA BIAYA KEHUMASAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIAYA PENYUSUTAN BIAYA SUMBANGAN BIAYA PPH 21 BIAYA LAIN LAIN JUMLAH PENGELUARAN
410.673.500,00 16.257.370,00 5.462.460,00 117.059.920,00 16.202.500,00 22.422.500,00 4.844.850,00 38.897.360,00 6.188.500,00 13.672.655,00 49.145.468,75 3.926.400,00 3.998.550,00 40.686.547,00 749.438.580,75
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN
ISSN-1411 – 3880
37
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016. Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan (contoh formulir baru lihat lampiran) 1. Pemotong pajak menghitung , memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21/26 yang terutang setiap bulan dengan membuat dan memberikan bukti pemotongannya. 2. Pemotong pajak menyetor PPh pasal 21 dengan menggunakan SSP (rangkap 5) paling lambat 10 bulan berikutnya. 3. Pemotong pajak melaporkan SPT masa pasal 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya dengan melampirikan bukti pemotongan, daftar pemotongan dan SSP lembar ke-3. 4. Apabila tanggal batas akhir laporan jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. 5. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, laporan tetap dibuat dengan menggunakan laporan NIHIL. C. METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskritif (study kasus) analisis yaitu dengan mengambil data laporan keuangan dan pajak penghasilan tahun 2009, mulai diperlakukannya perubahan UU pajak penghasilan pasal 21. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah : 1. Data Laporan Laba Rugi 2. Data pegawai yang terdiri dari jabatan, status kawin/anak, jumlah gaji yg diterima. 3. Data penghasilan pegawai dalam tahun 2009 2. Metode pengolahan Metode pengolahan data dengan cara menghitung penghasilan pegawai dalam tahun 2009 dan menerapkan penghitungan pajak pengasilan dengan peraturan sebelum adanya perubahan. Kedua data penghasilan pegawai dalam tahun 2009 di hitung pajak penghasilannya dengan perubahan peraturan UU No 36 tahun 2008. Ketiga membandingkan hasil perhitungan dari keduanya dan menganalisis perbedaan atas pajak penghasilan yang harus dipungut dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik, yaitu: a. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan guna memperoleh data. b. Teknik wawancara, yaitu dnegan melakukan wawancara kepada pimpinan , kepala bagian keuangan dan staff.
ISSN-1411 – 3880
36
Pengaruh Peraturan Perpajakan
• • •
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Peredaran usaha bruto kurang dari 4.800.000.000 per tahun Mengajukan permohonan dalam jgk waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku. Menyelenggarakan pencatatan.
Cara Menghitung Pajak
Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Kena Pajak X tariff pasal 17 = (Penghasilan neto – PTKP ) X tariff pasal 17 = {( Penghasilan bruto – Bi. yg diperkenankan UU PPh ) – PTKP } X tariff pasal 17
Penghasilan Kena Pajak ( WP Badan ) = Penghasilan kena pajak X tariff pasal 17 = Penghasilan neto X tariff pasal 17 = ( Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) X tariff pasal 17
UU No 36 Pasal 1 Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiscal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Contoh : PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut : 2010 : laba fiskal 2011 : rugi fiskal 2012 : laba fiskal 2013 : laba fiskal 2014 : laba fiskal
Rp200.000.000,00 (Rp300.000.000,00) Rp NIHIL Rp100.000.000,00 Rp800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : Rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.200.000.000,00) Laba fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000,00 Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00) Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000,00) Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00) Laba fiskal tahun 2012 Rp N I H I L Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00) Laba fiskal tahun 2013 Rp 100.000.000,00 Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 900.000.000,00) Laba fiskal tahun 2014 Rp 800.000.000,00 Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp 100.000.000,00)
ISSN-1411 – 3880
(+)
(+) (+) (+)
35
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan netto – PTKP = ( Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP
Penghasilan Kena Pajak ( WP Badan ) = Penghasilan netto = ( Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh )
Biaya yang diperkenankan UU PPh ada dua : A. yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto • Biaya u/ mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (beli bahan, honor, bonus, sewa , bunga, bi. Perjalanan, dll) • Penyusutan • Iuran kepada dana pensiun • Kerugian karena penjualan • Kerugian dari selisih kurs • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yg dilakukan di Indonesia. • Biaya beasiswa, magang dan penelitian • PTKP • Piutang tidak dapat tertagih • Premi asuransi kesehatan • Penggantian biaya natura dan kenikmatan • Kompensasi kerugian fiscal tahun sebelulmnya. B. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh • Pembagian laba dengan nama apapun • Biaya yg dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. • Pembentukan dana cadangan yg bukan untuk cadangan kerugian piutan. • Premi asuransi yang dibayar sendiri oleh wp bukan pemberi kerja. • Penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali makan untuk pegawai. • Jumlah yg melebihi kewajaran yg diberikan kepada pihak yg punya hub. Istimewa. • Harta yang dihibahkan • Pajak penghasilan 2. Menggunakan norma penghitungan
Penghasilan Kena Pajak ( WP Badan ) = Penghasilan netto = ( % norma penghitungan penghasilan neto X peredaran usaha bruto )
Yang dapat menggunakan norma penghitungan :
ISSN-1411 – 3880
34
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Contoh 4 Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut. Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut: - Suami: - Isteri :
100.000.000,00 x Rp27.550.000,00= Rp11.020.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp16.530.000,00 250.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak ( WP Badan ) = Penghasilan netto
PASAL 17 TARIF PPH BADAN TAHUN PAJAK 2008
NO
1 2 3
PKP SAMPAI DENGAN 50 JT > 50 JT S.D 100 JT
> 100 JT S.D 200 JT
MULAI TAHUN PAJAK 2009
TARIF
5% 10% 30%
TARIF TUNGGAL 28%
MULAI TH 2010 TARIF TURUN MENJADI 25% PPH PASAL 21 AYAT 5A Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok wajib pajak lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. MULAI TAHUN PAJAK 2009 PKP SAMPAI DENGAN 50 JT > 50 JT S.D 250 JT > 250 JT S.D 500 JT > 500 JT
NPWP
TANPA NPWP
5% 15% 25% 30%
6% 18% 30% 36%
• Cara menghitung penghasilan kena pajak 1. Menggunakan pembukuan (omset > 4.800.000.000) Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, biaya , penghasilan , modal, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Sehingga menjadi Laporan neraca, laba rugi, perubahan modal.
ISSN-1411 – 3880
33
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Contoh 1. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Contoh 2 Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp21.120.000,00 {Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 + (3 x Rp1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp36.960.000,00 (Rp21.120.000,00 + Rp15.840.000,00). Contoh 3 Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final. Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Ayat (2) dan ayat (3) Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suamiisteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan
ISSN-1411 – 3880
32
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Dasar pengenaan pajak Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan netto – PTKP PTKP = Pendapatan tidak kena pajak Bersarnya PTKP / tahun : PASAL 17, UU PPH NO 36 TAHUN 2008 KETERANGAN
TAHUN PAJAK 2008
MULAI TAHUN PAJAK 2009
WAJIB PAJAK STATUS KAWIN ISTRI BEKERJA (WIRASWASTA) TANGGUNGAN MAKS 3 @
13.200.000 1.200.000 13.200.000
15.840.000 1.320.000 15.840.000
1.200.000
1.320.000
TK/0 TK/1 TK/2 TK/3
13.200.000 14.400.000 15.600.000 16.800.000
15.840.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000
K/0 K/1 K/2 K/3
14.400.000 15.600.000 16.800.000 18.000.000
17.160.000 18.480.000 19.800.000 21.120.000
K/I/0 K/I/1 K/I/2 K/I/3
27.600.000 28.800.000 30.000.000 31.200.000
33.000.000 34.320.000 35.640.000 36.960.000
PASAL 17 TARIF PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2008
NO
1 2 3 4 5
PKP SAMPAI DENGAN 25 JT > 25 JT S.D 50 JT > 50 JT S.D 100 JT > 100 JT S.D 200 JT > 200 JT
•
TARIF
5% 10% 15% 25% 35%
MULAI TAHUN PAJAK 2009 PKP SAMPAI DENGAN 50 JT > 50 JT S.D 250 JT > 250 JT S.D 500 JT > 500 JT
TARIF
5% 15% 25% 30%
Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi :
ISSN-1411 – 3880
31
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan. 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan. 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008). PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh BIAYA JABATAN (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008). Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008). Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong.
ISSN-1411 – 3880
30
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
Obyek pajak (Penghasilan) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yg berasal dari inoonesia maupun luar Indonesia yang dpt dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak. Termasuk Penghasilan : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan 2. hadiah atau undian, penghargaan 3. laba usaha 4. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 5. penerimaan kembali pembayaran pajak 6. bunga, diskonto 7. deviden dalam bentuk apapun 8. royalty 9. sewa dan penghasilan lain sehubugan dgn penggunaan harta 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Tidak termasuk obyek pajak: 1. Bantuan atau sumbangan dengan syarat tertentu 2. harta hibahan dengan syarat tertentu 3. warisan 4. harta tertmasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 5. penggantian / imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak 6. pembayaran dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, bea siswa 7. deviden / bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas koperasi, bumn, dari penyertaan modal pada badan yg didirikan. 8. iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh menkeu dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yg ditanamkan dalam bidang tertentu yg ditetapkan menkeu. 9. bagian laba yang diterima anggota dari badan ysaha yang modalnya tidak terbagi atas saham. 10. bunga obligasi yang diterima dari perusahaan resakdana 11. penghasilan dari perusahaan modal ventura. 2. Perubahan Peraturan Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008) TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh: 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
ISSN-1411 – 3880
29
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
pajak penghasilan yang dipungut baik untuk pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan badan. Oleh karena itu dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk melakukan studi kasus terhadap nilai pajak penghasilan yang dipungut untuk mengetahui berapa nilai perubahan pajak yang dipungut dan apakah akan menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak Badan ? Berdasarkan masalah diatas maka agar lebih fokus dan terarah , penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh perubahan peraturan perundang undangan No. 36 terhadap nilai pajak yang dipungut apakah menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terhadap perubahan peraturan UU No. 36 terhadap nilai pajak yang dipungut apakah menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ? Manfaat yang dapat diambil dengan penelitian ini adalah bagi masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan diharapkan dapat mengetahui pengaruh/dampak perubahan nilai pajak yang dipungut dengan adanya perubahan UU pajak penghasilan yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan meningkatnya biaya hidup. B. LANDASAN TEORI 1. Pajak Penghasilan UMUM Pajak penghasilan adalah dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek Pajak dibedakan menjadi : 1. Subyek Pajak dalam negeri • Subyek pajak Orang Pribadi ( orang yg tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan. • Subyek pajak badan (PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Yayasan , dll) yg didirikan di Indonesia • Subyek pajak warisan 2. Subyek pajak Luar Negeri • Subyek pajak Orang Pribadi ( orang yg tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan. • Subyek pajak badan (PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Yayasan , dll) yg tidak didirikan di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT. Tidak termasuk subyek pajak • Badan perwakilan negara asing • Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. • Organisasi nasional yang ditetapkan oleh mentri keuangan • Pejabat perwakilan organisasi
ISSN-1411 – 3880
28
Pengaruh Peraturan Perpajakan
Eliya Isfaatun, SE, MMSI
PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN UU NO 36 TAHUN 2008 TERHADAP NILAI PENGHASILAN PAJAK YANG DIPUNGUT. (STUDI KASUS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2009) Eliya Isfaatun *) Abstract Legislation goverment the taxation of the income tax came into force since January 1, 1984 is Law No. 7 of 1983 concerning income tax. Later amended by Law No.17 of 2000, and recent changes in the Constitution Act No. fourth. 17 of 2008. Changes in income tax laws will certainly affect the value of the income tax withheld for income tax article 21 or corporate income tax. Effect of tax levied on income tax article 21 for the invitation No regulations. 36 of 2008 which came into effect in 2009 showed a decrease of changes impacting the tax levied 21 pph of 55%. 29 As for the income tax for year 2009 have an impact on the increase by 78% Due PPh29. These increases have an impact on the profit after tax decreased by 54%. PPh29 Due to the year 2010 there is a decrease of 12%. And an increase in profit after tax of 7%. This is in since enactment of a single tariff for the year 2009 with a tariff of 28% and in 2010 with a tariff of 25%. Similarly, a taxpayer with an individual invitation No regulatory changes. 36 of 2008 provides benefits, this is because the tax to be levied smaller. But contrary to the Agency taxpayers, resulting in an increase in the value of corporate tax payable Article 29 and a decrease in the value of after-tax earnings. Keywords: Regulations, Tax Laws,Tax Eearnings A. PENDAHULUAN Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Sesuai falsafah Undang undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap Pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mengetahui setiap adanya perubahan Undang undang pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian diubah dengan Undang undang No.17 Tahun 2000, dan terakhir perubahan keempat adalah Undang undang No. 17 Tahun 2008. Perubahan yang terjadi dalam undang undang pajak penghasilan tentunya akan mempengaruhi nilai ___________________ Penulis 1) 2) adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta Penulis STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta
ISSN-1411 – 3880
3)
adalah Mahasiswa
