1
DUTY AND AUTHORITY OF ELECTORAL COMMISSIONS IN INCREASING POLITICAL PARTICIPATION KERINCI REGENCY COMMUNITY Jenni Yesti Devika1, Yusrizal1, Hendrizal1 1 Civic Education, Department of Social Study Faculty of Teacher Training and Education Bung Hatta University E_mail:
[email protected] Abstract
This research was motivated by the problem faced of KPU Kerinci regency in carried out their duties and authority. It was characterized by the lack of neutrality of the committee organizer the implementation of the sub-district (PPK) and the voting committee (PPS), the lack of enthusiasm in the society and the number of people who choosw not registered in the voters list (DPT). This research aims: 1) To describe the socialization given by KPU Kerinci regency in the implementation of local election. 2) To describe the action taken by the KPU Kerinci regency in order the regent and vice-regent candidate act accordance with the rule that have been socialized. 3) To describe how to the sanction given by the Kerinci regency to candidate who violate the rule. This research was descriptive qualitative. The instruments used were interview, questionnaire and documentation. These result indicate that 83% of people stated that the Kerinci regency has been implement the socialization maximally. The action taken by the KPU Kerinci regency to candidate regent and vice-regent to act according to the rule was provide socialization to a pair of candidates on election rules. The sanction given by the KPU Kerinci regency in observed the regent candidate pairs and representative who violate the rule given in the form of administrative sanction. Keywords: Authority, KPU, Political Participation
A. PENDAHULUAN Otonomi
daerah
membawa
pemilihan
kepala
daerah
secara
dampak yang sangat luas terhadap
langsung. Rakyat bisa menentukan
berkembangnya
pilihannya
demokrasi
di
sendiri
dibandingkan
Indonesia serta membawa harapan
dengan pemilihan kepala daerah
besar untuk kesejahteraan rakyat dan
sebelumnya
kemakmuran
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
daerah
dengan 1
yang
dipilih
oleh
2
Daerah
(DPRD).
Dalam
proses
menjelaskan
bahwa
“gubernur,
pelaksanaan pesta demokrasi, yakni
bupati, dan walikota masing-masing
pemilu, pemerintah telah membentuk
sebagai kepala pemerintahan daerah
lembaga khusus yang menangani
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
pelaksanaan
pemilu
baik
secara
administratif
maupun
teknis.
data
demokratis”. Komisi
Berdasarkan
Pemilihan
Umum
Lembaga pemerintah tersebut adalah
(KPU) Kabupaten Kerinci, pada
KPU, yang bertanggung jawab atas
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
pelaksanaan pemilu baik tingkat
Kabupaten Kerinci tahun 2013, dari
nasional,
244.018
provinsi
atau
jumlah
penduduk
kabupaten/kota di Indonesia yang
Kabupaten Kerinci suara tidak sah
diatur dalam Undang-Undang Nomor
atau
15
tentang
sebanyak 4.794 suara dan suara yang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
sah sebanyak 138.228 suara. Dari
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
jumlah Daftar Pemilih Tetap 200.028
merupakan rekrutmen politik, yaitu
pemilih laki-laki dan 99.516 pemilih
penyeleksian rakyat terhadap tokoh-
perempuan 100.512. Jadi, jumlah
tokoh yang mencalonkan diri sebagai
pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
kepala daerah baik gubernur/wakil
adalah sebayak 200.028 pemilih.
gubernur, bupati/wakil bupati atau
Permasalahan yang sering dihadapi
walikota/wakil walikota. Hal ini
oleh KPU Kabupaten Kerinci dalam
dilakukan dengan rentang waktu
menjalankan
lima
wewenangnya,
Tahun
2011
tahun
sekali
dan
golongan
Putih
tugas
(Golput)
dan
berdasarkan
diselenggarakan oleh suatu komisi
wawancara peneliti dengan Bapak
pemungutan suara yang independen,
Mahmud selaku staff sekretariat
dikenal
Komisi
KPU Kabupaten Kerinci pada hari
(KPU).
Selasa tanggal 29 April 2014 pukul
Pemilihan
dengan
nama
Umum
Sebagaimana tercantum dalam Pasal
10.30
WIB,
beliau
18 ayat (4) Undang-Undang Dasar
bahwa permasalahan yang sering
Republik Indonesia Tahun 1945
dihadapi
tentang Pemerintah Daerah yang
menjelaskan tugas dan wewenangnya
oleh
mengatakan
KPU
dalam
3
adalah kurangnya netralitas dari
partisipasi
penyelenggara PPK, PPS, kurangnya
Kerinci dalam Pilkada tahun 2013.
antusias masyarakat dalam memilih,
Tujuan dalam penelitian ini adalah,
dan banyak yang tidak terdaftar
untuk mendeskripsikan sosialisasi
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
yang diberikan oleh KPU Kabupaten
Berdasarkan batasan masalah di atas,
Kerinci
maka dapat dirumuskan masalah
pemilihan
sebagai
mendeskripsikan
berikut:
Bagaimana
masyarakat
pada
Kabupaten
penyelenggaraan
kepala
daerah,
untuk
tindakan
yang
sosialisasi yang diberikan oleh KPU
dilakukan KPU Kabupaten Kerinci
Kabupaten
pada
agar calon bupati dan wakil bupati
penyelenggaraan pemilihan kepala
bertindak sesuai dengan aturan yang
daerah, bagaimana tindakan yang
telah
dilakukan KPU Kabupaten Kerinci
mendeskripsikan bagaimana tingkat
agar calon bupati dan wakil bupati
partisipasi
bertindak sesuai dengan aturan yang
Kerinci dalam Pilkada tahun 2013.
telah
B. KERANGKA TEORETIS
Kerinci
di
sosialisasikan,
masyarakat
untuk
Kabupaten
disosialisasikan,
bagaimana
partisipasi
masyarakat
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kerinci dalam Pilkada
berkedudukan di ibu kota negara
tahun 2013. Berdasarkan rumusan
Republik
masalah di atas, tujuan penelitian ini
antaranya terdapat di provinsi atau
adalah:
berkedudukan di provinsi disebut
tingkat
untuk
mendeskripsikan
Indonesia,
KPU,
Kabupaten
kabupaten/kota berkedudukan di ibu
pada
juga
di
sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kerinci
provinsi
yang
penyelenggaraan pemilihan kepala
kota
daerah,
ntuk
wewenang KPU Menurut Pasal 10
tindakan
yang
mendeskripsikan
Tugas
dan
KPU
ayat (3) Undang-Undang Nomor 15
Kabupaten Kerinci agar calon bupati
Tahun 2011, yang menjadi tugas dan
dan wakil bupati bertindak sesuai
wewenang
dengan
di
dalam penyelenggaraan pemilihan
untuk
bupati/walikota yaitu Merencanakan
aturan
sosialisasikan,
dilakukan
kabupaten/kota.
KPU
yang
telah
mendeskripsikan bagaimana tingkat
program,
KPU
anggaran,
kabupaten/kota
dan
jadwal
4
pemilihan
bupati/walikota,
data
pemilu
dan/atau
menyusun dan menetapkan tata kerja
gubernur
KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan
terakhir dan menetapkannya sebagai
KPPS
daftar
dalam
pemilihan
bupati/walikota
dengan
dan
pemilihan
bupati/walikota
pemilih,
pemilih
dari
menerima
daftar
PPK
dalam
memperhatikan pedoman dari KPU
penyelenggaraan pemilihan gubernur
dan/atau KPU provinsi. Menyusun
dan menyampaikannya kepada KPU
dan menetapkan pedoman teknis
provinsi,
untuk
bupati/walikota
setiap
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
menetapkan
memenuhi
calon
yang
telah
persyaratan,menetapkan
bupati/walikota
berdasarkan
dan mengumumkan hasil rekapitulasi
ketentuan
perundang-
perhitungan
peraturan
suara
pemilihan
undangan, membentuk PPK, PPS,
bupati/walikota
dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara
KPPS,
gubernur
dalam
serta
pemilihan
pemilihan
bupati
dari
berdasarkan
seluruh
PPK
di
wilayah
walikota dalam wilayah kerjanya,
kabupaten/kota yang bersangkutan,
mengordinasikan,
membuat berita acara penghitungan
menyelenggarakan, mengendalikan
dan
semua
penyelenggaraan
tahapan pemilihan
suara
serta
penghitungan
membuat suara
menyerahkannya
sertifikat
dan
wajib
kepada
saksi
bupati/walikota
berdasarkan
peserta
ketentuan
perundang-
kabupaten/kota, dan KPU provinsi,
undangan
peraturan dengan
memperhatikan
pemilihan,
menerbitkan
panwaslu
keputusan
KPU
pedoman dari KPU dan/atau KPU
kabupaten/kota untuk mengesahkan
provinsi, menerima daftar pemilih
hasil pemilihan bupati/walikota dan
dari PPK dalam penyelenggaraan
mengumumkannya, mengumumkan
pemilihan
bupati/walikota,
calon bupati/walikota terpilih dan
memutakhirkan
data
dibuatkan
pemilih
berita
acaranya,
hasil
pemilihan
berdasarkan data kependudukan yang
melaporkan
disiapkan
bupati/walikota kepada KPU melalui
dan
diserahkan
oleh
pemerintah dengan memperhatikan
KPU
provinsi,
menindaklanjuti
5
dengan panwaslu
segera
rekomendasi
kabupaten/kota
atas
provinsi,
menteri
bupati/walikota,
dalam
negeri,
dan
dewan
temuan dan laporan adanya dugaan
perwakilan
pelanggaran pemilihan, mengenakan
kabupaten/kota, melaksanakan tugas
sanksi
dan/atau
dan wewenang lain yang diberikan
menonaktifkan sementara anggota
oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau
PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
yang
kabupaten/kota,
peraturan
administratif
dan
pegawai
rakyat
sesuai
daerah
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
sekretariat KPU kabupaten/kota yang
Secara etimologis kata politik berasal
terbukti
tindakan
dari bahasa Yunani, polis yang
terganggunya
berarti “negara/kota”. Dari kata polis
tahapan penyelenggaraan pemilihan
ini kemudian muncul kata lain
berdasarkan rekomendasi panwaslu
seperti
polites
(warga
kabupaten/kota dan/atau ketentuan
politeia
(segala
hal
peraturan
mengenai
melakukan
mengakibatkan
perundang-undangan,
polis
negara),
ihwal-ihwal
atau
negara),
melaksanakan
sosialisasi
politicos (ahli kenegaraan), politieke
penyelenggaraan
pemilihan
episteme (ilmu politik), dan politieke
walikota
tehcne (kemahiran politik). Baik
dengan
secara etimologis maupun konsepsi
tugas KPU kabupaten/kota kepada
yang berkembang sekarang, kata
masyarakat, melaksanakan tugas dan
ilmu politik tidak dapat disamakan
wewenang yang berkaitan dengan
dengan politik. Jadi, sesungguhnya
pemilihan
gubernur
berdasarkan
politik merupakan hal yang sangat
ketentuan
peraturan
perundang-
esensial dalam kehidupan bersama
undangan
dan
gubernur, dan/atau
bupati yang
dan
berkaitan
pedoman
KPU
(negara),
karena
seperti
yang
dan/atau KPU provinsi, melakukan
dimaksudkan oleh Aristoteles (dalam
evaluasi
Nursi,
dan
penyelenggaraan
membuat
laporan
2008:27),
“politik
adalah
pemilihan
semua dimensi yang mempengaruhi
bupati/walikota, menyampaikan hasil
kehidupan manusia dalam mana
pemilihan bupati/walikota kepada
terdapat hubungan ataupun orientasi
Dewan Perwakilan Rakyat daerah
kekuasaan”. Partisipasi politik adalah
6
kegiatan seseorang atau sekumpulan
relatif bisa dioptimalkan. Fungsi
orang untuk turut terlibat secara aktif
utama
di dalam politik yaitu untuk memilih
merencanakan
kepemimpinan negara bersama-sama
menyelenggarakan tahapan-tahapan
secara langsung. Menurut Herbert
kegiatan. Undang-Undang Nomor 32
McClosky
Damsar,
Tahun 2004 membagi kewenangan
2010:180), “partisipasi politik adalah
penyelenggaraan Pilkada kepada tiga
kegiatan-kegiatan
institusi, yakni DPRD, KPUD dan
(dalam
sukarela
dari
penyelenggara
adalah dan
masyarakat melalui mana mereka
Pemerintahan
mengambil bagian dalam proses
fungsional,
pemilihan
institusi tersebut berbeda menurut
penguasa,
dan
secara
Daerah.
Secara
kedudukan
ketiga
langsung atau tidak langsung, serta
tugas dan wewenangnya.
dalam proses kebijakan umum”. Jadi,
C. METODOLOGI
dapat disimpulkan, partisipasi politik
PENELITIAN
adalah
atau
Jenis
penelitian
ini
sekelompok orang untuk ikut serta
penelitian
deskriptif.
Berdasarkan
secara aktif dalam kehidupan politik
jenis penelitian di atas, maka peneliti
seperti memilih pemimpin negara
dalam penelitian ini mendeskripsikan
atau
tentang tugas dan wewenang KPU
kegiatan
seseorang
upaya-upaya
mempengaruhi
adalah
kebijakan
pemerintah.
dalam
meningkatkan
partisipasi
Penyelenggaraan
menentukan
politik
masyarakat
Kabupaten
kualitas
Pilkada
Kerinci. Populasi dalam penelitian
langsung. Pilkada langsung yang
ini adalah populasi dalam penelitian
berkualitas
umumnya
ini adalah semua anggota KPU di
diselenggarakan oleh lembaga yang
Kabupaten Kerinci dan masyarakat.
independen,
Sampel penelitian ini adalah ketua
partisipan.
pelaksanaan
mandiri Dengan
penyelenggara
yang
dan
non-
kelembagaan demikian,
KPU
Kabupaten
data
dan keadilan bagi
wawancara,
peserta pemilihan kepala daerah
dan
masyarakat. Teknik pengumpulan
objektivitas dalam arti transparansi pemilih dan
Kerinci
menggunakan dan
kuesioner, dokumentasi.
Instrumen penelitian ini adalah daftar
7
kuesioner (angket) angket diberikan
masyarakat tentang penyelenggaraan
kepada masyarakat yang Kabupaten
Pilkada ini dilihat dari 5 (lima)
Kerinci yang mengikuti Pilkada yang
kategori. Pertama, dilihat dari salah
terlampir pada Lampiran I halaman
satu tugas KPU dalam Pilkada yaitu
77, Panduan wawancara digunakan
sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.
untuk mendapatkan informasi Ketua
Kedua,
KPU dalam melaksanakan sosialisasi
tentang KPU. Ketiga, keikutsertaan
Pilkada Kabupaten Kerinci tahun
masyarakat dalam sosialisasi yang
2013 yang terlampir pada Lampiran
dilaksanakan oleh KPU. Keempat,
II halaman 104, kamera digunakan
penjelasan tata cara memilih yang
untuk
memperoleh
dokumentasi
benar oleh KPU. Kelima, seberapa
dalam
menjalankan
tugas
maksimal
dan
Pengetahuan
KPU
masyarakat
mengadakan
wewenang KPU Kabupaten Kerinci.
sosialisasi pada masyarakat. Untuk
Foto berguna untuk melengkapi data
pengetahuan masyarakat tentang apa
lapangan, khususnya tentang kondisi
itu
dan proses menjalankan tugas dan
jawaban di atas yaitu 100%. Ini
wewenang KPU dalam sosialisasi
dilihat dari 200 responden yang
dalam Pilkada. Teknik analisis data
menjawab “ya” adalah semuanya
ini
yaitu
menggunakan
analisis
data
KPU
dilihat
200.
dari
Rata-rata
rata-rata
masyarakat
kualitatif.
sudah mengetahui KPU. Rata-rata
D. HASIL PENELITIAN DAN
masyarakat Kabupaten Kerinci tahu apa itu KPU, dilihat dari hasil
PEMBAHASAN Hasil Penelitian
kuesioner yang dibagikan peneliti
a) Sosialisasi yang diberikan oleh
kepada masyarakat yang hasilnya
KPU Kabupaten Kerinci pada
100% dari 200 responden. Untuk
penyelenggaraan
pemilihan
KPU telah melaksanakan sosialisasi
kepala daerah sosialisasi yang
dalam Pilkada. Ini dilihat dari 200
diberikan
responden
oleh
KPU
adalah
Kabupaten Kerinci Sosialisasi yang diberikan KPU Kabupaten
Kerinci
kepada
yang menjawab 98%.
“ya”
Untuk,
bahwa
partisipasi
masyarakat
dalam
mengikuti
sosialisasi
yang
8
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Ini bertujuan agar tidak ada pasangan
Kerinci
calon
adalah
sebanyak
64%.
bupati
dan
wakil
bupati
aturan
yang
telah
Berdasarkan wawancara di atas,
melanggar
dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
disepakati bersama. tindakan yang
yang diberikan KPU Kabupaten
dilakukan KPU Kabupaten Kerinci
Kerinci dalam Pilkada adalah dari
agar calon bupati dan wakil bupati
semua
pelaksanaan
bertindak sesuai dengan aturan yang
sosialisasi mulai dari mekanisme
telah ditetapkan, dapat disimpulkan
pemutakhiran dan penyusunan data
bahwa dalam hal pelanggaran itu
pemilih, dan peran serta masyarakat
adalah ranah dari Panwaslu bukan
dalam Pilkada. Sosialisasi dilakukan
dari KPU. KPU di sini hanya
juga melalui spanduk, pamfle/brosur,
menetapkan pasangan calon bupati
dan melalui toa/siaran keliling.
dan wakil bupati, jadwal, tempat dan
b) Tindakan
waktu kampanye. Kalau terdapat
tahapan
yang
Dilakukan
KPU Kabupaten Kerinci agar
temuan-temuan
Calon
Wakil
pelanggaran kampanye, Panwaslu
Sesuai
merekomendasikan
Bupati
Bupati
dan
Bertindak
atau
laporan
kepada
pelanggarannya
KPU
dengan Aturan yang Telah
yang
Ditetapkan
administratif.
Tindakan yang dilakukan KPU
bersifat administrasi diberikan ke
Dalam
pelanggaran
Kabupaten Kerinci adar calon bupati
KPU,
dan wakil bupati bertindak sesuai
dihentikan
dengan aturan yang telah ditetapkan
bupati dan wakil bupati melanggar
adalah
aturan yang telah ditetapkan dan
dengan
sosialisasi
melaksanakan
mengenai
peraturan
Pilkada bagi tim kampanye dan pasangan
calon
melaksanakan
pencanangan
penandatanganan Pilkada
damai,
dengan dan
kesepakatan melaksanakan
kampanye damai dan debat kandidat.
contohnya
bersifat
jika
kampanye
pasangan
calon
diberikan sanksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
9
c)
Tingkat
Politik
Pilkada
dalam
Kerinci. keikutsertaan masyarakat
Pemilihan
dalam kampanye berdasrkan rata-rata
Partisipasi
Masyarakat Penyelenggaraan
tahun
2013
Kabupaten
Daerah Tahun 2013
jawaban di atas adalah 48%. Dari
Pada tingkat partisipasi politik
hasil tersebut dapat dikatakan bahwa
masyarakat dalam penyelenggaraan
keikutsertaan
pemilihan kepala daerah dilihat dari
kampanye adalah sedikit. Dalam hal
hasil angket yang peneliti sebarkan
kampanye, dari hasil kuesioner yang
keikutsertaan
disebarkan
Pilkada
masyarakat
tahun
2013,
dalam rata-rata
masyarakat
dalam
peneliti
kepada
masyarakat, terlihat bahwa antusias
jawaban di atas adalah 100% yang
masyarakat
menjawab “ya” ikut serta dalam
kampanye kurang yaitu 48%. Ini
Pilkada tahun 2013. Dari hasil
juga
tersebut
bahwa
membagi kuesioner bukan hanya
berpartisipasi
kepada masyarakat biasa saja, tetapi
dapat
masyarakat
dikatakan
sudah
dalam
disebabkan
karna
peneliti
dalam Pilkada, dan tampak jelas
juga
bahwa Pilkada Kabupaten Kerinci
pekerjaannya
tahun 2013 ini telah diikuti oleh
Negeri Sipil (PNS) dan juga guru.
masyarakat
hasil
Mereka tidak boleh ikut dalam
kuesioner yang disebarkan peneliti
kampenye karena kedudukan dari
kepada 200 responden. Hasilnya
PNS itu sendiri adalah netral tidak
kuesioner
pun
menunjukan
berpihak
ke
persentase
100%
masyarakat
manapun.
Ini
di
lihat
dari
kepada
mengikuti
masyarakat sebagai
Pegawai
pasangan dilihat
yang
calon
dari hasil
menggunakan hak pilihnnya dalam
persentase kuesioner peneliti yaitu
Pilkada Kabupaten Kerinci tahun
52% responden yang tidak mengikuti
2013.
kampanye.
Untuk
pengetahuan
Untuk
pengetahuan
masyarakat terhadap semua calon
masyarakat terhadap visi dan misi
peserta Pilkada tahun 2013 adalah
dari masing-masing pasangan calon
76%. Ini terlihat dari-rata jawaban
peserta
yang di atas. Jadi di sini, masyarakat
Kabupaten Kerinci adalah 65%. Dari
sudah
hasil tersebut dapat disimpulkan
mengetahui
calon
peserta
Pilkada
tahun
2013
10
bahwa beberapa masyarakat tidak
partisipasi
mengetahui visi dan misi calon
meningkat dari Pilkada tahun 2008
peserta Pilkada. Untuk pandangan
sebanyak 69% dan pada tahun 2013
masyarakat terhadap hasil Pilkada
sebanyak 71%. Dapat disimpulkan
tahun
bahwa dari Pilkada tahun 2008 ke
2013
Kabupaten
Kerinci
masyarakat
dengan jumlah responden 200, dari
Pilkada
rata-rata jawaban di atas 92%. Dari
peningkatan sebanyak 2%. Di sini
hasil tersebut dapat dikatakan bahwa
menandakan bahwa peminat dan
hasil Pilkada Kabupaten Kerinci
partisipasi politik masyarakat pada
tahun 2013 sudah sesuai dengan
tahun 2013 bertambah.
harapan
Pembahasan
masyarakat.
Dapat
dijelaskan bahwa dari kuesioner yang
peneliti
masyarakat
dari
bagikan 200
kepada
responden,
tahun
sudah
2013
terdapat
a) Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kerinci pada penyelenggaraan
pemilihan
Pilkada Kabupaten Kerinci tahun
kepala daerah sosialisasi yang
2013 sudah sesuai dengan harapan
diberikan
masyarakat tampak pada persentase
Kabupaten Kerinci
yang memilih “ya” adalah sebanyak
Berdasarkan
oleh
hasil
penelitian
92%, dan yang menjawab tidak
yang
sesuai dengan harapan adalah 8%
terhadap KPU Kabupaten Kerinci,
dari 200 kuesioner yang peneliti
terhadap sosialisasi yang diberikan
sebarkan. Pada pada tahun 2013
oleh KPU pada penyelenggaraan
terdapat
partisipasi
Pilkada berdasarkan Peraturan KPU
politik masyarakat dalam Pilkada
Nomor 11 Tahun 2010 khususnya
sebanyak 2%. Pada Pilkada tahun
pasal 1 ayat (7) tentang pedoman
2008 partisipasi politik masyarakat
penyelenggaran
dalam Pilkada adalah 68% dan pada
daerah dan wakil kepala daerah
tahun
melalui
peningkatan
2013
partisipasi
politk
dilakukan
KPU
oleh
pemilihan
proses
peneliti
kepala
penyampaian
masyarakat adalah 71%. Dari angket
informasi mengenai sistem, tata cara
yang
kepada
teknis, tahapan, program, jadwal, dan
masyarakat, terlihat bahwa tingkat
hasil pemilu dan juga hal-hal lain
dibagikan
peneliti
11
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan Pilkada. b) Tindakan
yang
KPU.
Di
sini
mengambil Dilakukan
barulah
KPU
tindakan
seharusnya
yang
diberikan
kepada
KPU Kabupaten Kerinci agar
pasangan calon yang melanggar.
Calon
c)
Bupati
Bupati
dan
Bertindak
Wakil Sesuai
Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
dengan Aturan yang Telah
Penyelenggaraan
Ditetapkan
Daerah Tahun 2013
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta,
pelanggaran adalah ranah Panwaslu
yang selama ini dipahami oleh
bukan KPU. KPU Kabupaten Kerinci
masyarakat
hanya menetapkan atau menyepakati
kegiatan publik, baik yang memiliki
dengan pasangan calon bupati dan
dimensi politik maupun nonpolitik,
wakil bupati tentang jadwal, tempat,
dapat terselenggara dengan baik
dan waktu kampenye. Sesuai dengan
karena adanya peran serta atau
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun
keikutsertaan warga. Data dari hasil
2010 bahwa kampanye dilaksanakan
penelitian
dalam
alat
tingkat partisipasi politik masyarakat
peraga di tempat kampanye atau di
dalam Pilkada dari tahun ke tahun
tempat lain yang ditentukan oleh
adalah meningkat. Ini dilihat dari
KPU. Pelanggaran yang terjadi ada 2
tingkat partisipasi politik masyarakat
(dua) macam, pertama pelanggaran
yang meningkat sebanyak 2%. Ini
administratif,
dan
dapat
pelanggaran
pidana.
bentuk
pemasangan
sifatmya
ditemukan
dalam
Pemilihan
hal
yang
bahwa
Politik
oleh
direkomendasikan
yang
kedua
Pelanggaran
menunjukkan
dikatakan
Kabupaten
bahwa
Kerinci
pidana
yang
melaksanakan
Panwaslu
akan
masyarakat secara baik.
kepada
pihak
keamanan atau polisi. Sedangkan dalam hal
Indonesia.
administratif, barulah
Panwaslu merekomendasikan kepada
sosialisasi
Banyak
bahwa
KPU telah kepada
12
E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari
penelitian di
atas,
KPU
dalam
Pilkada
Kabupaten Kerinci dari tahun
dapat
2008 ke tahun 2013 meningkat sebanyak 2%. Ini dilihat dari
yang dilakukan oleh
Kabupaten
politik
dan
diperoleh kesimpulan: 1. Sosialisasi
partisipasi
masyarakat
hasil
pembahasan
3. Tingkat
Kerinci
persentase
partisipasi
politik
ada
masyarakat tahun 2008 sebanyak
beberapa cara: Pertama, KPU
69% dan tahun 2013 sebanyak
Kabupaten Kerinci malaksanakan
71%.
sosialisasi dengan melaksanakan
Saran
acara di semua kecamatan yang
Berdasarkan kesimpulan yang
ada di Kabupaten Kerinci. Kedua,
dijabarkan di atas, beberapa saran
dengan menggunakan spanduk.
yang dapat peneliti berikan untuk
Ketiga,
lebih
dengan
menggunakan
meningkatkan
sosialisasi
pamflet/brosur. Keempat, dengan
Pilkada kepada masyarakat:
menggunakan mobil memakai toa
1. agar
atau siaran keliling.
masyarakat
berpartisipasi
dalam menggunakan hak suara
2. Tindakan yang dilakukan KPU
dan berpartisipasi dalam semua
Kabupaten Kerinci agar pasangan
pemilu,
calon bupati dan wakil bupati
tetapi Pemilu-pemilu yang lain.
bertindak sesuai dengan aturan yang
telah
ditetapkan
bukan hanya
2. Upaya
KPU
Pilkada
dalam
adalah
menindaklanjuti pasangan calon
dengan melaksanakan sosialisasi
bupati dan wakil bupati harus
mengenai peraturan Pilkada bagi
ditingkatkan, agar tidak ada lagi
tim kampanye dan masing-masing
pasangan calon yang melanggar
pasangan
aturan yang telah disepakati.
calon,
melaksanakan kesepakatan kampanye kandidat.
dengan
penandatanganan Pilkada
damai,
dan
damai, debat
3. Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya
memberikan
suara
dalam Pemilu dan partisipasinya dalam menentukan pilihan yang
13
menjadi bupati dan wakil bupati
Nursi,
dalam Pilkada Kabupaten Kerinci.
Padang:
Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi
Luas
dengan
Pemilihan
Kepala
Daerah
Langsung.
Jakarta:
Raja Grafindo. BPS. 2012. Kerinci dalam Angka 2012. Kerinci: Badan Pusat Statistik. Fachri,
Adnan.
2012.
Memilih
pada
Kepala
Daerah
Langsung.
Perilaku Pemilihan
Padang:
secara UNP
Press. Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Mas’oed,
Mohtar
dan
MacAndrews.
Lollis 2000.
Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta:
2008.
Bung
Ilmu
Hatta
Politik.
University
Press.
DAFTAR PUSTAKA
secara
M.
Gajah
University Press.
Mada
Sugiyono.
2012.
Metodologi
Penelitan
Pendidikan
(Penelitian
Kualitatif,
Kuantitatif
dan R & D).
Bandung: Alfabeta. Setia Kawan, Tim. 2004. UndangUndang
Dasar
Amandemen
1945 Pertama-
Keempat (199-2002). Jakarta: Setia Kawan Press. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tantang
Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Zuriah, Nurul. 2007. Metodologi Penelitian
Sosial
dan
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
