Keywords: Community Participation, CENP of Autonomous Cities, Strategy to Increase Community Participation

Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010

COMMUNITY PARTICIPATION IMPROVEMENT ON EMPOWERMENT NATIONAL PROGRAM OF URBAN AUTONOMOUS COMMUNITIES Case Study: Tlogomas Sub District, Lowokwaru District, Malang Municipality Melly Septiani1, Ispurwono Soemarno2, Heru Purwadio3

Abstract Empowerment National Program of Urban Anutonomous Communities is a program

that enable the poor to increase their access to better qualities of housing and settlement in urban areas using participation approach. However, its participation performance indicator showed not only unoptimal but also only stated by people representation, differ with Arnstein, which stated that participation include representation and power redistribution of poor people to involve on development process. To understand more about genuine level participation and effort to increase it, Arnstein theory significant enough to be used in this research. This paper explain about an effort to increase people participation in carrying out the program conducted in Tlogomas Sub District. The goal is to comprehend community participation in this program with objectives to be reached are: 1) identified the level of community participation based on Arstein theory, 2) formulate a strategy to increase community participation in carrying out this program. This research is descriptive qualitative with using quantitative method. Data analyzed using scoring and triangulation analysisi. The result of this study showed that community participation be on the level of placation for initiative indicator, informing for defrayal indicator, delegated power for decision process indicator, citizen power for ability to mobilize people, and partnership for ability to resolve problem. Strategy being result are improvement strategy for initiative indicator, defrayal indicator, decision process indicator, and ability to resolve problem indicator. Whereas hold out strategy be needed for ability to mobilize people.

Keywords: Community Participation, CENP of Autonomous Cities, Strategy to Increase Community Participation. 1

Architecture Department, Planning and Civil Enginering Faculty, ITS Surabaya Indonesia 60111, email: [email protected] 2 Architecture Department, Planning and Civil Enginering Faculty, ITS Surabaya Indonesia 60111 3 Urban Areas Planning Department , Planning and Civil Enginering Faculty, ITS Surabaya Indonesia 60111

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.


PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN Studi Kasus: Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Melly Septiani4, Ispurwono Soemarno5, Heru Purwadio6

Abstrak PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang berkualitas di perkotaan yang menggunakan prinsip partisipatif. Namun, pencapaian kinerja partisipatif dalam pelaksanaan program ini baru dinyatakan dengan tingkat representasi masyarakat dan belum berlangsung optimal, sementara menurut Arstein, partisipasi tidak hanya berupa representasi warga saja tetapi juga redistribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan.Untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya, teori Arnstein dapat digunakan pada penelitian ini. Paper ini memaparkan hasil penelitian mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dilakukan di lokasi studi Kelurahan Tlogomas. Tujuan penelitian adalah memahami partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan sasaran: 1) identifikasi tingkatan partisipasi masyarakat, 2) merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan bantuan analisa kuantitatif. Alat analisa yang digunakan adalah skoring dan triangulasi. Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat berada pada tingkat placation untuk prakarsa, informing untuk pembiayaan, delegated power untuk pengambilan keputusan, citizen power untuk kemampuan memobilisasi tenaga dan partnership untuk kemampuan menyelesaikan masalah. Strategi yang dirumuskan berupa strategi peningkatan untuk prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta strategi bertahan untuk kemampuan memobilisasi tenaga. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat

PNPM

Mandiri

Perkotaan,

Strategi

I. PENDAHULUAN PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang berkualitas di perkotaa n yang dilaksanakan melalui pengokohan lembaga kemasyarakatan sehingga masyarakat miskin 4

Jurusan Arsitektur FTSP ITS Surabaya Indonesia 60111, email: [email protected] Jurusan Arsitektur FTSP ITS Surabaya Indonesia 60111 6 Jurusan Perencanaan Wilayah Kota FTSP ITS Surabaya Indonesia 60111 5



memiliki wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang perumahan dan permukiman. Lembaga kemasyarakatan (sering disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM) tersebut dibentuk untuk menggali nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (social capital) dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu prinsip yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah prinsip partisipatif. Partisipasif berarti pelibatan segenap komponen masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang rentan yang selama ini tidak memiliki akses dalam program tersebut. Dengan partisipasi, pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, kemampuan memobilisasi tenaga dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah (Herawatty, 2006). Terdapat beberapa indikator yang menyatakan pencapaian kinerja partisipatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu a) 30% penduduk berpartisipasi pada serangkaian proses musyawarah warga, b) 30% kelompok marjinal dan wanita berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, c) 30% penduduk dewasa berpartisipasi dalam pemilihan BKM, dan d) 20% wanita terpilih sebagai anggota BKM. Namun demikian, indikator-indikator ini belum dapat menyatakan tingkatan partisipasi yang sesungguhnya serta bagaimana bentuk partisipasi tersebut. Hal ini dikarenakan partisipasi tidak hanya berupa representasi warga yang terabaikan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan saja tetapi juga redistribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk terlibat dalam proses ekonomi dan politik (Arstein, 1969). Menurut Arstein, partisipasi merupakan strategi bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah untuk terlibat dalam menentukan bagaimana informasi diperoleh, tujuan serta kebijakan ditetapkan dan sebagainya sehingga mereka dapat mempengaruhi perubahan sosial secara signifikan yang memungkinkan mereka untuk berbagi manfaat dalam masyarakat yang sejahtera. Partisipasi tanpa redistribusi kekuasaan adalah sia-sia dan merupakan proses yang membuat masyarakat miskin frustasi. Dalam penelitian ini, teori Arstein dapat digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi yang sesungguhnya pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam melakukan prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, memobilisasi tenaga dan menyelesaikan masalah. Diharapkan selain diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan teori Arnstein, juga dapat dihasilkan strategi peningkatan partisipasi lebih lanjut dalam pelaksanaan program tersebut. Namun demikian, penelitian ini hanya dibatasi pada komponen kegiatan lingkungan saja. Hal ini dikarenakan komponen lingkungan mampu memberikan manfaat secara kolektif pada peningkatan akses terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat. Selain itu, kegiatan lingkungan selain bersifat lintas wilayah (lintas RT, RW maupun Dusun) juga mampu memaksimalkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. II. KAJIAN TEORI A. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif bersama stakeholder lain dalam hal ini pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas pada program PNPM Mandiri



Perkotaan. Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan sangat bergantung dari sejauh mana terdapat hubungan partnership antara masyarakat dan stakeholder lain yang dalam hal ini adalah Pemerintah (Dritasto, 2005). Masyarakat berpartisipasi pada berbagai tingkatan dengan cara yang berbeda-beda. Arstein (1969) menggambarkan delapan tingkatan yang setiap tingkatannya menggambarkan peningkatan pengaruh masyarakat dalam menentukan produk akhir pembangunan. Delapan tingkatan tersebut dari yang terendah hingga tertinggi adalah manipulation (manipulasi), therapy (terapi), information (informasi), consultation (konsultasi), placation (penentraman), partnership (kemitraan), delegated power (pelimpahan kekuasaan) dan citizen kontrol (kontrol masyarakat). Tabel berikut menggambarkan delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam tiga level yaitu nonparticipation, tokenism dan citizen power. Tabel 1. Tangga Partisipasi Arnstein 8 7 6 5 4 3 2 1

Citizen Kontrol Delegated Power Partnership Placation Consultation Informing Therapy Manipulation

Citizen Power

Tokenism Non Participation

Sumber: Herrawaty (2006) Tingkatan terendah adalah manipulation dan therapy yang dideskripsikan sebagai non-participation atau tiadanya partisipasi. Pada tingkatan ini tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam merencanakan maupun melaksanakan program. Pemegang kekuasaan mendikte masyarakat dimana tidak ada dialog diantara mereka. Tingkatan tiga, empat dan lima merupakan peningkatan pada level tokenism atau partisipasi semu yang memungkinkan masyarakat yang semula tidak didengarkan menjadi didengarkan dan memiliki suara. Ada tindakan dari masyarakat untuk mulai terlibat dalam partisipasi. Namun pada tingkatan ini, tidak ada jaminan bahwa suara mereka akan didengarkan oleh pemegang kekuasaan. Pada tingkatan citizen power atau terdapat partisipasi aktif, masyarakat dapat bermitra dengan pemegang kekuasaan yang memungkinkan mereka bernegoisasi. Dan jika tingkat partisipasi diperdalam hingga level tertinggi yaitu citizen control, masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan. Tingkatan partisipasi masyarakat dapat diidentifikasikan dengan mengkaji darimana asal partisipasi apakah dari pemerintah, masyarkaat ataukah bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat berpartisipasi dengan berbagai bentuk diantaranya (Herawatty, 2006): 1. Keterlibatan dalam prakarsa pembangunan, dimana masyarakat secara aktif menjadi prakarsa terlaksananya pembangunan misalnya melalui penyusunan rencana kerja 2. Keterlibatan dalam pembiayaan pembangunan, dimana secara swadaya masyarakat membiayai pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan swadaya ini dapat berupa material, uang, maupun tenaga. 3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakatlah yang berperan aktif dalam memberikan keputusan yang terkait pelaksanaan proyek pembangunan



4. Keterlibatan dalam memobilisasi tenaga, dimana masyarakatlah yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut, baik dengan menyediakan tenaga maupun melibatkan kontraktor lokal. 5. Keterlibatan dalam menyelesaikan permasalahan, dimana masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan permsalahan yang timbul dari proyek pembangunan yang diselenggarakan B. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Subejo dan Supriyanto (dalam Sukmawati, 2008), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui tindakan bersama dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari pelaksanaan proyek, namun juga merupakan subjek dari proyek tersebut. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif (Parson et.al. dalam Suharto, 2005), walaupun pada beberapa situasi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual. Pada konteks pekerjaan sosial, proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras, yaitu (Suharto, 2005:66): 1. Aras mikro, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. 2. Aras mezzo, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok individu melalui pendidikan dan pelatihan, serta dinamika kelompok. 3. Aras makro, dimana pemberdayaan dilakukan dalam sistem lingkungan yang lebih luas melalui perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik dan sebagainya. Dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat, Dubois dan Miley dalam Suharto (2005:68) memberikan beberapa tehnik yaitu: 1. Dengan membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai hak dan pilihan individu, menghargai pendapat individu serta menekankan adanya kerjasama antar individu 2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri individu, serta mempertimbangkan keragaman individu 3. Terlibat dalam pemecahan masalah dengan menghargai hak-hak individu serta melibatkan individu dalam pembuatan keputusan dan evaluasi 4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial salah satunya melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. Secara singkat dapat disimpulkan, bahwa tehnik-tehnik yang disarankan diatas terkait dengan pengembangan masyarakat yang sangat memperhatikan modal manusia dari masing-masing anggota masyarakat. Dimana salah satu modal manusia yang penting dalam pengembangan organisasi komunitas adalah modal sosial. Modal sosial merujuk pada kemampuan individu dalam membentuk jaringan hubungan dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Modal sosial tersebut merupakan hak istimewa yang dapat digunakan untuk keperluan misalnya mengakses informasi, atau membentuk status sosial dan sebagainya. Terdapat tiga dimensi modal sosial, yaitu (Pendit, 2006):



1. Dimensi struktural, terkait dengan hubungan antar anggota komunitas yang ditandai dengan adanya hirarki atau konfigurasi, misalnya pada hirarki rukun tetangga, maka ketua RT merupakan hirarki tertinggi. 2. Dimensi relasional, terkait dengan sifat hubungan yang mencerminkan perilaku anggota komunitas, misalnya rasa saling menghormati, persahabatan dan sebagainya. 3. Dimensi kognitif, terkait dengan simbol komunikasi, cara intrepretasi dan sistem artian yang digunakan sehari-hari antar anggota komunitas, misalnya aneka bahasa dan istilah yang digunakan. Keberadaan modal sosial dapat mempengaruhi kinerja suatu komunitas dalam pembangunan. Modal sosial dapat meningkatkan efisiensi tindakan dan mengurangi biaya transaksi, misalnya mengulangi keterulangan dalam penyebaran informasi. Modal sosial membantu anggota komunitas beradaptasi, belajar dan menjadi kreatif. Sidu (dalam Rolalisasi 2008) menyatakan bahwa tinggi rendahnya modal sosial yang dimiliki masyarakat tergantung pada, 1) jaringan sosial/kerja, 2) kepercayaan, 3) ketaatan kepada norma, 4) kepedulian terhadap sesama, serta 5) keterlibatan dalam organisasi sosial. C. Rangkaian Kegiatan Partisipatif pada PNPM Mandiri Perkotaan Rangkaian kegiatan partisipatif pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Partisipasi Dalam Perencanaan Program Dimulai saat Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM), dimana pada tahap ini masyarakat menyatakan kesiapannya untuk menerima atau menolak melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Setelah ada kepastian masyarakat menerima kegiatan ini, maka tahap berikutnya adalah Refleksi Kemiskinan (RK). Pada tahap RK, masyarakat berpartisipasi dalam mengidentifikasikan masalah yang ada di lingkungan mereka. Tumbuh kesadaran kritis masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan serta tergalinya aspirasi dan harapan warga miskin dan kelompok marjinal mengenai persoalan kemiskinan termasuk penyebab kemiskinan. Tahap berikutnya adalah Pemetaan Swadaya (PS). Pada tahap ini masyarakat membangun kondisi ideal yang ingin dicapai serta mengumpulkan data yang diperlukan misalnya peta profil persoalan dan potensi setempat (ekonomi, sosial, lingkungan, sumber daya manusia, prasarana permukiman dan sebagainya), profil keluarga miskin, peta profil kebutuhan nyata masyarakat dan lain-lain. 2. Partisipasi dalam Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kriteria pemilihan keanggotaan BKM dipilih secara berjenjang dari tingkat RT hingga ke tingkat kelurahan dan dipilih karena rekam jejak yang baik. Yang berhak memilih adalah seluruh penduduk dewasa, bukan perwakilan keluarga. 3. Partisipasi dalam penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) PJM Pronangkis merupakan hasil perencanaan partisipatif dengan jangka waktu 3 tahun. PJM Pronangkis disusun secara partisipatif oleh tim yang dibentuk oleh BKM dan terdiri dari unsur BKM, relawan, dan warga peduli. PJM Pronangkis secara aktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luas melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana ataupun kegiatan pembangunan prasarana skala kecil. Pada saat musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten (musbangkec dan musbangkab), PJM ini seyogyanya



4.

5.

6.

7.

8.

9.

diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten. Hal ini dapat dilakukan melalui prakarsa anggota LKM. Partisipasi dalam evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Pada kegiatan ini evaluasi dan monitoring dilakukan melalui rapat koordinasi triwulanan BKM dengan masyarakat, rapat bulanan anggota BKM, konsultasi publik, rembuk warga tahunan setiap satu tahun sekali berupa review partisipatif, serta komunitas belajar kelurahan sebagai forum kajian reflektif. Pada berbagai kegiatan ini, peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat luas. Partisipasi dalam pemilihan anggota KSM Pada pelaksanaan kegiatan lingkungan, aspek penting penyelenggaraan adalah terbentuknya KSM/Panitia sebagai pelaksana kegiatan lingkungan. Pada kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi baik dalam mencalonkan diri ataupun memilih calon yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam pemilihan jenis kegiatan Pada pelaksanaan kegiatan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan jenis kegiatan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan masyarakatlah yang mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan di lingkungan mereka. Pemilihan jenis kegiatan dilakukan melalui rembuk warga tingkat lingkungan, biasanya melalui wadah rapat RT/RW. Partisipasi dalam penyusunan proposal Pada kegiatan ini, masyarakat menyusun proposal untuk diajukan pendanaannya ke LKM . Bentuk proposal dan tata cara pengisiannya telah diatur dan disosialisasikan oleh LKM. Dalam kegiatan ini, juga terjadi rembuk warga untuk menentukan jenis swadaya yang akan diberikan untuk kelangsungan pelaksanaan proyek serta untuk menentukan harga satuan proyek. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fisik Pada tahap ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi dengan bergotong royong melaksanakan kegiatan fisik. Swadaya masyarakat diperlukan untuk melancarkan kegiatan ini. Swadaya dapat berupa penyediaan konsumsi, tenaga, material. Peran tokoh masyarakat serta aparat RT/RW dibutuhkan untuk memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Partisipasi dalam pemeliharaan hasil proyek Pada kegiatan ini, partisipasi masyarakat diharapkan dalam memelihara hasil proyek. Karena itu peran tokoh masyarakat maupun aparat RT/RW sangat diharapkan untuk mampu memobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil proyek. III. METODE PENELITIAN

Secara nasional pencapaian kinerja PNPM Mandiri pada lokasi yang pernah mendapat program ini (dahulu bernama P2KP atau Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) menunjukkan pencapaian yang belum sesuai dengan target, dimana pencapaian kinerja untuk indikator pertama adalah 57,32%, indikator kedua adalah 41,50%, indikator ketiga adalah 31,83%, dan indikator keempat adalah 24,45% (Capaian Indikator Kinerja PNPM Lama, 2009). Salah satu propinsi yang berada di bawah pencapaian kinerja partisipasi masyarakat nasional adalah Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan kriteria kinerja partisipatif yang belum optimal serta kemudahan akses, maka Kelurahan Tlogomas dipandang dapat



mewakili seluruh kelurahan yang belum optimal di daerah Jawa Timur dalam pencapaian target kinerja partisipasi masyarakat untuk kemudian menjadi lokasi studi penelitian ini. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tlogomas telah memberi manfaat pada 3.505 jiwa melalui pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman yaitu jalan sepanjang 1.420 meter, jembatan 243 meter, rumah 27 unit, drainase 178 meter, dan MCK sebanyak 3 unit (Glosary BLM Tingkat Kelurahan). Disamping keberhasilan tersebut, masih dijumpai kendala berupa belum optimalnya pelaksanaan program ini di Kelurahan Tlogomas, yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat pada beberapa proses pengambilan keputusan yang masih rendah, pembiayaan swadaya baru sekitar 24,14% dari seluruh total sumber dana untuk kegiatan lingkungan, serta kurangnya prakarsa masyarakat dalam mengadopsi PJM (Program Jangka Menengah) pada musbangkec (musyarawah pembangunan kecamatan) dan musbangkab (musyawarah pembangunan kabupaten). Variabel penelitian adalah tingkat partisipasi masyarakat. Variabel ini diamati dengan menggunakan lima indikator dan sembilan belas kriteria. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. prakarsa, dengan kriteria prakarsa pada saat perumusan ide awal, prakarsa saat refleksi kemiskinan, prakarsa saat pemetaan swadaya, prakarsa saat penyusunan PJM, prakarsa saat integrasi PJM dan prakarsa saat penyusunan proposal 2. pembiayaan, dengan kriteria pembiaayaan kegiatan BKM dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan fisik 3. pengambilan keputusan, dengan kriteria pengambilan keputusan dalam rembuk warga, pemilihan anggota BKM, pemilihan anggota KSM, dan pemilihan jenis kegiatan

4. kemampuan memobilisasi tenaga, dengan kriteria kemampuan mobilisasi tenaga untuk keanggotaan BKM, keanggotaan KSM, dan untuk pelaksanaan fisik kegiatan

5. kemampuan menyelesaikan masalah, dengan kriteria kemampuan menyelesaikan masalah saat berlangsungnya forum review partisipatif, penyelesaian masalah pada saat penyusunan proposal dan penyelesaian masalah pada saat pelaksanaan kegiatan fisik Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan-laporan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan rentang tahun 2007-2009, monografi kelurahan dan gambar-gambar hasil pelaksanaan kegiatan. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden mengenai persepsi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam penelitian ini, sampel berasal dari unsur masyarakat dan unsur stakeholder. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisa kuantitatif berupa scoring dan tehnik analisa deskriptif kualitatif berupa triangulasi dan pendeskripsian terhadap hasil analisa skoring. Dalam penelitian ini, tehnik analisa skoring digunakan untuk menilai tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur peran pihak yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tlogomas. Triangulasi digunakan dalam menjawab sasaran kedua melalui dialog antara fakta empiris mengenai partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Tlogomas, referensi literatur mengenai upaya peningkatan partisipasi serta studi mengenai opini responden mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat.



IV. HASIL ANALISA A. Tingkatan Partisipasi Berdasarkan hasil analisa skoring diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk indikator prakarsa berada di tingkat placation. Pada tingkat ini, partisipasi yang terjadi adalah partisipasi semu. Walaupun masyarakat telah memberikan pendapat mereka, namun peran pemerintah masih cukup besar, sehingga untuk beberapa kritera, prakarsa masyarakat kecil sekali. Hal ini dapat dilihat saat perencanaan ide awal yang berasal dari pemerintah, dan saat penyusunan proposal dimana bentuk dan format proposal merupakan ide dari Pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat untuk indikator pembiayaan berada di tingkat informing. Pada tingkat ini, partisipasi yang terjadi adalah partisipasi semu. Karakteristik masyarakat yang berpenghasilan rendah, menyulitkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan. Swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat didominasi oleh tenaga kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan fisik, tak jarang masyarakat menyumbangkan swadaya mereka dalam bentuk konsumsi. Dari total pembiayaan untuk lingkungan sebesar 263.138.100, sebesar 63.538.100 merupakan swadaya masyarakat dengan rincian dalam bentuk tenaga kerja sebesar 74%, 24% berupa material dan 2% berupa uang (Glossary BLM Tingkat Kelurahan, 2009). Tingkat partisipasi masyarakat untuk indikator pengambilan keputusan berada di tingkat delegated power. Pada tingkat ini, partisipasi yang terjadi adalah partisipasi aktif. Terdapat pembagian kewenangan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini aparat RT/RW terkait pengambilan keputusan, misalnya saat pemilihan jenis kegiatan dan pemilihan anggota KSM. Tingkat partisipasi masyarakat untuk indikator kemampuan mobilisasi tenaga berada di tingkat citizen power. Pada tingkat ini, telah terjadi partisipasi aktif, dimana masyarakat yang menentukan semua dalam hal mobilisasi tenaga. Jumlah usia produktif yang banyak, tenaga kerja buruh bangunan yang cukup tersedia, serta masih adanya semangat bergotong royong, menjadi salah satu penyebab mudahnya memobilisasi tenaga lokal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tlogomas. Peran aparat RT/RW dan tokoh masyarakat cukup dominan dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat untuk indikator kemampuan menyelesaikan masalah berada di tingkat partnership. Pada tingkat ini, sudah terjadi partisipasi aktif. Masyarakat dan pemerintah bekerja bersama-sama bahkan dengan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. B. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan teori Arnstein, maka upaya peningkatan partisipasi masyarakat diarahkan pada tingkatan tertinggi yaitu Citizen Control. Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat tersebut, maka perlu dirumuskan suatu strategi peningkatan partisipasi yang dalam penelitian ini akan dirumuskan menggunakan analisa triangulasi. Khusus untuk indikator kemampuan memobilisasi tenaga, karena tingkatan partisipasi masyarakat telah berada pada level tertinggi, maka strategi yang akan dirumuskan adalah strategi bertahan. Melalui perumusan strategi bertahan ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu strategi yang mampu menjaga gairah masyarakat untuk tidak terlena dan tetap



bergairah dalam berpartisipasi pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini diperlukan, mengingat gairah masyarakat akan mudah turun jika proses partisipasi berlangsung lama (Herrawaty: 2006). Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prakarsa, dapat digunakan strategi memperluas akses informasi melalui perluasan media pengumuman hingga ketingkat RT/RW, penguatan peran ketua RT/RW dalam mensosialisasikan kegiatan prakarsa, pendampingan yang konsisten oleh fasilitator diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat pada setiap kegiatan prakarsa 2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan, dapat digunakan strategi mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal yaitu buruh bangunan dan material lokal, penggunaan skema arisan untuk kegiatan perbaikan rumah dengan besaran dana yang ditentukan bersama-sama, skema urunan bersama yang dapat dicicil pembayarannya untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat digunakan strategi mempertahankan proses pengambilan keputusan secara berjenjang mulai dari tingkat RT hingga tingkat yang lebih tinggi, sosialisasi hingga tingkat komunitas terkecil mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan peran ketua RT/RW, dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat 4. Untuk mempertahankan partisipasi dalam memobilisasi tenaga dapat dilakukan strategi memperkuat peran ketua RT/RW dalam memobilisasi tenaga untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya saat pelaksanaan kegiatan fisik, serta pendampingan kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarkat dalam memobilisasi tenaga dalam memperbaiki lingkungan mereka 5. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah, dapat digunakan strategi mengadakan pelatihan-pelatihan singkat terkait hal teknis terkait penyusunan proposal serta pelaksanaan fisik kegiatan, pendampingan kepada masyarakat untuk menyadarkan hak masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan pemanfaatan jaringan social/kerja tingkat RT sebagai wadah menyelesaikan masalah dan pemberian sangsi social bagi yang melanggar partisipasi V. KESIMPULAN DAN SARAN Terhadap hasil analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar representasi masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan saja melainkan adanya redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin secara signifikan. Hasil analisa menunjukkan bahwa teori Arstein dapat dipakai untuk menggambarkan adanya redistribusi kekuasaan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk aspek prakarsa dan pembiayaan, partisipasi masyarakat berlangsung semu, redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat hanyalah berada di permukaan saja, karena walaupun masyarakat telah mempunyai hak bersuara tapi tidak didengarkan dalam proses pembangunan. Untuk aspek pengambilan keputusan, kemampuan mobilisasi tenaga dan kemampuan menyelesaikan masalah, partisipasi masyarakat berlangsung secara aktif, dengan redistribusi kekuasaan secara optimal terjadi pada aspek kemampuan memobilisasi tenaga. Dalam upaya



mengoptimalkan pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai tingkatan partisipasi tertinggi Arnstein yaitu Citizen Control, dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut: 1. Penguatan modal sosial melalui kepatuhan pada norma social sebagai factor pendorong partisipasi, pemanfaatan jaringan kerja/social tingkat RT sebagai wadah masyarakat dalam berpartisipasi serta pemberian sangsi social bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam berpartisipasi khususnya dalam memobilisasi tenaga. 2. Pendampingan yang terus menerus untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berpartisipasi 3. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terkait hal-hal yang bersifat teknis 4. Sosialisasi yang intens untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi, serta menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya perbaikan lingkungan mereka. Selain itu sosialisasi dilakukan dengan memperluas media pengumuman hingga ketingkat komunitas terkecil 5. Pemberian insentif untuk merangsang kehadiran masyarakat dalam berbagai proses kegiatan prakarsa serta proses pengambilan keputusan 6. Mempergunakan alternatif pembiayaan berupa skema arisan dan skema urunan bersama yang pembayarannya dapat dicicil sesuai kesepakatan 7. Pengoptimalan penggunaan tenaga kerja dan material lokal sesuai sumber daya yang tersedia Terhadap upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan baik untuk Kelurahan Tlogomas ataupun untuk kelurahan-kelurahan lain, dapat disarankan untuk menggunakan strategi-strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini yang meliputi strategi peningkatan partisipasi masyarakat berdasarkan aspek prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, dan kemampuan menyelesaikan masalah serta strategi mempertahankan gairah masyarakat dalam melakukan partisipasi berdasarkan aspek kemampuan memobilisasi tenaga. Dalam perumusan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada penelitian ini masih terdapat kekurangan diantaranya fokus pembahasan yang hanya pada komponen kegiatan lingkungan, serta perumusan strategi yang hanya melihat dari sisi aras mezzo. Sehingga dalam penelitian lebih lanjut, dapat dikaji mengenai strategi tingkatan partisipasi masyarakat pada komponen sosial dan ekonomi serta perumusan strategi dari sisi aras mikro dan aras makro untuk menambah wacana strategi peningkatan partisipasi masyarakat VI. DAFTAR PUSTAKA Arstein, Sherry (1969), Ladder of Citizen Participation [on line]. Diperoleh dari [Diakses pada 30 April 2009, 7:41 AM]. Departemen Pekerjaan Umum (2008), Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008 [on line], Jakarta. Diperoleh dari [Diakses pada 6 Juni 2009, 11:39 PM] Departemen Pekerjaan Umum (2009), Progres Pedampingan Lanjutan Kelurahan [on line], Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP. Diperoleh dari http://www.p2kp.org/offline/pnpm_lama/profile/kel_profile_prg.asp?KLE_KODE=35 730509&KEL_NAMA=Tlogomas&KEC_NAMA=Lowokwaru&KOTA_NAMA=Ko ta Malang&PROP_NAMA=Jawa Timur [Diakses pada 16 Juli 2009, 6:51 AM]



Departemen Pekerjaan Umum (2009), Profil Panitia Kemitraan [on line], Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP. Diperoleh dari http://www.p2kp.org/offline/paket_advance/sim_pke_profile.asp?Kode_PK=3573301 2&Nama_PK=TLOGOMAS&Kota_Nama=KotaMalang&Prop_Nama=JawaTimur& Kode_Tahap=3 [Diakses pada 16 Juli 2009, 6:45 AM] Departemen Pekerjaan Umum (2009), Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 [on line], Jakarta. Diperoleh dari [Diakses pada 24 September 2009, 4:41 AM] Departemen Pekerjaan Umum (2009), Glosary BLM Tingkat Kelurahan [on line], Diperoleh dari [Diakses pada 16 Juli 2009, 6:51 AM]

Dritasto, Achdiat (2005), Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Jurnal ASPI, Vol. 5 No.1, hal. 4-16.

Herawatty, Ratna (2006), Strategi Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi, Thesis, Magister Tehnik Arsitektur yang tidak Dipublikasikan, FTSP-ITS, Surabaya. Kelurahan Tlogomas (2009), Data Monografi Pemerintah Kelurahan Tlogomas Semester I Tahun 2009, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Koordinator Kota Wilayah IV Propinsi Jawa Timur (2007), Laporan Review Kelembagaan Kelurahan Tlogomas, Malang. Pendit, Putu Laxman (2006), Modal Sosial [on line], diperoleh dari , [diakses pada 8 Juli 2009, 4:46 PM].

Rolalisasi, Andarita (2008), Pola Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Thesis, Magister Tehnik Arsitektur yang tidak Dipublikasikan, FTSP-ITS, Surabaya. Suharto, Edi (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung.

Sukmawati, Dwi (2008), Model Pemberdayaan Persampahan Pada Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Kutisari Surabaya, Thesis, Magister Tehnik Arsitektur yang tidak Dipublikasikan, FTSP-ITS, Surabaya.


Keywords: Community Participation, CENP of Autonomous Cities, Strategy to Increase Community Participation

Recommend Documents