DUKUNGAN SARAN KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI SECARA TEPAT WAKTU DAN TEPAT ISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN 2010 – 2014

DUKUNGAN SARAN KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI

”SECARA TEPAT WAKTU DAN TEPAT ISI”

Kata Pengantar

Rancangan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Deputi

bidang

Perekonomian 2010-2014 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Seekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014, maka dipandang perlu adanya perencanaan strategis Deputi Bidang Perekonomian. Renstra Setkab Tahun 2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMN 2010-2014, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014. Renstra Deputi Bidang Perekonomian tahun 2010-2014 disusun sebagai pedoman dan arah dukungan kebijakan bidang perekonomian yang hendak dicapai dalam periode 2010--2014 dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga saat ini. Renstra Deputi Bidang Perekonomian disusun melalui berbagai tahapan, termasuk

i

interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun diluar Sekretariat Kabinet dan partisipasi seluruh pejabat di Deputi Bidang Perekonomian. Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Unit Eselon II dan seluruh staf di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Deputi Bidang Perekonomian serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Perekonomian secara sinergis dan berkesinambungan. Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Juni 2012 Deputi Bidang Perekonomian

Ir. Retno Pudji Budi Astuti, M.B.A

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....................................................................................

i

Daftar Isi ..............................................................................................

iii

Daftar Tabel ..........................................................................................

v

Daftar Lampiran ....................................................................................

vi

BAB

I PENDAHULUAN ...................................................................

1

A. Kondisi Umum ................................................................

4

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet .................................................... 2 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010 dan Tahun 2011 .......................................................................... 11 3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 ........................................................................... 20 4. Reformasi Birokrasi .................................................... 23 B. Potensi dan Permasalahan ............................................ 1. 2. 3. 4. BAB

Kekuatan (Strength) ................................................... Kelemahan (Weaknesses) ........................................ Peluang Organisasi ................................................... Ancaman Organisasi ..................................................

28 28 29 30 30

II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN ......................................................................................... 33 A. B. C. D. E.

Visi Sekretariat Kabinet ................................................... Misi Sekretariat Kabinet .................................................. Tata Nilai Sekretariat Kabinet .......................................... Tujuan Sekretariat Kabinet ............................................. Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet ............................

33 34 35 36 37

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....................................

44

iii

A. Arah Kebijakan Sekretariat Kabinet ................................ B. Arah Kebijakan Deputi Bidang Perekonomian ................. C. Program .......................................................................... 1. Program Tahun 2011 ................................................. 2. Program Tahun 2012-2014 ........................................

44 46 52 53 60

BAB IV PENUTUP.............................................................................

65

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Kategori Capaian Kinerja ..................................................

22

Tabel 1.2

Capaian IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010 .

22

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator Sasaran Deputi Bidang Perekonomian .................................................................................

Tabel 4.1

Alokasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 .......................................................................

Tabel 4.2

37

59

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012-2014 Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 ........................

v

63

BAB I PENDAHULUAN

ISI i

D

dalam

sistem

presidensial,

peranan

Presiden

dalam

menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang memimpin

jalannya roda pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang duduk dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif dengan

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

sehari-hari. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan Pasal ini maka menjadi jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan

dan

pemerintahan

berbentuk

republik.

pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia

Di

dalam

bentuk

berperan dalam

memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Peran ini didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar maka Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan analisis.

Dukungan

tersebut

terutama

terkait

dengan

pengelolaan

manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Dalam hal ini dukungan staf, teknis, administrasi dan analisis diberikan oleh Sekretariat Kabinet. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 2 menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan

1

Deputi Bidang Perekonomian

pemikiran

kepada

Presiden

selaku

Kepala

Pemerintahan.

Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Kabinet antara lain menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen. Berdasarkan Perpres tersebut tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan staf, administrasi, pemikiran kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen strategis. Penerapan manajemen strategis ini dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Aspek perencanaan strategis mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen strategis. Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintahan, wajib menerapkan manajemen strategis dengan menetapkan

perencanaan strategis yang

disusun secara periodik dan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang ada. Perencanaan strategis tersebut sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen. Sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, serta tata cara penyusunan renstra-K/L yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010—2014, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010—2014 yang ditetapkan dalam Peraturan

2

Sekretaris

Kabinet


Nomor

Per-1/SESKAB/II/2010

tentang

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010— 2014 pada tanggal 4 Februari 2010. Penetapan Renstra Tahun 2010—2014 tersebut masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per-1/SESKAB/II/2010 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010 -2014 tersebut. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyempurnakan Renstra tersebut melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2012. Untuk itu, menjadi kewajiban unitunit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat untuk menyusun Renstra Tahun 2010-2014 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Berdasarkan pertimbangan di atas, Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 menyusun Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2012.

3


A. Kondisi Umum Kondisi Umum Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 20102014 akan menjabarkan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Deputi Bidang Perekonomian, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet di bidang perekonomian pada tahun 2010-2014, dan capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2011. Tujuan dan sasaran strategis pada Sekretariat Kabinet di bidang perekonomian tahun 2010-2014 akan dijabarkan dalam 3 tahapan yaitu: a. Tahap Tahun 2010 saat Deputi Bidang Perekonomian belum terbentuk; b. Tahap Tahun 2011, penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2010; dan c. Tahap Tahun 2012-2012, penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2012. 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sekretaris Kabinet

mempunyai tugas memberikan memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;

4


b. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang

politik,

hukum,

dan

keamanan,

perekonomian

dan

kesejahteraan rakyat; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut; f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan protokoler yang berkaitan dengan kegiatan kabinet; g. penyiapan,

penyelenggaraan

dan

pengadministrasian

dalam

pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; h. penyelenggaraan

pelayanan

dan

dukungan

administrasi,

perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; 5


i.

pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j.

pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;

k. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian

dukungan

staf,

teknis

dan

administrasi

untuk

pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden; l.

penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; dan

m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, susunan organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas: 1) Wakil Sekretaris Kabinet; 2) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3) Deputi Bidang Perekonomian; 4) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5) Deputi Bidang Persidangan Kabinet; 6) Deputi Bidang Administrasi; 7) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional; 8) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan; 9) Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi; dan

6


10) Pusat Data dan Informasi. Dari beberapa jabatan eselon I tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah,

penyiapan

dan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; 2) penyiapan

dan

penyampaian

persetujuan

Rancangan

prakarsa,

Peraturan

penyusunan

Presiden,

dan

Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; 3) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan

penyiapan laporan mengenai pelaksanaan

kebijakan

pemerintah

di

bidang

perekonomian,

berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 4) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; 5) pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut 7


penyerapan

pandangan

yang

berkembang

di

kalangan

pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut: 1. Asisten

Deputi

Bidang

Ekonomi

Makro,

Keuangan,

dan

Ketahanan Pangan Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah,

pengamatan

perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal. Fungsi: a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal; b. penyiapan

pendapat

penyelenggaraan

atau

pemerintahan

pandangan di

dalam

bidang

rangka

perencanaan

pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan

8


Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang

perencanaan

pembangunan, moneter,

fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan

dan

pembangunan

daerah

tertinggal,

berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal. e. pengamatan

terhadap

perkembangan

umum

di

bidang

perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal,

baik di luar negeri maupun

dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi

profesi,

organisasi

kemasyarakatan,

masyarakat

akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. 2. Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

9


Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah, pengamatan

perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi,

perdagangan

dan

kelancaran

arus

barang,

serta

ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi. Fungsi: a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi; b. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan

penyiapan laporan mengenai pelaksanaan

kebijakan pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan

koperasi,

perdagangan

dan

kelancaran

arus

barang,

ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha

kecil,

menengah

dan

koperasi,

perdagangan

dan

kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi. e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha

10

kecil,

menengah


dan

koperasi,

perdagangan

dan

kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan

pandangan

yang

berkembang

di

kalangan

pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. 3. Asisten Deputi

Bidang

Prasarana,

Riset,

Teknologi

dan

Sumber Daya Alam Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana

kebijakan

dan

program pemerintah, pengamatan

perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam. Fungsi: a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam; b. penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,

11


transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya. d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. 4. Asisten

Deputi

Perancangan

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

penyiapan

dan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. Fungsi: a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; 12


b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian; d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden

dan

Instruksi

Presiden

di

bidang

perekonomian. e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Masing-masing Asisten Deputi di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut: 1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1) Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Moneter, dan; 2) Subbidang Fiskal; b. Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara, didukung oleh 3 (tiga) sub bidang, yaitu: 1) Subbidang Jasa Keuangan; 2) Subbidang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; dan 3) Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Perekonomian; dan

13


c. Bidang

Ketahanan

Pangan

dan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1) Subbidang Ketahanan Pangan; dan 2) Subbidang Pembangunan Daerah Tertinggal. 2. Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu; 1)Subbidang Industri; dan 2)Subbidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; b. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Ekspor, Impor, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pengawasan Barang Beredar; dan 2)Subbidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen; dan c. Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan 2)Subbidang Investasi. 3. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan; dan 2)Subbidang Sumber Daya Air;

14


b. Bidang Transportasi, Riset dan Teknologi, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Transportasi; dan 2)Subbidang Riset dan Teknologi c. Bidang Sumber Daya Alam, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan; dan 2)Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Asisten

Deputi

Perancangan

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Moneter, Fiskal, dan Badan Usaha; dan 2)Subbidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1) Subbidang

Industri,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Perdagangan, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan 2) Subbidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi; dan c. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1)Subbidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Air; dan 2)Subbidang Sumber Daya Alam.

15


Berdasarkan uraian di atas, susunan organisasi Deputi Bidang Perekonomian terdiri atas 4 (empat) Asisten Deputi dan 12 (dua belas) bidang, digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

16


Bagan 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

17


2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahap Tahun 2010 dan Tahap Tahun 2011 a. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahap Tahun 2010 Pada

Tahun

2010,

struktur

organisasi

Deputi

Bidang

Perekonomian belum terbentuk. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 khususnya di bidang perekonomian dilaksanakan oleh 2 unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yaitu Biro Perekonomian dan Industri dibawah Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum dan Biro Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Alam di bawah dibawah Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Pemerintahan. b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahap Tahun 2011 Pada Mei 2011, Deputi Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. Selanjutnya,

Deputi

Bidang

Perekonomian

menjabarkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2011 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2010; dan Adapun penjabaran tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 1) Tujuan Strategis Keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Tujuan Deputi Bidang Perekonomian dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka 18


menengah sesuai kemampuan organisasi. Tujuan tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan organisasi dalam mewujudkan misi Sekretariat Kabinet. Tujuan Deputi Bidang Perekonomian dirumuskan, sebagai berikut:

Tujuan Deputi Bidang Perekonomian 1. Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta permasalahan hukum di bidang perekonomian. 2. Meningkatnya kualitas penyelesaian rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

3. 4. 2) Sasaran Strategis 5. Berdasarkan6. tujuan tersebut, dijabarkan sasaran yang ingin

dicapai Deputi Bidang Perekonomian. Sasaran Deputi Bidang Perekonomian menggambarkan keadaan yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama lima tahun. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Perekonomian dalam kegiatan tiap tahun. Dengan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai di atas, sasaran Deputi Bidang Perekonomian dirumuskan sebagai berikut: 1. Untuk tujuan ”Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan 19


rencana

dan

pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

perekonomian

serta

permasalahan hukum di bidang perekonomian”, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

Sasaran Strategis Deputi Bidang Perekonomian 1.

Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. 2. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian.

3. 4. 5. 2. Untuk tujuan ”Meningkatnya kualitas penyelesaian rancangan 6.

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian”, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: Sasaran Strategis Deputi Bidang Perekonomian 3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian

3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2010, Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 yang berisi penetapan tujuan strategis dan sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011. 20


Guna mengetahui apakah tujuan strategis dan sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 telah dicapai dengan maksimal, terdapat tolok ukur yang dapat digunakan antara lain penetapan indikator-indikator sasaran yang mendukung pengukuran pencapaian sasaran tersebut. Disamping itu, Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengacu kepada Indikator Program Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan tujuan strategis dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU Deputi Bidang Perekonomian telah diarahkan kepada kinerja yang lebih terukur dan berada dalam rentang kendali Deputi Bidang Perekonomian. IKU Deputi Bidang Perekonomian ditetapkan pertama kali pada tahun 2011, dan selanjutnya sebagai wujud komitmen Deputi Bidang Perekonomian dalam menyukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian selalu berupaya mencapai IKU yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya,

keberhasilan

capaian

sasaran

Deputi

Bidang

Perekonomian Tahun 2011 dapat diketahui melalui suatu pengukuran kinerja berupa output dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja merupakan gambaran dari pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian pelaksanaan program dan kegiatan juga didukung melalui penetapan indikator-indikator kegiatan. Penetapan kategori capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun

2011

tersebut,

dilakukan

pencapaian kinerja sebagai berikut:

21


dengan

menggunakan

kategori

Tabel 1.1 Kategori Capaian Kinerja No

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

1

85 % - 100 %

Sangat Baik

2

70 % - < 85 %

Baik

3

55 % - < 70 %

Sedang

4

< 55 %

Sumber:

Kurang Baik

Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2004.

Pencapaian IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.2 Capaian IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 No

Indikator Kinerja Utama

1. a. Tingkat kecepatan b. Tingkat ketepatan Penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian

22


Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian

1.Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian

1. Kecepatan penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pro-gram pemerin-tah di bidang perekonomian

11 hari

7,82 hari

128,91%

2. Ketepatan penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bi-

93%

100%

107,53%

dang perekonomian

2.

a. Tingkat kecepatan

2. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian

1. Kecepatan pemberian penyelesaian saran permasalahan hukum di bidang perekonomian

11 hari

7,61 hari

127,90%

2. Ketepatan pemberian penyelesaian saran permasalahan hukum di bidang perekonomian

93%

00%

107,53%

Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian

a. Tingkat kecepatan

3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres di bidang perekonomian

1. Kecepatan penyiapan penyelesaian Rperpres, Rkeppres dan Rinpres di bidang perekonomian

11 hari

9,75 hari

118,18%

2. Ketepatan penyiapan penyelesaian Rperpres, Rkeppres dan Rinpres di bidang perekonomian

93%

100%

107,53%

b. Tingkat ketepatan Pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian

No 3.

b. Tingkat ketepatan Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan Rinpres di bidang perekonomian

4. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi sangat penting dilakukan di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengingat Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada 23


Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Reformasi birokrasi menuntut Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, handal, cepat, dan tepat. Sebagai salah satu unit eselon I di struktur organisasi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian melakukan pula reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat faktor-faktor kunci keberhasilan, yaitu komitmen nasional, penggerak reformasi birokrasi, muatan reformasi birokrasi, serta proses reformasi birokrasi itu sendiri.

Penggerak

reformasi

birokrasi

adalah

pimpinan

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penggerak reformasi birokrasi harus berdaya tahan tinggi terhadap tantangan dan hambatan, serta memiliki daya dobrak dan kreativitas untuk melaksanakan program-program terobosan baik secara horisontal maupun vertikal. Sebagai penggerak reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan bersama Sekretariat Negara secara komprehensif, sistemik dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan dilakukan di lingkungan

Sekretariat

Kabinet,

termasuk

di

Deputi

Bidang

Perekonomian adalah sebagai berikut: a. Bidang Kelembagaan Seiring berjalannya reformasi birokrasi, terjadi penajaman tugas dan fungsi yang harus diemban Sekretariat Kabinet dan memiliki peran dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet, sehingga perlu dilakukan upaya penyempurnaan organisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Penyempurnaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Peraturan 24

Sekretaris


Kabinet

dimaksud

guna

mengarahkan

organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian merupakan salah satu unit organisasi baru di Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tersebut.

b. Bidang Ketatalaksanaan Pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang ketatalaksanaan diwujudkan dengan melakukan penyusunan standar pelayanan yang jelas, terukur dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sejak tahun 2009, Sekretariat Kabinet telah menyusun 27 Standar Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, saat ini Deputi Bidang Perekonomian masih menggunakan standar pelayanan unit kerja eselon I Sekretariat Kabinet berdasarkan struktur organisasi yang lama, yaitu Deputi Bidang Hukum dan Deputi Bidang Pemerintahan, khususnya terkait dengan bidang ekonomi. Adapun standar pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja. 2) Peraturan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum Nomor: 01/SP/Setkab/Dep-Hukum/X/2009 tentang Standar Pelayan-an Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hukum. 3) Keputusan Deputi Pemerintahan No. 1 Th 2009 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, menjadi kewajiban Deputi Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Deputi Bidang Administrasi yang bertanggung jawab di bidang ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk menyempurnakan standar pelayanan tersebut, sesuai dengan

25


tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010. c. Bidang Sumber Daya Manusia Reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia pada Deputi Bidang

Perekonomian

dilaksanakan

dengan

cara

melakukan

peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia melalui: 1) Program Penataan Sumber Daya Manusia yang dijabarkan melalui kegiatan: a) Penyelenggaraan analisis jabatan, yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan. b) Pengusulan

pengadaan

CPNS

secara

lebih

obyektif,

transparan, akuntabel, memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan konsultan manajemen sumber daya manusia yang independen. c)

Pengusulan

penempatan/pengangkatan

pegawai

dalam

jabatan fungsional umum. 2) Program Pembinaan Karier dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dijabarkan melalui kegiatan: a) Pengusulan

Penyusunan

Standar

Kompetensi

Jabatan

Struktural dan Fungsional. b) Pengusulan Penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. c)

Pengusulan

Penerapan

uji

kompetensi

calon

pejabat

struktural. 3) Program Penegakan Disiplin dan Pengembangan Budaya Kerja yang dijabarkan melalui kegiatan: a) Pemberian reward and punishment yang seimbang. b) Penerapan pembinaan rohani yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. c)

Pengembangan pola pikir, sikap, dan perilaku produktif.

d. Bidang Sistem Informasi Manajemen Reformasi di bidang Sistem Informasi Manajemen dilakukan dengan 26

mengembangkan


sistem

informasi

yang

mendukung

kebutuhan data dan informasi yang dapat disajikan secara cepat dan tepat kepada stakeholders. . Sistem Informasi yang telah dibangun di Sekretariat Kabinet, antara lain

Sistem Informasi Peraturan

Perundang-undangan, yang menyediakan data produk hukum mencakup : Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Sistem informasi ini dapat diakses melalui situs Sekretaris Kabinet dan/atau LAN internal Sekretariat Kabinet Terkait pengembangan Sistem Informasi Peraturan Perundangundangan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian berkontribusi melalui penyampaian bahan informasi berupa softcopy dan abstraksi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang

Perekonomian

berkewajiban

melakukan

penyiapan

penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

di bidang perekonomian guna ditetapkan Presiden,

termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut melalui Sistem

Informasi

Peraturan

Perundang-undangan

Sekretariat

Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian juga berkontribusi menyampaikan bahan informasi berupa artikel terkait program dan kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian yang selanjutnya dimuat dalam Website Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Program-program

Reformasi

Birokrasi

Sekretariat

Kabinet,

berorientasi pada hasil (outcomes oriented programs) yang meliputi: a. Bidang manajemen perubahan; b. Bidang penataan peraturan perundang-undangan; c. 27

Bidang penataan dan penguatan organisasi;


d. Bidang penataan tata laksana; e. Bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur; f.

Bidang penguatan pengawasan;

h. Bidang penataan akuntabilitas kinerja;dan i.

Bidang kualitas pelayanan publik. Program Reformasi Birokrasi tersebut, yang dilaksanakan oleh

Deputi Bidang Perekonomian terutama adalah Bidang penataan peraturan perundang-undangan.

B. Potensi dan Permasalahan Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk meng-gunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Deputi Bidang Perekonomian mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu: a. Visi dan misi organisasi yang jelas; b. Tugas dan fungsi yang jelas; c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; 28


d. Tersedianya jumlah SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional; e. Tersedianya

dokumen

hukum,

keikutsertaan

Deputi

Bidang

Perekonomian dalam rapat dan atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; f. Kesempatan pihak/lembaga

mengikuti

pendidikan

pemerintah

yang

yang lain

ditawarkan untuk

oleh

kepentingan

pengembangan SDM Sekretariat Kabinet; g. Terbentuknya struktur organisasi baru di Sekretariat Kabinet yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden, termasuk terbentuknya Deputi Bidang Perekonomian. 2. Kelemahan (Weaknesses) Di

samping

potensi-potensi

yang

dimiliki

Deputi

Bidang

Perekonomian yang dapat mendukung menjadi organisasi yang profesional dan handal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahankelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian belum dimanfaatkan secara optimal; b. Peningkatan kemampuan dan penempatan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi; c. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian; d. Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan; e. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi (antara lain, Bill Tracking dan Mail Tracking), belum sepenuhnya dikembangkan dan diimplementasikan, dan belum tersosialisasikannya dengan baik penyediaan informasi

29


mengenai Sekretariat Kabinet termasuk Deputi Bidang Perekonomian melalui website Sekretariat Kabinet agar pemanfaatannya optimal; f. Pengendalian internal belum berjalan secara efektif.

3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan

peluang-peluang

yang

memungkinkan

masih

organisasi

berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan; e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam

aktivitas

proses

penyelenggaraan

atau

pengawasan

pelayanan publik; f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal

ini

instansi

pemerintah,

masyarakat,

lembaga

swadaya

masyarakat, dan dunia usaha. g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja

Sekretariat

Kabinet,

termasuk Kinerja

Deputi

Bidang

Perekonomian. 4. Ancaman Organisasi (Threats) Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila

30


organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah: a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah; b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara; c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih berlangsung; d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang

masih akan

dihadapi organisasi selama lima tahun ke depan, meliputi: a. Aspek Kelembagaan 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja Deputi Bidang Perekonomian

khususnya

yang

terkait

dengan

pengelolaan

manajemen kabinet masih belum optimal; 2) Struktur organisasi masih perlu dikaji kembali dan disempurnakan untuk dapat mewadahi tugas dan fungsi yang dilaksanakan Deputi Bidang Perekonomian. b. Aspek Ketatalaksanaan 1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah

di

pusat

dan

daerah

maupun

dengan

lembaga

kepresidenan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Perekonomian; 2) Standar Pelayanan masih mengacu pada standar pelayanan unit eselon I struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang lama, sehingga

perlu

disempurnakan

dan

untuk

selanjutnya

perlu

diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. c. Aspek Sumber Daya Manusia Kuantitas dan kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian.

31


d. Aspek Sarana dan Prasarana 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi yang memadai; 2) Sistem informasi manajemen

berbasis teknologi informasi di

Sekretariat Kabinet termasuk pada Deputi Bidang Perekonomian, belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

32


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

A. VISI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN erumusan Visi Deputi Bidang Perekonomian dilakukan dengan

P

mengacu kepada tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Perumusan visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Perekonomian ke depan sampai dengan Tahun 2014. Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam visi tersebut sebagai berikut:

Visi Deputi Bidang Perekonomian Menjadi kedeputian yang profesional dan handal dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa

Deputi Bidang

Perekonomian merupakan suatu unit kerja di bawah Sekretariat Kabinet yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan berupa dukungan teknis, administrasi dan pemikiran yang prima di bidang perekonomian dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet. 33


Adanya visi ini diharapkan Deputi Bidang Perekonomian akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet.

B. MISI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan para stakeholders mengenai peran dan tindakan Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Deputi Bidang Perekonomian ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Rumusan misi Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: Misi Deputi Bidang Perekonomian

Memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik Memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dengan memegang teguh pada Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sekretaris Kabinet menjalankan kekuasaan pemerintahan diperlukan dukungan manajemen sehingga penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana

34

Memberikan dukungan teknis, administrasi dan pemikiran yang prima di bidang perekonomian Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet.

dengan

baik

dengan

mengacu

kepada

prinsip-prinsip

tata

kelola

pemerintahan yang baik.

C. TATA NILAI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN Sesuai karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai yang dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: 1. Profesional, mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang

masa

depan,

memiliki

kompetensi

di

bidangnya,

mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi. Dalam hal ini profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi itu; 2. Handal, mengandung arti produk layanan atau hasil analisis yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Perekonomian memiliki atau memberikan manfaat nilai yang optimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders); 3. Integritas,

mengandung

arti

kualitas,

sifat

atau

keadaan

yangmenunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 4. Akuntabilitas, mengandung arti bahwa setiap keputusan, kegiatan dan hasilnya

dapat

dipertanggungjawabkan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; 5. Transparan, mengandung arti keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang praktek-praktek penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara; 6. Efektifitas, mengandung arti tepat sasaran ; 7. Efisiensi, mengandung arti kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal; 8. Daya tanggap, mengandung arti memiliki kecepatan respon, inisistif dan kepekaan yang tinggi. 35


Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi budaya, ciri khas dan karakter organisasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Nilai-nilai budaya organisasi yang melekat pada unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian menjadi hidup dan bermakna apabila dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Oleh karena nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi budaya kerja organisasi yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

D. TUJUAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN Dalam

lampiran

Peraturan

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang perekonomian dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Kabinet,

setelah

memperhatikan

berbagai

potensi

dan

permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya

guna

merealisasikan

visi

dan

misi

Deputi

Bidang

Perekonomian tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka Deputi Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan misi di atas, maka keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuan sebagai berikut:

36


Tujuan Deputi Bidang Perekonomian Memberikan dukungan teknis, administrasi dan pemikiran yang prima di bidang perekonomian dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet Memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. E. SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dukungan tentang Tata Cara Penyusunan Memberikan teknis, administrasi dan Rencana yang prima di adalah bidanghasil perekonomian Pembangunan pemikiran Nasional, sasaran (target) yang diharapkan dari dalam rangkayang mendukung Sekretaris Kabinet suatu program atau keluaran diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam dalam menjalankan manajemen kabinet. hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Perekonomian, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program Sasaran 1 dan kegiatan. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis Dalam sasaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 kebijakan di bidang perekonomian digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan penyelesaian hasil analisis 1 + hari penyelesaian hasil analisis 2 + … ) berbagai aspek,(hari khususnya ketersediaan anggaran. Sasaran dan indikator

Deputi nBidang Perekonomian yang akan

dicapai tersebut adalah sebagai n = jumlah berikut: penyelesaian hasil analisis X 100% Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Deputi Bidang Perekonomian

No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan

Indikator 1. Persentase penyelesaian hasil analisis

kualitas hasil analisis kebijakan di

kebijakan di bidang perekonomian

bidang perekonomian

secara tepat waktu; 2. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

37


2.

Terwujudnya peningkatan

1. Persentase penyelesaian naskah

kualitas penyelesaian naskah

RPeraturan Presiden, RKeputusan

RPeraturan Presiden,

Presiden dan RInstruksi Presiden di

RKeputusan Presiden dan

bidang perekonomian;

RInstruksi Presiden

2. Persentase RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Hasil analisis kebijakan dihasilkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan terkait dengan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus-menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi terkait dengan aktivitas pemberian nilai atas fenomena (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pemantauan dan evaluasi secara top down dilaksanakan sesuai dengan disposisi/arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Wakil Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian juga harus memberikan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan 38


dan

pelaksanaan

perekonomian.

kebijakan

Pemberian

dan

saran

program demikian

pemerintah harus

di

tepat

bidang

dari

sisi

substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Outcome hasil analisis kebijakan secara teknis disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Persentase

penyelesaian

hasil

analisis

kebijakan

di

bidang

perekonomian yang tepat waktu. Penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP). Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: (jumlah penyelesaian berkas yang tepat waktu ) ∑ = _________________________________________ x 100% N Ket: n = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan

39


Kinerja

yang

diharapkan

dari

indikator

ini

adalah

agar

penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. b. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Indikator persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang

perekonomian.

Saran

yang

disampaikan

Deputi

Bidang

Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden, berarti kinerja Deputi Bidang Perekonomian semakin tinggi. Pengertian

Pemerintah

dalam

hal

ini

adalah

Presiden

dan

kementerian/lembaga pemerintah. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

∑ =

Saran yang ditindaklanjuti Saran yang disampaikanX 100%

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dapat diselesaikan dengan tepat.

40


Pengertian

Rperpres,

Rkeppres,

dan

Rinpres

di

bidang

perekonomian yang ditindaklanjuti adalah apabila naskah Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian yang diajukan oleh Deputi Bidang Perekonomian disetujui Sekretaris Kabinet, dengan alternatif tindak lanjut sebagai berikut: 1. Sekretaris Kabinet mengajukan naskah Rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres). 2. Sekretaris Kabinet mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi. 3. Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan Rancangan dimaksud. 4. Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan. 5. Sekretaris Kabinet meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

kepada

Instansi

Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. 6. Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. Salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian

adalah

kegiatan

penyiapan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau

41


pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Sebagaimana

diketahui,

pelaksanaan

penyelesaian

Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden merupakan salah satu bentuk dukungan administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan sehingga harus dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang perekonomian secara tepat waktu. Penyelesaian

Rperpres,

Rkeppres,

Rinpres

di

bidang

perekonomian tidak hanya dilakukan sebagai tugas rutin tetapi harus mewujudkan adanya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres. Indikator persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres secara tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPND kepada Presiden. Kecepatan penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan sampai dengan selesai. Penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres dikatakan cepat apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam Standar Pelayanan. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: (jumlah penyelesaian naskah rancangan yang tepat waktu ) ∑ = _________________________________________ x 100% N Ket: n = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan

42


b.

Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres. Indikator persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres digunakan untuk mengukur “kualitas” atau “mutu” dari penyiapan penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPND kepada Presiden. Penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet (untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden) dikatakan tepat apabila penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya. Tepat dari sisi substansi antara lain adalah apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet (dan selanjutnya juga disetujui oleh Presiden). Demikian halnya, apabila rancangan tersebut telah ditetapkan menjadi

peraturan

bertentangan

dengan

perundang-undangan peraturan

oleh

Presiden

perundang-undangan

lain

tidak atau

menimbulkan polemik di masyarakat atau bahkan di-judicial review karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat. Selain itu dari sisi teknis perundang-undangan

sudah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

∑ =

43


Saran yang ditindaklanjuti Saran yang disampaikan

X 100%

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Sekretariat Kabinet ekretariat Kabinet berdasar tugas dan fungsi yang ditetapkan

S

dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres No. 82 Th. 2010) mempunyai peran

untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Visi Indonesia tersebut menjadi arah jangka menengah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program

Presiden

yang

penyusunannya

berdasar

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Upaya

Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2014 dilakukan

dengan

memberikan

kontribusi

pada

pencapaian

Misi

Pembangunan 2010-2014, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Selanjutnya untuk mempertajam Misi Pembangunan 2010-2014 disusun arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Bidang Ekonomi; Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Bidang

Sarana

dan

Prasarana;

Bidang

Politik;

Bidang

Pertahanan dan Keamanan; Bidang Hukum dan Aparatur; Bidang Wilayah dan Tataruang; 44


Peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet

yang memuat langkah-langkah berupa program-

program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2010-2014 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Arah kebijakan Sekretariat Kabinet ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang merupakan bagian sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJM 20102014. Sesuai dengan Perpres No.82 Th. 2010, peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010-2014 diatur dalam arah Kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Sekretariat Kabinet Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden

Berdasar tugas yang diberikan sesuai Pepres No. 82 Th. 2011, maka pemberian dukungan kebijakan dan program Pemerintah kepada Presiden perlu terus diupayakan peningkatan/optimalisasinya. Untuk itu, Outcome dan output yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan

sesuai

dengan

target

yang

telah

ditetapkan

melalui

pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya.

Guna mendukung dan

melaksanakan arah kebijakan dan misi Sekretariat Kabinet 2010-2014 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka

Strategi Sekretariat Kabinet

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan 45


kualitas 6 (enam) aspek yang terkait dengan manajemen organisasi yang memerlukan penanganan segera, sebagai berikut: 1. Strategi terwujudnya SDM yang profesional dan berkualitas. 2. Strategi mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif. 3. Strategi terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan. 4. Strategi terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. 5. Strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana & prasarana. 6. Strategi meningkatkan pengawasan internal yang optimal.

B. Arah Kebijakan Deputi Bidang Perekonomian Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud di atas, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasar tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres No. 82 Th. 2011 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab No. 1 Th. 2011), Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi. Guna menjalankan peran dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yang dirumuskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Deputi Bidang Perekonomian Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan Manajemen Kabinet di bidang perekonomian

46


Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang

ditetapkan

manajemen,

melalui

organisasi,

pembenahan dan

sarana

dan dan

peningkatan prasarana

dari

sisi

sumberdaya

pendukungnya. Strategi Deputi Bidang Perekonomian ditetapkan sesuai kewenangan Deputi Bidang Perekonomian dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet yang memerlukan penanganan segera, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait. 3. Menyusun,

menetapkan,

dan

menerapkan

SP/SOP

Kedeputian

Perekonomian. 4. Mengembangkan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Kedeputian Perekonomian. 5. Mengusulkan peningkatan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Kedeputian Perekonomian 6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Kedeputian Perekonomian. Selanjutnya Strategi Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dukungan Deputi Bidang Perekonomian dalam penanganan pada aspek SDM, dilakukan melalui Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Peningkatan kompetensi SDM dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian saran kebijakan yang berkualitas dan terfokus pada prioritas pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang. Disamping itu, peningkatan kualitas

SDM juga, untuk menyesuaikan

ketrampilan SDM dengan perkembangan teknologi dan pengembangan metode pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mendukung pemberian saran kebijakan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui capacity building yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh Sekretariat 47


Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan

tugas

dan

fungsi,

memberi

kesempatan

dan

mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian akan ikut serta dalam penyusunan analisis jabatan yang dilakukan

Sekretariat

Kabinet

sehingga

dapat

turut

mendukung

penempatan SDM sesuai kompetensinya (the right man in the right place). Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM juga dilakukan dengan mengikutsertakan SDM dalam kegiatan sosialisasi, seminar, rapat-rapat koordinasi, baik yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri, dengan

mempertimbangkan

kompetensi,

komposisi

SDM,

dan

ketersediaan anggaran. Sedangkan untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Deputi Bidang Perekonomian mendata kebutuhan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang diinginkan oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Perekonomian.

Data dimaksud, disampaikan

atau diusulkan kepada Kedeputian Administrasi, selaku unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengisi formasi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait. Dalam

rangka

tercermin

meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

kinerja

yang

dalam pencapaian outcome program, yaitu “hasil analisis

kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas” dan “penyelesaian naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang berkualitas”, Deputi Bidang Perekonomian selama sisa kurun waktu Renstra Setkab, yaitu 3 (tiga) tahun ke depan pada tingkat eksternal perlu meningkatkan networking dengan stakeholders terkait melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Kedeputian Perekonomian maupun menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan stakeholders terkait dalam dan luar

negeri.

Seiring dengan itu,

koordinasi internal pun diupayakan ditingkatkan dengan melakukan pertemuan secara berkala.

48


Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya strategi Sekretariat

Kabinet

dalam

mewujudkan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan yang efektif. 3. Menyusun, menetapkan, dan

menerapkan SP/SOP Kedeputian

Perekonomian. Guna mendukung strategi Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

yang

efektif,

Deputi

Bidang

Perekonomian merasa perlu memberikan kontribusi dengan menyusun dan menetapkan SP/SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kedeputian Perekonomian. Bidang

Perekonomian

perlu

Pada tahun 2012, Deputi

melakukan

penyempurnaan

atau

penyesuaian atas SP/SOP terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan penyusunan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres, yang ditetapkan dengan: a. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja. b. Peraturan

Deputi

Sekretaris

Kabinet

Bidang

Hukum

Nomor:

01/SP/Setkab/Dep-Hukum/X/2009 tentang Standar Pelayan-an Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hukum. c. Keputusan Deputi Pemerintahan No. 1 Th 2009 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabinet. Secara

berkala

sampai

dengan

tahun

2014,

Deputi

Bidang

Perekonomian akan melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SP/SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk peningkatan tercermin

dari

kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja

berkurangnya

waktu/hari

penyelesaian pelaksanaan tusi. meningkat

secara

gradual

yang

yang

digunakan

yang dalam

Kualitas tersebut direncanakan mendorong

penyempurnaan/

penyesuaian SP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tusi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SP. 49


Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun SP/SOP, berdasar atas pengklasifikasian pelaksanaan tusi pada 3 (tiga) tusi utama, yaitu: a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. b. Penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian. c. Pemantauan pelaksanaan

dan

evaluasi

kebijakan

serta

dan

penyampaian

program

analisis

pemerintah

di

atas

bidang

perekonomian. Berdasar 3 (tiga) tusi tersebut, maka SP/SOP yang diupayakan disusun, ditetapkan,

dan

diterapkan,

serta

disempurnakan/disesuaikan

Kedeputian Perekonomian pada kurun waktu sampai dengan tahun 2014, adalah: a. SP/SOP perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. b. SP/SOP penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian, dan c. SP/SOP Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

di

bidang

perekonomian. Dengan melakukan strategi ini, diharapkan Deputi Perekonomian dapat mendorong

Sekretariat

Kabinet

untuk

mewujudkan

strategi

ketatalaksanaan khususnya terkait penyusunan dan penetapan SP/SOP tingkat Sekretariat Kabinet terkait 3 (tusi) sebagaimana telah disebut di muka. 4. Mengembangkan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Kedeputian Perekonomian. Dalam mendukung pencapaian peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja serta menjawab tuntutan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pengukuran kinerja dan pemberian laporan akuntabilitas, pada kurun waktu sampai dengan 50


tahun 2012, Deputi Bidang Perekonomian berupaya melaksanakan strategi mengembangkan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK (Mail Tracking dan SIPUU.

Bill Tracking) dan mendukung pengembangan

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung strategi Sekretariat

Kabinet dalam mewujudkan peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan. Pelaksanaan

strategi,

khususnya

untuk

strategi

pengembangan

pengelolaan tata persuratan diupayakan dilakukan sendiri memberdayakan fasilitas

dengan

(hardware, software, dan brainware/SDM)

yang dimiliki Kedeputian Perekonomian.

Pengembangan dan

penyusunan

dengan

tata

pengklasifikasian sebagaimana

persuratan berdasar

tercermin

dilaksanakan

atas

dalam

mekanisme 3

(tiga)

melakukan

pelaksanaan

SP/SOP

tusi

Kedeputian

Perekonomian, kemudahan dalam mengelola dokumen/arsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan

SAKIP

khususnya

pemberian

pertanggungjawaban

dalam

pengukuran

di

Lingkungan

kinerja

dan

Kedeputian

Perekonomian. 5. Mengusulkan peningkatan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Kedeputian Perekonomian Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kualitas kerja organisasi. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka output masing-masing unit kerja dapat dicapai secara optimal. Sesuai dengan tusi dan kewenangan, maka pada strategi kali ini Deputi Bidang Perekonomian hanya memberikan usulan untuk dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.

Namun demikian,

sepanjang usulan peningkatan sarana dan prasarana belum dipenuhi, maka dengan komitmen melaksanakan tusi sebaik-baiknya Deputi Bidang Perekonomian berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

51


6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Kedeputian Perekonomian. Pengawasan

internal

organisasi

sangat

diperlukan.

Pengawasan

diperlukan sebagai alat kontrol pencapaian kinerja, sebagai early warning bagi pelaksanaan tugas, dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adanya pengawasan internal diharapkan kinerja

Deputi Bidang Perekonomian dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik. C. Program Arah Kebijakan dan Strategi dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan instansi pemerintah. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program ini dijabarkan ke dalam kegiatan atau kumpulan tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program, hubungan program dan kegiatan merupakan hubungan hierarki yang menunjukan bahwa satu kegiatan hanya tekait dengan satu program, dan satu program dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi Eselon 1A, yang pencapaian kinerjanya dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi. Sedangkan program generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan internal dan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis. Sekretariat Kabinet telah melaksanakan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik, yang secara berjenjang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya. Deputi Bidang Perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan eksternal kepada stakeholders terkait, 52


memiliki

tanggung

jawab

untuk

memberikan

kontribusi

terhadap

keberhasilan pelaksanaan program teknis. 1. Program Tahun 2011 Berdasar Perpres No. 82 Th. 2010 dan Perseskab No. 1 Th. 2011 diadakan restrukturisasi organisasi pada Bulan Mei 2011, yang meleburkan tugas dan fungsi pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelakanaan kebijakan dan program pemerintah, dan penyusunan penyiapan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres. Semula (sebelum restrukturisasi) tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemerintahan dan Deputi Bidang Hukum, setelah direstrukturisasi menjadi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Polhukam, Deputi Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Kesra. Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut dan Tahun 2011 merupakan masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet, program

teknis

yang

menjadi

tanggung

jawab

Deputi

Bidang

Perekonomian pada Tahun 2011 masih mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 sebelum revisi, yaitu: Program Teknis

Penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Outcome Program Tahun 2011 Sejalan dengan program teknis yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian, maka outcome program ditetapkan sesuai dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 sebelum revisi, dengan penyesuaian atas tugas dan fungsi dan fokus bidang hasil restrukturisasi. Hal tersebut dilakukan berdasar pertimbangan bahwa restrukturisasi tidak berimplikasi terhadap perubahan mendasar atas tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Namun untuk tingkatan Eselon I dan II, tetap harus dilakukan

penyempurnaan

atau

penyesuaian,

dikarenakan

adanya

pergeseran dan peleburan tugas dan fungsi terhadap Eselon I dan II sebelumnya. 53


Di bidang perekonomian, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dilaksanakan

oleh

Deputi Bidang

Perekonomian,

yang

merupakan

peleburan dari Deputi Bidang Pemerintahan dan Deputi Bidang Hukum, sebagaimana diatur dalam Perseskab No. 1 Th. 2011. dengan itu penyesuaian atas

Sehubungan

fokus bidang dilakukan sesuai dengan

nomenklatur Kedeputian Perekonomian.

Sedangkan penyesuaian atas

tugas dan fungsi dilakukan dengan menyempurnakan frasa outcome 1 melalui penambahan frasa “perumusan rencana”.

Dengan penyesuaian

dimaksud, maka outcome program Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011, sebagai berikut: Outcome 1

Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Pemantauan dimaksud terkait dengan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi terkait dengan aktivitas pemberian nilai atas fenomena (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan perumusan

rencana

dan

pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah di bidang perekonomian dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Pemantauan terhadap perumusan rencana meliputi kegiatan pemantauan

dalam

rangka

penyiapan

penyelesaian

Rancangan

Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan Rancangan tersebut (feedback)

54


Sedangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan baik terhadap kebijakan-kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun terhadap pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan (PUU). Dalam hal ini yang dimaksud PUU bukan hanya Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi

Presiden,

melainkan

juga

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri/Kepala LPNK, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Bentuk kegiatan pemantauan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, sosialisasi kebijakan (peraturan perundang-undangan), diskusi, workshop dan kunjungan pada instansi pemerintah di daerah dan luar negeri. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pemantauan dan evaluasi secara top down ditentukan disposisi/arahan Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Outcome saran kebijakan secara teknis disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden. Outcome 2

Saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Perkembangan demokrasi yang pesat di Indonesia menyebabkan masyarakat semakin bebas dan berani menyampaikan permasalahan hukum

yang

dialaminya

kepada

Presiden.

Sampai

saat

ini,

kecenderungan masyarakat untuk mengadukan permasalahan hukum 55


yang dialami kepada Presiden semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Adanya kecenderungan meningkatnya kualitas dan

kuantitas

permasalahan

hukum

yang

diajukan

masyarakat

menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan yang besar kepada Presiden dan Lembaga Kepresidenan juga sebagai akibat dari meningkatnya kehidupan demokrasi. Dalam menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan dilakukan kegiatan pengumpulan informasi awal (deteksi dini), koordinasi timbal balik dengan pihak terkait, dan melakukan analisis secara cepat dan tepat. Sesuai dengan Standar Pelayanan, penyelesaian permasalahan bidang hukum dapat disampaikan dalam dua bentuk: c. Penyampaian laporan/memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden; d. Penyampaian surat tanggapan Sekretaris Kabinet kepada instansi pemerintah atau masyarakat. Penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian yang diajukan oleh masyarakat/instansi terkait kepada Presiden ditanggapi secara cepat dan tepat, dengan cara mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk melakukan klarifikasi atas persoalan yang diadukan serta memantau atas penyelesaian permasalahan hukum dimaksud. Outcome dari program menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam

membuat

suatu

kebijakan,

pengambilan

keputusan,

dan

mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan (policy making and policy evaluation).

Outcome 3 Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

56


Rancangan

Peraturan

Presiden

(RPerpres),

Rancangan

Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) bidang perekonomian yang ditindaklanjuti adalah apabila : a. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Perpres, Kepres, Inpres. b. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet. c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada Instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengoordinasikan Rancangan dimaksud. d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada Instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan; e. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan PUU kepada Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. f. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres dilakukan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres.

Kegiatan Tahun 2011 Untuk mencapai Outcome Program Teknis Tahun 2011, Deputi Bidang Perekonomian menjabarkan dan menetapkan kegiatan. Sejalan dengan penetapan program dan outcome yang mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 sebelum revisi, namun dilakukan 57


penyesuaian sejalan dengan tugas dan fungsi, dan fokus bidang, maka kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Perekonomian pada Tahun 2011 juga masih mengacu pada kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 sebelum revisi, dengan melakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi dan fokus bidang hasil restrukturisasi. Kegiatan 1. Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. 2. Penyelesaian permasalahan hokum di bidang perekonomian. 3. Penyiapan penyelesaian rancangan Peratuiran Presiden, Kepurusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

Dengan Perpres No. 82 Th. 2010 dan Perseskab No. 1 Th. 2011, Deputi Bidang Perekonomian ditetapkan terdiri dari 4 (empat) unit eselon II, yaitu: 1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; 2. Asisten

Deputi

Bidang

Industri,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; 3. Asisten Deputi Bidang Prasarana Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, dan 4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Dengan demikian, kegiatan 1, 2, dan kegiatan 3 tersebut, masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Perseskab No. 1 Th. 2011. Pelaksanaan kegiatan 1 dan kegiatan 2 bidang perekonomian tersebut difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja substantif di lingkungan Kedeputian Perekonomian, yaitu sebagai berikut: - Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal; - Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara; - Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 58


- Industri, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; - Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang; - Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi; - Tata Ruang, Prasarana Jalan, dan Sumber Daya Air; - Transportasi, Riset dan Teknologi, dan - Sumber Daya Alam Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan 3 bidang perekonomian difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja perancangan di Kedeputian Perekonomian, yaitu sebagai berikut: - Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; - Industri,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan, dan - Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam.

Pendanaan Tahun 2011 Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Deputi Bidang Perekonomian, telah dialokasikan anggaran sebagai berikut: Tabel 4.1 Alokasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 Program Program

Outcome 1) Saran kebijakan hasil pemantauan,

Penyelenggaraan

evaluasi, dan analisis atas

Pelayanan Dukungan

perumusan rencana dan

Kebijakan Kepada

pelaksanaan kebijakan dan program

Presiden dan Wakil

pemerintah di bidang perekonomian

Presiden

yang ditindaklanjuti 2) Saran Penyelesaian permasalahan

2011 Rp 918.674.000,-

Rp 428.333.000,-

hukum di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti. 3) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Keputusan Presiden (RKeppres), dan Instruksi Presiden

59


Rp 310.911.000,-

Program

Outcome

2011

(RInpres) di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

2. Program Tahun 2012-2014 Pada pertengahan tahun 2010, Sekretariat Kabinet telah melakukan penataan program dan kegiatan sebagai bentuk restrukturisasi program dan kegiatan. restrukturisasi

organisasi,

mulai

tahun

penyesuaian atas

Selanjutnya dengan adanya 2012

Sekretariat

Kabinet

menyempurnakan dan menyesuaikan program teknis yang menjadi sarana untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh anggaran, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 hasil revisi. Sehubungan dengan itu, pada kurun waktu 2012 - 2014 Deputi Bidang Perekonomian, berdasar Perpres No. 82 Th. 2010 dan Perseskab No. 1 Th. 2011, dalam memberikan kontribusi pada upaya pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, melaksanakan program teknis yang ditetapkan Sekretariat Kabinet, yaitu:

Program Teknis Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Outcome Program Tahun 2012 – 2014 Sejalan dengan restrukturisasi, outcome program teknis perlu dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian yang dapat mencerminkan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan kebijakan kepada Presiden, sehingga mulai tahun 2012 rumusan outcome program disempurnakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 hasil revisi.

Sesuai penyempurnaan atau penyesuaian

tersebut, maka outcome program di bidang perekonomian yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut: 60


Outcome

1. Hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti 2. Penyelesaian naskah rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Kegiatan Tahun 2012 - 2014 Untuk mencapai Outcome Program Teknis Tahun 2012 - 2014, Deputi Bidang Perekonomian menjabarkan dan menetapkan

kegiatan.

Sejalan dengan penetapan program dan outcome yang mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014 setelah revisi, yaitu: Kegiatan

1. Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang perekonomian 2. Penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang perancangan perundang-undangan bidang perekonomian

Kegiatan 1 dan 2 Deputi Bidang Perekonomian tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu: a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; b. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, dan c. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian. Dua Kegiatan di atas dilaksanakan oleh unit kerja di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2011. 61


Kegiatan 1 (Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di Bidang Perekonomian) dengan sub kegiatan a (Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian) dan sub kegiatan b (Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian) dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menangani kegiatan substantif, yaitu: a. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; b. Asdep Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; c. Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam; dan Pelaksanaan kegiatan 1 tersebut difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja substantif di lingkungan Kedeputian Perekonomian, yaitu sebagai berikut: - Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal; - Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara; - Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal; - Industri, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; - Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang; - Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi; - Tata Ruang, Prasarana Jalan, dan Sumber Daya Air; - Transportasi, Riset dan Teknologi, dan - Sumber Daya Alam Adapun

kegiatan

2

(Penyelenggaraan

Pelayanan

Dukungan

Kebijakan Kepada Presiden di Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian) dengan dukungan sub kegiatan b (Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian) dan sub kegiatan c (Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian) dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang menangani kegiatan perancangan, yakni: Asdep Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian.

62


Pelaksanaan kegiatan 2 pada bidang perekonomian difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja perancangan di Kedeputian Perekonomian, yaitu sebagai berikut: - Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; - Industri,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan, dan - Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam.

Pendanaan Tahun 2012 - 2014 Dalam melaksanakan program tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memperkirakan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran Sekretariat Kabinet (mulai tahun 2012 Sekretariat Kabinet melaksanakan bagian anggaran 114 untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang sebelumnya merupakan bagian anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara). Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan

Deputi Bidang

Perekonomian Tahun 2012 – 2014, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012 - 2014 Sekretariat Kabinet Outcome - Pendanaan Program Tahun 2012

2014

Outcome:

Program Penyelenggaraan

Tahun 2013

a. Hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian yang

Dukungan Kebijakan

berkualitas.

Kepada Presiden Selaku b. Penyelesaian naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres di Kepala Pemerintahan Pendanaan

bidang perekonomian yang berkualitas Rp1.683.749.000,-

Rp. 4.871.050.000,-

Rp. 5.683.342,-

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa berdasar Perpres No. 82 Th. 2010 dan Perseskab No. 1 Th. 2011, Deputi Bidang Perekonomian 63


terdiri dari 4 (empat) unit eselon II. Oleh karena itu, Sesuai restrukturisasi program, maka Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan program didukung oleh 4 (empat) unit kerja eselon II di bawahnya melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Dengan demikian, unit kerja eselon II berkewajiban

melaksanakan kegiatan. Namun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan outcome program, indikator yang digunakan adalah indikator outcome yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian. Adapun kegiatan unit kerja eselon II Deputi Bidang Perekonomian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari program teknis yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana telah diuraikan di muka, secara garis besar dituangkan dalam lampiran I.

64


BAB IV PENUTUP

encana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010-

R

2014 merupakan bagian dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010─2014 dan

Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Renstra pada dasarnya masih bersifat umum berupa garis-garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing unit di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja KL), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun. Dengan adanya Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet maka Renstra Deputi Bidang Perekonomian perlu dibuat. Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dokumen Renstra ini memuat kajian lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran strateguis, serta arah kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan. Selanjutnya Renstra ini dipergunakan dalam menyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Renstra Deputi Bidang Perekonomian perlu dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan 65


konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

66


DUKUNGAN SARAN KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI SECARA TEPAT WAKTU DAN TEPAT ISI

Recommend Documents