Karakteristik Tujuan : Kesederhanaan dan Kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu Pemungut : pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Dipungut atas kegiatan Perdagangan Barang, bukan atas Penghasilan Aturan Pelaksana : PMK224/PMK.011/2012
Pemungut PPh Pasal 22 No
Pemungut
Objek
1
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
atas impor barang
2
Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
pembayaran atas pembelian barang;
3
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor,
atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
4
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, Industri Farmasi
atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
5
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
6
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan
Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
7
Wajib Pajak badan tertentu
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
PPh 22 Atas Impor Barang 7,5% Tidak menggunakan API (Angka Pengenal Impor); 7,5% dari Nilai Impor
7,5%
Tidak dikuasai; 7,5% dari harga lelang
2,5% Menggunakan Angka Pengenal Impor (API); 2,5% dari nilai Impor
PMK 175/PMK.011/2013 (diundangkan 5 Des 2013, berlaku 30 hari setelahnya) barang-barang tertentu sebesar 7,5% dari nilai impor;
Impor kedelai,
Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh gandum, dan tepung yang teriguimportir oleh importir menggunakan API yang menggunakan API
0.5% dari nilai 0.5% dari impor
nilai impor
Dipungut oleh Dipungut Ditjen Bea dan oleh Ditjen Cukai
Bea dan Cukai
1.5 % dari harga 1.5 % dari harga pembelian pembelian
Pembayaran atas Pembayaran atas pembelian pembelian barang barang
1.Bendaharawa n Pemerintah, 1.Bendaharawan baik Pusat Pemerintah, baik maupun daerah Pusat maupun daerah 2. 2. Ditjen Ditjen Anggaran
PPh 22 Pembelian Barang
1.5% dari harga pembelian
Pembelian barang dengan dana bersumber dari APBN/APBD
Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan
PPh 22 Pembelian Barang
Pemungut
PPh 22 Pembelian Barang
Pemungut KPA atau pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA
Objek Untuk Pembayaran kepada Pihak Ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung
Tarif 1.5% dari harga pembelian
PPh 22 Penjualan Kendaraan Bermotor
Pemungut
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM),
Agen Pemegang Merek (APM),
Importir umum kendaraan bermotor
Objek Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
Tarif 0,45% dari DPP PPN
ATPM
PT Toyota Astra Motor
Company Logo
PT. Suzuki Indomobil Sales
www.the megaller y.com
Industri Tertentu Atas Penjualan hasil produksinya di dalam negeri dari DPP PPN
0,25%
•Industri Semen
0,1%
•Industri Kertas
0,3%
•Industri Baja
0,45%
•Industri Otomotif
0,3%
•Industri Farmasi
Penjualan Bahan Bakar Minyak, Gas, dan Pelumas
Atas penjualan hasil produksinya; PERTAMINA dan badan lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas
untuk SPBU Pertamina atas Premium, 0,25% Solar, dan Premix Super TT
0,3%
untuk SPBU Swastanisasi atas Premium, Solar, dan Premix Super TT
Minyak Tanah, Gas LPG, dan 0,3% untuk Pelumas
Sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan Pemungut
Objek
Tarif
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor: -kehutanan, -perkebunan, - pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP
Sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan Pemungut
Objek
Tarif
Pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul
Sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan Pemungut
Objek
Tarif
0.25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
PPh 22 Barang Mewah • Atas Penjualan Barang yang tergolong sangat Mewah oleh Badan yang melakukan penjualan Barang yang Sangat Mewah dikenakan PPh 22 sebesar 5% dari Harga Jual (tidak termasuk PPN)
PPh 22
Barang yang tergolong sangat Mewah PMK 253/PMK.03/2008 31 Des 2008 (berlaku 1 Jan 2009)
1
• pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
2
• kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3
•rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2
4
5
•apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 •kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, suv, mpv, minibus dan sejenisnya dengan harga jual >5 M dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Tarif dan sifat PPh Pasal 22 Kegiatan
Tarif
Sifat
2,5 % 7,5 %
Tidak Final
Pembayaran atas pembelian barang o/Bendahara Pemerintah
1,5 %
Tidak Final
Penjualan barang produksi: - Industri Semen - Industri Kertas - Industri Baja - Industri Otomotif - Industri Farmasi
0,25 % 0,10 % 0,30 % 0,45 % 0,30 %
Impor Barang:- Importir (API) - Importir (non API)
Penjualan barang produksi oleh Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM dan Gas
Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang Company Logo pegumpul
Pertamin a 0,25% 0,25% 0,25% 0,3% 0,3 % 0,3 %
Tidak Final
Swasta/ NON SPBU 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % www.the
0,25 % megaller
y.com
Premium Solar Premix M. Tanah Gas LPG Pelumas
Khusus penyerahan kepada penyalur/agen bersifat final
Tidak Final
Up Date !
1.
Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
2.
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
3.
Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
4.
Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea
PMK146/PMK.011/2013 4 Nopember 2013
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
5.
Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah pemungut pajak berkenaan dengan:
a.
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
b.
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
6.
Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
7.
Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
8.
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Saat terutang PPh Pasal 22 Atas Impor; saat pembayaran Bea Masuk Atas Pembelian oleh Bendaharawan : Saat Pembayaran Penjualan Hasil Industri ttt: Pada saat penjualan
Atas Penjualan BBM, gas, dan Pelumas: Saat penerbitan Delivery Order (DO).
Atas Pembelian dari Pedagang Pengumpul : Saat Pembelian
Prosedur Pemungutan 1. Impor dan Pembelian oleh Bendaharawan
2. Transaksi Lainnya
1. Pemungut harus menerbitkan Bukti Pungut PPh Pasal 22
SSP berlaku sebagai bukti pemungutan pajak
Waktu Pelaporan Jangka Waktu Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Paling Paling Paling lambat lambat 14 Lama 20 hari kerja hari setelah hari kerja terakhir masa pajak setelah minggu berakhir masa pajak berikutnya berakhir
Oleh DJBC
Bendaharawan
Badan terttentu
