4/30/2011
DEFINISI
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) OLEH RULY WILIANDRI, SE., MM
BUMI permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia
BANGUNAN konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll
Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.
DASAR HUKUM Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994
ASAS PBB 1.Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 2.Adanya kepastian hukum 3.Mudah dimengerti dan adil 4.Menghindari pajak berganda
` PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.
Bumi dan bangunan yang tidak kena pajak 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara b. Di bidang kesehatan, contoh: rimah sakit c. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren d. Di bidang social, contoh: panti asuhan e. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi f. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakalam, atau yang sejenis dengan itu. 2. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 3. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
1
4/30/2011
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar
Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan
Subyek Pajak Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan
Dasar Pengenaan - Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. - Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). - Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional
NJOPTKP - Adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. - Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. - Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi 1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan 2. Objek Pajak Sektor Perkebunan 3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusaha Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Syah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri 5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi 7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan energi Panas Bumi dan Galian C 8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C 9. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan kontarak karya atau kontrak kerja sama 10.Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut 11.Objek Pajak Usaha Perikanan Darat 12.Objek Pajak yang bersifat Khusus
Contoh 1. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,00. Persentase misalnya 20%, maka besarnya= 20% x Rp 2.000.000,00 = Rp 400.000,00 2. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,00. Persentase misalnya 40%, maka besarnya 40 % x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 800.000.000,00
Besarnya prosentase besarnya NJKP adalah :
untuk
menentukan
a. Objek pajak perkebunan adalah 40% b. Objek pajak kehutanan adalah 40% c. Objek pajak pertambangan adalah 20% d.Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan Apabila NJOP nya > Rp1.000.000.000 adalah 40% Apabila NJOP nya < Rp1.000.000.000 adalah 20%
2
4/30/2011
Contoh 1
Contoh 2
Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai Rp 4.000.000,00 dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 6.000.000,00. Karena NJOP berada d bawah batas NJOPTKP (Rp 6.000.000,00), maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut: - Desa A: NJOP Bumi Rp 13.000.000,00 NJOP Bangunan Rp 9.000.000,00 - Desa B: NJOP Bumi Rp 8.000.000,00 NJOP Bangunan Rp 10.000.000,00 - NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut Rp 10.000.000,00
Tarif Pajak
Jawaban: Desa A NJOP Bumi NJOP Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP NJOP untuk penghitungan PBB Desa B NJOP untuk penghitungan PBB: NJOP Bumi NJOP Bangunan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB NJOPTKP NJOP untuk penghitungan PBB
Rp 13.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 22.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00
Rp 8.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 0,00 Rp 18.000.000,00
0,5 %
1. 2. 3.
Dasar Pengenaan Pajak NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional
CARA MENGHITUNG PAJAK Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Tarif Pajak x NJKP 0,5% x [Presentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] Contoh: Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah: = 0,5% x 20% x (Rp 20.000.000,00- Rp 12.000.000,00) = Rp 8.000,00
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3
4/30/2011
Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Atau 1 januari sampai dengan 31 Desember. Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari
Subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ( SPPT )
Diretur Jendral Pajak dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
Dirjen pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak
SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4
4/30/2011
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
Barang siapa dengan sengaja
SAKSI PIDANA Barang siapa karena kealpaannya - Tidak mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak kepada direktorat jendral pajak - Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar, Sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
- Tidak mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jendral Pajak, - Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap - Memperlihatkan surat/dokumen palsu atau dipalsukan seolah-olah benar Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.
Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan kas Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Namun demikian, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan sebagai berikut : 10% untuk Pemerinatah Pusat. 90% untuk Daerah.
Sistem Pengenaan PBB
SPOP kembali 1
Wajib Pajak
SPOP
SPOP tidak benar (data disembunyikan)
SPPT 1 Februari 2006
SPOP Tidak Dikembalikan
Pembayaran 31 Juli 2006 (paling lambat) Apabila terlambat Pokok Pajak Terutang Denda 2% Perbulan (dengan SPT)
Dirjen Pajak 2
SPOP
3
SPPT
SPOP
SKP Selisih Pajak Terutang+Denda Administrasi 25% dari selisih
Pokok Pajak+Denda Administrasi 25% dari Pokok Pajak
30 hari
Wajib Pajak
5
4/30/2011
SPOP tidak kembali 1
Dirjen Pajak
3
1
Dirjen Pajak
SPOP
2
SPOP
SPOP kembali tapi tidak benar
SKP
Surat Teguran
Pokok Pajak + 25% denda administrasi dihitung dari pokok pajak
2
1
Wajib Pajak
2
SKP Pokok Pajak+ 25% (selisih pajak yang terutang)
Wajib Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SPPT -Bank -Pos & Giro -Tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Dirjen Pajak
SPPT
Wajib Pajak
6 bulan
SPPT
Wajib Pajak
Dirjen Pajak
Surat Ketetapan Pajak
-Bank -Pos & Giro -Tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Lewat
1. Bank 2. Pos & Giro 3. Tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Pembayaran
PEMBAYARAN TIDAK/KURANG DIBAYAR PADA SAAT JATUH TEMPO
Dirjen Pajak
PEMBAYARAN BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Wajib Pajak
Wajib Pajak
1 bulan
Pembayaran
PEMBAYARAN BERDASARKAN STP -Bank -Pos & Giro -Tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Dirjen Pajak
STP
Wajib Pajak
1 bulan
Ditambah denda 2% per bulan Maksimal 24 bulan
6 bulan
6
4/30/2011
KEBERATAN DAN BANDING Dirjen Pajak
Surat Ketetapan Pajak
SSPT
K e b er at a n 3 b ul a n
Pengadilan Pajak KEPUTUSAN Menerima -Seluruh -Sebagian Menolak 3Menambah Jumlah Pajak Yng Terutang
Wajib Pajak
Banding waktu 3 bulan
7
