BAB II KARAKTERISTIK SISTEM PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK. 1. Karakteristik Sistem Perencanaan Pajak

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II KARAKTERISTIK SISTEM PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK

1. Karakteristik Sistem Perencanaan Pajak Pada awalnya kata “strategi” digunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategik, strategi perencanaan pajak, dan lain sebagainya. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat / incremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa datang. Dengan demikian strategi sering kali dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi 14.

Persaingan

didefinisikan

sebagai

usaha

memperlihatkan

keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan bahkan

Pemerintah,

baik

pada

bidang

perdagangan,

produksi,

persenjataan, dan sebagainya sebagai upaya untuk perebut pangsa pasar dan memukul pesaingnya. Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi.

14

Thomas Sumarsan, Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak, Permata Puri Media, Jakarta, 2012, h.114

18 Tesis

SISTEM PERENCANAAN PAJAK ....

18 CALVIN PRATAMA


Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut 15: a) Strategi Korporat (Corporate Strategy). Suatu pernyataan maksud sebuah perusahaan, arah pertumbuhannya, dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada bisnis apakah yang harus digeluti perusahaan. Strategi korporasi akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat. b) Strategi Bisnis (Business Strategy). Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan unit bisnis, dan ancanganancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi pada level ini ialah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisni, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan. c) Strategi Operasional/Fungsional (Operational/Functional Strategy). Suatu pernyataan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini 15

Ibid.

19 Tesis


CALVIN PRATAMA


berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk strategic architecture yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Manajemen

diartikan

sebagai

seni

dalam

proses

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja. Sehingga dari penjelasan di atas dapat ditarik bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan atau pengendalian (controlling) (POAC) 16. Perencanaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai dengan perencanaan semula. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi perencanaan ini meliputi penciptaan standar atau kriteria, pembandingan hasil pengamatan dengan standar, pelaksanaan perbaikan atas penyimpangan, pemodifikasian, dan penyesuaian metode pengendalian dari hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta pengomunikasian revisi dan penyesuaiannya ke seluruh prosees manajemen dengan harapan penyimpangan atau kelemahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Misalkan perusahaan dilakukan pemeriksanaan pajak oleh fiskus karena terlambat penyampaian SPT 16

ibid

20 Tesis


CALVIN PRATAMA


(Surat Pemberitahuan) karena komputer perusahaan terserang virus yang mengakibatkan data keuangan perusahaan rusak, maka hal ini jangan terulang lagi untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan harus merencanakan membuat back-up atas data perusahaan yang disimpan secara elektronik untuk menghindari kehilangan atau kerusakan data. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembayaran pajak perusahaan dengan benar 17. Terdapat beberapa jenis perencanaan pajak spesifik yang dilaksanakan pada sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. (a) Perencanaan dokumentasi dan pelaporan untuk pajak. Dokumen yang lengkap dan pelaporan yang jelas dan akurat yang mendukung laporan SPT (Surat Pemberitahuan) perusahaan. Jika pada saat terjadi pemeriksanaan pajak terhadap perusahaan, perusahaan kehilangan faktur pembelian, maka terhadap perusahaan tersebut akan dilakukan koreksi atas biaya pembelian yang menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih tinggi dan pada gilirannya pajak penghasilan perusahaan juga meningkat. (b) Perencanaan tenaga profesional akuntansi dan perpajakan. Disarankan untuk menggunakan karyawan yang mengerti pembukuan dan perpajakan; jika masih kurang terampil, perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawannya. Sebagai contoh: seorang karyawan 17

ibid

21 Tesis


CALVIN PRATAMA


yang tidak mengerti mencatat jurnal harian, dapat melakukan penyesuaian berkali-kali setiap bulan untuk memperbaiki jurnal yang dicatatnya dalam komputer. Hal ini akan menurunkan produktivitas kerja di dalam departemen akuntansi dan pajak. Menurut Michael E. Porter bahwa melakukan koreksi atau pengerjaan ulang merupakan pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah (non value added) 18. Fungsi dari perencanaan adalah sebagai berikut: a. Arah tujuan perusahaan. Perusahaan dengan jelas menentukan bahwa perusahaan harus menaati semua peraturan dan perundangundangan perpajakan di Indonesia. b. Mengurangi

ketidakpastian.

Maksudnya

yaitu

jika

terjadi

kesalahan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) pajak perusahaan, dan jika terjadi kekurangan bayar maka perusahaan harus membayar kekurangan bayar tersebut dan sanksi atas keterlambatan kekurangan pembayaran pajak tambahan tersebut. c. Meningkatkan efisiensi sumber daya. Jika sebuah perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan maka perusahaan akan menggunakan sumber dayanya secara efisien. d. Menetapkan

standar

pengendalian

perusahaan.

Perusahaan

menggunakan konsultan pajak yang bersertifikasi dan memiliki 18

Ibid, h.117

22 Tesis


CALVIN PRATAMA


pengalaman untuk melakukan review atas pelaporan pajak sebelum dilaporkan ke kantor pajak. Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai effective perencanaan pajak, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghidaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan 19. Dengan menguasai prinsip dasar perpajakan dan penerapannya dalam dunia usaha, keputusan bisnis akan menjadi lebih baik. Berikut tiga faktor yang memotivasi manager untuk berusaha mengurangi beban pajak bagi organisasi/perusahaan : 1. Rincian konsep perpajakan sangat kompleks sehingga tidak mudah dipahami, 2. Biaya kelengkapan administrasi pajak, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Masa / Tahunan (SPT), dan 3. Beban konsultan pajak yang cukup mahal. Orang selalu berpikir bahwa dengan memperkecil beban pajak maka tujuan perencanaan pajak sudah berhasil. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena beban pajak tidak semata-mata dikenakan atas keuntungan usaha dan kekayaan wajib pajak. Sebaiknya, juga diperhitungkan keuntungan dari nilai tunai uang, seperti menunda pembayaran pajak di 19

Arles P.Ompusungu, Cara Legal Siasati Pajak, Puspa Swara 2011, Bandung, h.3

23 Tesis


CALVIN PRATAMA


belakang hari atau mengenakan tarif pajak yang berbeda melalui skema harga

transfer.

Perencanaan

pajak

mencakup

pemahaman

dan

implementasi dari berbagai strategi yang dapat meminimalisasi jumlah beban pajak dalam beberapa periode. Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak 20: 1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan halhal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dengan berbagai metode berikut ini: a. Maximizing tax deductable: upaya membebankan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk nontunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang. b. Legal standing of corporate entity: mencari bentuk usaha yang tepat, seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak. c. Melakukan konglomerasi usaha: berupa penyatuan bentuk usaha secara vertikal dan horizontal. d. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, dan e. Tax deffered income: menunda pengakuan penghasilan. 2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya, dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak.

20

Ibid, h.4

24 Tesis


CALVIN PRATAMA


3. Mendeteksi cacat teoritis dari ketentuan Undang-Undang Pajak untuk menemukan

cara penghindaran

pajak

yang

dapat

menghemat

pembayaran pajak.

2. Karakteristik Penghindaran Pajak Lepas dari kesadaran kerwargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian besar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak

sedemikian

rupa sehingga

memenuhinya tanpa

menggerutu. Bahkan, bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan ke dalam yang dinamakan perlawanan pasif dan perlawanan aktif 21. Perlawanan

pasif

terdiri

dari

hambatan-hambatan

yang

mempersukar pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dengan demikian, maka pajak atas pendapatan yang biasanya telah berintegrasi dalam suatu sistem ekonomi dengan sifatnya yang industrial, pada hakikatnya kurang tepat bagi negara agraris oleh karena di sana, dalam praktek, pada hakikatnya tidak mungkin diadakan perkiraan pendapatan 21

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, 2008, h. 13

25 Tesis


CALVIN PRATAMA


secara teliti, antara lain karena para petani kebanyakan tidak mempuyai (bakat bagi) tata pembukuan. Oleh karena itu, di banyak negara, keuntungan-keuntungan para petani

yang dapat dikenakan pajak

ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan kadastral atau nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan (seperti halnya dengan Ipeda/Ireda di Indonesia) 22. Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan. Cara hidup penduduk juga memegang peranan penting. Kekurangan gairah kerja, tetapi juga keinginan menabung di masyarakat, misalnya, akan menambah mahalnya biaya suatu tagihan terhadap pajak langsung karena pada waktu jatuh tempo untuk membayar, para wajib pajak tidak menguasai utang yang diperlukan sehingga harus diambil tindakan untuk menjamin berhasilnya pemungutannya (demikian itu bilamana ada benda-benda yang dapat disita). Bagaimanapun juga telah merupakan suatu kenyataan dan pengalaman di beberapa negara bahwa perlawanan pasif tidak begitu kuat terhadap pajak tak langsung (daripada terhadap pajak langsung). Itulah pula sebabnya mengapa pada umunya kebanyakan negara cenderung untuk mengadakan pajak tak langsung. Sebaliknya, suatu pengertian yang jelas mengenai tugas kewajiban terhadap negara dan keharusan membayar pajak, pula perasaan mendalam mengenai

solidaritas

nasional

pada penduduk,

akan

mengurangi

perlawanan pasif. Aliran-aliran di tengah masyarakat juga turut berbicara, 22

ibid

26 Tesis


CALVIN PRATAMA


yaitu apabila pendapat umum tidak begitu menyetujui suatu pajak tertentu, pasti tidak akan mudahlah pelaksanaan pemungutan pajak itu. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Di antaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut: A. Penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidence) Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Menghindari pajak yang merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan, biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat: orang yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak, ataupun orang menggantikannya dengan surogat yang tidak atau kurang dikenakan pajak. Contoh: a. Pajak kendaraan bermotor: dihindari orang dengan membiarkan mobilnya berada di garasi (penahanan). b. Cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dihindari dengan memuaskan diri dengan rokok klobot/tingwe (surogat). c. Kopi (coffea arabica) diganti dengan surogat, dan gula pasir diganti dengan gula kelapa; dan sebagainya.

27 Tesis


CALVIN PRATAMA


Penghindaran secara demikian itu menyebabkan pengurangan permintaan akan barang yang dikenakan pajak (yang berakibat meningkatknya penabungan) atau bertambahnya permintaan akan barang-barang lain dan sekaligus terjadilah penambahan dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya produksi barang-barang yang

dikenakan

pajak

berat.

Contoh-contoh

dalam

praktek

menghindarkan diri dari pajak : a. Suatu pajak berat dipungut atas kulit; apabila karet atau barangbarang imitasi tidak dikenakan pajak, maka agaknya akan terjadi penghindaran pajak oleh karena dalam banyak hal, kulit dapat diganti dengan karet atau plastik. Untuk menghindarkan diri dari pengenaan suatu pajak berat dipungut atas minyak-minyak mineral, kadang-kadang orang beralih ke kebiasaan menggunakan gas atau listrik. b. Apabila pajak tersebut bersifat lokal (jadi hanya terbatas sampai suatu daerah saja), maka penghindarannya dapat terjadi dengan pindahnya wajib pajak ke tempat lain atau dengan pemindahan perusahaan-perusahaan ke tempat-tempat yang pajaknya ringan; namun pemindahan pabrik-pabrik atau tempat kedudukan eksploitasi tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mudah (terutama oleh karena perusahaan harus pula memperhatikan prasarana dari tempat tersebut seperti jalan, sungai, pelabuhan, dan sebagainya). Karenanya maka penghindaran diri baru akan terjadi sewaktu diadakan perluasan dari

28 Tesis


CALVIN PRATAMA


perusahaan yang ada atau pendirian perusahaan baru. Dalam kedua hal tersebut orang mencari-cari tempat yang konsekuensi fiskalnya tidak selalu berat. c. Penghindaran diri secara yudiris. Kadang-kadang orang meloloskan diri dari unsur-unsur yang dapat dikenakan pajak, tetapi tidak nyatanyata dengan penahanan diri atau penggunaan surogat, melainkan diatur/dirumuskan sedemikian rupa sehingga pajak tidak dapat menimpanya lagi dalam hal demikian dikatakan orang bahwa ada penghindaran diri secara yudiris. Contoh: a. Karena dipungut suatu pajak atas tempat dansa umum, maka para pemilik tempat dansa mendirikan sesuatu yang diberi nama “Perkumpulan Dansa Pribadi”. b. Karena diadakan pajak atas tempat-tempat gratis dalam bioskop, gedung kesenian, dan sebagainya, maka para pengusaha menggantikan karcis untuk tempat-tempat gratis tersebut dengan yang dinamakan “Kartu-Kartu Karunia” dengan sangat mudah. Cara penghindaran diri dari pajak semacam ini kadang-kadang dinamakan “penghematan pajak dalam arti sempit” 23. Alasannya adalah karena seluruh usaha yang termasuk ke dalam perlawanan aktif, pada hakikatnya tergolong ke dalam penghematan pajak dalam arti luas. Ternyata kini bahwa penghindaran diri secara yudiris berbentuk perbuatan dengan cara demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan 23

Ibid

29 Tesis


CALVIN PRATAMA


yang dilakukan tidak terkena penerapan Undang-Undang Pajak. Biasanya, perbuatan tersebut merupakan penggunaan dari kekosongan dan atau ketidakjelasan dari undang-undang yang dimaksud. Dengan demikian, pada penghindaran diri (termasuk yang dikatakan dengan secara yudiris), wajib pajak tidak melanggar peraturan undang-undang secara tegas, sekalipun kadang-kadang tidak jelas berbuat bertentangan dengan maksud membuat undang-undang. Penghindaran diri dari pajak secara yudiris itu juga dinamakan pengelakkan pajak secara legal. Bilamana hal itu semata-mata hanya dilakukan dengan penahanan diri, maka pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak dapat melanggar hukum dan tidak dapat dicela, sebab tidak ada orang yang akan menganggap seorang peminum dan perokok yang

kemudian

mengurangi

atau

menghapuskan

kebiasaannya

merokok, sebagai orang yang mengelakkan atau menggelapkan pajak. Kadang-kadang bentuk penghindaran diri tersebut bahkan diinginkan oleh pembuat undang-undang; misalnya ingat saja kepada pungutan cukai yang berat atas alkohol untuk mencegah penyalahgunaan minuman keras (jadi cara penghindaran diri dari cukai alkohol yang diinginkan pembuat undang-undang adalah dengan jalan penahanan diri), yaitu dengan tidak lagi minum alkohol.

30 Tesis


CALVIN PRATAMA


B. Pengelakan/penyelundupan pajak (Tax Evasion) Menghidarkan diri dari pajak tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun, apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain

yang disebut

pengelakkan

pajak,

misalnya dengan

cara

penyelundupan (yang sudah dikenal terhadap bea masuk). Pengelakan semacam itu benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Pada hakikatnya, yang menjadi soal di sini ialah suatu bentuk simulasi tentang keadaan yang sebenarnya disembunyikan dengan, misalnya, mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan datadata yang tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikann sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen, atatu mengisinya kurang lengkap: dalam kedua hal tersebut pajak dihindari secara tidak legal.

Juga

pembukuan

memberi

banyak

kemungkinan

untuk

mengelakkan pajak, misalnya dengan membukukan kurang daripada inventaris sebenarnya, pengajuan rekening-rekening fiktif, tidak membukukan

uang-uang

tunai,

memasukkan

biaya-biaya

dan 31

Tesis


CALVIN PRATAMA


penyusutan yang berlebihan, dan sebagainya. Perusahaan besar biasanya justru akan mengalami kerugian bilamana ada itikad untuk mengelak

dari

pajak.

Sulitnya

pengelolaan

dan

pembinaan

perusahaannya mengharuskannya untuk mengadakan suatu tata buku yang persis, yang pemalsuannya akan menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan dapat timbul karena kurang/tidak membayar pajak, lagipula pemalsuan ini lazimnya akan memerlukan persekongkolan dengan sejumlah besar orang yang dapat membongkar praktek-praktek curang itu kepada Fiskus. Umumnya perusahaan besar lebih menyukai mengambil tindakan

dengan

menggunakan

sebaik-baiknya

peluang

karena

kekosongan atau ketidakjelasan dari bunyi undang-undang. Sebaliknya, perusahaan melakukan perbuatan yang lebih sederhana dengan hanya menggunakan beberapa orang karena memang lebih bebas dalam gerakannya. Kebebasan juga merupakan senjata utama bagi pihak yang mengelakkan pajak. Para penerima upah tidak punya senjata untuk mengelakkan pajak karena majikan mereka biasanya berkepentingan memberitahukan upah yang dibayar olehnya kepada Fiskus. Sebaliknya, profesi-profesi bebas lebih baik posisinya, mereka memberikan jasajasa kepada langganan yang tidak selalu diperbolehkan mengurangkan jumlah-jumlah uang yang dibayarkannya (dari pendapatan mereka yang dapat dikenakan pajak), selanjutnya mereka biasanya memiliki sedikit

32 Tesis


CALVIN PRATAMA


karyawan dan paling-paling hanya melakukan invetasi kecil-kecilan saja. Akibat dari pengelakan pajak adalah sebagai berikut 24: 1. Dalam bidang keuangan Pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, dapat menyebabkan

ketidakseimbangan

anggaran

dan

konsekuensi-

konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti penarikan tarif pajak, keadaan inflator, dan sebagainya. 2. Dalam bidang ekonomi a. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakkan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingansaingannya yang tidak berbuat demikian. b. Pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnansi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan menggelapkan pajak, dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas.

24

ibid

33 Tesis


CALVIN PRATAMA


c. Pengelakan pajak termasuk juga menyebabkan modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh Fiskus. 3. Dalam bidang psikologi Akibat-akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi sebab penggelapan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat-laun tidak akan segan-segan berbuat sama dalam bidang ini. Lagipula orang tidak boleh memperkecil pengaruh psikologis yang terjadi dengan diri wajib pajak sendiri karena keadaan yang serba tidak teratur, sebagai akibat dari komplikasi-komplikasi yang pasti ditimbulkan oleh pengelakan pajak

itu

dan

karena

bahaya-bahaya

yang

mengancamnya

sehubungan dengan itu, seperti kemungkinan bahwa penipuan tersebut akhirnyan ditemukan juga, dengan konsekuensi pembayaran yang berlipat ganda karena meliputi uang pajak beberapa tahun, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya; dan demikian itu kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti sedang dalam keadaan kekurangan uang, sakit, dan sebagainya.

34 Tesis


CALVIN PRATAMA


C. Melalaikan pajak Akhirnya, masih ada yang dinamakan melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Biasa yang paling banyak digunakan ialah usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus (dengan jalan mengganti suatu perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan, atau menjual barangbarang yang dapat disita ataupun memindahtangankan atas nama istri atau nama orang lain bukan karena keharusan). Sering juga dengan cara mengajukan sanggahan kepada pengadilan negeri terhadap perintah/cara penyitaan atau dengan melancarkan surat-surat berisi protes atau keberatan-keberatan lainnya. H.J. Hofstra, guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Leyden, menambahkan pada kategori penghindaran diri dari pajak, suatu gejala yang terkenal dengan nama Uberwalzung atau aftwenteling (pelimpahan) 25. Dalam pelimpahan ini, yang dituju oleh pembuat undangundang adalah semata-mata untuk dilaksanakan dalam pajak tidak langsung saja, tidak demikian halnya dengan pajak langsung. Subjek pajak langsung sama sekali tidak dibenarkan untuk melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

25

Ibid

35 Tesis


CALVIN PRATAMA


Salah satu contoh dari cara yang dipraktekkan adalah sebagai berikut suatu perusahaan menjual hasil produksinya dengan suatu kenaikan harga yang sekiranya dengan selisihnya akan dapat dihasilkan terkumpulnya jumlah yang mendekati (bahkan mungkin melampaui) besarnya pajak pendapatan/pajak perseroan yang harus dibayarnya, tentu saja praktek semacam ini hanya dapat dilakukan kelihaian mempraktekkan penyelewengan dalam pembukuan. Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak adalah yang terkenal dengan nama “kompensasi pajak secara negatif”. Dalam hal itu orang yang bersangkutan melempar jauh-jauh kebiasaan baiknya untuk melakukan

pekerjaan

sampingan

agar

mendapatkan

penghasilan-

penghasilan tambahan. Olehnya hal itu dilakukan karena ia, sebagai wajib pajak, menghadapi konsekuensi tarif progresif dari pajak pendapatan, yang khususnya dalam hal ini sangat dirasakan berat. Kenaikan pajak sebagai akibat dari tergesernya wajib pajak dalam golongan tarif pendapatan yang mungkin berada jauh di atas semula, menempatkannya pada suatu dilema meneruskan kerja sampingannya dengan mendapatkan sekadar tambahan pendapatan yang untuknya berarti harus membayar tambahan pajak yang tidak sepadan dengan jerih payah tambahan (yang telah dicurahkannya), ataukah berhenti dengan pekerjaan sampingannya. Dalam alternatif semacam itu biasanya ia memberatkan kepada pilihannya untuk melepaskan pekerjaan tambahan dengan mengorbankan nafkah ekstranya. Akhirnya disinyalir juga yang terkenal dengan nama

36 Tesis


CALVIN PRATAMA


“kompensasi pajak secara positif”, sekalipun hal ini tidak merupakan cara perlawanan terhadap pajak, melainkan justru sebaliknya. Dengan cara ini, wajib pajak yang merasa terkena pajak yang berat justru meningkatkan prestasi dalam usahanya, agar tidak terasakan lagi beban pajak yang semakin

memberatinya.

Adapun

caranya

adalah

dengan

jalan

mengkompensasikan dengan meningkatkan/melipatgandakan aktivitasnya agar penghasilannya juga meningkat pesat. Cara lain ialah dengan memperbaiki teknik produksinya (yang memang pada umunya hanya mungkin dalam perusahaan besar). Demikian satu dan lain mengenai gejala yang terkenal dengan nama “perlawanan terhadap pajak”. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan penghindaran diri secara yudiris, seseorang tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Dengan secara tepat, dapat dipergunakanlah segala kemungkinan yang dapat membantunya untuk meloloskan dirinya dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang pajak. Terhadap perbuatan-perbuatan demikian sangatlah disangsikan dapatnya diambil suatu tindakan karena memang tidaklah dapat ditemukan suatu pasal dalam undang-undang bahwa yang berbuat demikian (menghindarkan diri dari pajak) dapat dikenakan suatu hukuman. Tetapi, lain halnya dengan yang dinamakan pelanggaran pajak yang dengan sengaja atau tidak mengakibatkan penyelundupan pajak, dan yang sewajarnya diancam dengan hukuman-hukuman berat. Sebaliknya, justru perbuatan-perbuatan yang demikianlah memberikan dorongan

37 Tesis


CALVIN PRATAMA


kepada pembuat undang-undang pajak untuk selalu memperhatikan seribu satu kemungkinan dan untuk senantiasa bersiap sedia menghadapinya. Pengaruh timbal-balik antara hukum pajak dan hukum perdata dapatlah kita lihat di sini dengan terang.

3. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pajak dengan Penghindaran Pajak Di dalam pembahasan perencanaan pajak harus dibedakan antara penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Istilah pengelakan pajak mempunyai konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci dengan maksud mengemplang pajak yang seharusnya terutang secara legal. Hal ini sesuai pendapat Morgan (1999) yang mengatakan bahwa tax avoidance is perfectly legal, tax evasion is not 26. Seringkali sulit untuk membedakan antara

penghindaran

pajak

secara

legal

(legal

avoidance)

dan

pengemplangan pajak secara ilegal (illegal evasion). Dalam sudut pandang perencanaan pajak, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan legal secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari penghindaran pajak adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (International Tax Glossary, 2005) 27.

26

Arles P. Ompusunggu, Cara Legal Siasati Pajak, Puspa Swara Depok, 2011, h.3

27

Ibid

38 Tesis


CALVIN PRATAMA


Istilah “perencanaan pajak” mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan perencanaan

pajak pada

umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatankegiatan

perusahaan

terhadap

peraturan

dan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh Pemerintah. Perencanaan pajak merupakan kegiatan memandang ke depan, sedangkan kepatuhan pajak (tax compliance) atau pelaporan pajak (tax reporting), merupakan gambaran kembali pada peristiwa yang telah terjadi. Perusahaan biasanya melibatkan konsultan pajak yang bersertifikat untuk memberikan saran teknis pada daerah yang rumit. Jadi jika melihat semua karakteristik yang disajikan diatas, serta melihat perbedaan antara penghindaran

pajak

dan

pengelakan

pajak,

maka

dapatlah

kita

menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapatlah digolongkan dalam pengertian penghindaran pajak, sehingga diperbolehkan oleh pemerintah. Bahkan dapatlah kita katakan, perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara untuk dapat melakukan penghindaran pajak dengan benar dan tidak melanggar undang-undang.

39 Tesis


CALVIN PRATAMA

BAB II KARAKTERISTIK SISTEM PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK. 1. Karakteristik Sistem Perencanaan Pajak

Recommend Documents