DUKUNGAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Oleh: Drs. Purwadi, Apt., MM., ME Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
Disampaikan dalam Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2016 Tangerang, 10 Mei 2016
TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL (Berdasarkan Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes)
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KESEHATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL (Berdasarkan Permenkes No. 64 Tahun 2015)
1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENKES. 2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGKAN KEMENKES TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA.
3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN MENTERI. 4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI 6. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN MENTERI
PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL WATCH DOG
1. 2. 3. 4. 5.
Pendekatan birokrasi Beorientasi Menghukum Instruktif Kurang memberi solusi Kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu
COUNSELING PARTNER
Koordinatif Partisipatif Konsultatif
Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan
QUALITY ASSURANCE
Peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku
Melalui langkah-langkah tersebut, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam : 1. Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan; 2. Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut; 3. Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksaakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.
4
PENGAWASAN ITJEN TERHADAP PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN
BENTUK PENGAWASAN
SIKLUS KEGIATAN SATKER
REVIU RKA-K/L • Pagu Anggaran • Alokasi Anggaran • Reviu Revisi Anggaran
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
BENTUK PENGAWASAN 1. 2. 3. 4.
PEMBINAAN PENDAMPINGAN KONSULTASI PBJ TELAAH PENETAPAN PEMENANG >100M 5. PROBITY AUDIT 6. Audt BMN hibah
KEPEMERINTAH AAN YANG BAIK DAN BERSIH
MONEV • Percepatan penyelesaian TLHA
UMPAN BALIK (FEED BACK) ATAS SARAN/ REKOMENDASI
PELAPORAN
AUDIT: OPERASIONAL dan ADTT EVALUASI SAKIP REVIU (LK) OPINI
BENTUK PENGAWASAN LAINNYA: * Zona Integritas menuju WBK/WBBM * Penerapan SPIP *LHKPN dan LHKASN *DUMASDU
5
TUJUAN PENGAWASAN OLEH ITJEN Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Tupoksi Kemkes
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
Meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi yang akuntabel di lingkungan Kemkes
Terselenggaranya pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan 6
ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (1) I. Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran
Mendorong satker dalam penyusunan perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat
Mendorong satker untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan
II.Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Mendorong setiap unit kerja melakukan Monev secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran Mendorong unit kerja untuk berkomitmen meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan SPIP Melaksanakan MONEV pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7
ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (2) III. Penguatan pengawasan pelaporan keuangan
IV.Penyelesai an tindak lanjut hasil pengawasan
Mendorong setiap unit kerja untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal)
Mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan strategi mempertahankan WTP
V. Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Mendorong unit kerja untuk berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat WBK/WBBM 8
PRIORITAS PROGRAM PENGAWASAN TAHUN 2016 • MEMONITOR PROSES PENATAUSAHAAN ASET SATKER IMPLIKASI PERUBAHAN OTK DAN PENGANGGARAN TP KE DAK. • MELAKUKAN AUDIT BMN SEBAGAI PERSYARATAN BAGI SATKER UNTUK PROSES HIBAH • MENDORONG SATKER MEWUJUDKAN WBK / WBBM MELALUI PENYELENGGARAAN SPIP. • MENGKAWAL TERSELENGGARANYA TATA KELOLA SATKER YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN WTP
PENGEMBANGAN PERAN ITJEN • MENGEMBANGKAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO • TETAP MENJAGA INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN • MENGEDEPANKAN POLA PIKIR YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL SERTA CARA KERJA YANG LEBIH BAIK REFORMASI BIROKRASI
GAMBARAN HASIL PENGAWASAN ITJEN TERHADAP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN P2P
HASIL PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN PROGRAM HASIL REVIU RKA-K/L (ALOKASI ANGGARAN) SATKER DI LINGKUNGAN DITJEN P2P YANG MASIH TERDAPAT CATATAN HALAMAN IV DIPA NO
JENIS SATKER
JUMLAH SATKER ADA CATATAN HAL IV DIPA
JUMLAH SATKER
%
1
KANTOR PUSAT
4
6
66,7
2
KANTOR DAERAH/UPT VERTIKAL
25
59
42,4
3
DEKONSENTRASI
7
34
20,6
TOTAL
36
99
36,4
KEGIATAN PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM • PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • KONSULTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA RENCANA PENGADAAN TANAH DI BBTKL JAKARTA • AUDIT BMN SATKER TP-05 (2013-2015) DALAM RANGKA PERSIAPAN HIBAH MASIH TERSISA 87 SATKER (PER APRIL 2016) 40 SATKER AKAN DIAUDIT SD AKHIR 2016 47 SATKER DIAUDIT PADA TAHUN 2017
PERMASALAHAN HASIL AUDIT BMN • SATKER TP-05 BELUM MEMENUHI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN HIBAH. • BMN YANG AKAN DIHIBAHKAN ADA YANG KONDISINYA RUSAK. • SPESIFIKASI BMN TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN KONTRAK. • BMN BERUPA BANGUNAN BELUM DILENGKAPI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB). • KESALAHAN PENCATATAN AKUN PADA NERACA (TERCATAT AKUN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN YANG SEHARUSNYA GEDUNG DAN BANGUNAN). • TERDAPAT SARANA PAM-STBM YANG BELUM DIMANFAATKAN .
HASIL PENGAWASAN PADA TAHAP PELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DI SATKER LINGKUNGAN DITJEN P2P TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH SATKER N O
JENIS SATKER
1
DENGAN CATATAN REKOMENDASI
ZERO REKOMENDASI
KANTOR PUSAT
5
2
KANTOR DAERAH/UPT VERTIKAL
3 4
%
TOTAL
SATKER DGN CATATAN REKOMENDASI
SATKER DGN ZERO REKOMENDASI
1
6
83,3
16,7
8
51
59
13,6
86,4
DEKONSENTRASI
7
27
34
20,6
79,4
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
6
110
116
5,2
94,8
TOTAL
26
189
215
12,1
87,9
PENDAMPINGAN SATKER MENUJU WBK DI LINGKUNGAN DITJEN P2P DAFTAR SATKER YANG DIUSULKAN SEBAGAI SATKER MENUJU WBK TAHUN 2016 NO
NAMA SATKER
1
KKP Kelas I Medan
2
KKP Kelas I Surabaya
3
KKP Kelas I Makasar
4
KKP Kelas II Semarang
5
KKP Kelas II Padang
6
KKP Kelas II Panjang
7
KKP Kelas II Cilacap
8
KKP Kelas II Tarakan
9
KKP Kelas III Kupang
10
BBTKLPP Banjarbaru
11
BTKLPP Kelas I Palembang
12
BTKLPP Kelas I Medan
INDIKASI PENGAWASAN INTERN OPTIMAL • KORUPSI BERKURANG ATAU TIDAK ADA SAMA SEKALI • AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SANGAT BAIK • KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAIK
SATKER WBK/WBBM
PENUTUP 1. ITJEN tetap mengawal penyelenggaraan pelaksanaan program/kegiatan satker di lingkungan Kemenkes salah satunya program pencegahan dan pengendalian penyakit. 2. Satker di lingkungan Kemenkes WAJIB menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). 19
Terima Kasih website : www.itjen.kemkes.go.id email :
[email protected]
20
