Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional Pengembangan Metropolitan Palembang Raya

kementerian pupr Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional Pengembangan Metropolitan Palembang Raya Edisi 09 / September 2016

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri

badan pengembangan infrastruktur wilAYAH (BPIW) kementerian pupr

infrastruktur PUPR terpadu untuk negeri

Gedung BPIW Lantai 1 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] Telp. +6221-7279 8112 www.bpiw.pu.go.id

@informasiBPIW

Layanan Informasi BPIW

1

Buletin BPIW

Pelindung: Rido Matari Ichwan Penasehat: Dadang Rukmana Pengarah: Hadi Sucahyono Harris H. Batubara Rezeki Peranginangin Agusta Ersada Sinulingga Pemimpin Redaksi: P. Yudantoro Redaktur Pelaksana: Shoviah Redaksi: M. Salahudin Rasyidi Mochammad Tranggono Hari Suharto Diyaksa Erwin Adhi Setyadhi Wahyu Hendrastomo Melva Eryani Marpaung Editor : Hendra Djamal Kontributor: Mutri Batul Aini Andina Dwiky Ichlasul Naufal Indira Dwi Kusumatuti Daris Anugrah

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan September ini, pada Kabar Utama dikupas mengenai dukungan Kementerian PUPR terhadap 7 prioritas nasional.

Pada rubrik Wawancara, menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR yang baru, Rido Matari Ichwan. Dalam rubrik ini dibicarakan mengenai keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai rencana pengembangan Metropolitan Palembang Raya. Dalam rubrik opini yang ditulis Alfa Adib Ash Shiddiqi, Subbid Sinkronisasi Program dan Pembiayan I, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, dibahas mengenai Identifikasi dan Analisa Usulan Program 2017.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan September melalui rubrik Kilas BPIW. Selain itu ada rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan Jembatan Soekarno, yang

Diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

menjadi Icon baru Kota Manado. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai cara bersaing sehat dalam dunia kerja. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang rumah. Kami berharap apa yang

Alamat Redaksi: Gedung G, BPIW Lantai 1 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] Website: www.bpiw.pu.go.id Twitter: @informasiBPIW Youtube: Layanan informasi BPIW No. Telp. +6221-2751 5804

disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik. Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected]

Design : Heri Hito

SINERGI / Edisi 09 - September 2016

2

daftar isi Edisi 09/September 2016

4

56

01 SALAM REDAKSI 02 DAFTAR ISI

36

16 TEROPONG MEDIA

40 OPINI

Infrastruktur PUPR

Identifikasi dan Analisa Usulan

Dalam Media Cetak

Program 2017

61

54 POTRET Arahan Terakhir Hermanto Dardak 56 WAWANCARA

03 PERSPEKTIF

18 KILAS BPIW

46 WPS Corner

Keterpaduan dan Sinkronisasi

Percepatan Pembangunan

BPIW Dukung Pengembangan

Wilayah Pengembangan Strategis

Pembangunan Infrastruktur Harus

Infrastruktur di Seluruh Negeri

Kawasan Metropolitan Cekungan

11 dan 12

dimaksimalkan

Bandung 48 INFOGRAFIS

04 KABAR UTAMA Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional

36 LAPORAN KHUSUS Pengembangan Metropolitan

Dukungan terhadap Intermoda

61 TOKOH 50 TEKNOLOGI

Agriculture Systems:

Penataan Kampung Nelayan Ber-

Agroecology & Rural Innovation

basis Teknologi Permukiman dan

for Development

Daya Dukung Wilayah

15 GLOSSARY Istilah Tentang Rumah

52 JALAN-JALAN Jembatan Soekarno, Icon Baru Kebanggaan Warga Manado


Bersaing Sehat Dalam Bekerja

Kereta Api

Palembang Raya 14 REVIEW

60 TIPS

Komplain Jalan Rusak Hilang

Perspektif

3

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Negeri Kerja

nyata

melakukan

percepatan

pembangunan

Salah satu pengembangan wilayah dan infrastruktur PUPR

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

adalah perencanaan pengembangan kawasan Metropolitan di

Komitmen itulah yang dilakukan Kementerian PUPR untuk

luar Jawa, agar mampu mengurangi disparitas antar kawasan

membangun infrastruktur di seluruh negeri. Upaya percepatan

di Indonesia, yakni pengembangan Metropolitan Palembang

tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui keterpaduan

Raya.

dan sinkronisasi pada unit organisasi (unor), mulai Direktorat

Kawasan Kota Palembang dan kota-kota di sekitarnya bakal

Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA)

dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Palembang Raya.

dan Perumahan.

Pada pengembangan tersebut,

Pembangunan infrastruktur PUPR

Kota

Palembang

diproyeksi

yang dilaksanakan difokuskan

menjadi kota inti yang berperan

pada 35 Wilayah Pengembangan

menjadi motor utama penggerak

Strategis

untuk

ekonomi.

saing

pusat perdagangan dan jasa skala

disparitas

nasional yang dapat memberikan

antar wilayah. Adapun tujuan

dampak positif pada kawasan di

utama

sekitarnya.

(WPS),

meningkatkan dan

daya

mengurangi

dari

hal

tersebut

Tepatnya,

menjadi

adalah pertama, memadukan

Saat ini ada beberapa faktor

antara pengembangan wilayah

yang akan memacu percepatan

dengan

“market

driven”.

pengembangan Kota Palembang,

Kedua,

mempertimbangkan

mulai dari pembangunan light

daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketiga,

rapid

memfokuskan pengembangan

Internasional

infrastruktur menuju wilayah

transit

(LRT)

Bandara

Sultan

Mahmud

strategis. Keempat, mendukung percepatan pertumbuhan

Badaruddin II-Jakabaring, pembangunan rel kereta api double track

kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS. Kemudian yang kelima

sepanjang Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api, pembangunan

adalah mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

jembatan Musi III, pembangunan jalan lingkar dalam Kota

Untuk

mewujudkan

berpatokan perencanaan

pada antara

pembangunan

WPS,

maka

Infrastruktur

infrastruktur

diperlukan dengan

yang

keterpaduan

Palembang, pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya serta pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayuagung.

pengembangan

Dengan demikian, Pemerintah pusat melalui Kementerian

kawasan strategis dalam WPS. Selain itu juga dibutuhkan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan

sinkronisasi program antar infrastruktur, baik dari sisi fungsi,

perencanaan pengembangan Metropolitan Palembang Raya,

lokasi, waktu, besaran, maupun pendanaan.

guna mempersiapakan kawasan perkotaan tersebut mampu mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan.(**)


4

kabar utama

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Upaya percepatan pun dilakukan melalui keterpaduan dan sinkronisasi program empat unit organisasi (unor) yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Perumahan. Integrasi pembangunan infrastruktur yang terpadu ini juga dilakukan Kementerian PUPR melalui dukungan terhadap 7 prioritas nasional.

Sumber: istimewa


kabar utama

PUPR

Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido

infrastruktur PUPR, khususnya untuk tahun

difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan

Matari Ichwan, pembangunan infrastruktur

2016. Adapun target yang ingin dicapai

Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya

sektor PUPR dilakukan dengan keterpaduan

tahun 2016 tersebut meliputi ketahanan

saing dan mengurangi disparitas antar

dan sinkronisasi program antar unor di

air/pangan, konektivitas, permukiman, dan

wilayah. Adapun esensi dari hal tersebut

lingkungan Kementerian PUPR dan juga

perumahan.

Pembangunan

adalah,

infrastruktur

pertama,

memadukan

pengembangan wilayah dengan “market driven”. Kedua, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketiga, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju

wilayah

mendukung

strategis.

percepatan

Keempat,

pertumbuhan

kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS. Kemudian yang kelima adalah mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk

mewujudkan

“Kita

antara

pembangunan

infrastruktur yang berpatokan pada WPS, maka diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, pembangunan infrastruktur sektor PUPR dilakukan dengan keterpaduan dan sinkronisasi program antar unor di lingkungan Kementerian PUPR dan juga instansi terkait di daerah.

alat

melihat untuk

meningkatkan

infrastruktur meningkatkan penyediaan

merupakan konektivitas,

air

sehingga

produksi beras meningkat, bisa juga sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarat di perdesaan dan perkotaan,” tutur Rido. Dikatakannya juga bahwa pembangunan infrastruktur

juga

untuk

mewujudkan

tersedianya air minum dan juga mendukung pengelolaan sampah dengan baik. “Tentunya pembangunan infrastruktur bagian yang penting

sebagai

trigger

atau

pemicu

bergeraknya perekonomian masyarakat,” ungkapnya. Target pembangunan infrastruktur PUPR

kawasan strategis dalam WPS. Selain itu juga dibutuhkan sinkronisasi program antar

instansi terkait di daerah. Kementerian PUPR

terkait

infrastruktur, baik dari sisi fungsi, lokasi,

juga mendukung program-program nasional

pertama, pembangunan 32 waduk yang

waktu, besaran, maupun pendanaan.

terkait infrastruktur.

terdiri dari 8 waduk baru, 24 waduk

Dengan mengacu

Dengan

pada WPS, menurut

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

5

keterpaduan

tercapainya

target

ini

ketahanan

air/pangan

ini

yakni

diharapkan

lanjutan, dan 2 waduk selesai dibangun.

pembangunan

Kedua, pembangunan sarana dan prasarana


6

kabar utama

Peresmian Bendungan Jatigede

Sumber: Dok. BPIW

km,

Air Minum (SPAM) yang mencapai 5.303

perumahan. Program ini termasuk untuk

pembangunan jaringan irigasi baru seluas

liter/detik (1.088.550 Sambungan Rumah ≈

memenuhi program sejuta rumah.

45.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi

4.354.200 Jiwa), 110 kawasan Revitalisasi

Tidak

seluas 298.000 hektar, pengendali lahar

kawasan tematik perkotaan, pembangunan

dan

sebanyak 27 buah, pembangunan embung/

infrastruktur di permukiman kumuh yang

di

bangunan penampung air lainnya sebanyak

mencapai 2.162 hektar,

PUPR juga mendukung 7 prioritas nasional.

338 unit, pembangunan/ peningkatan sarana

pengolahan air limbah untuk 327.000 kk

Program

dan prasarana pengelolaan air baku yang

(1.635.000 jiwa),

dari Kementerian PUPR ini, merupakan

mencapai 6,27 m3/detik, dan pembangunan

Penanganan Persampahan untuk 736.900

4

dan peningkatan sarana dan prasarana

KK (3.864.500 jiwa), dan pengurangan

mendukung konektivitas. Kedua, mendukung

pengamanan pantai sepanjang 20,5 km.

genangan

keseimbangan

Kemudian,

pembangunan infrastruktur drainase.

pengendali

banjir

sepanjang

target

infrastruktur

PUPR

terkait

148

pembangunan

seluas

pembangunan

pembangunan Sistem

900

hektar

melalui

hanya

melakukan

keterpaduan

sinkronisasi

program

infrastruktur

lingkungannya

semata,

Kementerian

pembangunan

agenda

Nawacita, antar

infrastruktur

yakni

pertama,

wilayah.

Ketiga,

mendukung kedaulatan energi, dan pangan. Kemudian yang keempat adalah mendukung

konektivitas

pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas

Sedangkan untuk perumahan, target yang

kualitas hidup.

jalan nasional sepanjang 1.337 kilometer,

ingin dicapai pada tahun ini adalah 10.458

Ketujuh prioritas nasional tersebut, yakni

peningkatan jembatan sepanjang 4.751 m,

unit pembangunan rumah susun untuk

14 Kawasan Industri Prioritas, 10 Kawasan

pembangunan jembatan sepanjang 9.196 m,

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),

Strategis Pariwisata Nasional, 40 Kawasan

pembangunan jalan baru sepanjang 669 km,

25.000 unit Prasararana, Sarana, dan

Perdesaan Prioritas, 13 Provinsi Lumbung

dan pembangunan jalan tol (pemerintah dan

Utilitas (PSU) untuk mendukung penyediaan

Pangan Nasional, Kawasan Perbatasan,

swasta) sepanjang 134 km.

perumahan

Konektivitas Multi Moda, dan 12 Kawasan

bagi

MBR,

94.229

unit

pembangunan/ peningkatan kualitas rumah

Metropolitan.

7

swadaya, 5.906 unit pembangunan rumah

Dukungan

Pos Lintas Batas Negara dan 9 Lokasi

khusus, 306.000 unit pemberian bantuan

berbasis WPS. Berikut uraian integrasi

Pengembangan Infrastruktur Permukiman

uang muka rumah untuk MBR dan 518.486

pembangunan infrastruktur PUPR

(PIP),

unit

terpadu dengan 7 prioritas nasional :

Untuk

pembangunan

permukiman,

tahun ini ditargetkan Penyelesaian

pembangunan Sistem Penyediaan


penyaluran

bantuan

pembiayaan

Kementerian

PUPR

ini

juga yang

kabar utama

Kemudian KI Tanggamus yang berada di di

Bintuni.

1. 14 Kawasan Industri Prioritas

Lampung berdekatan dengan WPS 6 Merak-

Pada 14 KI ini beberapa pembangunan

Menurut data Kementerian Perindustrian,

Bakauheni-Bandar

infrastruktur

14 Kawasan Industri (KI) yang menjadi

Tanjung Api-Api. Untuk KI Landak di WPS

Ditjen. Untuk Ditjen Bina Marga membangun

prioritas pemerintah saat ini untuk dibangun

21 Temajuk- Sebatik, KI Ketapang di WPS

infrastruktur terutama jalan, Cipta Karya

Lampung-Palembang-

Kemudian Landak, Ketapang, Jorong, Batu Licin di Pulau Kalimantan. Di Pulau

Sulawesi

dibangun

Bitung,

Palu, Morowali, Konawe, Bantaeng. Selanjunya Buli di Halmahera Timur, Maluku dan terakhir adalah Teluk Bintuni di Pulau Papua. Dengan membangun infrastruktur di kawasan tersebut dengan berbasis pengembangan diharapkan

wilayah,

dapat

maka

melalui

empat

membangun permukiman sekitar

adalah Kuala Tanjung, Sei Mangkei dan Tanggamus di Pulau Sumatera.

dilakukan

7

Kementerian PUPR juga mendukung 7 prioritas nasional. Program pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR ini, merupakan 4 agenda Nawacita, yakni pertama, mendukung konektivitas. Kedua, mendukung keseimbangan antar wilayah. Ketiga, mendukung kedaulatan energi, dan pangan. Kemudian yang keempat adalah mendukung kualitas hidup.

KI, SDA menyediakan kebutuhan air baku di kawasan tersebut, dan Ditjen

Perumahan

perumahan, karyawan

menyediakan

terutama

bagi

perusahaan

dan

masyarakat sekitar. 2. 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan

wisatawan

mencapai

20 juta turis asing pada tahun

meningkatkan

perekonomian masyarakat sekitar. Beberapa

20 Ketapang – Pontianak – Singkawang –

2019 mendatang. Untuk mencapai target

KI yang berada dalam WPS seperti KI Kuala

Sambas. Selanjutnya, KI Batu Licin berada

tersebut

Tanjung yang berada di Provinsi Sumatera

di WPS 22 Palangkaraya – Banjarmasin –

pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis

Utara ini melalui WPS 2 Metro Medan –

Batulicin. Sedangkan KI Bitung berada di WPS

Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian

Tebingtinggi – Dumai-Pekanbaru. Kemudian

24 Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu,

PUPR merealisasikan komitmen mendukung

untuk KI Sei Mangkei yang juga berada

KI Palu di WPS 26 Palu- Banggai, KI Konawe

pencapaian target itu dengan membangun

di Provinsi Sumatera Utara, dukungan

berada di WPS Mamuju – Makale–Palopo-

infrastruktur

infrastruktur melalui WPS 2 Medan –

Kendari-Bau-bau-Wangi-wangi, dan KI Teluk

Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan

Tebingtinggi – Dumai-Pekanbaru.

Bintuni di Pulau Papua WPS Biak-Manokwari-

Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-

pemerintah

memprioritaskan

di 10 KSPN tersebut yakni


8

kabar utama

Tengger-Semeru,

Mandalika,

Laboan

Tanjung

Kelayang

Belitung,

dukungan

Tidak

sebatas

itu

saja,

Kementerian

pengerukan

PUPR memiliki program pengembangan

Kolong Mempadin,

pariwisata Tanjung Lesung di Banten, dimana

pembangunan prasarana penyediaan air

pada tahun ini dilakukan beberapa hal,

Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah

Kementerian

perencanaan pembangunan infrastruktur

Embung Konservasi

juga telah disiapkan Kementerian PUPR melalui BPIW. Dukungan tersebut dengan

baku Desa Juru Sebrang sepanjang 3,40 km,

diantaranya preservasi rehabilitasi minor

pendekatan pengembangan wilayah.

dan pembangunan prasarana penyediaan air

Jalan Pasauran-Simp. Labuan-Cibaliung-dan

BPIW memasukkan kawasan Danau Toba

baku Gunung Mentas.

Citrup-Tanjung Lesung sepanjang 65 km,

dalam WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Untuk tahun 2017, rencana Kementerian

rehabilitasi jaringan Irigasi Daerah Irigasi

Metro

PUPR

kawasan

(D.I.) Ciliman Kab.Pandeglang sepanjang

Pekanbaru. Dalam WPS ini terdapat sejumlah

pariwisata tersebut, diantara pemeliharaan

12Km, dan pembangunan Tampungan Air

rencana

preventif

Baku Pedesaan D.I. Kab.Pandeglang.

Medan-Tebing

Tinggi-

pengembangan

Dumai-

infrastruktur

PUPR

dalam

berupa

mendukung

Tanjung Kelayang dan Tanjung

baik jalan, perumahan, air minum, sungai,

Tinggi Sijuk Kab. Belitung, dan rehab Minor

Untuk tahun 2017, program Kementerian

di

KJLN Sudirman Tanjung Pandan Perawas.

PUPR

Pematang Siantar, Rantau Prapat, Dumai,

Selanjutnya, untuk mendukung pariwisata

Tanjung Lesung seperti pengadaan tanah

hingga ke Pekanbaru.

Kepulaun

Seribu,

Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Teluk

Beberapa rencana program utama KSPN

kawasan

yang

Danau Toba tahun 2017 adalah, Studi

kawasan Pulau Pramuka (pusat pelayanan

Induk Cibaliung Kanan DI Cibaliung Kab.

Penetapan Batas Badan dan Sempadan

pemerintahan), Pulau Panjang (pariwisata

Pandeglang, dan detail disain penyediaan air

Danau Toba Tersebar, Normalisasi Saluran

terpadu),

baku di Saketi Bojong Picung.

Tanah Ponggol, pembangunan Embung di

laut dan pertambangan), Pulau Kelapa dan

Dukungan Kementerian PUPR untuk kawasan

Kab. Samosir (Pea Nauli Parsinagaan, Pea

Pulau Harapan (pusat pelayanan kegiatan

pariwisata Candi Borobudur Jawa Tengah

Rihit, Pea Tahoran, Pea Nadea, Julu Ni Aek).

kecamatan), serta

untuk tahun 2017 seperti studi Larap dan

Kemudian,

(pusat pariwisata).

beberapa

kota

untuk

seperti

kawasan


Simalungun,

pariwisata

Pulau

beberapa

penataan

diprioritaskan

Pabelokan

Pulau

yakni

(pertahanan

Sebaru Besar

untuk

Lada di empat

mendukung

pariwisata

lokasi, rehab Saluran

penyusunan dokumen lingkungan hidup

kabar utama

Bendungan Pasuruhan, Kec. Mertoyudan,

2017 mendatang. Beberapa program yang

sentra produksi, sentra industri pengolahan

peningkatan fungsi lindung berupa Kawasan

akan dilakukan seperti rekonstruksi Wanci

hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi

Sempadan Sungai di Kawasan Borobudur,

Topanuanda-jalan masuk bandara, pelebaran

pariwisata. Kemudian, pembangunan sarana

dan pemeliharaan rutin Balai PSDA Probolo

Wanci Topanuanda-Jalan masuk bandara,

dan prasarana transportasi desa dengan

di Progomanggis Kalibening Kec. Dukun Kab

dan Holding Wanci Topanuanda.

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Magelang.

Selanjutnya, untuk kawasan pariwisata di

Program yang dikembangkan Kementerian

Untuk

tahun

2017

telah disusun beberapa program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur seperti pembangunan jaringan pipa transmisi air baku IKK Lumajang, Kab. Lumajang, dan pembuatan Groundsill Kresek di Kali Glidik Hilir. Sejumlah

program

infrastruktur

pembangunan

untuk

mendukung

kawasan pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti pembebasan lahan untuk pekerjaan Sungai

Brang

Bantun

Puyung

dan Sokong, Lombok Tengah, dan pembangunan Embung Rakyat di Lombok. Pada tahun ini sejumlah program pembangunan untuk

infrastruktur

mendukung

PUPR,

mendatang,

pembangunan

Kementerian PUPR merealisasikan komitmen mendukung pencapaian target itu dengan membangun infrastruktur di 10 KSPN tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Laboan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur juga telah disiapkan Kementerian PUPR melalui BPIW. Dukungan tersebut dengan pendekatan pengembangan wilayah.

antara

lain

program

pengembangan perumahan, program pembinaan

dan

pengembangan

infrastruktur permukiman, program pengelolaan dan

sumber

program

jalan. PUPR

daya

air

penyelenggaraan

Kemudian melakukan

Kementerian pemberdayaan

perumahan swadaya, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak. Selanjutnya ada

pelaksanaan preservasi dan

peningkatan kapasitas jalan. Penyediaan air baku juga dilakukan seperti

membangun

bendungan,

waduk,

embung,

irigasi,

sprinkler dan lainnya. Selanjutnya ada pembangunan pasar, kios sarana produksi pertanian atau saprotan, gudang saprotan dan lainnya. Selain itu, jalan usaha tani, jembatan, halte, Sub Terminal Agribisnis atau STA, pasar induk, showroom agribisnis,

pariwisata di Labuan Bajo seperti preservasi pemeliharaan rutin preventif

Morotai untuk tahun ini yakni penggantian

jalan antar desa-kota,

Jalan

Ruteng,

Jembatan Ake Daeo I dan III, penggantian

pasar, utilitas pasar, serta ruang informasi

pembangunan lanjutan Jalan Akses Bandara

Jembatan Ake Sambiki I, dan pembangunan

agribisnis.

Komodo Labuan Bajo, dan pembangunan

Jembatan Kali Tora Pangeo. Untuk tahun 2017

Ke-40 kawasan perdesaan tersebut antara

Jalan Labuan Bajo-Terang- Kedindi I hingga

direncanakan beberapa program dukungan

lain Sikap Dalam, Belitang, Buay Pemuka

V.

pembangunan

Kementerian PUPR seperti pelebaran Jalan

Peliung

infrastruktur di tahun 2017 di kawasan

Bere Bere –Sopi, pembangunan konstruksi

Tommo,

Karossa,

Labuan Bajo seperti Survey, Investigasi dan

penahan ombak Pantai Morotai Selatan

Sulawesi

Barat),

Design (S.I.D) Bendung dan Jaringan Irigasi

Tahap

(Manokwari, Papua), dan Komodo (Labuan

D.I. Nangali 1000 Ha di Kab. Manggarai Barat.

pengaman Pantai Totodoku dan Momojiu.

Bajo, NTT).

Wakatobi, berada dalam WPS Mamuju-

3. 40 Kawasan Perdesaan Prioritas

4. 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional

M a k a e - P a lo p o - B a u b a u - Wa n g i w a n g i .

Program

diusung

Program infrastruktur terhadap 13 provinsi

Pelaksanaan

Kementerian PUPR dalam pengembangan

lumbung pangan nasional merupakan satu

tahun

kawasan pedesaan antara lain, menciptakan

dari 4 agenda Nawacita, yakni mendukung

Infrastruktur

pemenuhan standar pelayanan minimum

kedaulatan energi dan pangan. Ke-13 provinsi

permukiman kumuh Kawasan Mola Kec.

di

tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Timur,

Wangi-Wangi Selatan, penataan bangunan

ekonomi

Kawasan Strategis Nasional Kawasan Tomia,

keterkaitan desa dan kota. Jenis kegiatannya

Selatan,

dan optimalisasi PDAM Kab. Wakatobi.

pengembangan

berupa

Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh,

Tidak hanya dilakukan pada tahun ini,

penyediaan sarana prasarana permukiman,

Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan

program

infrastruktur

seperti perumahan, sanitasi dan air bersih.

Sulawesi Tengah.

di Wakatobi ini juga direncanakan tahun

Selain itu pembangunan atau rehabilitasi

Dari 13 provinsi tersebut, luas lahan yang

Labuan

Kemudian,

Kemudian

infrastruktur ini

Bajo-Bts.

adalah

rencana

untuk

kawasan

program di

Kota

Wakatobi

pembangunan

pembangunan

9

I,

dan

pembangunan

konstruksi

(Baturaja,

sistem drainase

Sumatera

Selatan),

Tobadak

(Mamuju,

Barat,

Prafi,

Sidey

pariwisata

pembangunan pada

prioritas

kawasan

yang

perdesaan,

kawasan

pengembangan

untuk perdesaan

mendorong

Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Sumatera

Utara,

Lampung,


10

kabar utama

mencapai lebih dari 1 juta hektar ada di 4

5. Kawasan Perbatasan

inward

provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah,

Pengembangan kawasan perbatasan pada

belakang menjadi outward looking atau

Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian

prinsipnya

tiga

beranda

halaman

yang luas lahannya mencapai 500 ribu

arahan kebijakan nasional, yaitu, pertama,

orientasi

dilakukan,

hingga 1 juta hektar adalah Sumatera

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

perbatasan menjadi etalase negara, dimana

dilakukan

berdasarkan

Barat. Selain itu ada provinsi yang luas

lahannya

mencapai

0-500

hektar, yakni di Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara

Barat, dan

Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut

Kementerian difokuskan

pada

PUPR upaya

untuk menjaga dan meningkatkan

atau

beranda depan.

halaman Perubahan

karena

kawasan

langsung berdekatan dengan negara

Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera

looking

Program infrastruktur terhadap 13 provinsi lumbung pangan nasional merupakan satu dari 4 agenda Nawacita, yakni mendukung kedaulatan energi dan pangan.

lain.

Kawasan perbatasan dapat

dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Daerah perbatasan darat dengan Malaysia yakni Entikong (Kalimantan Baat), Aruk (Kalimantan Tengah), Nanga Badau (Kalimantan Barat, dan Nunukan (Kalimantan Utara). Kemudian yang berbatasan dengan

produksi lumbung pangan nasional. Tentang

lumbung pangan nasional itu dilandasi

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Timur (NTT)), Motamasin (Nusa Tenggara

pada 35 WPS.

Dengan pembangunan

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih

Timur,

infrastruktur yang dilakukan Kementerian

merata dan berkeadilan, pengembangan

Sedangkan yang berbatasan dengan Papua

PUPR, maka produksi pangan yang dihasilkan

kawasan perbatasan dikembangkan dengan

Nugini yakni Skouw di Papua.

di daerah tersebut, dapat dipasarkan dengan

mengubah arah kebijakan pembangunan

Langkah

baik.

yang selama ini cenderung berorientasi

Kementerian PUPR adalah membangun Pos


Rencana

Pembangunan

Jangka

Timor Leste yakni Motaain (Nusa Tenggara

Pengembangan kawasan di 13 provinsi

Wini

(Nusa

pertama

Tenggara

yang

Timur).

dilakukan

kabar utama

Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah

390,22 km dan yang belum tersambung

seperti penyediaan air minum, penanganan

dilakukan sejak tahun 2015 lalu. PLBN

sepanjang 102,88 km.

limbah dan sampah untuk sekitar kawasan

dibangun

PLBN

dengan

kualitas

internasional

di Aruk, Entikong

dan Nanga

perbatasan.

Kemudian

(Indonesia)

dengan

perbatasan

dan tahun depan ditargetkan PLBN dan

Badau berfungsi sebagai pintu gerbang

NTT

infrastruktur disekitarnya, semua selesai

lintas negara Indonesia dengan Malaysia.

pembangunan jalan perbatasan yang sudah

dibangun. Kemudian yang kedua adalah,

Beberapa bangunan di PLBN ini yakni

tersambung hingga April 2016 sepanjang 43

kawasan diluar PLBN. Kawasan tersebut

Bangunan Utama PLBN (Kantor Imigrasi),

km.

akan dibangun perumahan, jalan lingkungan,

Timor

Leste,

Bangunan Pemeriksaan Kargo, Jembatan

Pembangunan jalan dibagi menjadi tiga ruas,

dan air minum. Fasilitas pendukung

yaitu Jayapura-Abepura-Arso-Waris-

PLBN juga dibangun, seperti wisma

Yetti, Yetti-Ubrub-Oksibil, dan Oksibil-

negara, masjid, klinik, dan taman. Pulau Kalimantan (Indonesia) yang berbatasan dengan Malaysia, menjadi bagian dari WPS 21 Temajuk-Sebatik. Terkait konektivitas pembangunan infrastruktur di kawasan ini berupa jalan paralel perbatasan dan akses atau menuju perbatasan. Hingga April 2016, dari total panjang jalan

pengembangan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking atau beranda halaman belakang menjadi outward looking atau beranda halaman depan.

11

Merauke. Ruas Jayapura-AbepuraArso-Waris memiliki total panjang jalan 133,34 km, jalan di ruas ini seluruhnya sudah tersambung. Ruas Yetti-Ubrub-Oksibil

memiliki

total

panjang jalan 301,74 Km, dimana yang

sudah

tersambung

adalah

sepanjang 63,24 Km dan yang belum tersambung sepanjang 238,50 Km. Ruas Oksibil-Merauke memiliki total

tersebut yang mencapai 2.100,81 km,

panjang jalan 670 Km, dimana yang

maka yang sudah tersambung adalah sepanjang 1.397,51 km dan yang belum

Timbang, Wisma Pegawai, Klinik, Masjid,

sudah tersambung adalah sepanjang 604

tersambung adalah sepanjang 702,3 km.

Wisma

Km dan yang belum tersambung sepanjang

Selain itu, dari total panjang jalan akses atau

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan

66 Km.

menuju perbatasan sepanjang 493.1 km,

area parkir. Pengembangan infrastruktur

Pengembangan infrastruktur permukiman

yang sudah tersambung adalah sepanjang

permukiman di sekitar kawasan perbatasan,

juga

Indonesia,

Monumen,

Tempat

dibangun,

seperti

penyediaan

air


12

kabar utama

minum, penanganan limbah dan sampah

dalam Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang

ini cukup jauh, sehingga bila dilakukan

untuk

Pengelolaan

Terluar

survei, membutuhkan biaya yang mahal.

Pembangunan infrastruktur PUPR selalu

yang saat ini sedang disiapkan revisinya.

Kementerian PUPR harus membuat prioritas,

dilakukan dengan pengembangan kawasan,

Pembangunan infrastruktur di pulau terluar

dari 117 pulau itu mana yang jadi prioritas.

termasuk juga daerah perbatasan. Untuk

ini berbasis WPS, karena pulau terluar

Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan

menyelaraskan pembangunan infrastruktur

masuk dalam WPS yang ke-35.

ke Badan Pulau Terluar.

dengan pengembangan kawasan tersebut,

Pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau

dilakukan dengan menyiapkan masterplan

kecil

hingga siteplan secara komprehensif.

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Dukungan

Hal

melakukan

Indonesia, keamanan nasional, pertahanan

PUPR berupa konektivitas untuk angkutan

koordinasi dan sinkronisasi internal serta

negara dan bangsa serta menciptakan

multi moda. Angkutan tersebut merupakan

koordinasi

stabilitas

terluar

angkutan barang dengan menggunakan

dengan kementerian atau lembaga lain,

juga untuk memanfaatkan sumber daya

paling sedikit dua moda angkutan yang

termasuk dengan Badan Nasional Pengelola

alam dalam rangka pembangunan yang

berbeda.

Perbatasan (BNPP) dan pemerintah daerah

berkelanjutan

Kementerian

setempat.

masyarakat

sekitar

ini

dilakukan dan

Koordinasi

dan

mencakup

aspek

pendanaan, aspek

kawasan

perbatasan.

dengan

sinkronisasi

eksternal

sinkronisasi teknis,

aspek

lingkungan

dilakukan

aspek

kelembagaan, dan aspek sosial. Sebagai contoh pembangunan PLBN dilakukan

dengan

berkoordinasi

dengan Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian

Perhubungan,

Kementerian

Lingkungan

terluar

Kecil

dilakukan

kawasan.

untuk

menjaga

Pulau-pulau

dan dalam

memberdayakan rangka

peningkatan

6. Konektivitas Multi Moda

Hidup

dan Kehutanan. Di samping itu, pengembangan kawasan perbatasan juga dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi serta

yang

dilakukan

PUPR

Kementerian

memberi

dukungan

terkait pelabuhan laut antara lain Bitung, Tanjung Priok, dan Kuala Tanjung. Kemudian

kesejahteraan.

juga dukungan terhadap pelabuhan

aspek

keamanan, hidup,

Pulau-Pulau

Dari dukungan yang diberikan Kementerian PUPR tersebut, maka outcome atau hasil yang dapat dicapai, yakni pertama, meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.

ikan

seperti

Belawan,

Cilacap,

dan Bitung. Selain itu angkutan penyeberangan ferry, antara lain Bakauheni, Merak, dan Ketapang. Selanjutnya

ada

juga

dukungan

terhadap pengembangan bandara antara lain Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati. Tidak hanya itu, dukungan Kementerian PUPR juga dilakukan untuk rel kereta api seperti di

Sulawesi Selatan, Sumatera

Utara, dan double track Jawa. 7. 12 Kawasan Metropolitan

kabupaten yang berada di sekitara pembangunan

Pengembangan 12 Kawasan Metropolitan

Pembangunan di kawasan perbatasan hingga

pulau terluar dilakukan dengan membangun

ini terdiri dari 7 kawasan yang ditetapkan di

2019,

infrastruktur

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Bagi

kawasan perbatasan. diharapkan

dapat

meningkatkan

Kementerian

PUPR,

dasar

bagi

penduduk

negara

yang tinggal di pulau tersebut, seperti

(RTRWN)

pemanfaatan

infrastruktur perumahan dan permukiman

Nasional (KSN) Perkotaan, dan 5 Kawasan

potensi kawasan perbatasan dan penyediaan

berupa jalan lingkungan dan infrastruktur

Metropolitan

infrastruktur

mengatasi

air bersih dan sanitasi. Selain itu juga untuk

tercantum dalam Rencana Pembangunan

keterisolasian wilayah dan meningkatkan

mendukung peran aparat keamanan dengan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga

membangun

2019.

diharapkan

seperti pos keamanan. Untuk meningkatkan

Tujuh Kawasan Metropolitan yang ditetapkan

negara,

perekonomian masyarakat juga didukung

sebagai KSN Perkotaan, yakni Mebidangro

pertahanan,

dengan infrastruktur bagi kegiatan nelayan,

(Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo),

keamanan dan penegakan hukum di kawasan

seperti dermaga kecil dan tambatan perahu.

Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok,

perbatasan,

Pulau terluar di Indonesia berjumlah 117

Tangerang,

keutuhan wilayah negara kesatuan Republik

pulau. Dari jumlah tersebut,

BPIW akan

Cekungan Bandung, Kedungsepur (Kendal,

Indonesia.

memilah pulau-pulau yang akan ditangani,

Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan

Selain daratan, perbatasan dengan negara

dikarenakan ada pulau yang yang sudah

Purwodadi),

lain juga melalui pulau terluar. Untuk pulau

dihuni dan belum berpenghuni. Salah satu

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo,

terluar tersebut, mengacu pada daftar

kendala yang dihadapi adalah masalah

Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Badung,

pulau-pulau

anggaran,

Gianyar, dan Tabanan), serta Mamminasata

kualitas

kawasan

(termasuk

dan serta

PLBN)

perbatasan melalui

dalam

rangka

terselesaikannya

penegasan

batas

meningkatnya demi

penetapan

wilayah

upaya semakin

kecil terluar


yang

tegaknya

berada

infrastruktur

dimana

letak

pendukung

pulau

terluar

sebagai Baru

Bekasi,

Kawasan

Strategis

sebagaimana

yang

Puncak-Cianjur),

Gerbangkertasusila

(Gresik,

kabar utama

(Makasar,

Maros,

Sungguminasa,

dan

Takalar).

primer bandara Internasional Kuala Namu,

infrastruktur

simpul

perumahan.

transportasi

laut

nasional

dan

dasar

permukiman

dan

Kemudian, 5 Kawasan Metropolitan Baru,

internasional, dan terdapat kota inti yang

Dampak atau impact dari pembangunan

yakni

dikelilingi kota-kota di sekitar kota inti

infrastruktur tersebut yang harus dipenuhi

Pariaman), Palembang Raya, Banjarbakula

tersebut.

untuk stakeholders dan masyarakat adalah

(Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan

Dari dukungan yang diberikan Kementerian

meningkatnya

kehandalan

Tanah Laut), Mataram Raya, dan Bimindo

PUPR

PUPR

mewujudkan:

(Bitung, Minahasa, dan Manado).

hasil yang dapat dicapai, yakni pertama,

air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan

meningkatnya keterpaduan

pembangunan

energi; konektivitas bagi penguatan daya

antardaerah, antar

saing; layanan infrastruktur dasar; dan

Palapa

Pembangunan 12

Kawasan

pendekatan

(Padang,

Lubuk

infrastruktur Metropolitan

Alung,

PUPR ini

pengembangan

di

dengan wilayah.

tersebut,

maka

infrastruktur PUPR sektor dan antar

outcome

atau

tingkat pemerintahan.

dalam

keterpaduan pembangunan

infrastruktur ketahanan

antardaerah

Kedua, meningkatnya dukungan kedaulatan

antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

Perkotaan Mebidangro masuk dalam WPS

pangan dan kedaulatan

untuk mensejahterakan masyarakat. Tim

Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-

meningkatnya dukungan konektivitas bagi

Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru.

penguatan daya

Contohnya

dukungan

terhadap

KSN

Kawasan

Mebidangro ini sebagai pusat penyebaran

saing.

energi. Ketiga,

13

Redaksi

Kemudian yang

keempat, meningkatnya dukungan layanan


14

Review

Agriculture Systems: Agroecology & Rural Innovation for Development Pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah komponen penting dalam perekonomian kita. Pertanian adalah bidang interdisiplin yang mencakup pemahaman pada prinsip-prinsip ekologi, biologi tanaman, ilmu tanah, pembangunan internasional, antropologi, ekonomi, dan isu-isu sosial. Buku ini menyediakan sudut pandang yang terintegrasi dalam bidang sistem dan teori pertanian, serta prinsip-prinsip pembangunan perdesaan. Judul : Agriculture Systems: Agroecology & Rural Innovation for Development Penerbit : Academic Press Penulis : Sieglinde Snapp & Barry Pound Tahun Terbit : 2008

Pelajar dan praktisi yang tertarik pada sistem panen internasional, inovasi peternakan, manajemen gizi ekologi, ekstensi partisipatif dan berorientasi klien, dan pembangunan pertanian akan sangat cocok dengan buku ini karena review yang disediakan cukup informatif dan bagus untuk bahan ajar. Dalam buku ini banyak disajikan contoh dari Sub sahara Afrika dan Asia Tenggara. Sistem pertanian yang ditampilkan adalah contoh sistem yang luas dalam ranah pertanian internasional. Selain itu, buku ini juga ditulis oleh praktisi yang berpengalaman di bidangnya serta telah diedit secara ekstensif, sehingga dapat menghadirkan masukan yang bermanfaat kepada pembaca yang memang berasal dari bidang pertanian. Adapun daftar isi buku ini adalah sebagai berikut: Sect. I. Re-inventing Farming Systems 1. Introduction /George Kanyama-Phiri, Kate Wellard and Sieglinde Snapp 2. Livelihoods and Rural Innovation /Barry Pound 3. Agroecology: Principles and Practice /Sieglinde Snapp 4. Designing for the Long Term: Sustainable Agriculture /Sieglinde Snapp Sect. II. Resources for Agricultural Development 5. Agricultural Change and Low-Input Technology /Robert Tripp 6. Ecologically Based Nutrient Management /L. E. Drinkwater, M. Schipanski, S. S. Snapp and L. E. Jackson

Buku ini menyediakan sudut pandang yang terintegrasi dalam bidang sistem dan teori pertanian, serta prinsipprinsip pembangunan perdesaan. SINERGI / Edisi 09 - September 2016

7. Participatory Plant Breeding: Developing Improved and Relevant Crop Varieties with Farmers /Eva Weltzien and Anja Christinck 8. Livestock, Livelihoods, and Innovation /Czech Conroy Sect. III. Context for Sustainable Agricultural Development 9. Gender and Agrarian Inequality at the Local Scale /Rachel Bezner Kerr 10. The Nature of Agricultural Innovation /Czech Conroy 11. Outreach to Support Rural Innovation /Vicki Morrone. 12. Tying it Together: Global, Regional, and Local Integrations /Malcom Blackie. (Mutri)

Glossary

15

Istilah Tentang Rumah Sejak tahun 2015, struktur organisasi Kementerian Perumahan Rakyat kembali bergabung di Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian tugas penyediaan dan pembiayaan perumahan rakyat kembali menjadi amanah di Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengejar target program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berikut adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan perumahan: Perumahan: Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (housing). Rumah tunggal: Rumah utuh atau lengkap yang berdiri sendiri (detached housing). Rumah Sejahtera Tapak: adalah rumah umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan dengan spesifikasi sesuai dengan rumah sederhana sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturtentang pedoman teknis pembangunan rumah. Rumah Susun: Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan satuan, masing-masing dapat dimiliki atau disewa digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Rumah susun umum: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah susun khusus: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah susun negara: adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah susun komersial: adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan Perumahan swadaya: adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Rumah Tidak Layak Huni: yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. Perumahan kawasan industri: Perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi industri, baik yang berkaitan dengan kawasan industri, kawasan peruntukan industri atau zona industri, kompleks industri, atau sentra industri. Perumahan kawasan khusus: Kawasan yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, dilengkapi dengan jaringan (primer, sekunder, dan tersier). Prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas sesuai dengan RTL perumahan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan fungsi khusus; kawasan ini ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.

Perumahan Rakyat: Sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak dihuni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan utilitas umum ataupun fasilitas sosial, dibangun bagi kepentingan rakyat; 2. Sekumpulan rumah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Insatan Sederhana Sehat (RISHA) adalah rumah prefabrikasi dengan sistem knock down buah dari riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Rumah itu terbuat dari panel-panel beton yang terbagi dalam panel struktur, panel dinding, dan panel kusen. RISHA merupakan Rumah layak huni dan terjangkau dapat dibangun secara bertahap berdasarkan modul, dengan waktu yang diperlukan dalam proses pembangunan setiap modul 24 jam oleh tiga pekerja. Karena ukuran komponen mengacu pada ukuran modular maka komponennya memiiki sifat fleksibel dan efisien dalam konsumsi bahan bangunan. RISHA Telah memiliki 67 aplikator dan diterapkan sebanyak + 10.000 unit di Aceh paska Tsunami. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR): adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. Mutri Sumber: 1. Kamus Penataan Ruang 2. UU RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun 3. Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 4. Perubahan atas Permen PU Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya


16

Teropong Media

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang terkait. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran Sindo, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, Selama bulan September 2016. Total ada 737 berita dari 7 media periode 1 September- 30 September 2016


Teropong Media

17

Berita yang Menarik 1. Koran Investor Daily ( Halaman 6), Kamis, 1 September 2016 PUPR Hibahkan Infrastruktur ke Pemda Rp 1 Triliun Kementrian PUPR menghibahkan barang milik negara berupa infrastruktur permukiman senilai 1 Triliun kepada 3 provinsi, 39 pemerintah kabupaten, 20 pemerintah kota, dan tujuh yayasan. 2. Media Indonesia (Halaman 4), Minggu 4 September 2016 Kementrian PUPR dukung wisata papua Kementerian PUPR komit mendukung program pengembangan 10 destinasi wisata dengan sejumlah program dan target yang telah ditetapkan. 3. Bisnis Indonesia (Halaman 7), Selasa 6 September 2016 Pengerjaan hambalang dilanjutkan Kementrian PUPR akan melanjutkan pengerjaan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan sarana Olahraga Nasional di Hambalng, Bogor, Jawa Barat 4. Investor Daily (Halaman 6), Kamis 8 September 2016 PUPR Dukung sistem Transportasi Massal Jabodetabek Kementrian PUPR mendukung rencana sembilan pengembangan bisnis penerbangan carter nasional akan difokuskan untuk mendukung konektivitas ke kawasan timur Indonesia. 5. Investor Daily (Halaman 14), Sabtu 10 September 2016 Melongok Balada Jurus Sejuta Rumah Program sejuta rumah terus bergulir pada 2016. Jurus pemerintah membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 6. Koran Tempo (Halaman 16), Selasa 16 September 2016 Kredit untuk proyek tol cair bulan ini Kementrian PUPR menargetkan prosespencairan pinjaman dari china exim bank untuk pembangunan 4 jalan tol selesai bulan ini 7. Media Indonesia (Halaman 23), Rabu 21 September 2016 Mewujudkan 65 bendungan selama lima tahun Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kini sedang digenjot dirjen sumber daya air KemenPUPR bertujuan menjawab permasalahan krisis air dan ketahanan pangan. 8. Bisnis Indonesia (Halaman 7), Kamis 22 September 2016 Jalan di Bekasi di perluas Pemerintah kota bekasi jawa barat mengalokasikan anggaran 40 miliar untuk pembahasan lahan proyek perluasan jalan raya jatiasih pada tahun ini 9. Investor Daily (Halaman 6), Sabtu 24 September 2016 PUPR bangun sanitasi berbasis masyarakat di 573 lokasi Kementrian PUPR pada tahun ini akan membangun sanitasi berbasis masyarakat di 753 lokasi 10. Koran Sindo (Halaman 14), Sabtu 24 September 2016 PUPR kaji penataan permukiman di bantaran sungai Kementrian PUPR akan menajamkan kajian mengenai permukiman di bantaran sungai


18

Kilas BPIW

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung

Badan

Pengembangan

Infrastruktur

Marga Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya

Bandung

Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan

Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi

sudah berkembang. Dari 35 WPS yang

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian

ada kriterianya, WPS sudah berkembang,

Kepala BPIW, Hermanto Hardak menyatakan,

Perumahan

selama

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

ini

Kementerian

mendukung

PUPR

pengembangan

konsen

PUPR,

Ditjen

Kementerian

Penyediaan

PUPR,

Ditjen

termasuk

kriteria

WPS

yang

sedang berkembang dan pengembangan baru,” terangnya.

wilayah

Dardak menjelaskan, saat ini dalam

Metropolitan Cekungan Bandung, terutama

mewujudkan pencapaian sasaran strategis

lanjut

Kota Bandung.

PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman,

pembangunan yang memadukan antara

dan pembangunan infrastruktur melalui

pengembangan wilayah dengan market

“Kementerian PUPR melalui BPIW akan terus

meningkatkan

perhatian

dan dukungan ke wilayah Kota Bandung dalam rangka mendukung kota inti

kawasan metropolitan

cekungan Bandung,” terang Dardak didampingi

Sekretaris

BPIW,

Dadang Rukmana, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW,

Hadi

Pengembangan

Sucahyono,

Kepala

Pusat Pemograman dan Evaluasi

Dardak,

berbasis merupakan

WPS, pendekatan

driven (arah pasar) sesuai daya

Pengembangan berbasis WPS, lanjut Dardak, merupakan pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan market driven sesuai daya dukung dan daya tampungnya dengan fokus pengembangan infrastruktur di kawasan perkotaan

Keterpaduan Infrastruktur PUPR,

dukung

dan

dengan

daya

fokus

tampungnya

pengembangan

infrastruktur di kawasan perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan

Infrastruktur

Berkelanjutan. Dengan

demikian,

lanjutnya,

dibutuhkan rencana terpadu antara infrastruktur

dengan

perkotaan

strategis sesuai dengan hirarkinya,

BPIW, Harris Hasudungan Batubara saat

pola pendekatan wilayah atau Wilayah

yakni

menyambut kunjungan Walikota Bandung,

Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh

Perkotaan Kecil serta Perdesaan. “Dengan

Ridwan Kamil ke BPIW di Ruang Rapat BPIW,

wilayah di Indonesia dikelompokan menjadi

demikian, kita dapat menyiapkan wilayah

Selasa malam (13/9).

35 WPS,” terangnya.

perkotaan yang ke depannya memiliki daya

Hadir pada acara tersebut perwakilan dari

Metropolitan,

Perkotaan

Sedang,

saing tinggi,” terangnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian

Kota Bandung sendiri, lanjut Dardak,

Terkait pengembangan infrastruktur di

PUPR, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber

masuk dalam WPS 8, yakni WPS Jakarta-

Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung,

Daya Air Kementerian PUPR, Ditjen Bina

Bandung - Cirebon - Semarang. “WPS

Dardak mengatakan, saat ini Kementerian


Kilas BPIW

19

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menyampaikan perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Bandung

PUPR telah melakukan banyak dukungan

pembuangan sampah akhir (TPA) Regional

banjir di Kota Bandung dan dapat lebih

pembangunan infrastruktur,

Legok Nangka,” terangnya.

mempercantik wajah Kota Bandung.

mulai dari

pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja

Sementara itu, Ridwan Kamil yang akrab

“Untuk danau-danau yang akan dibangun

Cileunyi-Sumedang-

disapa Kang Emil ini mengatakan, niat

memang kecil-kecil namun akan dibuat

Dawuan (Cisumdawu), peningkatan jalan

kedatangan ke BPIW untuk menyampaikan

banyak, sehingga akan efektif meredam

(Soroja),

Jalan

Tol

akses Batu Jajar-Soreang-Pantai Selatan, peningkatan akses Kota B a n d u n g - B a n j a r a n - S o r e a n g, peningkatan Pantai

akses

Banjaran-

Selatan,

peningkatan

Rancaekek-Majalaya, peningkatan akses keluar Kota Bandung menuju bagian Timur. Selain

itu,

ada

normalisasi

Sungai

Cimande,

normalisasi

Sungai

Cikeruh,

normalisasi

Sungai

Cikijing,

normalisasi

banjir,” papar Kang Emil seraya

Niat kedatangan ke BPIW untuk menyampaikan rencana-rencana pembangunan infrastuktur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Selain itu, untuk menggalang dukungan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung.

menambahkan,

itu

nyaman untuk warga berinteraksi termasuk menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri. Selain

itu,

perencanaan

lanjut

Emil,

pembangunan

infrastruktur yang telah dibuat Pemkot

Bandung

rencana-rencana pembangunan infrastuktur

pembangunan

Pemerintah

Bandung.

Rancacili, peningkatan kualitas pemukiman

Hulu

Waduk

(Santosa,

Kota

(Pemkot)

rusun

adalah,

Citarum, peningkatan Kapasitas Citarum Pembangunan

Sungai

danau-danau

juga didesain cantik, agar semakin

Cingised

dan

Selain itu, untuk menggalang dukungan

kumuh kota, normalisasi Sungai Citepus,

Cikapundung/Cikukang, Citarik, Sukawana),

dalam

percepatan

normalisasi Sungai Cinambo, pembangunan

pembangunan kolam retensi Cieunteung,

pembangunan infrastruktur di Kota Bandung.

pengendali banjir Gedebage, pembangunan

rangka

mewujudkan

floodway Cisangkuy, pembangunan ground reservoir

pengendali

banjir

di

wilayah

kolam Pemkot Bandung telah banyak membuat

kawasan Tamansari, pembangunan fly over

wilayah Gedebage.

perencanaan pembangunan infrastruktur,

Kopo, Moh. Toha, Pasirkoja dan Nurtanio,

salah satunya pembuatan danau-danau

pembangunan

kecil yang dapat berfungsi untuk meredam

termasuk rehabilitasi jembatan gantung.

pembangunan

tempat

saat

dukungan

Gedebage, pembangunan kolam retensi di

serta

menyatakan,

Gedebage,

prasarana dan sarana dasar revitalisasi

Bandung

Emil

retensi

ini

“Termasuk restorasi Cikapundung, Kota

Kang

Underpass

Cibiru

serta


20

Kilas BPIW

Empat Elemen Dasar Kota Cerdas Berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Konsep tersebut mensyaratkan kota memiliki empat elemen dasar, yakni Pertama, kota itu harus Aman, Sehat dan Berkeselamatan. Kedua, kota itu harus Estetik, Bersih, Berkarakter, Nyaman. Ketiga, kota harus Produktif dan Efisien, Keempat, kota harus Berkelanjutan. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memaparkan “Identifying Challenges and Solutions in Developing Smart City for Better Tomorrow” dalam seminar ”Dukungan Pemerintah: Smart Cities Planing and Implementation General Problems in Indonesia” pada Indonesia Smart City Forum di Bandung, (2/9). Dardak mengatakan, langkah tersebut merupakan respon dari tingginya pertumbuhan penduduk. Terlebih, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan diprediksi akan terus berlanjut. Sehingga, kawasan perkotaan menjadi titik konsentrasi aktivitas penduduk, baik sosial dan budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan, termasuk kegiatan ekonomi. “Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari perkotaan,” terangnya. Dengan begitu, ungkap Dardak, perkotaan menjadi consumer yang sangat memerlukan pengembangan mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau. “Pengembangan tersebut perlu ditunjang teknologi kekinian yang berbasis IT (informasi teknologi,red),” ungkapnya. Menurut Dardak, pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pola arah pengembangan kawasan. “Dalam pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR, wilayah Indonesia terbagi menjadi 35 WPS. Dimana dalam WPS itu ada arah pengembangan untuk kawasan tertentu, seperti Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan pariwisata,

kota baru publik, kawasan industri, dan lain sebagainya,” papar Dardak. Dalam mewujudkan kota yang Aman, Sehat dan Berkeselamatan, lanjutnya, pemerintah telah mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik lebih dari 20%, luas jalan lebih dari 20%. “Ketersediaan air

Foto: Dok.

dan akses sanitasi yang layak,” terangnya. Di sisi lain, BPIW juga mengembangkan perencanaan Anjungan Cerdas di jalan nasional. Sebab, jalan tol rata-rata memiliki rest area (tempat beristirahat) yang

melepas kepenatan atau menjadi tempat peristirahatan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan,” terang Dardak. Menurut Dardak, Anjungan Cerdas juga dapat menjadi wahana untuk memasarkan produk-produk lokal. “Pengguna jalan nasional itu masyarakatnya nasional juga, sehingga produk unggulan kawasan-kawasan di sekitar Anjungan Cerdas itu dapat dipromosikan langsung kepada masyarakat nasional,” jelasnya. Selain Dardak, hadir juga pembicara lain, yakni Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Hayu Parasati, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail dan Staf Kepresidenan Tim Satu Data, Robertus Theodore. Hayu Parasati meyakini, smart city akan dapat dibangun apabila ada kolabarasi lintas sektor. “Baik pemerintah daerah, provinsi, kementerian dan lembaga,” terangnya. Hayu menyatakan, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan, apabila kolaborasi lintas sektor tak terjadi secara baik akan banyak kendalan dalam mewujudkannya. Untuk itu, forum semacam ini diharapkan semakin meningkatkan soliditas dan kerjasama. “Dalam rangka menjalani rencana bersama menuju yang lebih baik,” terangnya. Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M Ismail menyatakan, saat ini Kemenkominfo tengah mengupakan server nasional, sehingga ke depan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang ada bisa memanfaatkannya. Dengan begitu, lanjut Ismail, pemda dan lembaga negara lainnya tak perlu lagi membuat server besar. “Intinya dalam mendukung smart city khususnya smart goverment perlu kolabari banyak pihak,” terangnya. Robertus Theodore, Staf Kepresidenan Tim Satu Data menyatakan, saat ini perlu diakui data itu ada dimana-mana, namun masih sulit didapat secara utuh melalui satu saluran. Menurutnya, pada era digital saat ini dinilai perlu ada road map dalam rangka menciptakan adanya penyajian data yang lengkap dari berbagai lembaga negara.(ris/ infoBPIW)

Hayu menyatakan, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan, apabila kolaborasi lintas sektor tak terjadi secara baik akan banyak kendalan dalam mewujudkannya


memadai, namun dari rentang 47 ribu KM jalan nasional belum memiliki rest area secara formal. Padahal, fakta ada sekitar 30 ribu kecelakaan per tahun di jalan nasional. Dengan begitu, ungkap Dardak, pemerintah perlu melakukan upaya terhadap kondisi tersebut. “Salah satunya BPIW merencanakan pembangunan rest area di jalan nasional kami mengistilahkan dengan Anjungan Cerdas. Tempat tersebut nantinya dapat sebagai tempai parkir untuk

Kilas BPIW

21

Kunjungi Surabaya, Kepala BPIW Bahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Balai Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Surabaya, Jumat (9/9). Kunjungan tersebut untuk membahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM), Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Khusus Madura (KKM). Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyampaikan rencana pembangunan KKJSM. Menurutnya untuk membangun kawasan tersebut membutuhkan tanah seluas 600 Ha. Dalam areal itu didalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan Central Business District (CBD) , kawasan wisata, kawasan fasilitas umum (fasum) serta kawasan rest area. Herman juga memaparkan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Bulu pandan. dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang juga memerlukan lahan seluas 600 Ha. “Lahan tersebut diperuntukan bagi pembangunan kawasan pemukiman, CBD, industri dan pergudangan dan kawasan penunjang pelabuhan” ungkap Herman. Pada saat itu Hermanto Dardak mengatakan bahwa sehubungan dengan

pengembangan kawasan yang diusung oleh Kementerian PUPR, peran masterplan menjadi sangat penting, sehingga BPWS perlu menajamkan kembali masterplan yang disuaikan dengan tugas yang di emban oleh BPWS. Masterplan itu menurut Dardak akan mencakup seluruh kawasan potensial yang ada di Pulau Madura, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur Madura. “Sehingga dari awal, upaya untuk menggerakan potensi yang lainnya sudah mulai dicicil untuk mengikuti masterplan yang sudah disiapkan. Kami tentunya akan ikut mendukung hal itu. Kawasan pertumbuhan penting untuk kita dukung, sehingga kita mengetahui infrastruktur apa saja yang harus kita bangun,” tutur Dardak.

Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur Madura. Hal itu bertujuan mengedukasi masyarakat serta menjadi destinasi wisata di daerah tersebut. “Selain menjadi tempat beristirahat, rest area juga berfungsi sebagi titik pertemuan antara pemakai jembatan dan usaha kecil menengah atau UKM potensial yang ada di Madura, sehingga produk-produk yang ada di daerah ini bisa dijajakan lebih baik dan lebih menarik,” ucap Dardak. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dibangun menjadi kawasan KKJSM, KKM dan, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dalam peninjauan itu, Dardak didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris Hasudungan Batubara, dan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan BPIW. (ADN/ IND/infobpiw)


Kilas BPIW

22

Kelola Urbanisasi, BPIW Kembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan Urbanisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun perlu dikelola

Jakarta, Oswar M Mungkasa. Menurut

Dardak,

kota

cerdas

dengan baik, supaya mampu memacu

berkelanjutan yang dikembangkan BPIW

pertumbuhan

Kementerian

sedikitnya memiliki empat elemen karakter.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ekonomi.

Mulai dari, kota yang aman, sehat dan

(PUPR)

berkeselamatan, “Kedua, estetik, bersih

melalui

Infrastruktur

Badan

Wilayah

Pengembangan (BPIW)

dalam

merespons urbanisasi salah satunya dengan mengembangkan

konsep

“kota

cerdas

berkelanjutan”. Demikian

Keempat, berkelanjutan,” papar Dardak. Pemerintah, lanjutnya, telah merancang pengembangan sepuluh kota baru publik di

diungkapkan

Kementerian

serta nyaman. Ketiga, efisien dan produktif.

PUPR,

Kepala

Hermanto

BPIW

tanah air. ”Salah satu kawasan yang telah

Dardak

ditetapkan adalah Kota Baru Publik Maja,”

saat menjadi pembicara dalam seminar

terangnya. pengembangan Kota Baru Publik

dan loka karya “Keterpaduan Perencanaan

Maja ini juga dilaksanakan untuk merestorasi

Pembangunan

rencana pembangunan Maja yang sempat

Infrastuktur

Wilayah,

Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata Kelola

Dalam

Pengembangan

Kawasan

terhenti Dalam

pengembangan

kota

baru

Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/

publik, ungkap Dardak, perlu ada direction

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Baru

(arahan)

Publik” di Jakarta, Kamis (1/9).

diharmonisasikan

Hadir sebagai pembicara pada acara yang digelar The Housing Urban Development (HUD)

Institute

bekerja

sama

dengen

dan

desain

pemerintah

dengan

yang

pengembang,

sehingga akan mampu menciptakan kota baru yang kompetitif. “Kesepakatan

pemerintah

dan

BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat

pengembang dalam pengembangan Kota

Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria

Baru Publik Maja misalnya, dituangkan

Andrinof A Chaniago mengakui, Indonesia

dan Tata Ruang ini, mantan Menteri Badan

dalam

saat

Perencanaan Nasional (Bappenas), Andrinof

dalam masterplan itu dituangkan dalam

A

program.

masterplan.

Kemudian

gagasan

ini

belum

memiliki

kota

yang

direncanakan negara secara mandiri.

mengimplementasikan

Menurutnya, saat ini hanya ada dua latar

Perwakilan

program dilakukan nota kesepahaman atau

belakang perkembangan kota. “Yakni kota

Hamdani,

MOu yang berisi siapa melakukan apa dalam

peninggalan kolonial atau penjajah dan

Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata

pelaksanaan

kota yang diprakarsai swasta yang sangat

Ruang, Doni Janarto, Deputi Bidang Tata

Dardak.

Chaniago,

Bappenas, Kementerian

Perwakilan

Hayu

Kementerian

Parasati,

Dalam

Negeri,

Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI


Untuk

pembangunannya,”

papar

Sebelumnya, mantan Menteri Bappenas,

berlandaskan bisnis, sehingga kurang bisa melayani publik secara menyeluruh, namun

Kilas BPIW

hanya untuk kalangan kantong tebal,”

adanya

terangnya.

Pemda dan pengembang.Terlebih, saat ini

memadukan

Pemda memiliki kewenangan luas untuk

rumahnya oleh Kementerian PUPR, Pemda

menentukan wilayahnya,” terang Hayu.

memfasilitasi perizinann calon penghuni dan

Untuk mewujudkan kawasan perkotaan publik, ungkap Andrinof, sulit bila diterapkan

integrasi

lintas

sektor

antara

itu, pengembangan kota baru publik harus

pada kawasan perkotaan yang

publik itu ada pada kawasan yang relatif masih kosong. Publik contoh.

Maja

Baru

dapat

menjadi

Pasalnya,

dalam

Di

pengembangan kota baru publik saat ini sudah mendesak. Terutama yang dekat dengan kawasan Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, Bekasi. “Dalam pengembangan tersebut, perlu adanya integrasi lintas sektor antara Pemda dan pengembang.

untuk membangun kota baru

Kota

lintas

sektor.

Pengadaan

lainnya,” terang Hamdani.

telah ada, sehingga peluang baik

“Pengembangan

23

pengembangan kota baru publik

sisi

lain,

Perwakilan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Doni Janarto menyatakan, lahan-lahan kosong di daerah mayoritas dikuasai oleh pemda. Untuk

mengembangkan

kawasan baru, senantiasa harus melibatkan pemda, agar swasta

tersebut swasta digandeng yang

juga dapat mengakses lahan untuk

pembangunan

dengan

lebih mudah. Kegiatan

seminar

dan

lokakarya

dengan tema “Keterpaduan Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah,

Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata Kelola

dalam

Pengembangan

Kawasan

Perkotaan PKN/PKW dan Kota Baru (Studi: Kota Baru Publik Maja)” ini, merupakan salah satu langkah nyata tindak lanjut kesepakatan bersama (MoU) dengan para stakeholders mengenai

percepatan

pembangunan

infrastruktur dalam rangka pengembangan Kota Baru Publik Maja Tujuan lain yang ingin dicapai melalui seminar dan lokakarya ini adalah untuk melibatkan para pemangku kepentingan agar berperan aktif, menyampaikan gagasan dan saran dalam menyusun kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan menjunjung konsep kota cerdas berkelanjutan. Pengembangan kota cerdas berkelanjutan harus menjadi sebuah

landasan

perencanaan

untuk

mencapai pembangunan dan penyediaan infrastruktur perkotaan yang efektif dan efisien. (hen/ini/ris/infobpiw) dalam pelaksanaannya ada kesamaan visi pembangunan,” terangnya. Perwakilan

Dalam Negeri, Hamdani mengakui, selama Hayu

Parasati

ini kewenangan Pemda belum tentu sejalan

pengembangan

kota

dengan Pemerintah Pusat. “Contoh dalam

baru publik saat ini sudah mendesak.

pengadaan rumah. Pemda tidak memiliki

Terutama yang dekat dengan kawasan

kewenangan untuk melakukan penyediaan

Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, Bekasi.

rumah. Kalaupun ada adalah membangun

“Dalam

kembali rumah korban bencana. Untuk

mengatakan,

Bappenas,

Sementara itu, Perwakilan Kementerian

pengembangan

tersebut,

perlu


24

Kilas BPIW

Kementerian PUPR Dukung Segitiga Pertumbuhan Potensial di Papua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendukung pusat pertumbuhan wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang membentuk segitiga pertumbuhan potensial di Papua. Segitiga potensial tersebut yaitu Sorong sebagai basis kawasan minyak bumi, Manokwari sebagai basis untuk peternakan, dan Bintuni sebagai basis untuk kawasan industri di Papua. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KEK Sorong dan Persiapan Rencana Kunjungan Presiden, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/9). Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Pontas Tambunan tersebut, Dardak menjelaskan bahwa ujung tombak dari pengembangan KEK Sorong dibagi menjadi empat wilayah pertumbuhan di Papua, yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS Jayapura – Merauke. “Kawasan pertumbuhan


itu meliputi kawasan perkotaan dan perdesan, konektivitas dan pengembangan kawasannya harus on purpose dan on design,” tutur Dardak. Saat ini sudah terbangun akses jalan nasional dari Jayapura menuju Wamena sepanjang sekitar 580 km. Kota Sorong sudah ada jalan nasional sepanjang 18 meter dengan kondisi yang baik. Jalan tersebut memiliki konsep 2:7:2, yaitu 2 meter bahu kanan maupun kiri jalan, dan 7 meter ditengahnya. Terkait dukungan pengembangan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan barang, Dardak mengatakan bahwa untuk 2017 telah diprogramkan pembangunan Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar sepanjang 32 kilometer. Sedangkan pembangunan Jembatan Arar saat ini sedang dalam proses konstruksi. “Jalan lingkar tersebut nantinya sebagai jalan bypass untuk akses truk barang menuju Pelabuhan Arar. Jadi tidak mengganggu aktivitas jalan di Kota Sorong,” jelas Dardak. Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur lainnya di KEK Sorong saat ini adalah pembangunan jaringan air baku Warsamson (SPAM Regional) dan pembangunan secara bertahap rumah

susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 80 unit. Sebelumnya, Pontas Tambunan mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan tidak hanya akses menuju Pelabuhan Arar, namun juga sarana dan prasarana pelabuhan tersebut. “Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK ini adalah kesiapan infrastruktur di kawasan, sumber daya manusia dan kesiapan perangkat pengendali administrasinya,” tutur Pontas. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sorong, Stevanus Malak, mengatakan dalam jangka panjang KEK Sorong akan dijadikan sebagai sumber pengolahan sumber daya alam di Papua untuk diekspor. “Pelabuhan Arar akan dijadikan pelabuhan barang, sedangkan Pelabuhan Sorong akan dijadikan sebagai pelabuhan penumpang,” jelas Stevanus. Dukungan infrastruktur yang dibutuhkan lainnya dalam pengembangan KEK Sorong adalah dukungan infrastruktur untuk wilayah peternakan sapi seluas 20 hektar di Wamena. Selain itu rencana pembangunan Kota Baru di bagian timur Aimas yang membutuhkan lahan sekitar 70 hektar. (INI/ InformasBPIW)

Kilas BPIW

25

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kota Tepi Laut

Agusta Ersada, menyampaikan bentuk dukungan PUPR terhadap pengembangan Waterfront City

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Waterfront City atau kota tepi laut di Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Salah satu daerah yang dianggap berpotensi mengembangkan Kota Tepi Laut tersebut adalah Tangerang Selatan. Kota tersebut memiliki sembilan situ dan lima sungai, menjadi potensi dalam mewujudkan konsep tersebut.

nilai-nilai serta budaya lokal. Prinsip lainnya adalah pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan nilai manusia, sosial dan ekonomi, serta pengendalian pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan ekologisnya. Lebih lanjut Agusta menyebutkan saat ini Kementerian PUPR melakukan perencanaan

pemanfaatan Kanal Banjir Timur atau KBT sebagai showcase koridor infrastruktur hijau,” tutur Agusta. Selain sebagai pengendalian banjir, KBT dapat berfungsi sebagai konservasi air, koridor Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi air dan dermaga, pariwisata, kawasan perniagaan, dan pelabuhan. Konsep Kota Tepi Laut juga akan diterapkan di Kota Seribu Sungai yaitu Banjarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat Pasar Terapung di Sungai Barito. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Tangerang Selatan, Mukoddas Syuhada berharap dengan berbasis komunitas, maka dengan konsep tersebut, dalam lima tahun, Kota Masa Depan Tangerang Selatan, akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kreativitas dan nilai-nilai sosialnya. Diharapkan nantinya visi dan misi Kota Tangerang Selatan akan terwujud. (INI/InfoBPIW)

Konsep Kota Tepi Laut juga akan diterapkan di Kota Seribu Sungai yaitu Banjarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat Pasar Terapung di Sungai Barito.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada dalam acara Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF) – World Technopolis Association (WTA) di GWB Puspiptek, Tangerang Selatan, (20/9). Saat itu Agusta menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi perbincangan yang bertemakan Konferensi Internasional Mewujudkan Kota Tepi Air di Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Agusta menyatakan bahwa dalam mengembangkan Kota Tepi Air ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan citra, identitas dan

dan desain dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan. Selain NCICD, Kementerian PUPR juga turut mengembangkan konsep dan program pembangunan Rusunawa di Sungai Ciliwung. “Salah satu contoh aplikasi kehidupan cerdas berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR saat ini adalah


26

Kilas BPIW

Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan

Pengembangan

Infrastruktur

Wilayah

mengatasi hal tersebut.

solusi dari minimnya anggaran daerah untuk

(BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak

Ketentuan mengenai DAK di lingkungan

membangun infrastruktur. DAK merupakan

saat membuka rapat kerja pembahasan DAK

Kementerian

dana yang berasal dari Pemerintah Pusat

2016, di ruang rapat BPIW, Senin, (5/9).

Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor

PUPR

ini,

diatur

dalam

yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk

Dardak menjelaskan kondisi pelayanan

digunakan pada kegiatan yang merupakan

infrastruktur daerah secara umum masih

Penggunaan

kewenangan

belum memadai, seperti jumlah rumah tidak

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa

layak huni yang kini mencapai 3,4 juta unit,

Infrastruktur daerah merupakan bagian

backlog (jaminan simpanan) perumahan

terbesar dari prasarana untuk pelayanan

program-

yang hanya mencapai Rp 7,6 juta, dan luas

masyarakat di Indonesia.

program DAK yang harus terpadu dengan

daerah irigasi provinsi yang dalam kondisi

program dari pemerintah pusat. Dalam

baik hanya mencapai 68 persen, jalan

akan

hal ini, BPIW telah menyusun rencana

provinsi yang kondisinya bagus mencapai

dan menyampaikan kriteria teknis untuk

keterpaduan

wilayah

70 persen, serta kondisi jalan kabupaten

pengalokasian dan penggunaan dana DAK

dan infrastuktur yang berbasis Wilayah

maupun kota yang dalam kondisi baik

infrastruktur, menyusun dan menetapkan

Pengembangan Strategis (WPS).

yang hanya mencapai 59 persen. Menurut

petunjuk

Dardak anggaran dari DAK diperlukan untuk

melakukan

daerah,

namun

menjadi

prioritas nasional. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu diarahkan

Demikian

dalam

menyusun

pengembangan

disampaikan


Kepala

Badan

47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis DAK

Bidang

Infrastruktur.

“Kita harus mengusulkan kegiatan yang didanai

melalui

teknis

DAK,

menyusun

penggunaan

pemantauan

dan

DAK, evaluasi,

Kilas BPIW

serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK tersebut,” tegas Dardak.

“Kemudian ada juga penyiapan sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi

Dalam kesempatan itu, Dardak juga menjelaskan bahwa DAK ini dialokasikan

khusus

serta

penyiapan

program dan pembiayaan,” tukas Dardak. Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh

sinkronisasi

kepala pusat di lingkungan BPIW yakni,

program. Selain itu ada juga besaran dana

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur

untuk beberapa kegiatan seperti untuk infrastruktur irigasi yang diarahkan

untuk

mendukung

program peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur jalan dan jembatan

guna

memperlancar

pertumbuhan ekonomi regional, infrastruktur air minum dan sanitasi untuk

meningkatkan

PUPR, Hadi Sucahyono, Kepala

Dardak juga menjelaskan bahwa DAK ini dialokasikan untuk beberapa kegiatan seperti untuk infrastruktur irigasi yang diarahkan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur jalan dan jembatan guna memperlancar pertumbuhan ekonomi regional

kualitas pembangunan jangka tahunan dalam rangka

kualitas rumah swadaya yang tidak layak

keterpaduan

huni

dengan infrastruktur bidang PUPR. Hal ini

Masyarakat

Rendah (MBR).

Berpenghasilan

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris

Hasudungan

Kepala

Pusat

Kawasan Pusat

pengembangan

Batubara,

Pengembangan

Strategis,

Peranginangin,

Rezeki

dan

Kepala

Pengembangan

Kawasan

Perkotaan,

kesehatan masyarakat, serta peningkatan bagi

27

Agusta

Ersada

Sinulingga. (Indi/infobpiw)

kawasan

masuk dalam fungsi dari bidang sinkronisasi


28

Kilas BPIW

Peluang Pengembangan Industri Baja Nasional Terbuka Lebar

Hermanto Dardak berkunjung ke salah satu booth Steel Indonesia Expo 2016

Peluang pengembangan industri dan konstruksi baja nasional masih terbuka lebar. Terbukti, pada tahun 2015 lalu kebutuhan infrastruktur terhadap baja mencapai 12,5 juta ton, namun pasokan baja nasional baru mampu memenuhi 6,20 juta ton, sehingga masih ada jarak antara kebutuhan dan pasokan. Untuk kekurangannya masih dilakukan impor dalam menutupi kebutuhan baja di tanah air, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan industri baja nasional. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan “Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Rencana dan Pencapaian 2015-2019” dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang digelar pada Steel Indonesia Expo 2016 di Jakarta, Rabu sore (7/9). Menurut Dardak, pemerintah senantiasa mendorong industri dan konstruksi baja nasional untuk dapat berkembang dan meningkat kualitasnya, agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi seutuhnya dari industri nasional. “Akan lebih baik apabila industri baja nasional ke depannya mampu


melakukan ekspor untuk menutupi kebutuhan negeri orang lain,” ungkap Dardak. Untuk presentasi konsumsi baja nasional, lanjutnya, antara lain sektor Konstruksi mencapai 78%, Transportasi mencapai 8%, Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencapai 7%, Permesinan mencapai 4% dan lainlain mencapai 3%. Sehingga, Kementerian PUPR sangat berharap produksi baja nasional dapat berkembang cepat. ”Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2005-an, pembangunan infrastruktur kita tertekan demikian hebatnya karena harga baja impor naik. Selain mahal, untuk mendapatkan baja dari luar pun tidak mudah saat itu,” terangnya. Dengan demikian, saat ini diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan industri baja konstruksi, agar dapat mengamankan investasi sektor infrastruktur. “Termasuk, mendorong kemandirian sektor konstruksi melalui pemenuhan kebutuhan produksi baja dalam negeri,” jelasnya. Kemudian, Dardak berharap, adanya sinergi antara pengembangan industri baja dengan semen di dalam negeri, karena tingkat konsumsi baja konstruksi sangat dipengaruhi konsumsi beton dalam pekerjaan pembangunan infrasturktur secara nasional.

Di sisi lain, Dardak juga menjelaskan, guna pencapaian sasaran strategis PUPR telah dilakukan perencanaan, pemrograman dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. “Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program, antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS,” terang Dardak. Dengan demikian, lanjutnya, akan dapat tercipta wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi. Seusai seminar, Dardak pun menyempatkan berkeliling untuk meninjau langsung sejumlah booth peserta Steel Indonesia Expo 2016. Pada hari pertama Steel Indonesia Expo 2016 tampak berlangsung meriah dan ramai pengunjung. (ris/infoBPIW)

Kilas BPIW

Kilas BPIW

29

BPIW Dukung Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata di Pulau Kecil Terluar

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan pengembangan infrastuktur akses menuju dan lokasi kawasan wisata. Di antaranya melakukan pengembangan sektor jalan, sektor perumahan, sektor sumber daya air dan cipta karya. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata” yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (15/9). FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk. Rezeki menjelaskan, total kebutuhan anggaran infrastuktur sesuai Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 mencapai Rp 931,50 triliun. Untuk

mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR, lanjutnya, Kementerian PUPR saat ini telah melakukan sejumlah perencanaan,

FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk. pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia masuk dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan industri, kawasan ekonomi khusus,

kawasan perkotaan, kawasan wisata dan lainnya. Salah satu kawasan wisata yang berada di pulau kecil terluar adalah Kepulauan Anambas,” papar Rezeki. Menurutnya, kawasan wisata Kepulauan Anambas berpotensi sebagai destinasi pariwisata internasional. “Pada program tahun 2017 nanti, Kementerian PUPR akan ada penambahan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman di Payalaman, termasuk pembangunan rumah susun untuk pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas,” terangnya. Rezeki menerangkan, agar tercipta percepatan pengembangan infrastruktur pada suatu kawasan perlu keterlibatan peran banyak pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, badan usaha daerah, swasta serta masyarakat. “Dengan kondisi kapasitas keuangan negara yang belum mencukupi dalam pengembangan infrastuktur, peran swasta atau investor akan sangat membantu dalam percepatan mengembangkan kawasan wisata, agar target pemerintah terkait kunjungan 20 juta turis asing pada 2019 dapat tercapai,” jelasnya. (ind/ infoBPIW)


30

Kilas BPIW

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Siap Terapkan SMM

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menerapkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, pihaknya saat ini telah meyiapkan pelaksanaan SMM dengan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya Pelatihan Audit Internal SMM. “Pelatihan Audit Internal SMM dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,” ungkap Agusta saat membuka Pelatihan Audit Internal di Jakarta, (6/9). Dia menjelaskan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari melaksanakan penyusunan Surat Keputusan (SK) Pengelola Sistem Manajemen Mutu, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi

Kebutuhan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Pengesahan dan Penerapan Dokumen Sistem Mutu, Kedudukan Pedoman serta Audit Mutu Internal. Agusta menyatakan, SMM merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam lembaga karena dapat membuat suatu

“Pelatihan Audit Internal SMM dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,”


organisasi terkendali dan dapat di monitor. SMM juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan dan pengdokumentasian kegiatankegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunan SMM, Melva

Eryani, Kabag Anggaran dan Umum selaku penanggung jawab kegiatan SMM menambahkan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 4 Tahun 2009 dapat menjadi acuan. “Adapun inti penekananya adalah perlu membuat Rencana Mutu pelaksanaan (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang baik sebagai alat pengendalian mutu dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang dikontrakkan maupun swakelola,” jelasnya. Sementara itu, Soeprihadi, pengisi materi pelatihan SMM menjelaskan, beberapa poin penting dalam Pelatihan Audit Internal diantaranya pelaksanaan audit untuk memastikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi, internal auditor harus mengerti Prosedur Mutu Audit Internal SMM, audit dilaksanakan dengan independen. “Artinya auditor tidak boleh mengaudit bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” terangnya pada rapat yang dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotan BPIW. (Rosita Arung/ InfoBPIW)

Kilas BPIW

31

Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan Bisa Jadi Solusi Penyediaan Lahan Pembangunan Infrastruktur

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana menilai bahwa keberadaan Bank Tanah dan konsolidasi lahan dapat menjadi solusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya melalui Bank Tanah dapat dilakukan pemberian kompensasi lahan bagi pemilik tanah yang tidak setuju ikut serta dalam program pembangunan kepentingan umum, sementara konsolidasi lahan bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan kepentingan umum. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku “Memahami Nilai Penggantian Wajar : Penilaian Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” karya Hamid Yusuf di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, Senin (19/9). Dalam acara tersebut hadir pembicara lainnya dari perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN) Pelopor Suryo, Ahli Hukum Perdata Hanafi Tanawidjaya, dan Hamid Yusuf. Ditambahkannya keberadaan bank tanah akan turut menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bank Tanah berfungsi sebagai penghimpun tanah, pengaman tanah, pengendali penguasaan tanah, pengelola tanah, penilai harga tanah, penyalur tanah

serta pengendali harga tanah. “Sebetulnya sejak dulu sudah ada konsep Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan, namun belum terealisasi secara optimal dalam skala besar,” katanya. Ia mengakui bahwa selama ini, proses pengadaan tanah masih menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengadaan tanah yang ratarata terlambat dari tenggat waktu yang disediakan. Misalnya, seperti kebutuhan tanah untuk jalan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR hingga 2019 mencapai 41.065 hektar, namun tanah yang terbebas hingga per Juli 2016 baru mencapai 19 persen atau 7.896 hektar. “Artinya terdapat tanah yang belum terbebaskan mencapai 81 persen atau 33.169 hektar,” ujarnya. Menurutnya, ada beberapa penyebab keterlambatan dalam proses pengadaan tanah yang sering terjadi, yaitu belum lengkapnya data pertanahan, seperti batas tanah, kepemilikan tanah, apakah milik ulayat, negara atau individual. Kemudian belum akuratnya dokumen perencanaan pengadaan tanah, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana pengadaan tanah, lalu belum adanya sistem informasi penyelenggaraan tanah yang dapat memantau secara langsung. Rendahnya kesadaran mengenai proses dan mekanisme pengadaan tanah, serta tidak ada kesepakatan kompensasi harga dengan pemilik tanah. Pakar Hukum Perdata, Hanafi Tanawidjaya mengatakan, tanah bagi masyarakat memang tak selalu diartikan materi

yang dapat diganti dengan uang. “Banyak masyarakat adat tertentu yang menganggap tanah itu sebagai sumber kehidupan dan elemen kehidupan yang bersifat magis kultural, sehingga tak mengherankan kalau ada masyarakat yang menolak menjual tanahnya dengan alasan apapun,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan beragam cara agar dapat melakukan pengadaan tanah, termasuk pendekatan dari berbagai sisi dan dimensi. Sementara Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN), Pelopor Suryo menambahkan bahwa alokasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dengan tegas tersurat misalnya untuk jalan umum/tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, waduk, bendungan, Bandar udara dan lainnya. Menurutnya, saat ini amanat UU Nomor 2/2012 perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat dapat menyadari pentingnya tanah terhadap kepentingan umum. Sementara Hamid Yusuf menulis buku tersebut didorong karena banyak masyarakat yang bertanya kepada dirinya mengenai cara penggantian nilai tanah. Ia pun berharap, karyanya dapat memberi informasi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami persoalan ganti tanah dengan nilai yang wajar dan dapat memperlancar pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. (ris/han/infoBPIW)


32

Kilas BPIW

Kementerian PUPR Dukung Sembilan Pengembangan Sistem Transportasi Masal di Jabodetabek Kementerian PUPR mendukung sembilan

instansinya

merencanakan

pengembangan sistem transportasi massal

pembangunan jalan bebas hambatan transisi

di

di ruas dalam kota (radial) sepanjang 70

Jabodetabek.

Demikian

ditegaskan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

kilometer.

Wilayah

PUPR,

tersebut, Kementerian PUPR akan bersinergi

Hermanto Dardak, dalam rapat pembahasan

dengan Transjakarta dalam pengadaan jalur

Sistem Transportasi Massal Terintegrasi

busway dalam rencana pembangunan jalur

Jabodetabek di ruang rapat Kementerian

tersebut,” tutur Dardak.

(BPIW)

Kementerian

Lebih

Perhubungan, Jakarta, Senin (5/9). Kesembilan

pembangunan

angkutan

“Dalam

lanjut

pembangunan

pembangunan

Dardak

jalan

mengatakan

transportasi

di

wilayah

massal tersebut yaitu Light Rail Transit

Jabodetabek harus tetap tertata dengan

(LRT), Pemda DKI/JAKPRO, LRT Kementerian

baik sesuai dengan peraturan penataan

Perhubungan/Adhi Karya, LRT Jababeka,

ruang yang sudah ada. Dardak berharap

Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Api

pembangunan transportasi di kawasan ini,

Bandara (CL dan Ekspress), Kereta Cepat

tidak melupakan pemanfaatan ruang publik

Indonesia Cina (KCIC), Automatic People

yaitu dengan membangun Ruang Terbuka

Mover System (APMS) Bandara Soekarno

Hijau (RTH) minimal 20 persen di setiap kota.

Hatta, Commuter Line KCJ dan Bus Rapid

Hal ini untuk mencapai standar kota yang

Transit (BRT) TransJakarta.

aman, sehat, berkeselamatan.

Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri

Terkait

pemanfaatan

lahan

untuk

Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu, Dardak

pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina

menjelaskan

mendukung

(KCIC) dan Light Rail Train (LRT) Cikarang

di

– Cawang dan Cibubur – Cawang, Dardak

bahwa

pengembangan


Jabodetabek,

dalam

transportasi

wilayah

Kilas BPIW

mengatakan bahwa izin pemanfaatan lahan

Dardak. Pada pertemuan tersebut Budi Karya

pembangunan sembilan moda angkutan

di sekitar jalan tol sudah disiapkan oleh

menghimbau kepada stakeholder untuk

massal tersebut perlu dilakukan dengan

Kementerian PUPR, baik untuk badan usaha,

memberikan laporan pembangunan secara

bersinergi antara pemerintah pusat dengan stakeholder. Dikatakannya

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah merancang desain dan pemrograman Jalan Tol Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) untuk mengurangi beban Jalan Tol Dalam Kota sekaligus

mendukung

Cikarang

sebagai

kawasan industri terbesar di Indonesia. Lebih lanjut, Dardak juga menjelaskan

Pada pertemuan tersebut Budi Karya menghimbau kepada stakeholder untuk memberikan laporan pembangunan secara periodik agar terpantau dengan baik. Selain itu ia berharap dapat dilakukan sosialisasi sejak dini, agar masyarakat mengetahui progres pembangunan transportasi di Jabodetabek saat ini.

juga

bahwa

agar

pelaksanaan pembangunan transportasi

Jabodetabek

dapat berjalan maksimal, maka

Kementerian

Perhubungan mengusulkan tiga koordinator integrasi pembangunan transportasi Jabodetabek,

bahwa saat ini Kementerian PUPR telah

yaitu

BPTJ,

mengembangkan dua Kota Baru Publik

periodik agar terpantau dengan baik. Selain

BPIW Kementerian PUPR dan Pemerintah

di wilayah Jabodetabek yaitu Kota Baru

itu ia berharap dapat dilakukan sosialisasi

Propinsi DKI Jakarta. (INI/InfoBPIW)

Maja

sejak dini, agar masyarakat mengetahui

“Kedua

dan

Compact

City

pengembangan

Kemayoran. Kota

Baru

tersebut membutuhkan dukungan koneksi transportasi umum yang terintegrasi,” tutur

33

progres

pembangunan

transportasi

di

Jabodetabek saat ini. Kepala BPTJ, Elly Sinaga menambahkan


34

Kilas BPIW

Menteri PUPR Lantik Kepala BPIW Yang Baru

Rido Matari Ichwan menandatangani Pakta Integritas

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi. Pergantian ‘nakhoda’ BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (21/9). Pergantian pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden No.97/TPA tanggal 9 September 2016. Selain Kepala BPIW Menteri PUPR juga melantik lima pejabat lainnya, yakni Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal mengantikan Taufik Widjojono, Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggantikan Mudjiadi, Andreas Suhono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Anita Firmanti Eko Susetyowati, Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga menggantikan Hediyanto W.Husaini, dan


Sri Hartoyo sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya menggantikan Andreas Suhono. Saat memberikan kata sambutan, Basuki menyatakan bahwa serah terima ini hal biasa dalam memelihara dinamisasi dan jalannya roda organisasi Kementerian PUPR. Kepada pejabat yang diganti, Basuki mengucapkan terimakasih atas kerja keras yang dilakukan selama ini. Kemudian kepada pejabat yang baru, ia meminta dapat bekerja lebih baik lagi, lebih tertib dan juga lebih cepat. Basuki juga berharap, agar para pejabat tidak duduk manis saja akan tetapi harus kelapangan untuk mengontrol jalan, irigasi dan lainnya. “Terjun kelapangan, serta tentunya dengan memperhatikan kualitas,” tegasnya. Dalam kegiatan ini juga diisi dengan penandatangan dan pernyataan pakta integritasi, dimana para pejabat yang baru dilantik berjanji untuk tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan perbuatan melakukan hukum, serta menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seusai pelantikan, Menteri PUPR beserta jajarannya menyempatkan diri berkunjung ke ICT room. Pada saat itu Hermanto Dardak memaparkan fungsi dari ICT room, dimana dapat mensinergikan data dan informasi

mengenai infrastruktur dari masing-masing unit organisasi atau unor terkait, seperti Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Tidak hanya itu ICT room nantinya dapat menginformasikan kepada masyarakat bila terjadi bencana seperti banjir. Usai pelantikan tersebut, Dardak melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat di lingkungan BPIW. Dalam pertemuan itu Dardak berterima kasih atas kerjasama dan kerja keras selama ini. “Menurut saya, BPIW salah satu pengalaman hebat dalam hidup saya,” ucap Dardak. Sementara itu, Kepala BPIW yang baru, Rido Matari Ichwan yang sebelumnya juga pernah menjadi kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PU, berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Dardak selama ini, seperti program pengembangan infrastruktur melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan dukungan Kementerian PUPR terkait 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hen/Ris/infobpiw

Kilas BPIW

35

Indonesia-India Jajaki Kerjasama Pengembangan Smart City

Indonesia dan India bakal melakukan penjajakan kerjasama dalam pengembangan smart city. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat pengembangan kawasan perkotaan di kedua negara agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan. Hal itu terungkap dalam Workshop on Indonesia-India Smart City Cooperation sesi “Smart City Development: Planing, Policies, and Partnership” yang digelar Kementerian Luar Negeri di Ruang Nusantara, Jakarta, Rabu (28/9). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengaku siap untuk melakukan penjajakan kerjasama Indonesia-India dalam pengembangan smart city. Dia mengharapkan, kerjasama yang akan dijalin dapat bermanfaat untuk percepatan mewujudkan smart city di kedua negara. Lebih lanjut, Rido menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia melalui BPIW Kementerian PUPR tengah mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan untuk perkotaanperkotaan di tanah air. Dengan konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan, terangnya, setiap kota dalam melakukan pembangunannya perlu mengacu pada empat elemen dasar, yakni kota itu harus aman, sehat dan berkeselamatan, kota itu harus estetik, bersih, berkarakter, nyaman, kota harus produktif dan efisien

serta harus berkelanjutan. Rido juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi perkotaan di Indonesia saat ini, antara lain dalam 4 dekade terakhir (19702010) penduduk perkotaan di Indonesia meningkat sampai 6 kali lipat. “Dari 20 juta menjadi 120 juta jiwa. Saat ini peningkatan jumlah penduduk perkotaan tersebut diperkirakan masih berlanjut,” jelasnya.

Selain itu, perkotaan juga menjadi konsentrasi populasi penduduk, baik ekonomi, interaksi sosial, budaya, dampak lingkungan dan dampak kemanusiaan. Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi datang dari perkotaan. Selain itu, perkotaan juga menjadi konsentrasi populasi penduduk, baik ekonomi, interaksi sosial, budaya, dampak lingkungan dan dampak kemanusiaan. Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi datang dari perkotaan. Menurutnya, wilayah perkotaan sangat memerlukan pengembangan infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun ruang terbuka hijau. “Adanya konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan, diharap dapat menjadi solusi terhadap tantangan perkotaan di Indonesia,”

terangnya. Rido menyatakan, pola pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam pembangunan berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR. “Wilayah di Indonesia dibagi menjadi 35 WPS. Dimana dalam WPS itu tema tertentu untuk pengembangan kawasan, seperti Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan pariwisata, kota baru publik, kawasan industri, dan lain,” terang Rido. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pengembangan Kota, India, K.V Pratap menyatakan, saat ini India telah menetapkan 100 potensi smart city. “Dan yang telah berjalan ada sekitar 60 kota,” terangnya. Pratap menjelaskan, Smart City di India meliputi peningkatan suplai air, peningkatan suplai listrik, panen dengan air hujan, peningkatan kualitas sanitasi. “Fitur lainnya adalah meningkatkan kelangsungan hidup para pejalan kaki, manajemen transportasi, efisiensi energi untuk lampu jalan serta menjamin keselamatan masyarakat,” terangnya. Selain Kepala BPIW Kementerian PUPR dan Staf Ahli Menteri Pengembangan Kota, India, K.V Pratap, hadir juga dalam acara tersebut antara lain General Manager Government Service PT Telkom Indonesia, Yanto Setiawan, Vice Presiden Business Shapoorji India, Bipil Gohil, Direktur ION Exchange, Anil Manocha, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati. (ris/infoBPIW)


36

Laporan Khusus

Pengembangan Perkotaan di Sumatera Bagian Selatan

Pengembangan Metropolitan Palembang Raya Palembang sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, kemajuan pembangunan di Kota Pempek dan sekitarnya diprediksi akan semakin pesat. Dengan demikian, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan perencanaan pengembangan Metropolitan Palembang Raya, guna mempersiapakan kawasan perkotaan tersebut mampu mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan.


Laporan Khusus

37

Milestone pengembangan kawasan perdesaan

Sumber: BPIW

Kawasan Kota Palembang dan kota-kota di sekitarnya bakal dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Palembang Raya. Pada pengembangan tersebut, Kota Palembang diproyeksi menjadi kota inti yang berperan menjadi motor utama penggerak ekonomi. Tepatnya, menjadi pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang dapat memberikan dampak positif pada kawasan di sekitarnya. Saat ini ada beberapa faktor yang akan memacu percepatan pengembangan Kota Palembang, mulai dari pembangunan light rapid transit (LRT) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin IIJakabaring, pembangunan rel kereta api double track sepanjang Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api, pembangunan jembatan Musi III, pembangunan jalan lingkar dalam Kota Palembang, pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya serta pembangunan Jalan Tol Palembang-Kayuagung. “Pertumbuhan pesat Kota Palembang dan sekitarnya sudah di depan. Tak dapat ditawar-tawar lagi. Apalagi Kota Palembang, merupakan kota pusat pemerintahan di

Sumatera Selatan,” ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

penataan perkotaan yang baik, agar Kota Palembang dan perkotaan di sekitarnya akan berkembang tanpa menanggung beban yang berlebihan. Guna mempersiapkan Kota Palembang dan sekitarnya dapat mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan mulai dari, kemacetan lalu-lintas, banjir, kurangnya air bersih, permasalahan persampahan dan sanitasi, kurangnya ruang terbuka hijau, tingginya tingkat polusi udara dan sungai, dan meningkatnya suhu udara dan lainnya. Eko menerangkan, sejak dini memang diperlukan perencanaan tata kota yang baik dan terukur untuk mengembangkannya, salah satunya pengembangan Metropolitan Palembang Raya. “Apalagi kecenderungan penduduk di Palembang dan sekitarnya, lebih suka tinggal di pusat-pusat pertumbuhan, seperti Palembang atau daerah perbatasan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir,” paparnya. Pada tahap awal pengembangan

Kawasan Kota Palembang dan kotakota di sekitarnya bakal dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Palembang Raya. Pada pengembangan tersebut, Kota Palembang diproyeksi menjadi kota inti yang berperan menjadi motor utama penggerak ekonomi. melalui Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Eko Budi Kurniawan di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa waktu lalu. Perkembangan di kawasan tersebut sejatinya memerlukan respon berupa


38

Laporan Khusus

Metropolitan Palembang Raya diperlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan Kota Palembang dengan sekitarnya, seperti Pangkalan Balai dan Indralaya sebagai kota satelitnya. Ke depannya masing-masing kota di Metropolitan Palembang Raya, lanjutnya, diharapkan akan berperan optimal sesuai fungsinya. Misalnya, Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pusat pemerintahan, Tanjung ApiApi sebagai industri pengolahan dan pergudangan serta pelabuhan skala nasional, Indralaya sebagai kawasan permukiman serta pusat pendidikan, Kayu Agun sebagai pusat permukiman dan pertanian, Jakabaring sebagai pusat kegiatan olahraga serta permukiman, Talang Kelapa sebagai pusat permukiman, Telang sebagai pusat permukiman serta Kertapati sebagai pusat keterhubungan sarana transportasi darat, laut dan udara, “Kertapati bukan hanya penghubung inter Metropolitan Palembang, namun juga penghubung Metropolitan Palembang dengan kawasan di luarnya,” paparnya. Selain itu, lanjutnya, Kota Pelembang akan mendapat dukungan untuk pengembangan Kawasan Waterfront City Sungai Musi, Kawasan Agropolitan Gandus, “Kemudian, Indralaya-Bakung, Kab. Ogan Ilir akan mendapat dukungan untuk pengembangan Kawasan Agropolitan,” terangnya. Termasuk pengembangan, Kawasan Minapolitan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan lir, Kawasan Pusat Pendidikan dan Teknologi di Kota


Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Agropolitan Lempuing Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir,.Kawasan Agropolitan Tanjung Lago di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung ApiApi di Kabupaten Banyuasin serta Kawasan Industri Gasing di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, dalam pengembangan kawasan metropolitan ada beberapa tahap, mulai dari konektivitas

antara kota inti dan kota-kota satelit mandiri termasuk juga pengembangan jalan lingkar dan angkutan komuter, efisiensi sumber daya melalui pembangunan infrastruktur skala metropolitan seperti tempat pembuangan akhir (TPA) regional, pengembangan aktivitas-aktivitas utama di kota-kota satelit mandiri untuk mengurangi ketergantungan dari kota inti, penanganan banjir..

Kemudian, penataan kawasan perkotaan melalui penyediaan ruang terbuka hijau minimal 20% dari total luas kawasan perkotaan, penyediaan jaringan jalan dengan rasio antara luas jalan dan luas kawasan perkotaan mencapai 15%-20%, efisiensi lahan kota melalui compact city (pembangunan vertical), adaptasi iklim melalui penambahan jalur hijau, mewujudkan kota sehat melalui penyediaan jalur pejalan kaki dan pengguna sepeda, integrasi transportasi publik dengan pusat-pusat kegiatan dan permukiman dan lainnya. Selain itu, perencanaan kawasan prioritas melalui revitalisasi kawasan, perbaikan infrastruktur, perbaikan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan, perencanaan kawasan perkotaan baru pendukung struktur metropolitan dan lainnya. Eko memaparkan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) termuat berbagai Kawasan Strategis Nasional Perkotaan (KSN Perkotaan), mulai dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, PuncakCianjur (Jabodetabekpunjur), Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat), Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kedungsepur), Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan

Laporan Khusus

(Gerbangkertasusila), Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) serta Makasar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Selain itu, lanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 juga mengamanahkan penanganan terhadap 5 (lima) kawasan metropolitan baru, yakni Padang, Lubuk Alung, Pariaman (Palapa), Palembang Raya, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Banjarbakula), Mataram Raya, dan Bitung, Minahasa, dan Manado (Bimindo). Total yang diproyeksikan menjadi kawasan Metropolitan di seluruh Indonesia ada 13 metropolitan. “Pada tahun 2016 ini disusun rencana pengembangan kawasan metropolitan Palembang Raya dan Bimindo sesuai amanat RPJMN,” jelasnya. Eko menjelaskan, ‘Metropolis’ berasal dari bahasa Yunani, yakni ‘Meter’ dan ‘Polis’. ‘Meter’ berarti ‘Ibu’, dan ‘Polis’ berarti ‘Kota’, sehingga ‘Metropolis’ dapat diartikan sebagai kota yang sangat besar atau kota besar yang dikelilingi kota–kota yang lebih kecil membentuk satu kesatuan kawasan perkotaan besar atau kawasan metropolitan. Pada umumnya, lanjut Eko, kota-kota metropolitan tidak secara spesifik direncanakan untuk menjadi kota

39

metropolitan. Mereka tumbuh dari pusat desa atau kota kecil, berkembang menjadi kota besar, dan kemudian menjadi kota metropolitan atau megapolitan. “Idealnya agar kota-kota tumbuh beraturan dan mampu menanggulangi berbagai persoalan perkotaan, perkotaan itu sejak dini memang perlu mendapat perencanaan yang baik serta terukur,” terangnya. Dalam mengembangkan kawasan metropolitan, Kementerian PUPR melalui BPIW pada tahun 2016 melakukan penyusunan FS dan pra disain. Rencana pengembangan kawasan metropolitan disusun dengan menjadikan rencana tata ruang dan kebijakan-kebijakan sektor terkait sebagai payung. Dalam hal ini, perencanaan difokuskan pada penyediaan infrastruktur regional metropolitan, khususnya infrastruktur PUPR, yang selain untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, juga pusat-pusat kegiatan perkotaan (perdagangan, finansial) dan kawasan industri serta infrastruktur terkait lainnya seperti bandara dan pelabuhan. (**)

Dengan dihiasi lampu berwarna-warni, Bundaran Air Mancur yang berlatar belakang Masjid Agung Palembang, lebih indah di waktu malam

Sumber: Dok. PUPR


40

Opini

Identifikasi dan Analisa Usulan Program 2017

Alfa Adib Ash Shiddiqi, ST, M.Sc Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Subbid Sinkronisasi Program dan Pembiayan I

...............................................................................................

Sesuai Permen PU No. 15/2015 Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, jadwal, lokasi dan besaran dana pembangunan serta penyusunan program tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.


Opini

Dalam rangka sinkronisasi program tahunan

pengembangan wilayah diterima) ataupun

Tulisan ini disusun dengan maksud untuk

pada Tahun Anggaran 2017, diselenggarakan

program tersebut hanya ditempatkan dalam

mengidentifikasi dan menganalisa rationale

Pra

Konreg)

stok program (artinya dilakukan modifikasi

atau alasan dibalik 58 persen daftar

diadakan

usulan arahan). Hasil Pra Konreg 2016 yang

arahan pengembangan wilayah yang belum

Konsultasi

Regional

Februari

lalu.

Pra

dengan

tujuan

untuk

dan

konsolidasi

(Pra

Konreg

mengidentifikasi

antara

Kementerian

masuk baseline usulan program tersebut.

Hasil Pra Konreg 2016 yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2016 menunjukkan 42 % usulan arahan yang masuk dalam baseline usulan program 2017 dan 58 % masuk dalam stok program.

Identifikasi dan analisa dari rationale 58

Hasil pembahasan usulan program arahan

dilaksanakan pada Bulan Februari 2016

pemrograman yang digunakan pada Pra

pengembangan

PUPR dengan Pemerintah Daerah. Selain diskusi mengenai usulan daerah, terdapat pula

beberapa

bersifat

arahan

PUPR

untuk

usulan

program

dukungan

yang

infrastruktur

pengembangan

wilayah.

Arahan pengembangan wilayah tersebut disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian PUPR, direktif pimpinan, serta pengembangan wilayah.

persen daftar usulan yang masuk dalam stop program ini berguna untuk peningkatan atau perbaikan mutu dari penyusunan program

pembangunan

infrastruktur

berbasis pengembangan wilayah di lain waktu. Kategorisasi rationale didasarkan pada isian pada saat pembahasan di desk. Data yang digunakan berasal dari sistem informasi

dapat

menunjukkan 42 % usulan arahan yang

Konreg 2016. Selain itu digunakan pula

berupa program yang diusulkan masuk

masuk dalam baseline usulan program 2017

asumsi bahwa daftar usulan arahan program

pada

dan 58 % masuk dalam stok program.

pengembangan wilayah yang didiskusikan

baseline

wilayah (artinya

41

tersebut usulan

arahan


Opini

42

dalam pra konreg tersebut sudah melalui

empat lokasi yakni Medan, Yogyakarta,

sebagai

tahap pembahasan dari turunan Renstra

Denpasar, dan Makassar. Dalam desk pra

dipergunakan

dan

plan

konreg tersebut dilakukan pembahasan

biasanya satu level diatas paket kegiatan.

sudah

mengenai program arahan pengembangan

Contoh sub-aktivitas yakni rekonstruksi

wilayah yang disusun BPIW. Pembahasan ini

Jalan Sudirman. Sedangkan contoh paket

RPJMN,

development

pengembangan

kawasan,

serta

mengakomodir direktif pimpinan. Pengolahan data dilakukan secara manual

oleh

penelaah

sebanyak

tiga orang yang menelaah secara independen,

namun

sebelumnya

sudah dilakukan penyamaan persepsi atas

kategorisasi

rationale.

Hasil

dari

tipe-tipe

kategorisasi

dari

ketiga penelaahan awal kemudian diperiksa kembali secara peer review (peninjauan

sesama)

sehingga

diperoleh hasil yang lebih objektif.

entitas

kegiatan

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari total 2.034 program arahan pengembangan wilayah oleh BPIW dalam Pra Konreg, terdapat 42% program diterima menjadi baseline atau sebanyak 1193 program (58%) tidak masuk menjadi baseline

pemrograman dalam

seperti

yang

pemrograman,

Paket

Pekerjaan

Rekonstruksi Jalan Sudirman phase I. Kolom-kolom yang ada diantaranya menginformasikan:output,

lokasi,

volume, satuan, besaran, jenis_arahan, status_pra

konreg,

dan

catatan

(secara lengkap 59 kolom). Dari 59 kolom tersebut, kolom yang dianalisa meliputi: sub_aktivitas, jenis_arahan, provinsi,

status_prakonreg,

dan

catatan. Kolom

sub_aktivitas

merupakan

1. Data dan Hasil Pengolahan

dilakukan oleh para pelaku pemrograman

entitas utama dari substansi pembahasan,

Pada bagian ini menjelaskan mengenai

seperti Bappeda dan Dinas PU serta satker

kolom jenis_arahan dan status_prakonreg

pengumpulan dan pengolahan data yang

dan UPT/Balai dibawah Kementerian PUPR.

berguna untuk menyaring bahwa lingkup

digunakan sebagai bahan analisa. Data

Data

(tabular)

analisa adalah jenis arahan = w (merupakan

yang digunakan dikumpulkan dari hasil

yang mana tiap baris merupakan tiap

program arahan pengembangan wilayah)

desk pra konreg yang diselenggarakan di

“sub-aktivitas”. Sub-aktivitas didefinisikan

dan masuk stok program, kolom provinsi

Suasana Pelaksanaan Pra Konreg di Makassar


berbentuk

spreadsheet

Opini

43

untuk pemilahan oleh provinsi. Kolom yang

bahwa dari total 2.034 program arahan

dalam

paling utama adalah kolom catatan yang

pengembangan wilayah oleh BPIW dalam

umum mayoritas rationale tidak masuknya

menjelaskan secara narasi alasan mengapa

Pra

program

program arahan pengembangan wilayah

program arahan pengembangan wilayah

diterima menjadi baseline atau sebanyak

dalam baseline adalah (i) terkait Readiness

tersebut dimasukkan dalam stok program.

1193 program (58%) tidak masuk menjadi

Criteria

Proses selanjutnya adalah menganalisa satu

baseline.

kewenangan APBN, dan (iii) bukan prioritas

persatu narasi dari kolom catatan tersebut

presentasi program arahan masuk baseline

untuk dipilah berdasarkan kategori.

lebih dari 50%. Provinsi Aceh merupakan

Konreg,

terdapat

Hanya

10

42%

provinsi

dengan

desk.

yang

Oleh

karenanya,

belum

siap,

secara

(ii)

bukan

akibat keterbatasan dana.

provinsi dengan presentase tertinggi (69%)

2. Pembahasan dan Analisis

Penentuan kategori

sedangkan yang terendah adalah Provinsi

Hasil pengolahan data ditampilkan pada

Penentuan kategorisasi dilakukan dalam

Jambi (8%).

bagian

beberapa tahap atau iterasi. Proses skiming

Hasil pengolahan data untuk progam arahan

bagian ini akan dibahas mengenai penjelasan

(penyimakan) awal menghasilkan 7 kategori

pengembangan wilayah yang tidak masuk

substansial atas temuan tersebut, usulan

utama. Ketujuh kategori tersebut adalah: (a) lokasi tidak jelas/salah, (b) Readiness atau kesiapan kriteria belum siap, (c) Sudah terbangun, (d) bukan kewenangan APBN, (e) tidak ada dana, (f) lain-lain, dan (g) kosong. Pemilahan awal berdasar pada 7 kategori tersebut menunjukkan bahwa kategori (f) lain-lain,

masih menunjukkan presentasi

yang cukup besar 35,5% (424 dari 1193 total program arahan yang masuk stok). Oleh

karenanya

kategori

analisa,

kembali

skimming

untuk

mempertajam

selanjutnya

dilakukan

(peluncuran)

untuk

kategori lain-lain sehingga terpilah menjadi: (f) diakomodir oleh usulan lain, (g) belum prioritas, (h) masalah sosial/duplikasi, dan (i) lain lain. Kategori (i) lain-lain yang baru

sebelumnya,

selanjutnya

pada

solusi model penyusunan arahan program

Bila proses penyusunan program arahan sudah lebih rapi dan program arahan tersebut lebih presisi, maka alasan tidak masuknya program arahan ke dalam baseline hanya disebabkan oleh tidak cukupnya pendanaan atau belum diprioritaskan untuk diusulkan pada tahun anggaran tersebut.

menunjukkan presentasi yang sudah cukup

agar presentase arahan yang masuk dalam baseline meningkat, serta analisa terkait lainnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat 10 Provinsi dengan program arahan masuk dalam baseline diatas 50%, dan 17 Provinsi diatas rata-rata nasional (42%). Meskipun

secara

menunjukkan

korelasi

adanya

belum

kecenderungan

hubungan yang besar, analisa menunjukkan bahwa pada lokasi-lokasi, dimana pernah dilaksanakan

kegiatan

Focus

Group

Discussion (FGD), cenderung presentasi program arahan yang masuk baseline cukup tinggi. Sebagai contoh: Provinsi Aceh, NTT, Sulut, dan Papua Barat presentasinya berturut turut 69%, 63%, 67%, dan 64%.

rendah (12,2%) serta jumlah total kategori

baseline

32,36%

Meski begitu, Provinsi Sumut, Sumbar, Kepri

menjadi 10 kategori yang dianggap cukup

tidak masuk baseline karena Readiness

dan Babel dimana pernah dilaksanakan FGD

banyak. Oleh karenanya tidak dilakukan

Criteria belum siap: 11,48% karena bukan

presentasinya program arahan yang masuk

penajaman kembali.

kewenangan

baseline hanya berkisar 35-39% saja.

Pada akhirnya, kategori yang digunakan

bukan prioritas atau tidak ada dana: 9,8%

Lain halnya dengan Provinsi Sumatera

dalam analisa tulisan ini adalah: (a) lokasi

diakomodir

Selatan dan Sulawesi Tenggara yang mana

yang belum jelas, (b) Readiness Criteria

nama; 14% lokasi belum jelas atau pekerjaan

Bidang

yang belum siap, (c) Sudah terbangun, (d)

sudah terbangun; dan 12% lain-lain; serta

mengadakan

bukan kewenangan APBN, (e) tidak ada dana,

9% tidak diisi/kosong.

mencapai 55% dan 57%, hal ini dapat

(f) diakomodir oleh usulan lain, (g) belum

Sebesar 9,8% program arahan masuk

dijelaskan

prioritas, (h) masalah sosial/duplikasi, dan

stok, karena sudah diakomodir oleh usulan

informasi untuk kedua provinsi tersebut.

(i) lain-lain, dan (j) kosong.

lain/dilakukan perubahan nama. Hal ini

Selain itu, efektifitas kegiatan FGD dan

dapat dianggap bahwa substansi program

kualitas development plan juga penting

arahan tersebut memang perlu penajaman

dianalisa. Terkait dengan 9,8% program

substansi

arahan masuk stok, karena sudah diakomodir

Hasil pengolahan Hasil

pengolahan

data

menunjukkan

menunjukkan

APBN; oleh

pada

bahwa

10,3%

usulan

dinamika

dianggap

lain/perubahan

pembahasan

Sinkronisasi FGD, karena

PB

belum

presentasinya banyaknya

pernah dapat sumber


Opini

44

oleh usulan lain/dilakukan perubahan nama,

pembahasan desk pra konreg. Hal itu berlaku

pemda) maka akan bergantung penuh

saya rasa bukan merupakan kekurangan

juga untuk program irigasi dan program SDA

pada kebijakan Ditjen CK dan Penyediaan

dalam penyusunan program arahan yang

lainnya, dimana dapat digunakan SK aset

Perumahan. Bila dilihat dari hasil pengolahan

cukup mendasar. Meski begitu, dengan

(ataupun peraturan perundangan lainnya)

data, maka dari 137 (11,48%) program arahan

verifikasi detail dengan informasi

yang tidak masuk baseline karena

yang

bukan

akurat,

sedikit

banyak

diharapkan presentasi 9.8% -yang kami anggap tidak cukup besar- dapat berkurang. Ketelitian

dalam

penyusunan

program arahan sangat dibutuhkan, hal ini ditunjukkan oleh 14% program arahan tidak masuk baseline akibat lokasi

yang

tidak

jelas

ataupun

program sudah terbangun. Seiring

Pembahasan dalam desk pra konreg, idealnya merupakan diskusi (ataupun perdebatan) mengenai program mana yang prioritas dan mana yang belum merupakan prioritas, untuk diusulkan pada tahun anggaran terkait.

dengan semakin mantap dan padunya

kewenangan

APBN,

sekitar

seperlimanya merupakan program di sektor Cipta Karya dan Perumahan, hal ini berarti angka 11.48% tersebut seharusnya dapat lebih diminimalisir, dengan verifikasi dengan instrumen SK aset. Pada akhirnya, bila proses penyusunan program arahan sudah lebih rapi dan program arahan tersebut lebih presisi, maka alasan tidak masuknya program

organisasi BPIW, maka diharapkan pada desk

untuk menyaring infrastruktur mana yang

arahan ke dalam baseline hanya disebabkan

pra konreg selanjutnya, tidak ditemukan lagi

merupakan kewenangan APBN. Lain halnya

oleh tidak cukupnya pendanaan atau belum

program arahan yang tidak masuk baseline

dengan

sektor

diprioritaskan untuk diusulkan pada tahun

dengan alasan tersebut.

pengembangan perumahan dan permukiman

anggaran tersebut. Meski begitu, diskusi

Khusus untuk pembangunan jalan/jembatan

yang belum terdapat instrumen/guideline

dan pembahasan akan program mana yang

baru yang belum masuk dalam SK aset

jelas mengenai pembagian kewenangan

prioritas dan bukan prioritas utama masih

jalan maka tetap dapat dimasukkan dalam

(apakah pemerintah pusat/APBN ataupun

akan menjadi suatu topik pembahasan

Pra Konreg menjadi ajang konsultasi program infrastruktur PUPR


usulan

program

pada

Opini

45

yang tidak sederhana, hal ini karena daftar

akurasi dan rincian dari sumber-sumber

terbangun.

program

sudah

penyusunan program diatas. Salah satu cara

Kelemahan yang harus diusahakan untuk

berdasarkan Renstra Kementerian, RPJMN,

peningkatan akurasi dan detail dari sumber

diminimalisir adalah 32,36% tidak masuk

Development Plan maupun direktif pimpinan,

tersebut adalah verifikasi dan konfirmasi

baseline karena Readiness Criteria belum

sehingga

arahan

disusun

satker

pemrograman

kepada pihak terkait di lapangan (daerah),

siap; 11,48% karena bukan kewenangan

haruslah mempunyai argumentasi yang kuat

misalnya terhadap Bappeda ataupun satker

APBN; serta 12% lain-lain.

sewaktu menyatakan program tersebut

pemrograman di daerah. Metode yang

Karena seharusnya, alasan tidak masuknya

bukanlah merupakan prioritas.

umum digunakan adalah survey atau FGD

program idealnya adalah 10,3% (dianggap

di daerah yang berkualitas dengan didukung

bukan prioritas atau tidak ada dana).

oleh teknologi informasi.

Idealnya pembahasan dalam pra konreg

Pembahasan idealnya

(balai)

BPIW

dalam

desk

merupakan

pra

diskusi

konreg, (ataupun

perdebatan) mengenai program mana yang prioritas dan mana yang belum merupakan prioritas

untuk

diusulkan

pada

tahun

anggaran terkait. Pembahasan kesiapan readiness criteria ataupun kewenangan, seharusnya tidak lagi menjadi bahasan dalam desk pra konreg (karena sudah ditajamkan sebelumnya) Hasil dari analisa data ini, memang masih terdapat keterbatasan karena bergantung penuh pada alasan yang dicatatkan dalam desk. Tingkat kepercayaan data pun masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 9.4% hasil yang masih kosong (tidak diisi). Perlu peningkatan kedisiplinan untuk mengisi catatan tersebut pada saat desk pra konreg di tahun mendatang agar tingkat kepercayaan analisa data lebih meningkat.

Pada

intinya,

FGD/survey

hanyalah

Usulan solusi peningkatan kualitas program arahan adalah, pertama, pendetailan dan verifikasi kesiapan readiness criteria. Kedua, verifikasi kesesuaian kewenangan. Kemudian ketiga, peningkatan efektifitas pelaksanaan FGD/survey. Keempat, peningkatan kualitas sumber usulan program seperti mutu dari development plan dan rencana program jangka menengah.

adalah pembahasan atau adu argumen program mana yang prioritas dan yang kurang prioritas alih alih kesiapan readiness ataupun kewenangan yang tidak sesuai. Tingkat

kepercayaan

ditingkatkan

kembali

data

dapat

mengingat

masih

terdapat 9% alasan yang tidak diisi/kosong. Secara singkat, usulan solusi peningkatan kualitas program arahan adalah, pertama, pendetailan readiness

dan criteria.

verifikasi

kesiapan

Kedua,

verifikasi

kesesuaian kewenangan. Kemudian ketiga, peningkatan efektifitas pelaksanaan FGD/ survey. Keempat, peningkatan kualitas sumber usulan program seperti mutu dari development plan dan rencana program jangka menengah. Pustaka

Perbaikan mendatang Metode

penyusunan

program

sebuah tools (perangkat) dalam rangka

Kementerian PUPR. (2015). Permen PUPR

arahan

pengumpulan atau verifikasi dari suatu

No.15/2015 ttg ORGANISASI DAN TATA

pengembangan wilayah yang dilaksanakan

usulan program. Sehingga intinya adalah

KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

saat ini

usulan yang terkumpul dan terverifikasi.

DAN PERUMAHAN RAKYAT. Jakarta

secara tahapan teorinya disusun

dari rencana program jangka menengah (5

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

tahun), yang dipertajam menjadi rencana

3. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

program jangka pendek (3 tahun), dan pada

Dari

akhirnya dipergunakan dalam penyusunan

pengembangan wilayah yang dibahas dalam

program

sumber

desk pra konreg, 58% program arahan tidak

penyusunan program, usulan dapat berasal

masuk dalam baseline usulan program

dari turunan Renstra Kementerian (termasuk

2017.

satminkal),

tahunan.

Dalam

hal

program

Kementerian PUPR. (2016). Laporan Hasil arahan

wilayah

Sebanyak 9,8% diakomodir oleh usulan

(development plan), usulan daerah (baik dari

lain/perubahan nama menunjukkan bahwa

surat maupun survey/FGD), ataupun direktif

sebenarnya substansi program tersebut

pimpinan.

diakomodir dalam baseline. Kekurangan

Tingkat

pengembangan

keseluruhan

program

yang merupakan murni kesalahan adalah

arahan dapat ditingkatkan dengan perkuatan

akurasi

dan

kualitas

14% lokasi tidak jelas atau pekerjaan sudah

Pra Konreg Kementerian PUPR 2016. Jakarta


46

WPS Corner

Wilayah Pengembangan Strategis 11 Semarang - Surabaya

Ultimate Program ultimate pada WPS 11 Semarang-Surabaya sampai tahun 2025 direncanakan akan mendukung prmbangunan infrastruktur berbagai kawasan, diantaranya kawasan Industri Lamongan dengan luas 4.000 ha yang bergerak pada bidang industri maritim, kawasan industri gresik dengan luas 135 ha yang berisikan aneka industri, kawasan industri maspion dengan industri makanan, minuman dan manufakturnya, kawasan industri rungkut dengan luas 245 ha dengan industri makanan dan minuman, kawasan industri bebek seluas 87 ha dengan industri makanan dan minuman, kawasan industri Mojokerto dengan luas 300 ha, kawasan industri Ngoro seluas 450 ha yang merupakan kawasan industri makanan, chemical, furniture, dan tembakau, kawasan Industri Wijayakusuma, serta Semarang Industrial Estate seluas 300 ha. Pada WPS ini juga akan mendukung kawasan Selingkar wilis dengan sektor komoditas pertanian, serta akan mendukung pengembangan pelabuhan Tanjung Emas yang memiliki kapasitas 1,4 juta TEU dan Pelabuhan Tanjung Perak dengan kapasitas 680,241 TEU.


Program Utama 2017 Program utama WPS 11 Semarang-Surabaya hingga tahun 2017 direncanakan akan melalukan pembangunan pada beberapa sektor, diantaranya sektor Sumber Daya Air (SDA, dengan membangun Bendungan Kuncir dan Embung Kresek. Dan sektor Bina Marga akan melakukan beberapa pembangunan jalan bebas hambatan, diantaranya jalan bebas hambatan Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Kertasono-Mojokerto (seksi 2 dan 3) lanjutan, dan Ngawi-Kertasono. Selain itu juga akan dilakukan beberapa perbaikan jalan yang sudah ada, diantaranya penanganan jalan akses di pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun, Tawang, dan Terminal Terboyo akibat rob serta Peninggian ruas Jalan Nasional Kota Semarang-Kab. Demak.

WPS Corner

47

Wilayah Pengembangan Strategis 12 Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang Ultimate WPS 12

Program Utama WPS 12

Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Yog-

Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Yogya-

yakarta – Prigi – Blitar – Malang (WPS 12) adalah pembangunan in-

karta – Prigi – Blitar – Malang (WPS 12) adalah dari sektor Sumber

frasturktur yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Daya Air terdapat lanjutan pembangunan dan pengembangan Bend-

(KSPN) yang berada pada WPS 12 sekaligus akses menuju ke Bandar

ungan Tukul, lanjutan pembangunan dan pengembangan Bendungan

Udara Adisucipto dan Bandar Udara Abdulrachaman Saleh. Terdapat 5

Tugu di Trenggalek dan lanjutan penyusunan DED untuk pembangunan

KSPN pada WPS 12, yaitu KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pantai Selatan

Bendungan Bagong. Dari sektor Bina Marga, terdapat pembangunan

Yogyakarta, KSPN Karst Gunung Kidul, KSPN Karst Pacitan dan KSPN

Jembatan Grindulu II sepanjang 65 meter, pembangunan Jalan Pang-

Bromo – Tengger – Semeru.

gul – Munjungan – Prigi sepanjang 1,7 kilometer dan peningkatan jalan dan jembatan untuk pembangunan Kota Baru Prigi. Terkait dengan sektor Penyediaan Perumahan, terdapat pembangunan rusunawa dalam rangka mendukung Kota Maritim Prigi.


48


Infografis

49 49

SINERGI/ Edisi / Edisi0909- September - September2016 2016 SINERGI

50

enataan Kampung Nelayan Berbasis Teknologi Permukiman dan Daya Dukung Wilayah Sumber: istimewa

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan salah satu program unggulannya yaitu Penataan dan Pengembangan Kampung Nelayan. Penataan Kampung Nelayan bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir

Penataan dan pengembangan Kampung Nelayan Tegalsari sangat strategis karena berada dalam lingkaran pusat pertumbuhan berbasis perikanan/kelautan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan dekat rencana lokasi pengembangan Sentra Industri Perikanan Terpadu yang akan dibangun oleh PT.Pelindo III.

berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Adalah Kelurahan Tegalsari Kota Tegal yang menjadi salah satu lokasi sasaran program tersebut. Penataan dan pengembangan Kampung Nelayan Tegalsari sangat strategis karena berada dalam lingkaran pusat pertumbuhan berbasis perikanan/ kelautan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan dekat rencana lokasi pengembangan Sentra Industri Perikanan Terpadu yang akan dibangun oleh PT Pelindo III. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut membuat Kampung Nelayan Tegalsari harus mampu mengantisipasi perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut sehingga dapat terwujud permukiman kampung nelayan yang menunjang penghidupan nelayan secara berkelanjutan. Sangat dibutuhkan perencanaan (plan) dan perancangan (design) yang antisipatif dalam penataan dan pengembangan Kampung Nelayan Tegalsari ini sehingga tidak menambah beban lingkungan


Teknologi

dan kawasan yang terus berkembang. Dalam

Penataan

dan

pergerakan

Pengembangan

kendaraan,

memfasilitasi

barang

kebutuhan

dan

penghuni.

51

sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014 yang harus memperhatikan

aspek-aspek

keamanan,

Kampung Nelayan ada 7 (tujuh) prasyarat

Penyediaan

dan

kerentanan, daya dukung, konservasi sumber

harus diperhatikan, yaitu:

IPLT komunal secara on-site treatment.

daya alam, dan melindungi keberlanjutan

Penyediaan

ekonomi, sosial, budaya masyarakat pesisir.

Pertama,

rancangan

kampung

nelayan

kawasan

harus

hunian

memfasilitasi

clustering

sistem

jaringan

sistem dan

IPAL

drainase

penyediaan

terpadu/ tampungan

Ketujuh,

rencana

penataan

harus

peningkatan livelihood. Ikan sebagai aset

run-off air hujan sebagai sumber air baku

partisipatif dengan memperkuat partisipasi

utama penghidupan nelayan merupakan

alternatif.

masyarakat khususnya peranan perempuan

penggerak ekonomi masyarakat sehingga

Kelima,

memperhatikan

kerentanan

dan pemuda. Partisipasi diwadahi dalam

pembangunan kawasan hunian yang ramah

terhadap banjir dan rob dengan rekayasa

kelembagaan-kelembagaan

lingkungan dan menjamin akses penghidupan

teknik terhadap desain kawasan, bangunan,

mapan seperti kelompok nelayan, KUD,

nelayan terhadap sumber daya ikan tersebut

dan tata lingkungan. Penggunaan air tanah

kelompok

menjadi kebutuhan utama.

harus dibatasi untuk mengantisipasi intrusi

sebagainya.

Kedua, perencanaan kawasan Kampung

air laut dan land subsidence. Pengusahaan

usaha

yang

bersama

sudah

(KUB),

dan

Dengan memperhatikan ketujuh aspek

Nelayan Tegalsari harus mampu membuka

air

atau

tersebut, diharapkan dapat mendongkrak

akses

pusat-pusat

penggunaan teknologi tepat guna yang

perekonomian wilayah Tegalsari khususnya

pertumbuhan ekonomi dengan menghindari

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

dan umumnya Kota Tegal serta terwujud

dengan kriteria tidak lebih dari 3 (tiga) lantai

dan ruang produksi komunal pengolahan

kesejahteraan

dan terdapat gudang untuk penyimpanan

hasil laut di kampung nelayan.

berkelanjutan

masyarakat

ke

bersih

menggunakan

PDAM

konflik dengan aktivitas pelabuhan, industri perikanan/kelautan,

dan

alur

pelayaran

nelayan. Akses dari kampung nelayan Tegalsari ke PPP Tegalsari, Sentra Industri Perikanan Terpadu (PT.Pelindo III), dan pelayanan

lainnya

seyogyanya

didesain

terpisah dari aktivitas utama pelabuhan. Ketiga,

desain

kebutuhan

hunian

keluarga

harus

sesuai

nelayan,

dan

dimungkinkan bersifat customized. Sesuai arahan

RTRW kota Tegal, pembangunan

hunian secara vertikal disarankan di wilayah ini, namun harus menyesuaikan dengan karakter nelayan yang memiliki kepadatan aktivitas perikanan yang tinggi. Rumah susun masih dapat diterima sebagian nelayan

dan perawatan alat tangkap yang mudah dijangkau dan terjamin keamanannya.

Keenam, rencana penataan harus sesuai

pengembangan Sentra Industri Perikanan Terpadu ya ng akan dibangun oleh PT.Pelindo

kampung nelayan harus dipenuhi untuk

RTRW Kota Tegal 2011-2031, pemanfaatan

III. (Galih/InfoBPIW)

mendukung

yang

ruang untuk wilayah kelurahan Tegalsari

sosial

diarahkan sebagai kawasan perumahan

mengenai

sarana-

dengan kepadatan tinggi dan pengembangan

Tegalsari ini dapat menghubungi BALAI

kawasan

meliputi dan

fungsi penyediaan

fasilitas

prasarana

umum

permukiman fasilitas beserta

pendukungnya.

Kampung

Nelayan

dalam

LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PERMUKIMAN di Jalan Laks. Adisucipto

dengan memperhatikan aspek keamanan,

peraturan mengenai kawasan pelabuhan

No. 165 DI Yogyakarta 55281. Telp.(0274)

kenyamanan,

dan

555205, Fax.(0274) 546978

pembangunan

di

Namun

Penataan

pelaksanaannya, perlu mempertimbangkan

mengakomodasi

pelabuhan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

juga untuk menyediakan jaringan jalan dan

Diusulkan

(pusat

Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan daerah

dan

layanan

misi/regulasi

kawasan

secara

daerah). Sebagaimana termaktub dalam

kebutuhan

visi

di

nelayan

dasar

Keempat,

dengan

para

kawasan

pesisir


52

Jalan-jalan

Jembatan Soekarno, Icon Baru Kebanggaan Warga Manado

Sumber: Dok BPI

Bukan saja kuliner dan keindahan laut yang bisa ditemukan di Manado, tapi juga landmark indah yang ada di kota ini. Inilah Jembatan Soekarno, landmark megah dari Manado. Tengah tahun lalu, tepatnya akhir Mei 2015, Jembatan Soekarno rampung dibuat dan bisa dilalui warga dan wisatawan. Bukan sekadar jembatan biasa, karena ini sebenarnya gabungan dari jembatan kabel dan jembatan beton. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang membelah kali Jengki yang menghubungkan bagian utara dan selatan kota manado.


IW

Jalan-jalan

Jembatan

ini

juga

merupakan

mancanegara,

wajar

sebab

saat lampu-lampu jembatan ini menyala

jembatan layang pertama di Sulut ini,

pemandangan pulau Manado Tua dengan

ditambah indahnya tata lampu kota manado

dan peresmiannya pun dilakukan secara

latar belakang gunung yang menjulang

di malam hari.

langsung oleh Presiden Republik Indonesia,

ditengah-tengah laut Teluk Manado, suasana

Keberadaan jembatan ini bak bangunan

Ir Joko Widodo bersama sembilan proyek

pelabuhan, ada pula pemandangan padatnya

raksasa bagi perahu-perahu penumpang dan

lainnya. Ide awal pembangunan jembatan ini

perkotaan

nelayan yang bersandar di Teluk Manado.

Manado

yang

saja,

terlihat

dari

datang dari Gubernur E.E. Mangindaan, dan didukung oleh Ir. Lucky H. Korah, Walikota Manado. Jembatan yang memiliki nama awal Nyiur Melambai ini merupakan bagian dari grand design area pariwisata di sekitar Kompleks Pasar 45 dan merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR) dan menghubungkan ruas jalan Boulevard I dan Boulevard II serta “By Pass” Manado. Jembatan Ir. Soekarno mulai di bangun pada

Beberapa bangunan rumah warga dan ruko-

Jembatan ini merupakan bagian dari grand design area pariwisata di sekitar Kompleks Pasar 45 dan merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR) dan menghubungkan ruas jalan Boulevard I dan Boulevard II serta “By Pass” Manado.

tahun 2003, setelah sempat terbengkalai

ruko tampak berjejer di sekitar teluk yang juga berdekatan dengan lokasi jembatan. Jembatan ini juga di desain tidak hanya untuk kendaraan saja, namun juga di desain ramah bagi pejalan kaki. Terdapat 2 jalur utama 2 arah yang bisa dilewati. Lalu, ada 2 jalur pinggir yang bisa digunakan jika ingin berjalan lebih lambat. Sedangkan di paling tepi jembatan, ada jalur pedestrian. Jadi masyarakat yang ingin menikmati

selama 12 tahun. Penyebab mangkraknya

atas jembatan. Tinggal memilih sisi barat

pemandangan lebih lama di atas jembatan,

jembatan ini karena struktur tanah yang

jembatan dan kedua pemandangan cantik

atau berburu foto suasana di atas jembatan,

agak

khusus

itupun bisa terlihat. Tidak kalah indahnya,

bisa menggunakan jalur tersebut.

dalam pengerjaan jembatan ini. Jembatan

di malam hari, para wisatawan juga di

sepanjang 1,127 meter dan lebar 17 meteri

manjakan dengan pemandangan spektakuler

unik.

Butuh

penanganan

53

ini menelan biaya Rp 300 miliar yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Semenjak

di

buka

untuk

umum, Jembatan Soekarno telah menyumbangkan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Manado. Selain mengurai kemacetan parah yang biasa terjadi di kota Manado, jembatan ini juga ikut menyumbang manfaat ekonomi salah satunya mempercepat perikanan,

distribusi

serta

produk

memperlancar

dan mempercepat akses jual beli ke pusat-pusat ekonomi. Jembatan Manado oleh

ini

turis

kebanggan banyak domestik

warga dikunjungi maupun Pelabuhan Kapal yang terdapat di bawah Jembatan Soekarno, Manado


54

Potret

Pisah sambut Jabatan Eselon I Kementerian PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi. Pergantian ‘nakhoda’ BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (21/9).

Perserta menyanyikan Indonesia Raya

Bapak Seremoni Hermanto menyanyikan Dardaklagu bersalaman Indonesiadengan Raya Kepala BPIW yang baru

Para Pejabat yang baru dilantik berfoto bersama Menteri PUPR

Pengambilan sumpah jabatan


Bapak Hermanto Dardak bersama pejabat eselon 1 yang telah melakukan serah terima jabatan

Potret

55

Arahan Setelah Serah Terima Jabatan Kepala BPIW Kepala BPIW Tahun 2015-2016, Hermanto Dardak telah resmi digantikan oleh Bapak Rido Matari Ichwan sejak tanggal 21 September 2016. Sebelum serah terima jabatan dilakukan, Dardak sempat memberikan arahan kepada jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan BPIW.

Perserta menyanyikan Indonesia Raya

Bapak Seremoni Hermanto menyanyikan Dardaklagu menyampaikan Indonesia Raya arahan

Berfoto bersama jajaran pejabat eselon II dan III




56

wawancara

Keterpaduan dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Harus dimaksimalkan Ir. Rido Matari Ichwan, MCP

........................................................................................................................... Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Beberapa waktu yang lalu ‘estapet’ kepemimpinan di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dilanjutkan oleh Ir. Rido Matari Ichwan, MCP. Mantan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dam Investasi ini menjadi Kepala BPIW menggantikan Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc. Sebagai ‘nakhoda’ baru BPIW, Rido menyatakan akan melanjutkan apa yang telah dicapai Hermanto Dardak, terutama menyangkut perencanaan


infrastruktur berbasis wilayah. Bagi Rido, hal itu menjadi acuan utama. Bahkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di lingkungan PUPR maupun dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan kementerian lain, harus dimaksimalkan. Berikut wawancara lengkap dengan Rido Matari Ichwan seputar hal tersebut yang dihimpun dari beberapa kesempatan.

wawancara

Bagaimana Bapak melihat keterpaduan dan sinkronisasi program

dua kementerian bahkan lebih. Untuk melakukan sinkronisasi dan

pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan?

keterpaduan program tersebut, kita akan gencar melakukan lobi-lobi

Keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas

PUPR melalui metode pendekatan berbasis wilayah diciptakan untuk

dan kementerian terkait, agar tercapai kesepahaman bersama

mengisi kekurangan yang ada. Keterpaduan sektor PUPR harus

dalam mendukung keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan. Hal

ditingkatkan agar nilai tambah suatu wilayah makin tinggi.

itu dilakukan berawal dari masterplan dan development plan yang

Hal itu sesuai teori dari dulu yang dikembangkan Almarhum Pak

dibuat dan disepakati secara bersama-sama.

57

Sutami (mantan Menteri Pekerjaan Umum,red), teori mengenai pengembangan wilayah. Saat ini, kita di Kementerian PUPR menyadari

Seperti apa pembangunan infrastruktur yang dibangun di Indonesia?

bahwa permintaan pengembangan infrastruktur dalam sebuah

Kita melihat infrastruktur

kawasan tidak hanya satu jenis, namun ada permintaan secara

konektivitas dan juga meningkatkan penyediaan air. Dengan

terpadu.

Jadi misalnya tidak hanya membangun jalan, tapi juga

penyediaan air ini produksi pertanian meningkat, bisa juga untuk

didukung dengan pembangunan waduk sehingga air baku untuk

meningkatkan kualitas masyarakat di perdesaan dan perkotaan,

masyarakat tersedia. Untuk itu pengembangnya perlu dilakukan

dimana beberapa hal yang disediakan seperti air minum maupun

dengan terpadu dan sinkron.

persampahan. Tentunya itu bagian yang

Apa yang perlu dimaksimalkan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi? Salah satu yang perlu dimaksimalkan adalah keterpaduan teknis. Sebagaimana diketahui

perencanaan pembangunan

diawali dengan pembuatan masterplan dan development plan. Dalam masterplan dan development plan sudah harus terpadu dan

dilakukan

sinkronisasi.

merupakan alat untuk meningkatkan

Misalnya,

Salah satu yang harus dimaksimalkan adalah keterpaduan teknis. Sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan diawali dengan pembuatan masterplan dan development plan. Dalam masterplan dan development plan sudah harus terpadu dan dilakukan sinkronisasi.

dalam pengembangan kawasan tertentu,

penting bagi pembangunan infrastruktur yang menjadi trigger. Selebihnya sebagai kegiatan ekonomi yang bergerak. Kendala

apa

yang

dihadapi

dalam

pembangunan infrastruktur? Pembebasan

lahan

menjadi

kendala.

Pembebasan lahan dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Dua-duanya memang mempunyai

masalah,

tentu

proses

kesepakatan dengan masyarakat, oleh pemda

atau

pusat.

Kendala

kedua,

Ditjen Cipta Karya membutuhkan air baku untuk pembangunannya.

alokasi dananya. pusat dan pemda harus bergerak cepat untuk

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita diskusikan dengan Ditjen

pembebasan tanah, meski anggaranya belum ada. Namun banyak

Sumber Daya Air atau SDA. Kemudian, dalam merealisasikannya,

solusi yang dibantu kementerian seperti keuangan dan Bappenas

harus dikawal agar terlaksana dengan baik. Hal itu baru antar instansi

untuk menyelesaikan kendala keuangan.

di lingkungan Kementerian PUPR. Kita berharap keterpaduan ini juga kita lakukan antar kementerian. Program pembangunan infrastruktur tidak sekedar kita rencanakan,

Bagaimana sistem perencanaanya yang dibuat untuk pembangunan

tapi juga kita lihat secara langsung di lapangan,

infrastruktur PUPR?

apakah konsep

keterpaduan ini sudah berjalan. Misalnya kita menggunakan kereta api

Untuk masalah perencanaan kita terikat dengan Undang-Undang

dari Kota Baru Publik Maja ke Jakarta untuk melihat secara langsung

Nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan

konsep keterpaduannya itu sendiri, antara dukungan jalan provinsi dari

Nasional. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perencanaan

Kementerian PUPR serta kereta api dari Kementerian Perhubungan.

pembangunan ada yang merupakan perencanaan jangka panjang atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN

Setelah diberi amanat sebagai Kepala BPIW, terobosan apa saja yang

untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2005-2025. Kemudian ada juga

akan Bapak lakukan terkait program strategis?

turunan dari RPJPN, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Saya kira keberadaan program strategis senantiasa terkait antar

Nasional atau RPJMN, untuk jangka waktu lima tahun, yakni 2005-2019.


58

wawancara

Pendekatan pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR adalah pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pengembangan wilayah strategis atau WPS. Dari WPS ini ada kawasankawasan pembangunan yang sangat pesat, sehingga harus disediakan infrastruktur secara terpadu baik untuk konektivitas, ada juga untuk irigasi, bendungan, sampai air limbah.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR adalah

tahun itu kita membangun 13 bendungan dan tahun ini delapan

pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pengembangan

bendungan tambahan. Tahun depan akan dibangun 10 sampai 16

wilayah strategis atau WPS. Dari WPS ini ada kawasan-kawasan

bendungan lagi. Jaringan irigasi seluas 1 juta hektar juga kita perbaiki.

pembangunan yang sangat pesat, sehingga harus disediakan

Kemudian dibangun perumahan. Hal ini terkait progaram sejuta

infrastruktur secara terpadu baik untuk konektivitas, ada juga

rumah, tapi kita membangun rumah baik vertikal maupun horizontal

untuk irigasi, bendungan, sampai air limbah. Kita juga bekerjasama

sebanyak 550 ribu unit. Dengan ada bantuan juga likuaidtas penyedian

dengan kementerian lain. Sistem perencanaan seperti itu kita sebut

rumah, diharapkan bisa selesai 300 ribu unit rumah.

perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu.

Akses air minum 100%. Untuk kawasan perkotaan, dimana kawasan

Infrastruktur apa saja yang disiapkan PUPR pada RPJMN 2015-2019?

kumuh yang tadinya 38 ribu hektar menjadi 0 hektar tahun 2019.

Program yang kita laksanakan dan rencanakan 2015-2019, yakni

Persampahan dan sanitasi di perkotaan dapat terlayani dengan baik.

menyangkut konektivitas. Pada program konektivitas ini, kita membangun seribu kilometer jalan tol dan juga ada jalan non tol

Apakah pembangunan infrastruktur dapat dibangun secara merata

sepanjang 2.650 kilometer. Kemudian kita juga akan memperbaiki

seluruh Indonesia?

jalan-jalan strategis sepanjang 500 kilometer. Jalan strategis ini

Sudah menjadi kebijakan Presiden di Nawacita, yakni membangun dari

termasuk jalan di perbatasan.

pinggaran. Selain itu disparitas juga harus diatasi antara kawasan

Untuk penyediaan air dan irigasi, kita akan membangun 65 waduk.

barat dan timur Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah

Memang sudah ada 16 waduk yang dibangun sebelum 2015. Pada

barat terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan timur


wawancara

Indonesia yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Kita

juga kita membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke

ketahui bahwa Indonesia bagian barat perkembangannya sudah cukup

Provinsi Sumatera Utara di Sei Mangke. Program di kawasan ini sudah

pesat, bila dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia. Untuk itu

berjalan.

59

kita harus meningkatkan pembangunan di kawasan yang dianggap masih tertinggal tersebut.

Apakah setiap target pembangunan infrastruktur, perlu di evaluasi ? Perlu, karena sudah menjadi sebuah sistem bahwa setiap tahun

Banyak program di Indonesia Timur yang dilakukan Kementerian

ketiga dari RPJMN, kita melakukan evaluasi pencapaian target. Kita

PUPR, seperti kawasan perbatasan, baik perbatasan di Kalimantan

akan segera menyelesaikan hasil evaluasi ini dan kita akan lihat hasil

Utara, Papua, maupun di NTT. Kemudian juga dilakukan perbaikan

evaluasinya, apa saja yang bisa kita capai hingga 2019 mendatang.

perumahan dan permukiman. Memang ada juga kawasan strategis pariwisata yang kita kembangkan di Pulau Lombok. Kita siapkan

Apa harapan Bapak terhadap perencanaan infrastruktur di tanah air?

infrastrukturnya di pulau itu. Pariwisata di bagian barat Indonesia

Harapan kita semua pogram bisa selesai pada waktunya dan itu harus

juga kita bangun, seperti pengembangan Danau Toba dan Borobudur.

didukung terutama oleh masyarakat, karena masyarakat yang punya

Kemudian kita juga membangun perumahan di timur Indonesia,

tanah. Kita berharap negosiasi tidak perlu lama, sehingga jumlah

seperti perumahan untuk guru, tentara, Polri, dan perumahan untuk

infrastruktur yang dibangun akan lebih banyak lagi. Pemda juga perlu

nelayan. Pemerataan akan terus dilakukan secara bertahap.

berpartisipasi. Demikian pula pihak swasta, dimana dapat berinvestasi seperti di jalan tol, air minum, dan ruang terbuka hijau. Kita sangat

Untuk program tahunan, seperti apa program yang akan dilakukan ?

terbuka, karena kebutuhan masyarakat yang sangat besar terkait

Dengan pendekatan WPS, dari program lima tahunan itu, kita

masalah infrastruktur tersebut. Tim Redaksi

jabarkan menjadi program tahunan yang dapat selesai dalam satu tahun anggaran, dan ada juga terus berlanjut ke tahun berikutnya. Contohnya pengembangan strategis pariwisata, dimana tahun ini kita mengembangkan perencanaan di wilayah Danau Toba. Kemudian dilanjutkan dengan program pengembangan kawasan pariwisata lainnya seperti Candi Borobudur, Pulau Lombok dan Mandalika. Ada

Program yang kita laksanakan dan rencanakan 2015-2019, pertama konektivitas. Pada program konektivitas ini, kita membangun seribu kilometer jalan tol dan juga ada jalan non tol sepanjang 2.650 kilometer. Kemudian kita juga akan memperbaiki jalan-jalan strategis sepanjang 500 kilometer. Jalan strategis ini termasuk jalan di perbatasan.


60

Tips

Bersaing Sehat Dalam Bekerja

Dalam dunia kerja, persaingan kerja atau kompetisi antar pegawai merupakan hal yang wajar. Namun, tidak semua orang dapat menangani persaingan di dunia kerja secara positif. Akibatnya, kerap terjadi persaingan tak sehat yang berujung pada penurunan semangat serta produktivitas kerja. Lantas, bagaimana cara menghadapinya? berikut beberapa tips yang bisa dilakukan dalam menghadapi kompetensi dalam pekerjaan. 1. Lakukan Persaingan Secara Positif Anggaplah sebuah persaingan merupakan motivasi anda untuk terus maju. Jika ada persaingan di antara para karyawan, maka anggaplah itu sebagai bahan dan pelajaran anda untuk terus bersemangat dan menjadi motivasi dalam meningkatakan kualitas pekerjaan anda. Menurut penasehat dunia kerja Herman Yudiono, adanya persaingan di dunia kerja akan membuat para pegawai mengerahkan segala daya dan kemampuan terbaiknya. Hal itu dipicu oleh keinginan naik jabatan, memperoleh gaji lebih tinggi, proyek


menantang, dan lainnya. 2. Tingkatkan Kualitas Diri Dengan iklim kompetisi yang sehat, maka Anda akan terus memacu diri untuk meningkatkan kualitas kerja setiap waktu. Paculah diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi dengan fokus pada kelebihan diri sendiri. Jangan terlalu mempedulikan keunggulan yang dimiliki orang lain, karena hal tersebut akan memunculkan rasa iri dan tidak percaya diri. Dengan fokus pada kelebihan yang dimiliki sendiri, seseorang akan lebih terkonsentrasi untuk menutupi atau bahkan menghilangkan kelemahannya. Bukan malah menyibukkan diri dengan mengeluh dan merasa 3. Jalin Hubungan Baik Dengan Atasan dan Rekan Kerja Agar karir anda tetap bertahan, maka pertahankan hubungan anda dengan atasan. Tunjukkan sikap kerja keras, tingkatkan keterampilan serta perlihatkan jika anda serius dalam bekerja. Selain itu kita juga harus membangun hubungan yang baik antar rekan kerja. Meskipun Anda sedang bersaing dengan rekan kerja, tetap bantulah mereka saat membutuhkan bantuan. Hilangkan rasa takut tersaingi karena bisa saja Anda memerlukan bantuan dia di kemudian hari. Selain itu, bersinergi ini akan membantu Anda dan pesaing Anda berkembang. 4. Bekerja Lebih Cerdas dan Lebih Keras Bekerja dengan lebih keras dan lebih cerdas

adalah cara yang sangat ampuh dalam menghadapi sebuah kompetisi dalam lingkungan kerja. Jangan hanya bekerja lebih keras saja, namun Anda juga harus menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam menjalankan pekerjaan. Kerja keras tanpa dibarengi dengan langkah cerdas, tentu semua akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. 5. Tidak Hanya Skill, Etika Juga Harus Diperhatikan Dalam menghadapi persaingan kerja di kantor, bukan hanya bicara pada skill saja. Namun lebih dari pada itu, etika Anda dalam bekerja juga perlu menjadi perhatian yang serius. Dan, ini yang sering luput dari perhatian orang-orang. Memenangkan setiap persaingan atau sebuah kompetisi dalam pekerjaan adalah sesuatu yang membanggakan, namun bagaimana cara memenangkannya adalah sesuatu yang lebih terhormat. Adalah sesuatu yang salah jika Anda melakukan segala cara, bahkan sampai cara yang negatif untuk memenangkannya. Nomor satukan etika, dengan menjaga etika yang positif, itu adalah nilai lebih untuk Anda. Pada dasarnya persaingan di dunia kerja akan selalu ada. Tinggal bagaimana Anda merespons dan menyikapinya. Tidak perlu terlalu cemas menghadapi kompetisi dengan rekan kerja. Jadikan persaingan itu sebagai momentum untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik.

Tokoh

1

Bebas Dari Komplain Jalan Rusak Ridwan Kamil

................................. Walikota Bandung

Persoalan perkotaan di Bandung satu per satu mulai terselebahagia. “Sebenarnya sesederhana itu saja,” yakinnya. saikan. Walikota Bandung, Ridwan Kamil menerangkan, hasil survei ‪Kualitas infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan Pemerintah Kota (Pemkot) pada tahun 2013 menyatakan terdapat lima warga. Oleh karena itu, dirinya senantiasa berupaya untuk terus memmasalah utama di Kota Bandung. “Mulai banjir, jalanan rusak, kemacperbaiki infrastruktur Kota Bandung sehingga menjadi juara se-Indoetan, pedagang kaki lima, dan sampah,” papar pria yang akrab disapa nesia.‬ “Bandung ingin menjadi juara infrastrukturnya se-Indonesia, Kang Emil ini kepada wartawan, beberapa waktu lalu. baik infrastruktur jalan, infrastruktur lingkungan, sungai, dan infraPada Desember 2015, ungkap Kang Emil, Pemkot Bandung kembali struktur perhubungan,” aku Kang Email.‬ melakukan survey. Hasilnya masalah kota berkurang satu, yakni Ia mengatakan, ‪infrastruktur yang dibangun bertujuan untuk memjalanan rusak sudah tidak ada lagi. ‪”Komplain warga terhadap jalan fasilitasi aktivitas warga sesuai dengan kebutuhan dalam mengatasi yang rusak pada akhir 2015 sudah hilang. Padahal di awal saya menpersoalan perkotaan di Kota Bandung.‬ jabat Walikota Bandung, problem nomor satu di Bandung adalah jalan Di sisi lain, Kang Emil menyatakan, selama ini Pemkot Bandung berlubang,” terang Kang Emil. ‬ dinilai terlalu mengedepankan program pengembangan infrastrukWalikota yang sempat berprofesi sebagai tur. “Untuk itu perlu inovasi lagi, agar arsitek ini mengakui, pada 2016 ini dirinya keberadaan infrastruktur yang memadai selama ini Pemkot Bandung dinilai itu dapat benar-benar menekan angka tengah memacu Dinas Bina Marga dan terlalu mengedepankan program kemiskinan. Caranya kita akan buat dinas Pengairan (DBMP) Kota Bandung, agar pengembangan infrastruktur. dapat segera menuntaskan pekerjaan perpenanggulangan kemiskinan. Terlebih, baikan gorong-gorong dan trotoar yang ada “Untuk itu perlu inovasi lagi, agar selama ini program penanggulangan di 12 jalur. “Untuk tahun depan (2017,-red), keberadaan infrastruktur yang kemiskinan masih tersebar di berbagai ada proyek istimewa lagi yaitu revitalisasi organisasi perangkat daerah (OPD,-red),” memadai itu dapat benar-benar paparnya seraya menambahkan karena 1 km Sungai Cikapundung dari jalan Lingkar menekan angka kemiskinan. Selatan sampai Soekarno Hatta,” katanya.‬ tidak fokus pada satu lembaga sehingga Caranya kita akan buat dinas masil kurang optimal daya ungkitnya. Menurut Kang Emil, salah satu inovasi Pemkot Bandung yang dikelola DBMP yang penanggulangan kemiskinan. “Kemiskinan akan diurus oleh satu dinas, paling diapresiasi masyarakat adalah haddikontrol dan disentralisasi di satu Dinas irnya Unit Reaksi Cepat (URC). Sehingga, Penanggulangan Kemiskinan,” kata Kang kerusakan kecil pada infrastruktur dapat diatasi dengan cepat dan Email. Ia mengatakan selama ini, urusan kemiskinan terpecah ke hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat.‬ banyak dinas sesuai dengan bidangnya. Seperti bantuan pendidikan ‪Kang Emil mengakui, URC memang memiliki reaksi cepat, meskibagi warga tidak mampu dikoordinir oleh Dinas Pendidikan ataupun pun kualitas penambalannya memang perlu terus ditingkatkan. beras miskin ditangani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Menurutnya, kualitas infrastruktur penting untuk dijaga. “Tujuannya Menurut dia, dinas baru ini tengah dalam pembahasan raperda oleh tiada lain, agar kota ini nyaman. Sebab, infrastruktur adalah pondasi DPRD Kota Bandung. “Keberadaan dinas tersebut diharapkan dapat kebahagiaan warga Bandung saat ini. Prestasi DBMP dalam kontribusmenanggulangi kemiskinan di Bandung, sehingga Bandung akan inya dalam meningkatkan kebahagiaan warga harus diapresiasi dan semakin keren karena infrastruktur yang ada oke dan angka kemiskiditunjukkan kepada masyarakat,” jelasnya.‬ nannya kecil,” jelasnya.(ris/infoBPIW) Rumus membangun kota, ungkap Kang Emil, jika infrastrukturnya harus baik, sehingga kotanya akan nyaman, urusan lancar, warganya


Kunjungi Info BPIW di website & Akun kami: www.bpiw.pu.go.id @informasiBPIW Layanan Informasi BPIW

badan pengembangan infrastruktur wilAYAH (BPIW) kementerian pupr

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap 7 Prioritas Nasional Pengembangan Metropolitan Palembang Raya

Recommend Documents