DUKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP PERWUJUDAN NAWACITA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS KEWILAYAHAN
Oleh: Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Disampaikan pada: Rakernas BKPRN 2015 Jakarta, 05 November 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
OUTLINE
1. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI INDONESIA 2. AMANAT RPJPN, RPJMN DAN NAWACITA 3. ARAHAN RENSTRA PUPR 2015 – 2019 4. KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) DAN ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN
5. CONTOH PROFIL DAN SEBARAN PROGRAM PUPR DALAM WPS
2
1
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI INDONESIA
3
TANTANGAN
Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterland belum maksimal dalam memasok produk primer
Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & kemandirian energi
4
2
AMANAT RPJPN, RPJMN DAN NAWACITA
5
TARGET RPJPN 2005 – 2025 •
Target RPJPN 2005-2025
•
•
Pembangunan infrastruktur untuk mencapai kondisi layanan negara berpenghasilan menengah di tahun 2025 Pemenuhan layanan dasar: o Rasio elektrifikasi: 100% o Akses air bersih dan sanitasi: 100% o Akses perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah: 100% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik
PDB Per Kapita – Perbandingan Negara Sumber: IMF Data, 2012; in US Dollars Malaysia
USD 16.794
Thailand
USD 9.503
China
USD 9.300
Philippines
USD 4.410
Vietnam
USD 3.788
Proyeksi Percepatan Pertumbuhan PDB
2010 PDB: USD 700 miliar Pendapatan per kapita: USD 3.000
2025 PDB: USD 4,0 – 4,5 triliun Pendapatan per kapita: USD 14.250 – 15.500
2045 PDB: USD 15,0 – 17,5 trillion Pendapatan per kapita: USD 44.500 – 49.000
RPJPN 2005-2025 memiliki target untuk menjadikan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dengan PDB per kapita US$14,500 pada tahun 2025 6
NAWACITA DALAM RPJMN 2015 – 2019 NAWACITA
ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015 – 2019
SEMBILAN PROGRAM PRIORITAS
1. Perkuat PERAN NEGARA 2. Perkuat PELAYANAN PUBLIK
PEMBANGUNAN DARI PINGGIR (PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR): Mencakup peningkatan kualitas permukiman, peningkatan kualitas layanan jalan
3. Penguatan ANTI KORUPSI 4. Membangun dari DAERAH &
DESA 5. Meningkatkan PRODUKTIFITAS
PENINGKATAN KONEKTIVITAS: Mencakup peningkatan kualitas layanan jalan
RAKYAT 6. Ekonomi berbasis KOMODITI STRATEGIS DOMESTIK
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA NASIONAL: Mencakup peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air
7. Menjaga KUALITAS HIDUP RAKYAT 8. REVOLUSI KARAKTER BANGSA 9. Perkokoh BHINEKA TUNGGAL IKA
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP: Mencakup peningkatan kualitas permukiman, peningkatan cakupan layanan air baku 7
SASARAN POKOK RPJMN 2015 – 2019 BIDANG INFRASTRUKTUR Arahan RPJPN (untuk RPJMN III) Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0%
Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
Gambaran Umum saat ini 1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
KEBIJAKAN & STRATEGI
ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
SASARAN RPJMN 2015-2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan 8
3
ARAHAN RENSTRA PUPR 2015 – 2019 (Permen PUPR 13.1/PRT/M/2015)
9
VISI KEMENTERIAN PUPR "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“ (Jokowi, 2014)
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” *handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 10
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 20152019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN 1.000 km
2.650 km
Konstruksi jalan bebas hambatan
Pembangunan jalan nasional
47.017 km
Pembangunan Jalan Strategis mendukung pariwisata
terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN • • • •
prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA
Pemeliharaan jalan nasional
pembangunan
65 waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR
67,52 m3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung]
Pengendalian Banjir
[normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]
3 ribu Km
SEKTOR PERUMAHAN • Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni : 676.950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit • Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 250.000 unit
1 juta Ha
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA
Irigasi Baru 3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi
Pengamanan abrasi pantai
500 Km
INDIKATOR
KONDISI AKHIR THN 2014
TARGET AKHIR THN 2019
Akses Air Minum Layak
70 %
100 %
Kawasan permukiman kumuh perkotaan
38.431 Ha
0 ha
62 %
100 %
Akses Sanitasi Layak
11
Amanat Renstra PUPR 2015 -2019 terkait RTR • Pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan Rencana Tata Ruang Wilayah. • Pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 12
4
KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) DAN ARAHAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN
13
ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS Kawasan Perkotaan Klaster Industri
Jalur Infrastruktur (Jalan/Kereta)
Pelabuhan/ Kawasan Klaster Industri
Kawasan Perkotaan
Klaster Industri
Pelabuhan/ Kawasan Arus Perdagangan Ekspor & Antarwilayah
Arus Perdagangan Ekspor & Antarwilayah
Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang: 1. memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”. 2. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS 5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.
Untuk itu diperlukan: • Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. • Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
14
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PENGEMBANGAN WPS Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan
Perikanan • • • •
• • • •
Pelabuhan Umum
Rumah Singgah Air minum Air limbah Persampahan
Jalan Akses Air Minum Persampahan Drainase
• • •
Klaster Industri
Jalan Akses Air Baku Rumah Sewa Pekerja
Klaster Industri Industri
Dry DryPort Port Bandara
Kota Baru
• • •
Kawasan Perdesaan Pertambangan
• • • • • • • • •
Kawasan Perkotaan
Jalan Utama Peningkatan kualitas lingkungan Jalan lingkungan Air minum Persampahan Drainase Smart City RTH Kota Pusaka
Pertanian
• • • •
Jalan penghubung Air minum Sanitasi Agropolitan
• •
Air Minum Jalan Akses Persampahan
Perkebunan
Irigasi Air Baku
15
PETA SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS
16
17
PROSES KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR
Kebijakan Payung Nawa Cita, RPJP, RPJMN, Renstra PUPR
Pusat Pengembangan Kws. Strategis Terpadunya Infrastruktur Wilayah dan Kawasan
Pusat Pengembangan Kws. Perkotaan Terpadunya Infrastruktur dan kawasan perkotaan (hijau, teknologi, dan berkelanjutan)
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
Perencanaan Terpadu (2015 – 2019) Terpadu di WPS Antar sektor, kawasan, tingkat pemerinta han
Terpadu di Kawasan / Perkotaan dalam WPS Antar sektor, kawasan, tingkat pemerintaha n
LainRenca Terpadu Antar lain/ na WPS Khusus PUPR Antar sektor, kawasan, tingkat pemerintahan
Manajemen Aset PUPR Pemeliharaan, Rehabilitasi Rekonstruksi Refungsionalisasi
A G R E G A T I F
Penyaringan prioritas berdasarkan leverage tertinggi, rounding up; quick yielding, dan readiness criteria Evaluasi Keterpaduan Pelaksanaan (Output dan Outcome Rencana)
Perencanaan Anggaran Administrasi anggaran untuk dituangkan ke dalam DIPA (dilakukan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN bersama Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan)
DIPA
18
SINKRONISASI WPS DENGAN KAWASAN (1) WPS telah mencakup: 1. 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, antara lain : Weh-Sabang, Toba, Tanjung Kelayang, Teluk Dalam-Nias, Nongsa-Pulau Abang, Kep. Seribu, Kota Tuaa-Sunda Kelapa, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Natuna-Anambas, Sentarum, Tanjung Putting, Menjangan-Pemuteran, Sanur-Kuta-Nusa Dua, Kintamani-Danau Batur, Toraja, Wakatobi, Bunaken,
Morotai, Raja Ampat, Rinjani, Ende-Kelimutu, Komodo, dan Gili Tramena. 2. 14 Kawasan Industri Prioritas, antara lain : Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Ketapang, Tanggamus, Landak, Jorong, Batu Licin, Bantaeng, Palu, Konaweh, Morowali, Bintuni, Bitung, dan Buli
SINKRONISASI WPS DENGAN KAWASAN (2) 3. 24 Pelabuhan Prioritas, antara lain : Belawan, Malahayati, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Talang Duku, Bombaru, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Kariangau, Pontianak, Kupang, Makassar, Pantoloan, Kendari, Bitung, A. Yani, Ambon, Sorong, dan Jayapura 4. 19 Kawasan Ekonomi Khusus (8 telah ditetapkan), antara lain : Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, Tanjung Lesung, Mandalika, MBTK, Palu, Bitung, dan Morotai 5. 26 Lokasi PKSN Perbatasan, antara lain : Sabang, Ranai, Paloh-Aruk, Entikong, Nanga Badau, Nunukan, Tahuna, Atambua, Saumlaki, Jayapura, Jagoi Babang, Jasa, Long Nawang, Long Midang, Long Pahangai,
Simanggaris, Kefamenanu, Merauke, Tanah Merah, Dumai, Batam, Melonguane, Kalabahi, Ilwaki, Dobo, dan Daruba
ISU STRATEGIS LAINNYA
• Perkiraan kebutuhan tanah untuk pembangunan 5 tahun ke depan – Bidang Jalan : 43.300 Ha – Bidang SDA : 88.600 Ha – Bidang Infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan sekitar 200 Ha
• Kemungkinan adanya kebijakan strategis yang belum terakomodir dalam RTRW namun harus segera dilaksanakan 21
5
CONTOH PROFIL DAN SEBARAN PROGRAM PUPR DALAM WPS
22
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak–Bakauheni–Bandar Lampung–Palembang–Tanjung Api-Api (MBBPT)
Pelabuhan Tanjung Carat Pelabuhan khusus
Prabumulih: PKW Luas: 421,62 km2 Penduduk: 171.800 (2013) PDRB per kap: 9,5 jt IPM: 75,45 (2012)
KEK Tanjung Api-api Industri Pengolahan
Kota baru Tanjung Api-Api
Muara Enim: PKW Luas: 8.587,9 (2013) Penduduk: 755.800 jiwa (2013) PDRB per kap: 10,93 jt IPM: 71,65 (2012)
Pelabuhan Tanjung Api-api Hirerarki: Pelabuhan Pengumpul Regional (3) Palembang: PKN Luas: 374,03 ha Penduduk 1,535,900 jiwa (2012) PDRB per kapita: 14,05 jt IPM: 77,38 (2012)
K S
Mesuji Luas: 184 Km2 Penduduk: 192.759 jiwa (2013) IPM: 68,30 (2012)
Waduk Way Rarem Kapasitas: 722 ribu m3 Target layanan: 22 ribu Ha
KSPN Way Kambas dsk Daya Tarik: Flora Fauna, Bentang Alam,
Waduk Batutegi Kapasitas: 660 juta m3 Bangkitan listrik: 2x15 MW Way Kambas dsk
Bandar Lampung: PKN Luas: 296 Km2 Penduduk: 942.039 jiwa (2013) PDRB per kap: IPM: 76,83 (2012)
Way Rarem
Kota baru Bandar Negara Kota baru ITERA
KSPN Krakatau dsk. Daya Tarik: Wisata Bahari, Bentang Alam, Taman Laut
Kota Metro: PKW Luas: 68,74 Km2 Penduduk: 153.517 jiwa (2013) PDRB per kapita: 4,3 jt IPM:77,36 (2012)
Way Jepara
S
G. Tanggamus
Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik
Pelabuhan Panjang Hierarki: pelabuhan utama Pelabuhan cargo & curah Tampungan: 5,89 juta TEUs petikemas (2013)
Profil
1
Fokus: Pusat Produksi Pengolahan Sawit & Lumbung Energi
Waduk Way Jepara Kapasitas: 37 juta m3 Layanan 8700 Ha Pelabuhan Bakauheni pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Merak pelabuhan penyeberangan
Krakatau dsk KEK Tanjung Lesung
Kawasan Industri Cilegon: Industri Baja, Petrokimia
Cilegon: PKN Luas: 175,5 Km2 Penduduk: 398.304 jiwa (2013) PDRB per kap: 51,7 jt IPM: 75,89 (2012)
23
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api-Api • Penanganan Permukiman Kumuh di Palembang • Pengembangan SPAM dan TPA Regional di Palembang • Penanganan Permukiman Kumuh
Peningkatan Jalan Akses Palembang – Tanjung Api-api Kota baru Tanjung Api-Api
• Pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung 111 km (2015 pengadaan tanah)
Peningkatan Daerah Rawa Pasut Telang I Kab. Banyuasin 2.300 Ha
• Pengembangan Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung 185 km, (2015 pegadaan tanah) • Pembangunan Ruas Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km (2015 pengadaan tanah) • Pembangunan jalan akses dari Jalan Tol menuju Jalan Nasional (Kaliandar, Bandar Lampung, Terbangi Besar, Kayu Agung )
K Penyediaan perumahan untuk MBR di Palembang
S
Pembangunan Jembatan Musi IV (200 m) Pembangunan Jaringan Tersier D.I. Lempuing Kab OKI
• Pembangunan Rusunawa Mahasiswa di ITERA • Penyediaan perumahan untuk MBR di Bandar Lampung
Way Kambas dsk
Rehabilitasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang
Way Rarem
Way Jepara G. Tanggamus
S Kota baru Bandar Negara Kota baru ITERA
Anjungan Cerdas sebagai Stimulan Pembangunan Kawasan
Fasilitasi Pengadaan Tanah ROW 120 m untuk jalan tol, rel kereta api, SUT/SUTET, box utility, serta perumahan rakyat, mis Koordinasi SP2LP
2015 2016
Krakatau dsk KEK Tanjung Lesung
Pengembangan SPAM dan TPA Regional di Bandar Lampung
Contoh Bidang Bina Marga
JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS BAKAUHENITB. BESAR, PROV. LAMPUNG (WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu MBBPT)
PENCANANGAN OLEH PRESIDEN RI 30 APRIL 2015
DATA TEKNIS Panjang Jumlah Seksi Biaya Investasi Biaya Konstruksi Biaya Tanah
: 138 km :3 : Rp 16.943 M : Rp 12.220M : Rp 1.033M
TARGET PENYELESAIAN : TAHUN 2018 PROGRES TANAH: 0,73 % PROGRES FISIK: 0,51% (Seksi 1), 1,31 % (Seksi 2) PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN: • Land Clearing • Timbunan tanah merah + Batu Putih • Pengadaan RCP • Pengadaan tiang pancang • Box culvert • Rigid Pavement & Lean Concrete 25
TERIMA KASIH
26
