Drs. AYIP MUFLICH, SH,M.Si DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DEPDAGRI
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Program BLT untuk RTS Tahun 2008 Purwakarta, 04 Juni 2008
PENDAHULUAN : PASCA KENAIKAN HARGA BBM : 4. Harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat 2. Daya beli masyarakat tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok; 3. Upah tenaga kerja vs kebutuhan masyarakat; 4. Biaya transportasi meningkat. 5. Munculnya gejolak sosial akibat adanya wacana penolakan kenaikan BBM dan program BLT oleh sebagian masyarakat dan mahasiswa.
DAMPAK TARAF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN MENURUN
PERLINDUNGAN SOSIAL •MASYARAKAT
2
PERPRES No. 7 / 2005 TENTANG RPJMM (2004-2009)
PRIORI TAS TH 2008 PENANGGULANGAN KEMISKINAN: • MENDORONG PERTUMBUHAN; • MENINGKATKAN AKSES TERHDP PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PANGAN/GIZI); • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN (PNPM); • MEMPERBAIKI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
2.PENDUDUK MISKIN TAHUN 2008 Sebanyak 41,7 Jt Jiwa (21,92 %) 2. JUML RTM 19,1 Jt
3 PROGRAM SISTEMIS & SIMULTAN UTK MASYARAKAT MISKIN
TARGET PEMERINTAH TH 2009 6.MENURUNKAN KEMISKINAN HINGGA 8,2 %. 9.MENURUNKAN PENGANGGURAN HINGGA 8,2 %.
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
3
TIGA PROGRAM SISTEMATIS & SIMULTAN UTK MASYARAKAT MISKIN
“DIBERI IKAN” 2. BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) - BLT kepada 19,1 Juta RTS - Program Keluarga Harapan (PKH) - Raskin - Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) - Bantuan Sosial Korban Bencana, Penyandang cacat dan Lansia. 4
“DIAJARI MEMANCING” 2. PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - Th 2008 mencakup 3.999 Kecamatan, 36.417 desa, dana Rp. 3 milyar per Kecamatan - Th 2009 mencakup 5.720 Kecamatan & 73.000 desa. “DIBANTU UTK PUNYA PANCING DAN PERAHU” 3. PENGUATAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) - Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibawah Rp. 5 Jt Tanpa Agunan dan telah tersalurkan Rp. 5 trilyun kepada 400.000 nasabah. - Penambahan Alokasi Dana KUR pada Th 2009 sebesar Rp. 1 trilyun. 5
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM BLT –RTS : URGENSI PEMERINTAH DAERAH : 1. Untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Peningkatan pelayanan masyarakat; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat; 4. Meningkatkan daya saing dengan prinsip dan okratisasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman.
A.
PEMERINTAH DAERAH adalah Gunernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (UU No 32 Th 2004 Pasal 1)
6
c.
No
1.
2.
PEMDA
PROVINSI
KAB/KOTA
URUSAN WAJIB YG MENJADI KEWENANGAN, antara lain : a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. b. Penanganan masalah sosial (lintas Kabupaten/Kota)
a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. b. Penanganan masalah sosial (lintas Kabupaten/Kota)
KET
Pasal 13 Ayat 1
Pasal 14 Ayat 1
7
Kewajiban d.
Pasal 22 UU 32 tahun 2004 dlm menyelengarakan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban, antara lain : - Melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) - Mengembangkan sistem jaminan sosial
AKTUALISASI PERAN APARATUR PEMDA DLM PROG. BLT –RTS :
SECARA UMUM SEJALAN DENGAN PASAL 13, 14, 22 UU 32 / 2004 : 1. Mengkoordinasikan pelaks. BLT-RTS di daerah melalui peningkatan peran dan fungsi TKPKD; 2. Meningkatkan fasilitasi dan komunikasi dgn berbagai stakeholders mengenai BLT-RTS terutama kepada Camat, Lurah/Kades, RT, RW dan Toma/Toga; 3. Validasi data RTS bersama BPS; 4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan melalui Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Program (UPP)-BLT Kecamatan. 9
KETERLIBATAN APARATUR PEMDA DLM BLT –RTS TERDPT DLM 2 HAL, YAITU:
IM KOORDINASI PROG BLT PROVINSI, KAB/KOTA (Optimalisasi Fungsi TKPKD) :
1. Merencanakan langkah-langkah strategis dan operasional pendistribusian Kartu BLT dan penyaluran dana BLT -RTS; 2. Mengidentifikasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT; 3. Mengkoordinasikan jajaran/ perangkat atau jaringan/ mitra kerja pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian program BLT; 4 . Melakukan pembahasan dan membantu penyelesaian masalah (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu, penyaluran dana BLT, dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait 5 . Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat (Perguruan
. UPP BLT PROVINSI, KAB/KOTA & KECAMATAN :
B
1. KEWAJIBAN UPP BLT PROVINSI ;
elakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
c.
b
. Mengkoordinasikan Dinas/ Instansi sosial Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendampingan terhadap PT Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga bencana/ TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat) c. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit).
12
2. KEWAJIBAN UPP BLT KAB/KOTA ;
elakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT di tingkat kecamatan . Melakukan pendampingan dan membantu PT Pos pada saat
b
pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga bencana/ TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat c. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit). 13
3. KEWAJIBAN KECAMATAN (CAMAT) ; engelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPPBLT) pada tingkat kecamatan
b.M c.M
emantau mitra kerja pada tingkal kecamatan/ desa/ kelurahan yang akan terlibat secara efektif dalam pendistribusian kartu BLT dan penyaluran dana BLT, serta pengendalian dan pengamanan di lapangan. enyelenggarakan pelaksanaan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan. enginformasikan (sosialisasi) program BLT kepada RTS dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum emantau Petugas Pos pada saat distribusi Kartu BLT untuk sampai pada sasaran RTS.
d.M e.M f.M g.M
elakukan pendampingan dan membantu Petugas Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. emantau penyelesaian masalah oleh Desa/ Kelurahan (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu, penyaluran dana BLT, dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat
h.M 14
3. KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN ;
embantu Petugas Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan Kartu kepada RTS
ersama-sama Petugas Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa/ kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/ Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan, RW, RT tempat tinggal RTS yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.
elakukan pendampingan dan membantu Petugas Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat) dan aparat keamanan setempat.
engupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat
15
PERAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA (INPRES 3 / 2008), BERTUGAS : Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing
16
Refleksi BLT-RTS BELAJAR DARI PELAKSANAAN BLT SELAMA INI, KETERLIBATAN APARAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, LEMBAGA MASYARAKAT, RT, RW, TOMA DAN RTS DIBAWAH KOORDINASI PEMDA YANG KUAT MENJADI KUNCI SUKSES YANG PERLU SENANTIASA DINGAT.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri
